PKB Klaim Demokrat akan Keluar dari Koalisi Pengusung Ganjar

PKB Klaim Demokrat akan Keluar dari Koalisi Pengusung Ganjar

PKB belum tentu mengusung Ganjar Pranowo maju Pilgub Jateng. PKB juga menyebut, Demokrat akan tarik diri dalam pengusungan Ganjar. “Rencananya Golkar, Demokrat, akan keluar,” ujar Ketua Desk Pilkada PKB, Daniel Johan di Graha Gus Dur, Jl Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018). Namun, Daniel enggan membeberkan alasan Demokrat yang akan tarik diri mengusung Ganjar. PKB sejauh ini masih berkomunikasi dengan Golkar hingga Gerindra di Jateng. “Sekarang kami lagi komunikasi intensif baik dengan Gerindra maupun dengan Golkar, tapi belum diputusin,” ucap Daniel. Sehari sebelumnya, Demokrat resmi mengusung Ganjar dengan Taj Yasin Maimun (Gus Yasin) maju Pilgub Jateng. Demokrat menyampaikan, Ketum Susilo Bambang Yudhoyono sudah mempertimbangkan masak-masak mengusung Ganjar. “Pak SBY (Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono, red) menjelaskan sudah melalui pembahasan yang melibatkan seluruh anggota Majelis Tinggi dan kesepakatan itu lah,” kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin, di Kantor DPP PD, Jl Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (7/1).

PKB belum tentu mengusung Ganjar Pranowo maju Pilgub Jateng. PKB juga menyebut, Demokrat akan tarik diri dalam pengusungan Ganjar. “Rencananya Golkar, Demokrat, akan keluar,” ujar Ketua Desk Pilkada PKB, Daniel Johan di Graha Gus Dur, Jl Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018). Namun, Daniel enggan membeberkan alasan Demokrat yang akan tarik diri mengusung Ganjar. PKB sejauh ini masih berkomunikasi dengan Golkar hingga Gerindra di Jateng. “Sekarang kami lagi komunikasi intensif baik dengan Gerindra maupun dengan Golkar, tapi belum diputusin,” ucap Daniel. Sehari sebelumnya, Demokrat resmi mengusung Ganjar dengan Taj Yasin Maimun (Gus Yasin) maju Pilgub Jateng. Demokrat menyampaikan, Ketum Susilo Bambang Yudhoyono sudah mempertimbangkan masak-masak mengusung Ganjar. “Pak SBY (Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono, red) menjelaskan sudah melalui pembahasan yang melibatkan seluruh anggota Majelis Tinggi dan kesepakatan itu lah,” kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin, di Kantor DPP PD, Jl Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (7/1).

Pasangan calon Gubernur – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ganjar-Gus Yasin berharap PKB ikut bergabung dalam koalisi yang mendukung mereka dalam Pilgub Jateng 2018. Hal itu diungkapkan petahana Ganjar Pranowo saat ditemui di rumah dinas Gubernur Jateng, Jalan Gubernur Budiono, Semarang. Ganjar mengatakan komunikasi politik dengan PKB lancar terjalin, oleh karenanya ia berharap PKB bergabung dengan koalisi yang kini sudah terbentuk yaitu PDIP, PPP, Demokrat, dan Nasdem. “Lancar, masih komunikasi (dengan PKB). Saya berharap bergabung. Kalau iya, ya Insyaallah jalan,” kata Ganjar, Senin (8/1/2018). Ketika ditanya apa yang ditawarkan agar PKB setuju merapat, Ganjar menjawab dirinya menawarkan mengatasi permasalahan di Jawa Tengah bersama-sama. “Kalau saya tawarannya Jateng kan gede banget, kalau kita sendirian seperti hari ini, akan banyak catatan,” lanjut Ganjar. “Ketika kawan-kawan parpol yang direpresentasikan di DPRD memberikan pengawasan pada kami dengan catatan cukup keras, kalau mereka bergabung, kerasnya catatan itu jadi PR bersama untuk diselesaikan,” imbuhnya. Selain PKB, Ganjar juga sudah menerima sinyal akan turun dukungan dari Partai Golkar. Ganjar menduga hari ini dukungan itu akan turun. “Dugaan saya hari ini, dia (partai yang akan bergabung) menunggu perintah DPP, tapi saya dengar tadi yang sudah menguat Golkar,” katanya.

KPU Sultra mencoret dukungan PPP dan PKB yang dibawa oleh pasangan Asrun-Hugua atau yang dikenal dengan akronim Berkah Sultra. Sebab, berkas dukungan tidak lengkap. Pasangan Berkah Sultra ini membawa tujuh partai pengusung yakni PAN, PDIP, PKS, Gerindra, Hanura, PPP dan PKB. Namun, KPU mencoret dua partai yakni PPP dan PKB. Divisi Teknis KPU Sultra, Iwan Rompo menjelaskan alasan pihak KPU melakukan pencoretan terhadap dukungan yang dibawa pasangan Surga. “Kalau PPP kita coret karena Ketua DPW PPP Sultra, Rasyid Syawal tidak hadir untuk memberikan tanda tangan bukti dukungan pasangan calon, hanya Sekretaris DPW PPP Sultra, Ihsan Rifani yang hadir, sementara PKB tidak melampirkan SK B1-KWK dari pusat, sehingga kami tidak bisa terima,” kata Iwan kepada wartawan, Senin (8/1/2018). Ketika pendaftaran berlangsung, salah seorang pengurus PPP mencoba untuk menghubungi Rasyid Syawal, sayangnya tidak dijawab. Saat mencoba untuk klarifikasi, baik melalui pesan WhatsApp maupun telepon, namun tidak ada yang aktif. Sebelumnya, PPP dan PKB memang memberikan dukungan kepada pasangan Asrun-Hugua, namun jelang pendaftaran dikabarkan dukungan tersebut dialihkan kepada pasangan Rusda Mahmud-Sjafei Kahar.

Merdeka.com – Kondisi politik di Jawa Tengah jelang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur mulai menggeliat. Hajatan besar lima tahunan ini akan digelar Bulan Juni 2018. Sejumlah partai mulai melakukan pemanasan mesin politik. Di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ), dua nama sedang menunggu restu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Ada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Bupati Kudus Musthofa. Ganjar dalam sebuah wawancara di akhir bulan Maret lalu menuturkan dirinya bersedia kembali maju sebagai petahana, jika mengantongi restu Megawati. Dia pun mengaku terbuka dengan adanya calon lain, termasuk Musthofa. “Sekarang masih menunggu keputusan Ketua Umum dulu. Tetapi kalau hasil keputusannya tetap sama lagi, ya saya siap,” ujar Ganjar di Temanggung, Kamis (27/4). Dalam Pilgub Jateng 2013 lalu, Ganjar yang berpasangan dengan Heru Sudjatmiko unggul dengan perolehan suara 6.962.417 atau 48,82 persen. Waktu itu Ganjar-Heru diusung tunggal oleh PDIP. Tidak hanya memenangkan eksekutif, PDIP juga mendominasi DPRD Jateng dengan perolehan 27 kursi di Pemilihan Legislatif tahun 2014. Sementara Musthofa mendapat dukungan dari ribuan kader PDIP se-Kudus dalam sebuah deklarasi, Rabu (26/4). Dia merupakan Bupati Kudus yang terpilih selama dua periode, 2008-2013 dan 2013-2018. “Pengalaman sepuluh tahun memimpin Kabupaten Kudus menjadi modal. Terlebih program-program yang dilahirkan merupakan inovasi luar biasa yang pro rakyat. Dan kami ingin apa yang telah kami rasakan manfaat selama dipimpin Pak Mushtofa ini dirasakan seluruh warga Jawa Tengah,” kata Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kudus, Achmad Yusuf Roni. Hingga kini PDIP masih melakukan penjaringan terhadap calon-calon yang akan ikut Pilkada Serentak tahun 2018. Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) juga mulai mempersiapkan diri menghadapi Pilgub. Meski di internal belum ada nama yang muncul, namun partai yang mendapat 10 kursi di DPRD Jateng ini melakukan penyegaran di tingkat fraksi. Ketua DPW PKS Jateng KH Kamal Fauzi di pertengahan April lalu tak menampik jika pergantian ketua fraksi terkait persiapan Pilgub Jateng. Apalagi, PKS Jateng tengah menggodok persiapan perhelatan Pilgub Jateng sejak momentum Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Maret 2017. “Ya selain penyegaran, kita ingin teman-teman di DPRD aktif menjalin komunikasi sebagai ujung tombak DPW dalam rangka Pilgub tersebut, dengan tim yang baru, suasana lebih segar sehingga komunikasi politik bisa lebih dimaksimalkan,” kata dia. Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) akan mengusung mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar sebagai salah satu bakal calon. “Marwan Jafar pasti dapat rekomendasi sebagai cagub, tinggal mencari teman koalisi. Untuk deklarasi nanti sambil jalan, yang penting sosialisasi jalan terus,” kata Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar di Semarang, seperti dilansir Antara, Kamis (4/5). Di sela rapat koordinasi DPW PKB dan DPC se-Jateng, Muhaimin mengatakan upaya yang kini sudah dan akan terus dilakukan PKB dalam mengusung Marwan adalah bersilaturahmi serta bersosialisasi ke para kiai, tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat. “Mudah-mudahan diterima dan direstui dengan baik oleh masyarakat serta diterima sebagai calon Pilgub Jateng 2018,” ujarnya. Selain itu, PKB juga berkomunikasi secara intensif dengan partai politik lain guna membangun koalisi karena PKB hanya memiliki 13 kursi di DPRD Jateng sehingga tidak bisa mengusung calon gubernur sendiri. Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) nampaknya enggan buru-buru memutuskan untuk mengusung kandidat. Ketum PPP Romahurmuziy mengatakan partainya akan mencermati hasil survei terlebih dahulu. “Kami masih mencermati dengan seksama melalui survei, kami siapkan kader internal maupun eksternal. Pelaksanaan Pilkada 2018 masih lama untuk disikapi,” kata Romahurmuziy di Purwokerto, Senin (8/5). Romi menjelaskan untuk Pilkada Jateng 2018, PPP menyiapkan kader internal seperti Ahmad Muqowam yang saat ini menjadi anggota DPD, lalu Arwani Tomafi dan Zainut Tauhid merupakan anggota DPR. Untuk eksternal, petahana Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dilirik lantaran elektabilitas tertinggi dalam survei. “PPP tidak mau terburu-buru untuk memajukan atau mencalonkan kandidat karena dengan bekal survei saja belum tentu memenangkan kontestasi apalagi tanpa survei,” ujarnya. Pilgub Jateng berlangsung bulan Juni 2018. Tahapannya akan dimulai Agustus 2017, mulai dari merancang jumlah TPS dan memperkirakan jumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), penghitungan jumlah pemilih, pendaftaran pasangan calon perseorangan dan parpol. Untuk pendaftaran bakal pasangan calon diperkirakan Bulan Januari 2018. Saat ini, KPU Provinsi Jateng dan kabupaten/kota, juga sudah bersiap menerima kehadiran masyarakat yang ingin sekadar konsultasi mengenai syarat maju dari calon independen. Pasangan Calon dari jalur independen harus menyampaikan jumlah dukungan Bulan Desember 2017. Dukungan dibuktikan dengan penyerahan surat pernyataan dukungan dan fotokopi KTP yang ditandatangani (baik melalui tandatangan ataupun cap jempol) oleh pemilih. “Kalau lolos verifikasi maka akan ikut mendaftar sebagai bakal calon bersama bakal paslon dari partai politik pada Januari 2018, kemudian penetapan paslon dilakukan Februari 2018,” kata Ketua KPU Jateng Joko Purnomo. Untuk calon independen, syarat dukungan sesuai PKPU nomor 5 tahun 2017 yaitu untuk daerah berpenduduk di atas 12 juta jiwa maka syaratnya minimal 6,5 persen dari jumlah DPT pemilu atau pemilihan terakhir dalam hal ini DPT Pilpres 2014. “Setelah kita hitung, syarat dukungannya sekitar 1.708.040 pemilih,” ujar Joko.

Pendaftaran bakal calon kandidat untuk pemilihan kepada daerah serentah 2018 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan berlangsung pada 8-10 Januari 2018. Partai-partai telah menyiapkan kandidat calon kepala daerah di 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, tak terkecuali pemilihan gubernur (pilgub) di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang disebut-sebut sebagai barometer politik nasional. Proses penentuan bakal cagub dan cawagub di tiga provinsi itu oleh partai politik berlangsung alot. Hingga hari kerja terakhir sebelum masa pendaftaran dibuka KPU, nama-nama kandidat kepala daerah di tiga provinsi tersebut belum dapat dipastikan seutuhnya.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Pilgub Jawa Barat menjadi pilgub paling dinamis di Pulau Jawa. Tarik menarik koalisi terjadi di antara 10 partai yang punya kursi di DPRD. Pada 12 Oktober 2017, misalnya, muncul istilah koalisi poros baru yang diprakarsai Partai Demokrat, PPP, Gerindra, dan PAN. Koalisi ini muncul sebagai respons atas penolakan Gerindra pada pasangan Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu sekaligus menandingi dukungan Golkar-PDIP kepada Dedi Mulyadi dan Nasdem-PKB kepada Ridwan Kamil yang saat itu sedang menguat. Koalisi poros baru ini hanya seumur jagung. Satu bulan setelah deklarasi, koalisi ini mencair. PPP mendeklarasikan diri mendukung Ridwan Kamil, bergabung dengan Nasdem dan PKB. PAN dan Demokrat kemudian juga menarik diri pada November. Kedua partai kemudian bergabung dengan PKS dan memutuskan mengusung Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu sebagai cagub dan cawagub Jabar. Gerindra yang ditinggal sendirian akhirnya mengambil langkah. Pada 9 Desember 2017, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mendeklarasikan Mayjend (Purn) Sudrajat sebagai bakal cagub Jabar. Deklarasi ini secara tidak langsung mengubah peta keseluruhan koalisi di Jabar, terlebih setelah PKS dan PAN menyambut baik dukungan tersebut. Pada 27 Desember, PAN dan PKS ikut mendeklarasikan diri bersama Gerindra mengusung pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhu sebagai cagub dan cawagub Jabar 2018. Sudrajat-Ahmad Syaikhu lantas menjadi pasangan cagub-cawagub Jabar pertama yang final dan memenuhi syarat 20 kursi untuk maju dengan mengantungi 26 kursi dari total jumlah kursi milik ketiga partai tersebut. Imbas deklarasi ini, Deddy Mizwar dan Partai Demokrat tinggal sendiri. Beruntung kondisi itu tak berlangsung lama dan hanya berselang sehari dari deklarasi Sudrajat-Syaikhu, Deddy Mizwar akhirnya sepakat dengan Dedi Mulyadi. Saat kesepakatan Deddy-Dedi muncul, Golkar dan Demokrat belum resmi sepakat berkoalisi. Peresmian koalisi Demokrat dan Golkar baru terjadi pada 5 Januari 2017 ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) resmi dari DPP Golkar untuk pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi. “Kami resmikan Deddy Mizwar sebagai cagub dan Dedi Mulyadi sebagai cawagub Jabar,” kata Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto saat mengumunkan pasangan ini di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Peresmian ini menjadikan pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi sebagai pasangan cagub-cawagub Jabar kedua yang final dan memenuhi syarat minimal 20 kursi dengan mengantungi 29 kursi dari total kursi Demokrat dan Golkar. Penetapan ini sekaligus mengakhiri petualangan Golkar di Pilgub Jabar, setelah sebelumnya sempat berkoalisi dengan PDIP dan sempat bergabung dengan koalisi pengusung Ridwan Kamil. Komposisi kandidat pada Pilgub Jabar 2018 ini belum final sebab PDIP sebagai partai pemilik kursi terbanyak belum juga menentukan kandidat yang hendak diusungnya. Belum pastinya kandidat yang akan diusung PDIP di Jabar ini berbanding lurus dengan belum pastinya cawagub pendamping Ridwan Kamil. Dalam beberapa hari terakhir, PDIP kerap dikaitkan dengan nama Ridwan Kamil apalagi setelah Wali Kota Bandung ini mengunjungi Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis 4 Januari lalu. Usai pertemuan itu, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan PDIP telah punya tiga formasi terkait Pilgub Jabar 2018. Ketiga formasi itu yakni: memasangkan Ridwan Kamil dengan Anton Charliyan, lalu Ridwan Kamil dengan Bupati Bandung Barat Abubakar, terakhir Ketua DPD PDIP Jabar TB Hasanudin dan ketua DPW salah satu partai di Jabar. “Tiga-tiganya sama-sama kami pertimbangkan,” kata Hendrawan kepada Tirto . Jika PDIP jadi mengusung Ridwan Kamil, peta koalisi di Jabar berpeluang berubah kembali lantaran dua dari empat partai pengusung Ridwan Kamil sebelumnya telah memberikan ultimatum kepada Ridwan untuk segera memilih calon wakil gubernur. Masuknya PDIP dikhawatirkan membikin Uu Ruzhanul Ulum yang disodorkan PPP dan Maman Imanulhaq yang ditawarkan PKB kemungkinan terpental lantaran PDIP juga mengusung calonnya sendiri untuk mendampingi Ridwan Kamil. “Kalau PDIP kemudian akan mendorong wakil, sepatutnya berbicara dengan seluruh partai koalisi yang ada. Apakah calon wakil itu sejalan tidak dengan kami,” kata Ketua Umum PPP Romahurmuzy. Romahurmuzy menegaskan, PPP siap keluar barisan dan bergabung dengan koalisi dengan partai lain jika Ridwan Kamil berpasangan dengan calon wakil gubernur selain Uu Ruzhanul Ulum. “[Kamis 4 Januari] Sore saya sudah berkomunikasi dengan Pak SBY, apabila kemudian ada hal-hal yang tidak menjadi kondisi ideal yang kami bayangkan untuk Jabar,” kata Romahurmuzy.   Keputusan final tentang koalisi pendukung Ridwan Kamil ini diprediksi terjadi pada Minggu, 7 Januari 2018, setelah PDIP mengumumkan calon untuk Pilgub Jabar. “Jawa Barat sudah komplet, tinggal diumumkan tanggal 7 di Lenteng Agung. Namanya nanti ya datang saja,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Berbeda dengan Jabar yang sangat dinamis, konstelasi Pilgub Jateng paling landai. Sampai saat ini, belum ada pasangan cagub-cawagub yang terbentuk meskipun suara-suara koalisi di antara partai-partai telah terdengar. Gerindra menjadi partai pertama yang telah resmi mendeklarasikan bakal cagub Jateng. Partai berlambang garuda ini resmi mengusung Sudirman Said sebagai bakal cagub Jateng 2018 pada 16 Desember 2017. PKS dan PAN pun telah resmi menyatakan diri merapatkan dukungan ke koalisi pengusung Sudirman Said. Koalisi ini juga belum mempunyai bakal calon wakil gubernur, meskipun sudah ada dua nama yang mengerucut menjadi pendampingnya, yakni Majid Kamil atau Gus Kamil yang saat ini menjadi Ketua DPRD Kabupaten Rembang dan Taj Yasin atau Gus Yasin seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Selain Sudirman Said, nama lain yang bakal maju adalah petahana Gubenur Ganjar Pranowo yang akan diusung PDIP. Sejauh ini, Ganjar dan PDIP belum resmi mendeklarasikan diri padahal jumlah suara yang mereka miliki di DPRD Jawa Tengah mencapai 31 kursi. Soal rencana memajukan Ganjar ini, PPP menjadi salah satu partai yang berpeluang ikut merapat. Ketua Umum PPP Romahurmuzy mengatakan pihaknya saat ini telah menjalin komunikasi intens dengan PDIP. “Saya sudah bicara dengan Pak Hasto. Kemungkinan besar merapat ke PDIP,” kata Romahurmuzy. Romahurmuzy pun menyatakan PPP menyiapkan nama calon untuk pendamping Ganjar, yakni Ahmad Muqowwam. “Kami yakin Ganjar dan Muqowwam akan jadi pasangan nasionalis dan NU yang lebih ramah bagi masyarakat Jateng,” kata Romahurmuzy. Sementara Golkar dan Demokrat belum menentukan sikap di Pilgub Jateng 2018. Keduanya yang sempat mewacanakan poros baru di Jateng, kini belum menemukan pelabuhan dukungan pada cagub tertentu setelah gagal mengusung mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Golkar sendiri sudah memastikan hanya akan mengusung cawagub, yakni Ariantu Dewi. “Untuk Jawa Tengah, kami hanya siapkan wakil. Kami akan sodorkan kader sendiri untuk jadi wakil. Itu pasti,” kata Nurdin Halid di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (5/1/2018). Pengamat Politik Universitan Parahyangan, Asep Warlan, menilai masih belum pastinya pasangan cagub dan cawagub Jateng 2018 adalah karena dominasi PDIP. Menurutnya, sosok Ganjar dan PDIP sudah tidak memiliki lawan di Jateng. Sementara, baru Gerindra yang berani menjadi penantang. “Perkaranya partai lain juga berhitung ulang mau merapat ke Sudirman. Pilkada kan yang dicari kemenangan,” kata Asep kepada Tirto .

seperti di kutip dari https://tirto.id

Tak jauh berbeda dengan Pilgub Jateng, Pilgub Jatim pun terbilang minim dinamika. Bisa dikatakan Pilgub Jatim menjadi yang paling jelas peta pertarungannya, yakni antara Syaifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul dan Khofifah Indar Parawansa sebagai bakal cagub Jatim 2018. Dinamika politik di provinsi paling timur di Pulau Jawa ini hanya terjadi terkait calon pendamping gubenur dan komposisi partai pengusung di antara kedua kandidat tersebut. Dalam konteks dukungan partai, Gus Ipul lebih beruntung ketimbang Khofifah. Ia sejak awal mendapat dukungan dari PKB yang memiliki 20 kursi di Jatim dan bisa mengusung calon sendiri. Kemudian, ia juga cepat mendapat tambahan dukungan dari PDIP. Hingga akhirnya, pada 15 Oktober 2017, PDIP dan PKB resmi mendeklarasikan Syaifullah Yusuf sebagai cagub Jatim dengan didampingi oleh Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas sebagai cawagub. Pada sisi lain, Khofifah harus terlebih dahulu mencari partai pengusung karena statusnya sebagai non-partisan. Upaya awal dari Khofifah di Pilgub Jatim adalah membentuk Tim 9 yang bersisi 18 kiai NU Jatim di bawah pimpinan KH Solahudin Wahid. Tim 9 ini bertugas untuk memberi pertimbangan kepada Khofifah perihal pencarian partai pengusung dan cawagub pendampingnya. Perihal pendamping Khofifah, Tim 9 menyeleksi beberapa nama hingga mengerucut kepada dua nama, yakni Bupati Trenggalek Emil Listianto Dardak dan Bupati Ponorogo Ipong Muchlison. Emil pada akhirnya terpilih sebagai pendamping Khofifah. Dukungan resmi kepada Khofifah-Emil untuk pertama kali diberikan Partai Demokrat pada 21 November 2017. Belakangan, Nasdem, Golkar, PPP dan Hanura juga memberikan dukungan kepada Khofifah-Emil. Sempat ada upaya dari Gerindra, PKS dan PAN untuk membuat poros baru di Pilgub Jatim 2018. Ketiganya sempat memunculkan nama Moreno Suprapto, Bupati Bojonegoro Suyoto dan Yenny Wahid untuk diusung di Pilgub Jatim, tapi akhirnya urung. Tiga partai tersebut sampai hari ini pun belum menentukan sikap di Pilgub Jatim 2018. Belakangan, tensi dinamika di Pilgub Jatim kembali memanas setelah tersebarnya foto tidak senonoh seseorang mirip Azwar Anas. Nasib Azwar Anas di Pilkada Jawa Timur, yang diusung bersama Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul oleh PKB dan PDIP, menjadi tidak pasti. Pasangan ini sebelumnya telah dipastikan maju sebagai Cagub-cawagub sejak Oktober lalu. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengatakan setelah foto itu beredar partainya memikirkan ulang siap Cawagub yang lebih cocok mendampingi Gus Ipul—panggilan karib Saifullah Yusuf. “PDIP akan merespons,” kata Andreas kepada Tirto , Jumat (5/1/2018). Selang beberapa dari pernyataan Andreas, Azwar mengambil sikap mundur dan mengembalikan mandat sebagai calon wakil gubernur kepada PDIP. “Demi tanggung jawab saya kepada masyarakat, bahwa menjadi pemimpin itu harus amanah, juga demi terwujudnya program-program kerakyatan partai dalam pembangunan untuk menyejahterakan rakyat Jatim, maka saya memberikan kembali mandat penugasan sebagai cawagub Jatim ke partai,” kata Azwar, Sabtu (6/1/2017). Azwar Anas sendiri sudah memberikan pernyataannya terkait peredaran foto tersebut. Ia tidak membantah ataupun mengiyakan, apakah benar tokoh dalam foto tersebut dirinya. Ia hanya mengatakan, dirinya banyak dikirimi “gambar-gambar di masa lalu” menjelang Pilgub Jatim 2018. Ada pun nama yang dikabarkan sebagai pengganti Azwar Anas sebagai pendamping Gus Ipul adalah Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dan Bupati Ngawi Kanang Budi Sulistyono.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Dari seluruh peta mutakhir Pilgub di tiga provinsi di Jawa tersebut, terlihat ada kelambangan beberapa partai dalam mengusung kandidat cagub-cawagub. Pengamat politik dari Populi Center Rafid Pamenang Imawan berkata, cepat-lambatnya parpol menentukan kandidat di Pilkada tak berpengaruh ke elektabilitas karena saat ini banyak metode sosialisasi bisa digunakan. “Tinggal bagaimana calon dapat dikemas oleh parpol dan pendukung yang mengusungnya,” kata Rafif. Ia memandang waktu efektif untuk ‘menjual’ kandidat justru terletak pada masa kampanye, alih-alih saat sebelum pendaftaran bakal calon. Saat kampanye, parpol dan relawan saat ini bisa melakukan sosialisasi dengan beragam cara. Kemajuan teknologi membantu kampanye para kandidat di Pilkada beberapa tahun belakangan. “Waktu yang pendek tidak lagi menjadi kendala bagi parpol. Justru saat ini parpol perlu untuk mematangkan betul bagaimana mendapatkan calon yang secara track record bagus dan memiliki selling point yang kuat,” ujarnya. Menurut Rafif, masing-masing kandidat di pilkada memiliki kesempatan sama untuk menang atau kalah. Calon yang mendapat dukungan dari parpol lebih dulu bisa kalah jika tak efektif dikampanyekan. Hal serupa juga bisa menimpa kandidat yang diumumkan pada detik-detik akhir masa pendaftaran. “Kita ingat bagaimana Ical [Aburizal Bakrie] sudah mencalonkan diri untuk pilpres 2014 jauh-jauh hari, namun elektabilitasnya tidak kunjung naik,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID,MATARAM — PKS telah memutuskan calon yang bakal maju dalam pilkada gubernur NTB. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (PKS) Nusa Tenggara Barat (NTB) Abdul Hadi mengatakan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memutuskan mendukung kadernya, Zulkieflimansyah maju sebagai bakal calon gubernur NTB 2018. Hadi menyampaikan, keputusan ini diambil setelah dilakukan pembahasan yang cukup alot dan panjang hingga akhirnya sepakat mengusung Anggota Komisi VII DPR itu dalam kontestasi Pilgub NTB 2018. Menurut Hadi, alotnya keputusan diambil lantaran DPP PKS membutuhkan klarifikasi dan penjelasan dari semua pihak sebelum menentukan sikapnya. Kendati begitu, SK DPP PKS untuk Zulkieflimansyah belum dikeluarkan lantaran masih menunggu sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. “Akhirnya DPP PKS memutuskan dukungan ke Dr Zulkieflimansyah dengan catatan menyelesaikan semua persyaratan, seperti koalisi parpol pendukung, komunikasi dengan kader dan struktur, baru SK DPP akan dikeluarkan,” kata Hadi di Mataram, NTB, Rabu (13/12). Sebelumnya, Partai Demokrat sepakat berkoalisi dengan PKB dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) NTB 2018. Ketua DPD Partai Demokrat NTB TGH Mahali Fikri mengatakan, dengan menggandeng PKB, persyaratan mengajukan paslon pada Pilgub NTB 2018 telah terpenuhi. Pilgub NTB 2018 mensyaratkan 13 kursi. Demokrat sendiri memiliki 8 kursi, sedangkan PKB memiliki 5 kursi. “Kita sudah punya parpol (koalisi) yang akan mengusung paslon, akan diresmikan antara 14, 15, atau 16 Desember ini di sebuah tempat bersejarah di NTB,” ujar Mahali saat coffee time bersama Ketua DPW PKB NTB Lalu Hadrian di Restoran Taliwang 33, Mataram, NTB, Senin (11/12). Meski sudah mengantongi kecukupan syarat kursi, Mahali mengaku masih membuka diri bagi parpol lain yang ingin bergabung bersama Demokrat dan PKB. Mahali menambahkan, koalisi Demokrat-PKB akan bersifat linier, dengan tak hanya berkoalisi di Pilgub NTB, melainkan pada Pilbup Lombok Timur, Lombok Barat, dan Pilwalkot Bima. Mengenai nama paslon pada Pilgub NTB yang akan diumumkan Demokrat-PKB, Mahali meminta masyarakat bersabar karena akan diumumkan dalam waktu dekat, meski nama Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah –Kakak perempuan Gubernur NTB TGB Muhammad Zainul– menguat. “Boleh Anda katakan itu sudah final, mungkin iya sudah final. Saya sebagai Ketua Partai (DPD) harus berjalan pada aturan yang ada. Jadi kefinalan Zul-Rohmi maupun parpol pengusung menunggu ‘imam’ kami,” lanjut Mahali. Ketua DPW PKB NTB Lalu Hadrian Irfani menegaskan koalisinya bersama Demokrat pada Pilkada 2018. “Insya Allah PKB dan Demokrat akan berkoalisi. Soal siapa paket yang akan kami usung tentu satu-dua hari ini PKB akan resmi mengumumkan,” kata Hadrian. Hadrian menjelaskan, DPP PKB akan menguji kelaikan dan kepatutan terhadap Zul-Rohmi pada Selasa (12/12) besok di Kantor DPP PKB. Keduanya, kata Hadrian, tidak mendaftarkan diri ke DPW PKB NTB karena sudah telat, dan langsung mendaftar ke DPP PKB. Hal ini merupakan mekanisme yang diperbolehkan dalam partai. “Pengumuman resmi, satu-dua hari akan kita tunjukan suara dukungan kepada siapa. Kita doakan (koalisi linear), kalau ada parpol lain yang mau bergabung kita welcome ,” lanjut Hadrian.

Jakarta, CNN Indonesia — Tiga partai politik, Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) berkoalisi mendukung Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi untuk maju di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Sumut). PAN menjadi partai terakhir yang menyatakan dukungan ke Edy Rahmayadi. Sebelumnya, Edy telah mendapat dukungan Gerindra dan PKS. Ketua DPW PAN Sumut Yahdi Khoir Harahap mengatakan, PAN memberikan dukungan pada Edy Rahmayadi karena aspirasi kader di bawah. “Kita ke Edy. Nanti DPP akan menegaskan itu dalam pelantikan DPW PAN Sumut 10 Desember,” kata Yahdi, Senin (4/12/2017). Menurutnya, PAN akan mengeluarkan SK dukungan ke Edy yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen DPP PAN untuk dipergunakan mendaftar ke KPU Sumut. “Kalau SK nya nanti pas mau mendaftar (diserahkan),” terangnya. Ketua Badan Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BP3) PKS Sumut Satria Yudha menyambut baik bergabungnya PAN dalam koalisi yang akan menantang Gubernur petahana Tengku Erry Nuradi ini. “Kami sangat bersyukur. Tentu saja akan menambah kekuatan koalisi ini. PKS dan PAN telah berkoalisi di beberapa Pilkada,” kata Satria. Meski akan menantang Gubernur petahana Tengku Erry Nuradi, koalisi pendukung Edy optimistis menang. Menurutnya, faktor figur Edy sebagai tokoh asal Sumut menjadi penting. “Kemudian mesin partai. Bagaimana simpul-simpul kader, anggota partai, relawan. Relawan tidak bisa dianggap sebelah mata,” paparnya. Pengamat politik asal Universitas Sumatera Utara (USU) Warjio mengatakan, bergabungnya Gerindra, PKS, dan PAN dalam satu koalisi sudah diperkirakan sebelumnya. “Ini koalisi Pilpres rasa Sumut,” kata Warjio. Dengan koalisi ini, menurutnya, hampir dipastikan akan terjadi pertarungan dua pasangan calon (head to head) antara gubernur petahana Tengku Erry Nuradi dan penantangnya Edy Rahmayadi. Erry saat ini telah mendapat dukungan Golkar (17 kursi), Nasdem (5 kursi), PPP (4 kursi) PKPI (3 kursi), dan PKB (3 kursi). Sedangkan, Edy memiliki dukungan dari PAN (6 kursi), Gerindra (13 kursi), dan PKS (9 kursi). Dengan kondisi ini, maka menurut Warjio pertarungan Pilgub Sumut akan menjadi panas. “Edy representasi ketegasan, sementara Erry cenderung dianggap tidak memiliki ketegasan dan terkesan lemah dalam kepemimpinan. Saya kira ini adalah pertarungan figur Erry dan Edy. Kalau pun ada calon lain muncul, saya kira dukungan akan mengkristal di dua kubu ini,” paparnya. Hingga saat ini, tinggal tiga parpol pemilik kursi DPRD Sumut yang belum menentukan dukungan di Pilgub. Ketiganya yakni PDIP, Demokrat dan Hanura. (zul/ugo)

Related Posts

Comments are closed.