PKB: PPP Harus Ungkap Penyerang Ulama yang Diduga Terkait Pilpres

PKB: PPP Harus Ungkap Penyerang Ulama yang Diduga Terkait Pilpres

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) mengungkap pelaku penyerang ulama yang disebut-sebut eks orang kuat dan terkait Pilpres 2019. Wasekjen PKB Daniel Johan menyebut pengungkapan nama pelaku akan membantu proses penegakan hukum. “Langsung ungkap dong kalau memang tahu, biar aparat segera menindak. Kalau nggak diungkap, kan sama saja mau melindungi pelaku, sekaligus membiarkan ulama menjadi korban,” ujar Daniel kepada wartawan, Kamis (22/2/2018). Menurut Daniel, ulama, termasuk para pemuka agama lain, ialah panutan masyarakat. Dia mengatakan ulama mesti mendapat jaminan rasa aman dalam menyampaikan dakwah. “Kalau tidak diungkap secara jelas, malah akan semakin menimbulkan kecurigaan di antara kekuatan politik dan masyarakat. Dan itu yang harus dihindari sehingga adu domba dan menebar rasa takut antarmasyarakat yang umumnya menjadi tujuan dari teror ini, agar tidak terjadi,” ucap Daniel. Pernyataan Rommy disampaikannya berdasarkan analisis tim pencari fakta yang diterjunkan PPP yang telah mengumpulkan informasi dari sejumlah lokasi penyerangan pemuka agama. Tim itu juga sudah menyampaikan laporan ke DPP PPP. Temuan-temuan yang sudah dilaporkan lalu dianalisis oleh PPP. Hasil analisis awal, PPP mengidentifikasi ada kelompok yang memiliki kemampuan melakukan tindakan sistematis dan terencana terkait penyerangan terhadap para pemuka agama. Hasilnya, mengarah ke dua pihak: penguasa dan pihak di luarnya. Identifikasi bahwa ada kelompok berkuasa atau yang pernah berkuasa terkait penyerangan terhadap ulama lalu dianalisis lagi. Analisis didasarkan pada siapa untung dan siapa rugi. Dilanjutkan Rommy, penyerangan terhadap ustaz-ustaz kampung di masa lalu, pertama bertujuan memberikan pesan kepada masyarakat sipil agar tidak mencoba-coba menurunkan Soeharto. Tujuan kedua adalah membangun persepsi publik bahwa negara dalam kondisi tidak aman, sehingga harus dipimpin oleh Soeharto, yang memiliki latar belakang militer. “Artinya, siapa mereka? Mereka adalah yang pernah menjadi orang kuat di republik ini, siapanya tentu polisi, aparat intelijen harus menggali lebih jauh fakta dan apa di balik fakta,” sebut Rommy.

Baca juga :

Namun usaha pemerintah Belanda untuk kembali menjajah Indonesia mendapat perlawanan yang sengit dari para pejuang kemerdekaan Indonesia. Karena itu, pemerintah Belanda menerapkan politik adu domba dengan cara mendirikan dan mensponsori berdirinya beberapa negara kecil di berbagai wilayah nusantara, seperti negara Sumatera, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur dan sebagainya. Dengan kekuasaan negara yang terpecah-pecah itu diharapkan pengaruh kekuasaan Republik Indonesia di bawah kendali pemerintah hasil perjuangan kemerdekaan dapat dieleminir oleh Pemerintah Belanda.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Sejalan dengan hal itu, tentara Belanda melakukan Agresi I pada tahun 1947 dan Agresi II pada tahun 1948 untuk maksud menjajah kembali Indonesia. Dalam keadaan terdesak, maka atas pengaruh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan tanggal 2 November 1949 diadakan Konperensi Meja Bundar (Round Table Conference) di Den Haag. Konperensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Republik Indonesia dan Bijeenkomst voor Federal Overleg(B.F.O) serta wakil Nederland dan Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Dengan berdirinya negara Republik Indonesia Serikat berdasarkan Konstitusi RIS tahun 1949 itu, wilayah Republik Indonesia sendiri masih tetap ada di samping negara federal RIS, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Konstitusi RIS, Republik Indonesia diakui sebagai salah satu negara bagian dalam wilayah Republik Indonesia Serikat, yaitu mencakup wilayah yang disebut dalam persetujuan Renville. Dalam wilayah federal, berlaku Konstitusi RIS 1949, tetapi dalam wilayah Republik Indonesia sebagai salah satu negara bagian tetap berlaku UUD 1945. Dengan demikian berlakunya UUD 1945 dalam sejarah awal ketatanegaraan Indonesia baru berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa berlakunya Konstitusi RIS, yaitu tanggal 27 Agustus 1950, ketika UUDS 1950 resmi diberlakukan.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Bentuk negara federal nampaknya memang mengandung banyak sekali nuansa politis, berkenaan dengan kepentingan penjajahan Belanda. Karena itu meskipun gagasan bentuk negara federal mungkin saja memiliki relevansi sosiologis yang cukup kuat untuk diterapkan di Indonesia, tetapi karena terkait dengan kepentingan penjajahan Belanda itu, maka ide feodalisme menjadi tidak populer. Apalagi, sebagai negara yang baru terbentuk, pemerintahan Indonesia memang membutuhkan tahap-tahap konsolidasi kekuasaan yang efektif sedemikian rupa sehingga bentuk negara kesatuan dinilai lebih cocok untuk diterapkan daripada bentuk negara federal. Karena itu bentuk negara federal RIS tersebut tidak bertahan lama. Dalam rangka konsolidasi kekuasaan itu, mula-mula tiga wilayah negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur menggabungkan diri menjadi satu wilayah Republik Indonesia. Sejak itu wibawa Pemerintah republik Indonesia Serikat menjadi berkurang, sehingga akhirnya dicapailah kata sepakat antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia untuk kembali bersatu mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia .Kesepakatan itu dituangkan dalam satu naskah persetujuan bersama pada tanggal 19 Mei 1950, yang pada intinya menyepakati dibentuknya kembali NKRI sebagai kelanjutan dari negara kesatuan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Dalam rangka persiapan ke arah itu, maka untuk keperluan menyiapkan satu naskah Undang-Undang Dasar, dibentuklah suatu Panitia bersama yang akan menyusun rancanagannya. Setelah selesai, rancangan naskah UUD itu kemudian disahkan oleh badan pekerja Komite nasional Pusat pada tanggal 12 Agustus 1950, dan oleh dewan Perwakilan rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Selanjutnya naskah UUD baru ini diberlakukan secara resmi mulai tanggal 17 Agustus 1950, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1950. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini bersifat mengganti sehingga isinya tidak hanya mencerminkan perubahan terhadap Konstitusi Republik Indonesia serikat Tahun 1949, tetapi menggantikan naskah Konstitusi RIS itu dengan naskah baru sama sekali dengan nama Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Setelah berlakunya Undang-Undang dasar 1945, mulailah diadakan usaha untuk menyusun Undang-Undang dasar baru samasekali dengan dibentuknya lembaga Konstituante yang secara khusus ditugaskan untuk menyusun konstitusi baru. Setelah Konstituante terbentuk diadakanlah persidangan-persidangan yang sangat melelahkan mulai tahun 1956 sampai tahun 1959, dengan maksud menyusun Undang-Undang Dasar yang bersifat tetap. Akan tetapi sejarah mencatat bahwa usaha ini gagal diselesaikan, sehingga pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusannya yang dikenal dengan sebutan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya antara lain membubarkan Konstituante dan menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang dasar 1945 menjadi hukum dasar dalam negara Kesatuan republik Indonesia.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Sebenarnya. konstitusi  (constitution)  berbeda dengan Undang-Undang Dasar  (Grundgezets) , dikarenakan suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan Undang-Undang Dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh faham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis, demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh faham kodifikasi, sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah Undang-Undang Dasar.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti Magna Charta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak azasi manusia rakyat Inggris. Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat itulah maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Adakalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu,  konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara atau pun keinginan dari sekelompok orang belaka.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Pada dasarnya ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan (penggantian konstitusi). Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia. Sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat utntuk menyusun sebuah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia sebagai sesuatu  ”revolusi grondwet”  telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut maka terjadilah agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu, hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Periode federal dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang, akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh badan pekerja komite nasional pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah undang-undang dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Perubahan ketiga ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bemegara, kelembagaan negara dan hubungan antarlembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang Pemilihan Umum. Sedangkan perubahan keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Perubahan Keempat tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antarlembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Dari sisi kualitatif, perubahan UUD 1945 bersifat sangat mendasar karena mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal itu menyebabkan semua lembaga negara dalam UUD 1945 berkedudukan sederajat dan melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenangnya masing-masing. Perubahan lain adalah dari kekuasaan Presiden yang sangat besar (concentration of power and responsibility upon the President) menjadi prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances). Prinsip-prinsip tersebut menegaskan cita negara yang hendak dibangun, yaitu negara hukum yang demokratis.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Seorang pemikir Romawi kuno yang bernama Cicero (106 – 43 SM) pernah menyatakan “ Ubi societas ibi ius ”, yang berarti “di mana ada masyarakat di situ ada hukum”. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa di manapun dalam kehidupan kelompok manusia senantiasa terdapat aturan yang mengikat warganya. Lebih-lebih dalam kehidupan bernegara. Dalam negara terdapat kumpulan manusia yang sedemikian banyak dan sedemikian luas permasalahannya. Namun demikian kehidupan bernegara akan tertib jika ada aturan yang ditaati dan dijalankan oleh segenap warganya. Aturan tertinggi dalam negara itu adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD).

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Sebelum membahas tentang konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, perlu kalian ketahui terlebih dahulu pengertian, fungsi, dan kedudukan konstitusi. Pemahaman terhadap hal ini sangat perlu mengingat pentingnya konstitusi dalam mengatur kehidupan bernegara. Apakah konstitusi itu? Cobalah kalian lihat dalam kamus Bahasa Inggris-Indonesia. Konstitusi (constitution) diartikan dengan undang-undang dasar. Benarkah pengertian konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar (UUD)? Memang, tidak sedikit para ahli yang mengidentikkan konstitusi dengan UUD. Namun beberapa ahli yang lain mengatakan bahwa arti konstitusi yang lebih tepat adalah hukum dasar.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Menurut Kusnardi dan Ibrahim (1983), UUD merupakan konstitusi yang tertulis. Selain konstitusi yang tertulis, terdapat pula konstitusi yang tidak tertulis atau disebut konvensi. Konvensi adalah kebiasaan-kebiasaan yang timbul dan terpelihara dalam praktik ketatanegaraan. Meskipun tidak tertulis, konvensi mempunyai kekuatan hukum yang kuat dalam ketatanegaraan. Dalam uraian bab ini, konstitusi yang dimaksudkan adalah konstitusi yang tertulis atau Undang-Undang Dasar. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar berisi ketentuan yang mengatur hal-hal yang mendasar dalam bernegara. Hal-hal yang mendasar itu misalnya tentang batas-batas kekuasaan penyelenggara pemerintahan negara, hak-hak dan kewajiban warga negara dan lain-lain.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Pada saat Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, negara Republik Indonesia belum memiliki konstitusi atau UUD. Namun sehari kemudian, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang pertama yang salah satu keputusannya adalah mengesahkan UUD yang kemudian disebut UUD 1945. Mengapa UUD 1945 tidak ditetapkan oleh MPR sebagaimana diatur dalam pasal 3 UUD 1945? Sebab, pada saat itu MPR belum terbentuk. Naskah UUD yang disahkan oleh PPKI tersebut disertai penjelasannya dimuat dalam Berita Republik Indonesia No. 7 tahun II 1946. UUD 1945 tersebut terdiri atas tiga bagian yaitu Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Perlu dikemukakan bahwa Batang Tubuh terdiri atas 16 bab yang terbagi menjadi 37 pasal, serta 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan. Bagaimana sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 saat itu? Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, antara lain tentang bentuk negara, kedaulatan, dan sistem pemerintahan.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Mengenai bentuk negara diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Sebagai negara kesatuan, maka di negara Republik Indonesia hanya ada satu kekuasaan pemerintahan negara, yakni di tangan pemerintah pusat. Di sini tidak ada pemerintah negara bagian sebagaimana yang berlaku di negara yang berbentuk negara serikat (federasi). Sebagai negara yang berbentuk republik, maka kepala negara dijabat oleh Presiden. Presiden diangkat melalui suatu pemilihan, bukan berdasar keturunan.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Mengenai sistem pemerintahan negara diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar”. Pasal tesebut menunjukkan bahwa sistem pemerintahan menganut sistem presidensial. Dalam sistem ini, Presiden selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Menteri-menteri sebagai pelaksana tugas pemerintahan adalah pembantu Presiden yang bertanggung jawab kepada Presiden, bukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perlu kalian ketahui, lembaga tertinggi dan lembagalembaga tinggi negara menurut UUD 1945 (sebelum amandemen) adalah :

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Perjalanan negara baru Republik Indonesia tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan menjajah kembali Indonesia. Belanda berusaha memecahbelah bangsa Indonesia dengan cara membentuk negaranegara ”boneka” seperti Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, dan Negara Jawa Timur di dalam negara RepubIik Indonesia. Bahkan, Belanda kemudia melakukan agresi atau pendudukan terhadap ibu kota Jakarta, yang dikenal dengan Agresi Militer I pada tahun 1947 dan Agresi Militer II atas kota Yogyakarta pada tahun 1948. Untuk menyelesaikan pertikaian Belanda dengan RepubIik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan dengan menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag (Belanda) tanggal 23 Agustus – 2 November 1949. Konferensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari RepubIik Indonesia, BFO ( Bijeenkomst voor Federal Overleg , yaitu gabungan negara-negara boneka yang dibentuk Belanda), dan Belanda serta sebuah komisi PBB untuk Indonesia. KMB tersebut menghasilkan tiga buah persetujuan pokok yaitu:

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat mengharuskan adanya penggantian UUD. Oleh karena itu, disusunlah naskah UUD Republik Indonesia Serikat. Rancangan UUD tersebut dibuat oleh delegasi RI dan delegasi BFO pada Konferensi Meja Bundar. Setelah kedua belah pihak menyetujui rancangan tersebut, maka mulai 27 Desember 1949 diberlakukan suatu UUD yang diberi nama Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi tersebut terdiri atas Mukadimah yang berisi 4 alinea, Batang Tubuh yang berisi 6 bab dan 197 pasal, serta sebuah lampiran.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Mengenai bentuk negara dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS yang berbunyi “ Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat adalah negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi”. Dengan berubah menjadi negara serikat (federasi), maka di dalam RIS terdapat beberapa negara bagian. Masing-masing memiliki kekuasaan pemerintahan di wilayah negara bagiannya. Negara-negara bagian itu adalah : negara Republik Indonesia, Indonesia Timur, Pasundan, Jawa timur, Madura, Sumatera Timur, dan Sumatera Selatan. Selain itu terdapat pula satuan-satuan kenegaraan yang berdiri sendiri, yaitu : Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Selama berlakunya Konstitusi RIS 1949, UUD 1945 tetap berlaku tetapi hanya untuk negara bagian Republik Indonesia. Wilayah negara bagian itu meliputi Jawa dan Sumatera dengan ibu kota di Yogyakarta. Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa berlakunya Konstitusi RIS adalah sistem parlementer. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat 1 dan 2 Konstitusi RIS. Pada ayat (1) ditegaskan bahwa ”Presiden tidak dapat diganggu-gugat”. Artinya, Presiden tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tugas-tugas pemerintahan. Sebab, Presiden adalah kepala negara, tetapi bukan kepala pemerintahan. Kalau demikian, siapakah yang menjalankan dan yang bertanggung jawab atas tugas pemerintahan? Pada Pasal 118 ayat (2) ditegaskan bahwa ”Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”. Dengan demikian, yang melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas pemerintahan adalah menterimenteri. Dalam sistem ini, kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri. Lalu, kepada siapakah pemerintah bertanggung jawab? Dalam sistem pemerintahan parlementer, pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Perlu kalian ketahui bahwa lembaga-lembaga negara menurut Konstitusi RIS adalah :

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Pada awal Mei 1950 terjadi penggabungan negaranegara bagian dalam negara RIS, sehingga hanya tinggal tiga negara bagian yaitu negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Perkembangan berikutnya adalah munculnya kesepakatan antara RIS yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur dengan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950. Untuk mengubah negara serikat menjadi negara kesatuan diperlukan suatu UUD negara kesatuan. UUD tersebut akan diperoleh dengan cara memasukan isi UUD 1945 ditambah bagian-bagian yang baik dari Konstitusi RIS.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Mengenai dianutnya bentuk negara kesatuan dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 yang berbunyi “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan”. Sistem pemerintahan yang dianut pada masa berlakunya UUDS 1950 adalah sistem pemerintahan parlementer. Dalam pasal 83 ayat (1) UUDS 1950 ditegaskan bahwa ”Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat”. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa ”Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”. Hal ini berarti yang bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintahan adalah menteri-menteri. Menteri-menteri tersebut bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Perlu kalian keahui bahwa lembaga-lembaga negara menurut UUDS 1950 adalah :

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Sesuai dengan namanya, UUDS 1950 bersifat sementara. Sifat kesementaraan ini nampak dalam rumusan pasal 134 yang menyatakan bahwa ”Konstituante (Lembaga Pembuat UUD) bersama-sama dengan pemerintah selekaslekasnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS ini”. Anggota Konstituante dipilih melalui pemilihan umum bulan Desember 1955 dan diresmikan tanggal 10 November 1956 di Bandung. Sekalipun konstituante telah bekerja kurang lebih selama dua setengah tahun, namun lembaga ini masih belum berhasil menyelesaikan sebuah UUD. Faktor penyebab ketidakberhasilan tersebut adalah adanya pertentangan pendapat di antara partai-partai politik di badan konstituante dan juga di DPR serta di badan-badan pemerintahan.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Pada pada tanggal 22 April 1959 Presiden Soekarno menyampaikan amanat yang berisi anjuran untuk kembali ke UUD 1945. Pada dasarnya, saran untuk kembali kepada UUD 1945 tersebut dapat diterima oleh para anggota Konstituante tetapi dengan pandangan yang berbeda-beda. Oleh karena tidak memperoleh kata sepakat, maka diadakan pemungutan suara. Sekalipun sudah diadakan tiga kali pemungutan suara, ternyata jumlah suara yang mendukung anjuran Presiden tersebut belum memenuhi persyaratan yaitu 2/3 suara dari jumlah anggota yang hadir. Atas dasar hal tersebut, demi untuk menyelamatkan bangsa dan negara, pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah Dekrit Presiden yang isinya adalah:

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Selain itu muncul pertentangan politik dan konflik lainnya yang berkepanjangan sehingga situasi politik, keamanan, dan kehidupan ekonomi semakin memburuk. Puncak dari situasi tersebut adalah munculnya pemberontakan G-30-S/PKI yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Mengingat keadaan semakin membahayakan, Ir. Soekarno selaku Presiden RI memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanan, ketertiban, dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah. Lahirnya Supersemar tersebut dianggap sebagai awal masa Orde Baru.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Semboyan Orde Baru pada masa itu adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Apakah tekad tersebut menjadi suatu kenyataan? Ternyata tidak. Dilihat dari prinsip demokrasi, prinsip negara hukum, dan keadilan sosial ternyata masih terdapat banyak hal yang jauh dari harapan. Hampir sama dengan pada masa Orde Lama, sangat dominannya kekuasaan Presiden dan lemahnya kontrol DPR terhadap kebijakan-kebijakan Presiden/pemerintah. Selain itu, kelemahan tersebut terletak pada UUD 1945 itu sendiri, yang sifatnya singkat dan luwes (fleksibel), sehingga memungkinkan munculnya berbagai penyimpangan. Tuntutan untuk merubah atau menyempurnakan UUD 1945 tidak memperoleh tanggapan, bahkan pemerintahan Orde Baru bertekat untuk mempertahankan dan tidak merubah UUD 1945.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Seiring dengan tuntutan reformasi dan setelah lengsernya Presiden Soeharto sebagai penguasa Orde Baru, maka sejak tahun 1999 dilakukan perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Sampai saat ini, UUD 1945 sudah mengalami empat tahap perubahan, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Penyebutan UUD setelah perubahan menjadi lebih lengkap, yaitu : Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui empat tahap perubahan tersebut, UUD 1945 telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Perubahan itu menyangkut kelembagaan negara, pemilihan umum, pembatasan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden, memperkuat kedudukan DPR, pemerintahan daerah, dan ketentuan yang terinci tentang hak-hak asasi manusia.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Pertanyaan kita sekarang, apakah UUD 1945 yang telah diubah tersebut telah dijalankan sebagaimana mestinya? Tentu saja masih harus ditunggu perkembangannya, karena masa berlakunya belum lama dan masih masa transisi. Setidaknya, setelah perubahan UUD 1945, ada beberapa praktik ketatanegaraan yang melibatkan rakyat secara langsung. Misalnya dalam hal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota). Hal-hal tersebut tentu lebih mempertegas prinsip kedaulatan rakyat yang dianut negara kita. Perlu kalian ketahui bahwa setelah melalui serangkaian perubahan (amandemen), terdapat lembaga-lembaga negara baru yang dibentuk. Sebaliknya terdapat lembaga negara yang dihapus, yaitu Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 sesudah amandemen adalah :

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Setelah perubahan UUD 1945 yang keempat (terakhir) berjalan kurang lebih 6 tahun, pelaksanaan UUD 1945 belum banyak dipersoalkan. Lebih-lebih mengingat agenda reformasi itu sendiri antara lain adalah perubahan (amandemen) UUD 1945. Namun demikian, terdapat ketentuan UUD 1945 hasil perubahan (amandemen) yang belum dapat dipenuhi oleh pemerintah, yaitu anggaran pendidikan dalam APBN yang belum mencapai 20%. Hal itu ada yang menganggap bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah seperangkat aturan dasar suatu negara temempunyai fungsi yang sangat penting dalam suatu negara. Penyelenggaraan pemerintahan negara harus didasarkan pada konstitusi. Sebagai aturan dasar dalam negara, maka Undang-Undang Dasar mempunyai kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sejak tanggal 18 Agustus 1945 hingga sekarang, di negara Indonesia pernah menggunakan tiga macam UUD yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUD Sementara 1950.UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali dengan  Dekrit Presiden Presiden tgl. 5 Juli 1959. Penyimpangan terhadap UUD 1945 telah terjadi, baik pada periode 1945-1949, 1959-1965 (Orde Lama), maupun 1966-1998 (Orde Baru).

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Negara indonesia adalah suatu negara yang telah merdeka dan diakui oleh internasional, sebagaimana kita ketahui bahwa yang dinamakan dengan negara pastilah memiliki atau menganut suatu aturan hukum yang tertinggi dan aturan ini sering disebut dengan Konstitusi suatu negara baik berupa aturan hukum tertinggi yang bersifat flaksibel maupun rigid dan aturan tetinggi ini pastilah berbeda-bedapula antara suatu negara dengan negara lainnya. Begitu juga dengan indoensia memiliki konstitusi yang Dinamakan Undang-Undang Dasar tahun 1945 atau disingkat dengan UUD 1945 [1] . dan harus kita ketahui sejarah perjalan perkembangan UUD 1945 ini memiliki beberapa tahap dalam mencapai kesempurnaannya. Konstitusi indonesia yang pertama kali ini harus kita ketahui bahwa merupakan hasil karya pemikir yang berasal dari negara jepang yaitu  Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai yamg merupakan salah satu anggota Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan belanda dan konstitusi pertama ini diberi nama Hukum Dasar [2] . Sebelum proklamasi kemerdekaan indonesia, bangsa indonesia dibawah kekuasaan pemerintah belantara jepang telah mengenal Hukum Dasar tersebut namun harus juga kita ketahui bahwa Hukum Dasar tersebut belum sempat digunakan oleh atau sepenuhnya diterapkan oleh bangsa indonesia.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Sementara itu sejak proklamasi kemerdekaan indonesia hingga dengan saat sekarang inngsa indonesia telah mengenal lima konstitusi dan ini tidak termasuk Hukum Dasar hasil karya orang jepang tersebut, antara lain yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS, UUD dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan UUD 1945 yang saat ini telah diubah empat kali. Beitu banyak l;ika-liku perjalanan konstitusi di negara indonesia dalam menggapai kejayaan sebagaimana yang diharapkan oleh masyrakat indonesia. Silih berganti kepemimpinan bangsa ini seilih berganti pula konstitussi negara ini pada saat itu. Tuntutan zaman mempengaruhihal ini dari pemimpin yang diktator hingga terus berubah menjadi UUD yang demokrasi dan hal inilah yang menjadi tuntutan masyarakat di era reformasi.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

UUD 1945 yang pertama di negara indonesia ini adalah merupakan produk rancangan dari panitia persiapan kemerdekaan bangsa indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, dan UUD 1945 ini hanya sempat berlaku empat tahun selanjutnya pemerintahan indonesia secara fundamental harus segera merubah bentuk negara, sistem pemerintahan dan UUD ini karena pemerintah tersadar bahwa UUD ini terkandung banyak perpolitikan belanda yang ingin menguasai kembali negara indonesia setelah belantera jepang menyerah kepada sekutu [3] . Negara belanda memainkan politik untuk mencoba memcahkan wilayah indonesia dengan mendirikan lagi negara-negara diwilayah tanah air indonesia. Namun hal ini membuat perserikaatan bangsa-bangsa perihatin dan turun tangan lalu mendesak pemerintahan indonesia agar duduk runding dengan pemerintahan belanda dan perundingan inilah yang disebut dengan Konferensi Meja Bundar yang berlangsung dari tanggal 23 agustus Sampai dengan tanggal 2 november 1949 yang diikuti oleh wakil-wakil dari Indonesia sendiri, BFO, Nederland dan komisi PBB [4] . Dan dalam konferensi ini menghasillkan tiga buah kepsepakan pokok yaitu :

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Konstitusi RIS adalah sebuah konstitusi yang bersifat sementara, yang dalam waktu secepat-cepatnya. Konstituante bersama dengan pemerintah akan menetapkan konstitusi baru menggantikan konstitusi ini. Bentuk negara menurut konstitusi ini adalah negara serikat dan bentuk pamerintahannya ialah republik (Pasal 1 ayat 1 KRIS). Kedaulatan negara dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 1 ayat 2 KRIS). Dengan disahkannya konstitusi RIS maka bergantilah pula bentuk negara kita yaitu menjadi Negara Republik Indonesia Serikat yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 [6] . Dan pada saat itu ternyata salah satu daerah di indonesia yang menjadi negara bagian masih menggunakan konstitusi UUD 1945 yaitu Yogyakarta yang tetap sebagai Negara Republik Indonesia [7] . Dan dengan berlakunya konstitusi RIS di negara ini bentuk negara telah berubah dari negara kesatuan berubah menjadi negara federal, sistem negarapun juga ikut berubah yaitu dari sistem presidensial berdasarkan UUD berubah menjadi Parlementer yaiutu seperti yang diatur dalam Konstitusi RIS.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer. bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang didalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya [8] . Pada tanggal 23 Agustus – 2 September 1949 di Den Haag, Belanda, diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB). Tujuan diadakannya KMB adalah untuk menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda secepat-cepatnya, dengan cara yang adil dan pengakuan kemerdekaan yang nyata, penuh dan tanpa syarat kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) [9] . Salah satu keputusan pokok KMB ialah Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya, tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS, selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Dan pada tanggal 27 Desember 1949 Ratu Juliana menandatangani piagam pengakuan kedaulatan RIS di Amsterdam, dan mulai saat itulah diberlakukan Konstitusi RIS.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Perubahan bentuk Negara secara otomatis juga membuat perubahan dalam konstitusinya. Mulai Pada tanggal 17 Agustus 1950 Konstitusi Indonesia berubah menjadi Undang-Undang  Sementara Republik Indonesia yang selanjutnya kembali dibentuk konstitusi baru yaitu UUD Sementara tahun 1950.  Pada periode UUDS 50 ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Akhirnya Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta merintangi pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur; sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Umur negara federal Republik Indonesia dibawah konstitusi RIS ternyata juga tidak dapat bertahan lama dibawah kekuasaan pemerintahan pada saat itu. Indonesia kembali memilih bentuk negara kesatuan utuk menajalankan roda pemerintahan di tanah air dengan membentuk konstitusi baru yaitu yang diberi nama UUDS Republik Indonesia tahun 1950 [10] . Peroses perubahan Konstitusi RIS ke Konstitusi UUDS ini dilakukan dalam bentuk formal yaitu perubahan yang dilakukan berdasarkan dengan Undang-undang federal nomor 7 tahun 1950 [11] , yang didalamya terdapat penetapan mengenai perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Perubahan ini mencakup perubahan mengenai perubahan mukaddimah dan bentuk negara, yaitu dari negara federal menjadi bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia [12] .

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Undang-undang Dasar Sementarapun rupanya hanya dapat bertahan kurang lebih delapan tahun saja (1950-1959). Sesuai dengan sifatnya yang sementara, maka dibagian pasal-pasalnya terdapat ketentuan hukum yang mengatur lembaga pembentuk UUD tetap yang sebutannya “konstituante” seperti yang tercantum dalam Bab V pasal 134 sampai dengan pasal 139.  Konstituante inilah bersama-sama dengan pemerintahan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan U ndang-Undang Dasar Sementara tahun 1950.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Semenjak setelah terbentuknya konstituante ini bangsa indonesia mencoa untuk melahirkan Undang-undang Dasar yang baru untuk menjalankan roda pemerrintahan bangsa ini [14] . Namun sayang sekali cita-cita negara membentuk konstituante ini agar bisa menglahirkan UUD baru akan tetapi gagal. Padahal sistem pembentukan konstituante ini sudah dilakukan dengan sangat demokratis namun masih juga tidak juga bisa bekerja sehingga bisa menghasilkan produk dasar pijakan hukum bangsa ini. Hal ini di sebabkan karena dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal para pemikir yang tergabung dalam badan konstituante [15] .

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Faktor internal yaitu adanya adanya pengumulan yang menimbulkan perdebatan mengenai gagasan tentang dasar negara yang sebenarnya yang dulu sempat dibahas dalam sidang sidang Badan Persiapan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) [16] yang ternyata muncul kembali menjadi perdebatan diantara empat partai besar saat itu yang menimbulkan dua pandangan. Yang satu pihak menginginkan dasar negara yang berkaitan dengan Agama yaitu megara yang berlandasan syariat islam seperti yang telah dicantumkan dalam piagam jakarta 22 juni 1945 [17] , dan satu pihak lagi menghendaki pancasila sebagai dasar negara yang tanpa ada berkaitan dengan agama syariat islam.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Faktor internal, faktor ini adalag  faktor yang berasal dari pihak pemerintah yang ternyata ingin mengembalikan negara iini ke Undang-Undang Dasar 1945 dan keinginan ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak termasuk dukungan penuh dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Suasana dan pergemulan gagsan yang mengiringi pembentukan UUD baru yang ternyata tidak mendapat penghujung. Akabibat kondisi demikian yang kemudian melahirkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kebrlakuan kembali UUD 1945 yang pertama kali.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Keberlakuan kembali UUD 1945 merupaka pijakan awal kejelasan sttus negara ini, yang selanjutnya pemimpin bngsa ini pun berganti dari pinpinan Soekarno digantikan oleh Soharto, namun seiring berjalannya waktu kepemimpinan Soharto UUD 1945 dijadikan landasan untuk membuat dia sebagai pemimpin bersikan arrogan, dan UUD 1945 ini dijadikan pijakan kuat tindakan-tindakan  otoriter. Dan masa kepemimpinan soharto inilah yang membuat UUD 1945 sempat menjadi keramat. pada tahun 1998 yaitu menjadi akhir dari teka-teki kepemimpinan Soharto karena rakyat indonesia sudah tidak tahan dengan kondisi dan sikap kepemimpinan Soharto. Masyrakat menuntut reformasi terjadi di negara tanah air indonesia ini. Masyarakat menuntut perubahan sistem kekuasaan ke arah yang lebih demokratis. Masyarakat melakukan pemberontakan dan mulai melawan pemerintah untuk menuntut hal tersebut dan ternyata tepat pada tanggal 22 mei 1989 Soherto menyatakan dirinya mundur dari jabatan presiden. Keberhasilan masyrakat indonesia meruntuhkan zaman Orde Baru menjadi Zaman Reformasi di negara ini ternyata mampu merubah pola pandangan kekeramatan UUD 1945 yaitu akhirnya Pada sidang MPR tahun 1999 UUD 1945 berhasil diamandemenkan untuk yang pertama kalinya.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu “luwes” (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi [18] .

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat [19] , HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Konstitusi Republik Indonesia Serikat, atau lebih dikenal dengan atau Konstitusi RIS adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949 (yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS) hingga diubahnya kembali bentuk negara federal RIS menjadi negara kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950. Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat mengharuskan adanya penggantian UUD, sehingga disusunlah naskah UUD RIS & dibuat oleh delegasi RI serta delegasi BFO pada KMB. UUD yg diberi nama Konstitusi RIS tersebut mulai berlaku tgl 27 Desember 1949, yg terdiri atas Mukadimah berisi 4 alinea, Batang Tubuh yg berisi 6 bab & 197 pasal, serta sebuah lampiran.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Setelah berakhirnya masa orde lama dan orde baru, bangsa Indonesia memasuki masa reformasi. Masa reformasi ditandai dengan adanya keterbukaan dan transparasi di segala bidang. Untuk menyelaraskan perkembangan zaman yang semakin kompleks maka kostitusi-pun harus diadakan perubahan. Akhirnya, UUD 1945 mengalami amandemen/perubahan pada beberapa pasalnya. Hingga tanggal 10 Agustus 2002, UUD 1945 telah empat kali diamandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Perubahan UUD 1945 dilakukan pada :

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Konstitusi rigid Menurut Garner yaitu Konstitusi yang bersifat lunak yang menempatkan sifat dasar hukum dan hukum biasa di dalam satu tingkat, pengertiannya keduanya konstitusi dijadikan dalam satu arah, bahkan keduanya merupakan hasil dari sumber yang sama. Konstitusi rigid memiliki wewenang tertinggi yang legal daripada hukum biasa. Kemungkinan konstitusi ini tidak bisa diperbaiki atau dirubah dalam jalur yang sama layaknya hukum – hukum yang lain. Seperti yang dikatakan Garner yaitu menjelaskan: konstitusi rigid adalah mereka yang secara sah berdiri diatasnya dan juga diatas hukum – hukum biasa, dan dimana bisa diperbaiki melalui proses yang berbeda.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Dicey mendefenisikan konstitusi rigid merupakan satu hukum dimana pasti diatas, yang biasanya dikenal sebagai konstitusional ( sifat dasar ) atau hukum fundamental yang tidak bisa diubah seenaknya seperti hukum – hukum biasa. Nota yang bermamfaat dari konstitusi diatas adalah perbedaan diantara keduanya tidak terlalu menyolok atau jelas, begitu juga dengan halnya perbedaan diantara konstitusi yang tertulis dan tak tertulis. Ada yang mengatakan bahwa konstitusi tak tertulis adalah flexible sedangkan rigid merupakan konstitusi yang tertulis. Statement ini sebagian besar ada benarnya. Konstitusi tak tertulis adalah; tidak diragukan, flexible, akan tetapi semua konstitusi tertulis tidak semuanya bersifat rigid. Jadi sungguh jelas bahwa konstitusi tertulis tidak bisa menjadi rigid.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Garner menjelaskan bahwa konstitusi flexible tidak memilki wewenang yang sah daripada hukum biasa, dimana memungkinkan perbaikan didalam jalur yang sama layaknya hukum yang lainnya, apakah yang terwujud didalam satu dokument atau sebagian besar dari konvensi, bisa disusun menurut golongan flexible, dapat dipindah- pindahkan atau konstitusi elastic. Konstitusi flexible bisa diubah atau dikoreksi melalui prosedur legislatip Negara. Sebagai contoh: inggris adalah Negara yang menganut atau memiliki konstitusi flexible ini.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Mamfaat yang baik dalam konstitusi rigid adalah stabil. Para politikus tidak bisa memanipulasikan konstitusi sesuai dengan kehendak personal atau kepentingan partai. Sesuai dengan prosedur amendment yang sulit, maka amendment ini bisa diubah pada masa yang memungkinkan. Putusan partai tidak bisa mengantikannya layaknya hukum biasa. Amendment konstitusi rigid biasanya mewajibkan operasi gabungan dari berbagai partai politik. Maka oleh karena itu, persetujuan atau konsensus yang secara umum dituntut didalamnya, dan mewakili bentuk asli pendirian opini rakyat. Alasan inilah yang memberi hak kehormatan pada rakyat.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Negara yang menganut konstitusi rigid, mendapat jaminan keadilan warganegara. Jika pokok keadilan telah terwujud didalam konstitusi, maka tidak ada yang bisa dikurangi atau dicabut menurut selera atau tingkah para kelompok. Konstitusi rigid bertindak sebagai wali keadilan baik individual maupun minoritas. Justice Jackson Amerika serikat mengatakan, tujuan programa keadilan yakni untuk menarik beberapa subjek dari pergantian kontraversi politik, untuk menempatkan mereka melebihi jangkauan minoritas, official dan mendirikan prinsip yang legal untuk diterapkan oleh pengadilan.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Cacat lainnya dari konstitusi ini terletak dibawah pengadilan, dimana memiliki kekuatan besar untuk menetapkan perihal berlakunya hukum konstitusi. Konstitusi ini mencerminkan kerangka ruh masa lampau. Pengadilan juga terkesan kolot atau konservatif. Disini melahirkan percobaan dalam menafsirkan konstitusi yang dilahirkan dari ruh semula. Pengadilan tidak mengambil pertimbangan terhadap ruh baru, aspirasi dan ide – ide yang baru atau lebih segar yang lahir dari rakyat. Sedikit banyaknya ini memberikan kekuatan tertinggi untuk pengadilan yang ditempati oleh legislature, dimana secara realita menunjukkan sentiment dan ide- ide rakyat.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Penyesuaian merupakan pokok utama kebaikan konstitusi flexible. Dimana ia dapat diamandemenkan dengan beberapa jalan yang sama bahkan mudah, dan juga fasilitas hukum biasa. Disini memungkinkan pengaturan terhadap konstitusi baru dan merubah kondisi masyarakat. Konstitusi flexible bisa diputar – putar bila menghadapi hal darurat. Seperti yang dikatakan Bryce; konstitusi ini bisa dipotong –potong bila menghadapi emergency, dimana tampa merusak kerangka dasar, dan bila situasi emergency berlalu atau terkendalikan maka konstitusi ini kembali lagi pada semula. Demikianlah konstitusi ini bila memperoleh guncangan dimana tidak melahirkan luka- luka.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Konstitusi flexible tepatnya bisa mencerminkan pemikiran dan aspirasi rakyat daripada konstitusi yang rigid. Perubahan kehidupan bangsa didalam Negara berjalan abadi. Dimana aspirasi dan ide –ide rakyat berubah cepat atau berkembang terus menerus. Dimana konstitusi ini flexible maka memudahkan untuk menampung aspirasi baru, tampa melalui proses yang rumet dalam mengamandemenkannya. Konstitusi ini juga menunjukan sejarah perkembangan bangsa.  Judge Cooley mengatakan; dari semua konstitusi yang exist untuk pemerintahan rakyat, dimana yang paling excellent yakni dengan nyata dan jelas, laksana hasil alamiah dari kedewasaan, mungkin juga fakta – fakta masa yang mengungkapkan berlakunya perasaan mengenai pemerintahan.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Negara yang menganut konstitusi flexible tidak memiliki guarantee atau jaminan terhadap keadilan warganegara. Begitu juga dengan inti prinsip keadilan yang diwujudkan dalam konstitusi, dimana bisa dengan mudah untuk di ubah atau dicabut oleh legislature.  Sedangkan partai – partai bisa bermain atau membawa malapetaka dari sisi kebebasan rakyat. Sering sekali kita memcontohkan Inggris dimana warganegara enjoy dengan hak keadilan yang luas, dikarenakan fakta bahwa konstitusi Negaranya flexible dan parlement yang berkuasa. Akan tetapi setiap Negara tidak memiliki kestabilan tradisi politik seperti layaknya inggris.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Secara universal diakui bahwa kebebasan pengadilan merupakan kondisi yang perlu untuk menuju demokrasi. Dan pengadilan berfungsi secara bebas dalam komposisinya, kekuatan dan prosedur dalam menetapkan keputusan, dan bukan subjek tingkah para legislature. Negara yang memiliki konstitusi flexible memungkinkan pengadilan untuk dijadikan mainan para politikus. Apa bila legislature memiliki kekuatan untuk mengubah komposisi dan kekuatan pengadilan yang sesuai keinginannya, maka kebebasan warganegara tidak akan pernah terwujud.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Konstitusi flexible sama sekali tidak sesuai untuk Negara federal. Sistem kekuatan pemerintahan federal bercabang antara pemerintahan federal dan kesatuan gabungan. Sistem ini akan stabil dan berfungsi secara sukses, jika kekuatan divisi ini memelihara akan kepuasan semua partai yang gelisah. Ini sangat memungkinkan bila konstitusi tersebut rigid dan tidak bisa dimanipulasikan oleh para politikus untuk melampiaskan nafsu mereka. Jadi Negara federal dengan menganut konstitusi flexible didalam realitanya tidak dapat dibayang.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Bila soal persengketaan langsung berakhir, semua pihak yang bersengketa akan menerima resolusi terhadap tindakan-tindakan pemerintah yang dipersengketakan pada masa lalu itu sebagai bagian dari praktik kelembagaan pada masa sekarangini (yurisprudensi). Kekuasaan pemerintah Inggris tergantung pada raja (bukan secara pribadi), makudnya raja berperan sebagai symbol kolektif bagi lembaga-lembaga pemerintah dalam system Inggris. Negara Inggris merupakan salah satu Negara yang menerapkan konstitusinya berdasarkan konsep-konsep liberalisme.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Selain dari alasan diatas hal ini juga dikarenakan Sistem Yudikatif Perancis terdiri dari dua cabang, dimana pada masing-masing cabang terdapat semacam hierarki mahkamah agung. Cabang yang pertama (pengadilan Administratif) mengurusi masalah yang berkaitan dengan peraturan pemerintah atau sengketa antar lembaga-lembaga publik. Cabang yang kedua (pengadilan umum) mengurusi kasus-kasus sipil dan kriminalitas warga Perancis. Dalam pengadilan umum atau pengadilan yudisial terdapat dua jenis pengadilan. Yaitu pengadilan sipil dan pengadilan kasus kriminalitas. Pengadilan sipil bertugas untuk menangani kasus antar perseorangan atau perseorangan dengan korporasi. Sedangkan pengadilan kriminal menangani kasus pelanggaran ringan dan atau kasus pembunuhan.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Pada 26 September tahun 1907, Kepulauan Selandia Baru meraih kemerdekaannya. Sejak tahun 1769, Selandia Baru dijajah oleh Inggris. Pada abad 19, seiring dengan derasnya arus imigrasi orang-orang Inggris ke kawasan itu, situasi penjajahan makin terasa menekan warga setempat. Atas dasar itu, orang-orang Maori yang merupakan pendudukan asli di sana, Menjelang tahu 1840 inggris telah memutuskan untuk mendudukin selandia baru dan pada tahun itu pula kepala suku maori, menandatangani perjanjian dengan pemerintah Inggris.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Akan tetapi, setelah itu pemerintah Inggris melakukan sejumlah pelanggran atas perjanjian itu. Akibatnya, terjadilah dua kali pertempuran berdarah di antara kedua pihak, yaitu pada tahun 1845 hingga 1848 dan tahun 1860 hingga 1870. Dalam kedua perang itu, suku Maori ditumpas. Pada tahun 1907, Selandia dijadikan sebuah kawasan independen dengan bentuk pemerintahan gubernur jenderal. Negara Selandia Baru terdiri dari dua pulau utama dan sejumlah kepulauan kecil. Negera ini terletak di Samudera Pasifik selatan.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Peran gubernur jenderal adalah sebagai pengganti kekuasaan kepala negara, yaitu untuk mengangkat dan memberhentikan seorang menteri serta mengkepalai dewan eksekutif yang terdiri atas para menteri. Fungsi konstitusional yang dimiliki oleh seorang gubernur jenderal adalah untuk menyatukan seluruh partai-partai besar yang ada untuk membentuk sebuah pemerintahan. Berdasarkan perjanjian konstitusional, gubernur jenderal bertindak atas saran dari para menteri yang mempunyai dukungan besar di parlemen.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Alasan Konstitusi Amerika merupakan sebuah konstitusi pengganti dari “ Articles of Confederation and Perpetual Union” atau “Pasal-pasal tentang Konfederasi dan Perserikatan”. Articles of Confederation secara keseluruhan diratifikasi oleh 13 negara bagian pada awal tahun 1781 dimana membatasi sistem kekuasaan pemerintah pusat dengan urusan-urusan negara bagian dalam bidang penting seperti pertahanan, anggaran belanja, dan perdagangan. Dengan menjalankan konstitusi tersebut selama enam tahun, pemerintahan Amerika tampaknya gagal karena s elf-sufficient economy system  dianggap tidak dapat membantu  dalam membayar hutang – hutang. Presiden pun tidak ada. K ondisi tersebut menimbulkan kekacauan-kekacauan, seperti Pemberontakan Shays. Sehingga menurut George Washington, Articles of Confederation patut direvisi kembali. Keinginan untuk kembali mewujudkan impian memperkuat negara-negara dengan sebuah pemerintahan pusat, membuat Kongres Kontinental pada Februari 1787 menginginkan adanya pertemuan delegasi-delegasi negara bagian untuk merevisi konstitusi yang kurang memadai itu.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Pertemuan Konvensi Konstitusi di Philadelphia itu memulai sidangnya pada tanggal 25 Mei 1787. Sebenarnya, tujuan awal hanya untuk merevisi, tetapi karena Articles of Confederation dianggap sudah tidak dipercaya lagi, maka ke-55 delegasi menyetujui untuk membuat sebuah konstitusi baru dengan pemusatan pemerintahan nasional. Diputuskan tiga cabang pemerintahan yang baru dan lebih kuat, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing mempunyai kekuasaannya sendiri dan terpisah. Legislatif berperan sebagai respon dari rakyat, yang terdiri dari dua kamar ’bikameral’ yaitu House of Representatif dan Senat. Eksekutif berperan menegakkan hukum dan berkuasa untuk menghadapi ancaman dari luar, yaitu Presiden dan kabinetnya. Yudikatif berperan mengawasi pelaksanaan hukum yang bebas dari segala tekanan, yaitu Mahkamah Agung.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Konstitusi ini ditulis oleh tokoh-tokoh besar seperti G. Washington,  James Madison ,  Alexander Hamilton , dan Gouverneur Morris . Pada tanggal 17 September 1787, konstitusi ini selesai dibuat setelah melalui perdebatan-perdebatan yang panjang. Terdiri dari tujuh pasal, dimana Pasal I membahas tentang batas-batas kekuasaan legislatif Amerika. Pasal II membahas tentang batas-batas kekuasaan Presiden Amerika. Pasal III membahas batas-batas kekuasaan Yudikatif. Pasal IV membahas Negara Bagian. Pasal V membahas Amandemen Konstitusi. Pasal VI membahas tentang kekuasaan Kongres lainnya. Pasal VII membahas tentang Konvensi. Langkah selanjutnya, negara-negara bagian meratifikasi konstitusi baru tersebut. Dimulai oleh Delaware pada Desember 1787 dengan keputusan bulat, diikuti oleh delapan negara bagian lain, hingga yang kesembilan, yaitu New Hampshire, telah meratifikasi konstitusi tersebut pada 21 Juni 1788. Konstitusi tersebut telah resmi menjadi dasar hukum tertinggi, sesuai dengan pasal ke tujuh yaitu tiga perempat dari negara-negara yang ada, menyetujuinya. Konstitusi ini berlaku untuk negara-negara yang meratifikasinya saja. Kongres Pertama untuk memulai pemerintahan baru diadakan pada 4 Maret 1789  dan George Washington dilantik sebagai Presiden dua bulan kemudian. Namun, butuh waktu dua tahun untuk semua negara bagian menerimanya. Hal ini disebabkan karena lebih besarnya nasionalisme di negara bagian daripada untuk Amerika. Ketakutan lainnya. dan kekhawatiran akan pemerintahan terpusat yang sewenang-wenang juga merupakan penghambat.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Swiss adalah sebuah negara yang berbentuk Republik Federal dan menganut sistem pemerintahan parlementer. Hingga saat ini negara Swiss terkenal memiliki sistem pemerintahan yang sangat bagus karena dengan sistem pemerintahan yang berjalan sekarang dianggap mampu menyerap serta mencerminkan keanekaragaman masyarakatnya. Wilayah Swiss yang terdiri dari 26 kanton, seperti halnya negara bagian di Amerika Serikat. Walaupun selama ini terkenal sebagai negara yang netral, tidak membela blok barat maupun blok timur, Swiss tetap menjalankan fungsinya sebagai negara yang memiliki hubungan bilateral serta hubungan multilateral dengan negara – negara tetangganya, termasuk Indonesia.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Karena berbentuk Republik Federal, sistem pemilihan umum yang berlaku di Swiss adalah sistem pemilihan umum yang bersifat langsung. Dimana penduduk memilih anggota parlemen secara langsung dengan diwakili majelis federal yang dianggap telah menyerap semua aspirasi penduduk. Ini berlainan dengan konsep dasar sebuah sistem pemerintahan yang berbentuk parlemen dimana dalam pemerintahan parlemen tidak dikenal hubungan langsung antara rakyat dan pemerintah. Di negara Swiss, parlemen memegang kekuasaan tertinggi dimana sebagai pusat kekuasaan pemerintahan, parlemen selalu mengusahakan agar tercapai dinamika hubungan politik yang seimbang antara badan legislatif dan badan eksekutif. Hubungan yang baik antara badan legislatif dan badan eksekutif bisa emnciptakan sebuah supremasi parlementer.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Dalam sistem pemerintahan Swiss, kabinet dibentuk sebagai suatu kesatuan dengan tanggung jawab kolektif di bawah perdana menteri. Kabinet juga memiliki hak konstitusional untuk membubarkan parlemen sebelum masa kerjanya selesai. Selain itu, setiap anggota kabinet merupakan anggota parlemen yang terpilih.  Di Swiss juga terdapat pemisahan yang tegas antara batas kepala negara dan kepala pemerintahan. Disini, badan eksekutif dan badan legislatif saling bergantung. Kabinet yang merupakan bagian dari badan eksekutif diharapkan mampu mencerminkan kekuatan -kekuatan politik dalam badan legislatif yang emndukungnya. Keberlangsungan kabinet juga bergantung pada dukungan badan legislatif sebagai asas tanggung jawab menteri kabinet.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Konstitusi Federal Swiss diadopsi pada tahun 1848 adalah dasar hukum negara federal modern, keempat tertua di dunia (setelah San Marino (1600), Amerika Serikat (1791) dan Norwegia (1815)). Sebuah konstitusi baru diadopsi tahun 1999, tapi tidak memperkenalkan perubahan penting pada struktur federal. Ini menguraikan hak-hak dasar dan politik individu dan partisipasi warga dalam urusan publik, membagi kekuasaan antara Konfederasi dan kanton dan mendefinisikan yurisdiksi federal dan otoritas. Ada tiga badan pemerintahan utama di tingkat federal: parlemen bikameral (legislatif), Dewan Federal (eksekutif) dan Pengadilan Federal (peradilan).

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Parlemen Swiss terdiri dari dua rumah: Dewan Negara yang memiliki 46 perwakilan (dua dari setiap distrik dan satu dari setiap canton-setengah) yang dipilih di bawah sistem ditentukan oleh setiap distrik, dan Dewan Nasional, yang terdiri dari 200 anggota yang terpilih di bawah sistem perwakilan proporsional, tergantung pada populasi masing-masing kanton. Anggota kedua rumah melayani selama 4 tahun. Ketika kedua rumah tersebut dalam sesi bersama, mereka dikenal secara kolektif sebagai Majelis Federal. Melalui referendum, warga bisa menantang hukum yang disahkan oleh parlemen dan melalui inisiatif, memperkenalkan amandemen terhadap konstitusi federal, sehingga membuat Swiss demokrasi langsung.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Dewan Federal merupakan pemerintah federal, mengarahkan pemerintahan federal dan menjabat sebagai Kepala Negara kolektif. Ini adalah badan kolegial dari tujuh anggota, dipilih untuk mandat empat tahun oleh Majelis Federal yang juga melakukan pengawasan terhadap Dewan. Presiden Konfederasi dipilih oleh Majelis dari antara tujuh anggota, yang secara tradisional di rotasi dan untuk jangka waktu satu tahun, Presiden kursi pemerintah dan menjalankan fungsi representatif. Namun, presiden adalah primus inter pares tanpa kekuatan tambahan, dan tetap menjadi kepala departemen dalam administrasi.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Warga Swiss akan dikenakan tiga yurisdiksi hukum: komune, kanton dan tingkat federal. 1848 konstitusi federal mendefinisikan sebuah sistem demokrasi langsung (demokrasi langsung kadang-kadang disebut setengah-langsung atau perwakilan karena dibantu oleh lembaga yang lebih umum dari sebuah demokrasi parlementer). Instrumen demokrasi langsung Swiss di tingkat federal, yang dikenal sebagai hak sipil (Volksrechte, droits civiques), termasuk hak untuk mengajukan inisiatif konstitusional dan referendum, yang keduanya dapat membatalkan keputusan parlemen dengan menelepon sebuah referendum federal sekelompok warga negara mungkin tantangan hukum yang telah disahkan oleh DPR, jika mereka dapat mengumpulkan 50.000 tanda tangan melawan hukum dalam waktu 100 hari. Jika demikian, suara nasional dijadwalkan di mana para pemilih memutuskan dengan mayoritas sederhana apakah menerima atau menolak hukum. Delapan kanton bersama-sama juga dapat menelepon referendum pada hukum federal.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Demikian pula, inisiatif konstitusional federal memungkinkan warga untuk meletakkan amandemen konstitusi ke suara nasional, jika mereka bisa mendapatkan 100.000 pemilih untuk menandatangani perubahan yang diusulkan dalam waktu 18 bulan. Parlemen dapat melengkapi perubahan yang diusulkan dengan proposal-counter, dengan pemilih harus menunjukkan preferensi pada surat suara dalam hal kedua proposal diterima. amandemen Konstitusi, apakah diperkenalkan oleh inisiatif atau dalam Parlemen, harus diterima oleh mayoritas ganda dari kedua suara populer nasional dan mayoritas suara populer kewilayahan.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Menurut bentuknya Konstitusi pertama Indonesia (UUD 1945) adalah konstitusi tertulis, karena UUD 1945 merupakan hukum dasar Negara Indonesia pada waktu itu yang dituangkan dalam suatu dokumen yang formal. Di pertegas dalam Risalah Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, diterbitkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah , Sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini. Bukti bahwa UUD 1945 adalah konstitusi tertulis yaitu bahwa pada naskah Piagam Jakarta menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Konstusi ini di tuangkan dalam satu dokumen saja tanpa ada dokumen lainnya yang juga merupakan konstitusi seperti yang ada di Negara Denmark( 2 dokumen) dan Swedia (4 dokumen).

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Menurut kedudukannya UUD 1945 merupan konstitusi derajat tinggi karena UUD 1945 di jadikan dasar pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yang lain. Karena menjadi dasar bagi peratutan yang lain maka syarat untuk mengubahnyapun lebih berat jika di bandingkan dengan yang lain. Mengakibatkan adanya hierarki peraturan perundangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan pertama kali diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang kemudian diperbaharui dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, dan terakhir diatur dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,  dimana dalam Pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Menurut sifatnya UUD ’45 merupakan konstitusi rigid karena dalam perbahannya memperhatikan syarat-syarat tertentu seperti tertera dalam pasal 37 ayat 1-5 UUD ’45, bahwa pengajuan perubahan minimal dilakuakan oleh 1/3 dari anggota MPR, dan dalam sidangnya dihadiri oleh 2/3 dari anggota MPR, dan putusan disetujui oleh lima puluh persen ditambah satu dari seluruh jumlah anggota MPR, dan syarat lain adalah dalam ayat 5 bahwa “Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Konstitusi hanya diartikan sebagai hukum atau peraturan -peraturan yang tertulis saja. Di indonesia lazimnya hanya disebut sebagai UUD saja. Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa : “undang-undang suatau negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Unda-undang adalh hak yang tertulis sedang disampingnya UUD hanya berlaku jika hanya dasar yang tidak tertulis yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tudak tertulis”. (Sunarso,dkk.2008:129).

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 undang-undang dasar 1945 majelis permusyawaratan rakyat terdiri atas anggota-anggota dewan perwakilan rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan –golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Jadi untuk terbentuknya majelis permusyawaratan rakyat harus diselenggarakan terlebih dahulu pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat. Sedangkan untuk dapat melaksanakan pemilihan umum harus ada undang-undang tentang pemilihan terlebih dahulu. Undang-undang belum ada karena badan pembentuknya, yaitu presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat,dewan [erwakilan rakyat belum terbentuk.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Bahwa majerlis permusyawaratan rakyat anggota-anggotanya terdiri atas dewan perwakilan rakyat ditambah utusan dari daerahdan golongan maksudnya ialah supaya seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam majelis permusyawaratan rakyat, sehingga majelis itu akan betul-betul dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat indonesi.yang dimaksud dengan golongan ialah badan koperasi,serikat sekerja dan lain badan kolektif. Aturan demikian memang sesuai dengan aturan jaman. Berhubung dengan anjuran mengadakan sistem kooperasi dalam ekonomi, maka ayat inin mengingat akan adanya golongan dalam badan ekonomi.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Menurut sejarah ketatanegaraan, sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, mulailah berlaku Undang-undang Dasar Negara Republik yang pertama, yang merupakan Keputusan Panitia Per siapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut. PPKI pada waktu itu juga disebut “Dokuritsu Zyunbi Iinkai”, yang beranggotakan semula 21 orang, kemudian setelah Proklamasi Kemerdekaan ditambah dengan 6 anggota. Keputusan Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang antara lain menetapkan berlakunya Undang-undang Dasar bagi Negara Kestuan Republik Indonesia (NKRI), sebenarnya naskah rancangannya telah dibuat oleh lembaga lain yang bernama Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan (BPUPK) yang pada waktu itu juga bernama “Dokuritsu Zyunbi Tjoosakai”. Jumlah anggota Badan tersebut semula 63 orang, satu di antaranya seorang Bangsa Jepang. Kemudian ditambah dengan 6 orang anggota lagi yang kesemuanya Bangsa Indonesia.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Apabila ditelaah secara mendalam, tidak mungkin PPKI dapat menyelesaikan dalam arti, merancangkan, merundingkan, dan menetapkan Undang-undang Dasar bagi Negara Republik In donesia, apabila Rancangannya belum dibuat lebih dahulu oleh lembaga lain yaitu BPUPK. Meskipun Rancangannya sudah dibuat lebih dahulu, namun dilihat dari segi waktu   untuk menetapkan suatu undang-undang dasar negara, kesempatan itu adalah sangat singkat. Sehingga tidak mustahil apabila dari diri PPKI sendiri melakukan introspeksi atau memawas diri, bahwa Undang-undang Dasar yang dibuat serta dihasilkan itu, merupakan Undang-undang Dasar yang bersifat sementara    hal ini terungkapkan dari penegasan Ketua PPKI sendiri pada tanggal 18 Agustus 1945,Kecuali kesempatan waktu yang ada pada PPKI tersebut dirasa terlalu singkat, tetapi juga ada perasaan pada PPKI sendiri bahwa dirinya adalah tidak cukup representatif sebagai wakil Rakyat In donesia untuk membuat suatu Undang-undang Dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat sempur na. Adanya perasaan bahwa dirinya tidak representatif untuk mewakili Rakyat Indonesia dari para anggota PPKI tersebut, adalah hal yang wajar, karena dapatnya menjadi anggota lembaga tersebut bukan dari hasil suatu pemilihan umum, melainkan hanya berdasarkan pengangkatan atau penunjukan.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Selain itu, berdasarkan pasal 3 UUD 1945 itu sendiri, lembaga yang berhak membuat atau menetapkan Undang-undang Dasar yang definitif bagi NKRI adalah MPR. Menurut perhitungan pada waktu itu, dengan mendasarkan diri pada Aturan Tambahan ayat UUD 1945, terbentuknya MPR meskipun masih bersifat sernentara tidak akan memakan waktu lama seperti kenyataan yang dialami. Hal ini disebabkan karena semua potensi nasional dicurahkan un tuk menghadapi Tentara Sekutu (c.q. Tentara Inggris), dan kemu dian melakukan Perang Kemerdekaan atau Revolusi Fisik melawan Tentara Belanda dengan gerakan militernya yang dinamakan Perang Kolonial pertama dan Perang Kolonial ke dua, sehingga Pemerintah dan Bangsa Indonesia pada sa’at itu tidak mempunyai kesempatan lagi untuk memikirkan dan bertindak terhadap hal-hal yang dianggapnya kurang langsung berkaitan dengan strategi mempertahankan kemerdekaan Bangsa dan Negara.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Pada waktu itu, Tentara Inggris tersebut bertindak atas nama Tentara Sekutu sebagai negara yang menang perang dalam Perang Dunia kedua. Tugas sebenarnya Tentara Inggris tersebut adalah un tuk melucuti dan mengangkut kembali Balatentara Jepang yang ada di Indonesia ke negerinya. Namun ternyata dalam proses pen daratannya di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, Tentara Inggris tersebut mengijinkan Tentara Belanda membonceng ikut mendarat di Bumi Indonesia, dengan tujuan untuk dapat menjajah kembali bekas tanah jajahannya.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Pada saat Pemerintah dan Tentara Belanda menyerah kalah kepada Balatentara Jepang pada tanggal 9 Maret 1945 yang dilakukan oleh Jenderal Ter Pooten kepada Jenderal Balatentara Jepang Imamura, diKalijati Bandung, Balatentara Pendudukan Jepang, mengisyukan bahwa kedatangan nya di Kawasan Asia adalah untuk membebaskan rakyat setempat dari telapak kaki penjajahan, termasuk pula Rakyat Indonesia (Hindia Belanda). Karena itu pada mula pertamanya, Rakyat In donesia oleh Balatentara Pendudukan Jepang dibiarkan mengibarkan bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu In donesia Raya. Hal tersebut bertujuan hanya untuk mendapatkan rasa simpati dan bantuan tenaga dari Rakyat Indonesia, dalam usahanya melakukan ekspansi kewilayahan untuk selanjutnya. Tetapi setelah Balatentara Jepang mendapatkan kemenangan di semua front (garis depan pertempuran) sehingga hampir sebagian besar Kawasan Asia dapat direbutnya dari tangan Tentara Sekutu, sehingga kedudukannya menjadi lebih kuat, maka rakyat Indonesia yang semula diperbolehkan mengibarkan bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya kemudian dilarang atau tidak boleh lagi mengibarkan bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Hal tersebut tidak mengherankan, karena Balatentara Pen dudukan Jepang mengambil hati Rakyat Indonesia agar mau mem bantu Tentara Jepang dalam melakukan pertahanan terakhir terhadap Tentara Sekutu yang makin lama makin mendesak posisi pertahanan Jepang. Pada medio tahun 1944 Rakyat Indonesia diperbolehkan lagi mengibarkan bendera Merah Putih dan me­nyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian dalam sidang Parlemen Jepang ke 85 tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Rakyat Indonesia di kelak kemudian hari, apabila Perang Asia Timur Raya dapat diselesaikan dengan memuaskan.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Pada tanggal 9 Agustus 1945, Ir. Soekarno, Drs. Moch. Hatta dan Dr. Radjiman pergi ke Saigon atas panggilan Panglima Ter tinggi Tentara Jepang untuk Asia Tenggara Jendral Terauchi,.un tuk keperluan pembentukan PPKI, dan pada tanggal 14 Agustus 1945 ke tiga utusan tersebut kembali ke Indonesia. Menurut ren cana Pemerintah Balatentara Jepang, PPKI akan dilantik pada tanggal 18 Agustus 1945, dan pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI akan memulai dengan sidang-sidangnya. Pemerintah Balatentara Jepang sendiri menurut rencana pada tanggal 24 Agustus 1945 akan menghadiahkan kemerdekaan kepada Rakyat Indonesia. Tetapi apa hendak dikata, pada tanggal 14 Agustus 1945 Kaisar Jepang Tenno Heika berkapitulasi atau menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, setelah pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota-kota Hiroshima dan Nagasaki masing-masing dijatuhi born oleh Angkatan Udara Sekutu.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Atas kekalahan pihak Jepang tersebut, maka Balatentara Pen dudukan Jepang di Indonesia tidak lagi bertanggung jawab atas niatnya untuk menghadiahkan kemerdekaan kepada Rakyat In donesia seperti yang pernah direncanakan semula, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada Rakyat Indonesia sendiri untuk melaksanakannya. Berhubung dengan hal tersebut, maka per masalahan Kemerdekaan Indonesia diambil alih sepenuhnya oleh Rakyat Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab yang disertai oleh semangat yang tinggi dan berkobar-kobar.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Penjelasan umum Undang-undang dasar 1945, istilah Undang-Undang dasar dipergunakan untuk menyebut atau menunujuk pengertian hukum dasar. Pada penjelasan tersebut pada angka I tentang UUD, sebagian dari hukum dasar, antara lain dikatakan bahwa “undang-undang dasar suatu Negara ialah hanya sebagaian dari hukumnyadari hukumnya dasar Negara itu. Undang-undang dasar ialah hokum dasar yang tertulis, sedangkan disampingya undang undang dasar itu berlaku juga hokum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis”

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Jadi dalam sejarah konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai perkembangan yang istimewa jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar lain yang pernah berlaku di Indonesia. Keistimewaannya itu diantaranya, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku yang pertama kali setelah Negara Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950) tidak berarti bahwa UUD 1945 tidak berlaku lagi. Ia tetap berlaku, malahan Undang-Undang ini memakai dengan dua konstitusi, yaitu UUD 1945 dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Setelah kita amati secara teliti, historis penyusunan UUD 1945 memiliki karakteristik yang berbeda dengan ketika disusunannya UUD 1945. Rancangan pembukaan disusun dengan aktivitas historis yang sangat unik, seperti Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnya. Secara yuridis (hukum), pembukaan (preambule) berkedudukan lebih tinggi dari pada UUD 1945 karena ia berstatus sebagai pokok kaidah fundamental (mendasar) daripada Negara Indonesia, sifatnya abadi, tidak dapat diubah oleh siapapun walaupun oleh MPR ataupun dengan jalan hukum, oleh karena itu bersifat imperatif.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Historis penyusunan dan pengesahan Pembukaan UUD 1945 secara kronologis dapat digambarkan yaitu Tanggal 7 September 1944 adalah janji politik Pemerintahan Balatentara Jepang kepada Bangsa Indonesia, bahwa Kemerdekaan Indonesia akan diberikan besok pada tanggal 24 Agustus 1945. Yang dilatar belakangi Balatentara Jepang menjelang akhir 1944, menderita kekalahan dan tekanan dari tentara sekutu. Juga tuntutan dan desakan dari pemimpin Bangsa Indonesia. Tanggal 29 April 1945 pembentukan BPUPKI oleh Gunswikau (Kepala Pemerintahan Balatentara Jepang di Jawa). Badan ini bertugas untuk menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia, dan beranggotakan 60 orang terdiri dari para Pemuka Bangsa Indonesia yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Namun Keputusan belum mendapat kesepakatan. Sementara itu dari golongan islam dalam sidang BPUPKI mengusulkan juga konsepsi Dasar Negara Indonesia Merdeka ialah Islam.akhirnya Keputusan tidak mendapat kesepakatan. Dan Tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. R. Soepomo di gedung Chuuco Sangi In berpidato dan menguraikan tentang teori Negara secara yuridis, berdirinya Negara, bentuk Negara dan bentuk pemerintahan serta hubungan antara Negara dan Agama. Prof. Mr. Muh Yamin, menguraikan tentang daerah Negara Kebangsaan Indonesia atas tinjauan yuridis, histories, politik, sosiologis, geografis dan konstitusional yang meliputi seluruh Nusantara Raya. Dan juga P. F. Dahlan, menguraikan masalah golongan Bangsa Indonesia, peranakan Tionghoa, India, Arab dan Eropa yang telah turun temurun tinggal di Indonesia. Drs. Muh. Hatta, menguraikan tentang bentuk Negara Persatuan Negara Serikat dan Negara Persekutuan, juga hubungan negara dan agama serta Negara Republik ataukah Monarki. Tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno, berpidato dan mengusulkan tentang “Konsepsi Dasar Falsafah Negara Indonesia Merdeka” yang diberi nama Pancasila dengan urutan sebagai berikut :

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at islam bagi pemeluk-pemeluknya, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Mukaddimah Konstitusi RIS dan UUD 1950, KeTuhanan Yang Maha Esa, Peri Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, Keadilan Sosial.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Didalam hasil rapat Gabungan 22 Juni 1945, maka sebagai keputusan yang keempat ialah dibentuknya Panitia Kecil Penyelidik Usul-usul (Perumusan Dasar Negara/Mukaddimah) yang terdiri dari 9 anggota (Panitia Sembilan). Adapun dalam rapat tersebut, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan Konsep Rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tanggal 29 Mei 1945, yang berjudul Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. lima azas dan dasar itu adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ke-Tuhanan, peri kerakyatan, keadilan sosial (kesejahteraan sosial) Mr. Muhammad Yamin juga menyampaikan Konsep Rancangan Pembukaan UUD 1945 diawali dengan “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang”. Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan juga telah berhasil merumuskan konsep Rancangan Preambule Hukum Dasar. Akan tetapi, pada alenia ke-empat para peserta sidang belum ada yang setuju.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar pada : Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada : Ke-Tuhanan Yang Maha Esa,  Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Konstitusi  telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dimulai sejak zaman Yunani Kuno yang dapat dibuktikan dengan memperhatikan pendapat  Plato  yang membedakan istilah  nomoi  dan  politiea .  Nomoi  berarti undang-undang, sedangkan  politiea  berarti Negara atau dapat disepadankan dengan pengertian kostitusi. Politea mengandung kekuasaan yang lebih tinggi daripada nomoi, karena politea mempunyai kekuasaan membentuk sedangkan pada nomoi tidak ada, karena ia hanya merupakan materi yang harus dibentuk agar tidak bercerai-berai. Akan tetapi pada masa itu konstitusi masih diartikan secara materiil saja, karena belum dibuat dalam suatu naskah tertulis sebagaimana dikenal pada masa kini. Pada masa kejayaannya (antara tahun 624-404 SM) Athena pernah mempunyai tidak kurang dari 11 konstitusi. Pada masa itu Aristoteles sebagai murid terbesar Plato berhasil mengumpulkan 158 konstitusi dari berbagai negara sehingga diakui sebagai orang pertama yang mela kukan studi perbandingan konstitusi.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Pada masa itu pemahaman tentang konstitusi hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata Bagi bangsa Yunani, Negara  merupakan seluruh pola pergaulannya, sebuah kota tempat terpenuhinya semua kbutuhannya secara material dan spiritual. Keberadaan Negara, kata Aristoteles , tidak semata mata untuk memungkinkan adanya kehidupan, tetapi untuk membuat kehidupan bias berjalan dengan baik. Menurut Plato dan Aristoteles, ujian atas kewarganegaraan yang baik adalah kepatuhannya terhadap undang-undang atau konstitusi.(CF.Strong,Asal Usul Perkembanganh Negara Konstitusional:24-25).

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Dalam kondisi ini para filosof Yunani memulai pemikiran politiknya, antara lain Plato, Socrates clan Aristoteles. Dalam bukunya  The Laws  ( Nomoi ) Plato menyebutkan bahwa “ Our whole state is animitation of the best and noblest life “, Socrates dalam bukunya  Panathenaicus  maupun dalam  Areopagiticus menyebutkan “ the politeia is the soul of the polis with power over it like that of the mind over the body “, keduanya sama-sama menunjuk kepada pengertian konstitusi. Demikian pula Aristoteles dalam bukunya  Politics mengkaitkan pengertian kita tentang konstitusi dalam frase “ in a sense of life of the city “. Apa yang tidak dimiliki konstitusionalisme politik Yunani adalah sesuatu yang penting bagi kelanjutan eksistensi bentuk pemerintahan seperti itu, yaitu kemampuan untuk bergerak seiring dengan perubahan zaman dan memenuhi kebutuhan baru yang muncul.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Dalam bahasa Yunani Kuno tidak dikenal ada nya istilah yang mencerminkan pengertian ka ta  jus  ataupun  constitutio  sebagaimana dalam tra disi Romawi yang datang kemudian. Dalam ke se luruhan sistem berpikir para filosof Yunani Kuno, perkataan  constitution  adalah seperti apa yang kita maksudkan sekarang ini. Perkata an  consti tution  di zaman Kekaisaran Romawi ( Roman Empire ), dalam bentuk bahasa latinnya, mula-mula digunakan se ba gai istilah teknis untuk menyebut  the acts of legisla tion by the Empe ror . Bersamaan dengan banyak aspek dari hukum Romawi yang dipinjam ke dalam sistem pemikiran hukum di kalangan gereja, maka istilah teknis  constitution juga dipinjam untuk menyebut peraturan-peraturan eklesiastik yang berlaku di seluruh gereja atau pun untuk beberapa peraturan eklesiastik yang ber laku di gereja-gereja tertentu ( ecclesiastical province ). Oleh karena itu, kitab-kitab Hukum Romawi dan Hukum Ge reja (Kano nik) itulah yang sering dianggap sebagai sum ber rujukan atau referensi paling awal mengenai peng gu na an perkataan  constitution  dalam sejarah.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Dalam perkembangannya, bangsa Romawi yang sedang melebarkan sayap kerajaan dunianya, berubah dari negara polis ( city state ), menjadi suatu imperium (kerajaan dunia) yang dapat mempersatukan seluruh daerah peradaban dalam suatu kerajaan. Pada zaman Romawi, meskipun ilmu ketatanegaraan tidak mengalami perkembangan yang pesat dikarenakan, pada masa Romawi lebih menitikberatkan persoalan -persoalan praktis daripada masalah-masalah teoritis, namun pemikiran-pemikiran hukum pada zaman Romawi sangat mempengaruhi perkembangan ketatanegaraan pada abad berikutnya. Beberapa bukti di antara nya;

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Pertama , pada saat terjadi pertentangan antara kaum  patricia  (kaum ningrat) dengan kaum  Plebeia  (kaum gembel, rakyat jelata). Pertentangan ini dapat diselesaikan dengan sebuah undang-undang yang terkenal dengan nama Undang-Undang 12 Meja.  Kedua , penggunaan istilah  ius gentium pertamakalinya digunakan pada zaman Romawi untuk menunjukkan bahwa kerajaan Romawi telah membedakan hukum bagi orang-orang Romawi dan di luar Romawi. Bagi orang Romawi diberlakukan  ius civil , sedangkan di luar Romawi (bukan Romawi Asli) diberlakukan ius gentium (yang dikenal dengan sebutan hukum antar negara).  Ketiga , penggunaan perkataan  lex  dikenal pada masa Romawi.  Lex  ini dipahami sebagai konstitusi untuk menentukan bagaimana bangunan kenegaraan harus dikembangkan, yang kemudian menjadi kata kunci untuk memahami konsepsi politik dan hukum.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Mula-mula, Romawi adalah sebuah monarki, tetapi kemudian raja-rajanya diturunkan dengan paksa. Sekitar 500 SM., republic mulai muncul secara jelas, disusul dengan perebutan kekuasaan antar golongan (Patrician-bangsawan dan Plcbeians-buruh petani) yang berlangsung lama dan berakhir (300 SM) dengan ditetapkannya persamaan hak terhadap rakyat jelata yang dilindungi oleh para pejabat yang dipih khusus untuk itu yang disebut Tribunes. Dalam konstitusi repulik ini,ada tiga elemen pemerintahan yang diharapkan dapat saling memeriksa dan mengimbangi (balance and check) satu sama lain. Yang pertama adalah elemen monarki (diserahkan dari tangan raja semula) yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk jabatan penasihat. Elemen kedua adalah elemen aristokratis yang diwujudkan dalam bentuk Senat,sebuah majelis yang dalam suatu masa memiliki kekuasaan legislative yang sangat besar. Elemen ketiga adalah elemen demokratis yang berupa pertemuan-pertemuan rakyat dalam tiga jenis konvensi yang dibagi berdasarkan tanah atau rakyat (cury, century, atau suku bangsa)

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Demokrasi Romawi, seperti juga demokrasi Negara-kota Yunani, merupakan demokrasi primer atau demokrasi langsung, sedangkan gagasan perwakilan adalah hal yang asing bagi keduanya. Teori kekuasaan Kekaisaran Romawi dapat dihimpun dengan jelas dan  Institutes  dan Digest Kaisar Justinian (538-565 M), penyusun terkenal hukum Romawi  (Roman Law) . Walaupun kekuasaan yang sebanarnya hanya terbatas pada Kekaisaran Romawi di belahan timur dan berpusat di Konstantinopel. Konstitusi Romawi yang di mulai sebagai suatu perpaduan harmonis antara elemen monarki,aristokrasi,dan demokrasi telah berakhir sebagai suatu aristokrasi yang tidak bertanggungjawab. Perasaan nasional sama sekali tidak ada dalam Imperium Romawi.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Yang menjadi pengaruh abadi konstitusionalisme Romawi,  pertama ,Hukum Romawi ( Roman Law ) berpengaruh besar terhadap sejarah hukum Eropa continental.  Kedua,  kecintaan bangsa Romawi akan ketenteraman dan kesatuan sangat kuat sehingga orang-orang di Abad Pertengahan terobsesi dengan gagasan kesatuan politik dunia untuk menghadapi kekuatan disintegrasi.  Ketiga, konsepsi dua sisi kedaulatan legal kaisar-pada satu sisi, kesenangan hatinya adalah hokum dan di sisi lain, kekuasaannya dianggap berasal dari rakyat-berlangsung selama berabad-abad dan bertanggung jawab atas dua pandangan berbeda tentang hubungan pemerintah dan pihak yang diperintah di Abad Pertengahan. (C.F Stong,2010 : 26-32).

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Bermula dari Holly Roman Empire yang didirikan oleh Charles Agung pada 800 M,. dimana pemerintahannya sangat berbeda dengan Kekaisaran Romawi semula. Holly Roman Empire adalah Kekaisaran Roma yang telah dimodifikasi secara territorial, rasial,social, politik dan spiritual hingga mencapai taraf yang di sana konstitusionalisme Roma lama lenyap seluruhnya. Sebelum kekaisaran Charles Agung mengembangkan konstitusi, kekaisaran itu terpecah-pecah diantara para penerusnya yaitu timbul masalah konstitusional perebutan kekuasaan antarbangsa yaitu eksperimen yang umumnya dikenal sebagai Gerakan Dewan (Conciliar Movement) antara lain Dewan Umum, Dewan Pisa (1409), Dewan Constance (1414-1418) dan Dewan Basel (1431-1439). Sehingga fenomena feodalisme kemudian berkembang pesat di seluruh Eropa. Feodalisme adalah salah satu jenis konstitusionalisme Abad Pertengahan karena dalam beberapa taraf tersusun menjadi suatu bentuk pemerintahan social dan politik yang dapat diterima secara umum. Ciri utamanya adalah pembagian Negara menjadi unit-unit kecil. Prinsip umum feodalisme adalah “setiap orang harus punya penguasa. Kejahatan feodalisme terletak pada sedemikian banyaknya kekuasaan yang diberikan pada baron-baron tinggi dan proporsisi kekuatan mereka di masa itu yang terhambat ketika Negara kesatuan bangkit. (C.F Strong, 2010: 32-35)

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Sehingga pada abad pertengahan perkembangan konstitusi didukung oleh aliran monarchomachen  yang terutama terdiri dari golongan Calvinis. Aliran ini tidak menyukai kekuasaan mutlak raja. Untuk mencegah raja bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, aliran ini menghen daki suatu perjanjian antara rakyat dan raja. Perjanjian antara rakyat dan raja dalam kedudukan yang sederajat menghasilkan naskah yang disebut  Leges Fundamentalis  yang memuat hak dan kewajiban masing-masing. Raja tidak hanya dapat dimintai pertanggungjawaban tetapi juga dapat dipecat bahkan dibunuh jika memang perlu.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Semula konstitusi dimaksudkan untuk mengatur dan membatasi wewenang penguasa, menjamin hak (asasi) rakyat, dan mengatur pemerintahan. Seiring dengan kebangkitan paham kebangsaan dan demokrasi, konstitusi juga menjadi alat mengkonsolidasikan kedudukan politik dan hukum dengan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai cita-cita. Itulah sebabnya pada zaman sekarang konstitusi tidak hanya memuat aturan hukum, tetapi juga merumuskan prinsip-prinsip hukum, haluan negara, dan patokan kebijaksanaan yang secara keseluruhan mengikat penguasa.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Pada abad pertengahan ini terdapat beberapa istilah yang dipakai pada zaman Romawi yang substansinya mengilhami peraturan-peraturan dalam negara pada periode berikutnya. Seperti misalnya, terdapat kodifikasi hukum yaitu kodifikasi hukum yang diselenggarakan oleh raja, disebut  Corpus Juris , dan kodifikasi yang diseleng garakan oleh Paus Innocentius, yaitu peraturan yang dike luarkan oleh gereja yang disebut  Corpus Juris Connonici . Yang terpenting dalam penulisan ini adalah  Corpus Juris , yang terdiri dari empat bagian :

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Perkembangan konstitusi dan konstitusionalisme juga dapat dilacak pada peradaban negara-negara Islam. Ketika bangsa Eropa berada dalam keadaan kegelapan pada abad pertengahan  (the dark age) , di Timur Tengah tumbuh dan berkembang pesat perada ban baru di lingkungan penganut ajaran Islam. Atas penga ruh Nabi Muhammad SAW, ba nyak sekali inovasi-inovasi baru dalam kehidupan umat manusia yang di kembangkan menjadi pen dorong kemajuan peradaban. Salah satunya ialah penyusunan dan penandatanganan per setujuan atau perjanjian bersama di antara kelom pok-kelompok penduduk kota Madinah untuk ber sama-sama membangun struktur kehidupan ber sama yang di kemudian hari berkembang men jadi kehidupan ke ne gara an dalam pengertian modern sekarang. Naskah per setujuan bersama itulah yang selanjutnya dikenal sebagai Piagam Madinah ( Madinah Charter ).

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Para pihak yang mengikatkan diri atau terikat dalam Piagam Madinah yang berisi per janjian masya rakat Madinah ( social contract ) tahun 622 M ini ada tiga belas kelompok komu nitas yang secara eksplisit disebut dalam teks Piagam. Ketiga belas komunitas itu adalah (i) kaum Mukminin dan Muslimin Muhajirin dari suku Quraisy Mekkah, (ii) Kaum Mukminin dan Muslimin dari Yatsrib, (iii) Kaum Yahudi dari Banu ‘Awf, (iv) Kaum Yahudi dari Banu Sa’idah, (v) Kaum Yahudi dari Banu al-Hars, (vi) Banu Jusyam, (vii) Kaum Yahudi dari Banu Al-Najjar, (viii) Kaum Yahudi dari Banu ‘Amr ibn ‘Awf, (ix) Banu al-Nabit, (x) Banu al-‘Aws, (xi) Kaum Yahudi dari Banu Sa’labah, (xii) Suku Jafnah dari Banu Sa’labah, dan (xiii) Banu Syuthaybah.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Secara keseluruhan, Piagam Madinah tersebut berisi 47 pasal. Pasal 1, misalnya, mene gas kan prinsip per satuan dengan menyatakan: “ Innahum ummatan wa hi­datan min duuni al-naas ” (Sesungguhnya mereka ada lah ummat yang satu, lain dari (komunitas) manusia yang lain). Dalam Pasal 44 ditegaskan bahwa “Mereka (pa ra pendukung piagam) bahu membahu dalam meng ha dapi penyerang atas kota Yatsrib (Madinah)”. Dalam Pasal 24 dinyatakan “Kaum Yahudi memi kul biaya ber sama kamu mukminin selama dalam peperangan”. Pasal 25 menegaskan bahwa “Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf ada lah satu umat dengan kaum mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kamu mukminin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan yang jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya sendiri.” Jaminan persamaan dan persatuan dalam kera ga man tersebut demi kian indah dirumuskan dalam Pia gam ini, sehingga dalam menghadapi musuh yang mung kin akan menyerang kota Madinah, setiap warga kota di tentukan harus saling bahu membahu.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Dalam hubungannya dengan perbedaan keimanan dan amalan keagamaan, jelas diten tu kan adanya kebeba san beragama. Bagi orang Yahudi sesuai dengan agama mereka, dan bagi kaum mukminin sesuai dengan agama mereka pula. Prinsip kebersamaan ini bahkan lebih tegas dari rumusan al-Quran mengenai prinsip  lakum diinu kum walya diin  (bagimu agamamu, dan bagiku agama ku) yang menggunakan perkataan “aku” atau “kami” ver sus “kamu”. Dalam piagam digunakan perkataan mere ka, baik bagi orang Yahudi maupun bagi kalangan mukminin dalam jarak yang sama dengan Nabi. HalH

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Dapat dikatakan bahwa lahirnya Piagam Madinah pada abad ke 7 M itu merupakan inovasi yang paling pen ting selama abad-abad pertenga han yang memulai suatu tradisi baru adanya perjanjian bersama di antara kelompok-kelompok masyarakat untuk bernegara de ngan naskah per janjian yang dituangkan dalam bentuk yang ter tulis. Piagam Madinah ini dapat disebut sebagai konstitusi tetulis pertama dalam sejarah umat manusia, meskipun dalam pengertiannya sebagai konstitusi mo dern yang dikenal dewasa ini, Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787-lah yang pada umumnya dianggap sebagai konstitusi ter tulis pertama. Peristiwa penandatangan Pia gam Madinah itu dicatat oleh banyak ahli sebagai per kembangan yang paling modern di zamannya, sehingga mempengaruhi berbagai tradisi kene gara an yang ber­kembang di kawasan yang dipe ngaruhi oleh peradaban Islam di kemudian hari. Bahkan pada masa setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh empat khalifah pertama yang biasa dikenal dengan se bu tan Khalifatu al-Rasyidin, yaitu Abubakar, Umar ibn Khat tab, Utsman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Thalib.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Parlemen pertama di Inggris yang terdiri dari wakil-wakil  county  dan kota dibentuk pada 1265. Sejak tahun1295, tahun “Parlemen Model” Edward I, parlemen-parlemen bersidang dengan interval waktu yang tidak tetap,terutama bertujuan untuk memberikan dana bantuan keuangan kepada raja. Namun pada akhir abad ke-14,muncul alasan baru bagi keberadaan parlemen. Tahun 1399, Raja Richard II diturunkan dengan paksa  dan seorang keturunan keluarga Edward III yang lebih muda, wangsa Lancaster, merebut tahta. Karena tidak memiliki hak waris keturunan yang sebenarnya,Raja Henry IV dan para penerusnya bergantung pada Parlemen untuk mengesahkan kedudukan mereka. Meskipun demikian, kelemahan posisi wangsa Lancaster semakin bertambah dengan kekalahannya dalam perang melawan Perancis dan ketidakmampuan Raja Henry IV yang penurunan tahtanya diakibatkan oleh Perang Mawar. Raja Edward IV, harus meneruskan perang yang semakin mendekat akibat kekalahan saudaranya, Richard III di Boswoth oleh Henry Tudor tahun1485. Peristiwa inilah yang mengawali berdirinya monarki yang sesekali disebut Despotisme Tudor (Tudor Despotism).Despotisme Tudor memiliki tiga orang pemerintahan yaitu Dewan,Parlemen dan Hakim-hakim setempat  (the Justices of the Peace). Dewan adalah kaki tangan   raja dibagian eksekutif.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Di Inggris, peraturan yang pertama kali dikaitkan dengan istilah konstitusi adalah “Consti tutions of Cla rendon 1164” yang disebut oleh Henry II sebagai  const i tutions, avitae constitu tions or leges, a recordatio vel recognition , me nyangkut hubungan antara gereja dan pemerintahan negara di masa pemerintahan kakeknya, yaitu Henry I. Isi peraturan yang disebut sebagai kon stitusi tersebut masih bersifat eklesiastik, meskipun pemasyarakatannya dila­ku kan oleh pemerintahan seku ler. Namun, di masa-masa selanjutnya, istilah constitutio  itu sering pula dipertukarkan satu sama lain dengan istilah  lex  atau edictum  untuk menyebut berbagai  secular administrative enactments. Glanvill sering meng guna kan kata  constitution  untuk  a royal edict  (titah raja atau ratu). Glanvill juga mengaitkan  Henry II’s writ creating the remedy by grand assize as ‘legalis is a constitutio’ , dan menyebut  the assize of novel disseisin  sebagai  a re cog nitio  sekaligus sebagai  a constitutio .

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Beberapa tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Merton pada tahun 1236, Brac ton menulis arti kel yang menyebut salah satu ketentuan dalam undang-undang itu sebagai  a new constitution , dan mengaitkan satu bagian dari Magna Carta yang dikeluarkan kembali pada tahun 1225 sebagai constitutio libertatis . Dalam waktu yang hampir bersamaan (satu zaman), Beauma-noir di Perancis berpendapat bahwa “ speaks of the re medy in novel disseisin as ’une nouvele constitucion’ made by the kings”.  Ketika itu dan selama beradab-abad sesudahnya, per kata an  constitution  selalu diartikan se­bagai  a particular administrative enactment much as it had meant to the Roman lawyers . Perkataan  consti tution  ini dipakai untuk membedakan antara particular enactment  dari  consuetudo  atau  ancient custom  (kebia saan). Pendapat dari tokoh lainnya yaitu Pierre Gregoire Tholosano (of Toulouse), dalam bukunya  De Republica  (1578) dan Sir James Whitelocke pada sekitar tahun yang sama.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Pendapat Cato dapat dipahami secara lebih pasti bahwa konstitusi republik bukanlah hasil ker ja satu wak tu ataupun satu orang, melainkan kerja kolektif dan aku mu latif. Oleh karena itu, dari sudut etimologi, konsep kla sik mengenai konsti tusi dan konstitusionalisme dapat ditelusuri lebih mendalam dalam perkembangan penger tian dan penggunaan perkataan  politeia  dalam bahasa Yunani dan perkataan  constitutio  dalam bahasa Latin, serta hubungan di antara keduanya satu sama lain di se panjang sejarah pemikiran maupun pengalaman praktik kehidupan kenegaraan dan hukum.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Konstitusi modern dimulai sejak adanya pengundangan UUD yang tertulis, yaitu pada UUD Amerika Serikat (1787) dan deklarasi Perancis tentang hak-hak asasi manusia dan warga Negara (1789). Melalui kedua naskah tersebut kemudian memberikan dampak yang cukup besar terhadap Negara-negara lainnya. Dengan diundangkannya UUD tertulis banyak mempengaruhi dan memberikan wawasan tentang perlunya UUD sebagai suatu konstitusi. Akan tetapi ada sebagian kecil Negara yang tidak memiliki UUD secara tertulis seperti Inggris misalnya. Namun demikian bukan berarti Inggris tidak memiliki konstitusi. Karena sesuai dengan zaman   modern konstitusi bias lahir dari adanya kebiasaan yang timbul dari praktik ketatanegaraan.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Keberadaan UUD 1945 yang selama ini disakralkan, dan tidak boleh diubah kini telah mengalami beberapa perubahan. Tuntutan perubahan terhadap UUD 1945 itu pada hakekatnya merupakan tuntutan bagi adanya penataan ulang terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau dengan kata lain sebagai upaya memulai “kontrak sosial” baru antara warga negara dengan negara menuju apa yang dicita-citakan bersama yang dituangkan dalam sebuah peraturan dasar (konstitusi). Perubahan konstitusi ini menginginkan pula adanya perubahan sistem dan kondisi negara yang otoritarian menuju kearah sistem yang demokratis dengan relasi lembaga negara yang seimbang. Dengan demikian perubahan konstititusi menjadi suatu agenda yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menjadi suatu keharusan dan amat menentukan bagi jalannya demokratisasi suatu bangsa. Realitas yang berkembang kemudian memang telah menunjukkan adanya komitmen bersama dalam setiap elemen masyarakat untuk mengamandemen UUD 1945.                                                                                                         Bagaimana cara mewujudkan komitmen itu dan siapa yang berwenang melakukannya serta dalam situasi seperti apa perubahan itu terjadi, menjadikan suatu bagian yang menarik dan terpenting dari proses perubahan konstitusi itu. Karena dari sini akan dapat terlihat apakah hasil dicapai telah merepresentasikan kehendak warga masyarakat, dan apakah telah menentukan bagi pembentukan wajah Indonesia kedepan. Wajah Indonesia yang demokratis dan pluralistis, sesuai dengan nilai keadilan sosial, kesejahteraan rakyat dan kemanusiaan. Dengan melihat kembali dari hasil-hasil perubahan itu, kita akan dapat dinilai apakah rumusan-rumusan perubahan yang dihasilkan memang dapat dikatakan lebih baik dan sempurna.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Istilah Konstitusi (constitutions) dalam bahasa inggris memiliki makna yang lebih luas dari pada Undang-undang Dasar, yakni Konstitusi adalah keseluruhan dari peraturan peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselanggarakan dalam suatu masyarakat. Konstitusi menurut Miriam Budiardjo adalah suatu piagam yang menyatakan suatu cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Sedangkan Undang-Undang Dasar merupakan bagian tertulis dalam konstitusi.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Terdapat beberapa makna terkait dengan istilah konstitusi seperti konstitusi dalam arti material artinya yaitu perhatian terhadap isisnya yang terdiri atas pokok   yang sangat penting dalam struktur dan organisasi negara, konstitusi dalam arti formil artinya yaitu perhatian terhadap prosedur, pembentukannya yang harus istimewa dinabdingkan dengan pembentukan perundang-undangan lainya, Konstitusi dalam arti tertulis yang bertujuan untuk memudahkan fihak-fihak mengetahuinya. Konstitusi dalam arti undang-undang tertinggi   artinya yaitu pembentukan dan perubahannya melelui prosedur istimewa dan merupakan dasar tertinggi dari perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam negara.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Adakalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu,   konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara atau pun keinginan dari sekelompok orang belaka.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Pada dasarnya ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan (penggantian konstitusi). Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia. Sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Konstitusi telah dikenal sejak jaman bangsa Yunani yang memiliki beberapa kumpulan hukum (semacam kitab hukum pada 624-404 SM). Athena pernah mempunyai tidak kurang dari 11 konstitusi, sedangkan Aristoteles sendiri berhasil mengoleksi sebanyak 158 buah konstitusi dari beberapa negara. Pada masa itu istilah konstitusi hanya pemahaman tentang suatu kumpulan peraturan serta adat kebiasaan semata-mata. Sejalan dengan beriringnya waktu pada masa kekaisaran Roma makna dari konstitusi mengalami perubahan yaitu suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar, pernyataan dan pendapat ahli hukum, negarawan, serta adat kebiasaan setempat selain undang-undang.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Selanjutnya pada abad VII yaitu zaman klasik lahirlah piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Piagam Madinah yang dibentuk pada awal masa klasik Islam (622 M) merupakan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh bermacam kelompok dan golongan antara lain yaitu: Islam,Yahudi, Hindu,dan lainnya. Konstitusi Madinah berisikan tentang hak bebas berkeyakinan, kebebasan berpendapat, kewajiban kemasyarakatan, dan juga mengatur tentang kepentingan-kepentingan umum. Konstitusi Madinah merupakan konstitusi pertama di dunia yang telah memuai materi sebagai mana layaknya konstitusi modern di dalam meletakkan dasar pengakuan terhadap hak asasi manusia.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Pada tahun 1789 meletus revolusi prancis, di tandai dengan ketegangan-ketegangan di masyarakat dan terganggunya keamanan negara. Instabilitas sosial di prancis memunculkan bahwa perlunya konstitusi (constituante). Maka pada tanggal 14 September 1791 tercatat sebagai diterimanya konstitusi Eropa pertama oleh Louis XVI. Sejak peristiwa inilah sebagian besar negara-negara di dunia baik monarki, maupun republik, negara kesatuan maupun federal, sama-sama mendasarkan prinsip ketatanegaraannya pada sandaran konstitusi.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Setelah peristiwa tersebut, maka muncul konstitusi dalam bentuk tertulis yang di pelopori oleh Amerika. Konstitusi tertulis model Amerika ini berhasil diikuti oleh negara-negara lainnya di Eropa, seeperti spanyol yaitu pada tahun 1812, Norwegia yaitu pada tahun 1814, Belanda pada tahun 1815. Dan hal yang perlu di catat bahwa dalam konstitusi tertulis pada waktu itu belum menjadi hukum dasar yang penting. Konstitusi sebagai UUD, atau sering disebut dengan “Konstitusi Modern” baru muncul bersama dengan perkembangan sistem demokrasi perwakilan. Demokrasi ini muncul sebagai untuk pemenuhan kebutuhan rakyat akan kepercayaan terhadap lembaga perwakilan (Legislatif). Lembaga ini dibutuhkan sebagain pembuat undang-undang untuk mengurangi dan membatasi dominasi para raja sehingga alasan inilah yang menempatkan konstitusi tertulis sebagai hukum dasar yang posisinya lebih tinggi terhadap peraturan raja.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Sebagai negara hukum Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 1 juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia (BPUPKI) yang beranggotakan 62 orang, yang di ketuai oleh Mr. Radjiman Wedyodiningrat.   Tugas pokok badan ini sebenarnya menyusun UUD namun dalam praktik persidangannya berjalan berkepanjangan khususnya pada permaslahan pembahasan masalah dasar negara. Di akhir sidang I BPUPKI berhasil membentuk panitia kecil yang di sebut dengan Panitia Sembilan. Panitia ini pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil mencapai kompromi untuk menyetujui sebuah naskah Mukaddimah UUD. Hasil panitia ini akhirnya berhasil di setujui dalam sidang II BPUPKI tanggal 11 Juli 1945. Setelah itu Soekarno membentuk panitia kecil pada tanggal 16 juli 1945 yang diketuai oleh Soepomo dengan tugas untuk menyusun rancangan Undang-Undang Dasar dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia (PPKI).

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara Republik Indonesia akhirnya di sahkan dan di tetapkan oleh PPKI pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian sejak di tetapkannya konstitusi pada tanggal tersebut negara Indonesia di tetapkan sebagai negara modern karna telah telah memiliki sistem ketatanegaraan yaitu Undang-Undang atau Konstitusi Negarayang memuat tata kerja konstitusi modern. Dalam perjalanan sejarah konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa perubahan atau pergantian baik nama maupun substansi materi yang dikandungnya.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Masa berlakunya sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 yaitu selama 4 tahun. UUD 1945 pertama kali disahkan berlaku sebagai konstitusi Negara Indonesia dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Naskah UUD 1945 ini pertama kali dipersiapkan oleh satu badan bentukan pemerintah bala tentara Jepang yang diberi nama “Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai” yang dalam bahasa Indonesia disebut “Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia” (BPUPKI). Pimpinan dan anggota badan ini dilantik oleh Pemerintah Balatentara Jepang pada tanggal 28 Mei 1945 dalam rangka memenuhi janji Pemerintah Jepang di depan parlemen (Diet) untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Namun, setelah pembentukannya, badan ini tidak hanya melakukan usaha-usaha persiapan kemerdekaan sesuai dengan tujuan pembentukannya, tetapi malah mempersiapkan naskah Undang-Undang Dasar sebagai dasar untuk mendirikan Negara Indonesia merdeka.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ini beranggotakan 62 orang, diketuai oleh K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, serta Itibangase Yosio dan Raden Panji Suroso, masing-masing sebagai Wakil Ketua. Persidangan badan ini dibagi dalam dua periode, yaitu masa sidang pertama dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dan masa sidang kedua dari tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Dalam kedua masa sidang itu, fokus pembicaraan dalam sidang-sidang BPUPKI langsung tertuju pada upaya mempersiapkan pembentukan sebuah negara merdeka. Hal ini terlihat selama masa persidangan pertama, pembicaraan tertuju pada soal ‘philosoische grondslag’, dasar falsafah yang harus dipersiapkan dalam rangka negara Indonesia merdeka. Pembahasan mengenai hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru dilakukan dalam masa persidangan kedua dari tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Agustus 1945.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Dalam masa persidangan kedua itulah dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota terdiri atas 19 orang, diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia ini membentuk Panitia Kecil yang diketuai oleh Prof. Dr. Soepomo, dengan anggota yang terdiri atas Wongsonegoro, R. Soekardjo, A.A. Maramis, Panji Singgih, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Kecil berhasil menyelesaikan tugasnya, dan BPUPKI menyetujui hasil kerjanya sebagai rancangan Undang-Undang Dasar pada tanggal 16 Agustus 1945. Setelah BPUPKI berhasil menyelesaikan tugasnya, Pemerintah Balatentara Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang beranggotakan 21 orang, termasuk Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta, masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

UUD 1945 ini tidak langsung dijadikan referensi dalam setiap pengambilan keputusan kenegaraan dan pemerintahan. UUD 1945 pada pokoknya benar-benar dijadikan alat saja untuk sesegera mungkin membentuk negara merdeka yang bernama Republik Indonesia. UUD 1945 memang dimaksudkan sebagai UUD sementara yang menurut istilah Bung Karno sendiri merupakan ‘revolutie-grondwet’ atau Undang-Undang Dasar Kilat, yang memang harus diganti dengan yang baru apabila negara merdeka sudah berdiri dan keadaan sudah memungkinkan. Hal ini dicantumkan pula dengan tegas dalam ketentuan asli aturan tambahan pasal II UUD 1945 yang berbunyi “dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis ini bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar”.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Konstitusi ini berlaku sejak 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Setelah perang dunia kedua berakhir dengan kemenangan di pihak tentara sekutu dan kekalahan di pihak Jepang, maka kepergian pemerintah balatentara jepang dari tanah air Indonesia dimanfaatkan oleh pemerintah belanda untuk kembali menjajah indonesia. Namun, usaha pemerintah belanda untuk kembali menanamkan pengaruhnya tidak mudah karena mendapat perlawanan yang sengit dari para pejuang kemerdekaan Indonesia. Karena itu, pemerintah belanda menerapkan politik adu domba dengan cara mendirikan dan mensponsori berdirinya beberapa negara kecil di berbagai wilayah nusantara, seperti negara sumatera, negara indonesia timur, negara pasundan, negara jawa timur, dan sebagainya. Dengan kekuasaan negara-negara yang terpecah-pecah itu diharapkan pengaruh kekuasaan Republik Indonesia di bawah kendali pemerintah hasil perjuangan kemerdekaan dapat dieliminir oleh pemerintah belanda.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Sejalan dengan hal itu, tentara belanda melakukan Agresi I pada tahun 1947 dan Agresi II pada tahun1948 untuk maksud kembali menjajah Indonesia. Dalam keadaan terdesak, maka atas pengaruh Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan tanggal 2 November 1949 diadakan Konperensi Meja Bundar (Round Table Conference) di Den Haag. Konperensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Republik Indonesia dan ‘Bijeenkomst voor Federal Overleg’ (B.F.O.) serta wakil Nederland dan Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Naskah konstitusi Republik Indonesia Serikat disusun bersama oleh delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO ke Konperensi Meja Bundar itu. Dalam delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Mohammad Roem, terdapat Prof. Dr. Soepomo yang terlibat dalam mempersiapkan naskah Undang-Undang Dasar tersebut. Rancangan UUD itu disepakati bersama oleh kedua belah pihak untuk diberlakukan sebagai Undang-Undang Dasar RIS. Naskah Undang- Undang Dasar yang kemudian dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS itu disampaikan kepada Komite Nasional Pusat sebagai lembaga perwakilan rakyat di Republik Indonesia dan kemudian resma mendapat persetujuan Komite Nasional Pusat tersebut pada tanggal 14 Desember 1949. Selanjutnya, Konstitusi RIS dinyatakan berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Dengan berdirinya negara Republik Indonesia Serikat berdasarkan Konstitusi RIS Tahun 1949 itu, wilayah Republik Indonesia sendiri masih tetap ada di samping negara federal Republik Indonesia Serikat. Karena, sesuai ketentuan Pasal 2 Konstitusi RIS, Republik Indonesia diakui sebagai salah satu negara bagian dalam wilayah Republik Indonesia Serikat, yaitu mencakup wilayah yang disebut dalam persetujuan Renville. Dalam wilayah federal, berlaku Konstitusi RIS 1949, tetapi dalam wilayah Republik Indonesia sebagai salah satu negara bagian tetap berlaku UUD 1945. Dengan demikian, berlakunya UUD 1945 dalam sejarah awal ketatanegaraan Indonesia, baru berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa berlakunya Konstitusi RIS, yaitu tanggal 27 Agustus 1950, ketika UUDS 1950 resmi diberlakukan.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Konstitusi RIS yang disusun dalam rangka Konperensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun 1949 itu, pada pokoknya juga dimaksudkan sebagai UUD yang bersifat sementara. Disadari bahwa lembaga yang membuat dan menetapkan UUD itu tidaklah representatif. Karena itu, dalam Pasal 186 Konstitusi RIS ini ditegaskan ketentuan bahwa Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dari ketentuan Pasal 186 ini, jelas sekali artinya bahwa Konstitusi RIS 1949 yang ditetapkan di Den Haag itu hanyalah bersifat sementara saja.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

UUDS ini berlakunya sejak 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Bentuk negara federal nampaknya memang mengandung banyak sekali nuansa politis, berkenaan dengan kepentingan penjajahan Belanda. Karena itu, meskipun gagasan bentuk negara federal mungkin saja memiliki relevansi sosiologis yang cukup kuat untuk diterapkan di Indonesia, tetapi karena terkait dengan kepentingan penjajahan Belanda itu maka ide feodalisme menjadi tidak populer. Apalagi, sebagai negara yang baru terbentuk, pemerintahan Indonesia memang membutuhkan tahap-tahap konsolidasi kekuasaan yang efektif sedemikian rupa sehingga bentuk negara kesatuan dinilai jauh lebih cocok untuk diterapkan daripada bentuk negara federal.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Karena itu, bentuk negara federal RIS ini tidak bertahan lama. Dalam rangka konsolidasi kekuasaan itu, mula-mula tiga wilayah negara bagian, yaitu Negara Republilk Indonesia, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur menggabungkan diri menjadi satu wilayah Republik Indonesia. Sejak itu wibawa Pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang, sehingga akhirnya dicapailah kata sepakat antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia untuk kembali bersatu mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Kesepakatan itu dituangkan dalam satu naskah persetujuan bersama pada tanggal 19 Mei 1950, yang pada intinya menyepakati dibentuknya kembali NKRI sebagai kelanjutan dari negara kesatuan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Dalam rangka persiapan ke arah itu, maka untuk keperluan menyiapkan satu naskah Undang-Undang Dasar, dibentuklah statu Panitia bersama yang akan menyusun rancangannya. Setelah selesai, rancangan naskah Undang-Undang Dasar itu kemudian disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat pada tanggal 12 Agustus 1950, dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Selanjutnya, naskah UUD baru ini diberlakukan secara resmi mulai tanggal 17 Agustus, 1950, yaitu dengan ditetapkannya UU No.7 Tahun 1950. UUDS 1950 ini bersifat mengganti sehingga isinya tidak hanyamencerminkan perubahan terhadap Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, tetapi menggantikan naskah Konstitusi RIS itu dengan naskah baru sama sekali dengan nama Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Seperti halnya Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 ini juga bersifat sementara. Hal ini terlihat jelas dalam rumusan Pasal 134 yang mengharuskan Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah segera menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 itu. Akan tetapi, berbeda dari Konstitusi RIS yang tidak sempat membentuk Konstituante sebagaimana diamanatkan di dalamnya, amanat UUDS 1950 telah dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga pemilihan umum berhasil diselenggarakan pada bulan Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Pemilihan Umum ini diadakan berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 1953. Undang-Undang ini berisi dua pasal. Pertama berisi ketentuan perubahan Konstitusi RIS menjadi UUDS 1950; Kedua berisi ketentuan mengenai tanggal mulai berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 itu menggantikan Konstitusi RIS, yaitu tanggal 17 Agustus 1950. Atas dasar UU inilah diadakan Pemilu tahun 1955, yang menghasilkan terbentuknya Konstituante yang diresmikan di kota Bandung pada tanggal 10 November 1956.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Majelis Konstituante ini tidak atau belum sampai berhasil menyelesaikan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru ketika Presiden Soekarno berkesimpulan bahwa Konstituante telah gagal, dan atas dasar itu ia mengeluarkan Dekrit tanggal 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai UUD negara Republik Indonesia selanjutnya. Menurut Adnan Buyung Nasution dalam disertasi yang dipertahankannya di negeri Belanda, Konstituante ketika itu sedang reses, dan karena itu tidak dapat dikatakan gagal sehingga dijadikan alasan oleh Presiden untuk mengeluarkan dekrit. Namun demikian, nyatanya sejarah ketatanegaraan Indonesia telah berlangsung sedemikian rupa, sehingga Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 itu telah menjadi kenyataan sejarah dan kekuatannya telah memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai UUD negara Republik Indonesia sejak tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Memang kemudian timbul kontroversi yang luas berkenaan dengan status hukum berlakunya Dekrit Presiden yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden itu sebagai tindakan hukum yang sah untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Profesor Djoko Soetono memberikan pembenaran dengan mengaitkan dasar hukum Dekrit Presiden yang diberi baju hukum dalam bentuk Keputusan Presiden itu dengan prinsip ‘staatsnoodrecht’. Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim[8], prinsip ‘staatsnoodrecht’ itu pada pokoknya sama dengan pendapat yang dijadikan landasan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara masa Orde Baru untuk menetapkan Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966. Adanya istilah Orde Baru itu saja menggambarkan pendirian MPRS bahwa masa antara tahun 1959 sampai tahun 1965 adalah masa Orde Lama yang dinilai tidak mencerminkan pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Oleh karena itu, MPRS mengeluarkan TAP No.XX/MPRS/1966 tersebut dengan asumsi bahwa perubahan drastis perlu dilakukan karena adanya prinsip yang sama, yaitu keadaan darurat (staatsnoodrecht).

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Terlepas dari kontroversi itu, yang jelas, sejak Dekrit 5 Juli 1959 sampai sekarang, UUD 1945 terus berlaku dan diberlakukan sebagai hukum dasar. Sifatnya masih tetap sebagai UUD sementara. Akan tetapi, karena konsolidasi kekuasaan yang makin lama makin terpusat di masa Orde Baru, dan siklus kekuasaan mengalami stagnasi yang statis karena pucuk pimpinan pemerintahan tidak mengalami pergantian selama 32 tahun, akibatnya UUD 1945 mengalami proses sakralisasi yang irrasional selama kurun masa Orde Baru itu. UUD 1945 tidak diizinkan bersentuhan dengan ide perubahan sama sekali. Padahal, UUD 1945 itu jelas merupakan UUD yang masih bersifat sementara dan belum pernah dipergunakan atau diterapkan dengan sungguh-sungguh. Satu-satunya kesempatan untuk menerapkan UUD 1945 itu secara relatif lebih murni dan konsekuen hanyalah di masa Orde baru selama 32 tahun. Itupun berakibat terjadinya stagnasi atas dinamika kekuasaan. Siklus kekuasaan berhenti, menyebabkan Presiden Soeharto seakan terpenjara dalam kekuasaan yang dimilikinya, makin lama makin mempribadi secara tidak rasional. Itulah akibat dari diterapkannya UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Yang merupakan pemberlakuan kembali konstitusi pertama Indonesia dengan masa berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai sekarang. Perubahan UUD 1945 merupakan salah satu tuntutan yang paling mendasar dari gerakan reformasi yang berujung pada runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi melihat faktor penyebab otoritarian Orde Baru hanya pada manusia sebagai pelakunya, tetapi karena kelemahan sistem hukum dan ketatanegaraan. Kelemahan dan ketidaksempurnaan konstitusi sebagai hasil karya manusia adalah suatu hal yang pasti. Kelemahan dan ketidaksempurnaan UUD 1945 bahkan telah dinyatakan oleh Soekarno pada rapat pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Gagasan perubahan UUD 1945 menemukan momentumnya di era reformasi. Pada awal masa reformasi, Presiden membentuk Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani yang didalamnya terdapat Kelompok Reformasi Hukum dan perundang-undangan. Kelompok tersebut menghasilkan pokok-pokok usulan amandemen UUD 1945 yang perlu dilakukan mengingat kelemahan-kelemahan dan kekosongan dalam UUD 1945. Gagasan perubahan UUD 1945 menjadi kenyataan dengan dilakukannya perubahan UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pada Sidang Tahunan MPR 1999, seluruh fraksi di MPR membuat kesepakatan tentang arah perubahan UUD 1945 yaitu:

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Perubahan pertama pada tahun 1999, Perubahan kedua pada tahun 2000, perubahan ketiga pada tahun 2001, dan perubahan keempat pada tahun 2002. Dalam empat kali perubahan itu, materi UUD 1945 yang asli telah mengalami perubahan besar-besaran dan dengan perubahan materi yang dapat dikatakan sangat mendasar. Secara substantif, perubahan yang telah terjadi atas UUD 1945 telah menjadikan konstitusi proklamasi itu menjadi konstitusi yang baru sama sekali, meskipun tetap dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Sejak Dekrit Presiden ini, UUD 1945 terus menjadi hukum dasar. Sifatnya masih sebagai UUD sementara, namun pada masa Orde Baru, konsolidasi kekuasaan lama kelamaan semakin terpusat. Di sisi lain, sikus kekuasaan mengalami stagnasi yang statis karena pucuk pimpinan pemerintahan tidak mengalami perubahan selama 32 tahun. Akibatnya UUD 1945 mengalami proses sakralisai yang irasional semasa rezim Orde Baru. UUD 1945 tidak diizinkan bersentuhan dengan ide perubahan sama sekali. Padahal, UUD 1945 jelas merupakan UUD yang sementara dan belum pernah dipergunakan dan diterapkan secara sungguh-sungguh.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru dan digantikan oleh Orde Reformasi, muncul tuntusn untuk melakukan perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu “luwes” (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Pada akhirnya, Indonesia memakai UUD 1945 sebagai konstitusi nya karena UUD dianggap paling cocok dan telah mencakup semua pemikiran-pemikiran rakyat. Selain itu, Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitu­sionalisme. Dengan tidak diubahnya Pembukaan UUD 1945, maka tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis bangunan Negara Republik Indonesia. Yang berubah adalah sistem dan institusi untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sesuai dengan makna Pancasila sebagai ideologi terbuka yang hanya dapat dijalankan dalam sistem yang demokratis dan bersentuhan dengan nilai-nilai dan perkembangan masyarakat.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Sidang tahunan MPR yang berlangsung 1-9 November 2001 telah menghasilkan perubahan ketiga UUD 1945   terhadap 3 bab, 23 pasal, dan 64 ayat ketentuan undang-undang dasar. Perubahan ketiga ini antara lain diarahkan untuk menyempurnakan pelaksaan kedaulatan rakyat, menyesuaikan wewenang MPR, mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, mengantur impeachment terhadap presiden dan/ atau wakil presiden membentuk lembaga DPD, mengatur pemilihan umum, meneguhkan kedudukan dan Badan Pemeriksa Keuangan, serta meneguhkan kekuasaan kehakiman dengan lembaga baru yaitu Mahkama Konstitusi (MK) dan Komosi Yudisial (KY).

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Eksistensi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan sesuatu hal yang sangat krusial, karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk sebuah negara. Dalam lintasan sejarah hingga awal abad ke-21 ini, hampir tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusi. Hal ini menunjukkan betapa urgennya konstitusi sebagai suatu perangkat negara. Konstitusi dan negara ibarat dua sisi mata uang yang satu sama lain tidak terpisahkan. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Dalam konteks pentingnya konstitusi sebagai pemberi batas kekuasaan tersebut, Kusnardi menjelaskan bahwa konstitusi dilihat dari fungsinya terbagi ke dalam 2 (dua) bagian, yakni membagi kekuasaan dalam negara, dan membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagai di antara beberapa lembaga kenegaraan, seperti antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Suatu keinginan, di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Keempat materi yang terdapat dalam konstitusi atau undang-undang tersebut, menunjukkan arti pentingnya suatu konstitusi yang menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa, serta memberikan arahan dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara. Dan pada prinsipnya, semua agenda penting kenegaraan serta prinsip-prinsip dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, telah tercover   dalam konstitusi.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Dari beberapa pakar yang menjelaskan mengenai urgensi konstitusi dalam sebuah negara, maka secara umum dapat dikatakan bahwa eksistensi konstitusi dalam suatu negara merupakan suatu keniscayaan, karena dengn adanya konstitusi akan tercipta pembatasan kekuasaan melalui pembagian wewenang dan kekuasaan dalam menjalankan negara. Selain itu, adanya konstitusi juga menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menjamin hak-hak asasi warga negara, sehingga tidak terjadi penindasan dan perlakuan sewenang-wenang dari pemerintah.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia merdeka, telah tercatat beberapa upaya pembentukan Undang-Undang Dasar,   penggantian Undang-Undang Dasar, dan perubahan dalam arti pembaruan Undang-Undang Dasar. Pada tahun 1945, Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk atau disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai hukum dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemerdekaannya diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

seperti di kutip dari https://jakarta45.wordpress.com

Pada tahun 1949, ketika bentuk Negara Republik Indonesia diubah menjadi Negara Serikat (Federasi), diadakan penggantian konstitusi dari Undang-Undang Dasar 1945 ke Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949. Demikian pula pada tahun 1950, ketika bentuk Negara Indonesia diubah lagi dari bentuk Negara Serikat menjadi Negara Kesatuan, Konstitusi RIS 1949 diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Setelah itu, mulailah diadakan usaha untuk menyusun Undang- Undang Dasar baru sama sekali dengan dibentuknya lembaga Konstituante yang secara khusus ditugaskan untuk menyusun konstitusi baru. Setelah Konstituante terbentuk, diadakanlah persidangan-persidangan yang sangat melelahkan mulai tahun 1956 sampai tahun 1959, dengan maksud menyusun Undang-Undang Dasar yang bersifat tetap. Akan tetapi, sejarah mencatat bahwa usaha ini gagal diselesaikan, sehingga pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusannya yang dikenal dengan sebutan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya antara lain membubarkan Konstituante dan menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hukum dasar dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) mengungkap pelaku penyerang ulama yang disebut-sebut eks orang kuat dan terkait Pilpres 2019. Wasekjen PKB Daniel Johan menyebut pengungkapan nama pelaku akan membantu proses penegakan hukum. “Langsung ungkap dong kalau memang tahu, biar aparat segera menindak. Kalau nggak diungkap, kan sama saja mau melindungi pelaku, sekaligus membiarkan ulama menjadi korban,” ujar Daniel kepada wartawan, Kamis (22/2/2018). Menurut Daniel, ulama, termasuk para pemuka agama lain, ialah panutan masyarakat. Dia mengatakan ulama mesti mendapat jaminan rasa aman dalam menyampaikan dakwah. “Kalau tidak diungkap secara jelas, malah akan semakin menimbulkan kecurigaan di antara kekuatan politik dan masyarakat. Dan itu yang harus dihindari sehingga adu domba dan menebar rasa takut antarmasyarakat yang umumnya menjadi tujuan dari teror ini, agar tidak terjadi,” ucap Daniel. Pernyataan Rommy disampaikannya berdasarkan analisis tim pencari fakta yang diterjunkan PPP yang telah mengumpulkan informasi dari sejumlah lokasi penyerangan pemuka agama. Tim itu juga sudah menyampaikan laporan ke DPP PPP. Temuan-temuan yang sudah dilaporkan lalu dianalisis oleh PPP. Hasil analisis awal, PPP mengidentifikasi ada kelompok yang memiliki kemampuan melakukan tindakan sistematis dan terencana terkait penyerangan terhadap para pemuka agama. Hasilnya, mengarah ke dua pihak: penguasa dan pihak di luarnya. Identifikasi bahwa ada kelompok berkuasa atau yang pernah berkuasa terkait penyerangan terhadap ulama lalu dianalisis lagi. Analisis didasarkan pada siapa untung dan siapa rugi. Dilanjutkan Rommy, penyerangan terhadap ustaz-ustaz kampung di masa lalu, pertama bertujuan memberikan pesan kepada masyarakat sipil agar tidak mencoba-coba menurunkan Soeharto. Tujuan kedua adalah membangun persepsi publik bahwa negara dalam kondisi tidak aman, sehingga harus dipimpin oleh Soeharto, yang memiliki latar belakang militer. “Artinya, siapa mereka? Mereka adalah yang pernah menjadi orang kuat di republik ini, siapanya tentu polisi, aparat intelijen harus menggali lebih jauh fakta dan apa di balik fakta,” sebut Rommy.

Penyidik senior KPK Novel Baswedan telah kembali ke Tanah Air setelah menjalani perawatan di Singapura akibat teror penyiraman air keras. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengucapkan selamat datang kepada Novel. “Kita ucapkan selamat datang kepada Tuan Novel Baswedan,” ujar Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/2/2018). Ia berharap kepulangan Novel ini bisa membuat kasus teror itu terungkap. Sebab, sejak April 2017, pelaku penyerangan Novel belum juga tertangkap. “Tentu kepulangan Novel itu bisa membuat situasi lebih jelas supaya proses identifikasi perkara bisa lebih baik,” tuturnya. Diketahui, Novel Baswedan telah tiba di Jakarta pagi tadi. Ia pun langsung menyambangi kantor KPK. Novel disiram air keras pada 11 April 2017 di kompleks rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Novel kemudian menjalani perawatan di Singapura selama hampir 10 bulan. Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis pernah menyampaikan tim besar untuk penanganan kasus Novel. Ada 167 penyidik yang dikerahkan untuk mengungkap kasus ini. Sebanyak 66 saksi sudah dimintai keterangan. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan bakal terus mendorong Kapolri Jenderal Tito Karnavian menuntaskan kasus Novel. Bila Polri menyerah menangani kasus ini, Jokowi akan mendorong langkah lain. “Ya, ini saya akan terus kejar di Kapolri, di Polri, agar kasus ini menjadi jelas dan tuntas siapa pun pelakunya. Sampai saat ini akan kita kejar terus, akan kita kejar terus Polri. Dan Polri juga sudah saya sampaikan, kalau Polri sudah gini (angkat tangan), baru kita mulai step yang lain,” kata Jokowi, Selasa (20/2) kemarin.

Partai Golkar siap menampung Jenderal Gatot jika ingin berpolitik praktis selepas menjabat Panglima TNI. Keinginan Golkar sejalan dengan PKB, yang juga melirik Gatot untuk diusung dalam Pilpres 2019. “Segala kemungkinan terbuka,” ujar Wasekjen PKB Daniel Johan dalam pesan singkat, Senin (9/10/2017). Pernyataan Daniel tersebut menjawab pertanyaan soal kemungkinan PKB mengusung Gatot menjadi capres karena belum menentukan sosok untuk 2019. Daniel mengatakan PKB terbuka bagi siapa pun yang ingin berpolitik. Untuk Gatot, Daniel menyebut sosok tersebut agak ‘spesial’ karena kiprahnya sebagai Panglima TNI. “PKB tentu sangat welcome dong, bahkan kepada semua anak bangsa, mulai petani, nelayan, wartawan, aktivis, apalagi Pak Gatot yang sumbangsihnya kepada bangsa dan negara sudah besar,” tutur Daniel. Daniel masih menunggu pergerakan Gatot sebelum memutuskan apakah akan mengusungnya menjadi capres PKB atau tidak. Daniel menyebut komunikasi Gatot ke PKB harus diintensifkan apabila yang bersangkutan ingin maju dalam Pilpres 2019. “Kita tunggu komunikasi intensif dari Pak Gatot ke Cak Imin (Ketum PKB Muhaimin Iskandar),” ungkapnya.

Pemilu Presiden 2019 masih dua tahun lagi, namun panasnya konstelasi politik sudah panas sejak saat ini. Persaingan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) diprediksi akan terulang kembali namun dengan format baru. Prediksi itu disampaikan oleh Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Tubagus Hasanudin. Panggung Pilpres 2019 diperkirakan akan tetap diisi oleh Joko Widodo dan Prabowo Subianto dengan gerbong pendukung yang tak jauh berbeda. “Sedikit beda, adalah dukungan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang semula menjadi pilar Koalisi Merah Putih (KMP) dalam mendukung Prabowo, dan kini sudah masuk dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH),” papar Tubagus dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/7/2017). Tubagus menuturkan peta kekuatan yang hampir tidak berubah ini jelas terlihat dari sikap fraksi-fraksi di DPR saat mengambil keputusan. Yang terbaru adalah soal Perppu Ormas. PDIP, Golkar, PKB, Hanura, NasDem, dan PPP yang merupakan partai pendukung pemerintah kompak mendukung Perppu. Di sisi lain ada Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN. Suasana serupa juga terlihat di Pilgub DKI 2017, hingga rencana pemindahan ibu kota yang ditolak PAN. Dia menyoroti PAN yang ada di kabinet namun tidak mendukung kebijakan presiden. “Maka orang awam pun akan menyimpulkan bahwa Pilpres 2019 akan tetap menjadi pertarungan dua kubu yaitu KIH plus versus KMP minus. KIH Plus artinya, plus Golkar dan PPP,” ungkap Tubagus. Oleh sebab itu, Tubagus meminta Jokowi merombak kabinetnya bulan ini atau tidak sama sekali demi persiapan Pilpres 2019. Secara terang-terangan, PDIP mendesak Jokowi mendepak kader parpol yang tidak setia. “Daripada jadi duri dalam daging, mending terus terang saja membuat garis siapa yang akan dihadapi dalam Pilpres 2019. Reshuffle ini harus dilakukan bulan Juli ini, atau tidak sama sekali,” ungkap Tubagus. “Di saat yang sama, Presiden Joko Widodo harus memilih berdasarkan kesetiaan dan loyalitas,” pungkasnya.

TAK kurang dari sepekan dua orang ulama mendapat penganiayaan oleh orang yang diduga tidak waras atau sakit jiwa di Jawa Barat. Akibatnya dua orang ulama meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Kedua peristiwa tersebut dinilai sejumlah pihak janggal pasalnya keduanya merupakan ulama dan diserang pada waktu subuh oleh orang yang diduga sakit jiwa. Menanggapi meninggalnya dua orang ulama tersebut Kriminolog UI Adrianus Meliala menilai, dalam sakit kejiwaan ada variasi-variasi tertentu sehingga pelaku dapat di hukum atau tidak. “Kalau polisi mengatakan sakit jiwa selalu timbul kontroversi karena Pasal 44 KUHP tentang sakit jiwa itu terlalu umum padahal variasi-variasi sakit jiwa itu banyak sekali,” kata Adrianus, Sabtu (03/02/2018). Sebab menurutnya, yang menjadi masalah dalam hal ini adalah poin hukum yang tidak mampu untuk pertanggung jawab secara hukum. Karena tidak semua bisa dikatakan sakit jiwa lolos dari jerat hukum. “Jadi ada kemungkinan dia sadar bertanggung jawab secara hukum, ada sadar tapi tidak bertanggung jawab secara hukum, ada tidak sadar tidak bertanggung jawab secara hukum dan ada tidak sadar tapi bertanggung jawab secara hukum itu variasinya,” kata Dia. Untuk itu untuk menghindari perdebatan biasanya polisi meminta psikiater untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk mendapatkan suatu jawaban yang pasti. “Biasanya polisi meminta psikiater melakukan pemeriksaan, biasanya yang bersngkutan di kurung tiga hari diruangan dan diamati secara penuh,” ungkapnya. Menurutnya polisi tidak boleh melihat ini dari suatu hal yanh lain kecuali dari TKP dan melakukan penyelidikan terhadap korban dan pelaku. Itu katanya melanjutkan nanti jadi pinjakan apakah pelaku benar sakit jiwa atau tidak. “Polisi tentu enggak boleh berasumsi dia harus berangkat dari TKP, melihat hubungan antara pelaku dan korban dan mediator yang menghubungkan dengan korban. Misalnya pelaku menggunakan pisau dan terjadi di TKP hanya itu jadi enggak boleh dikaitkan dengan yang lain,” tukasnya.

Politisi yang juga Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, turut melakukan gugatan atas  PT 20-25% itu. yang cukup menarik, justru  partai-partai oposisi pemerintah yang pada awalnya menolak presidential threshold 20-25% tidak melakukan upaya-upaya kongkrit dan langkah-langkah hukum untuk membatalkan UU Pemilu yang sebelumnya mereka tolak. partai-partai oposisi ini (Demokrat, Gerindra. PAN dan PKS) malah terkesan hanya diam dan menbiarkan. padahal mereka bisa  menempuh jalan judicial review atau gugatan melalui Mahkamah Konstitusi. Abi Rekso Panggalih selaku peneliti dari Lingkar Studi Elektoral (LSE) mengatakan presiden patut berhati-hati atas situasi diatas. Karena UU Pemilu yang telah ditandatanganinya, bisa saja menjadi jebakan Presiden Jokowi sendiri dalam pencalonan 2019 yang akan datang. Sebagai pengamat,  Abi Rekso menilai Jokowi patut mewaspadai akan tiga hal krusial terkait dengan presidential threshold 20-25% ini. Pertama, Presiden Jokowi belum tentu bisa menjaga skema dukungan partai politik yang kini berada bersama pemerintah (PDIP, Hanura, Nasdem, PKB, PKPI, PPP dan Golkar). Konteks ini sama halnya pada pertarungan legeslatif sebelumnya, ternyata PDIP sebagai partai pemenang tidak bisa menjadi ketua DPR. “Itu artinya tidak ada jaminan mutlak akan jumlah komposisi dukungan suara,” kata Abi seperti dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (12/9). Kedua, lanjut dia, sikap diam dari kelompok partai oposisi (Gerindra, PKS dan PAN) juga harus diwaspadai oleh Presiden Jokowi. Menurut Abi, Sikap mereka yang berseberangan dengan presidential threshold 20-25%, tidak tercermin dengan kegigihan mereka melawan keputusan itu. “Bisa jadi mereka justru mengambil keuntungan dengan menumpang pada isu 20-25% atau ada skenario yang disiapkan secara khusus sebagai kejutan stunami politik untuk Presiden Jokowi. Kejutan ini bisa jadi akan menjadi sejarah politik baru, dimana presiden dengan tingkat kepuasan rakyat yang sangat tinggi, tetapi tidak dapat maju periode kedua karena tidak memiliki kendaraan politik,” ungkapnya. Ketiga, dirinya melihat partai pendukung pemerintah masih belum solid dalam posisinya mendukung pemerintah. Hal ini tercermin dalam isu kelembagaan KPK, sikap Presiden Jokowi yang mendukung secara penuh justeru bersebrangan dengan partai pendukung. Dalam hal ini, menurut Abi, Jokowi harus segera melakukan evaluasi atas loyalitas partai pendukung pemerintah. “Dengan melihat fakta hukum terjeratnya Setya Novanto selaku ketua umum partai pendukung dengan dugaan kasus korupsi,” katanya. Serta skema logika kekuasaan legislatif dan partai politik, yang tidak serta merta untuk memberikan garansi dukungan terhadap Jokowi. “Presidential threshold model ini banyak kelemahan. Dengan proporsi 20-25% Presiden Jokowi akan sangat bergantung pada partai pengusung nanti. Apa yang terjadi pada Ahok, bisa terulang kembali pada pencalonan presiden 2019, jika dirinya tidak mendapat dukungan partai sebesar 20-25%. Bisa-bisa dirinya harus mengumpulkan dukungan KTP seperti yang Ahok lakukan pada pilkada DKI kemarin. Memangnya bisa presiden jalur independen?” kelakar Abi Rekso. Berangkat dengan logika elektoral seperti itu, Abi menambahkan, sekalipun presidential threshold 0% tidak akan mempengaruhi popularitas dan elektabilitas politik Joko Widodo pada Pemilu 2019. “Artinya legitimasi presiden ada pada lokus dukungan rakyat secara langsung. Satu-satunya hal yang kelak akan menurunkan elektabilitas Jokowi adalah kinerjanya,” kata Abi. Di sisi yang lain, Abi Rekso menyinggung bahwa presidential threshold 20-25% itu mencederai hak demokrasi seseorang untuk layak dipilih sebagai presiden. Serta, membatasi partai politik baru untuk mendukung seorang kandidat Presiden karena tidak memiliki modal parliamentary threshold pada pemilu 2014 sebelumnya. Jika Presidential threshold 20-25% ini berjalan dengan skema partai politik, Jokowi akan tersandera oleh partai politik. Padahal sebenarnya, ujar Abi, partai politik lah yang akan paling banyak mengambil keuntungan atas popularitas dan elektabilitas Jokowi. “Dalam Pileg 2019 nanti, kita akan lihat baliho para caleg parpol mencantumkan foto Jokowi. Ini kan aneh, Partai yang menikmati popularitas dan elektabilitas Jokowi tapi di waktu yang sama Jokowi harus menanti restu dari partai politik. Maka dengan itu Presiden Jokowi harus waspada dengan jebakan presidential threshold 20-25%,” katanya.

“Kader ada pada posisi onfire saat ini, dan tadi ketua umum (SBY) menargetkan 35 persen. Kalau lebih ya syukur,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Panjaitan di kantor DPC Partai Demokrat, Jalan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, Jumat (5/1). Untuk mencapai target itu, lanjut Hinca, partai Demokrat terus proaktif melakukan komunikasi politik dengan partai politik lainnya. Hal itu dilakukan untuk mencari konfigurasi dan koalisi yang tepat untuk kemenangan partai. “Komunikasi jalan terus dong dengan partai lain, Ada PKB, PPP dan lainnya,” kata Hinca. Selain itu, Hinca menegaskan, sebagai peserta pilkada, Partai Demokrat mendorong pelaksanaan pesta demokrasi yang ‘riang gembira’ tanpa ada kekerasan fisik ataupun isu SARA. Sehingga, diharapkan kontestasi politik pada 2018 dan 2019 akan semakin terintegritas. “Kita harus mencegah segala bentuk kekerasan itu terjadi dalam pesta demokrasi. Kami juga harap, agar kejadian yang terjadi di DKI, Kalimantan, tidak terjadi lagi,” kata dia.

Related Posts

Comments are closed.