Polri Identifikasi Potensi 6 Tindak Kecurangan Saat Pilkada

Polri Identifikasi Potensi 6 Tindak Kecurangan Saat Pilkada

Baca juga : daftar ke kpu pasangan andi ade diiringi musik patrol

Pendaftaran pasangan Andi Soebjakto-Ade Ria Suryani ke KPU Kota Mojokerto berlangsung meriah. Bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang diusung PPP, PKB, dan Partai Demokrat ini dikirab dengan iringan musik patrol. Lantunan suara musik patrol mewarnai kirab pasangan Andi-Ade di sepanjang Jalan Benteng Pancasila. Anak-anak dan kaum pria berkostum khas Madura berjoget sembari menabuh aneka instrumen musik patrol. Sementara di belakangnya, pasangan Andi-Ade yang kompak memakai kemeja putih dan bawahan hitam dikawal oleh ratusan simpatisan. Tiba di kantor KPU Kota Mojokerto sekitar pukul 17.00 WIB, pasangan ini disambut 5 komisioner KPU. Pasangan Andi-Ade diusung 3 parpol, yakni PPP, PKB, Partai Demokrat serta didukung PKPI. Pada Pileg 2014, PPP dan Partai Demokrat masing-masing mendapatkan 2 kursi, sedangkan PKB mempunyai 3 kursi di DPRD Kota Mojokerto. Jumlah kursi koalisi ketiga partai sudah melebihi syarat minimal 5 kursi. “Kami diusung PKB, PPP dan Demokrat dengan 7 kursi, partai pendukungnya PKPI dan Hanura,” kata Andi kepada wartawan di kantor KPU Kota Mojokerto, Jalan Benteng Pancasila, Rabu (10/1/2018) malam. Pasangan ini didukung oleh diusung PPP, PKB, dan Partai Demokrat (Foto: Enggran Eko Budianto) Andi saat ini menjabat Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPP Partai Hanura, sedangkan Ade merupakan karyawan bank sekaligus Putri eks Wali Kota Mojokerto periode 2008-2013 Abdul Gani. Pemilihan sosok Ade sebagai pasangannya di Pilwali 2018, lanjut Andi, bukan tanpa alasan. Dia ingin menyasar pemilih perempuan yang menurut dia jumlahnya lebih besar. “Mba Ade ini mempunyai potensi karena dididik orang tuanya yang dua kali menjabat Wali Kota Mojokerto,” ujarnya. Sementara Komisioner Divisi Teknis KPU Kota Mojokerto Imam Buchori memastikan syarat pencalonan yang diajukan pasangan Andi-Ade sudah lengkap. Hampir sama dengan pasangan lainnya, kekurangan hanya pada syarat calon. “Syarat calon ada beberapa yang masih dalam proses pengurusan, antara lain surat kepailitan dan bukti tak mempunyai hutang, SPT dari pajak dan LHKPN masih dalam proses,” terangnya. Pasangan Andi-Ade menjadi yang ke tiga mendaftar ke KPU Kota Mojokerto sebagai calon kontestan Pilwali 2018. Dua pasangan lainnya hari ini lebih dulu mendaftar. Yakni pasangan Akmal Budianto-Rambo Garudo yang diusung PDIP dan pasangan Warsito-Moeljadi yang diusung PAN dan PKS.


Baca juga :

Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan merebaknya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horisontal. Sumber konflik tersebut bisa berasal dari perbedaan nilai-nilai ideologi, maupun intervensi kepentingan luar negeri yang bahkan dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Konflik tersebut apabila didukung oleh kekuatan nyata yang terorganisir tentunya akan menjadi musuh yang potensial bagi NKRI. Contoh nyata dari konflik sosial yang sering terjadi adalah konflik yang timbul dalam pergaulan umat beragama baik intern maupun antar umat beragama seperti munculnya kekerasan, perusakan rumah ibadah dan kekerasan agama lainnya yang dilakukan oleh masyarakat sipil.

seperti di kutip dari https://jurnalsrigunting.wordpress.com

Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesajahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional, apabila terdapat kondisi ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial, ekonomi, kemiskinan serta dinamika kehidupan politik yang tidak terkendali.

seperti di kutip dari https://jurnalsrigunting.wordpress.com

Di samping itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang semakin terbuka mengakibatkan semakin cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor intervensi asing. Kondisi-kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan konflik, baik konflik horisontal maupun vertikal. Konflik tersebut, terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, menciptakan rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis (dendam, kebencian dan perasaan permusuhan), sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.

seperti di kutip dari https://jurnalsrigunting.wordpress.com

Konflik horisontal yang dimaksudkan adalah konflik antar kelompok masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti ideologi politik, ekonomi dan faktor primordial. Sedangkan konflik vertikal maksudnya adalah konflik antara pemerintah/penguasa dengan warga masyarakat. Konflik masal tidak akan terjadi secara serta merta, melainkan selalu diawali dengan adanya potensi yang mengendap di dalam masyarakat, yang kemudian dapat berkembang memanas menjadi ketegangan dan akhirnya memuncak pecah menjadi konflik fisik akibat adanya faktor pemicu konflik.

seperti di kutip dari https://jurnalsrigunting.wordpress.com

Dari beberapa konflik tersebut di atas, SARA dan Dampak Industri; perkebunAN, Ketenagakerjaan, dan ketenagakerjaan merupakan konflik yang sering terjadi dan sangat berpengaruh terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya menjelang Pemilihan Umum 2014. Oleh karenanya dalam rangka penanggulangan konflik, yang perlu diwaspadai bukan hanya faktor-faktor yang dapat memicu konflik, namun juga yang tidak kalah pentingnya adalah faktor-faktor yang dapat menjadi potensi atau sumber-sumber timbulnya konflik.

seperti di kutip dari https://jurnalsrigunting.wordpress.com

Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

seperti di kutip dari https://jurnalsrigunting.wordpress.com

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

seperti di kutip dari https://jurnalsrigunting.wordpress.com

Menurut Coser, konflik dapat bersifat fungsional secara positif maupun negatif. Fungsional secara positif apabila konflik tersebut berdampak memperkuat kelompok, sebaliknya bersifat negatif apabila bergerak melawan struktur. Dalam kaitannya dengan sistem nilai yang ada dalam masyarakat, konflik bersifat fungsional negatif apabila menyerang suatu nilai inti. Dalam hal konflik antara suatu kelompok dengan kelompok lain, konflik dapat bersifat fungsional positif karena akan membantu pemantapan batas-batas struktural dan mempertinggi integrasi dalam kelompok.

seperti di kutip dari https://jurnalsrigunting.wordpress.com

Terlepas dari teori konflik yang menganggap konflik memiliki nilai positif, sejarah jaman maupun kenyataan hingga kini membuktikan bahwa konflik sosial secara langsung selalu menimbulkan akibat negatif. Bentrokan, kekejaman maupun kerusuhan yang terjadi antara individu dengan individu, suku dengan suku, bangsa dengan bangsa, golongan penganut agamayang satu dengan golongan penganut agama yang lain. Kesemuanya itu secara langsung mengakibatkan korban jiwa, materiil, dan juga spiritual, serta berkobarnya rasa kebencian dan dendam kesumat. Misalnya Konflik Etnis (Kerusuhan Sosial) di Kalimantan Barat.

seperti di kutip dari https://jurnalsrigunting.wordpress.com

Sementara itu, upaya penanganan konflik (prevention, resolution, and post conflict action) yang dilakukan selama ini pada beberapa daerah konflik seperti: di Poso, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku dan Maluku Utara, dan terakhir konflik yang berbasis SARA seperti terjadi terhadap warga SARA di Cikeusik Banten serta konflik berbasis Sumber Daya Alam seperti terjadi di Mesuji yang mengakibatkan korban jiwa masih belum menunjukkan hasil penyelesaian yang optimal, karena Penanganan konflik belum sampai menyentuh pada akar permasalahan konflik.

seperti di kutip dari https://jurnalsrigunting.wordpress.com

Jika konflik dianggab sebagai penyebab niscaya bagi kekerasan, sesungguhnya potensi kekerasan ada di setiap individu. Hal ini karena, konflik sedang dan akan dialami oleh hampir setiap orang. Seperti Kai Fitthjof & Brand Jacobsen (dalam Sutanto, 2005) menyatakan bahwa, konflik berada dalam semua tataran, di dalam diri individu, diantara individu-individu, di dalam dan diantara masyarakat, negeri, dan budaya. Konflik adalah suatu yang alamiah. Ia dialami orang-orang dengan latar belakang, budaya, kelas, kebangsaan, usia, jender apapun, di tengah kehidupan sehari-hari. Kenyataan menggarisbawahi bahwa konflik sejatinya omnipresent, ada di mana saja. Ia melekat pada tiap aktivitas hidup bermasyarakat dan mustahil dapat dihilangkan.

seperti di kutip dari https://jurnalsrigunting.wordpress.com

Menurut Suyanto, terdapat dua aspek penting dan krusial yang perlu dikembangkan dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik. Pertama adalah, aspek kapasitas untuk menangani konflik yang meliputi keterampilan dan pengetahuan yang adekuat untuk penyelesaian konflik sekaligus pencegahan konflik. Kedua adalah kesadaran kritis masyarakat maupun pemerintah untuk menyelesaikan konflik maupun pencegahan konflik. Ternyata, kedua aspek ini kurang sekali dimiliki oleh lembaga masyarakat sipil maupun pemerintah termasuk Polri. Padahal kedua aspek itu, baik secara teoritik maupun empiris merupakan syarat mutlak untuk penyelesaian dan pencegahan konflik bagi terwujudnya perdamaian

seperti di kutip dari https://jurnalsrigunting.wordpress.com

Multi krisis yang terjadi meliputi krisis ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum, akhirnya mengkristal menjadi suatu krisis kepercayaan yang secara langsung maupun tidak langsung telah menyentuh ke sektor perkebunan. Konflik yang terjadi di perkebunan khususnya adalah berkaitan dengan permasalahan tanah yang mengarah kepada konflik horisontal antara perkebunan dengan masyarakat penggarap dan telah mengakibatkan tindak kekerasan berbentuk pengrusakan lahan (tanah) dan tanaman perkebunan, kemudian bentrok fisik karyawan perkebunan dengan para petani yang menduduki lahan perkebunan, dengan kata lain lingkungan perkebunan telah mengalami kerusakan.

seperti di kutip dari https://jurnalsrigunting.wordpress.com

Pengertian ‘tanah’ menurut Pasal 4 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 adalah permukaan bumi. Dari ketentuan pasal inilah istilah ‘tanah’ dalam hukum tanah yang asas-asas pokoknya diatur dalam UUPA mengundang pengertian ruang, yang memberi wewenang untuk mempergunakan bumi, juga ruang yang ada di atasnya dan tubuh bumi yang ada dibawahnya alam batas-batas kewajaran (Budi Harsono,..:57; Kusbianto, 2002:52). Pengertian ‘penguasaan’ dapat dipakai dalam beberapa arti, dalam arti yuridis yaitu yang menunjuk pada adanya suatu hubungan hukum antara suatu subyek dengan tanah tertentu. Penguasaan dalam arti biasa disebut hak yang berisikan wewenang dan kewajiban-kewajiban tertentu bersangkutan dengan tanah yang di hak-i itu. Hubungan hukum yang merupakan hak itu, ada pengaturannya dalam bidang hukum publik (hukum tanah publik), misalnya apa yang disebut hak penguasaan dari pada Negara yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA No. 5 Tahun 1960. Ada pula yang pengaturannya dalam bidang hukum privat (hukum tanah privat), yaitu apa yang disebut hak-hak atas tanah dan hak jaminan atas tanah, misalnya hak milik, hak guna bangunan, hak gadai dan hak pengelolaan, selanjutnya mempunyai wewenang untuk mempergunakan tanah yang di hak-i (Pasal 4 UUPA No.5 Tahun 1960). Istilah penguasaan dapat juga dipakai dalam arti yang menunjuk adanya suatu hubungan fisik antara tanah tertentu dengan pihak yang menguasainya (Kusbianto, 2002:52-53).

seperti di kutip dari https://jurnalsrigunting.wordpress.com

Pemahaman atau persepsi yang keliru terhadap arti pentingnya tanah dalam kehidupan masyarakat dengan memanfaatkan tanah sebagai komoditi ekonomi semata, telah memicu letupan konflik sosial yang mengganggu jalannya pelaksanaan pembangunan. Salah satu permasalahan di bidang pertanahan yang menonjol dalam beberapa tahun terakhir ini adalah konflik sosial di atas tanah perkebunan. Apalagi manakala penguasaan atas tanah secara kolektif dikaitkan dengan hak ulayat, sebagai bentuk hak adat yang penguasaannya secara sosial.

seperti di kutip dari https://jurnalsrigunting.wordpress.com

Hak ini timbul dan telah ada semenjak berbagai ketentuan hukum masa penjajahan dan kemudian setelah era kemerdekaan terbentuk. Sengketa atau kasus di perkebunan pada umumnya adalah sengketa antara masyarakat di satu sisi dan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di sisi lain, dalam bentuk penjarahan hasil perkebunan dan pendudukan tanah perkebunan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup akibat dari desakan krisis ekonomi, sementara tanah-tanah HGU tersebut dalam keadaan tidak ditanami atau memang disediakan untuk replantasi/peremajaan tanaman. Penjarahan atau pendudukan tanah perkebunan selain untuk pemenuhan kebutuhan hidup, juga yang terjadi dalam bentuk reclaiming action yaitu tuntutan pengembalian hak atas tanah leluhur atau tanah ulayat yang dianggap telah diambil untuk perkebunan dengan cara paksa, tanpa izin atau tanpa ganti rugi yang layak pada puluhan tahun yang lalu atau ada dugaan bahwa luas hasil ukur yang diterbitkan HGU berbeda dengan kenyataan di lapangan, sehingga tanah-tanah masyarakat masuk pada areal perkebunan. Pada umumnya tanah-tanah perkebunan di Sumatera berasal dari tanah-tanah bekas erfpacht, kemudian diperoleh dari bekas kawasan hutan yang telah dilepaskan atau dari tanah ulayat yang telah diberikan recognisi dan merupakan tanah perkebunan baru. Dalam hal terjadi sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan pemegang HGU, pemerintah berusaha mencari solusi penyelesaian yang terbaik berdasarkan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan rasa keadilan dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak. Terhadap tanah-tanah perkebunan (HGU) yang diduduki rakyat karena tidak diusahakannya baik sebagai akibat kelalaian pemilik perkebunan, maka tanah yang diduduki rakyat dapat dikeluarkan dari areal HGU yang kemudian ditata kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanahnya dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), keadaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, keadaan kebun dan penduduk yang menguasai tanah terhadap tanah-tanah perkebunan yang luasnya melebihi luas HGU yang tercantum dalam sertifikat harus dikeluarkan dari areal perkebunan tersebut atau segera memohon hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konflik antara rakyat dan perkebunan telah dirasakan dampaknya terhadap lingkungan kerja, terhadap investasi maupun penerimaan Negara. Pendudukan tanah-tanah perkebunan oleh masyarakat secara paksa telah mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup, konflik antara masyarakat dan karyawan perkebunan, mengganggu ketenangan dan keamanan kerja, pada lingkungan kerja perkebunan tersebut. Tidak adanya rasa aman dan ketenangan dalam bekerja lebih lanjut mengakibatkan hasil-hasil perkebunan yang belum layak panen terpaksa di panen lebih awal untuk menghindari dari penjarahan. Dengan demikian ia menghasilkan produk yang berkualitas rendah sehingga tidak mampu bersaing di pasar internasional. Hal ini secara akumulatif berdampak terhadap penerimaan negara dan embangunan nasional.

seperti di kutip dari https://jurnalsrigunting.wordpress.com

Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur.

seperti di kutip dari https://jurnalsrigunting.wordpress.com

Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Para tokoh masyarakat menanggap hutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka sehingga harus dijaga dan tidak boleh ditebang. Para petani menbang pohon-pohon karena dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk membuat kebun atau ladang. Bagi para pengusaha kayu, pohon-pohon ditebang dan kemudian kayunya diekspor guna mendapatkan uang dan membuka pekerjaan. Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari lingkungan sehingga harus dilestarikan. Di sini jelas terlihat ada perbedaan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antara kelompok dengan individu, misalnya konflik antara kelompok buruh dengan pengusaha yang terjadi karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. Para buruh menginginkan upah yang memadai, sedangkan pengusaha menginginkan pendapatan yang besar untuk dinikmati sendiri dan memperbesar bidang serta volume usaha mereka.

seperti di kutip dari https://jurnalsrigunting.wordpress.com

Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotongroyongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi seara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehiodupan masyarakat yang telah ada.

seperti di kutip dari https://jurnalsrigunting.wordpress.com

Bhabinkamtibmas adalah petugas Polri yang paling mengetahui dan menguasai kondisi wilayah (desa) binaan, sentuhan dan pantauan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian Bhabinkamtibmas perlu dikedepankan sebagai basis deteksi; artinya Bhabinkamtibmas melakukan pendataan berbagai aspek Ipoleksobud dan potensi kerawanan konflik ahmadiayah di wilayah tanggung jawabnya. Sebagai basis solusi, dalam arti Bhabinkamtibmas menjadi tempat bertanya, konsultasi, mediasi dan memberikan saran-saran sehingga masyarakat dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri dalam menanggulangi konflik SARA. Dan sebagai basis penegakan hukum yang humanis, dalam arti anggota Bhabinkamtibmas mampu melakukan penegakan hukum baik preemtif, preventif maupun represif yang mengutamakan pendekatan HAM, keadilan, kepastian dan ketertiban serta mendapatkan dukungan dari masyarakat.


Baca juga : 6 kecurangan dalam pilkada yang akan diidentifikasi polri

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan kepolisian akan mengidentifikasi sejumlah kecurangan yang kemungkinan terjadi dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018 . Identifikasi dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. “Ada enam hal kecurangan yang diwaspadai oleh Polri dalam rangkaian pilkada ini,” kata Martinus di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 10 Januari 2018. Baca: Pilkada 2018, Bawaslu Perketat Pengawasan Daerah Dinasti Politik Kecurangan pertama yang harus diwaspadai yakni intimidasi. “Contohnya dengan membuat pemilih takut untuk memilih, tidak mau datang ke TPS,” kata Martinus.

seperti di kutip dari https://nasional.tempo.co

Kedua, distruption atau gangguan. Kecurangan ini dimaksudkan dengan menimbulkan gangguan-gangguan sehingga menciptakan situasi tidak kondusif saat pemungutan suara. Kecurangan ketiga adalah missinformation . “Dengan menyebarkan informasi yang tidak benar kepada masyarakat,” kata Martinus. Baca: Bawaslu Temukan Potensi Jual-Beli Suara dalam Pilkada 2018 Keempat adalah registration fraud atau penipuan pendaftaran. Kecurangan ini dilakukan dengan memanipulasi data sehingga pemilih tidak memiliki hak untuk memilih. Kelima, vote buying atau pembelian suara. “Contohnya serangan fajar,” kata Martinus. Dan terakhir kecurangan berupa ujaran kebencian. Sebanyak 171 daerah akan berpartisipasi dalam pilkada serentak 2018 . Jumlah daerah yang akan ikut pilkada mendatang lebih banyak dibandingkan Pilkada 2017, yang hanya diikuti 101 daerah. Pilkada serentak tersebut terdiri dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten di Indonesia.

Ada enam tindak kecurangan yang diidentifikasi muncul saat momen Pilkada 2018. Keenam tindak kecurangan itu rawan terjadi. “Pertama itu election fraud yang kita identifikasi. Ada intimidasi, seperti membuat pemilih takut atau tidak jadi memilih dan bikin pemilih tidak datang ke TPS. Kedua, disturbing, seperti gangguan-gangguan sehingga tercipta situasi nggak aman di TPS, khususnya saat pemungutan suara,” jelas Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2018). Kecurangan ketiga adalah penyebaran informasi yang tidak benar alias hoax . Selanjutnya registration fraud, yaitu manipulasi data. “Contohnya mengacaukan data. Pemilih yang seharusnya bisa memilih dibuat seolah-olah di datanya dia tidak bisa memilih,” sambung Martinus. Kecurangan yang kelima, lanjut Martinus, adalah vote buying . Martinus menerangkan vote buying biasanya dilakukan menjelang waktu pencoblosan atau dikenal dengan serangan fajar. “Kelima vote buying atau serangan fajar, bayar suara,” ujar Martinus. Kecurangan yang terakhir adalah menyebarkan ujaran kebencian atau hate speech . “Itu yang diidentifikasi oleh Polri. Potensi kecurangan itu bisa di mana saja,” kata dia.

Setiap pelaksanaan pemilu, baik pemilihan umum daerah, legislatif ataupun presiden biasanya rawan dengan pelanggaran ataupun kecurangan. Pelanggaran seperti apa yang harus diwaspadai dalam pelaksaan Pilkada kali ini? Titi Anggraini, direktur eksekutif dari Perludem (Pegiat Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) mengatakan kemungkinan kecurangan di Pilkada DKI sebenarnya lebih kecil dibandingkan di daerah lain. “Pilkada DKI sekarang ini ada keuntungan juga. Dia menjadi pilkada yang paling disorot di Indonesia. Kalau orang bekerja di bawah sorotan biasanya akan bekerja lebih optimal dalam menjalankan kerjanya,” kata Titi. Meski begitu tidak dapat dipungkiri pilkada DKI Jakarta tahun ini adalah pilkada yang paling ‘panas’ di antara daerah-daerah lain dan juga dibandingkan pilkada sebelumnya. “Sekarang di Pilkada DKI ada tiga pasangan calon yang kalau kita elaborasi latar belakangnya mewakili tiga kepentingan politik besar yang berbeda. Bagaimana koalisi-koalisi di dalamnya menjadi koalisi yang sangat kompetitif yang memiliki kekuatan dan akarnya masing-masing”, terang Titi. Sehingga banyak pengamat mengatakan bahwa ‘panas’nya Pilkada tahun ini dan tipisnya selisih hasil polling elektabilitas antar kandidat berpotensi menyebabkan pelanggaran hak pilih ataupun kecurangan lain dalam Pilkada DKI Jakarta kali ini. Lantas, apa saja potensi pelanggaran yang dapat terjadi? Menurut Titi, “dari dulu, dari 2012 problem DKI Jakarta itu adalah problem DPT (Daftar Pemilih Tetap).” Berikut beberapa masalah DPT yang pernah atau dapat terjadi: Pemilih yang tidak terdaftar di DPT Pemilih yang tidak terdaftar di DPT biasanya menjadi enggan untuk datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) meski mereka tetap bisa datang ke TPS dengan menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan. “Tapi karena mereka tidak terinformasi dengan baik, mereka lebih memilih untuk tidak menggunakan hak pilih,” kata Titi. Dan akhirnya suara mereka rentan untuk disalahgunakan. Formulir C6 tidak disebar Formulir C6 adalah surat pemberitahuan untuk memilih yang biasanya akan diberikan kepada warga untuk menginformasikan kepada warga tentang lokasi TPS mereka. “Kalaupun tidak mendapatkan C6, bukan berarti kita tidak bisa memilih, sepanjang nama kita ada di DPT,” kata Titi. Sama seperti pemilih yang tidak terdaftar di DPT, akhirnya banyak pemilih yang menjadi enggan untuk memilih dan kemudian suara mereka rentan untuk disalahgunakan Pemilih ganda Pemilih ganda dapat memilih lebih dari satu kali karena terdaftar di DPT lebih dari satu kali. Salah satu kasus pemilih ganda terjadi di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat pada pemilu legislatif 2014. Menurut UU No. 12 Tahun 2008 Pasal 115, pemilih ganda atau orang yang menggunakan identitas palsu terancam hukuman pidana penjara. “Tahun 2004 ada yang dipidana penjara karena memilih lebih dari satu kali,” kata Titi.

seperti di kutip dari http://www.bbc.com

‘Ghost voter’ Ada juga pemilih yang menggunakan hak pilih bukan atas nama dirinya atau menggunakan identitas orang lain untuk menggunakan hak pilih. Kejadian yang melibatkan pemilih ganda terjadi pada Pilkada 2015 lalu, di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Ada anggota keluarga yang terdata menggunakan hak pilih bukan mengunakan data dan identitas diri mereka. Hanya dua kasus yang tervalidasi tetapi karena itu, MK memutuskan untuk memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang di tiga TPS di kabupaten itu. “Karena waktu itu selisih suara sedikit sekali, hanya 34 suara,” jelas Titi. “Kasusnya masih diproses hukum karena ketika ketahuan, kejadiannya sudah lama sedangkan di UU Pilkada kita, proses pidana atas suatu tindak kejahatan pilkada hanya bisa dilaporkan ke Bawaslu tujuh hari setelah kejadian,” tambahnya. __________________________________ Selain pelanggaran terkait DPT, ada juga kecurangan yang dapat terjadi di pilkada, di antaranya: Kecurangan l ogistik Menurut Titi, ketersediaan logistik harus dihitung benar. “Sekarang kan logistik itu hanya 2,5% dari total DPT yang ada. Jangan sampai logistik kurang,” kata Titi. Alasan logistik ini juga yang membuat penting untuk memiliki rekap pemilih yang akan menggunakan suket (surat keterangan) di TPS. Selain itu, pengiriman kembali logistik untuk penghitungan kembali juga rentan dicurangi. Pada 2015 di Pilkada Halmahera Utara, Kecamatan Loloda Kepulauan, logistik hasil pilkada hilang. Pada 2016, surat suara di 20 TPS di Halmahera Selatan juga hilang.

seperti di kutip dari http://www.bbc.com

Praktik politik uang Hampir semua perkara di Mahkamah Konstitusi masih seputar praktik politik uang. Pada 2010 di Pilkada Kota Tangerang Selatan, MK sampai memerintahkan pemilihan ulang di seluruh TPS karena ada praktik politik uang. Di tahun yang sama di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Titi menceritakan bahwa ada setengah dari jumlah DPT di sana yang menjadi tim sukses salah satu pasangan calon. Mereka kemudian diberikan sertifikat untuk mendapatkan kompensasi sejumlah uang hingga sejumlah ratusan ribu rupiah. “Itu sampai calonnya didiskualifikasi oleh MK,” kisah Titi. Selain itu, dalam pilkada serentak kali ini, Titi dan timnya pun masih melihat banyak politik uang yang beredar khususnya di media sosial. “Di Aceh ditemukan foto-foto yang disebarkan melalui media sosial, amplop berisi uang dan stiker salah satu pasangan calon. Tapi kalau di media sosial kita harus konfirmasi dan klarifikasi,” kata Titi. P etugas yang tidak netral Netralitas petugas penyelenggara pilkada terutama dalam level TPS sangat penting untuk mengantisipasi kecurangan. Titi menuturkan bahwa dalam pilkada serentak kali ini ada empat KPPS di DKI Jakarta yang dipecat karena ikut kampanye. “Kalau ini saja mereka berani terang-terangan, bagaimana proses di pemilihan?” Di Kabupaten Sarolangun, Jambi, ada lima KPPS yang dipecat karena tidak netral. Dan dii Tasikmalaya ada 44 petugas yang dipecat, 14 diantaranya adalah petugas KPPS. __________________________________ Untuk meminimalisir pelanggaran dan kecurangan pilkada tersebut, maka masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif mengawasi pelaksanaan pemilu dan perhitungan hasil rekapitulasi. Warga juga dapat mengambil foto hasil suara di formulir C1 dan menggunggahnya ke media sosial atau ke aplikasi-aplikasi pemantau suara yang ada.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (ketiga kiri) memotong tumpeng dengan disaksikan Presiden Joko Widodo (keempat kiri), Wakil Presiden Jusuf Kalla (ketiga kanan), Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kedua kiri) dan Deklarator PDI Perjuangan Sabam Sirait (kedua kanan) dalam acara HUT ke-45 PDI Perjuangan di JCC, Jakarta, Rabu (10/1/2018). Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk terus bergotong royong membangun bangsa. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean) Pewarta: Rosa Panggabean COPYRIGHT © ANTARA 2018

INILAHCOM, Jakarta – Sejumlah menteri Kabinet Kerja menyambangi area Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2018) malam. Ada apa? Adapun para menteri diketahui mendatangi Kementerian Sekretariat Negara untuk bertemu Mensesneg Pratikno. Para menteri yang hadir antara lain Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menpan RB Asman Abnur dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan pertemuan internal ini dalam rangka rapat finalisasi untuk perubahan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menjadi badan. “Semula dari UKP-PIP karena melihat kebutuhan yang ada ini dibuat permanen dan jangka panjang, sehingga tidak bergantung pada periodisasi presiden yang ada. Semula dari UKP-PIP sekarang berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,” jelas Pramono di area Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2017). Ia menegaskan, secara prinsip Presiden Jokowi telah memberikan persetujuan atas ini. Dengan demikian, dikumpulkan Menteri Sekretaris Negara, Mendagri, Menkumham, Sekretaris Kabinet, MenPANRB dan Menteri Keuangan untuk segera menyelesaikan konsepnya. “Hal ini secepatnya, Insya Allah akan kami selesaikan selambat-lambatnya satu minggu. Siapa yang ada di dalam Badan Pembinaan Ideologi Pancasila? Ada Dewan Pengarah yang diketuai oleh Ibu Megawati, ada Pak Try Sutrisno dan sebagainya,” paparnya. Seskab menjelaskan, setelah dirubah menjadi lembaga, maka unit kerja Presiden ini akan memiliki struktur kepengurusan terdiri dari kepala, wakil kepala, tiga deputi dan sekretaris utama (utama). “Kenapa harus ada sestama? Supaya dia mandiri dalam penggunaan anggaran yang ada. Kenapa ini menjadi begitu penting? Karena kita lihat ideologi Pancasila menjadi hal yang sangat urgent untuk kepentingan bangsa dalam jangka panjang, sehingga dengan demikian tidak semata-mata karena Presiden,” jelasnya. Ia memastikan, siapapun kepala negara setelah Jokowi badan yang membidangi Pancasila ini akan tetap eksis. Adapun pembahasannya, lanjutnya, sudah dibicarakan selama hampir satu bulan. “Presiden pada bulan November sudah menyetujui. UKP-PIP yang dulu di bawah Presiden tetapi koordinasinya di Sekretariat Kabinet. Sekarang ini setelah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sepenuhnya bertanggung jawab kepada Presiden tidak melalui Menko atau setingkat menteri siapapun,” ungkapnya. Dengan demikian, ia memastikan posisin Badan Pembinaan Ideologi Pancasila akan setingkat kementerian yang memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan dengan kementerian dan lembaga lainnya. “Kalau kemarin itukan kedudukannyakan tidak setingkat menteri, apalagi sudah di bawah presiden sehingga operasionalnya akan semakin baik. Pengurusnya tidak ada perubahan. Anggaran tidak terlalu berubah banyak tetapi ideologi ini sangat diperlukan untuk jangka panjang,” tandasnya.

Related Posts

Comments are closed.