Polisi Tangkap 2 Petugas Dishub Kota Solok Terkait Pungli

Polisi Tangkap 2 Petugas Dishub Kota Solok Terkait Pungli

Tim Saber Pungli Polres Kota Solok mengamankan dua petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkot Solok berinisial J (20) dan I (50) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Penangkapan ini didasari laporan masyarakat yang resah dengan praktik pungutan liar oleh petugas Dishub. “Kami dapat informasi dari masyarakat bahwa di Pos Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Terminal Kota Solok terjadi dugaan pungli dengan modus memungut setoran retribusi mobil angkutan barang tanpa menyerahkan kertas bukti setoran,” kata Kapolresta Solok AKBP Donny Setiawan dalam keterangannya, Kamis (1/2/2018). Donny menerangkan penangkapan dipimpin Wakapolres Kota Solok Kompol Sumintak di Pos TPR Terminal Kota Solok, kemarin (31/1) pukul 04.00 WIB. “Tersangka J merupakan pegawai honorer sementara temannya yang berinisial I itu PNS,” sambung Donny. Hasil OTT yang diamankan Tim Saber Pungli Polres Kota Solok antara lain uang tunai Rp 3,6 juta, blanko setoran yang sudah ditulisi jumlah uang Rp 2,7 juta dan 4 bundel sisa bukti pembayaran retribusi di terminal. Donny mengatakan sebanyak 5 saksi sudah diperiksa. “Ada lima saksi, pembayar retribusi yang kita sudah periksa. Kelimanya membenarkan telah menyetor retribusi tetapi tidak diberikan tanda setoran oleh petugas TPR,” jelas Donny. Berdasarkan pemeriksaan awal, lanjut Donny, uang yang didapat kedua tersangka dari praktik pungli ini sebesar Rp 1 sampai 1,5 juta. Para tersangka, kata Donny, menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari “Rata-rata mereka mendapat penghasilan Rp 1 juta sampai rp 1,5 juta setiap harinya. Uang tersebut dipakai untuk makan dan minum selama piket, selama sehari dan sisanya dibagi rata,” ujar Donny. Masih kata Donny, dari hasil penyelidikan sementara ini belum ada indikasi keterlibatan atasan para tersangka. “Belum ada koneksi ke pimpinan, sementara waktu itu hasil untuk pribadi yang piket,” imbuh Donny. Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 8 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. Donny menegaskan ancaman hukuman untuk kedua tersangka maksimal 15 tahun penjara dan denda 750 juta. “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 750 juta,” terang dia.

KABUPATEN SOLOK – Sabtu (14/6/2017) Tim Sapu Bersih (Saber) pungli Polres Solok, berhasil menangkap tangan petugas UPTD Keur Dinas Perhubungan Kabupaten Solok. Penangkapan dilakukan sekira pukul 12.00 WIB, Rabu (14/6), dan dipimpin Katim Tindak Kasat Reskrim Res Solok, AKP Edwin. UPTD tersebut diduga kuat melakukan penyimpangan atau pungutan liar terhadap biaya pengecatan merek pengujian kendaraan bermotor. “Informasi adanya pungutan liar di UPRD Keur Dinas Perhubungan ini, kami dapati dari masyarakat, berdasarkan informasi tadi, kami langsung turun kantor UPTD dan kami dapati oknum petugas Dishub ini sedang menerima uang sebesar Rp. 30 ribu dari pemilik mobil pickup bernama Yosri,” jelas Edwin kepada awak media. Lebih lanjut dijelaskan Edwin, dari pengakuan Yosri dipemilik kendaraan, sebelum memberikan uang Rp. 30 Ribu, dirinya juga sudah membayar pengecatan samping secara resmi kepada petugas lain atas nama Susi, sebesar Rp. 30 Ribu. “Dalam operasi Tangkap Tangan ini, kami mengamankan 4 orang yang diduga kuat terkait dalam tindakan pungutan liar ini. Untuk itu para tersangka berikut barang bukti sudah kita amankan di Mapolres Solok, guna dilakukan pemeriksaan dan pengembangannya. (Tirta/AMOI)

Lubukbasung, ( Antara Sumbar ) – Satuan Tugas Tindak Unit Pemberantasan Pungli Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Agam, Sumatera Barat, melakukan operasi tangkap tangan terhadap MAE (53), pejabat Dinas Perhubungan setempat, pada Senin (11/9). “MAE tertangkap tangan di ruangannya di Dinas Perhubungan Agam diduga melakukan pungutan uang pembayaran KIR yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Kapolres Agam AKBP Ferry Suwandi didampingi Ketua UPP Saber Pungli Agam Kompol Aksal Madi dan Ketua Satgas Tindak Iptu Muhammad Reza di Lubukbasung, Selasa. MAE merupakan Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan Dinas Perhubungan Agam. MAE tertangkap tangan pada Senin (11/9) sekitar pukul 15.15 WIB. Dari OTT tersebut, katanya, Satgas mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1,27 juta hasil pembayaran KIR kendaraan bermotor pada Senin (11/9). Lalu uang tunai sebesar Rp1,46 juta hasil pembayaran KIR dari 6 sampai 8 September 2017 yang belum disetorkan ke kas negara dan 16 berkas uji kendaraan bermotor. “Kita masih melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut,” katanya. Ia menambahkan, OTT ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat tentang adanya praktik pungli di lingkungan Dishub Agam. Atas informasi itu, Satgas Tindak melakukan OTT terhadap MAE. Sementara modus dugaan pungli ini, katanya, MAE menerima uang pembayaran KIR melebihi nominal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. “Kita telah memanggil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dishub Agam untuk mengambil keterangan,” katanya. Kedepan, pihaknya akan membrantas seluruh bentuk pungutan liar di daerah itu, agar Agam bebas dari pungli dan ini sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. “Kita akan menindak seluruh oknum yang melakukan pungli tersebut,” katanya. (*)

Related Posts

Comments are closed.