Polisi: Hujan Uang di Kuningan Dibatalkan, Ganggu Ketertiban Umum

Polisi: Hujan Uang di Kuningan Dibatalkan, Ganggu Ketertiban Umum

Izin acara ‘hujan duit’ di depan Pasar Festival, Jakarta Selatan, dicabut polisi. Kapolsek Setiabudi AKBP Irwan Zaini Adib mengatakan, izin acara itu dicabut karena mengganggu ketertiban umum. “Ya kita cabut surat izin keramaiannya. Dibatalkan karena mengganggu ketertiban umum,” kata Irwan di depan Pasar Festival, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018). Polisi membubarkan warga yang menanti hujan uang di Kuningan, Jakarta Selatan Foto: Zhacky/detikcom Irwan menuturkan pihaknya awalnya memang memberikan izin keramaian kegiatan di depan Pasar Festival karena disebut dalam rangka promosi aplikasi. Izin yang dikeluarkan bukan untuk kegiatan hujan duit. Hujan duit di Pasar Festival pertama kali digelar kemarin. Menurut Irwan, izin keramaian yang diterbitkan berlaku selama tiga hari sejak kemarin sampai besok. “Izin keramaiannya sampai tanggal 2 atau 3 Maret 2018, sejak kemarin,” ujar Irwan. Hujan duit di Pasar Festival menarik perhatian warga sekitar. Para warga mulai memadati lokasi sekitar pukul 12.10 WIB tadi. Namun, sekitar pukul 13.25 WIB polisi dari Polsek Setiabudi membubarkan para warga. Warga kemudian satu per satu meninggalkan lokasi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kapolsek Metro Setiabudi AKBP Irwa Zaini Adib mengatakan, ” hujan ” uang di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, tepatnya di depan GOR Soemantri Brodjonegoro, telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Oleh karena itu, polisi membubarkan kegiatan yang videonya viral di media sosial. “Kegiatan tersebut berdampak pada arus lalu lintas di sekitar lokasi tersendat dan berpotensi gangguan kamtibmas, maka kegiatan diminta dihentikan,” ujar Irwa saat dikonfirmasi Kompas.com , Rabu (28/2/2018) malam.

Seorang kakek ditemukan tewas mengambang di Sungai Kanal Banjir Timur (KBT), Jatinegara, Jakarta Timur. Kakek itu diduga tewas karena hanyut di sungai. Pantauan di bantaran Sungai KBT, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jaktim nampak sejumlah warga berkumpul di lokasi penemuan mayat, Kamis (1/3/2018). Mayat tersebut terlihat ditutup dengan kain sarung dan kertas. Kapolsek Jatinegara, Kompol Supadi dan sejumlah personel polisi dari Polsek Jatinegara juga berada di lokasi. Polisi masih mengindentifikasi jasad korban Jasad kakek tersebut ditemukan warga sekitar pukul 13.30 WIB. Salah satu saksi, Jamal mengatakan dia sering melihat korban mencari ikan di sungai itu. “Tadi ditemukan sudah mengambang. Dia itu memang sering nyari ikan di sini ya kemungkinan terpleset,” kata Jamal di lokasi. Jamal menyebut kemungkinan korban hanyut dari pintu air Kalimalang. “Kemungkinan dia hanyut dari dari pintu air Kalimalang,” ungkap dia.

Bareskrim Polri bersama penyidik dari FBI merampungkan penggeledahan kapal super yacht Equanimity. Sayangnya, pada saat digeledah penyidik, pemilik kapal yang juga diduga terkait skandal korupsi USD 1 miliar di Malaysia, Jho Low, tak ditemukan. “(Jho Low) Belum kita temukan,” kata Wadir Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Daniel Silitonga saat dihubungi detikcom, Rabu (28/2/2018). Saat ditanya perihal negara mana yang sempat disinggahi oleh kapal Yacht sebelum ke Bali, Daniel menuturkan pihaknya akan perlu mengkaji log book-nya terlebih dahulu. Ia menuturkan, terkait hal itu pihaknya tidak bisa menyampaikan dalam waktu dekat. “Itu kita belum baca (log book) karena kita baru turun dari kapal. Jadi nanti biarkan anak-anak membaca dulu karena tebal sekali. Jadi tidak bisa dijelaskan dalam waktu dekat sebelum kita baca,” tuturnya. Seperti diketahui, kapal Yacht Rp 3,5 triliun itu diamankan di Pelabuhan Benoa, Bali, diketahui masuk sejak November 2017 lalu. Kapal ini telah mengunjungi 5 destinasi wisata di Indonesia. “(Kapal yacht sudah) ke wilayah perairan di Sorong, Raja Ampat, di NTT, NTB, Bali, dan Maluku,” ujar Agung di Bareskrim Polri, Gedung KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (28/2). Yacht ini ditangkap pada Rabu (28/2) di perairan Tanjung Benoa, Bali. Di atas kapal tersebut ada sebanyak 34 orang yang turut diamankan. Yacht itu disebut terkait investigasi skandal korupsi lembaga investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB). 1MDB Malaysia tengah diselidiki terkait dugaan tindak pidana pencucian uang di sedikitnya 6 negara termasuk Amerika Serikat, Swiss, dan Singapura. [Gambas:Video 20detik]

Posisi Budi Waseso (Buwas) sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) resmi diisi Irjen Heru Winarko hari ini. Buwas, yang memasuki masa pensiun bulan ini, mengaku akan menjadi bapak rumah tangga. “Saya yang jelas jadi bapak rumah tangga karena saya harus mulai lindungi anak-cucu saya dari permasalahan narkoba. Yang pasti saya jadi bapak rumah tangga membantu ibu rumah tangga,” kata Buwas saat diwawancarai wartawan di Istana Negara, Kamis (1/3/2018). Buwas menyatakan siap-siap saja jika nantinya kembali dilirik untuk mengemban jabatan tertentu jika dibutuhkan negara. “Pada intinya, saya lahir dari abdi negara, maka tugas-tugas saya untuk negara dan bangsa ini. Kalau negara membutuhkan saya, saya siap bila diperlukan. Tapi kalau tidak diperlukan juga tidak apa-apa, saya buktikan saya jadi abdi negara yang baik,” ujar Buwas. “Saya buktikan saya abdi negara, abdi masyarakat, dan hari ini saya juga mengakhiri itu sebagai abdi negara selesai hari ini. Selesai pengabdian saya, hari ini per 1 Maret saya sudah tidak jadi anggota Polri aktif. Sukses semua, bantu Kepala BNN yang baru,” sambungnya.

Eks Pabrik Gula (PG) Colomadu mulai dikenalkan dengan nama baru De Tjolomadoe. Tak lagi memproduksi gula, De Tjolomadoe disiapkan menjadi pusat hiburan sekaligus pendidikan (edutainment) bertaraf internasional. Bangunan cagar budaya yang didirikan Sri Mangkunegoro IV pada 1861 ini mulai direvitalisasi sejak tahun 2017 lalu. Saat ini pembangunan tahap I sudah hampir selesai. Pembangunan tahap I ini meliputi pembenahan kawasan seluas 6,4 hektare. Fokus utamanya ialah merevitalisasi bangunan PG Colomadu yang luasnya 1,3 hektare. (Foto: Bayu Ardi Isnanto/detikcom) De Tjolomadoe kini dikelola oleh PT Sinergi Colomadu yang merupakan konsorsium bebeapa BUMN, antara lain PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX, PT Taman Wisata Candi (TWC) Prambanan, Borobudur dan Ratu Boko, serta PT Jasa Marga Properti. “Konsepnya edutainment. Nanti ada concert hall berkapasitas 3.000 orang. Ada museum yang menjelaskan sejarah PG Colomadu. Ada tempat untuk food and beverage. Semua akan dibuka 24 Maret 2018 nanti,” kata Direktur PT Sinergi Colomadu, Wahyono Hidayat, saat berbincang dengan detikcom , Kamis (1/3/2018). (Foto: Bayu Ardi Isnanto/detikcom) Sedangkan di bagian luar akan digunakan sebagai lokasi parkir, taman dan arena pementasan outdoor. Arena outdoor diperkirakan dapat menampung hingga 6.000 orang. “Setiap bulan kami akan adakan acara. Kami bagi antara acara internasional hingga lokal. Intinya untuk mendatangkan wisatawan ke kawasan Joglosemar (Jogja/Yogyakarta-Solo-Semarang),” ujarnya. (Foto: Bayu Ardi Isnanto/detikcom) Tahap pembangunan selanjutnya masih dalam perencanaan. Total lahan 20 hektare akan digarap bertahap dalam jangka waktu sampai 10 tahun. “Nanti di depan ada vila. Di sebelah ada mal dengan luas 15 ribuan meter persegi. Ada juga hotel bintang 4 di depan dan bintang 3 di belakang. Tentu semuanya dibangun bertahap, karena luasnya yang sangat besar,” katanya. (Foto: Bayu Ardi Isnanto/detikcom) Sementara itu, Direktur Utama PT PP, Tumiyana, memastikan pembangunan PG Colomadu tidak melanggar aturan cagar budaya. Bangunan itu hanya diperkuat dan dicat ulang. “Lantainya utuh, atapnya hanya diperkuat, mesin giling dan dinding hanya dicat ulang. Memang ada beberapa bangunan yang dibongkar. Seperti gudang itu bangunan baru. Sudah kita konsultasikan dan boleh dibongkar,” tandasnya.

Uyu Ruhyana (56), marbut perekayasa kasus penganiayaan di masjid Al Istiqamah, Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, memastikan tidak ada pesanan atau disuruh orang lain. Ia mengatakan perbuatannya itu atas inisiatif sendiri. “Tidak ada yang menyuruh. Murni dari ide saya sendiri,” ujar Uyu di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, Kamis (1/3/2018). Bahkan Uyu sempat mempraktikkan caranya mengikat kaki dan lengan sendiri. Hingga merobek baju dan peci putihnya. Dalam praktiknya, Uyu lebih dahulu menggunting peci dan baju muslimnya hingga seolah-olah seperti disabet senjata tajam. Pakaian yang sudah robek ia gunakan kembali. Uyu mengambil bangku masjid. Bantalan bangku ia lepas dan disimpan di bawah. Bangku juga ia posisikan tidur hingga seolah-olah terjatuh. Setelah itu, ia mengambil sorban merah yang diikatkan ke bagian wajah. Hal ini dilakukan guna seolah-olah Uyu disekap. Kemudian Uyu mengambil mukena yang ada dalam masjid. Mukena ia ikatkan ke dua kakinya. Bagian kain mukena lain, ia gunakan untuk mengikat lengan. Ia membuat pola ikatan terlebih dahulu, lalu memasukan lengannya ke pola ikatan mukena dan memindahkan lengannya ke bagian belakang. “Mungkin banyak yang mengira kalau saya ada yang bantu. Tetapi saya memang melakukannya sendiri,” kata Uyu. Uyu Ruhyana (56) menyampaikan keterangan bahwa ia merekayasa seolah menjadi korban penganiayaan. (Foto: Dony Indra Ramadhan/detikcom) Uyu mengatakan perbuatannya ini didasari faktor ekonomi. Ia mengaku kepepet butuh dana untuk kebutuhan sehari-hari dan mewujudkan keinginan anaknya membeli mesin pemotong rumput. “Saya butuh uang. Sejak semalam saya enggak bisa tidur. Sampai akhirnya timbul pikiran kotor melakukan tindakan yang tidak dibenarkan oleh pemerintah dan agama,” tutur Uyu.

Politikus Golkar Yorrys Raweyai sempat menyambangi Kantor Staf Kepresidenan (KSP) terkait pembahasan deklarasi relawan untuk Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan KSP terlibat menjadi partisan politik. “Sangat disayangkan. KSP ini lembaga yang dibiayai oleh APBN, tidak boleh ikut di dalam parpol. Apalagi kegiatan politik yang partisan,” kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/3/2018). Menurutnya, keterlibatan KSP dalam pemenangan Presiden Jokowi dikhawatirkan menjadi penyalahgunaan kewenangan. Sebab, tugas-tugas KSP bersinggungan langsung dengan presiden. “Dia (KSP) harusnya menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan tugas-tugas presiden, sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan bukan sebagai calon presiden lagi,” sebut Wakil Ketua Umum Gerindra itu. “Itu bisa dikategorikan abuse of power, bahkan bisa terindikasi korupsi menggunakan uang negara untuk kegiatan parpol yang tidak seharusnya,” imbuhnya. Sebelumnya diberitakan, Yorrys sudah dua kali menyambangi KSP terkait persiapan deklarasi relawan Jokowi ini. Kedatangan pertama Yorrys mengaku melaporkan hasil Rapimnas Konfederensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ke Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Dalam kunjungan kedua ke Istana Kepresidenan pada Selasa (27/2), Yorrys menindaklanjuti pembahasan tersebut bersama Deputi IV KSP Eko Sulistyo. Yorrys menegaskan, deklarasi relawan itu memang bertujuan untuk memenangkan Jokowi di Pilpres 2019. Namun, menurutnya, KSPI bukanlah organisasi politik, melainkan organisasi sosial. “Kita kan sebagai Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang bukan untuk politik tapi organisasi sosial yang memiliki anggota signifikan. Menurut data BPJS dan Kemenaker, KSPSI dengan 19 federasinya berjumlah 5 juta (anggota) cukup banyak. Ada pesta demokrasi di 2018 dan 2019 maka, kami kemarin rapimnas samakan persepsi langkah-langkah kita hadapi 3 even politik apa yang mesti dilakukan,” jelas Yorrys saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/2).

Habib Rizieq Syihab batal ke pulang ke Indonesia hari ini. Presidium 212 meminta Persaudaraan Alumni (PA) 212 meminta maaf kepada umat Islam yang sempat datang ke Bandara untuk menjemput Habib Rizieq. “Persaudaraan alumni 212 yang sudah membentuk panitia penyambutan imam besar (PPIB) harus bertanggung jawab secara profesional dan proporsional dengan melakukan konferensi pers,” kata Juru Bicara Presidium 212 Aminuddin dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Rabu (21/2/2018). [Gambas:Video 20detik] Aminuddin mengatakan, salah satu isi konpersensi pers harus ada mengenai permintaan maaf PA 212 serta alasan kenapa Rizieq Syihab batal pulang. “Menjelaskan secara jujur dan transparan kenapa IB Habib Rizieq Syihab (HRS) tidak jadi pulang ke Indonesia. Meminta maaf kepada umat Islam khususnya yang telah hadir untuk menjemput kedatangan IB HRS. Apalagi yang datang dari berbagai penjuru luar kota,” tutur Aminuddin. “Berjanji untuk tidak lagi menjadikan figur HRS sebagai objek spekulasi yang bisa merusak kepercayaan umat karena dengan kejadian ini umat akan semakin hilang kepercayaanya kepada ulama khusuanya yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni 212. (Keempat) Melaporkan secara transparansi penggunaan sumbangan dana umat/penyumbang,” jelasnya. Menurut Aminuddin, PA 212 terlalu terburu-buru untuk mengumumkan kepulangan Rizieq. Hal ini membuat massa yang sudah hadir menjemput harus gigit jari. “Lain kali teman-teman di Persaudaraan Alumni 212 jangan lagi grusa-grusu. Kasian Umat yang sudah dari jauh-jauh ingin ikut menyambut kedatangan ulamanya, habaibnya, untuk kesekian kalinya harus gigit jari. Dan lebih kasian adalah HRS, beliau pasti secara moral sangat terbebani dengan kejadian ini,” tutur beber Aminuddin.

“Rencana menempatkan pejabat Polri sesungguhnya bertentangan dengan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam Pasal 201 Ayat (10) UU Pilkada menyatakan untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena itu harus dibatalkan,” kata Irmanputra di Jakarta, Senin (29/1). Kemudian, dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 11 Tahun 2018 menyatakan penjabat gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi. “Adanya penambahan norma setingkat dalam Permendagri No. 11 Tahun 2018 yang menjadi dasar Mendagri mengusulkan pati Polri menjadi plt gubernur adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 201 ayat (1) UU Pilkada cq UUD 1945, karena intensi konstitusi sudah sesuai dengan UU Pilkada yaitu bahwa yang dapat menduduki penjabat gubernur, hanya orang yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, tidak boleh kepada orang yang menduduki jabatan setingkat karena hal ini bisa menyeret institusi Polri dan TNI menyalahi konstitusi, karena konstitusi sudah memberikan batasan tegas peran dan otoritas institusi Polri dan TNI yaitu menjaga kedaulatan negara, kemananan, ketertiban serta penegakan hukum (Pasal 30 UUD 1945),” jelasnya. Menurut Irmanputra, pimpinan tinggi madya yang dimaksud adalah dikenal dalam rezim jabatan aparatur sipil negara (Pasal 19 UU ASN). Dalam Pasal 1 angka 7 dan angka 8 UU ASN disebutkan bahwa jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah dan pejabat pimpinan tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi. “Artinya bahwa hanya orang yang berada dalam jabatan ASN saja yang tergolong pimpinan tinggi madya yang dapat menjadi plt gubernur. Pertanyaaanya dapatkah anggota Polri dan TNI menduduki jabatan dalam jabatan ASN,” kata Irmanputra. Sementara pengisian jabatan ASN oleh anggota Polri diatur dalam 20 UU ASN yang berbunyi: (1) Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN. (2) Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam UU TNI dan UU Polri . (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan anggota Polri dan tata cara pengisian jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. “Oleh karenanya, terkait dengan Jabatan ASN yang dapat diisi oleh anggota Polri adalah sebatas jabatan ASN tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017, Pasal 147 dinyatakan jabatan ASN tertentu di lingkungan instansi pusat tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.” kata Irmanputra. Selanjutnya dalam Pasal 148 ayat (2) dikatakan bahwa jabatan ASN tertentu Sebagaimana Dimaksud Pada ayat (1) berada di instansi pusat dan sesuai dengan UU TNI dan UU Polri. Artinya, jabatan ASN tertentu yang dapat diisi oleh anggota Polri adalah hanya berada di instansi pusat. Oleh karenanya artinya perwira Polri yang dapat menjadi penjabat gubernur, harus terlebih dahulu telah menduduki jabatan pimpinan tinggi madya di instansi pusat, bukan jabatan setingkat yang bisa dicaplok secara langsung dari Polri, karena jabatan setingkat tidak dibolehkan oleh UU cq konstitusi. “Oleh karenanya bahwa rencana penunjukan pati Polri yang sedang menduduki jabatan di Kepolisian Negara RI yang tidak tergolong jabatan pimpinan tinggi madya seperti dimaksud UU Pilkada cq UU ASN adalah inkonstitusional,” katanya. Oleh karenanya, tambah Irmanputra, rencana itu harus dibatalkan dan perlu diingat bahwa jantung konstitusi dan refomasi adalah berada pada Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian 2002 bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Perlu juga dicermati bahwa jika kemudian Kemendagri memudahkan anggota Polri untuk dijadikan personel pemerintahan, maka hal ini jangan sampai akan menjadi eskalasi metamorfosa Polri akan dijadikan institusi di bawah Kemendagri, tentunya ini bertentangan dengan konstitusi.

Related Posts

Comments are closed.