Polisi Imbau Pelaku Usaha Tak Paksa Karyawan Pakai Atribut Natal

Polisi Imbau Pelaku Usaha Tak Paksa Karyawan Pakai Atribut Natal

Polisi mengimbau pelaku usaha tidak memaksa karyawannya mengenakan atribut Natal. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi aksi sweeping ormas. “Kami mengimbau kepada para pengusaha agar tidak memaksa karyawan yang beragama non-Nasrani untuk memakai atribut Natal. Kalau karyawan Nasrani sih tidak jadi masalah,” kata Kapolres Karawang AKBP Hendy F Kurniawan kepada detikcom , Sabtu (23/12/2017). Hendy juga meminta ormas di Karawang tidak melakukan sweeping . Hendy mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga keamanan dan kerukunan antarumat beragama. “Kami imbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kerukunan, mengedepankan sikap toleransi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” imbuh dia. Hal serupa ditekankan oleh Kapolresta Tangerang Kombes Sabilul Alief. Untuk menyampaikan pesan tersebut, Sabilul mengunjungi kafe-kafe, toko, restoran, dan pusat perbelanjaan di Tangerang. Sabilul berujar penggunaan atribut Natal kepada karyawan non-Nasrani tak jadi masalah selama mereka tidak merasa terpaksa. “Kepada pengelola usaha, saya menyampaikan agar tidak memaksa pekerjanya untuk menggunakan atribut yang bersinggungan atau bertentangan dengan keyakinan. Penggunaan atribut keagamaan bisa digunakan selama tidak ada unsur paksaan atau atas dasar sukarela,” jelas Sabilul. Para pelaku usaha pun memahami hal itu. Bahkan para pengelola usaha mengaku siap turut membantu memelihara kerukunan dan sikap saling menghormati. Sabilul melakukan kunjungan ke tempat-tempat niaga untuk mengantisipasi adanya sweeping . Dia menegaskan tidak boleh ada ormas atau kelompok masyarakat yang melakukan sweeping terkait perayaan Natal.

Baca juga : oi5vq3377 ridwan kamil imbau perusahaan tak paksa karyawan pakai atribut sinterklas

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Menjelang hari raya natal, sering kali karyawan di beberapa pusat pembelanjaan menggunakan atribut sinterklas. Pemkot Bandung pun,  mengirimkan surat kepada pemilik usaha agar tidak memaksa karyawan Muslim-nya mengenakan atribut sinterklas itu. “Kecuali jika karyawannya tersebut suka rela dan tidak merasa keberatan,” ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan usai acara Pameran Pengganti Stryofoam di BIP, Rabu (14/12). Menurut Emil, surat imbauan tersebut Ia kirimkan ke pengusaha karena banyak warga yang mengeluh secara pribadi kepadanya. Mereka, merasa tidak nyaman menggunakan atribut sinterklas. “Begini, jadi banyak komplain ke saya oleh karyawan-karyawan muslim yang merasa kagok (canggung),” katanya. Emil menilai, hal Ini urusannya menyangkut keyakinan. Jadi, tentu tidak boleh dianggap sepele. Oleh karena itu, Pemkot Bandung sudah mengimbau untuk tidak meminta atau memaksa penggunaan atribut sinterklas di luar keihklasan karyawannya. Emil mengatakan, jika karyawannya itu tidak keberatan, maka tidak menjadi masalah. Namun sebaiknya perusahaan menanyakan terlebih dahulu apakah karyawannya itu berkenan atau tidak. “Ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kalau ditunggangi kan ujung-ujungnya membahayakan hubungan toleransi yang sedang dibangun,” katanya. Emil mengatakan, surat keputusan yang dikeluarkan Pemkot Bandung ini, tak hanya berlaku saat natal. Namun, Pemkot Bandung juga akan melakukan hal yang sama saat perayaan hari besar lain. Sehingga, tidak ada paksaan untuk mengikuti tradisi agama lain.


Baca juga : oihtjg354 pemkot makassar imbau pengusaha tak paksakan penggunaan atribut natal

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada semua pengusaha agar tidak memaksakan karyawan Muslim untuk menggunakan atribut Natal. “Jadi saya tegaskan, tidak boleh memaksakan penggunaan atribut Natal terhadap karyawan yang beragama Muslim. Ingat, pemaksaan dilarang,” ujar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di Makassar, Selasa (20/12). Surat edaran yang dikeluarkannya itu bernomor 450/2607/Kesra/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016 yang ditembuskan kepada Kapolrestabes Makassar, Dandim 1408 Makassar, Kepala kantor Kemenag Kota Makassar dan Kepala Badan Kesbang kota Makassar. Dalam surat edaran itu mengimbau kepada pimpinan perusahaan, mall, supermarket, minimarket, perusahaan besar, kecil, dan menengah se-kota Makassar serta Pengusaha Hotel Restoran Indonesia (PHRI) kota Makassar agar tidak memaksakan penggunaan atribut Natal kepada karyawan atau masyarakat yang beragama non Kristiani dalam rangka perayaan Natal. “Kami bukan melarang penggunaan atribut Natal, melainkan menghimbau agar tidak memaksakan penggunaan atribut Natal bagi karyawan atau masyarakat non Kristiani,” tegasnya saat menerima audiens panitia perayaan Natal bersama. Himbauan itu menurut Danny, dalam kaitannya menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama dengan memberikan kemerdekaan kepada setiap warga kota Makassar mengekspresikan suka citanya dalam merayakan Natal. Surat edaran itu dikeluarkannya untuk menghindari adanya pemaksaan menggunakan atribut Natal yang mungkin saja dilakukan oleh pengusaha ataupun perusahaan terhadap karyawan atau masyarakat yang berbeda keyakinan. Hal itu lanjutnya, dilakukan untuk memelihara situasi kota tetap kondusif menyambut hari raya bagi umat Kristiani menyusul munculnya gejala sensitivitas terhadap isu agama pasca bergulirnya kasus penistaan agama yang menyeret Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Himbauan tidak melakukan pemaksaan menggunakan atribut agama tertentu terhadap orang yang berbeda keyakinan bisa saja berlaku bagi yang lainnya. Ia mencontohkan, di saat umat Islam merayakan Idul Fitri atau Idul Adha, pengusaha atau perusahaan juga bisa melakukan tindakan serupa bagi karyawan non muslim dengan memaksakan menggunakan jilbab. “Pemerintah mencegah kemungkinan terjadinya hal – hal yang dapat merusak kerukunan antar umat beragama,” jelasnya. Sanksi bagi pelanggar surat edaran itu juga telah disiapkan berupa pencabutan surat izin usaha bagi perusahaan atau pengusaha yang terbukti melanggarnya. Selain himbauan untuk tidak memaksakan penggunan atribut Natal bagi karyawan non Kristiani, Wali Kota Danny juga menghimbau warga Makassar untuk menjaga ketentraman dan ketertiban sehingga suasana perayaan Natal dan tahun baru 2017 dapat berjalam secara aman dan kondusif. Mengacu pada UUD Tahun 1945 Pasal 29 yang menjamin kebebasan warga negara memeluk agama masing – masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya.

Polisi mengimbau pelaku usaha tidak memaksa karyawannya mengenakan atribut Natal. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi aksi sweeping ormas. “Kami mengimbau kepada para pengusaha agar tidak memaksa karyawan yang beragama non-Nasrani untuk memakai atribut Natal. Kalau karyawan Nasrani sih tidak jadi masalah,” kata Kapolres Karawang AKBP Hendy F Kurniawan kepada detikcom , Sabtu (23/12/2017). Hendy juga meminta ormas di Karawang tidak melakukan sweeping . Hendy mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga keamanan dan kerukunan antarumat beragama. “Kami imbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kerukunan, mengedepankan sikap toleransi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” imbuh dia. Hal serupa ditekankan oleh Kapolresta Tangerang Kombes Sabilul Alief. Untuk menyampaikan pesan tersebut, Sabilul mengunjungi kafe-kafe, toko, restoran, dan pusat perbelanjaan di Tangerang. Sabilul berujar penggunaan atribut Natal kepada karyawan non-Nasrani tak jadi masalah selama mereka tidak merasa terpaksa. “Kepada pengelola usaha, saya menyampaikan agar tidak memaksa pekerjanya untuk menggunakan atribut yang bersinggungan atau bertentangan dengan keyakinan. Penggunaan atribut keagamaan bisa digunakan selama tidak ada unsur paksaan atau atas dasar sukarela,” jelas Sabilul. Para pelaku usaha pun memahami hal itu. Bahkan para pengelola usaha mengaku siap turut membantu memelihara kerukunan dan sikap saling menghormati. Sabilul melakukan kunjungan ke tempat-tempat niaga untuk mengantisipasi adanya sweeping . Dia menegaskan tidak boleh ada ormas atau kelompok masyarakat yang melakukan sweeping terkait perayaan Natal.

Jakarta, CNN Indonesia — Imam Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta, Habib Muhsin Alatas, mengatakan pihaknya akan melakukan razia atau sweeping  andai masih ada perusahaan-perusahaan yang memaksa karyawan beragama Islam menggunakan atribut bernuansa natal. Sweeping  pun akan dilakukan FPI bersama ormas Islam lain apabila kepolisian tidak menggubris aduan karyawan yang dipaksa menggunakan atribut natal. “Kalau sudah lapor tapi tidak ada tindak lanjut, ya mau tidak mau umat Islam yang akan bergerak,” ucap Muhsin kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Selasa (19/12).

seperti di kutip dari https://www.cnnindonesia.com

Nantinya, kata Muhsin, FPI bersama ormas Islam lain akan menemui dan meminta pimpinan perusahaan yang bersangkutan untuk membuat pernyataan di atas materai. Pernyataan itu berisi komitmen untuk tidak memaksa karyawan beragama muslim menggunakan atribut natal. Muhsin mengatakan, para pimpinan ormas Islam, termasuk FPI, senantiasa mengawasi perusahaan yang memaksa karyawan beragama muslim menggunakan atribut natal. FPI juga akan membuka pintu aduan tersebut. Namun, pihaknya tidak akan langsung melakukan sweeping begitu menerima aduan. Mereka akan mengarahkan karyawan yang bersangkutan ke kantor polisi sekitar perusahaan tempatnya bekerja. Jika polisi bergeming, maka pihaknya bersama ormas Islam lain akan bergerak. “Makanya polisi harus menindaklanjuti laporan masyarakat agar masyarakat senang dan bangga,” kata Muhsin.

seperti di kutip dari https://www.cnnindonesia.com

Muhsin menegaskan, pihaknya tidak keberatan jika perusahaan memajang beraneka ragam ornamen natal. Akan tetapi, pemaksaan penggunaan atribut natal kepada karyawan beragama Islam tidak dibenarkan. Ia mengatakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan imbauan agar tidak memaksa karyawan Muslim mengenakan atribut natal.  Sebelumnya, Sekjen MUI Anwar Abbas mengimbau kepada perusahaan agar menghormati fatwa MUI yang dikeluarkan pada 2016. Fatwa yang dimaksud yakni penganut agama Islam diharamkan menggunakan atribut agama lain. Namun MUI telah melarang ormas melakukan sweeping terkait pelarangan atribut keagamaan nonmuslim. Ketua MUI Ma’ruf Amin mengatakan, pihaknya meminta aksi sweeping dihentikan dan tidak terjadi lagi. “MUI secara tegas tidak membenarkan sweeping yang dilakukan pihak atau ormas tertentu yang berdasarkan informasi terjadi di beberapa daerah. Kami minta sweeping itu dihentikan,” ujar Ma’ruf saat itu.

Upaya mencegah gesekan antar umat beragama juga dilakukan pihak-pihak terkait di Kabupaten Mojokerto, ulama dan pengusaha sepakat tak saling memaksakan kehendak terkait atribut Natal. Sementara polisi mengancam menindak tegas pelaku pemaksa atribut Natal dan ormas pelaku sweeping. Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Koordinasi Ulama, Umaro’, dan pelaku usaha dalam rangka menjaga Kamtibmas di Wilayah Hukum Polres Mojokerto yang digelar di gedung pertemuan Kantor Kemenag setempat, Jumat (23/12/2016). Wakil Ketua MUI Kabupaten Mojokerto, Nur Rochmad mengatakan, rapat tersebut melahirkan beberapa kesepakatan bersama antara ulama, pemerintah, dan kalangan pengusaha. Diantaranya mereka sepakat menjunjung tinggi fatwa MUI tentang larangan umat Islam memakai atribut non muslim. “Selanjutnya kami sepakat agar pemerintah dimohon independen, imbang dalam menyikapi hari-hari besar keagamaan di Kabupaten Mojokerto. Ormas Islam di Kabupaten Mojokerto sepakat tak melakukan sweeping,” Kata Nur Rochmad kepada wartawan. Selain MUI, rapat tersebut juga diikuti Asisten I Setda Pemkab Mojokerto, perwakilan LDII, Muhammadiyah, GP Ansor, Kodim 0815 dan Polres Mojokerto, PC NU, Kantor Kemenag, serta kalangan pengusaha di Kabupaten Mojokerto. “Jika ada sweeping dari ormas Islam, itu menjadi domain polisi, kami serahkan ke proses hukum,” tambah Nur Rochmad. Mewakili kalangan pengusaha di Kabupaten Mojokerto, Satuin menuturkan, pihaknya telah mengimbau kepada para pelaku usaha untuk tidak melakukan pemaksaan terhadap karyawan muslim memakai atribut Natal atau atribut agama lain. “Kalau kami mentaati hukum yang ada, kami komitmen untuk tidak melakukan pemaksaan. Saya kira Polisi tidak tinggal diam, melakukan pendekatan agar tak ada sweeping,” terang Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Mojokerto ini. Dikonfirmasi pada kesempatan yang sama, Kasat Binmas Polres Mojokerto, AKP Bambang Sujatmiko menegaskan, pihaknya akan menindak pelaku usaha yang melakukan pemaksaan terhadap karyawan memakai atribut agama tertentu. Tindakan tegas juga akan dilakukan terhadap ormas Islam yang nekat melakukan sweeping atribut Natal. “Kalau pengusaha memaksa dengan ancaman pecat, sudah melanggar KUHP. Silakan melapor kami untuk kami tindak. Ormas juga kami imbau supaya tak sweeping, karena itu kewenangan Polri. Kalau nekat akan kami tindak tegas,” tandasnya.

Tim Vipers Satuan Reserse Kriminal Polres Tangerang Selatan menembak spesialis pencuri sepeda motor bernama Junaedi. Pelaku ditembak karena mencoba kabur saat proses penangkapan. “Pengejaran berakhir dengan dilakukannya tindakan tegas terukur kepada tersangka Junaedi alias Nedi dengan letusan senjata api yang mengarah ke kaki kanan,” kata Kasat Reskrim Polres Tangsel, AKP Ahmad Alexander Yurikho dalam keterangannya, Jumat (22/12/2017). Penangkapan itu terjadi Jumat pagi, sekitar pukul 07.30 WIB, di jembatan Cisauk Serpong, Tangerang Selatan. Saat itu polisi mendapat informasi tersangka bersama komplotannya akan melakukan aksi pencurian sepeda motor. “Berbekal informasi akurat tersebut, Tim Vipers melakukan observasi dan mendapatkan 2 orang yang dicurigai sedang mengambil motor dengan paksa di halaman Hotel Melati Mas Serpong,” lanjut Alexander. Setelah terkena tembakan polisi, Junaedi dapat ditangkap dan sepeda motor hasil curian dapat diamankan. Sedangkan rekannya Aziz melarikan diri dengan cara melompat ke sungai. “Akan tetapi Tersangka Aziz dapat melarikan diri dengan terjun dari jembatan menuju daerah aliran Sungai Cisadane,” imbuhnya. Polisi menjerat Junadi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Alex menyampaikan tersangka telah berkali-kali melakukan aksi pencurian. “Tersangka mengaku telah mencuri sepeda motor di wilayah hukum Polres Tangsel sebanyak 9 kali. Tersangka Aziz merupakan residivis yang telah masuk DPO dari Polres Lebak, Polda Banten,” pungkasnya.

Kapolres Tangerang Selatan AKBP Fadli Widiyanto melakukan tanya-jawab dengan FS (15) dan Hadi Wijaya (19), pelaku penculikan siswi di Ciputat. “Siapa pacarnya?” tanya AKBP Fadli kepada dua pelaku saat jumpa pers di kantornya, Jalan Promoter, Tangerang Selatan, Sabtu (23/12/2017). “Saya mantannya,” jawab FS. Pelaku FS mengaku sudah lama berkenalan dengan korban ASS, yakni pada November. Saat itu dia mengaku berkenalan melalui grup WhatsApp suporter sepakbola. “Kenal lewat mana?” tanya AKBP Fadli. “WhatsApp,” jawab FS. “Kok dapat nomer itu (korban) dari siapa?” tanya Fadli kembali. “Grup Persija,” jawab FS. Kepada pelaku FS, Fadli bertanya apakah dirinya kerap kali berkunjung ke rumah korban. Sebab, FS dan ASS sudah berpacaran. Keduanya juga kerap kali berkomunikasi langsung melalui WhatsApp. “Sebelumnya pernah ngapelin dia (korban)?” tanya Fadli. “Tidak pernah,” jawab FS. “Jadi sekali ketemu ajak ke Kota Tua?” tanya Fadli. “Iya,” jawab singkat FS.

Related Posts

Comments are closed.