Pj Gubernur dari Polri, Taufik Kurniawan: Boleh Kalau Purnawirawan

Pj Gubernur dari Polri, Taufik Kurniawan: Boleh Kalau Purnawirawan

Usulan Mendagri Tjahjo Kumolo yang ingin menunjuk penjabat (Pj) gubernur dari pejabat aktif Polri menuai kontroversi. Wakil ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyebut hal Pj gubernur memang boleh dari Polri, atau TNI, asal sudah pensiun. “Sekarang permasalahannya bukan TNI maupun Polri yang jadi pemikiran. Kalaupun TNI dan Polri, itu dalam kondisi yang pensiun. Itu loh titik beratnya kan di sana. Dulu di Sulbar ya sama di Aceh, kan sudah purnawirawan, jadi silakan,” kata Taufik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2018). [Gambas:Video 20detik] Taufik mengimbau pejabat Polri aktif tak ada yang rangkap jabatan meski hanya menjabat sebagai Pj Gubernur. Jika rangkap jabatan seperti itu, menurut Taufik, akan menguatkan indikasi ketidaknetralan. “Nanti kalau rangkap jabatan ini menjadikan persepsi politisnya melebar, ada yang narik ke dwifungsi ABRI, lah, ketidakindependenan, lah. Saran saya ini usul saya, kalau mau ditunjuk pemerintah mestinya itu sudah pensiun,” ujar politikus PAN tersebut. Irjen M Iriawan dan Irjen Martuani Sormin Polri yang diusulkan jadi Pj gubernur ( Foto: dok. Istimewa) Seperti diketahui, Tjahjo mengusulkan sejumlah Pj gubernur dari jajaran jenderal aktif Polri. Irjen M Iriawan diusulkan menjadi Pj gubernur di Jawa Barat dan Irjen Martuani Sormin di Sumatera Utara. Terbaru, Tjahjo berencana menempatkan anggota TNI-Polri menjadi Pj gubernur di Papua. “Papua akan saya tempatkan yang sama. Ya bisa polisi, bisa unsur TNI. Gitu aja,” kata Tjahjo di Hotel Ghardika, Jalan Iskandarsyah Muda, Jaksel, Senin (29/1).

Usulan Mendagri Tjahjo Kumolo yang ingin menunjuk penjabat (Pj) gubernur dari pejabat aktif Polri menuai kontroversi. Wakil ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyebut hal Pj gubernur memang boleh dari Polri, atau TNI, asal sudah pensiun. “Sekarang permasalahannya bukan TNI maupun Polri yang jadi pemikiran. Kalaupun TNI dan Polri, itu dalam kondisi yang pensiun. Itu loh titik beratnya kan di sana. Dulu di Sulbar ya sama di Aceh, kan sudah purnawirawan, jadi silakan,” kata Taufik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2018). [Gambas:Video 20detik] Taufik mengimbau pejabat Polri aktif tak ada yang rangkap jabatan meski hanya menjabat sebagai Pj Gubernur. Jika rangkap jabatan seperti itu, menurut Taufik, akan menguatkan indikasi ketidaknetralan. “Nanti kalau rangkap jabatan ini menjadikan persepsi politisnya melebar, ada yang narik ke dwifungsi ABRI, lah, ketidakindependenan, lah. Saran saya ini usul saya, kalau mau ditunjuk pemerintah mestinya itu sudah pensiun,” ujar politikus PAN tersebut. Irjen M Iriawan dan Irjen Martuani Sormin Polri yang diusulkan jadi Pj gubernur ( Foto: dok. Istimewa) Seperti diketahui, Tjahjo mengusulkan sejumlah Pj gubernur dari jajaran jenderal aktif Polri. Irjen M Iriawan diusulkan menjadi Pj gubernur di Jawa Barat dan Irjen Martuani Sormin di Sumatera Utara. Terbaru, Tjahjo berencana menempatkan anggota TNI-Polri menjadi Pj gubernur di Papua. “Papua akan saya tempatkan yang sama. Ya bisa polisi, bisa unsur TNI. Gitu aja,” kata Tjahjo di Hotel Ghardika, Jalan Iskandarsyah Muda, Jaksel, Senin (29/1).

Usulan Penjabat (Pj) gubernur dari kalangan Polri atau TNI tetap berlanjut meski menuai polemik. Bahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo merencanakan Papua juga akan dipimpin polisi atau TNI, menggantikan sementara Gubernur Papua Lukas Enembe yang akan memasuki masa akhir jabatan pada 9 Juni 2018. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menganggap usulan tersebut dibenarkan asal pejabat TNI Polri yang ditunjuk sudah pensiun atau purnawirawan. Pj Gubernur juga tidak boleh rangkap jabatan, agar terhindar dari sikap tidak netral. “Kalau pun TNI dan Polri, itu dalam kondisi yang pensiun. Itu titik beratnya di sana. Dulu di Sulawesi Barat ya sama di Aceh kan sudah purnawirawan, jadi silakan,” kata Taufik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (31/1) “Dan nanti kalau rangkap jabatan ini menjadikan persepsi politisnya melebar, ada yang narik (isu) ke dwifungsi ABRI, tidak independen lah. Saran saya ini, usul saya kalau mau ditunjuk pemerintah mestinya itu sudah pensiun,” imbuh Taufik. Wacana Pj Gubernur Papua dari kalangan Polri itu diutarakan oleh Mendagri Tjahjo pada Senin (29/1). Salah satu alasannya, adalah karena Papua termasuk salah satu daerah yang rawan konflik Pilkada. “Papua akan saya tempatkan yang sama, ya bisa polisi, bisa unsur TNI. Gitu saja,” ujar Tjahjo usai rakor di Hotel Grandhika, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (29/1). “Pemetaan (daerah rawan konflik) silakan tanya Polri. Kami juga punya data-data kerawanan. Implikasi pilkada serentak yang ada di Papua sampai kantor saya dirusak, juga bagian dari pada telahan hasil yang ada,” imbuh Tjahjo. Sementara itu Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengaku pihaknya belum membahas kandidat perwira polisi yang akan diperintahkan memimpin Papua untuk sementara. “Ini sedang dikaji Divisi Hukum Polri dari Asisten SDM Polri, nanti akan kita rilis,” kata Setyo di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (30/1).

jpnn.com , JAKARTA – Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyarankan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menunjuk perwira TNI Polri yang sudah pensiun menjadi penjabat (pj) gubernur. Taufik tidak setuju jika yang ditunjuk perwira TNI dan Polri aktif, karena berpotensi menimbulkan kecurigaan soal netralitas, sekaligus menghindari rangkap jabatan. “Yang harusnya menjadi pemikiran, kalau TNI atau Polri itu dalam kondisi yang sudah pensiun. Titik beratkan di sana,” kata dia di gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/1). Dia mencontohkan dulu yang ditunjuk sebagai pj gubernur saat Pilkada di Sulawesi Barat (Sulbar) dan Aceh juga sudah purnawirawan. Karena itu, Taufik menyarankan, sebaiknya Tjahjo merujuk apa yang pernah dilakukan di Sulbar dan Aceh, menunjuk purnawirawan. “Jadi, silakan merujuk dari Aceh dan Sulbar, seseorang bisa ditugasi pemerintah untuk stabilitas politik, dalam kaitan menjaga netralitas di daerah tertentu,” katanya. Dia menambahkan, jangan sampai penunjukan pj gubernur nanti menimbulkan rangkap jabatan di pejabat yang ditunjuk. Menurut dia, jika memang dipandang perlu TNI dan Polri untuk menjaga stabilitas tidak masalah. Tapi, kata Taufik, tentunya akan lebih baik pemerintah menunjuk purnawirawan.

VIVA  – Usulan perwira tinggi Polri menjadi penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara menjadi polemik. Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, mengatakan bila memang usulan tersebut dilakukan maka sebaiknya jenderal Polri yang bersangkutan sudah purnawirawan. “Tentunya harus tetap purnawirawan, sehingga kalau rangkap jabatan nanti nimbulkan persepsi politisnya melebar. Ada yang menarik ke dwifungsi ABRI, ada yang menarik ketidakindependenan. Pusing kita,” kata Taufik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 31 Januari 2018. Taufik memahami alasan petinggi TNI/Polri diusulkan menjadi penjabat gubernur yakni untuk stabilitas politik. Namun, dia menegaskan sebaiknya jangan ada rangkap jabatan.

seperti di kutip dari https://www.viva.co.id

“Statusnya jangan rangkap jabatan. Itu permasalahan di situ, jadi enggak usah muter-muter. Tapi, kalau dipandang perlu untuk menjaga stabilitas itu teman-teman dari TNI dan Polri ya sudah,” lanjut Taufik. Polemik ini diawali usulan Kementerian Dalam Negeri yang mengajukan dua jenderal Polri menjadi penjabat gubernur. Dua perwira tinggi yaitu Irjen Muhammad Iriawan dan Irjen Martuani Sormin diusulkan menjadi pelaksana jabatan (Pj) gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Namun, tak hanya Jawa Barat dan Sumut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga siap menempatkan pati dari TNI atau Polri sebagai penjabat gubernur di Papua. Namun, hal tersebut masih dalam pembahasan dan belum ada nama yang akan ditentukan. (ren)

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai bahwa penunjukkan petinggi Polri yang masih aktif sebagai penjabat sementara kepala daerah dalam Pilkada 2018 akan menimbulkan kesan politis. Menurut Taufik, jika penjabat gubernur berasal dari TNI-Polri, maka masyarakat menilai tidak adanya prinsip netralitas dan kemunculan isu kembalinya dwi-fungsi ABRI. “Kalau rangkap jabatan nanti menimbulkan persepsi politisnya melebar. Ada yang menarik ke dwi-fungsi ABRI ada yang menarik ketidakindependenan. Pusing kita,” ujar Taufik saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (31/8/2018). Politisi PAN itu pun mengusulkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk penjabat Gubernur dari kalangan purnawirawan TNI-Polri.

JAKARTA – Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyarankan agar rencana Kemendagri mengangkat pejabat sementara kepala daerah sudah purnawirawan jika dari TNI atau Polri. Dia tidak sepakat jika anggota TNI maupun Polri aktif menjabat kepala daerah. Sebab, kata dia, Gubernur Aceh dan Sulawesi Barat pernah dijabat sementara oleh purnawirawan. Maka itu, dia menyarankan agar meniru apa yang sudah dilakukan di dua daerah itu. “Tentunya harus tetap purnawirawan,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2018). Kemudian, dia menyarankan agar seorang pejabat sementara kepala daerah itu tidak rangkap jabatan. “Kalau rangkap jabatan nanti menimbulkan persepsi politisnya melebar,” kata Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Diketahui, usul Mendagri Tjahjo Kumolo agar dua perwira tinggi (Pati) Polri Irjen Pol M Iriawan dan Irjen Pol Martuani Sormin menjabat gubernur di provinsi yang bakal menggelar Pilkada. Iriawan diusulkan menjadi Gubernur Jawa Barat, sedangkan Martuani diusulkan menjadi Gubernur Sumatera Utara. Usul Tjahjo Kumolo itu kini menjadi polemik. Walaupun polemik itu belum reda, Tjahjo Kumolo tetap mengusulkan dua penjabat gubernur yang berlatar belakang militer, yakni untuk di Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Adapun calon yang disiapkan menjadi penjabat Gubernur Papua adalah seorang Mayjen TNI yang saat ini menjadi salah satu direktur jenderal di Kemendagri. (kri)

Related Posts

Comments are closed.