Polisi: Pemprov DKI Belum Koordinasi Cegah Becak dari Luar Jakarta

Polisi: Pemprov DKI Belum Koordinasi Cegah Becak dari Luar Jakarta

Polda Metro Jaya menyebut pemerintah provinsi DKI Jakarta belum berkoordinasi soal pencegahan becak dari luar masuk ke Jakarta. Polisi siap membantu Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan penghadangan. “Ini karena ranahnya peraturan daerah, kami tetap dukung. Sudah ada Satpol PP tapi kalau minta bantuan sama polisi, kami siap mendukung,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (27/1/2018). Meski siap mendukung pencegahan becak dari luar masuk ke Jakarta, Halim meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan kajian hukum, sosial dan ekonomi. Ia menyebut sudah ada peraturan daerah yang melarang becak di Jakarta. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra. Foto: Haris Fadhil/detikcom “Kami sampaikan juga saran dengan adanya kebijakan untuk pemberlakuan becak di Jakarta, perlu ada kajian hukum dan sosial. Kajian hukum karena sudah ada peraturan daerah yang melarang becak masuk ke DKI, Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2007 pasal 29. Kajian sosial ekonomi, becak ini, mohon maaf saja, strata bawah. Bagaimana kalau kita tingkatkan kehidupan yang lebih bagus. Kemudian akan terjadi urbanisasi,” ucapnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya menyebut sekelompok penarik becak di Jakarta menolak kedatangan tukang becak dari luar Ibu Kota. Dia mengatakan beberapa tukang becak yang sempat datang menuju Jakarta sudah dihalau kembali ke daerahnya. “Satpol PP itu memantau dan mereka sempat mendapatkan ada beberapa becak yang kemudian belum sampai turun truknya disuruh kembali, itu kira-kira hari Selasa,” kata Anies di Balairung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (26/1) kemarin.

Polda Metro Jaya menyebut pemerintah provinsi DKI Jakarta belum berkoordinasi soal pencegahan becak dari luar masuk ke Jakarta. Polisi siap membantu Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan penghadangan. “Ini karena ranahnya peraturan daerah, kami tetap dukung. Sudah ada Satpol PP tapi kalau minta bantuan sama polisi, kami siap mendukung,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (27/1/2018). Meski siap mendukung pencegahan becak dari luar masuk ke Jakarta, Halim meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan kajian hukum, sosial dan ekonomi. Ia menyebut sudah ada peraturan daerah yang melarang becak di Jakarta. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra. Foto: Haris Fadhil/detikcom “Kami sampaikan juga saran dengan adanya kebijakan untuk pemberlakuan becak di Jakarta, perlu ada kajian hukum dan sosial. Kajian hukum karena sudah ada peraturan daerah yang melarang becak masuk ke DKI, Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2007 pasal 29. Kajian sosial ekonomi, becak ini, mohon maaf saja, strata bawah. Bagaimana kalau kita tingkatkan kehidupan yang lebih bagus. Kemudian akan terjadi urbanisasi,” ucapnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya menyebut sekelompok penarik becak di Jakarta menolak kedatangan tukang becak dari luar Ibu Kota. Dia mengatakan beberapa tukang becak yang sempat datang menuju Jakarta sudah dihalau kembali ke daerahnya. “Satpol PP itu memantau dan mereka sempat mendapatkan ada beberapa becak yang kemudian belum sampai turun truknya disuruh kembali, itu kira-kira hari Selasa,” kata Anies di Balairung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (26/1) kemarin.

JAKARTA – Tukang becak dari luar daerah mulai berdatangan ke Jakarta untuk mencoba mencari rezeki. Bahkan di wilayah Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, tukang becak asal Indramayu dan Cirebon, Jawa Barat, yang datang dua hari terakhir terdata sudah 52 orang. Guna mengantisipasi bertambahnya becak dari luar masuk Jakarta, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan meningkatkan penjagaan di wilayah perbatasan. “Ya, kira-kira (penjagaan di perbatasan) gitu. Nanti kami koordinasi dengan Dinas Perhubungan,” ujar Kepala Satpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu, Jumat (26/1/2018). Adapun perbatasan yang dimaksud Yani antara lain seputar Bekasi, Tangerang, dan Depok. “Kan di perbatasan. Kalau mereka masuk kita tangkap,” tegasnya. (Baca: Satpol PP Bakal Sita Becak Luar yang Masuk Jakarta) Sebelumnya diberitakan, puluhan tukang becak terlihat memenuhi kolong flyover Bandengan Utara, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, pada Kamis (25/1/2018). Lurah Pekojan Tri Prasetyo, mengatakan, becak di wilayahnya dalam dua hari terakhir terus bertambah dari 38 unit sehari sebelumnya menjadi 51 unit pada Jumat (26/1/2018) ini. Artinya 13 becak baru datang ke wilayah Pekojan hari ini. Tri mengakui bahwa para tukang becak itu merupakan pendatang dari Indramayu dan Cirebon. Namun untuk becaknya sendiri, Tri belum dapat memastikan apakah didatangkan juga dari luar Jakarta. (Baca: Pemprov DKI Pastikan Pulangkan Becak yang Migrasi ke Jakarta) (thm)

JAKARTA, KOMPAS.com  — Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta Sri Hartati mengatakan, kesehatan kuda-kuda penarik kereta delman yang beroperasi di luar kawasan Monas, Jakarta Pusat, harus diawasi. Sebab, kuda-kuda itu belum diperiksa kesehatannya. “Belum (diperiksa). Sebaiknya perlu diawasi lagi,” ujar Sri melalui pesan singkat kepada Kompas.com , Selasa (26/12/2017). Sri menjelaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Suku Dinas KPKP Jakarta Pusat dan laboratorium untuk memeriksa kesehatan kuda-kuda tersebut. Dia mengaku belum ada pembahasan di Dinas KPKP soal uji coba kembali beroperasinya delman di luar kawasan Monas.

Sandiaga Uno di Luar Batang. (Foto: Aria Rusta/Kumparan) Diskotek MG yang berada di Kedoya, Jakarta Barat terbukti memproduksi narkoba jenis sabu cair. Sebanyak 120 pengunjung positif menggunakan narkoba tersebut. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan akan melakukan tindakan tegas dengan melakukan koordinasi antara BNN dan pihak kepolisian. “Nauzubillahi min zalik, saya baru baca, bahwa itu ada sabu cair, saya sangat-sangat prihatin, dan ini ada di tengah-tengah kita semua. Kita harus betul-betul mulai melihat di sekeliling kita. Kalau ada yang mencurigakan, kita harus laporkan, karena narkoba ini sudah merusak menyebar, sudah sangat merusak sendi-sendi kemasyarakatan kita,” kata Sandi seusai menghadiri acara Maulid Nabi di Masjid Jami’ dan Maqam Al-Habib Husein bin Abubakar Alaydrus, Keramat Luar Batang, Jakarta Utara, Minggu (17/12). “Jadi tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kita akan bersikap tegas anti terhadap narkoba ini,” lanjutnya. Penggrebekkan diskotik MG (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan) Pemprov DKI Jakarta akan melakukan konsultasi dengan aparat hukum yang berwenang seperti BNN, agar barang harus tersebut tidak bisa diproduksi. Sandi tampak kaget dengan temuan pihak BNN. “Kalau itu sih kita akan koordinasi dengan BNN dan berkoordinasi dengan kepolisian, kalau itu sudah betul-betul melanggar dan itu kan pelanggaran yang luar biasa sekali, bukan hanya mengedarkan tapi memproduksi. Jadi itu luar biasa dampak negatifnya, jadi kita tentunya ada ketentuan hukum yang harus (kita taati), tapi ini ada kejadian yang luar biasa yang berkaitan bahwa ini menjadi tempat bukan hanya penyebaran tapi tempat memproduksi barang terkutuk, barang setan yang bisa merusak warga kita kedepan,” terang Sandi. Menurut Sandi, pihaknya akan meminta kepada aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi yang berat kepada pihak-pihak ataupun tempat-tempat yang diduga melakukan produksi ataupun penyebaran narkoba. Penggrebekkan diskotek MG (Foto: Jamal Ramadhan/Kumparan) “Saya mengusulkan kalau betul-betul terbukti dan sangat sah buktinya dan tidak ada keraguan lagi, saya mengajak aparat hukum dan kepolisian melihat apakah sanksinya ini bisa diperberat, dan tentu ini berkonsultasi dengan BNN,” ucap Sandi. Untuk mencegah hal tersebut tidak terulang kembali lagi, Sandi akan mengajak masyarakat lebih waspada dan ikut bersama-sama membantu pemerintah provinsi untuk mengawasi peredaran barang setan tersebut. Tak segan-segan Sandi akan melibatkan elemen dan kelompok masyarakat untuk membantu Pemprov mencegah peredaran narkoba di DKI Jakarta. “Kita ingin masyarakat lebih mewaspadai, lebih ikut mengawasi bersama-sama kita, Pemprov terbatas sekali. Tapi kalau masyarakat juga dari kelompok organisasi kepemudaan, organisasi yang kemasyarakatan, organisasi agama juga itu membantu kita memastikan bahwa tempat-tempat itu tidak ada lagi di Jakarta. Itu akan memastikan hubungan kedepan anak-anak muda kita terlindungi dari narkoba,” terangnya. Pengunjung positif narkoba digelandang ke BNNP (Foto: Reki Febrian/kumparan) Terkait dengan bisnis pariwisata, Sandi dengan tegas mengatakan pemerintah provinsi tak akan kompromi untuk bersikap tegas terhadap tempat-tempat hiburan di Jakarta. Sandi ingin pariwisata yang membawa berkah bagi warga Jakarta. “Tentunya untuk pariwisata selalu ada kekhawatiran apakah ini bisa mengganggu pariwisata kita, ‘ya nggak lah kalau narkoba itu nggak ada komprominya, kalau ada narkoba ya kita harus tegas aja’. Karena pariwisata yang kita inginkan bukan pariwisata yang seperti itu. tapi kita ingin pariwisata yang betul-betul membawa berkah,” pungkasnya.

Jakarta, CNN Indonesia — Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto dilantik menjadi Ketua Komite Pencegahan Korupsi dalam Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Ibu Kota Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan, Rabu (3/1). Komite tersebut adalah tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) Bidang Pencegahan Korupsi. Anies menyatakan, Komite tersebut merupakan salah satu tugas prioritas yang harus dilakukan pada 100 hari pertama pemerintahan. “Komite PK Jakarta juga akan menjadi penghubung antara Pemprov DKI dengan masyarakat dan lembaga negara lain seperti KPK dalam melakukan pengawasan serta pencegahan korupsi di DKI,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta. Pada kesempatan yang sama, Anies pun memperkenalkan anggota komite dari TGUPP itu. Mereka antara lain aktivis hak asasi manusia Nursyahbani Katjasungkana, mantan Wakapolri Komjen Pol (purn) Oegroseno, dan peneliti ahli tata pemerintahan Tatak Ujiyati. Mantan Ketua TGUPP pemerintahan sebelumnya, Muhammad Yusuf juga memperkuat Komite PK ini. Di tempat yang sama Bambang mengatakan, komitenya sudah bisa mulai bekerja secepatnya setalah dilantik hari ini. Namun, Bambang sendiri belum menerima SK bagi dirinya untuk langsung bekerja. “Kami baru dilantik per hari ini dan saya belum tahu SK (Surat Keputusan) nya sudah ditandatangani atau belum,” kata Bambang. Ia menyebut, fokus komitenya dalam waktu dekat adalah konsolidasi internal, merumuskan tonggak penanda jarak (milestone), target kerja, rencana, bentuk koordinasi dan supervisi bersama jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Komite PK dibentuk berlandaskan Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 187 tentang TGUPP. Tugasnya adalah mengkaji dan menganalisis kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka Pencegahan Korupsi, memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan korupsi. Anggotanya nanti bertanggung jawab kepada Anies-Sandi. Kedekatan Bambang dengan Anies-Sandi sudah terjadi sejak Pilkada DKI 2017. Bambang yang juga dikenal sebelumnya sebagai aktivis antikorupsi sebelum bergabung dengan KPK pada 2011-2015 itu adalah bagian dari tim sukses Anies-Sandi pada Pilkada DKI 2017. (kid/djm)

“Tim Pengawas Penyerapan Anggaran itu dibentuk untuk memastikan bahwa APBD DKI Jakarta digunakan secara efisien,” kata Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno di Jakarta, Jumat (26/1). Untuk sementara waktu, menurut dia, Ketua Tim Pelaksana Pengawas Penyerapan Anggaran tersebut ditempati oleh Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Oswar Muadzin Mungkasa. “Pak Gubernur (Anies Baswedan) yang menjadi pengarah tim tersebut. Kemudian, saya dan Pak Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah menjadi penanggung jawab dalam tim itu,” ujar Sandiaga. Dia menuturkan tim tersebut memiliki fungsi sebagai pengawas sehingga lelang barang dan jasa yang dilakukan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat terekam dalam sistem yang baik. “Jadi, tim itu akan membuat koordinasi dengan seluruh SKPD agar melakukan input setiap kegiatan lelang ke dalam rencana penyerapan anggaran dengan lebih sistematis,” tutur Sandiaga. Dia mengimbau seluruh SKPD tidak memasukkan anggaran-anggaran yang tidak efisien. Terlebih, sampai menciptakan kerumitan dan tidak koordinatif. “Selain itu, keberadaan Tim Pengawas Penyerapan Anggaran itu juga ditargetkan mampu mencegah terjadinya penumpukan penyerapan anggaran yang sering kali terjadi di akhir tahun,” ungkap Sandiaga.

Related Posts

Comments are closed.