PKS Tagih Janji Golkar Soal Pencopotan Fahri dari Pimpinan DPR

PKS Tagih Janji Golkar Soal Pencopotan Fahri dari Pimpinan DPR

PKS menyatakan menagih janji Golkar soal pencopotan Fahri Hamzah dari kursi pimpinan DPR karena telah dipecat sebagai kader. Golkar disebut punya janji politik terkait dengan posisi Ketua DPR. “Kita terus berikhtiar, persoalannya juga kan Fahri ini di pimpinan DPR aja kuncinya. Kenapa DPR nggak mau? Ini persoalannya kan ada sesuatu. Tapi dalam politik kan kita sikapi biasa saja kan, kita rileks-rileks aja kan,” ujar Presiden PKS Sohibul Iman soal Fahri, yang tetap menjadi pimpinan DPR meski telah dipecat PKS, Kamis (1/3/2018). Fahri dipecat PKS karena dianggap telah berbohong dan membangkang dari perintah PKS. Meski begitu, perseteruan antara Fahri dan PKS belum juga selesai karena masih berproses hukum. Fahri tak tinggal diam saat dipecat dan mengajukan gugatan hukum. Dia memang berada di posisi di tingkat pertama dan kedua, sehingga PKS mengajukan kasasi. Sohibul pun menceritakan perjuangan PKS melengserkan Fahri dari kursi pimpinan DPR. Setya Novanto, saat hendak maju kembali sebagai Ketua DPR lalu, sempat memberi janji kepada PKS, tapi tidak ditepati. “Saya ceritakan nih ya, Pak Novanto waktu mau jadi pimpinan DPR lagi, itu minta dukungan ke saya sampai dua kali bertemu dan dia janji di hadapan saya, ‘Kalau saya jadi Ketua DPR, yang pertama saya kerjakan adalah memproses Fahri.’ Begitu jadi, dikontak pun nggak bisa. Itulah perilaku politik kita,” kisah Sohibul. Novanto tak juga memproses pencopotan Fahri dari kursi pimpinan Dewan sampai akhirnya eks Ketum DPR itu mundur karena tersangkut kasus korupsi e-KTP. Sohibul mengaku mengadukan masalah ini ke sejumlah elite Golkar, seperti Wapres Jusuf Kalla dan Ginandjar Kartasasmita. Sohibul juga membicarakan soal janji Novanto tersebut kepada Airlangga Hartarto, yang terpilih sebagai Ketum Golkar pengganti Novanto. Dia meminta komitmen yang sama kepada Airlangga saat hendak mengajukan Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR. “Kemarin Airlangga juga minta bantuan saya juga kan untuk menggolkan Bamsoet. Oke saya bantu, tapi jangan diulang kelakuannya Novanto. Nah sekarang pengujian nih untuk Airlangga, dia mau atau nggak, sekarang tentunya di Bamsoet ya,” sebut Sohibul. Dalam UU MD3, fraksi memang berhak merotasi kader di kursi-kursi alat kelengkapan Dewan, termasuk pimpinan DPR. Sohibul menyatakan kunci masalah ini sebenarnya ada di pimpinan DPR lainnya, meski masalah hukum antara PKS dan Fahri belum kelar. “Ya itu tadi, di pimpinan DPR kuncinya. Saya kira Fadli Zon juga sudah diinikan oleh Pak Prabowo, tapi dia melakukan yang tidak. Mereka kan kemudian bermain yang jauh dari etika politik dan kemudian masalah hukum,” tuturnya. “Bab pimpinan DPR itu diatur oleh UU tersendiri, MD3. Dan itu hak fraksi, kenapa dia (pengadilan) membuat keputusan ‘DPR maupun PKS tidak boleh membuat perubahan apa pun terkait Fahri’. Gila benar ini putusan, sapu jagad ini. Dan inilah yang dipakai alasan oleh pimpinan DPR,” imbuh Sohibul. PKS memiliki kedekatan dengan Gerindra. Kepada Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Sohibul meminta bantuan. Hal ini mengingat Waketum Gerindra Fadli Zon, yang juga Wakil Ketua DPR dan dekat dengan Fahri Hamzah. “Saya sudah bilang, ke Pak Prabowo dan Fadli Zon juga, ‘Anda kayak nggak paham aja , ini kan melampaui kewenangan, abaikan saja,'” katanya. Berbagai cara telah ditempuh PKS dan, secara politik, PKS memang memiliki kekuatan, tapi tetap tidak juga bisa melengserkan Fahri dari kursi pimpinan DPR. Sejumlah pihak menyebut Fahri memiliki kekuatan tersendiri. “Jadi Anda cari sendiri bekingnya, kalau saya tahu, tapi saya nggak mau kasih tahu. Dan buat kami, persoalan ini ya sudah sambil jalan saja, kan DPR banyak, DPP banyak,” tegas Sohibul. Ilustrasi PKS mendesak Fahri Hamzah mundur. (Mindra Purnomo/detikcom) PKS juga merasa ‘hilangnya’ satu posisi strategis di DPR tak akan membuat fraksi jadi kesulitan. Meski begitu, Sohibul memastikan partainya tetap ingin menjalankan kedisiplinan karena Fahri disebut telah berbohong dan membangkang dari keputusan partai. “Partai lain juga nggak punya pimpinan di DPR, hanya fraksi aja . Jadi rileks politik ini, nggak ada kemudian seolah-olah dunia kiamat, nggak. Ini kedisiplinan, penegakan kedisiplinan organisasi. Orang kalau pernah membangkang, berbohong kepada pimpinan tertinggi PKS, masak mau dibiarkan,” papar dia. Sebelumnya, Sohibul mengatakan Fahri awalnya sepakat dicopot dari kursi Wakil Ketua DPR. Namun, saat waktu yang telah dijanjikan tiba, Fahri tak mau menjalankannya dan justru membuat perlawanan. Alasan itulah yang membuat PKS akhirnya memecat Fahri pada April 2016. “Apa itu bukan bohong? Bohong itu namanya dan membangkang namanya itu,” tukas Sohibul.

Baca juga : 997454 hari pertama jadi ketua dpr bamsoet biasa aja

VIVA  – Setelah dilantik pada Sidang Paripurna Senin kemarin, Bambang Soesatyo menjalani hari pertamanya secara penuh sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa 16 Januari 2018 ini. Bambang mengaku tak memiliki persiapan yang khusus menjalani hari ini. “Enggak ada, seperti biasa aja,” kata Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 16 Januari 2018. Bambang mengatakan untuk ruangan Ketua DPR sendiri terjadi sedikit perubahan dimana barang-barang yang sebelumnya milik pribadi Setya Novanto telah dipindahkan.

seperti di kutip dari https://www.viva.co.id

“Tadi malam saya cek ada perubahan, dan barang-barang Pak Novanto sudah diganti oleh Kesekjenan,” ujar Bambang. Untuk hari ini sendiri Bambang punya agenda menerima sejumlah perwakilan dari Komisi III DPR. Menurutnya ada beberapa pekerjaan rumah terkait Komisi III yang perlu dibahas. “Persiapan rapat-rapat. Pansus saya dengar juga perkembangan Pansus ada juga rapat internal Pansus. Baleg juga terkait UU MD3. Kemudian rencana RDP dengan Polri, Kumham, Jaksa Agung dan Kepolisian Lolri. Ini ada Komisi III semua, saya juga masih transisi,” kata dia. Bambang mengaku belum bisa merespons surat-surat yang lain karena baru menjalani hari pertama. Seperti surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait pencopotan Fahri Hamzah dari posisi Wakil Ketua DPR. “Saya belum bisa menyampaikan apa yang ditanyakan, karena saya baru masuk hari ini dan belum membaca,” katanya.


Baca juga : fadli zon akan tanggapi surat pks pecat fahri

INILAHCOM, Jakarta – Plt Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pihaknya akan menanggapi surat permohonan PKS terkait pencopotan Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR setelah reses. “Nanti kita akan respons karena telah dibacakan di paripurna, kita melihat seluruhnya harus sesuai dengan aturan UU MD3,” kata Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/12/2017). Politisi Gerindra ini mengungkap surat permohonan PKS sudah dibacakan di paripurna pada Senin (11/12/2017), tetapi surat itu PKS tidak dapat disamakan dengan proses surat yang dikirim Golkar atas pergantian Setya Novanto sebagai Ketua DPR. “Kalau soal surat Golkar telah masuk ke rapat pimpinan dan kemudian dari rapim baru dibacakan surat pergantian ketua DPR dari Golkar,” jelasnya. Dia menyebutkan akan memeriksa surat PKS yang sebelumnya sudah pernah mengirimkan surat dengan hal yang sama. “Kita akan periksa dulu, surat tersebut adalah menanyakan soal tindaklanjut surat sebelumnya, ” ucapnya Sebagaimana diberitakan, Fraksi PKS telah mengirim surat permohonan 509/ EXT FPKS/ DPRRI/XII/2017 yang dibuat pada Senin 11 Desember 2017 sebagai tindak lanjut dari surat DPP PKS. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKS Mardani Ali Sera minta Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah untuk taat terhadap aturan partai politik ( Parpol). “Monggo saja keukeuh dia (Fahri) menolak untuk diganti sebagai pimpinan dewan. Tapi hidup itu apalagi bernegara harus ikut aturan. PKS ingin semua ikut aturan main bahwa kursi parlemen milik partai politik,” kata Mardani saat dikonfirmasi INILAHCOM, melalui pesan singkat, Rabu (13/12/2017). Mardani menyebutkan karena konstitusi Indonesia menyebutkan bahwa peserta pemilu adalah parpol, sehingga semua harus kembali pada aturan yang berlaku. “Maka kembalikan saja ke aturan utama itu,” tegasnya. [rok]

PKS menyatakan menagih janji Golkar soal pencopotan Fahri Hamzah dari kursi pimpinan DPR karena telah dipecat sebagai kader. Golkar disebut punya janji politik terkait dengan posisi Ketua DPR. “Kita terus berikhtiar, persoalannya juga kan Fahri ini di pimpinan DPR aja kuncinya. Kenapa DPR nggak mau? Ini persoalannya kan ada sesuatu. Tapi dalam politik kan kita sikapi biasa saja kan, kita rileks-rileks aja kan,” ujar Presiden PKS Sohibul Iman soal Fahri, yang tetap menjadi pimpinan DPR meski telah dipecat PKS, Kamis (1/3/2018). Fahri dipecat PKS karena dianggap telah berbohong dan membangkang dari perintah PKS. Meski begitu, perseteruan antara Fahri dan PKS belum juga selesai karena masih berproses hukum. Fahri tak tinggal diam saat dipecat dan mengajukan gugatan hukum. Dia memang berada di posisi di tingkat pertama dan kedua, sehingga PKS mengajukan kasasi. Sohibul pun menceritakan perjuangan PKS melengserkan Fahri dari kursi pimpinan DPR. Setya Novanto, saat hendak maju kembali sebagai Ketua DPR lalu, sempat memberi janji kepada PKS, tapi tidak ditepati. “Saya ceritakan nih ya, Pak Novanto waktu mau jadi pimpinan DPR lagi, itu minta dukungan ke saya sampai dua kali bertemu dan dia janji di hadapan saya, ‘Kalau saya jadi Ketua DPR, yang pertama saya kerjakan adalah memproses Fahri.’ Begitu jadi, dikontak pun nggak bisa. Itulah perilaku politik kita,” kisah Sohibul. Novanto tak juga memproses pencopotan Fahri dari kursi pimpinan Dewan sampai akhirnya eks Ketum DPR itu mundur karena tersangkut kasus korupsi e-KTP. Sohibul mengaku mengadukan masalah ini ke sejumlah elite Golkar, seperti Wapres Jusuf Kalla dan Ginandjar Kartasasmita. Sohibul juga membicarakan soal janji Novanto tersebut kepada Airlangga Hartarto, yang terpilih sebagai Ketum Golkar pengganti Novanto. Dia meminta komitmen yang sama kepada Airlangga saat hendak mengajukan Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR. “Kemarin Airlangga juga minta bantuan saya juga kan untuk menggolkan Bamsoet. Oke saya bantu, tapi jangan diulang kelakuannya Novanto. Nah sekarang pengujian nih untuk Airlangga, dia mau atau nggak, sekarang tentunya di Bamsoet ya,” sebut Sohibul. Dalam UU MD3, fraksi memang berhak merotasi kader di kursi-kursi alat kelengkapan Dewan, termasuk pimpinan DPR. Sohibul menyatakan kunci masalah ini sebenarnya ada di pimpinan DPR lainnya, meski masalah hukum antara PKS dan Fahri belum kelar. “Ya itu tadi, di pimpinan DPR kuncinya. Saya kira Fadli Zon juga sudah diinikan oleh Pak Prabowo, tapi dia melakukan yang tidak. Mereka kan kemudian bermain yang jauh dari etika politik dan kemudian masalah hukum,” tuturnya. “Bab pimpinan DPR itu diatur oleh UU tersendiri, MD3. Dan itu hak fraksi, kenapa dia (pengadilan) membuat keputusan ‘DPR maupun PKS tidak boleh membuat perubahan apa pun terkait Fahri’. Gila benar ini putusan, sapu jagad ini. Dan inilah yang dipakai alasan oleh pimpinan DPR,” imbuh Sohibul. PKS memiliki kedekatan dengan Gerindra. Kepada Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Sohibul meminta bantuan. Hal ini mengingat Waketum Gerindra Fadli Zon, yang juga Wakil Ketua DPR dan dekat dengan Fahri Hamzah. “Saya sudah bilang, ke Pak Prabowo dan Fadli Zon juga, ‘Anda kayak nggak paham aja , ini kan melampaui kewenangan, abaikan saja,'” katanya. Berbagai cara telah ditempuh PKS dan, secara politik, PKS memang memiliki kekuatan, tapi tetap tidak juga bisa melengserkan Fahri dari kursi pimpinan DPR. Sejumlah pihak menyebut Fahri memiliki kekuatan tersendiri. “Jadi Anda cari sendiri bekingnya, kalau saya tahu, tapi saya nggak mau kasih tahu. Dan buat kami, persoalan ini ya sudah sambil jalan saja, kan DPR banyak, DPP banyak,” tegas Sohibul. Ilustrasi PKS mendesak Fahri Hamzah mundur. (Mindra Purnomo/detikcom) PKS juga merasa ‘hilangnya’ satu posisi strategis di DPR tak akan membuat fraksi jadi kesulitan. Meski begitu, Sohibul memastikan partainya tetap ingin menjalankan kedisiplinan karena Fahri disebut telah berbohong dan membangkang dari keputusan partai. “Partai lain juga nggak punya pimpinan di DPR, hanya fraksi aja . Jadi rileks politik ini, nggak ada kemudian seolah-olah dunia kiamat, nggak. Ini kedisiplinan, penegakan kedisiplinan organisasi. Orang kalau pernah membangkang, berbohong kepada pimpinan tertinggi PKS, masak mau dibiarkan,” papar dia. Sebelumnya, Sohibul mengatakan Fahri awalnya sepakat dicopot dari kursi Wakil Ketua DPR. Namun, saat waktu yang telah dijanjikan tiba, Fahri tak mau menjalankannya dan justru membuat perlawanan. Alasan itulah yang membuat PKS akhirnya memecat Fahri pada April 2016. “Apa itu bukan bohong? Bohong itu namanya dan membangkang namanya itu,” tukas Sohibul.

Presiden PKS Sohibul Iman buka-bukaan soal pemecatan Fahri Hamzah dari partainya. Dia membongkar ‘dosa-dosa’ Fahri sehingga dipecat dari seluruh keanggotaan partai. Sohibul mengungkap awal mula perseteruan PKS dengan Fahri adalah ketika dia hendak merotasinya dari posisi Wakil Ketua DPR. Dia meminta Fahri dalam kapasitasnya sebagai pimpinan tertinggi partai pada Oktober 2015. Foto: Sohibul Iman/PKS “(Saya katakan) ‘Fahri, setelah saya lihat, antum ini ternyata tidak cocok sebagai etalase tertinggi PKS.’ Etalase tertinggi PKS hari ini kan pimpinan DPR, karena menteri nggak punya kan. ‘Kayaknya antum ini cocoknya di alat kelengkapan yang lain.’ Sudah kita sediakan di BKSAP. Ini bulan Oktober tanggal 20,” ujar Sohibul kepada wartawan, Kamis (1/3/2018). Saat itu, menurut Sohibul, Fahri mengiyakan dan bersedia mematuhi keputusan partai. Hanya, Fahri meminta tidak langsung dicopot dari kursi pimpinan DPR karena masih memiliki tugas muhibah ke luar negeri yang telah dijadwalkan jauh hari sebelumnya. “Terus dia bilang, ‘Siap ustaz.’ Itu benar-benar kader PKS, asli itu. (Fahri mengatakan) ‘Siap Taz, sami’na wa atha’na , saya siap mundur dari pimpinan DPR terserah saya nanti ditempatkan di mana, yang penting saya tetap berada di PKS. Tapi saya sudah punya janji sebagai pimpinan DPR, mau muhibah ke sana-ke sini-kemari, tolong izinkan saya sampai pertengahan Desember.’ ‘Silakan,’ kata saya,” cerita Sohibul. Namun, masih kata Sohibul, ternyata Fahri tidak memenuhi janjinya. Saat Desember 2015, tidak seperti yang dijanjikannya, Fahri terus-menerus membuat alasan agar tidak dilengserkan dari posisi Wakil Ketua DPR. Secara aturan sesuai dengan UU MD3, fraksi memang berhak mengatur kader-kadernya di alat kelengkapan Dewan, termasuk di kursi pimpinan DPR. “Begitu masuk Desember mulai, nggak mau. Apa itu bukan bohong? Bohong itu namanya dan membangkang namanya itu. Coba di partai lain,” tutur Sohibul. Dia lalu memberi contoh soal partai lain yang memaksa kadernya masuk di Mahkamah Kehormatan Dewan, padahal si kader tidak berkenan. Pimpinan partai itu, kata Sohibul, mengancam akan memecat hingga akhirnya kader yang dimaksud bersedia diproyeksikan di MKD. “Ketika MKD lagi panas-panasnya. Itu organisasi, termasuk korporat kan juga gitu . Nah Fahri tu begitu, simpel konstruksinya. Kenapa dia kemudian tiba-tiba jadi tidak mau? Bahkan kemudian membuat cuat-cuit aneh-aneh. Itu semakin jauh dari tabiat kader PKS,” ucapnya. PKS pun akhirnya memecat Fahri dari seluruh keanggotaan partai pada April 2016. Hanya, Fahri menggugat PKS ke PN Jakarta Selatan dan mengadukan sejumlah petinggi partai tersebut, termasuk Sohibul Iman. Pada Desember 2016, PN Jaksel memenangkan gugatan Fahri dan menyatakan pemecatannya tidak sah. PKS kemudian mengajukan banding, yang kemudian kembali kalah dari Fahri. Seiring pasang-surut hubungan keduanya, Fahri tetap mengaku sebagai kader PKS. “Kan belum selesai (masalah hukum soal pemecatan Fahri), kita masih kasasi. Itu sebagai bagian proses, ya silakan aja ,” tutup Sohibul.

PKS Kembali Usulkan Pencopotan Fahri Hamzah dari Pimpinan DPR Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Sukamta mengatakan, fraksinya kembali menyampaikan usulan pencopotan Fahri Hamzah dari kursi Wakil Ketua DPR. Usulan itu disampaikan pada rapat Badan Musyawarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/12/2017). “Iya, sempat disampaikan,” kata Sukamta, di sela rapat Bamus. Ia mengatakan, sejak dulu PKS telah mengajukan pencopotan Fahri. Namun, menurut dia, usulan di Bamus tersebut belum ditanggapi karena persoalan utama terkait pergantian Ketua DPR belum selesai. Oleh karena itu, kata Sukamta, PKS akan menunggu selesainya persoalan penggantian Ketua DPR oleh Fraksi Golkar.Ia tak mempermasalahkan respons Fahri karena pencopotan itu sudah keputusan final partai. “Iya itu memang ada surat dari DPP (PKS) ke fraksi. Fraksi meneruskan surat DPP. Tapi kan ini urusan pokoknya (pergantian Ketua DPR) belum selesai nih,” lanjut Sukamta.Sebelumnya, Fahri Hamzah dipecat dari semua jenjang jabatan di kepartaian. Keputusan itu diambil Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016 berdasarkan rekomendasi dari Badan Penegakan Disiplin Organisasi (BPDO) PKS. Namun, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memenangkan sebagian gugatan Fahri Hamzah terhadap DPP PKS dalam Nomor Perkara 214/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL. Hingga kini Fahri masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Hingga siang ini, massa pendemo menolak Perppu Ormas terus bertahan di depan Gedung DPR/MPR. Lalu lintas terlihat makin macet. Suasana tersebut tergambar dari pantauan langsung detikcom di depan Gedung DPR/MPR, Selasa (24/10/2017) pukul 13.40 WIB. Massa dari berbagai ormas masih memadati lokasi. Lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Mampang yang mengarah ke Slipi terpantau macet. Lokasi demo di depan Gedung DPR/MPR ini penyebabnya. Awalnya massa di depan Gedung DPR/MPR masih menyisakan satu lajur jalan agar bisa dilalui kendaraan. Namun kini, massa telah memadati seluruh lajur jala Ada 3 kekuatan peta pada fraksi-fraksi di DPR soal Perppu Ormas. Fraksi yang menerima total yaitu PDIP, NasDem, Golkar dan Hanura. Fraksi yang menerima dengan syarat yaitu PKB, PPP dan Demokrat. Lalu kubu fraksi yang menolak yaitu Gerindra, PAN dan PKS. Massa Aksi 2410 yang menolak pengesahan Perppu Ormas No 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) melakukan shalat Zuhur berjamaah di depan Gedung DPR/MPR RI. Tidak hanya Massa yang juga diikuti oleh Presidium Alumni 212 yang mengikuti shalat berjamaah, tim Asmaul Husna Polri juga melaksanakan shalat berjamaah di halaman Gedung DPR/MPR RI. Shalat berjamaah tersebut dipimpin oleh Ustaz Ahmad yang berasal dari presidium alumni 212. Pemimpin tim asmaul husna, Kombes Pol Arief Rachman mengatakan, timnya melakukan shalat duha dan shalat dzuhur berjamaah dengan massa aksi 2410. “Kita wudhu di belakang, memang sudah kita niatkan berjamah dengan saudara-saudara kita,” katanya kepada wartawan, Jakarta, Selasa (24/10). Arief mengatakan, setelah melakukan shalat berjamaah, timnya diberikan kesempatan untuk memimpin doa. “Setelah itu dari Ustaz Slamet korlap memberikan kesempatan kepada kita untuk memimpin doa dan zikir” katanya. Ia juga menambahkan, akan membantu mengamankan aksi 2410 yang dilakukan di depan gedung DPR/MPR RI hari ini. Dan, ia menghormati, hak-hak dari pengunjuk rasa dalam menyampaikan orasinya. “Sehingga kita dan para peserta aksi satu frrekuensi bahwa kita sama-sama melaksanakan tugas. Kita polisi menjaga kantibmas, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat,” tambahnya. Karenanya, dia menghargai, para peserta aksi 2410 yang melaksanakan haknya dalam menyampaikan orasi hari ini. “Jadi sama-sama kita saling menghargai, menghormati, dan menjaga dengan zikir dan doa asmaul husna,” katanya.

Ratusan santri Ponpes Madinatul Ulum, Jember, memilih pulang ke rumah pasca mengalami dehidrasi usai imunisasi difteri. Ratusan santri ini pulang dengan alasan masih trauma. “Trauma banget, bahkan yang kemarin tidak sakit juga pulang,” kata ketua keamanan Ponpes Madinatul Ulum, Muhammad Kholilurrohman di Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah,saat ditemui, Kamis (1/3/2018). Dia mengaku sempat dipanggil pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jember terkait tindaklanjut imunisasi difteri. Pihak dinkes menanyakan apakah kegiatan tersebut bisa dilanjutkan. Sebab dari jadwal yang ada, imunisasi dilakukan secara bertahap dari TK hingga SMK yang ada di lingkungan ponpes tersebut. Baca Juga: Ratusan Santri Pulang Pasca Dehidrasi Usai Imunisasi Difteri “Tadi dipanggil pihak Dinas Kesehatan. Ditanya apakah imunisasi dilanjutkan apa tidak. Saya kemudian bertanya ke pihak sekolah yang ada di lingkungan pondok ini,” kata Kholilurrohman. Hasilnya, pihak sekolah mempersilahkan jika memang hendak dilanjutkan. Namun pihak sekolah tidak bisa memaksa siswa untuk diimunisasi. Selain itu, saat ini banyak santri yang memilih pulang. “Katanya kepala sekolah, kalau mau dilanjut silakan, tapi anak-anak dan wali santri banyak yang trauma. Jadi tanpa ada unsur paksaan,” katanya. Baca Juga: Ini Penyebab Santri di Jember Dehidrasi Usai Imunisasi Difteri Pihak sekolah juga memastikan bahwa santri yang mau diimunisasi akan lebih sedikit. Selain banyak yang pulang, yang tidak pulang pun belum tentu mau diimunisasi karena masih trauma. “Insya Allah besok akan dilakukan imunisasi. Untuk SMK dan anak TK juga,” kata Kholilurrohman. Jumlah siswa TK di Yayasan Ponpes Madinatul Ulum, menurut Kholilurrohman sebanyak 150 anak. Sedangkan untuk SMK sekitar 200 orang. “Insya Allah besok ini akan ada imunisasi. Tapi tidak ada paksaan. Yang nggak ikut, yang takut ya nggak apa-apa, karena banyak yang trauma,” tandas Kholilurrohman.

Related Posts

Comments are closed.