Polisi: Surat Rekomendasi Penataan Tanah Abang Diterima Staf Anies

Polisi: Surat Rekomendasi Penataan Tanah Abang Diterima Staf Anies

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga S Uno mengaku belum menerima surat rekomendari soal penataan Tanah Abang dari pihak kepolisian. Polisi menegaskan surat tersebut sudah diterima oleh staf di kantor gubernur. “(Surat diserahkan ke) staf-nya. Ada tanda terimanya,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (26/1/2018). Halim kemudian memperlihatkan tanda terima tersebut. Tanda terima yang ditulis di buku tersebut tertulis Nomor Surat B/1602/I/2018/Datro perihal Rekomendasi tentang Kebijakan Penataan Tanah Abang diberi stempel tanda terima tanggal 25 Januari 2018. “Ada tanda terima dan stempelnya,” imbuhnya. Rekomendasi polisi ini sebenarnya telah diungkapkan oleh pihak kepolisian dalam beberapa kali kesempatan rapat koordinasi bersama Pemprov DKI Jakarta. Polisi tetap pada keinginannya untuk membuka kembali Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Halim berharap agar gubernur mendengarkan dan melaksanakan rekomendasi dari pihaknya itu. “Kami harapkan (dilaksanakan), makanya setiap hari setiap saat harus dievaluasi kembali, dikaji kembali kebijakan tersebut, sehingga fungsi jalan kembali secara normal,” tuturnya. Berikut 6 rekomendasi polisi ke pihak Pemprov DKI Jakarta terkait penataan Tanah Abang tersebut: 1. Dalam membuat suatu kebijakan yang akan berdampak kepada masalah kamseltibcar lantas (keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas-red) agar Polri dilibatkan dari awal perencanaan. 2. Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan di luar fungsi jalan harus dikoordinasikan guna mendapatkan izin dari Polri. 3. Penempatan PKL pada lokasi yang layak dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Melakukan evaluasi dan pengkajian yang lebih komprehensif baik dari aspek sosial, ekonomi maupun hukum, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum yang dapat diakses menuju tempat perbelanjaan. 6. Mengembalikan dan mengoptimalkan kembali fungsi jalan untuk mengurangi apak kemacetan dan kecelakaan lalu lintas guna peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga S Uno mengaku belum menerima surat rekomendari soal penataan Tanah Abang dari pihak kepolisian. Polisi menegaskan surat tersebut sudah diterima oleh staf di kantor gubernur. “(Surat diserahkan ke) staf-nya. Ada tanda terimanya,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (26/1/2018). Halim kemudian memperlihatkan tanda terima tersebut. Tanda terima yang ditulis di buku tersebut tertulis Nomor Surat B/1602/I/2018/Datro perihal Rekomendasi tentang Kebijakan Penataan Tanah Abang diberi stempel tanda terima tanggal 25 Januari 2018. “Ada tanda terima dan stempelnya,” imbuhnya. Rekomendasi polisi ini sebenarnya telah diungkapkan oleh pihak kepolisian dalam beberapa kali kesempatan rapat koordinasi bersama Pemprov DKI Jakarta. Polisi tetap pada keinginannya untuk membuka kembali Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Halim berharap agar gubernur mendengarkan dan melaksanakan rekomendasi dari pihaknya itu. “Kami harapkan (dilaksanakan), makanya setiap hari setiap saat harus dievaluasi kembali, dikaji kembali kebijakan tersebut, sehingga fungsi jalan kembali secara normal,” tuturnya. Berikut 6 rekomendasi polisi ke pihak Pemprov DKI Jakarta terkait penataan Tanah Abang tersebut: 1. Dalam membuat suatu kebijakan yang akan berdampak kepada masalah kamseltibcar lantas (keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas-red) agar Polri dilibatkan dari awal perencanaan. 2. Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan di luar fungsi jalan harus dikoordinasikan guna mendapatkan izin dari Polri. 3. Penempatan PKL pada lokasi yang layak dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Melakukan evaluasi dan pengkajian yang lebih komprehensif baik dari aspek sosial, ekonomi maupun hukum, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum yang dapat diakses menuju tempat perbelanjaan. 6. Mengembalikan dan mengoptimalkan kembali fungsi jalan untuk mengurangi apak kemacetan dan kecelakaan lalu lintas guna peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah mengirimkan surat rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penataan Tanah Abang. Polisi menilai penataan Tanah Abang untuk memfasilitasi PKL di Jl Jatibaru itu justru menimbulkan masalah baru. “Karena di situ timbul permasalahan baru, (salah satunya) angkot itu terjadi antrean. Jadi itu yang kami rekomendasikan (agar Jl Jatibaru kembali dibuka),” ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (26/1/2018). Di sisi lain, penataan Tanah Abang ini berdampak terhadap kemacetan. Halim menyebut kemacetan di sekitar lokasi bertambah parah setelah PKL diberi fasilitas untuk berjualan di jalan. “Iya, kemacetan ada di Jalan Fachrudin menuju Slipi dan Jatibaru itu terjadi kepadatan di jam-jam tertentu,” imbuhnya. Persoalan lainnya, keberadaan PKL di jalan raya dan trotoar menimbulkan kecemburuan sosial bagi pedagang di Blok G. Selain itu, sopir angkot meradang karena pendapatannya berkurang setelah jalan tersebut ditutup. “Sehingga kami merekomendasikan agar Gubernur mengevaluasi kebijakan tersebut,” tuturnya. Berikut ini enam rekomendasi polisi kepada Anies terkait penataan Tanah Abang: 1. Dalam membuat suatu kebijakan yang akan berdampak kepada masalah Kamseltibcar Lantas agar Polri dilibatkan dari awal perencanaan. 2. Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan di luar fungsi jalan harus dikoordinasikan guna mendapatkan izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Penempatan PKL pada lokasi yang layak dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Melakukan evaluasi dan pengkajian yang lebih komprehensif baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun hukum, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum yang dapat diakses menuju tempat perbelanjaan. 6. Mengembalikan dan mengoptimalkan kembali fungsi jalan untuk mengurangi apak kemacetan dan kecelakaan lalu lintas guna peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merespons pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal tim gubernur yang tak ingin dibiayai oleh swasta. Tanggapan itu disampaikan tim Ahok melalui akun resmi Basuki Tjahaja Purnama di Facebook. Tim mengatakan gaji staf gubernur selama masa kepempimpinan Ahok berasal dari dana operasional gubernur. “Kami selama di Balaikota DKI Jakarta murni digaji dari Operasional Gubernur Pak Ahok, Operasional Gubernur selama Pak Ahok menjabat dibagikan setiap bulannya untuk operasional Sekda, 5 wali kota dan 1 bupati,” tulis @timbtp di Facebook, Selasa (21/11/2017). Selain itu, dalam postingan tersebut dijelaskan dana operasional Ahok juga digunakan untuk sejumlah kegiatan sosial. “Selain itu juga digunakan untuk kegiatan sosial seperti: menebus ijazah, kursi roda, renovasi rumah warga, renovasi rumah ibadah (termasuk masjid dan gereja), serta menambah honor untuk para OB dan cleaning service yang bekerja disekitar kantor gubernur.Setiap ada kelebihan uang operasional pun dikembalikan ke kas daerah,” bunyi lanjutan postingan di FB. Pernyataan soal gaji staf gubernur disampaikan Anies di Balai Kota pada hari ini. Anies tidak ingin Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dibiayai oleh swasta. Sebab itu, Anies memilih menggunakan APBD DKI sehingga anggarannya bengkak 12 kali lipat. “Jadi Alhamdulillah kita akan menghentikan praktik-praktik pembiayaan yang tidak menggunakan APBD untuk orang-orang yang bekerja membantu gubernur,” kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2017).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan pihaknya menerima seluruh masukan terkait penataan kawasan Tanah Abang di Jl Jatibaru Raya, Jakpus. Semua masukan dikaji dan ditindaklanjuti. “Tentu kita bicara dengan semua pihak. Kita melakukan survei rutin, jadi 2 minggu kita survei, kita kumpulkan datanya, termasuk data tentang lalu lintas,” ujar Anies dalam program Mata Najwa yang disiarkan Trans7 , Rabu (24/1/2018). Anies menyadari munculnya protes soal penataan Tanah Abang yang dilakukan dengan menutup Jalan Jatibaru Raya. Tapi, menurutnya, dibutuhkan waktu agar penataan Tanah Abang yang dimulai pada 22 Desember 2017 ini bisa diterima semua pihak. Penataan ini dilakukan karena kawasan di depan Stasiun Tanah Abang, menurut Anies, semrawut lantaran menjadi titik perlintasan hilir mudik orang, termasuk perdagangan. “Jadi yang mau kita lakukan adalah mengelola agar lalu lintas orang yang datang lewat stasiun Tanah Abang dan kegiatan perbelanjaan dikelola dengan baik,” sambungnya. Anies juga menjawab protes atas penutupan jalan yang dilakukan sopir angkot lewat demonstrasi di depan Balai Kota. Penutupan jalan, menurutnya, bukan hanya ada di Jl Jatibaru Raya, tapi juga di titik tertentu, seperti area kedutaan besar, yakni Kedubes AS dan Kedubes Inggris. “Jalan Jatibaru X sudah nggak ada lagi, jalan 100 persen dipakai jualan bertahun-tahun dan nggak ada di antara kita yang bicara jalan itu dipakai dagang. Jadi ini adalah satu solusi yang akan menimbulkan keseimbangan baru, keseimbangan baru artinya apa? Yang selama ini terbiasa pola rute kendaraan bergeser, yang selama ini terbiasa berjalan kaki, ada pergeseran, yang mau ke grosir ada pergeseran, jadi memang perlu waktu untuk penyesuaian. Ini sebuah tata kelola baru,” papar Anies. Soal masukan dari Ditlantas Polda Metro Jaya agar Pemprov mengkaji ulang pola penataan, Anies menegaskan pihaknya sudah meminta masukan dari banyak pihak sebelum penataan diberlakukan. Masukan ini, disebut Anies, didengar sopir angkot, warga, pedagang, termasuk kepolisian. “Kita ikut pada UU, peraturan, dan perda, di situ pegangan kita. Bukan kata orang per orang,” ujarnya. Penutupan jalan Stasiun Tanah Abang berlaku setiap hari pada pukul 08.00-18.00 WIB. Selama itu, yang diizinkan melewati jalan di depan Stasiun Tanah Abang hanya bus TransJakarta Tanah Abang Explorer. Akibat penutupan tersebut, sejumlah trayek angkutan umum di kawasan itu juga diubah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) berjabat tangan dengan Wakil Gubernur Sandiaga Uno seusai mengikuti Rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/11). – ANTARA/Aprillio Akbar Bisnis.com, JAKARTA–Dana operasional para petinggi di Balai Kota DKI Jakarta menjadi sorotan. Hal ini mencuat setelah sebelumnya Gubernur DKI Jakarta berencana mengangkat seluruh staf pribadi yang membantunya ke dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 109/2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Gubernur DKI menerima gaji pokok sebesar Rp3,2 juta/bulan dan tunjangan jabatan Rp5,4 juta/bulan. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI memperoleh gaji pokok Rp2,6 juta/bulan dan tunjangan jabatan Rp4,3 juta/bulan. Selain gaji pokok dan tunjangan, Anies dan Sandiaga Uno juga menerima dana operasional. Dana operasional tersebut diambil dari pendapatan asli daerah (PAD). Dana operasional Anies-Sandi untuk Oktober sudah disalurkan. Dana operasional masih diambil 0,13% dari PAD sebesar Rp49 triliun sehingga jumlahnya berkisar Rp4,5 miliar untuk Gubernur dan Wagub. Adapun besaran 0,13% ini merupakan pilihan pemerintahan sebelumnya, yaitu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dengan demikian, Anies mendapatkan 60% atau sebesar Rp2,7 miliar. Sementara itu, Sandi menerima porsi 40% atau Rp1,8 miliar setiap bulan. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri DKI Jakarta mengatakan dana operasional itu menjadi wewenang Gubernur dan Wagub saat ini. Namun, penyaluran rutin kepada jajaran di bawah masih terus dilakukan seperti pada era Ahok menjabat. “[Dana operasional] untuk Sekretaris Daerah sampai saat ini masih Rp100 juta per bulan, Wali Kota Rp50 juta, dan Bupati Kepulauan Seribu Rp30 juta per bulan,” kata Mawardi di Balai Kota DKI, Rabu (23/11/2017). Meski demikian, ada yang berbeda dari pos pengelolaan dana operasional. Jika Ahok mengalokasikan dan untuk membayar staf dan anak magang, Gubernur menggunakan dana operasional Rp2,7 miliar dan Rp1,8 miliar, Anies-Sandi tak melakukan hal serupa. Pasalnya, Gubernur dan Wagub baru menyatakan akan mengangkat staf pribadi menjadi TGUPP. “Jadi enggak ada lagi orang yang bekerja pribadi mengatasnamakan Gubernur. Kalau ditanya Anda sebagai apa? Mana surat pengangkatan Anda? [Dia] Nggak bisa jawab. Besok kalau mau bekerja bersama Gubernur harus punya surat pengangkatan, se-simpel itu,” jelasnya. Konsekuensi dari pengangkatan semua staf pribadi menjadi TGUPP, lanjutnya, akan ada tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap orang. Setelah itu, para staf TGUPP akan menerima fasilitas, misalnya gaji dan tunjangan yang didapat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2018. Perubahan pola penggajian staf pribadi membuat anggaran TGUPP naik drastis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2018. Pada draf anggaran yang belum dibahas, total anggarannya hanya Rp2,3 miliar. Namun, setelah dibahas di DPRD DKI Jakarta, anggarannya menjadi Rp28 miliar. Bukan itu saja, Anies juga menuding staf pribadi dan anak magang di era Ahok dibiayai oleh perusahaan swasta. Menanggapi hal itu, Tim Basuki Tjahaja Purnama menegaskan staf Ahok tidak digaji dengan melibatkan pihak swasta, melainkan menggunakan uang operasional yang secara rutin diterima gubernur. Uang operasional itu pun tidak digunakan sepenuhnya untuk Ahok secara pribadi. “Operasional gubernur selama Pak Ahok menjabat dibagikan setiap bulannya untuk operasional sekda (sekretaris daerah), lima wali kota, dan satu bupati,” ujar tim Ahok lewat akun Instagram resmi milik Ahok, @basukibtp, Selasa (21/11/2017).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan pengarahan di Balai Kota Jakarta, Senin (13/11). – JIBI/Dwi Prasetya Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bungkam saat ditanya terkait pengelolaan dan pemanfaatan dana operasional yang diterimanya. Mantan Menteri Pendidikan itu langsung pergi atau “ngeloyor” menjauh dari kerumunan wartawan yang tengah melakukan wawancara atau doorstop di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/11/2017). Alih-alih menjawab detail penggunaan dana operasional, Anies justru mengalihkan topik pembicaraan menjadi soal kepastian status staf pribadi dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). “Kalau pemanfaatan [dana operasional] ada banyak. Namun, yang terpenting adalah semua orang yang yang bekerja di kantor ini harus ada surat pengangkatan jadi jelas tanggung jawab. Bayangkan, [mereka] mau mewakili Gubernur menemui warga atau pihak lain, tetapi tak punya surat pengangkatan,” katanya, Rabu (23/11/2017). Tranparansi penggunaan dana operasional Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta memang menjadi “trending topic” di kalangan warga Ibu Kota. Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 109/2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Gubernur DKI menerima gaji pokok sebesar Rp3,2 juta/bulan dan tunjangan jabatan Rp5,4 juta/bulan. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI memperoleh gaji pokok Rp2,6 juta/bulan dan tunjangan jabatan Rp4,3 juta/bulan. Selain gaji pokok dan tunjangan, Anies dan Sandiaga Uno juga menerima dana operasional. Dana operasional tersebut diambil dari pendapatan asli daerah (PAD). Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri DKI Jakarta Muhammad Mawardi mengatakan, dana operasional Anies-Sandi untuk Oktober sudah disalurkan. Dana operasional masih diambil 0,13% dari PAD yang berkisar Rp49 triliun. Adapun besar 0,13% ini merupakan pilihan pemerintahan sebelumnya, yaitu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. “Rp 4,5 miliar itu total Gubernur dan Wagub. Untuk pembagiannya juga masih sama seperti dulu, yaitu 60:40,” kata Mawardi. Dengan demikian, Anies mendapatkan 60% atau sebesar Rp2,7 miliar. Sementara itu, Sandi menerima porsi 40% atau Rp1,8 miliar setiap bulan. Mawardi mengatakan dana operasional itu menjadi wewenang Gubernur dan Wagub saat ini. Namun, penyaluran rutin kepada jajaran di bawah masih terus dilakukan seperti pada era Ahok menjabat. “(Dana operasional) untuk Sekretaris Daerah sampai saat ini masih Rp100 juta per bulan, Wali Kota Rp 50 juta, dan Bupati Kepulauan Seribu Rp 30 juta per bulan,” kata Mawardi. Menurut tim Ahok, staf Ahok tidak digaji dengan melibatkan pihak swasta, melainkan menggunakan uang operasional yang secara rutin diterima gubernur. Uang operasional itu pun tidak digunakan sepenuhnya untuk Ahok secara pribadi. “Operasional gubernur selama Pak Ahok menjabat dibagikan setiap bulannya untuk operasional sekda (sekretaris daerah), lima wali kota, dan satu bupati,” ujar tim Ahok lewat akun Instagram resmi milik Ahok, @basukibtp, Selasa (21/11/2017).

Related Posts

Comments are closed.