PK Ditolak, Eks Dirjen Hubla Bobby Mamahit Tetap Dibui 5 Tahun

PK Ditolak, Eks Dirjen Hubla Bobby Mamahit Tetap Dibui 5 Tahun

Mantan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby Reynold Mamahit tak terima divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Dia pun mengajukan upaya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Hasilnya? “Amar putusan: tolak,” putus ketua majelis PK Artidjo Alkostar seperti yang dilansir website MA, Selasa (19/12/2017). Vonis PK atas Bobby diajukan pada 13 Oktober 2017. Majelis PK terdiri atas hakim agung Artidjo selaku ketua majelis dibantu hakim agung Leopold Hutagalung dan hakim agung Sri Murwahyuni selaku anggota majelis. Vonis tersebut diketok pada 11 Desember 2017. Putusan PK Bobby Mamahit teregister dengan 212 PK/Pid.Sus/2017. Bobby pada 10 Agustus 2016 divonis 5 tahun penjara. Bobby dinyatakan terbukti bersalah karena menerima uang Rp 480 juta dari General Manager PT Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan. Vonis 5 tahun itu lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa, yaitu 6 tahun penjara.

Mantan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby Reynold Mamahit tak terima divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Dia pun mengajukan upaya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Hasilnya? “Amar putusan: tolak,” putus ketua majelis PK Artidjo Alkostar seperti yang dilansir website MA, Selasa (19/12/2017). Vonis PK atas Bobby diajukan pada 13 Oktober 2017. Majelis PK terdiri atas hakim agung Artidjo selaku ketua majelis dibantu hakim agung Leopold Hutagalung dan hakim agung Sri Murwahyuni selaku anggota majelis. Vonis tersebut diketok pada 11 Desember 2017. Putusan PK Bobby Mamahit teregister dengan 212 PK/Pid.Sus/2017. Bobby pada 10 Agustus 2016 divonis 5 tahun penjara. Bobby dinyatakan terbukti bersalah karena menerima uang Rp 480 juta dari General Manager PT Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan. Vonis 5 tahun itu lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa, yaitu 6 tahun penjara.

TNI mendalami pengakuan eks Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono yang mengaku menggunakan uang dari kontraktor untuk membiayai operasional kegiatan Paspampres. TNI memastikan tidak ada biaya operasional Paspampres seperti yang disampaikan Tonny. “Terkait pengakuan (eks) Dirjen Hubla, bapak ATB yang sedang menjalani pemeriksaan. Pada dasarnya TIDAK ADA biaya operasional yang dibebankan kepada institusi atau kelompok atau apapun pada acara-acara yang melibatkan Paspampres,” kata Kapuspen TNI Mayjen Fadhilah dalam keterangannya, Senin (18/12/2017). Fadhilah mengatakan semua kegiatan Paspampres sudah ditanggung oleh negara. Tidak ada pungutan biaya terhadap pihak manapun. “Semua kegiatan sudah ditanggung oleh negara,” kata Fadhilah. Fadhilah menyatakan, kepada segenap masyarakat untuk tidak percaya pada pihak-pihak manapun yang memungut biaya atas nama Paspampres. “Sekaligus kami menghimbau kepada semua pihak dan masyarakat: Apabila ada oknum TNI atau pihak manapun yang mengatasnamakan Paspampres yang meminta biaya pada acara yang melibatkan Paspampres untuk melaksanakan pengamanan, mohon untuk melaporkan pada kami atau institusi Paspampres, guna pencegahan terjadinya penyimpangan,” kata Fadhilah. Tonny dalam kesempatan sebelumnya mengatakan uang untuk Paspampres itu dikeluarkannya sebanyak dua kali sepanjang 2017. Tonny menyebut uang yang diberikan kepada Paspampres itu berasal dari setoran kontraktor yang disimpan di ransel di rumahnya. Uang-uang itu sudah disita KPK. “Dari saya, dari kontraktor, dari macam-macam itu, yang di rumah itu,” kata Tonny.

TNI menyatakan Paspampres sepenuhnya dibiayai negara dan membantah pengakuan eks Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono bahwa dia memberikan dana operasional untuk Paspampres. Meski begitu, pengakuan tersebut akan diusut lebih lanjut. “Atas perintah Panglima TNI, Puspom TNI dan Irjen TNI akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperoleh keterangan lebih jauh dan menindaklanjuti untuk menemukan oknum-oknum yang terkait dengan persoalan ini,” kata Kapuspen TNI Mayjen Fadhilah dalam keterangannya, Senin (18/12/2017). Apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa ada oknum Paspampres menerima dana operasional dari Tonny, oknum tersebut akan ditindak. “Tentu, bila ditemukan kesalahan yang dilakukan oleh oknum prajurit, maka akan ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku,” kata Fadhilah. “Permasalahan ini muncul dari pengakuan Bapak ATB. Sehingga perlu ditindaklanjuti lebih jauh dalam penyelidikan untuk mendapatkan penguatan bukti-bukti,” kata Fadhilah. Fadhilah mengimbau segenap masyarakat tidak percaya kepada pihak-pihak mana pun yang memungut biaya atas nama Paspampres. “Sekaligus kami menghimbau kepada semua pihak dan masyarakat, apabila ada oknum TNI atau pihak mana pun yang mengatasnamakan Paspampres yang meminta biaya pada acara yang melibatkan Paspampres untuk melaksanakan pengamanan, mohon untuk melaporkan pada kami atau institusi Paspampres, guna pencegahan terjadinya penyimpangan,” kata Fadhilah.

Amerika Serikat memveto draf Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang menolak keputusan PresidenDonaldTrump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mengatakan draf resolusi tersebut merupakan “penghinaan”. Dia juga mewanti-wanti bahwa AS tidak akan melupakan pengajuan draf semacam itu. “Ini adalah bukti tambahan bahwa PBB melakukan lebih banyak mudarat ketimbang manfaat dalam menangani konflik Israel-Palestina,” ujarnya. “Hari ini, hanya karena menentukan di mana kami akan meletakkan kedutaan besar saja, Amerika Serikat dipaksa membela kedaulatannya. Catatan akan menunjukkan bahwa kami melakukan ini dengan bangga,” sambung Haley. BBC Draf resolusi penolakan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel diajukan oleh Mesir. Sebagaimana dilaporkan wartawan BBC di New York, Nada Tawfik, draf tersebut menghindari penyebutan AS atau Trump secara gamblang agar bisa disokong secara penuh. Alih-alih mengajak negara-negara mengecam AS, draf itu mendesak “semua negara menahan diri untuk tidak menetapkan perwakilan diplomatik di kota suci Yerusalem”. Draf tersebut juga menghendaki “semua negara patuh pada resolusi-resolusi Dewan Keamanan mengenai Kota Suci Yerusalem dan tidak menyetujui aksi atau tindakan apapun yang berlawanan dengan resolusi-resolusi itu”. BBC Kecuali AS, draf itu disetujui empat anggota permanen DK PBB: Cina, Prancis, Rusia, dan Inggris beserta 10 anggota nonpermanen lainnya. Langkah veto AS terhadap draf resolusi DK PBB mendapat sanjungan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Secara khusus dia memuji Nikki Haley melalui Twitter. Namun, juru bicara Presiden Otorita Palestina, Mahmoud Abbas, menyebut tindakan AS “tidak bisa diterima dan mengancam stabilitas komunitas internasional karena negara itu tidak menghormatinya”. “Komunitas internasional kini harus berupaya melindungi rakyat Palestina,” kata Nabil Abu Rudeina, jubir Mahmoud Abbas, kepada kantor berita AFP . Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, mengatakan dirinya akan menyerukan pertemuan darurat Majelis Umum PBB untuk mendiskusikan masalah Yerusalem.

Fadli Zon ikut serta dalam Aksi Bela Palestina di Monas hari Minggu (17/12) lalu. Usai aksi, Fadli menuliskan sajak untuk Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Berikut puisi yang ditulis Fadli usai aksi yang diterima detikcom, Selasa (19/12/2017): SAJAK PAMAN DONALD Paman Donald yang mulia Presiden negara besar adidaya jangan kau usik Palestina rakyat Palestina diselimuti derita dibunuh disiksa di depan mata anak-remaja kehilangan orang tua orang tua kehilangan putra-putri mereka rumah-rumah hancur dibuldozer rata cuma tersisa puing batu dan sedikit airmata Paman Donald yang jumawa semua tahu kau berkuasa musuhmu makin banyak tak terkira kursimu digoyang skandal Rusia pemakzulan bisa datang tiba-tiba tapi jangan kau ganggu Palestina jangan alihkan mata dunia dengan tipu muslihat mudah terbaca seraya menyembah penjajah durjana memaksa darah tumpah dimana-mana tidakkah kau lihat lautan demonstrasi di semua benua seantero bumi mengutuk keputusanmu yang busuk memacu gemuruh amuk jalan damai tertusuk dengarkan doa kaum tertindas merajut solidaritas tanpa batas bergema takbir perlawanan suci di pelosok lapangan setiap negeri memupuk keberanian sempurna di atas dendam sejarah luka kau sedang menabuh genderang prahara merobohkanmu dari singgasana celaka Paman Donald Presiden Amerika percayalah Palestina pasti merdeka Yerusalem jadi ibukota FADLI ZON Jakarta, 17 Des 2017, usai #aksibelaPalestina Dalam aksi 17 Desember 2017 lalu, Fadli ikut berorasi dan menegaskan bagaimana kejamnya Israel terhadap rakyat Palestina. “Setiap kita mendengar kata Palestina pasti terbayang penderitaan bagaimana rakyat Palestina dihina, dibunuh, dibantai, sampai Palestina diduduki oleh Israel. Tiap kali kita dengar kata Palestina pasti kita terbayang perjuangan perlawanan terhadap Israel,” kata Fadli dalam orasinya di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (17/12). “Karena itu kita harus menyuarakan sikap dan solidaritas maka yang dikatakan oleh Presiden Amerika harus kita lawan,” sambungnya.

Ombudsman masih menunggu tindaklanjut Pemprov DKI atas temuan kesemrawutan pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang. Bila belum ada perubahan, Ombudsman akan mengeluarkan rekomendasi. “Awal tahun depan kita review lagi. Kalau makin kacau, tahun depan (diberikan) rekomendasi,” kata anggota Ombudsman Adrianus Meliala usai mengikuti kegiatan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2017). Rekomendasi tersebut juga sebagai tindaklanjut atas saran terhadap penertiban PKL Tanah Abang yang sebelumnya diberikan Ombudsman. Saran tersebut, kata Adrianus, hingga saat ini belum diindahkan oleh Pemprov. “Itu saran saja. Jadi kalau tidak diikuti ya kami naikkan ke arah rekomendasi,” ujarnya. Ombudsman sebelumnya memberikan saran terkait penertiban PKL di Tanah Abang. Hal itu dilakukan berdasarkan investigasi dugaan penyimpangan penertiban PKL yang telah diserahkan ke Pemprov DKI pada Kamis (2/11). Saran yang dimaksud meminta Gubernur DKI menata dan mengawasi kinerja Satpol PP, termasuk melakukan penataan ruang sesuai aturan. Gubernur juga diminta menindaklanjuti temuan ini dengan menginstruksikan inspektorat menegakkan disiplin terhadap anggota Satpol PP yang melanggar.

Presiden Joko Widodo hadir dalam rapat terbuka UGM di Grha Sabha Pramana. Dalam sambutannya, dia berbicara soal harapannya terhadap universitas. Presiden Jokowi memasuki ruang pada pukul 09.28 WIB, yang sebelumnya dijemput langsung oleh Rektor UGM Prof Ir Panut Mulyono, M Eng, D Eng. Saat Jokowi masuk ruang rapat terbuka, sejumlah peserta langsung berdiri menyambut orang nomor satu di negeri ini. Setelah itu, Presiden Jokowi duduk di podium utama Grha Sabha bersama jajaran Senat UGM. Lalu, dilantunkan lagu kebangsaan ‘Indonesia Raya’. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan soal meningkatkan berbagai perkembangan yang sangat cepat di berbagai bidang, baik itu perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, industri, maupun perkembangan di sektor-sektor lainnya. “(Perkembangan) ini harus direspons oleh perguruan tinggi,” kata Jokowi, Selasa (19/12/2017). Selain itu, Jokowi mengingatkan agar perguruan tinggi ikut berpartisipasi dalam meningkatkan jumlah entrepreneur, wirausahawan. Karena jumlah wirausahawan di Indonesia masih sangat rendah. “Yang harus ditingkatkan adalah para entrepreneur , para wirausahawan. Yang akan membangun nilai tambah. Namun yang sangat disayangkan semangat kewirausahaan kita masing sangat rendah,” ungkapnya. Rektor UGM Panut menegaskan komitmen UGM sebagai pemandu peradaban baru di Indonesia di era sekarang ini. UGM, kata Panut, akan berupaya mengantisipasi berbagai tantangan bangsa lewat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. “Sebagai balai nasional ilmu pengetahuan dan kebudayaan, UGM hadir dan menjadi bagian dari realitas masyarakat. UGM harus menuntun masyarakat mencari mata air ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang tiada habisnya untuk dikembangkan,” kata Panut, Selasa (19/12/2017). Panut melanjutkan, pendidikan yang dijalankan di UGM juga bertujuan mewujudkan cita-cita yang mulia. Termasuk menumbuhkan semangat baru seperti nasionalisme, tentunya dengan mengedepankan semangat keberagaman atau kebinekaan bangsa. Sementara itu, Sekretaris Dewan Guru Besar UGM, Prof Koentjoro, dalam pidatonya menerangkan perguruan tinggi secara historis merepresentasikan perjuangan kebangsaan Indonesia. Peran inilah yang selama ini tetap diperjuangkan UGM. “Konsistensi UGM menjalankan dan menjaga praktik kewarganegaraan yang merengkuh merupakan sebuah keniscayaan, untuk terus membela Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan oleh Proklamasi 17 Agustus 1945 dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan,” tutupnya.

Video mesum remaja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tersebar di jagat media sosial pada Rabu (13/12/2017). Salah satu sekolah mengakui orang di dalam video itu adalah mantan muridnya. Dalam video berdurasi 1 menit 38 detik tersebut, satu orang yang diduga berinisial RS ini melakukan adegan video bugil. Sementara itu, menurut pihak sekolah yang diduga tempat orang itu menimba ilmu mengatakan video itu tersebar beberapa bulan lalu. “Video itu sudah lama, ini disebarkan oleh temannya dari luar sekolah sekitar April hingga Juni. Namun barusan viral karena muncul di media sosial,” ujar huru bicara sekolah itu dihubungi detikcom pada Kamis (14/12/2017) malam. Juru bicara sekolah ini menjelaskan orang di video itu telah dikeluarkan dari sekolah setelah ketahuan merekam dirinya dengan keadaan setengah bugil. “Setelah mengetahui siswa tersebut adalah murid kami, langsung dilakukan tindakan tegas, dengan memanggil kedua orang tuanya, lalu mengeluarkannya dari sekolah,” tuturnya. Selanjutnya, terkait proses hukum tersebarnya video mesum gadis belia tersebut, pihak sekolah yang cukup ternama di Kota Makassar itu menyerahkan sepenuhnya kepada kedua orang tua korban. “Dia sudah dikeluarkan, jadi kami serahkan kepada orang tuanya kalau mau melaporkan masalah tersebarnya video mesum ini,” kata dia.

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono melalui operasi tangkap tangan, Rabu (23/08). Itu adalah insiden ketiga yang dialami lembaga itu sejak 2015, di tengah upaya Presiden Joko Widodo menjadikan transportasi laut tulang punggung Nawacita. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Kementerian Perhubungan tak serius mencegah dan menindak praktek korupsi yang berulang kali terjadi. Sementara pengamat transportasi menilai kasus korupsi di Ditjen Perhubungan Laut linier dengan pelayanan transportasi laut yang rendah. Kasus korupsi pembangunan balai pendidikan dan pelatihan ilmu pelayaran di Sorong, Papua, merupakan kasus rasuah pertama di lembaga itu dalam tiga tahun terakhir. Pada Oktober 2015, KPK menetapkan Bobby Reynold Mamahit, kala itu berstatus orang nomor satu di Ditjen Perhubungan Laut, menjadi tersangka pada perkara tersebut. Agustus 2016, Bobby divonis bersalah dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Ia dinyatakan merugikan keuangan negara sebesar Rp40,1 miliar. Berselang dua bulan usai putusan itu, giliran kepolisian mengungkap praktik pungutan liar (pungli) di Ditjen Perhubungan Laut. Jokowi saat itu bahkan dilaporkan marah besar ketika ikut menyidak kantor lembaga tersebut. “Sudah saya putuskan membentuk Satgas Operasi Pemberantasan Pungli (OPP). Ini baru dibicarakan dan begitu rapat selesai, saya dapat laporan Kapolri bahwa di Kemenhub ada penangkapan pungli,” ujarnya. “Mulai saat ini hentikan pungli, terutama yang terkait pelayanan masyarakat. Setop, hentikan. Baru saja dirembuk, sudah kejadian seperti ini, kata Jokowi. Satu dari sekian pejabat yang diadili dalam kasus suap pengurusan surat kapal dan buku pelaut itu adalah ahli ukur pada Direktorat Pengukuran, Pendaftaran, dan Kebangsaan Kapal bernama Endang Sudarmono. Ia dihukum satu tahun penjara. Adapun, Rabu lalu, KPK menyita sejumlah uang dalam kurs asing senilai Rp20,74 miliar dan menyegel ruang kerja Dirjen Perhubungan Laut yang sehari-hari digunakan Tonny sejak ditunjuk menggantikan Bobby Mamahit pada 2015. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menduga Tonny menerima suap terkait pengerukan di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah. Di sisi lain, Tonny meminta maaf atas perbuatannya kepada publik dan menyatakan suap itu tak berkaitan dengan pejabat Kemenhub lain.

seperti di kutip dari http://www.bbc.com

Komitmen rendah Kemenhub membentuk Satgas OPP pada 2016 untuk menindak beragam penyalahgunaan kewenangan di lembaga itu. Mereka menggandeng institusi eksternal, antara lain ICW dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, untuk memperkuat kinerja satgas tersebut. Namun Juli lalu ICW memutuskan kerja sama dengan Kemenhub. Peneliti ICW Febri Hendri menyebut satgas penindak pungli itu dibentuk hanya sebagai pencitraan belaka. Febri menuturkan, satgas itu hanya bertemu sekali dalam sepekan atau bahkan dalam dua pekan. Ia menilai satgas tersebut juga lamban menindak dugaan-dugaan korupsi yang muncul. “Satgas itu hanya pepesan kosong. Kami keluar dari satgas itu karena kecewa dengan komitmen mereka. Kalau mereka mau serius, banyak pejabat Ditjen Hubla yang sebenarnya dapat ditangkap,” ujar Febri. Salah satu yang disorot ICW, kata Febri, adalah pejabat-pejabat syahbandar dan otoritas pelabuhan yang kerap kongkalikong dengan pemilik kapal. Ia berkata, standar kelayakan kapal kerap dilanggar. “Kapal yang tidak laik layar banyak, tapi dibiarkan berlayar,” kata Febri. Pada peluncuran Satgas OPP di Jakarta, Oktober 2016, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut kementeriannya perlu reformasi birokrasi agar para pejabat di lembaga itu tidak memperkaya diri sendiri. Tiga hal yang hendak diterapkan seiring pembentukan satgas itu adalah mengaktifkan layanan telepon pengaduan, memotong birokrasi pengawasan, dan kerja sama dengan penegak hukum untuk penindakan. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo mengatakan lembaganya sudah berusaha membangun sistem pengelolaan yang transparan. “Perizinan sudah berbasis online, transaksi gunakan ATM, dan pelaporan keuangan melalui aplikasi Kementerian Keuangan,” ucapnya. Mutu layanan Darmaningtyas dari Institut Studi Transportasi menilai kinerja Ditjen Perhubungan Laut lebih rendah dibandingkan regulator moda transportasi lain. Ia merujuk pada layanan kapal laut yang tidak sebaik pesawat atau kereta api. “Sampai sekarang, di antara moda pesawat dan kereta api, dan alat transportasi laut masih tertinggal,” kata dia.

seperti di kutip dari http://www.bbc.com

Hingga saat ini, kata Darmaningtyas, penjualan tiket kapal laut tidak seringkas pesawat maupun kereta api yang dapat dijangkau secara daring. Ia juga menyoroti waktu perjalanan kapal laut yang tidak menentu. “Itu domain operator, tapi sebagai regulator, Ditjen Perhubungan Laut bisa membuat regulasi yang memaksa operator tunduk pada standar pelayanan minimum,” tuturnya. Menurut Darmaningtyas, kinerja Ditjen Perhubungan Laut yang rendah dapat berdampak pada program tol laut yang dicanangkan Jokowi. Ia mencontohkan proyek pembangunan Pelabuhan Dompak di Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Proyek pelabuhan itu, kata Darmaningtyas, menjadi sia-sia karena mangkrak. Menurutnya, proyek itu adalah cermin perencanaan dan pengawasan yang lemah di Ditjen Perhubungan. “Lembaga itu butuh penguatan di bagian perencanaan dan pengawasan. Seringkali perencanaan mereka juga tidak matang,” ujar Darmaningtyas. Juni lalu, Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Tanjungpinang Rajuman Sibarani menyebut Pelabuhan Dompak terbengkalai. Ia berkata, pembangunan pelabuhan itu belum selesai meski pemerintah telah mengeluarkan Rp121 miliar. Kementerian Perhubungan sebagai penanggungjawab proyek disebut tak meneruskan pembangunan pelabuhan itu.

seperti di kutip dari http://www.bbc.com

Sejak awal pemerintahannya, Presiden Jokowi menyatakan akan fokus memperbaiki transportasi laut sebagai solusi kesenjangan ekonomi antardaerah. Tak hanya soal kapal, Jokowi berulang kali menggarisbawahi pentingnya pembangunan infrastruktur laut dan waktu timbun barang di pelabuhan ( dwelling time ). “Saya berharap harga barang lebih murah di seluruh tanah air. Dengan laut, pemerataan ekonomi akan tercapai,” kata Jokowi dalam video di akun Youtube miliknya. Namun, merujuk kinerja dan praktek korupsi di Ditjen Perhubungan Laut, Febri Hendri meragukan target Jokowi itu dapat terwujud. “Kemenhub punya kewenangan regulasi dan perizinan. Kalau dua unsur ini bermasalah, upaya membangun tol laut yang terintegrasi dan kuat menjadi terhambat. “Kasihan Pak Jokowi datang ke Kemenhub untuk menindak pungli di sana, ternyata anak buahnya tidak serius membenahi korupsi dan pungli,” kata Febri.

Related Posts

Comments are closed.