PKS Pertimbangkan Poros Ketiga, NasDem: Justru Jadi Lebih Menarik

PKS Pertimbangkan Poros Ketiga, NasDem: Justru Jadi Lebih Menarik

PKS mempertimbangkan untuk membuat poros ketiga bersama PAN dan Gerindra di Pilgub Jawa Timur 2018. Terkait hal ini, Partai NasDem menilai hal itu justru membuat kontestasi politik jadi lebih menarik. “Semakin banyak poros, semakin membuka peluang kontestasi semakin menarik dan dinamis. Tidak ada ancaman. Karena ancaman sama, semua punya kesempatan yang sama, peluang yang sama, strategi-strategi politiknya yang berbeda. Karena semakin banyak pasangan calon, tentu distribusi suara semakin luas,” ucap Sekjen DPP Partai NasDem Johnny G Plate di kantornya, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2018). Johnny memandang, bila poros baru mengusung Yenny Wahid, akan menambah alternatif nama calon Gubernur Jatim yang bisa dipilih. Johnny yakin profil cagub dan strategi pemenangan masing-masing koalisilah yang akan memenangkan Pilgub Jatim mendatang. “Tidak kompleks, malah semakin meriah. Itu hak konstitusional, baik hak konstitusional calon figur maupun partai politik. Dalam demokrasi Indonesia yang sudah mekar ini, kita hormati itu. Akan tetapi, dalam sisi strategi pemenangan, yang berbeda hanya strateginya. Karena apa? Karena Profil kontestasinya bakal berbeda kalau pesertanya bertambah, apakah lebih baik atau tertantang, sama. Yang berbeda itu strateginya, ya,” ucap dia. Sebagaimana diketahui, Partai NasDem dan Partai Demokrat telah resmi mendukung Khofifah-Emil Dardak di Pilgub Jatim. Sementara itu, koalisi Gerindra, PAN, dan PKS berniat mengusung putri presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid. Meski begitu, PKS mengakui cenderung memilih Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Sedangkan PAN dan Gerindra belum menentukan pilihan tetap untuk calon yang akan diusung. “Jadi, kalau memang kami harus memilih di antara yang ada saat ini, PKS cenderung memilih Gus Ipul. PAN kalau harus memilih dua yang sekarang. Dua-duanya teman saya, Khofifah teman saya, Gus Ipul teman saya,” tutur Presiden PKS Sohibul Iman kepada wartawan di Hotel Aston, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (2/1). “Makanya mending bikin poros baru. Gerindra gimana Gerindra? Prabowo bilangnya, ‘Kalau memang tidak ada poros baru, sudahlah saya ikut PKS saja.’ Makanya jadi belum clear yang di Jatim ini,” tambah Sohibul menceritakan alotnya pembahasan Pilgub Jatim.

PKS mempertimbangkan untuk membuat poros ketiga bersama PAN dan Gerindra di Pilgub Jawa Timur 2018. Terkait hal ini, Partai NasDem menilai hal itu justru membuat kontestasi politik jadi lebih menarik. “Semakin banyak poros, semakin membuka peluang kontestasi semakin menarik dan dinamis. Tidak ada ancaman. Karena ancaman sama, semua punya kesempatan yang sama, peluang yang sama, strategi-strategi politiknya yang berbeda. Karena semakin banyak pasangan calon, tentu distribusi suara semakin luas,” ucap Sekjen DPP Partai NasDem Johnny G Plate di kantornya, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2018). Johnny memandang, bila poros baru mengusung Yenny Wahid, akan menambah alternatif nama calon Gubernur Jatim yang bisa dipilih. Johnny yakin profil cagub dan strategi pemenangan masing-masing koalisilah yang akan memenangkan Pilgub Jatim mendatang. “Tidak kompleks, malah semakin meriah. Itu hak konstitusional, baik hak konstitusional calon figur maupun partai politik. Dalam demokrasi Indonesia yang sudah mekar ini, kita hormati itu. Akan tetapi, dalam sisi strategi pemenangan, yang berbeda hanya strateginya. Karena apa? Karena Profil kontestasinya bakal berbeda kalau pesertanya bertambah, apakah lebih baik atau tertantang, sama. Yang berbeda itu strateginya, ya,” ucap dia. Sebagaimana diketahui, Partai NasDem dan Partai Demokrat telah resmi mendukung Khofifah-Emil Dardak di Pilgub Jatim. Sementara itu, koalisi Gerindra, PAN, dan PKS berniat mengusung putri presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid. Meski begitu, PKS mengakui cenderung memilih Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Sedangkan PAN dan Gerindra belum menentukan pilihan tetap untuk calon yang akan diusung. “Jadi, kalau memang kami harus memilih di antara yang ada saat ini, PKS cenderung memilih Gus Ipul. PAN kalau harus memilih dua yang sekarang. Dua-duanya teman saya, Khofifah teman saya, Gus Ipul teman saya,” tutur Presiden PKS Sohibul Iman kepada wartawan di Hotel Aston, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (2/1). “Makanya mending bikin poros baru. Gerindra gimana Gerindra? Prabowo bilangnya, ‘Kalau memang tidak ada poros baru, sudahlah saya ikut PKS saja.’ Makanya jadi belum clear yang di Jatim ini,” tambah Sohibul menceritakan alotnya pembahasan Pilgub Jatim.

Tidak bisa dipungkiri, saat ini kandidat calon yang ingin mengikuti kompetisi politik bernama Pilkada memerlukan partai politik untuk mendapatkan tiket maju dalam Pilkada Tanjungpinang nanti. Kendati ada aturan yang mengakomodir calon independent dengan syarat yang sangat ketat penulis meyakini tidak ada yang berani untuk maju lewat jalur independent tapi akan melobi partai politik yang ada. Itulah sebabnya, menarik untuk kita melihat bagaimana dinamika partai politik dan Pilkada Tanjungpinang.

seperti di kutip dari http://keprisatu.com

Pilwako Tanjungpinang yang diperkirakan dilaksanakan pada pertengahan Juni atau Septermber 2018 nanti menarik jika kita bincangkan tentang koalisi partai politik. Tidak bisa dipungkiri, untuk maju di Pilwako nanti figur atau aktor politik yang ingin mengikuti kompetisi politik lima tahunan memerlukan kendaraan politik dan hanya PDI P yang sudah memenuhi syarat untuk mencalonkan pasangan calon sendiri di luar PDI P tidak butuh enam kursi paling tidak bagi partai lain untuk mengusung pasangan calon pada Pilwako Tanjungpinang. Akankah ada koalisi gemuk atau ramping sekedar memenuhi syarat saja.

seperti di kutip dari http://keprisatu.com

Jika kita bandingkan pada Pilkada serentak akhir Desember 2015 lalu dan meminjam data yang dirilis Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) seperti yang dilansir salah satu media online di Indonesia dari 630 pasangan calon (paslon) atau 80 persen dari jumlah total peserta yang mengikuti Pilkada, kurang lebih sekitar 244 paslon didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 211 paslon, Demokrat 205 paslon, Nasdem 199 paslon, Partai Amanat Nasional (PAN) 195 paslon, Hati Nurani Rakyat (Hanura) 187 paslon. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 174 paslon, Partai Keadilan sejahtera (PKS) 162 paslon, Golongan Karya (Golkar) 116 paslon, Partai Keadilan dan Pesatuan Indoensia (PKPI) 90 paslon, Partai Bulan Bintang (PBB) paslon dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 70 paslon.

seperti di kutip dari http://keprisatu.com

Dari pasangan calon yang diusung parpol tersebut menurut Peneliti JPRR Masykurudin PDIP menjadi partai yang paling banyak berkoalisi dengan Nasdem, sedangkan Gerindra menjadi partai paling berduet dengan PAN. Ini secara umum, tapi di Kepulauan Riau penulis pikir dari beberapa Pilkada serentak yang ada PDIP paling banyak berkoalisi dengan PAN sementara Demokrat membangun poros bersama Gerindra.  Kompetisi politik jelas-jelas terjadi di dua parpol PDIP dan Demokrat. Di Pilkada Kepri PDI P membangun koalisi bersama Hanura, PAN dan PKS. Sementara Demokrat membangun koalisi bersama Gerindra, PPP dan PKB.

seperti di kutip dari http://keprisatu.com

Melihat kursi di DPRD dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang disebutkan dalam Pasal 40 (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

seperti di kutip dari http://keprisatu.com

Nah, jika hanya melihat jumlah kursi di DPRD minimal partai politik memerlukan enam kursi yang memenuhi syarat untuk mencalonkan calonnya hanya PDIP yang saat ini memiliki 7 kursi di DPRD Tanjungpinang. Partai politik yang lainnya suka atau tidak suka harus membangun koalisi. Pertanyaannya, apakah PDI P akan maju sendiri tanpa partai politik lain atau justru membangun koalisi dengan partai politik lainnya. Tentu ini sangat bergantung dengan suhu dan kondisi politik yang ada nantinya.              Dari dua poros partai politik masih tersisa Hanura dan PAN. Jika kedua partai ini berkoalisi maka paling tidak sudah ada empat poros termasuk PDIP. Dengan kata lain, akan ada empat pasang calon.

seperti di kutip dari http://keprisatu.com

Setelah  Gerindra – PKS mendeklarasikan koalisi Setara, kini giliran Hanura yang membuat suhu politik kembali memanas dengan membuka rekrutmen politik secara terbuka bagi calon kandidat atau politisi yang akan berniat untuk bertarung pada Pilkada Tanjungpinang 2018 nanti. Persoalannya, dari sepuluh bakal calon kandidat yang mengambil formulir Andi Cori Fatahuddin, Basyaruddin Idris, Alipman Ali Hans, Andi Anhar Chalid, Lis Darmansyah, Syahrul, Iskandarsyah, Ade Angga, M Rona Andaka S serta Ketua PWI Ramon Damora siapa yang akan diusung atau mendapatkan rekomendasi Hanura dan narasi apa yang mereka tawarkan untuk Tanjungpinang yang lebih baik?

seperti di kutip dari http://keprisatu.com

Sebelum membahas hal tersebut secara teorikal apa yang dilakukan oleh Hanura bukanlah sesuatu hal aneh karena dalam konsep rekrutment politik menurut Czudnowski (Fadillah Putra, 2007:103) mengemukakan model yang digunakan partai politik dalam rekrutmen politik ada dua secara umum. Pertama, Rekrutmen terbuka. Syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.

seperti di kutip dari http://keprisatu.com

Kedua, Rekrutmen tertutup. Berlawanan dengan sistem rekrutmen terbuka dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.

seperti di kutip dari http://keprisatu.com

Beberapa pola kecenderungan partai politik dalam melakukan rekrutmen politik terhadap calonnya yakni sebagai berikut (Lily Romli, 2005:93). Pertama, partisan. Pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis biasanya kader internal partai. Contoh anggota paratai yang diangkat untuk menduduki jabatan tertentu. Kedua , Compartmentalization . Proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang. Contoh orang yang direkrut dapat berasal dari aktipis ataupun dari LSM. Ketiga , Immediate Survival. Proses rekrutmen dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang direkrut. Contoh orang yang ditunjuk oleh pimpinan partai dapat dari kader internal maupun eksternal partai. Keempat , Civil Service Reform. Proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih tinggi atau penting contoh non-kader namun mempunyai kedekatan dengan partai.

seperti di kutip dari http://keprisatu.com

Apakah yang dilakukan pengurus Hanura ditingkat daerah ini kemudian direstui pusat hasilnya. Bisa ya dan bisa juga tidak. Wajar kemudian selain melakukan komunikasi ditingkat bawah bakal calon yang serius maju di Pilkada Kota Tanjungpinang melakukan komunikasi ke pengurus partai politik di tingkat pusat. Tidak ada makan siang gratis untuk mendapatkan tiket ini. Tentu ada mahar politiknya mengingat Pilkada bagi partai politik momentum untuk meningkatkan pendapatan partai bisa terjadi di depan atau setelahnya walau terkadang biasanya relatif sering diawal.

seperti di kutip dari http://keprisatu.com

Apa yang mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan kota pada lazimnya, misalnya permasalahan pemukiman, kemiskinan,  pengangguran, lingkungan, antisipasi macet, banjir, sampah, air bersih dan persoalan listrik. Nah, ini mudah-mudahan bisa diekplore agar kemudian Pilkada Tanjungpinang nanti bisa menjadi festival ide dan gagasan. Kita berharap Hanura bisa menginisiasi hal ini. Jangan sampai kemudian calon-calon yang diusung partai politik yang diusung tidak mampu menjawab atau tidak memiliki narasi tentang pembangunan Kota Tanjungpinang. Narasi saja tidak dimiliki apalagi aksi, kelak yang didapatkan pemimpin yang hanya melakukan agenda seremonial tanpa banyak perubahan yang dilakukan. Ujung dari proses rekrutment politik secara terbuka ini adalah siapa yang akan diusung Hanura? Menurut penulis hanya Hanura lah yang tahu jawabannya. Hanura yang memulai dan tentunya Hanura  lah yang mengakhiri.  Semoga dari proses yang dilakukan oleh Hanura mampu melahirkan kandidat calon yang kaya narasi dan aksi untuk Tanjungpinang yang lebih baik lagi.

Related Posts

Comments are closed.