Plt Kadinkes Jombang Nonaktif Mengaku Hanya Jalankan Perintah

Plt Kadinkes Jombang Nonaktif Mengaku Hanya Jalankan Perintah

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Jombang nonaktif Inna Sulistyowati mengaku hanya menjalankan perintah terkait pungutan liar. Perintah itu didapatnya dari Bupati Jombang nonaktif Nyono Sugarli Wihandoko. Inna mulanya tidak menanggapi banyak soal pemeriksaannya hari ini ketika keluar dari gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2018). Namun dia kemudian menyebut pungutan liar dari dana kapitasi Jombang adalah perintah. “(Menjalankan) perintah,” kata Inna singkat. Inna juga menolak menyebut langsung siapa yang memberi perintah tersebut. Dia hanya mengangguk ketika ditanya apakah Bupati Jombang nonaktif Nyono Suharli yang memberikan perintah. Bupati Jombang Nyono disangka menerima suap dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jombang Inna Sulistyowati. Dana berasal dari pungli yang dilakukan Inna terhadap dana kapitasi yang diterima 34 puskesmas di Jombang. Dana tersebut merupakan sistem mekanisme pembiayaan dalam sistem jaminan kesehatan nasional terhadap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Inna, disebut KPK, melakukan pungli itu sejak Juni 2017. Inna kemudian menyetor uang Rp 200 juta agar Nyono menetapkan Inna sebagai Kadinkes Pemkab Jombang definitif. Inna melakukan pungli lainnya, yaitu terkait izin operasional sebuah rumah sakit swasta di Jombang. Dari pungli itu, Inna menyerahkan Rp 75 juta kepada Nyono. Duit itu telah dipakai Nyono sebesar Rp 50 juta untuk keperluan pembayaran iklan terkait kampanye dalam rangka maju lagi ke Pilkada Bupati Jombang 2018.

Ibu di Bali Diduga Ajak 3 Anaknya Bunuh Diri dengan Obat Serangga Menjambret Wanita Bermotor Dini Hari, 3 Pria Dicokok Tim Vipers 31 Kali Beraksi, 3 Jambret Muda Ditangkap Polisi di Makassar Saat Petugas Damkar Inggris Ikut Selamatkan Perempuan di Bali Berkas Kasus Korupsi Aset Eks Petinggi Pertamina Dinyatakan Lengkap Jadi DPO, Eks Petinggi Pertamina Tersangka Kasus Aset Juga Dicekal Eks Petinggi Pertamina Buron Kasus Aset Serahkan Diri ke Polisi Gubernur Sulut Keluhkan Gaji, Mendagri: Sampaikan ke Presiden Mendagri: 60% Masyarakat Mau Lagi Gubernur yang Sudah 2 Periode Plt Kadinkes Jombang Nonaktif Mengaku Hanya Jalankan Perintah Golkar: Ada Oknum Minta Mahar Politik, Walau Kita Susah Buktikan Ketum Hanura: ‘Mahar Politik’ Itu Sumbangan, Kami Tak Paksakan Cerita Pimpinan Hanura Jabar Hitung Uang ‘Mahar’ Pilkada Buka Rakernas APPSI, Mendagri Ingin Kepala Daerah Saling Sinergi Kontainer Alami Gangguan di Tol Sedyatmo, Lalin Sempat Macet Polri Kelompokkan Pemain Isu Provokasi Teror ke Pemuka Agama Bupati Lampung Tengah Benarkan Indikasi Pemerasan oleh DPRD Eks Bakal Cawalkot Ini Ngaku Dimintai Mahar, Gerindra-PPP Bantah Saksi Ini Akui Diperintah Atasan Antar Amplop ke Eks Dirjen Hubla Rel KA Jalur Semarang-Solo di Grobogan Kembali Longsor Menko PMK Minta BNPB Jadi Garda Terdepan Bantu Korban Bencana Periksa Mantan Menko Dorodjatun, KPK Konfirmasi Dokumen Rapat Kabinet Asyik, Citilink Segera Buka Penerbangan Internasional ke Banyuwangi Mantan Bakal Cabup Garut Ini Mengaku Dimintai Duit oleh Hanura 2 Mobil dan Truk Tabrakan di Serang, 1 Orang Luka Parah #NovelKembali, Ini Harapan Wakil Ketua KPK Basaria Ini Perintah Wakapolri untuk Selidiki Kasus Penyerangan Kiai Kunjungi Persis, TB Hasanuddin Ungkap Persoalan di Jawa Barat Diperbolehkan Rawat Jalan, Novel akan Tiba di KPK Besok Siang Ular Sanca Gegerkan Penumpang KA Kertajaya Jurusan Surabaya-Jakarta Wacana Pajak Pemandu Lagu Karaoke, Ini Tanggapan MUI Kota Malang Hearing Diwarnai Adu Mulut dengan Ketua DPRD, Kasatpol PP Minta Maaf Siswa SMK di Sumedang Ditemukan Tewas di Tengah Sawah Perjuangan Petugas Bujuk Orgil di Pasuruan agar Mau Diamankan Cerita 1 Jam Penangkapan Sanca ‘Jumbo’, Warga Ramai-ramai Terlibat Cerita Jokowi Sempat Deg-degan Saat Berada di Afghanistan Kelola Dana Rp 320 Triliun, BPJS Ketenagakerjaan Gandeng KPK Jenazah Korban Pesawat Jatuh Dievakuasi Via Darat oleh Tim Iran Pemkot Surabaya Sosialisasi Penetapan Batas Aset di Medokan Semampir Jokowi Ajak Ulama Beri Kesejukan di Pilkada Serentak 2018

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Jombang nonaktif Inna Sulistyowati mengaku hanya menjalankan perintah terkait pungutan liar. Perintah itu didapatnya dari Bupati Jombang nonaktif Nyono Sugarli Wihandoko. Inna mulanya tidak menanggapi banyak soal pemeriksaannya hari ini ketika keluar dari gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2018). Namun dia kemudian menyebut pungutan liar dari dana kapitasi Jombang adalah perintah. “(Menjalankan) perintah,” kata Inna singkat. Inna juga menolak menyebut langsung siapa yang memberi perintah tersebut. Dia hanya mengangguk ketika ditanya apakah Bupati Jombang nonaktif Nyono Suharli yang memberikan perintah. Bupati Jombang Nyono disangka menerima suap dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jombang Inna Sulistyowati. Dana berasal dari pungli yang dilakukan Inna terhadap dana kapitasi yang diterima 34 puskesmas di Jombang. Dana tersebut merupakan sistem mekanisme pembiayaan dalam sistem jaminan kesehatan nasional terhadap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Inna, disebut KPK, melakukan pungli itu sejak Juni 2017. Inna kemudian menyetor uang Rp 200 juta agar Nyono menetapkan Inna sebagai Kadinkes Pemkab Jombang definitif. Inna melakukan pungli lainnya, yaitu terkait izin operasional sebuah rumah sakit swasta di Jombang. Dari pungli itu, Inna menyerahkan Rp 75 juta kepada Nyono. Duit itu telah dipakai Nyono sebesar Rp 50 juta untuk keperluan pembayaran iklan terkait kampanye dalam rangka maju lagi ke Pilkada Bupati Jombang 2018.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Jombang nonaktif Inna Sulistyowati mengaku hanya menjalankan perintah terkait pungutan liar. Perintah itu didapatnya dari Bupati Jombang nonaktif Nyono Sugarli Wihandoko. Inna mulanya tidak menanggapi banyak soal pemeriksaannya hari ini ketika keluar dari gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2018). Namun dia kemudian menyebut pungutan liar dari dana kapitasi Jombang adalah perintah. “(Menjalankan) perintah,” kata Inna singkat. Inna juga menolak menyebut langsung siapa yang memberi perintah tersebut. Dia hanya mengangguk ketika ditanya apakah Bupati Jombang nonaktif Nyono Suharli yang memberikan perintah. Bupati Jombang Nyono disangka menerima suap dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jombang Inna Sulistyowati. Dana berasal dari pungli yang dilakukan Inna terhadap dana kapitasi yang diterima 34 puskesmas di Jombang. Dana tersebut merupakan sistem mekanisme pembiayaan dalam sistem jaminan kesehatan nasional terhadap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Inna, disebut KPK, melakukan pungli itu sejak Juni 2017. Inna kemudian menyetor uang Rp 200 juta agar Nyono menetapkan Inna sebagai Kadinkes Pemkab Jombang definitif. Inna melakukan pungli lainnya, yaitu terkait izin operasional sebuah rumah sakit swasta di Jombang. Dari pungli itu, Inna menyerahkan Rp 75 juta kepada Nyono. Duit itu telah dipakai Nyono sebesar Rp 50 juta untuk keperluan pembayaran iklan terkait kampanye dalam rangka maju lagi ke Pilkada Bupati Jombang 2018.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Jombang nonaktif Inna Sulistyowati mengaku hanya menjalankan perintah terkait pungutan liar. Perintah itu didapatnya dari Bupati Jombang nonaktif Nyono Sugarli Wihandoko. Inna mulanya tidak menanggapi banyak soal pemeriksaannya hari ini ketika keluar dari gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2018). Namun dia kemudian menyebut pungutan liar dari dana kapitasi Jombang adalah perintah. “(Menjalankan) perintah,” kata Inna singkat. Inna juga menolak menyebut langsung siapa yang memberi perintah tersebut. Dia hanya mengangguk ketika ditanya apakah Bupati Jombang nonaktif Nyono Suharli yang memberikan perintah. Bupati Jombang Nyono disangka menerima suap dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jombang Inna Sulistyowati. Dana berasal dari pungli yang dilakukan Inna terhadap dana kapitasi yang diterima 34 puskesmas di Jombang. Dana tersebut merupakan sistem mekanisme pembiayaan dalam sistem jaminan kesehatan nasional terhadap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Inna, disebut KPK, melakukan pungli itu sejak Juni 2017. Inna kemudian menyetor uang Rp 200 juta agar Nyono menetapkan Inna sebagai Kadinkes Pemkab Jombang definitif. Inna melakukan pungli lainnya, yaitu terkait izin operasional sebuah rumah sakit swasta di Jombang. Dari pungli itu, Inna menyerahkan Rp 75 juta kepada Nyono. Duit itu telah dipakai Nyono sebesar Rp 50 juta untuk keperluan pembayaran iklan terkait kampanye dalam rangka maju lagi ke Pilkada Bupati Jombang 2018.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Plt Kadinkes Jombang Nonaktif Mengaku Hanya Jalankan Perintah Golkar: Ada Oknum Minta Mahar Politik, Walau Kita Susah Buktikan Ketum Hanura: ‘Mahar Politik’ Itu Sumbangan, Kami Tak Paksakan Cerita Pimpinan Hanura Jabar Hitung Uang ‘Mahar’ Pilkada Buka Rakernas APPSI, Mendagri Ingin Kepala Daerah Saling Sinergi Kontainer Alami Gangguan di Tol Sedyatmo, Lalin Sempat Macet Polri Kelompokkan Pemain Isu Provokasi Teror ke Pemuka Agama Bupati Lampung Tengah Benarkan Indikasi Pemerasan oleh DPRD Eks Bakal Cawalkot Ini Ngaku Dimintai Mahar, Gerindra-PPP Bantah Saksi Ini Akui Diperintah Atasan Antar Amplop ke Eks Dirjen Hubla Rel KA Jalur Semarang-Solo di Grobogan Kembali Longsor Menko PMK Minta BNPB Jadi Garda Terdepan Bantu Korban Bencana Periksa Mantan Menko Dorodjatun, KPK Konfirmasi Dokumen Rapat Kabinet Asyik, Citilink Segera Buka Penerbangan Internasional ke Banyuwangi Mantan Bakal Cabup Garut Ini Mengaku Dimintai Duit oleh Hanura 2 Mobil dan Truk Tabrakan di Serang, 1 Orang Luka Parah #NovelKembali, Ini Harapan Wakil Ketua KPK Basaria Ini Perintah Wakapolri untuk Selidiki Kasus Penyerangan Kiai Kunjungi Persis, TB Hasanuddin Ungkap Persoalan di Jawa Barat Diperbolehkan Rawat Jalan, Novel akan Tiba di KPK Besok Siang Ular Sanca Gegerkan Penumpang KA Kertajaya Jurusan Surabaya-Jakarta Wacana Pajak Pemandu Lagu Karaoke, Ini Tanggapan MUI Kota Malang Hearing Diwarnai Adu Mulut dengan Ketua DPRD, Kasatpol PP Minta Maaf Siswa SMK di Sumedang Ditemukan Tewas di Tengah Sawah Perjuangan Petugas Bujuk Orgil di Pasuruan agar Mau Diamankan Cerita 1 Jam Penangkapan Sanca ‘Jumbo’, Warga Ramai-ramai Terlibat Cerita Jokowi Sempat Deg-degan Saat Berada di Afghanistan Kelola Dana Rp 320 Triliun, BPJS Ketenagakerjaan Gandeng KPK Jenazah Korban Pesawat Jatuh Dievakuasi Via Darat oleh Tim Iran Pemkot Surabaya Sosialisasi Penetapan Batas Aset di Medokan Semampir Jokowi Ajak Ulama Beri Kesejukan di Pilkada Serentak 2018 Kelompok Penyebar Berita Hoax di Jawa Barat Mengaku Termakan Isu Ada Kode Pattimura dan Kuningan di Suap Proyek Jalan, Apa Artinya? Ketum PPP: Jokowi Tanya Siapa yang Pantas Jadi Cawapres Anjing Pit Bull Selamatkan Bocah AS Ini dari Pelaku Perampokan Viral Puncak Kerinci Ganti Nama Jadi Joko Widodo, Begini Faktanya Penyalahgunaan Aset Gelora Pancasila, Kejati Cekal Tiga Pengusaha Video Viral Wanita Dituduh Pelakor Berakhir Damai Sudah Resign dari Watch World, Uang Deposit Saya belum Dikembalikan Pesanan Tokopedia, Dikirim GOSend, Barang belum Diterima

Eks Auditor BPK Ali Sadli mengaku hanya mengikuti perintah atasannya, Rochmadi Saptogiri, saat menerima uang suap opini wajar tanpa pengecualian (WTP) Kemendes. Ali menerima uang suap itu dari eks Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Kemendes, Jarot Budi Prabowo. “Saya adalah pesuruh, karena semua tindakan saya hanya diminta oleh Rochmadi Saptogiri sebagai atasan saya untuk menerima uang tersebut. Sesuai perintah Rochmadi, saya meletakkan titipan tersebut di ruangan Rochmadi dan saya beritahukan oleh Rochmadi, dan saya yakini telah diterima oleh Rochmadi,” ucap Ali Sadli membacakan pleidoi atau nota pembelaan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Rabu (21/2/2018). Selain itu, Ali mengaku hanya menerima uang suap dari eks Irjen Kemendes Sugito atas perintah Rochmadi. Menurut Ali, ia tidak mengetahui rencana penerimaan uang suap itu. “Saya hanya diperintahkan oleh Rochmadi Saptogiri untuk menerima uang dari Sugito dan Jarot untuk kemudian disampaikan ke Rochmadi Saptogiri merupakan hal yang tidak saya ketahui dan rencanakan sebelumnya. Bahwa apa yang diberikan Sugito dan Jarot bukan untuk memengaruhi opini agar mendapat WTP, saya dan Rochmadi tidak punya kewenangan terkait status opini,” jelas dia. Apalagi, kata Ali, ia tidak mempunyai kewenangan menentukan opini WTP laporan keuangan Kemendes pada 2015-2016. Penentuan opini WTP bukan tanggung jawab dirinya dan dilakukan secara profesional. “Saya juga tidak memengaruhi, memaksakan tim pemeriksa agar Kemendes mendapat WTP. Sebaliknya, saya terus meminta tim untuk mengikuti pedoman, memperdalam pemeriksaan, dan menanyakan lebih detil terkait permasalahan yang ditemukan, agar saat tim memberikan kesimpulan, merupakan hasil yang profesional, independen, dan penuh integritas,” ucap Ali. Dalam perkara ini, Ali dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan. Dia juga diminta membayar uang pengganti kepada negara senilai Rp 325 juta subsider 1 tahun. Jaksa meyakini Ali menerima gratifikasi uang senilai Rp 9.896.180.000, padahal pendapatan sah yang bisa dibuktikan terdakwa Ali sejak 2015 hingga Maret 2017 hanya senilai Rp 1.728.656.000. Jaksa juga menyebut Ali menerima mobil Mini Cooper sebagai suap terkait pekerjaannya sebagai Kepala Subauditorat III B Keuangan Negara merangkap Plt Kepala Auditorat III B pada Auditorat Utama Keuangan Negara III BPK. Atas perbuatannya, Ali disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kemudian Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengakuan Akmal yang kembali mengeluarkan telur semakin membuat dunia medis gempar. Sebab, Akmal saat ini tengah menjalani isolasi sebagai rangkaian dari observasi pihak medis guna mengetahui penyebab telur tersebut berada dalam tubuhnya. Akmal mengaku tak mengalami sakit perut kecuali ingin buat air besar. “Kalau sakit perut sudah tidak lagi, kecuali kepala saya yang agak pusing dan kemarin ada lagi keluar tapi tidak ada tanda-tanda sakit perut,” kata Akmal kepada detikcom , Rabu (21/2/2018). “Saya cuma merasakan mau buang air besar dan ternyata ada telur yang keluar, tapi ukurannya agak kecil dan jatuh di kloset,” sambung Akmal, yang merupakan anak kembar dari enam bersaudara. Saat ditanya soal firasat jika ingin mengeluarkan telur, Akmal mengaku tak pernah memiliki firasat apa pun. “Tidak pernah ada firasat, baik melalui mimpi atau apa pun, hanya biasanya kalau mau lagi keluar perutku sakit sekali, kecuali yang terakhir ini saya tidak merasakan sakit perut, mungkin karena yang keluar ukurannya kecil,” kata putra kelima dari pasangan Ruslim (45) dan Nawasiah (43) ini. Saat ini Akmal sedang dirawat di RS Syekh Yusuf. Berdasarkan foto rontgen, telur tersebut berada di rektum dan keluar melalui anus. Fenomena ini secara medis disebut corpus alienum , yaitu kondisi masuknya sebuah benda asing dari luar ke dalam tubuh manusia ataupun hewan.

Bakal calon Bupati Garut, Jawa Barat, ini mengaku dimintai duit oleh calon partai pengusungnya. Nilai nominal uang yang disyaratkan fantastis. Ini terungkap lewat wawancara yang dilakukan Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa bertajuk ‘Uang Haram Demokrasi’, yang ditayangkan langsung di Trans7 , Rabu (21/2/2018). Serli Besi adalah mantan bakal calon Bupati Garut yang dimaksud. Dia mengaku pernah dimintai duit oleh Partai Hanura. “Rp 350 juta per kursi,” kata Serli. Karena butuh lima kursi dari Hanura, maka Rp 350 juta dikalikan lima kursi sama dengan Rp 1,75 miliar. Dia dipanggil Tim Pilkada Pusat Partai Hanura untuk dimintai duit itu. Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dalam video yang ditayangkan menyatakan uang yang dibutuhkan adalah uang operasional calon kepala daerah. Itu untuk membiayai bendera-bendera, perjalanan, organisasi, dan administrasi. “Kalau uang untuk kepentingan partai, sah-sah saja,” kata Oesman. Oesman mengatakan yang ada hanyalah uang sumbangan tidak mengikat. Uang itu bukanlah syarat mutlak terhadap keluarnya rekomendasi calon kepala daerah. Namun Serli Besi membantah keterangan Oesman. “Justru aturan ini sangat sekali mengikat. Itu harus, wajib,” kata Serli, yang mengaku sudah dipecat Hanura kepemimpinan Oesman Sapta. Serli mengatakan siap diperiksa Badan Pengawas Pemilu. Dia bakal menjelaskan apa yang dia alami terkait uang mahar politik ini. Namun, semua uang yang pernah dia serahkan telah dikembalikan. “Semuanya Rp 350 juta dikalikan lima kursi dikembalikan. Total Rp 1,75 M,” kata dia.

Peristiwa perusakan tempat ibadah dan penyerangan kiai di Lamongan dilakukan terduga orang gila. Meski begitu, Wakapolri memerintahkan agar kasus tersebut diselidiki lebih mendalam. “Saya perintahkan bahwa yang tersangkanya ‘tidak waras’ supaya diselidiki lebih mendalam. Bukan berhenti sampai disitu,” kata Komjen Pol Syafruddin kepada wartawan disela acara silaturrahmi dengan para ulama dari berbagai ormas Islam di Masjid Arif Nurul Huda komplek Mapolda Jatim, Jalan A Yani, Surabaya, Rabu (21/2/2018). Wakapolri juga menginstruksikan, agar membentuk tim guna penyelidikan pelaku yang diduga gila. “Bagaimana ketidakwarasannya secara teknis, dikumpulkan para ahli kedokteran. Kemudian ahli forensik dan sebagainya. Bikin tim besar. Rumah sakit tempat orang gila juga dikumpulkan, dibikin penanganan dan diberikan penjelasan kepada publik, supaya jelas jangan biasa,” jelasnya. Ia mengatakan, dengan mengumpulkan dokter dan para ahli, nantinya bisa mengetahui ujung perkara tersebut, dan tidak terhenti. “Selama informasi beritanya berhenti, itu tidak rasional oleh publik. Harus dicari. Tunggu saja nanti diekspose,” tegasnya.

Related Posts

Comments are closed.