Pimpinan DPR Apresiasi Pembatalan Usulan Pj Gubernur dari Polri

Pimpinan DPR Apresiasi Pembatalan Usulan Pj Gubernur dari Polri

Usulan penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat dari kalangan Perwira Tinggi (Pati) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dibatalkan. Pembatalan itu mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. “Kami apresiasi langkah yang diambil Menko Polhukam itu. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa anggapan Polri berpihak kepada calon gubernur dari kalangan Polri, tidak benar,” kata Taufik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (23/2/2018). Selain itu, Taufik menambahkan, hal ini semakin membuktikan bahwa Polri netral dalam aktifitas politik seperti Pilkada. Sebagaimana diketahui, ketika usulan itu disampaikan Kementerian Dalam Negeri, banyak pihak khawatir Polri akan melanggar UU Kepolisian dan mengurangi netralitas Polri. “Kami dukung kebijakan ini. Kami juga mendukung Polri untuk tetap netral pada Pilkada 2018 mendatang, dan membantu pengamanan selama Pilkada berlangsung,” tandas politisi F-PAN itu. Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto membatalkan usulan Pj Gubernur Sumut dan Jabar dai Polri. Keputusan ini diambil setelah Wiranto berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. “Untuk Jabar dan Sumut setelah saya koordinasikan dengan Kapolri dan kita evaluasi hasilnya perlu perubahan. Dengan demikian berita yang beredar di masyarakat tentang nama kedua Pati Polri sebagai PLK tidak lagi valid,” kata Wiranto, Jumat (23/2/2018). Keputusan ini diambil setelah pemerintah mendengar aspirasi penolakan jenderal Polri menjadi Pj gubernur. Pemerintah akan mengkaji kembali penempatan Pj gubernur. Menurutnya, pemerintah sudah melakukan langkah-langkah sesuai aturan. Wiranto memastikan, pemerintah ingin Pilkada Serentak berjalan dengan aman dan lancar.

Baca juga :

Akan tetapi, rasa ketertindasan yang dialami Cho bukanlah suatu hal yang aneh. Penindasan antarsiswa atau mahasiswa merupakan realitas yang berakar kuat pada sistem pendidikan di Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa Barat. Kendati sampai dengan saat ini belum ada data statistik yang mampu mencatatnya secara menyeluruh, bully, suatu bagian dari kosa kata bahasa Inggris, yang artinya merujuk kepada orang kuat yang menindas orang yang lebih lemah di lingkungan sekolah, atau kata kerja yang menggambarkan aksi penindasan itu sendiri, telah tercatat dalam kamus Oxford .

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Akan tetapi, terbukti, dengan adanya celah sekecil apa pun hasrat akan kekerasan yang telah membudaya, akan selalu menyeruak keluar. Dan dalam kadar kekerasan yang lebih rendah, praktik intimidasi yang patrimonialistik dari senior terhadap juniornya merepresentasikan habitus yang membumi di sejumlah institusi pendidikan kita. Inisiasi mahasiswa baru yang dahulu tersohor dengan istilah-istilah ospek, posma, atau mapras, masih berjalan di beberapa kampus meski telah dibatalkan di lingkup Depdiknas dengan Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 5 Tahun 1995.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ospek yang dijalankan dengan inisiatif dari komunitas mahasiswa jurusan atau fakultas, pada umumnya dikenal sebagai praktik intimidasi terstruktur terhadap mahasiswa baru. Pada beberapa kesempatan, senior-senior yang memegang otoritas dalam inisiasi mengaku bahwa tradisi tersebut dijalankan untuk meneguhkan mentalitas mahasiswa baru dalam menghadapi dunia kampus. Kendati demikian, apa yang ditampakkan lebih menyerupai upaya balas dendam atas perlakuan yang pernah diterima mereka di tahun-tahun yang lalu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam institusi pendidikan di Barat, inisiasi merupakan syarat bagi seorang mahasiswa untuk tergabung dalam sebuah fraternity atau komunitas persaudaraan. Inisiasi dipandang dapat menumbuhkan perasaan nasionalisme kekomunitasan pada anggota baru, pasalnya ada anggapan bahwa apabila anggota baru dapat bertahan terhadap praktik intimidasi, berarti ia lulus ujian yang sebelumnya pernah ditempuh oleh senior-seniornya. Setelah menanggung hal yang sama, ia dianggap sudah memiliki kerekatan emosional dengan komunitas tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Durkheim tampil ke pentas intelektual dunia dengan gagasan-gagasan menakjubkan. Buah pemikirannya seperti “Suicide” (1879), “Elementary Form of Religions” (1912), “The Division of Labor in Society” (1893), dan kedua tipe solidaritas itu berakar dari kondisi sosial dan masyarakat Eropa umumnya, terutama Perancis pada abad 18-19. Pemikiran ini bertali temali di kalangan keluarga dan komunitas Eropa, yang masih kuat dipengaruhi oleh nuansa religius dan monarki; yang tidak saja menarik masyarakat ke sentra-sentra kekuasaan individual dan institusional, tetapi juga kepada lembaga-lembaga pemerintahan dengan simbol-simbol religius dan politik yang kuat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Yang mengagumkan adalah, kendatipun berasal dari latar belakang etnis, agama dan ras berbeda, namun, ketika harus diperhadapkan dengan tuntutan sejarah, demi masa depan bersama, mencuatlah secara spontan ke permukaan, melalui berbagai gerakan sosial ( social movements ) desakan untuk membela harkat dan nama baik agama, golongan, ras dan etnik. Kerelaan untuk berkorban, menjaring dan menebar sentimen, baik yang terjadi serta merta, kerapkali dracuni oleh rekayasa politik oleh para elite dan pemilik modal.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Penggerebekan kamar tidur Gubernur DKI Jakarta Soetiyoso oleh polisi New South Wales akhir Mei 2006 lalu, mengakibatkan reaksi dari beberapa organisasi masyarakat di DKI Jakarta. Dalam pandangan mereka, Soetiyoso sebagai figur, tamu negara dan pengayom masyarakat ibukota tidak pantas demikian. Sebab, setiap pengunjung resmi ke negara sahabat selalu diproteksi sesuai dengan regulasi internasional yang berlaku. Realitas yang mengganggu kini adalah, apakah demonstrasi besar itu bersifat spontan dan lahir dari kesadaran bermasyarakat?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kasus menonjol lainnya yang baru saja terjadi adalah peristiwa TKI di Malaysia. Seorang TKI asal Brebes bernama Ceriayati, terpaksa melompat dari lantai 15 sebuah apartemen untuk menghindari penyiksaan berkelanjutan oleh majikannya. Perlakuan yang tidak manusia itu, bukanlah perbuatan yang baru terjadi kali ini saja. Berdasarkan catatan pihak bewewenang, tragedi serupa (kemanusiaan) merupakan peristiwa yang terus berulang, dan penyelesaian hukumnya pun tidak mudah. Kasus yang hampir mirip juga terjadi dengan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi yang terancam dipulangkan sebab masalah keimigrasian.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada pihak lain, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik dan paternalistik ini, melakukan sebuah perlawanan atau protes sebagai wujud solidaritas terhadap pihak tertekan ( oppressed group ) sering salah kaprah. Sebab, tingkat keberpihakannya telah melampaui batas-batas kewajaran. Katakanlah, ancaman untuk melakukan sweeping terhadap warga negara asing, memboikot produk-produk asing sudah menjadi “ikon” dari para pendemo. Sasaran tembak itu sudah sangat keliru dan tidak boleh menjadi kebiasaan hidup bermasyarakat, sehingga mencoreng jati diri bangsa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sedang mengemuka. Muncul pro dan kontra di sana. Kalangan pakar yang berasal dari Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) merupakan pihak yang selalu berupaya mendorong realisasi pendirian PLTN. Sebaliknya, masyarakat dan kalangan aktivis lingkungan menolaknya. Buktinya, ribuan warga Kota Kudus, yang didukung kalangan aktivis, berdemonstrasi menentang rencana pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Semenanjung Muria, Kabupaten Jepara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Fenomena ini dapat disimak pada pemberitaan-pemberitaan yang disajikan media terhadap masalah lingkungan. Ekspose yang lazim disajikan pihak media hanya mengungkapkan akibat-akibat kerusakan lingkungan, seperti rob (limpasan air laut ke wilayah daratan), banjir bandang, gelombang pasang, tanah longsor, angin puting beliung, atau suhu udara yang memanas. Pihak media jarang menyoroti sebab-sebab terjadinya bencana alam. Problem fundamental yang menyebabkan degradasi ekologis sangat langka dijadikan prioritas agenda pemberitaan. Boleh dikatakan bahwa pihak media lebih dominan menunjukkan sikap reaktif yang bersifat sesaat, dan bukan karakter antisipatif, terhadap persoalan lingkungan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketika tidak ada bencana alam menerjang yang mengakibatkan korban-korban manusia berjatuhan dan harta benda mengalami kehancuran, media lebih banyak memilih sikap diam dan kurang tanggap. Simaklah bagaimana isu pemanasan global ditanggapi secara kurang berarti. Padahal, kehancuran ekologis pada level global memiliki dampak serius pada kerusakan lingkungan secara keseluruhan. Dalam situasi ini, media seharusnya meningkatkan intensitas pemberitaan dengan menggunakan perspektif jurnalisme lingkungan. Artinya, jurnalisme lingkungan harus direvitalisasi (dihidupkan kembali) oleh kalangan wartawan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dapatkah diberikan suatu konklusi awal bahwa jurnalisme lingkungan sedang mengalami kematian? Untuk menyatakan jurnalisme lingkungan sedang mengalami kematian tampaknya memang terlalu dini dan sangat gegabah. Kemungkinan lebih tepat jika disebutkan bahwa jurnalisme lingkungan kurang mendapatkan tempat yang baik dalam pemberitaan-pemberitaan media. Sebabnya adalah jurnalisme lingkungan lebih banyak menyoroti aspek-aspek non-manusia, seperti air, udara, serta tanah yang dilihat dari segi nilai berita memang rendah. Padahal, semua hal yang diposisikan seakan-akan sebagai benda-benda mati itu berinteraksi dengan kehidupan manusia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jurnalisme lingkungan membahas persoalan-persoalan yang seolah-olah tidak memiliki pengaruh langsung terhadap manusia itu ke hadapan publik. Sehingga, publik diharapkan mengetahui dan menyadari bahwa kehidupan mereka berada dalam ancaman. Hanya saja memang terdapat persoalan yang sangat serius ketika jurnalisme lingkungan sedang diterapkan. Gejala ini pernah diungkapkan Joseph L Bast dalam artikelnya yang berjudul Environmental Journalism: A Little Knowledge is Dangerous (2000). Menurut Bast, pengetahuan tentang lingkungan serba sedikit yang dimiliki jurnalis justru membahayakan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mengutip hasil pengamatan yang dijalankan Alan Caruba, seorang jurnalis ilmu pengetahuan dan pekerja pengawasan media, Bast kemudian menunjukkan empat hal utama yang disajikan media dalam meliput persoalan-persoalan lingkungan, yaitu pertama , selama lebih dari 25 tahun, kalangan reporter lingkungan mengabaikan pendapat-pendapat ilmiah yang sebenarnya sangat berbeda dengan pemikiran kalangan penganut environmentalisme; kedua , sangat sedikit jurnalis yang memiliki latar belakang pengetahuan ilmiah, sehingga mereka gampang dimanipulasi oleh kalangan aktivis lingkungan; ketiga, kelompok-kelompok aktivis atau pemerhati lingkungan meningkatkan kampanye kehumasan yang efektif dan didanai secara baik yang dimulai sejak tahun 1970 dan terus berlanjut hingga sekarang; dan keempat , desakan media untuk meningkatkan sirkulasi dan rating acapkali menjadikan media menghadirkan laporan-laporan ekologis sedramatis mungkin.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jurnalis lingkungan yang baik harus memperhatikan pengetahuan ilmiah dan tidak mudah didikte pihak luar media yang memiliki agenda tersendiri. Semua ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada publik betapa pentingnya lingkungan yang mereka tempati. Sebagaimana dikemukakan Poshendra Satyal Pravat (dalam Preserving Environment: Role of Media, 2003), reporter yang menerapkan jurnalisme lingkungan bekerja berdasarkan pada pemikiran bahwa kesadaran publik merupakan senjata yang penting dalam menjaga lingkungan. Jurnalisme ini tidak hanya dapat memainkan peran kunci dengan melakukan investigasi dan pemberitaan mengenai isu-isu lingkungan, tetapi juga menghadirkan komentar dan analisis kritis dengan merangsang perdebatan publik. Kalangan jurnalis berperan sebagai agen-agen utama yang mampu mengubah sikap masa bodoh publik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jurnalis yang menerapkan paham mengenai kesadaran lingkungan dapat berperan sebagai “anjing penjaga” maupun “kelompok penekan” yang mengeritik pemerintah dan korporasi yang cenderung tidak menaruh kepedulian dan bahkan dengan sistematis melakukan perusakan lingkungan. Jika selama ini ada mitos mapan bahwa kekuatan watchdog para jurnalis hanya dapat dijalankan untuk menyoroti problem-problem politis, seperti isu korupsi maupun demokratisasi, selayaknya harus diubah secara radikal. Masalah lingkungan pun bermuatan politis. Kerusakan ekologis tidak lepas dari bagaimana kekuasaan dijalankan oleh elite politik dan elite ekonomi yang bergandengan tangan menumpuk gengsi sosial dan profit finansial.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apabila isu lingkungan mengandung muatan politis, maka dapat ditelusuri mengapa jurnalisme lingkungan jarang diterapkan pihak media. Dalam konteks persoalan lebih luas, Frank Edward Allen (dalam The Trouble with Environmental Journalism, 2000) menyatakan alasan-alasan mengapa jurnalisme lingkungan sulit dilaksanakan, yaitu: Pertama, kepemilikan modal media terkonsentrasi pada segelintir pihak. Kedua , nilai-nilai tabloidisme telah menggerus standar dan keputusan pemberitaan. Ketiga , kebiasaan-kebiasaan ruang pemberitaan dalam dewan redaksi menggerogoti perbincangan publik yang sehat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hal itu menunjukkan bahwa jurnalisme lingkungan menghadapi kompleksitas persoalan ketika diterapkan. Problem ekonomi politik media menjadikan jurnalis tidak memiliki kekuatan untuk mengungkapkan kasus-kasus kerusakan lingkungan. Misalnya, ada pemilik media yang memiliki perusahaan-perusahaan non-media yang mendapatkan proyek dari pemerintah. Jalinan erat birokrasi dan korporasi ini menyulitkan jurnalis mengungkap skandal degradasi ekologis yang melibatkan aparat pemerintah dan pengusaha. Kebiasaan jurnalis menonjolkan sensasionalisme dalam pemberitaan dan menjalankan liputan yang sekadar berpatokan pada peristiwa,semakin menjadikan jurnalisme lingkungan sulit direalisasikan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Berbagai jenis bencana alam, seperti rob, banjir, tanah longsor, gelombang pasang atau suhu udara yang memanas tidak saja menyengsarakan warga, melainkan juga membuktikan bahwa jurnalisme lingkungan agak dipinggirkan atau cenderung kurang dimengerti secara baik ketika diterapkan. Apakah semua ini berarti jurnalisme lingkungan telah mati seperti halnya usia bumi yang tinggal seabad lagi? Tentu, tidak! Jurnalis dan publik memiliki tanggung jawab moral merawat satu bumi yang ditempati secara kolektif ini. Sudah saatnya jurnalisme lingkungan disegarkan lagi!

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Baru-baru ini kita mendengar berita Jaksa Agung, Hendarman Supandji membentuk tim khusus yang akan menangani kasus BLBI. Sebanyak 75 jaksa unggulan (crème de la crème) dari berbagai daerah ditunjuk untuk menangani kasus BLBI. Tugas utamanya mengusut obligor dan debitur yang selama ini belum melaksanakan kewajibannya kepada pemerintah dan obligor penandatangan perjanjian MSAA yang telah diberikan Surat Keterangan Lunas ( release and discharge ). Bagi obligor yang telah diberikan Surat Keterangan Lunas (SKL), akan dikaji kembali apakah mereka benar telah melaksanakan kewajibannya secara tuntas dengan menyerahkan aset-aset yang nilainya setara dengan hutangnya. Ini disebabkan tujuan akhir kebijakan pemerintah pada waktu itu adalah memulihkan keadaan ekonomi pasca krisis moneter 1997, sehingga diperlukan dana segar untuk menanggulangi dampak krisis. Penjualan aset-aset obligor dapat digunakan untuk memulihkan ekonomi pasca krisis.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tindakan Jaksa Agung untuk membongkar kasus BLBI menimbulkan reaksi pro dan kontra dari berbagai kalangan terutama politisi, praktisi hukum, akademisi dan peneliti. Ada yang menyatakan bahwa Jaksa Agung sebaiknya lebih fokus untuk memeriksa 8 obligor yang tidak patuh ( non compliance ) sedangkan obligor yang telah menyelesaikan kewajibannya dan yang telah diberikan SKL jangan diutak-atik. Bahkan ada yang berpendapat karena kasus BLBI disebabkan oleh abnormalitas ekonomi dan tujuan dikucurkannya BLBI adalah untuk menggerakkan kembali roda ekonomi yang macet, maka pengusutannya menjadi tidak adil apabila hanya mengedepankan supremasi hukum saja dengan mengesampingkan supremasi ekonomi, karena bagaimanapun juga pengusaha penerima BLBI telah memberikan sumbangsih dalam menjalankan perekonomian Indonesia. Padahal pemulihan ekonomi itu bisa tercapai kalau ada kepastian hukum yang dilakukan melalui penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif (tebang pilih). Tanpa konsistensi penegakan hukum tidak akan ada kepastian hukum.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Perlu diketahui bahwa kucuran BLBI bermula dari Krisis Finansial Asia yang melanda Indonesia tahun 1997. Atas petunjuk International Monetary Found (IMF) pemerintah waktu itu didikte untuk mengucurkan BLBI kepada sektor perbankan yang akan digunakan mencegah berkurangnya Giro Wajib Minimum (dana minimum yang harus disimpan di Bank Indonesia). BLBI dikucurkan sebesar Rp 144 triliun kepada 48 Bank dalam penyehatan. Namun apa yang terjadi, dana BLBI tersebut diselewengkan oleh 48 Bank penerima BLBI. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2000 menyebutkan bahwa dari Rp 144 triliun total dana BLBI yang dikucurkan, Rp 84 triliun atau 58,70 persen diselewengkan dan perbuatan tersebut jelas merupakan tindak pidana karena merugikan keuangan negara. Anehnya setelah laporan tersebut diumumkan BPK, sampai saat ini aparat penegak hukum tidak mempermasalahkan penyimpangan dana BLBI tersebut dan lebih memfokuskan pada pengembalian dana BLBI. Inilah salah satu kekeliruan kebijakan penegakan hukum yang justru tidak mendukung program pemulihan ekonomi nasional.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Penulis juga tertarik untuk mengkaji perjanjian MSAA yang ditandatangani antara Pemerintah c.q BPPN dengan beberapa eks pemilik bank dalam penyehatan. Perjanjian MSAA sangat ditentang oleh sejumlah ahli hukum termasuk ekonom terpandang, diantaranya Kwik Kian Gie, karena bertentangan dengan UU No10 Tahun 1998 tentang Perbankan. MSAA memberikan pengampunan kepada eks pemilik bank dalam penyehatan yang jelas-jelas telah melakukan tindak pidana perbankan yaitu mengucurkan kredit yang melewati Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada perusahaan afiliasinya ( affiliated loans ). Apabila mereka telah menyelesaikan kewajibannya dengan menyerahkan seluruh aset-aset yang dianggap memiliki nilai setara dengan kewajibannya maka mereka dibebaskan dari tuntutan hukum dengan diberikan SKL.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Yang menarik untuk ditelusuri adalah apakah suatu perjanjian dapat dibuat apabila bertentangan dengan UU. Pasal 23 Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie (AB) atau yang dikenal dengan Peraturan Umum Mengenai Perundang-Undangan Untuk Indonesia menyebutkan bahwa “Undang-undang yang ada sangkut pautnya dengan ketertiban umum atau tata susila yang baik, tidak dapat dihilangkan kekuatan hukumnya dengan tindakan atau persetujuan”. Pasal ini menjelaskan bahwa suatu UU yang ada sangkut pautnya dengan ketertiban umum, seperti UU No10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak dapat dihapus dengan suatu perjanjian. Dengan demikian apabila perjanjian MSAA bertentangan dengan UU, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum ( null and void ) atau tidak sah sejak awal mula ditandatangani.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Penulis menyambut positif niat dari kejaksaan yang akan mengusut penyerahan aset yang tidak sesuai dengan nilainya atau bodong, tetapi selain itu SKL yang diberikan sebaiknya juga dibatalkan. Hal ini didasari oleh Laporan BPK tahun 2006 mengenai pemeriksaan atas laporan pelaksanaan tugas BPPN, dimana disebutkan bahwa SKL dapat ditinjau kembali, diperbaiki dan atau disempurnakan apabila ditemukan kekeliruan dan atau kesalahan didalam pembuatan. Kalimat ini mengandung arti bahwa SKL dapat dibatalkan apabila terdapat kekeliruan, dengan demikian diharapkan kejaksaan selain mengusut aset-aset yang bodong sebaiknya juga membatalkan SKL yang diberikan kepada eks pemilik kank dalam penyehatan yang memberikan aset bodong.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam menuntaskan kasus BLBI tidak dapat dipungkiri bahwa selain supremasi hukum kepentingan ekonomi juga harus dikedepankan, karena kepastian hukum dan kepentingan ekonomi diibaratkan seperti keping mata uang, dimana kedua sisinya saling menunjang. Tanpa supremasi hukum perekonomian tidak akan berjalan, karena tidak mungkin investor menanamkan modalnya apabila hukum tidak dijadikan panglima. Oleh karena itu keduanya harus simetris dan tidak berlawanan. Sebagaimana kita semua ketahui bahwa investasi menjadi mandek karena investor belum melihat adanya kepastian hukum terutama di bidang perburuhan, perpajakan, undang-undang investasi yang tidak atraktif dan juga situasi peradilan yang masih rentan dengan judicial corruption. Hal ini dapat kita lihat dari infrastructure summit yang diadakan tahun lalu, dari begitu banyak proyek yang ditawarkan pemerintah belum ada satupun yang terlaksana. Oleh karena itu kita tidak perlu heran jika negara Tiongkok dalam jangka waktu 1 tahun telah membangun infrastruktur lebih banyak dari Indonesia selama 10 tahun.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kita perlu belajar dari Korea Selatan dalam menegakkan hukum. Konglomerat di Korea Selatan yang dikenal dengan istilah chaebol walaupun berjasa dalam memajukan perekonomian, tetapi jika terbukti melanggar hukum, mereka tetap diadili dengan fair trial dan apabila terbukti bersalah dijebloskan ke dalam penjara, seperti yang dialami founde r dari Daewoo yang terbukti melakukan tindak pidana penggelapan. Supremasi hukum harus ditegakkan, siapapun di negeri ini apabila terbukti melanggar hukum harus diadili sama dengan warga negara lainnya tanpa membeda-bedakan latar belakang, keadaan ekonomi (kaya atau miskin).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada Seminar Angkutan Udara Sipil 1969, disepakati Garuda ditetapkan sebagai pengangkut udara utama yang dibantu oleh Merpati sebagai pelengkap dan oleh usaha penerbangan swasta sebagai tambahan pelengkap. Empat pendatang baru masa itu mendapat izin rute adalah Seulawah untuk seluruh Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka, Belitung, dan Pontianak dengan home base Palembang. Bouraq dengan rute Kalimantan, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara dengan home base Balikpapan. Mandala dengan rute Jawa, Sulawesi, dan Maluku dengan home base Surabaya. Zamrud dengan daerah operasi Nusa Tenggara dan Timor Portugis dengan home base Denpasar.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pesawat udara yang dioperasikan usaha swasta ini antara lain DC-3/C-47 produksi Perang Dunia II, YS-11 yang sudah tidak diproduksi lagi, HS-748 yang relatif baru dan mahal, dan terakhir Vickers Viscount. Pesawat tua ini dibeli dengan harga murah tetapi biaya operasi dan perawatannya tinggi. Uniknya pesawat-pesawat ini harus disesuaikan dengan rute yang diizinkan pemerintah, karena pada waktu itu pemerintah tidak mengizinkan usaha swasta memiliki dan mengoperasikan pesawat full jet . Suatu ke- ajaiban mereka mampu menyesuaikan keadaan sukar tersebut dengan tetap hidup hingga masa perubahan kebijakan pemerintah tentang angkutan udara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada masa tersebut (1970-1990), hanya Garuda, Merpati, Seulawah, Mandala, Bouraq yang menguasai angkasa Indonesia. Zamrud berhenti beroperasi karena masalah internal perusahaan. Ketika itu, izin usaha baru bagi swasta ditutup karena dianggap penyediaan jasa angkutan udara sudah cukup memenuhi permintaan. Untuk kompensasi rute daerah yang ditunjuk bagi usaha swasta tersebut diberikan hak penerbangan dari home base masing-masing ke Jakarta. Hal ini juga sebagai subsidi silang bagi swasta karena lalu lintas ke dan dari Jakarta sangat potensial.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kemudian muncul UU No 5 Tahun 1999. Asas dan tujuan UU ini agar pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum (Pasal 2). UU ini melarang oligopoli, yaitu bila pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk bersama-sama menguasai produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 4 ayat 1).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketentuan lain yang perlu mendapat perhatian ialah mengenai penguasaan pasar. Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan baik sendiri atau bersama-sama yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan tidak sehat. Tindakan tersebut diperinci dengan menolak pelaku lain untuk penetrasi usaha pada pasar bersangkutan, menghalangi konsumen untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pesaingnya, membatasi peredaran dan/atau jasa pada pasar bersangkutan dan terakhir melakukan praktek diskriminasi (Pasal 19). Kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian komponen harga barang/jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pasal 21).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bila dilihat secara saksama ketentuan dalam UU No 5 Tahun 1999, memang harus diperhatikan oleh perusahaan penerbangan baik BUMN maupun swasta. Mengenai pencegahan praktek monopoli memang telah dilaksanakan oleh Dephub dengan membuka usaha swasta sejak 1968. Yang menjadi pertanyaan apakah kerja sama antara perusahaan penerbangan dalam bentuk pooling , block space arrangements, code sharing, merging, dan sebagainya, juga dilarang oleh UU ini. Seperti diketahui kerja sama antara perusahaan penerbangan telah menjadi kebiasaan dalam kebijakan angkutan udara untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha penerbangan. Hal lain yang perlu pula dikemukakan dalam hubungan ini ialah apa yang disebut penerapan predatory tariff (tarif pembunuh), yaitu praktek menurunkan tarif sedemikian rupa pada sektor tertentu hingga pesaingnya keluar dari pasar dan setelah itu perusahaan penerbangan itu menaikkan kembali tarifnya. Hal ini jelas harus diawasi dan dicegah oleh pemerintah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kembali kepada pokok permasalahan yang kita bahas, dengan penjelasan dan pembahasan mengenai UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut, kebijakan Menhub untuk membuka atau menutup perizinan usaha penerbangan baru tidak berkaitan dengan pasal-pasal dalam UU tersebut. Karena menutup usaha penerbangan baru dimana perusahaan yang telah beroperasi menyediakan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukanlah praktek monopoli atau antipersaingan tidak sehat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini ialah, apakah dasar bagi Menhub untuk menutup atau membuka perizinan baru bagi usaha swasta. Yang menjadi dasar melakukan kebijakan tersebut ialah pembukaan rute baru untuk angkutan udara berjadwal dalam negeri dilakukan dengan mempertimbangkan: adanya permintaan jasa angkutan udara yang potensial dengan perkiraan faktor muatan yang layak (Pasal 13 ayat 1a Peraturan Pemerintah No 40 tahun 1955 tentang Angkutan Udara). Selanjutnya Menhub melakukan evaluasi terhadap potensi jasa angkutan udara dan kapasitas angkutan udara sebagai dasar untuk pembukaan rute baru dan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta mengumumkan hasil evaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan (Pasal 14 ayat 1).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Data pada Juni 2007 menunjukkan, 17 perusahaan angkutan udara dalam negeri berjadwal dengan 184 jumlah rute, 4.000 frekuensi/minggu dan kapasitas 954,431/minggu atau 208,000 frekuensi/tahun dan kapasitas 49,630,412/tahun. Yang sangat menarik adalah market share dari dua BUMN yaitu Garuda 21,45 persen dan Merpati 7,20 persen didampingi oleh the big four dari usaha swasta dengan Lion Airlines 17,04 persen, Metro Batavia 14,34 persen, Sriwijaya 9,19 persen dan Adam Air 12,99 persen. Perlu dicatat bahwa the big four swasta ini jaringan operasi mereka sejajar dengan Garuda dan Merpati, sehingga praktis sudah tidak ada tempat lagi bagi pendatang baru. Dengan perkataan lain, rute utama sudah sangat padat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan demikian yang jadi pertanyaan apakah masih ada tempat untuk pendatang baru bila memang dimungkinkan pemberian izin baru. Jawabannya ialah third level air transport atau regional airlines dan perintis. Dari 17 perusahaan penerbangan dalam negeri berjadwal, satu perusahaan penerbangan swasta yang beroperasi seperti regional airlines adalah Riau Airlines, yang beroperasi praktis di sekitar Riau dan Sumatera. Regional airlines seperti ini sangat dibutuhkan di Nusa Tenggara, Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi. Karena daerah-daerah ini praktis tidak mempunyai moda transportasi lainnya yang memadai. Inisiatif pengembangan regional airlines ini dapat digarap bersama dengan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah. Mengenai perintis memang kelihatannya Merpati perlu dibantu dengan perusahaan swasta lainnya, dan bila pemerintah pusat tidak mampu memberi subsidi, maka mungkin dapat dibantu pemerintah daerah atau subsidi silang dengan juga memberikan jalur gemuk sebagai kompensasi tugas perintis.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tertorehlah sudah, abadi dalam pelajaran sejak SD, musim kemarau berjalan dari April hingga September, musim hujan dari Oktober hingga Maret tahun berikutnya. Inilah pakem yang tidak bisa ditawar-tawar. Menyimpang dari kaidah tersebut divonis tegas, pokoknya tidak bisa tidak, “hujan salah mongso”, lebih ekstrem lagi “musim tidak beres”, macam kondisi hujan yang masih nyelonong terus, mengguyur bumi macam Ibukota dan sekitarnya hingga memasuki bulan Juli ini. Sehingga komentar orang pun lantas bermunculan. Ada yang berpendapat, musim sekarang sudah rusak, amburadul, karena manusia banyak dosa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bicara soal pergeseran musim, bahasan ini tidak akan terlepas dari paparan sirkulasi umum pergerakan udara yang berlaku sepanjang tahun. Bahwa pada tanggal 21 Maret, posisi matahari tepat berada pada garis lintang 0 derajat atau equator, tanggal 23 Maret, matahari terus bergulir ke utara sehingga mencapai posisi 23 derajat LU. Kali ini terjadi pada 22 Juni. Matahari lantas kembali ke arah selatan, sampai di equator lagi tanggal 23 September. Matahari terus ke selatan hingga garis lintang 230 LS pada 22 Desember.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Udara ini bersifat basah, dan terjadilah musim hujan di Indonesia. Nah! Itulah teorinya. Profil musim seharusnya adalah demikian. Tetapi perlu disimak bahwa kondisi alam di muka bumi ini cenderung berubah-ubah dan mengalami gangguan. Contohnya, pergerakan arus laut yang membawa panas. Akibat arus laut memanas, berlangsunglah proses hantaran panas terhadap udara di atasnya dengan cara konveksi. Udara yang mengalami pemanasan lantas naik karena massa jenisnya menjadi lebih ringan. Karena tekanan udara di atas lebih kecil dari pada tekanan permukaan, udara naik tersebut akan mengembang dan mengalami pendinginan secara adiabatis.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di kota-kota besar macam Jakarta dengan debu-debu polusi yang terukur teramat tinggi, pengertiannya sama saja. Kondisi udara keruh cenderung membuat pergeseran iklim lokal/perkotaan yang secara umum, sehubungan debu-debu halus yang dapat bertindak sebagai inti kondensasi. Hujan yang memasuki musim kemarau kali ini sedikit bisa diterangkan, bahwa di wilayah Samudera Indonesia terjadi banyak penguapan. Awan panas yang terbentuk akibat penguapan itu terbawa oleh angin muson tenggara melintasi wilayah Indonesia. Jakarta di mana pengaruh angin lokalnya kuat, maka gerakan angin muson tersebut amat dipengaruhi angin lokal pada siang hingga sore hari.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Genangan air bersih di cekungan, kaleng-kaleng yang cenderung jadi sarang nyamuk Aedes agepty dalam kondisi “hujan salah mongso” dimana terdapat kondisi cerah dan kadang kala mendung hingga hujan, akan mempersubur perkembangbiakan wabah demam berdarah. Inilah yang senatiasa perlu diwaspadai. Bagi petani dan nelayan, petani perlu memperhitungkan waktu tanam dan jenis palawija. Jika nelayan Teluk Jakarta sering terjebak kondisi cuaca, berangkat dalam cuaca cerah, tetapi beberapa saat lantas redup dan hujan disertai angin kencang, ini pun pelajaran mahal berkaitan dengan keselamatan. Sudah seharusnyalah memperhatikan kondisi cuaca yang disajikan Badan Meteorologi dan Geofisika. Di musim hujan yang senantiasa banyak banjir tetap jadi persoalan terutama tempat-tempat tertentu yang jadi langganan. Bagi aparat pemda tentu saja bukan pelajaran lagi. Penyakit yang sudah puluhan tahun seharusnya bisa teratasi, tetap saja menjadi pertanyaan dalam penanganan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Alasan pertama, pidato Mendiknas tersebut mengangkat kembali peran sosial perguruan tinggi (PT) ke permukaan. Dalam pidato di atas Mendiknas nampaknya mencoba mengajak para pengelola lembaga pendidikan tinggi untuk menyadari kembali salah satu episteme PT yang selama ini kurang mendapat perhatian, yakni pemberdayaan masyarakat. Peran ini memang dipatrikan sebagai bagian dari Tridharma perguruan tinggi di samping pendidikan dan pengajaran serta penelitian. Akan tetapi dalam praksis peran ini semakin lama semakin cenderung dilupakan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keterasingan itu disebabkan oleh di satu sisi posisi sosialnya yang sudah berbeda dari masyarakat dengan menggondol gelar sarjana, di sisi lain dia tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan sesuatu pada masyarakatnya, karena ketidaktahuan tentang situasi masyarakat atau karena ketidakpraktisan ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Kendati mahasiswa mendapatkan banyak teori di bangku kuliah, namun teori itu kurang nyangkut dengan kehidupan masyarakat atau karena ketidaktahuannya untuk menyangkutkan teori itu dengan kenyataan di masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Artinya, pemberdayaan masyarakat melalui kuliah kerja nyata dijadikan sebagai bagian integral dari proses belajar. Fokusnya tentunya tidak hanya berkaitan dengan pemberantasan buta aksara, melainkan lebih luas dari itu, sesuai dengan bidang ilmu yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat. Tuntutan ini tentunya semakin urgen mengingat masalah yang muncul dalam masyarakat semakin kompleks dan banyak, sementara kemampuan pemerintah untuk menyelesaikan masalah itu sangat terbatas. Universitas harus tanggap secara kreatif terhadap tantangan besar ini dengan memaksimalkan peran sosialnya sebagai agen perubahan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Upaya pengokohan integrasi nasional telah banyak digunakan baik bersifat militer, persuasi bahkan insentif. Tapi sejauh ini belum sepenuhnya berhasil. Bahkan ada kecenderungan potensi separatisme menjadi kian meningkat bila melihat frekuensi konflik dalam negeri. Hasil temuan United Nations Support Facility for Indonesian Recovery (UNSFIR), lembaga di bawah payung United Nations Development Programme (UNDP) menunjukkan, angka kematian akibat konflik sosial di Indonesia tahun 1990 hingga 2003 mencapai 10.758 jiwa, sementara insiden yang terjadi akibat kekerasan kolektif sebanyak 3.608 kasus.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pandangan itu barangkali dilandasi kenyataan Indonesia merupakan negara keempat terbesar di dunia dan masyarakatnya paling plural ini selalu dihantui oleh gerakan separatisme. Struktur masyarakat Indonesia yang heterogenitas etnik, secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan primordialisme. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan vertikal antara lapisan atas dan bawah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan struktur sosial yang sedemikian kompleks, sangat rasional Indonesia selalu menghadapi permasalahan konflik antaretnik, kesenjangan sosial, dan sulit membangun integrasi secara tetap. Hambatan demikian semakin nampak jelas, jika diferensiasi sosial berdasarkan suku jatuh berhimpitan dengan faktor lain (agama, kelas, ekonomi, dan bahasa), sehingga sentimen-sentimen yang bersumber dari faktor sosial yang satu cenderung berkembang saling meningkatkan dengan sentimen-sentimen yang bersumber dari diferensiasi sosial berdasarkan faktor yang lain. Faktor struktur sosial yang kompleks tumpang-tindih, menurut Peter Blau, merupakan kendala terbesar bagi terciptanya integrasi sosial.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan demikian, faktor sosiologis kultural dan struktural merupakan penghambat penting dalam integrasi nasional di masyarakat yang sangat plural seperti Indonesia. Sebenarnya kondisi itu bukannya tidak dipahami oleh para pemimpin Indonesia. Mereka sebenarnya telah memberikan perhatian terhadap upaya menjembatani kesenjangan multidimensi yang terjadi di masyarakat. Di antaranya dengan mengakomodasi aspirasi masing-masing kelompok yang berbeda ini, terutama di daerah yang memiliki potensi mengalami disintegrasi seperti Papua dan Aceh, dengan memberi otonomi khusus.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebagian upaya sebenarnya sudah lumayan berhasil. Tetapi kemudian mencuat menjadi gejolak ke permukaan karena faktor kekuatan asing. Di Papua fakta peran Amerika Serikat dalam mendorong ketidakstabilan provinsi itu hampir tak bisa ditutupi, yang secara terbuka melakukan intervensi seperti kunjungan anggota Kongres AS pertengahan Juli ini yang mengungkit masalah Papua. AS jelas memiliki kepentingan agar bisa mengeruk kekayaan Papua. Demikian pula dalam kasus bendera RMS baru-baru ini di Ambon, faktor kekuatan asing atau Belanda banyak disebut terlibat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan persoalan seperti itu maka lengkap sudah kompleksitas ancaman disintegrasi nasional di Indonesia. Ini bukan berarti kemudian tidak bisa dipecahkan sama sekali. Upaya mengatasinya, menurut Weiner, memerlukan kebijakan yang lebih sistematis untuk mengintegrasikan masyarakat kepada satu negara nasional. Integrasi adalah proses sosiologis yang tidak bisa dilakukan dan ditempuh dalam waktu singkat. Hal ini memerlukan proses pembudayaan dan konsensus sosial politik diantara suku bangsa (etnik) di Indonesia. Kalau kita menggunakan pendekatan konflik sebagaimana diilustrasikan oleh Lewis C Coser dan George Simell, maka kerangka masyarakat yang akan kita dapatkan adalah integrasi yang selalu berada dalam bayang-ba- yang konflik antaretnik berkepanjangan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Nilai-nilai umum tertentu yang disepakati secara bersama itu tidak hanya disepakati oleh sebagian besar orang (etnik), namun harus dihayati melalui proses sosialisasi, akulturasi, asimilasi, dan enkulturasi. Proses ini pernah dibuktikan oleh kesepakatan bersama dalam Sumpah Pemuda yang menghasilkan nasionalisme dan menyatukan rakyat Indonesia secara sosial dan politik. Mengikuti pemikiran R William Liddle, konsensus nasional yang mengintegrasikan masyarakat yang pluralistik pada hakekatnya mempunyai dua tingkatan sebagai prasyarat bagi tumbuhnya suatu integrasi nasional yang tangguh.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Padahal sebagaimana yang telah dipaparkan, faktor kekuatan asing dalam masalah separatisme di Indonesia cukup besar. Untuk mengatasinya dibutuhkan upaya diplomasi yang canggih. Setidaknya dalam masalah ini perlu belajar dari kasus Aceh. Sejak 12 Mei 2000, tatkala Pemerintah Indonesia menerima tawaran dari suatu organisasi kemanusiaan, Henry Dunant Center di Bavoir, Swiss, yang tujuan utamanya adalah untuk menciptakan rasa saling percaya ke arah terciptanya suatu penyelesaian damai konflik di Aceh.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pendidikan tinggi seharusnya didesain untuk menghasilkan lulusan yang mampu berpikir kritis, terbebas dari dogma, namun terbina oleh nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ada dua kata kunci dalam pendidikan tinggi, yakni pikiran kritis dan kemanusiaan. Dua hal ini memang tidak akan memuaskan dunia kerja yang selalu lantang menuntut profesionalisme atau spesialisasi ter- tentu. Dengan demikian, yang ideal adalah lahirnya para sarjana yang memiliki spesialisasi ter- tentu, mampu berpikir kritis, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertama , diskontinuitas antara dunia SMA dan PT yang cenderung asyik dengan dunianya sendiri. Berbeda dengan kontinuitas kurikulum SD, SMP, dan SMA, kontinuitas kurikulum SMA dan PT agak terputus. Hal ini terkait dengan berbagai hal seperti registrasi, tes seleksi masuk, migrasi ke kota, pemondokan, tujuan kuliah, dan kesiapan belajar. Masa transisi ini sangat membingungkan mahasiswa dan belum banyak diantisipasi oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, muncul kesenjangan antara harapan guru SMA dan dosen PT. Pada umumnya (calon) mahasiswa kurang menguasai strategi atau keterampilan belajar seperti membaca kritis, menulis akademik, dan keterampilan menggunakan komputer yang merupakan kunci sukses belajar di PT. Pada umumnya PT tidak menyediakan program remedial untuk mahasiswa baru.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua , tidak jelasnya tujuan atau misi PT. Bila yang dikejar PT adalah kebutuhan pasar dan mahasiswa sebanyak-banyaknya, misi suci PT bisa jadi terabaikan, yakni menghasilkan manusia terdidik. PT menawarkan petak-petak disiplin keilmuan (program studi) yang terputus satu sama lain. Dalam kenyataannya, pendekatan petak-petak ini tidak relevan dengan kehidupan. Dalam kehidupan sosial petak-petak itu lebur sehingga yang sangat berperan dan menentukan kualitas hidup adalah life skill secara keseluruhan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Oleh karena itu, muncul dikotomi careerism dan liberal arts , yakni antara dunia kerja atau profesionalisme yang spesifik dan kecakapan berbudaya secara umum. Bisa jadi program studi malah menjadi penjara bagi mahasiswa, yakni menjadikannya manusia robot dengan keterampilan sempit tanpa kecakapan hidup. Tanpa life skill , kepakaran vokasional atau hard skill menjadi tidak bermakna. Tantangannya adalah bagaimana memadukan liberal arts dalam kurikulum program studi, kurikulum fakultas, atau kurikulum universitas secara proporsional.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketiga , konflik yang dihadapi dosen antara kewajiban mengajar dan kewajiban meneliti. Tugas utama dosen adalah mengajar mahasiswa S-1 dengan efektif dan melayani mahasiswa dengan baik. Dalam pada itu, dosen juga harus meneliti dan mempublikasikan penelitiannya dalam jurnal ilmiah, buku teks, dan media massa. Persoalannya bagaimana menjaga keseimbangan antara keduanya. Banyak juga dosen yang mendapat jabatan struktural. Jadi mereka harus belajar menjadi manajer yang baik. Biasanya sulit bagi seorang dosen untuk sukses (sama baiknya) sekaligus dalam ketiga bidang ini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keempat , sulitnya menumbuhkan kreativitas di kalangan mahasiswa. Kultur akademik di SMA, yaitu sikap pasif dan menunggu masih terbawa ke bangku kuliah sehingga sulit bagi dosen untuk menumbuhkan kreativitas. Mahasiswa serius mempelajari suatu topik manakala diberi tahu bahwa topik itu akan diujikan. Sistem kerja semalam dalam mengerjakan tugas perkuliahan adalah strategi belajar yang salah. Dalam perkuliahan sulit ditemukan adanya dialog cerdas dan interaktif. Idealnya perkuliahan terjadi dalam kelas-kelas kecil sehingga setiap mahasiswa mendapat kesempatan untuk berpartisipasi secara cerdas. Di situlah tradisi ditantang, kejumudan dihalau, gagasan diuji, kepercayaan diperdebatkan secara ilmiah, dan kreativitas ditumbuhkan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kelima , sulitnya menciptakan PT sebagai laboratorium kehidupan. Yang marak malah PT sebagai menara gading. Banyak orang tua yang masih melihat ke(pasca)sarjanaan sebagai simbol status sosial. Buktinya, banyak orang yang sudah memiliki status terhormat pun, seperti kiai, jenderal, atau birokrat, tertarik membeli gelar akademik. Ia mengisolasi diri sehingga apa yang terjadi di ruang kuliah sedikit kaitannya dengan dunia di luar kampus. Persoalannya, bagaimana agar kegiatan di luar kampus mendukung visi dan misi PT.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keenam , ihwal tata kelola PT. Secara internal para dosen lazimnya lebih setia kepada disiplin keilmuan, yaitu pada tingkat program studi daripada kepada PT tempat mereka mengajar. Tidak heran banyak dosen pintar menjadi kutu buku, tetapi tidak mengetahui atau tidak hirau ihwal visi dan misi PT. Mahasiswa pun seringkali menuntut secara berlebihan, seperti menuntut hak memberikan suara dalam pemilihan rektor, dekan, atau ketua jurusan. Hal yang disebut terakhir ini agak keterlaluan karena demokrasi politik praktis di luar kampus dicobaterapkan dalam manajemen PT.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Secara eksternal PT dituntut untuk lebih terbuka dan akuntabel kepada publik. Selama ini PT khususnya PTN mendapat subsidi besar dari pemerintah. Ketika pemerintah menyadari terbatasnya dana ini, PT dipaksa untuk belajar mencari dana sendiri. Budaya korporat demikian itu adalah sesuatu yang baru dalam sistem pendidikan kita. Kehadiran lembaga baru seperti Majelis Wali Amanah, Senat Akademik, Satuan Penjaminan Mutu, Dewan Audit, dan Satuan Audit Internal masih dirasakan sebagai uji coba dalam manajemen kampus. Tujuh PTN, yaitu ITB, UI, UGM, IPB, USU, UPI, dan Unair sudah berubah status menjadi PT BHMN, dan sesuai dengan kebijakan Depdiknas semua PTN disarankan mengikutinya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketujuh , ihwal evaluasi hasil pendidikan. Prestasi akademik mahasiswa sangat bergantung kepada dosen per mata kuliah. Nilai akhir atau IPK (indeks prestasi kumulatif) dalam rentang 1,00-4,00 adalah ukuran keterdidikan manusia. Bila pendidikan dimaknai sebagai upaya membentuk sarjana sebagai manusia seutuhnya, persoalannya: Bagaimanakah kualitas kemanusiaan yang begitu kompleks disederhanakan dengan sebuah IPK. Sementara itu, tidak semua dosen adalah penilai yang baik. Tampaknya, dalam menentukan IPK mahasiswa perlu dikembangkan berbagai format penilaian yang tidak hanya mengukur potensi intelektual, tetapi juga potensi non intelektual , seperti diniati oleh perkuliahan pengetahuan budaya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketujuh persoalan di atas merupakan persoalan yang selalu ada dan mesti dihadapi secara strategis oleh setiap PT. Namun, urgensi dan kekritisan ketujuh problem itu berbeda dari satu PT ke PT lainnya. Bahkan dalam satu PT pun senantiasa terjadi perbedaan antara fakultas dan bahkan antara program studi. Oleh karena itu, PT harus selalu mawas diri, lewat mekanisme evaluasi diri, terhadap keunggulan dan kelemahan komparatif dari setiap program studi, fakultas, lembaga, dan PT secara kolektif. Tanpa mekanisme ini, PT tidak mungkin dapat menyusun rencana strategis secara berkelanjutan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada serangan atas kereta api bawah tanah dan bus pada Juli 2005, Badan Intelijen Inggris Scotland Yard dan MI5 memusatkan penelitian dan analisis atas jaringan teroris yang berpusat Leeds yang punya kaitan dengan kekuatan Taliban di Afghanistan dan Pakistan. Beberapa pelaku bom 7 Juli 2005, beberapa kali datang atau setidaknya berhubungan dengan jaringan militan di provinsi-provinsi perbatasan Pakistan-Afghanistan seperti Provinsi Paktia, Waziristan, Ghazni dan Provinsi Northwest Frontier. Jelas provinsi perbatasan kedua negara tempat beroperasinya sisa-sisa Taliban dan Al Qaeda. Ini juga suatu ironi yang berlanjut bagi koalisi AS dan Inggris yang terus memburu Osama bin Laden dan komplotannya, tanpa hasil.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Memang demikian, karena Al Qaeda juga memperluas jaringannya dengan merekrut anggota-anggota militan yang berkiblat kepada tokoh Al Qaeda Irak, mendiang Abu Musab Zarqawi. Jaringan sebelumnya yang menggunakan para pemuda terpelajar asal Asia Selatan kini berubah dengan merangkul kekuatan-kekuatan intelektual muda asal Timur Tengah, khususnya Irak dan Palestina. Bahkan mungkin para profesional dari Front Irak, didatangkan untuk melatih sekaligus membentuk jaringan dengan para teroris asal Pakistan dan Afghanistan yang berpusat di permukiman imigran Leeds, Birmingham dan lainnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Seperti terungkapkan, trio pelaku bom di stasiun KA London 7 Juli 2005, adalah mahasiswa dengan mentor seorang ahli kimia. Shazad Tanweer (22 tahun, pengebom kereta api di Stasiun Aldgate), adalah mahasiswa perguruan tinggi. Sedangkan, Hasib Hussain (18), pengebom bus di Tavistock Square, mahasiswa fakultas ekonomi. Dan senior mereka pengebom kereta api dekat Jalan Edgware, adalah Mohammed Sidique Khan (30), mengajar di Hillside Primary School. Menyimak identitas para tersangka bom London Juli 2007, membuat pihak keamanan Inggris mengacu kepada pusat imigran Pakistan (juga Afghanistan dan India) yang banyak menghuni kawasan Leeds, Distrik Beeston di jantung London.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Yang menarik sejak Bom Juli 2005, intelijen Inggris mampu menjaring berbagai informasi rahasia, bahwa jaringan teroris menyiapkan 1.000 serangan mematikan dalam dekade mendatang. Ada jaringan rahasia dengan kode 1924, tahun berakhirnya kekuasaan khalifah. Nomor 1924 itu berada dalam telepon genggam tokoh Hizbut Tahrir London, yakni dokter Imran Waheed. Waheed menjadi anggota Hizbut Tahrir ketika dia berusia 17, dan dia menerangkan kepada penulis Carla Power, bahwa organisasinya beranggotakan dokter, pengacara, akuntan, ilmuwan dan orang-orang pandai yang mampu berpikir, merancang dan mengeksekusi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ahli keamanan Prancis Roland Jacquard Juni 2007 yang lalu menegaskan pemerintahan baru menilai jaringan imigran ilegal asal Asia Selatan di seputar Afrika Utara, berperingkat nomor dua setelah Al Qaeda. Editor jurnal berbahasa Urdu di Roma, Ejaz Ahmad mengingatkan di pengadilan, bahwa imigran Pakistan bekerja sebagai pedagang kaki lima di jalan-jalan. Mereka hadir di Italia, Spanyol, Prancis dan lainnya melalui calo-calo imigran, yang menyelundupkan mereka melalui Iran, Turki dan kawasan Balkan. Jelas para pemantau keamanan Eropa mencemaskan para imigran Asia Selatan, karena terbukti para pengebom London Juli 2007, adalah warga Inggris keturunan Pakistan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Rasional dari Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (PKSP) antara dua atau beberapa negara adalah secara esensial, demi security (terjaminnya keamanan, ketentraman, kebebasan) dari negara-negara yang bersangkutan. Setelah mempelajari teks PKSP antara Indonesia dan Singapura, saya jadi terperangah, tidak habis pikir. Betapa tidak. Apakah tanpa PKSP ini sekuriti Indonesia tidak terjamin? Dengan kondisi sosio politik regional dan mondial dewasa ini, jangankan Singapura, Amerika Serikat saja tidak akan dapat memupus Indonesia dari peta dunia tanpa resiko.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Singapura dibolehkan mengadakan latihan perang di laut dan udara wilayah Indonesia, sedangkan angkatan bersenjata Indonesia tidak bisa menikmati kesempatan yang serupa di wilayah Singapura. Dan tidak hanya ini. Singapura bahkan boleh mengikutsertakan angkatan bersenjata dari “ other countries ” -jadi negara ketiga- dalam latihan perangnya di wilayah kita. Dapat dibayangkan betapa banyaknya “negara lain” yang pasti bergairah untuk ikut serta “ thanks to Singapore “. Australia, Jepang yang kini sudah dibenarkan punya Departemen Pertahanan, China dan tentunya Amerika Serikat yang selalu merasa terpanggil untuk menjadi polisi dunia, yang kapal selam nuklirnya bisa mondar-mandir di Selat Makasar dan Selat Lombok tanpa terdeteksi oleh sistem pertahanan kita.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kalau kita lihat “ training ground ” yang diizinkan Indonesia dalam peta yang terlampir pada PKSP, kita akan menjadi lebih terperanjat lagi melihat “kemurahan hati” atau kepicikan visi strategis dari para juru runding kita. Yang disebut dengan kode area Alpha Satu, Alpha Dua dan Bravo, adalah persis yang dinamakan “ verkennings zone ” oleh Koninklijke Marine di zaman Hindia Belanda dahulu. Disebut begitu karena semua itu merupakan wilayah pertahanan laut yang khusus disiapkan, jadi sangat dieman-eman , untuk bisa menghadapi “ancaman” dari ke- kuatan laut Inggris yang berpusat di Singapura (Alpha Satu), dari Amerika di Manila sesuai konsep Admiral Mahan (Alpha Dua dan Bravo) dan belakangan dari Jepang. Di tahun 1902 Jepang dan Inggris mengadakan “ vloot-verdrag ” yang cukup menimbulkan kewaspadaan angkatan laut Kerajaan Belanda. Jadi PKSP ini malah berpotensi membahayakan sekuriti Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dapat disimpulkan bahwa PKSP Indonesia – Singapura hanya menguntungkan Singapura di atas kebuntungan Indoensia. Ia yang mendapat manfaat bukan kita. Belum lagi dihitung ” fringe benefits ” yang jauh lebih bisa ia nikmati ketimbang kita dengan pengkaitan perjanjian pertahanan dengan perjanjian ekstradisi. Belum lagi diingat gangguan kenyamanan dan ketentraman hidup dan bekerja sehari-hari dari rakyat kita yang bermukim di training ground tadi serta resiko kerusakan alam dan lingkungan disitu karena adanya latihan-latihan perang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ada dikatakan bahwa perundingan peraturan pelaksanaan dari kerja sama pertahanan ini, khusus terkait penggunaan area latihan militer Bravo, diserahkan kepada Deplu. Bagaimana bisa mengandalkan urusan yang begitu penting kepada Departemen yang dalam mengambil keputusan hanya berpegang pada asas bebas-aktif, tidak bersendikan konsep geopolitik dan geostrategi yang menetapkan alternatif-alternatif yang musti diputuskan menurut asas kerja tadi. Jangankan Deplu, Pemerintah sebagai keseluruhan juga mengesankan tidak punya visi geografi sebagai dasar berpi- jak dan berpikir, selalu bekerja pragmatis.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mari menggunakan pembatalan PKSP ini sebagai kesempatan merumuskan satu geopolitik dan geostragi yang berlaku sebagai visi dasar pembangunan nasional kita di semua bidang. Semua ini sudah pernah saya tulis berupa aneka ragam artikel, risalah dan esai. Khusus mengenai pembangunan ketahanan nasional yang sesuai dengan kondisi alami Indonesia, yaitu negara kepulauan, garis besarnya telah pernah dimuat di harian ini. Jadi jangan lagi menari-nari menurut irama gendang yang ditabuh orang lain. Jangan sampai anak cucu kita, generasi penerus, yang sudah kehilangan Tanah Air atau tidak lagi menjadi Tuan di negerinya sendiri akibat ulah kepicikan kita sekarang, kelak ikut-ikut kita dengan kata-kata ejekan ” Dasar Indon!”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mari kita mulai tentang unsur utama terbentuknya koperasi (dimensi mikro) sebagai wadah usaha ekonomi adalah Pertama , adanya sekelompok anggota masyarakat yang sama-sama memiliki “kepentingan bersama”. Kedua, sekelompok mereka ini sering bertemu secara rutin (sukarela dan terbuka) berdasar alasan serukun tempat-tinggal, setempat kerja, seprofesi, sejenis matapencaharian. Ketiga, sekelompok mereka ini bersepakat untuk bersama-sama bekerjasama “menolong diri sendiri secara bersama-sama” untuk memenuhi kepentingan bersama mereka dalam “semangat kebersamaan dan kekeluargaan” (mutualism and brotherhood) atau “semangat ber- ukhuwah”. Kerjasama ini meliputi kebersamaan dalam berproduksi, berkonsumsi, mencari peluang usaha, menanggung resiko, mencari kredit, menikmati kemajuan dan menanggng beban ataupun kerugian.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketujuh , koperasi tidak bertujuan mencari laba (profit) karena koperasi memang milik sendiri dari seluruh anggota, karenanya tidak relevan kalau koperasi mencari laba dari para anggotanya sendiri. Koperasi sebagai wadah (fasilitator) usaha milik bersama bertujuan utama mencari manfaat (benefit) bagi para anggotanya. Namun para anggotalah yang mencari laba dari kegiatan usaha mereka masing-masing (terutama koperasi produksi). Oleh karena itu yang diperoleh koperasi adalah “sisa hasil usaha” (SHU) kemudian dibagikan kepada para anggotanya sesuai dengan keputusan yang diambil dalam rapat anggota (RAT).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedelapan, sebagaimana kita kenal dalam UU Koperasi No 12/1967, seperti tersurat dengan perkataan “kesadaran berpribadi” ( individualita menurut istilah Bapak Koperasi) dan “kesetiakawanan” ( kolektivita menurut istilah Bapak Koperasi) merupakan landasan mental bagi para koperasiwan, yang satu memperkuat yang lain (Ibnoe Soedjono, 1967; Swasono, 1992; J.K. Lumunon, 1992; Herman Soewardi, 2002). Namun, landasan mental ini justru di cabut oleh UU Koperasi No 25 Tahun 1992. Maka rusaklah koperasi, jadilah koperasi berwatak homo economicus (Herman Soewardi, mengabaikan moralitas sebagai homo socius yang ber- ukhuwah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Demikian pula pelanggan telepon harus dapat difasilitasi untuk diutamakan bisa memiliki saham PT Telkom, PT Indosat dan seterusnya. Adalah keliru dari dimensi mutualism and brotherhood bila Indosat, BNI 46, dan lain-lain badan usaha milik nasional dijual ke pihak luar sebelum ditawarkan lebih dahulu kepada nasabah (clienteles) yang memiliki hubungan common bonds (produksi, konsumsi, distribusi dan teritori). Di sinilah kita kemudian mewujudkan demokrasi ekonomi dalam Triple-Co, yaitu bahwa di dalam badan-badan usaha terutama yang kapitalistik sifatnya dapat lebih berwatak kebersamaan kooperatif dengan dilaksanakannya co-ownership (pemilikan bersama), co-determination (keputusan bersama) dan co-responsibility (tanggungjawab bersama).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Inggris sudah lama menduduki tempat terkemuka di antara negara-negara yang unggul dalam penelitian ilmiah, khususnya ilmu-ilmu biomedis. Ilmuwan-ilmuwan Inggris untuk pertama kalinya menemukan struktur DNA (1956) dan dengan demikian membuka jalan untuk bioteknologi genetik. Ilmuwan-ilmuwan Inggris juga berhasil mengembangkan teknik reproduksi yang disebut fertilisasi in vitro. Dengan menggunakan teknik ini “bayi tabung” pertama di dunia bisa lahir di Inggris pada tahun 1978. Dan dengan itu baru disinggung dua kejadian puncak dalam riwayat penelitian biomedis Inggris.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tentu saja, dalam hal itu para ilmuwan Inggris pun tidak bisa mengelak timbulnya masalah-masalah etis yang berat. Salah satu upaya untuk menghadapi masalah-masalah itu adalah “Komisi Warnock”. Atas prakarsa pemerintah Inggris, pada 1982 didirikan Committee of Inquiry into Human Fertilisation and Embryology yang dipimpin oleh filsuf wanita Prof Mary Warnock dari Universitas Cambridge. Sesudah bekerja selama dua tahun, komisi ini dapat menghasilkan laporan yang tahun berikutnya diterbitkan dalam edisi komersial dengan judul A Question of Life: the Warnock Report on Human Fertilisation and Embryology (1985). Sebagian besar berdasarkan pekerjaan komisi tersebut, kemudian Inggris mengeluarkan undang-undang yang mengatur bidang ini, the Human Fertilisation and Embryology Act (1990) yang antara lain mengizinkan penelitian dengan embrio sampai dua minggu usianya dan mendirikan Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) sebagai instansi yang mengawasi pelaksanaannya dan berwenang mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang tidak jelas.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tidak mengherankan bahwa Inggris mempunyai jasa banyak juga di bidang penelitian sel induk ( stem cells ), yang kini dianggap sebagai salah satu bentuk penelitian biomedis yang paling menjanjikan. Sel induk adalah sel manusiawi yang masih pada permulaan perkembangannya, sehingga bisa tumbuh lagi menjadi macam-macam sel dewasa, seperti sel darah, sel saraf, sel otot, sel kulit, dan lain-lain. Karena ciri khasnya ini, penelitian sel induk berpotensi merintis jalan bagi terapi baru untuk penyakit yang sampai sekarang tidak mungkin diobati. Misalnya, penyakit Alzheimer disebabkan oleh kerusakan sel-sel tertentu dalam otak. Jika nanti kita berhasil menggantikan sel-sel yang rusak itu dengan sel-sel baru yang kita kembangkan dari sel-sel induk, hal itu berarti kita akhirnya mampu juga menyembuhkan pasien-pasien yang mengidap penyakit yang mengerikan ini. Kemungkinan ini membuka perspektif yang sama sekali baru untuk ilmu kedokteran dan pelayanan kesehatan. Karena alasan itu penelitian tentang sel induk sekarang begitu mengasyikkan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun, di sini timbul masalah etis besar, karena embrio dibunuh dalam penelitian serupa itu, meskipun dengan maksud yang amat luhur, yaitu mencari terapi baru yang sangat dibutuhkan. Masalah etisnya adalah bahwa di sini kehidupan manusiawi dipakai dengan cara instrumental. Dengan kata lain, kehidupan manusia satu dikorbankan demi kepentingan kehidupan manusia lain. Jika sebagai donor darah saya menyumbangkan sebagian darah saya kepada orang sakit yang membutuhkan, hal itu adalah keputusan saya tentang tubuh saya sendiri. Demikian pula, jika saya menyumbangkan sebuah ginjal untuk dicangkok dalam tubuh saudara kandung yang menderita gagal ginjal total. Akan tetapi, jika organ ginjal atau jantung tanpa persetujuannya diambil dari orang satu untuk dicangkok ke dalam tubuh orang lain, tindakan itu sangat tidak etis, meskipun tujuannya barangkali baik. Dalam kasus organ jantung, orangnya malah dibunuh demi tujuan baik itu. Di sini kehidupan satu secara instrumental dipakai demi kepentingan kehidupan lain.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam penelitian sel induk sebetulnya terjadi hal yang sama: kehidupan satu dikorbankan kepada kehidupan lain. Kalau dikatakan begitu, sering segera diajukan keberatan bahwa dua kasus ini tidak sama. Manusia yang sudah lahir tidak boleh disamakan dengan embrio yang baru mulai berkembang. Karena itu cukuplah bila orang tua (pria dan wanita yang menghasilkan embrio itu dengan sel sperma dan sel telur mereka) memberi izin untuk memakai embrio dalam penelitian. Namun demikian, argumentasi ini mempunyai kelemahan juga. Orang tua tidak berwenang memberi izin. Embrio itu adalah kehidupan manusiawi baru, bukan sebagian tubuh mereka. Status embrio bukan seperti darah yang disumbangkan oleh donor darah. Embrio adalah kehidupan baru yang berbeda dengan kehidupan orang tuanya, meskipun untuk perkembangannya masih beberapa waktu tergantung pada tubuh ibunya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bulan Mei yang lalu Inggris selangkah maju lagi dalam kawasan kontroversial ini. Waktu itu pemerintah Inggris menyetujui perubahan Undang-Undang 1990, sehingga memungkinkan diciptakannya embrio-embrio hibrida untuk penelitian, artinya embrio campuran gen manusia dan hewan. Undang-Undang 1990 melarang dibuatnya embrio hibrida semacam itu. Bulan Desember 2006 pemerintah Inggris masih mengeluarkan pengumuman bahwa prosedur itu harus ditolak karena considerable public unease (rasa gelisah besar dalam masyarakat). Mengapa dalam waktu singkat pendapatnya sudah berubah? Pasti karena tekanan besar dari dunia ilmiah. Antara lain komisi DPR Inggris yang membidangi penelitian ilmiah sudah mengajukan dengan tekanan besar bahwa posisi termuka Inggris di bidang penelitian dalam bahaya, bila embrio hibrida tidak diizinkan. Salah satu kesulitan yang dialami para ilmuwan adalah kekurangan embrio manusia. Menggunakan embrio-embrio tersisa dalam prosedur fertilisasi in vitro tidak merupakan alternatif yang menarik, karena kualitasnya sering tidak memadai. Namun demikian, sel telur sapi dan kelinci tersedia dalam jumlah hampir tak terbatas. Dari sel-sel telur hewan itu dikeluarkan inti selnya dan diganti dengan inti sel manusia dewasa, misalnya sel kulit.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sehari kemudian, Selasa 3 Juli, di Jayapura, ibukota Papua, bendera Bintang Kejora tiba-tiba dipertontonkan secara mencolok oleh beberapa penari yang berlaga dalam rangka upacara pembukaan Konperensi Masyarakat Adat Papua (MAP) ke-2. Hadir di sana, antara lain, Gubernur Barnabas Suaebu, Panglima Kodam Cendrawasih, Kapolda, dan para anggota MAP. Aneh, aksi gelar Bintang Kejora itu dibiarkan berlangsung sekitar 5 menit, sebelum diusir petugas keamanan. Media massa pun tidak meliputnya secara besar-besaran. Dan tidak ada politisi di Jakarta yang mengutuk aksi ini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apa perbedaan antara pengibaran bendera RMS dengan bendera Bintang Kejora? Ada yang berpendapat bahwa bendera RMS itu simbol politik, simbol kemerdekaan rakyat Maluku; sedang bendera Bintang Kejora tidak lebih lambang kultural rakyat Papua. Jadi, pengibaran Bintang Kejora tidak boleh dipersepsikan sebagai aksi tuntutan kemerdekaan orang Papua. Wacana seperti ini pernah juga dimunculkan dalam kasus Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ketika itu, bendera GAM dipandang oleh kelompok tertentu sebagai simbol kebudayaan orang Aceh. Maka, pemerintah pusat maupun daerah Aceh diminta tidak usah bereaksi berlebihan. Bahkan ketika para tokoh GAM menggunakan atribut-atribut GAM dalam kampanye pilkada tahun lalu pun, Jakarta diam saja.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Gerakan kemerdekaan di Papua tahun-tahun belakangan ini menunjukkan indikasi meningkat. Di front militer, kekuatan Organisasi Papua Merdeka (OPM) memang semakin tidak signifikan karena disikat oleh TNI. Namun, di front diplomasi, mereka memperoleh kemajuan yang “menggembirakan”. OPM misalnya membuka kantor perwakilan di sejumlah negara di kawasan Pasifik Barat seperti Fiji dan Vanuatu. Negara-negara ini sering berkampanye di PBB. Beberapa anasir Kongres Amerika pun kerap menggugat keabsahan Pepera 1963 di Irian Jaya. Di Belanda, gerakan mendorong kemerdekaan Papua lebih kencang lagi. Satu atau dua judul buku yang menguak kembali sejarah Pepera sudah diterbitkan. Pada 2005 sejumlah tokoh RMS dan POM bertemu di Amsterdam.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Rencana kunjungan anggota Kongres AS, Eni Faleomavega, ke Papua awal Juli yang lalu juga menimbulkan tanda-tanya, apalagi dijadwalkan pas dengan penyelenggaraan Konperensi MAP. Di masa lalu, Faleomavega termasuk anggota Kongres yang gigih memperjuangan referendum bagi rakyat Papua. Kini, ia mengaku sudah “bertobat” dalam arti mengakui bahwa kemerdekaan bukanlah jalan satu-satunya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Papua. Pada saat-saat terakhir, pemerintah melarang Faleomavega berkunjung ke Papua.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pemerintah juga harus melarang berdirinya Partai GAM di Aceh. MOU Helsinki memang tidak secara eksplisit melarang penggunaan atribut-atribut GAM, termasuk nama, bendera, atau simbol-simbol GAM lainnya. Namun, simaklah baik-baik semangat MoU Helsinki. Di situ dengan jelas disebutkan “Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.” Paragraf ke-4 Mukadimah MoU Helsinki selanjutnya mengatakan “Para pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa saling percaya.”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ya, confidence building , itu yang harus terus-menerus dilakukan oleh kedua pihak – pemerintah Indonesia dan GAM – sebagai modal utama untuk membangun kembali Aceh. Tapi, bagaimana confidence building bisa terlaksana jika GAM tetap mengibarkan bendera GAM tinggi-tinggi melalui Partai GAM? Pendapat bahwa kita tidak usah risau atau bereaksi berlebihan dengan kehadiran Partai GAM, menurut hemat saya, adalah sangat keliru, bahkan menyesatkan. Mestinya, mereka mempertanyakan untuk apa orang-orang GAM masih tetap menggunakan atribut GAM pasca MoU Helsinki dan pasca Undang-Undang Pemerintahan Aceh? Bukankah nama GAM sendiri secara eksplist mengindikasikan aspirasi GAM untuk merdeka dan membawa Aceh keluar dari NKRI? GAM adalah singkatan Gerakan Aceh Merdeka. Sesuai namanya, Merdeka adalah tujuan akhir GAM. Setelah kedua belah pihak menandatangani MoU di Helsinki, orang-orang GAM mestinya melupakan aspirasi itu untuk selama-lamanya. Apalagi dalam Pilkada Gubernur tahun lalu, jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sekaligus “disabet” oleh eksponen-eksponen GAM, dan pemerintah Pusat mengakui keabsahan hasil pilkada itu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bukan rahasia lagi, para aktivis GAM sejauh ini masih terus melakukan aksi-aksi mereka secara underground . Banyak laporan tentang penduduk yang diperas, dipalak atau diteror oleh kelompok-kelompok tertentu. Pengusaha-pengusaha pun dibebani pajak-pajak gelap yang dikutip oleh orang-orang misterius. Polisi tahu, tapi tidak punya keberanian untuk memberantasnya. Bahkan Gubernur Irwandi Jusuf sudah memerintahkan penghapusan pajak-pajak gelap itu. Namun, indikasi paling kuat dari sisa-sisa aspirasi kemerdekaan oleh GAM adalah tidak dilantunkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam upacara pelantikan Walikota Sabang sebagaimana dikatakan oleh Prof Muladi, Gubernur Lemhannas. Jika apa yang dilansir oleh Muladi memang benar, tindakan ini sungguh suatu penghinaan pemerintah daerah NAD terhadap pemerintah Republik Indonesia!

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Gerakan separatisme di Negara kita jangan sekali-sekali diremehkan. Mereka tetap eksis, bahkan terus melakukan aksi-aksi klandestinnya. Perhatikan rentetan kejadian ini: tanggal 2 Juli insiden bendera RMS di Ambon, 3 Juli insiden bendera Bintang Kejora dan Jayapura, dan 2 hari kemudian, 5 Juli, deklarasi Partai GAM di Aceh. Apakah ini suatu koinsidensi semata? Rasanya, tidak. Bisa jadi antara eksponen-eksponen RMS, OPM dan GAM selama ini aktif melakukan kontak-kontak dan mensinkronkan aktivitas-aktivitas mereka dalam upaya menggoyang pemerintah Pusat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jadi dengan kata lain, kita memang tidak pernah punya pengalaman cukup untuk hidup bernegara dengan konstitusi yang kita buat sendiri secara demokratis. Dari sisi ini lah, kita hendaknya tidak mengharamkan upaya untuk melakukan amendemen UUD 1945. Apalagi dari empat kali amendemen UUD 1945 yang dilakukan, substansinya tidak secara utuh mengambil naskah rancangan konstitusi yang pernah dibuat oleh Komisi Konstitusi beberapa tahun lalu. Keempat amendemen itu lebih diwarnai kepentingan partai-partai politik, ketimbang pemikiran ideal tentang bingkai dan bangun kenegaraan yang hendak kita cita-citakan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Negara yang mengklaim sebagai demokrat sejati Amerika Serikat saja, telah melakukan 25 kali Amendemen atas 7 pasal konstitusinya. Lalu apa salahnya, jika kita melakukannya untuk yang kelima, untuk memperbaiki kelemahan yang selama ini ada dan meluruskan beberapa hal yang kebablasan. Pasal-pasal yang memberikan peran lebih proporsional buat DPD, atau pasal yang lebih memberikan checks and balances antara eksekutif dan legislatif sebagai konsekuensi dari sistem presidensial yang dianut, adalah substansi yang jelas perlu diprioritaskan dalam amendemen konstitusi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kelompok feminis mungkin agak gerah dengan istilah “wanita panggilan”-atau “kupu-kupu malam” dalam terminologi Titiek Puspa yang dilantunkan oleh Peterpan- karena pada prinsipnya industri seks selalu melibatkan “penjual” dan “pembeli” secara bersamaan. Artinya yang “terpanggil” bukan cuma perempuan, tapi lelaki juga. Itu sebabnya tokoh seperti Nafsiah Mboi (1999) tidak suka dengan jargon “WTS” (Wanita Tuna Susila) dan lebih menyukai akronim “OTS” (Orang Tuna Susila) untuk mencakupkan secara serentak laki-laki dan perempuan, sekaligus menampakkan dimensi keadilan dalam berwacana di tengah realitas yang tampak selalu tidak adil.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kalau disadari dalam kerendahan hati, tuntutan calon independen dalam pilkada atau pemilu, harus dimengerti pada ranah ini. Anehnya, ketika partai jelas-jelas mandul, sementara yang diharapkan memimpin adalah negarawan sejati, tuntutan calon independen justru ditentang habis-habisan. Partai berdalih, ia satu-satunya organisasi formal peserta pemilu, -kecuali “Demokrasi Orde Baru” sejak fusi parpol tahun 1973. Dengan kata lain, partailah yang berwewenang atas politik. Padahal, dari dulu hingga kini, politik kita selalu terbelit dalam lingkaran setan yang menempatkan “politisi panggilan” sebagai pemenang mutlak.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Lihat saja, berapa kebijakan atau UU yang tidak komprehensif karena dirumuskan di atas fondasi kepentingan. Dalam UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, misalnya, ada syarat minimal berusia 35 tahun. Tidak jelas apa dasar anggota KPU harus berusia lebih dari 35 tahun, sementara dalam kenyataan, yang menjalankan tugas monitoring, penelitian, pendidikan politik, dan sebagainya dalam pilkada/pemilu mayoritas anak muda yang bekerja di berbagai pusat penelitian, LSM, dan universitas. Aneh. Tapi apa mau dikata, bandul tengah berayun, selama itu politik terus menuai kebangkrutan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pasal 3 RUU ini mengungkap 9 tujuan pengelolaan lahan pertanian pangan abadi: (a) menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, (b) mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan; (c) meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat; (d) mencegah alih fungsi lahan pertanian pangan; (e) mendorong pengalihan fungsi lahan non-pertanian pangan ke pertanian pangan serta mendorong pembukaan lahan baru pertanian pangan abadi; (f) memperkuat jaring pengaman sosial ekonomi kerakyatan; (g) memperkuat penyediaan lapangan kerja produktif; (h) mempertahankan keseimbangan ekologis; dan (i) mempertahankan multifungsi pertanian.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Implikasinya, di sektor pertanian terjadi ketidakadilan agraria yang akut. Hasil lima kali Sensus Pertanian (SP) menunjukkan rata-rata penguasaan tanah oleh petani di Indonesia terus menurun, dari 1,05 ha (1963) menjadi 0,99 ha (1973), lalu jadi 0,90 ha (1983), lantas 0,81 ha (1993), dan tahun 2003 sudah di bawah 0,5 ha. Jumlah petani gurem pada 1983 mencapai 40,8 persen, tahun 1993 jadi 48,5 persen, dan 2003 berjumlah 56,5 persen. Sempitnya penguasaan lahan jadi faktor penting penyebab kemiskinan petani.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Secara substansi, draf RUU ini ternyata tidak bersangkut paut dengan rencana pemerintah untuk menjalankan reforma agraria. RUU ini juga tidak merujuk kepada UUPA 1960 sebagai payung hukum atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dengan tak terkaitnya substansi RUU ini dengan reforma agraria dan UUPA maka dapat disimpulkan (sementara) bahwa RUU ini dilatarbelakangi oleh politik agraria dan kebijakan pertanian yang belum mencerminkan kehendak menuntaskan problem pokok agraria dengan mengacu cita-cita para pendiri republik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di satu pihak, internasionalisasi dari pasar-pasar barang dan faktor produksi. Di lain pihak, pemunculan usaha-usaha industrial yang mampu memikirkan sekaligus perkembangannya di tingkat dunia dan mengerahkan, untuk keperluan tersebut, strategi-strategi global dari produksi ( international division of the process of production ), dari perdagangan ( world standards, world trade-marks, simultaneously launched products at the three big zones ), dan dari manajemen ( externalization, integration of the contributions of firms specializing in marketing, in making publicity and in accounting and financial audit ).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Yang dipertaruhkan dalam globalisasi oleh perusahaan-perusahaan adalah tak lain daripada survival. Ketika ongkos riset perkembangan naik secara eksponensial dan jangka waktu keterpakaian produk terus mengurung, sedangkan the economics of scale diperoleh hanya dengan sebagian saja dari pasar-pasar penting, survival hanya mungkin melalui tristrategi yang mencakup suatu peluncuran simultan dari produk di tiga pasar ( zones ) besar, suatu jaringan rapat dari partner dan under-writers serta implantasi lokal, suatu manajemen mondial yang memadukan tuntutan-tuntutan kualitas, reaksi dan akseptabilitas politik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Maka sejak paruh kedua tahun 1950-an para elite Eropa Barat sudah memikirkan pembentukan suatu common market . Para politikus menunjukkan rasa partisipatif dan intimitas serta kepekaan terhadap masalah-masalah krusial tertentu, di antaranya yang bersifat moneter. Para intelektual merasa terpanggil untuk mengingatkan nilai-nilai yang bersendikan nalar. Usaha ini akhirnya diberkahi dengan hasil berupa pembentukan Uni Eropa, yang dipercepat dengan banjirnya produk industrial dari Asia yang bermutu teknologis tinggi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Amerika Serikat tidak mewaspadai proses globalisasi karena sejalan dengan ide ekonomi liberal. Maka negara-negara di bagian selatan negaranya yang seluruhnya merupakan developing countries dan yang dirajainya dalam semua aspek vital kehidupan, tidak didorongnya untuk membentuk suatu ruang lingkup formal kegiatan ekonomi regional ala Eropa Barat. Sebaliknya kekhawatiran terhadap ancaman komunis di Asia, mendorongnya untuk aktif menerapkan containment policy bersendikan pemikiran geopolitik dan geostrategi dari Spykman.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pax Americana di Asia Pasifik yang merupakan byproduct dari containment policy Amerika terhadap Rusia dan Tiongkok memungkinkan perkembangan ekonomi yang relatif pesat di kawasan Asia Tenggara dan Timur. Ekonomi Jepang tumbuh jauh lebih besar daripada tingkat pertumbuhan ekonomi dunia; sedangkan perdagangan internasionalnya berkembang dengan ritme yang paling sedikitnya sama dengan ritme rata-rata perdagangan dunia. Korea Selatan memanfaatkan payung militer Amerika dengan membangun ekonomi nasional yang kuat, selain guna menghadapi kekuatan rivalnya di Utara, juga demi mengimbangi ketangguhan Jepang yang pernah menjajahnya cukup lama.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Percaturan ekonomi di wilayah ini, katakanlah pembentukan “rezeki Pasifik”, semakin dibuat ramai dengan semakin besarnya keperluan negara-negara maju, terutama Amerika dan Jepang, untuk mengalihkan operasi manufacturing mereka ke daerah-daerah di mana terdapat ongkos buruh yang relatif rendah. Lalu adanya pergeseran dari Australia dan Selandia Baru dari Eropa ke negara-negara Pasifik, termasuk Jepang, Taiwan, Hong Kong dan lain-lain. Kemudian pertumbuhan yang pesat dari ekonomi dan teknologinya mendorong Kanada untuk turut aktif bermain di kawasan Pasifik, termasuk di bidang politik, mungkin untuk mengisi kekosongan peranan British yang ditinggalkan oleh Inggris.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sesudah Perang Dingin berakhir dengan “kemenangan” Barat, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berusaha turut meningkatkan kapasitas produktifnya dengan jalan mengendurkan kekakuan doktrin ekonomi komunisnya dan memanfaatkan orang-orang keturunan China melalui sentimen asal-usul. Orang-orang ini selain bermukim di Taiwan, sebagian terbesar ada di Hong Kong, Makao, pada umumnya tersebar di wilayah Asia Tenggara dan Timur, menjadi warga dari berbagai negara nasional yang ada di kawasan ini. Begitu rupa hingga secara sosiologis-kultural mereka merupakan suatu komunitas, a borderless Chinese community outside (mainland) Tiongkok.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jadi karena jasa orang-orang yang oleh Confucianism diremehkan dan oleh Maoism dikutuk sebagai borjuis. Mereka ini pulalah yang telah berperan besar dalam menggerakkan globalisasi di kawasan Asia-Pasifik. Mereka inilah yang memasarkan produk industrial Jepang dan Korea Selatan di samping barang-barang yang mereka produksikan sendiri di negara-negara perantauan mereka selaku entrepreneur -industrialis lokal. Sejujurnya mereka memasarkan pula hasil-hasil industri kawasan Eropa dan Amerika sebagai agen, partnership , dan lain-lain.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hari Senin pagi ini, atas desakan, himbauan dan dukungan banyak pihak antara lain Teten Masduki dari ICW dan Sobary dari Kemitraan, saya menyampaikan bahan masukan untuk Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK tentang Strategi Baru KPK Periode 2008 -2012. Intinya ialah gagasan penanggulangan state capture type of corruption (SCTC) sebagai prioritas yang lebih strategis dari petty administrative corruption (PAC). Tim Evaluasi ICW dalam Evaluasi Kinerja KPK 2004 -2007 mencatat bahwa korupsi di Indonesia berada pada quadrant hostage dalam matriks tipologi korupsi oleh UNDP. Negara telah disandera oleh SCTC yaitu collusion among public and private agents for private benefit . Yang menikmati benefit, ialah oknum pejabat dan oknum swasta yang berkolusi menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan negara/publik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Saya telah memperingatkan gejala KKN pada tingkat penyalahgunaan policy akibat kekuasaan monolit selama 32 tahun Orde Baru, dengan kanker SCTC yang menjalar ke segala arah. Ketika Orde Baru tumbang pada bulan Mei 1998 saya mengusulkan UU Amnesti dengan syarat pembayaran denda dan tarif pajak tertinggi bagi elite penguasa dan pengusaha yang bergelimang SCTC. Sasarannya bukan hanya pejabat publik tapi juga unsur private yang menikmati praktek SCTC. Setelah masa amnesti 1-2 tahun, maka akan berlaku pelaksanaan asas pembuktian terbalik. Kemudian diberlakukan UU Transparansi Kekayaan Pejabat Publik dan Dana Kampanye Politik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Gagasan tersebut saya gulirkan dalam pertemuan maraton dengan para petinggi negara yang berkepentingan dengan penuntasan strategis masalah korupsi. Tanggal 9 April makan malam bersama Ketua DPR Agung Laksono. Selasa sore selesai acara GNI saya diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu 11 April bertemu Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita, Kamis 12 April dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof DR Jimly Asshidiqie. Rabu 18 April dengan Wakil Ketua KPK Erry Ryana Harjapamekas. Kamis 19 April dengan Gubernur Lemhanas Prof DR Muladi SH. Pada 7 Mei saya berbicara selaku instruktur pada acara pendidikan KPK. Pada 8 Mei dengan Wapres Jusuf Kalla dan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan terakhir dengan Ketua Dewan Pertimbangan PDI-P Taufik Kiemas. Dalam seluruh pertemuan fungsional itu, tema saya ialah perlunya UU Anti Conflict of Interest dengan kewajiban pengelolaan aset “penguasaha” kepada blind trust management independent.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tentu saja harus ada penyelesaian tuntas berjiwa rekonsiliasi dan pembelajaran . Dosa kolektif SCTC masa lalu walaupun diampuni dengan amnesti, tetap memerlukan prinsip bahwa kesalahan harus dihukum dengan penalty yang dilakukan melalui amnesti bersyarat dan berjangka. Setelah peluang amnesti, diberlakukan pembuktian terbalik bagi mereka yang tidak melaksanakan amnesti. Dalam kategori pelaku dan penikmat ialah para debitur BPPN dan penerima BLBI yang sedang ditelusuri ulang oleh Kejaksaan Agung. Langkah legal kasus demi kasus tentu akan memakan waktu dan bisa dicap tebang pilih. Sedang bila dikenakan UU Amnesti dan kemudian pembuktian terbalik mungkin lebih lucrative bagi perolehan negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Baik Presiden Clinton maupun Presiden Bush menyerahkan asetnya untuk dikelola blind trust independent . Politisi dan pejabat seperti Clinton dan Bush memiliki dua pembukuan. Sebuah buku tentang penghasilan dan kekayaan pribadi. Presiden Bush gajinya US$ 400.000, tapi dia memiliki kekayaan berupa saham dan seterusnya yang dikelola oleh blind trust. Dari sini bisa mendapat deviden sesuai fluktuasi pasar. Ada lagi buku kedua yang memuat seluruh dana kampanye yang mungkin lebih besar dari aset pribadi. Instrumen dan institusi ini sangat berperan dalam menangkal SCTC sebagai jenis korupsi yang bisa melumpuhkan dan menyandera negara di tangan kleptokrat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Prioritas utama ialah penanggulangan SCTC masa lalu dan masa yang berjalan. Jika keterkaitan politik dan korupsi pada tingkat SCTC diputuskan maka PAC akan diatasi dengan disiplin internal oleh atasan yang tidak lagi menerapkan jalur upeti. KPK sendiri akan berperan sebagai watchdog dalam pencegahan kambuhnya SCTC meskipun telah ada UU Anti Conflict of Interest. Dengan pendekatan sistemik ini maka tidak ada ruang untuk tebang pilih atau dianggap hanya mengurusi PAC kelas teri tapi tidak berdaya terhadap fenomena SCTC dalam ekses dwifungsi “penguasaha”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Upaya menegakkan keamanan di laut nasional ( law enforcement at sea ) yang dilakukan sejak penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia pada tanggal 29 Desember 1949 sampai saat ini, mengalami kemajuan momentum tiga kali dengan dibentuknya Badan Koordinasi Keamanan Laut disingkat Bakorkamla yaitu pertama pada tahun 1972 (penulis sebagai Kepala Staf Angkatan Laut 1969-1973 memprakarsai pembentukannya), kedua pada tahun 2003 dan ketiga pada tahun 2005 yang akhirnya melahirkan Ketetapan Presiden No 81 tentang Bakorkamla dalam susunan organisasi seperti sekarang ini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bakorkamla sekarang diketuai oleh Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan anggotanya pimpinan dari 12 instansi Pemerintah ialah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Intelijen Negara dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Untuk pelaksanaan sehari-hari dibentuk Pelaksana Harian Bakorkamla yang dikepalai oleh seorang Sekretaris. Visi dari Bakorkamla ialah terwujudnya upaya penciptaan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum dalam wilayah perairan Indonesia secara terpadu. Berdasarkan visi tersebut, misi Bakorkamla ada 5 (lima).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pengertian saya mengenai reformasi adalah sebagai berikut. Menurut Webster Dictionary dengan berbagai penyempurnaan, reformasi dirumuskan sebagai berikut : “REFORMASI adalah penyusunan kembali yang bersifat korektif dari seluruh atau sebagian dari kebijakan baik pola maupun pelaksanaannya (sering diistilahkan politik dan strategi) yang dikeluarkan Pemerintah dan atau perusahaan selama ini, yang ternyata tidak sesuai dengan perobahaan cepat lingkungan dan atau telah mengakibatkan kemunduran, termasuk krisis-krisis, karena kesalahan-kesalahan (faults), kerusakan-kerusakan (defects), penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan tindakan-tindakan penyelewengan (mal practices) lainnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Reformasi dapat dilakukan dengan reengineering , quantum leap thinking, benchmarking, cross functional improvement , pengendalian mutu terpadu (PMT) dan gugus kendali mutu (GKM) dan sebagainya. Langkah dibentuknya Bakorkamla yang dilandasi oleh dasar hukum Peraturan Presiden No 81 Tahun 2005 sudah baik, tetapi belum sempurna karena belum menyentuh dan memecahkan problem pokok yang mendasar ialah banyaknya instansi Pemerintah yang mempunyai kapal patroli, yang seharusnya di satu tangan dalam bentuk komando operasional yang saya namakan Komando Keamanan Laut Nasional (Komkamlanas) yang merupakan paradigma baru melalui Reengineering dasar-dasar penegakan hukum di laut yang selama ini berkembang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua , hal yang mendasar pertama dan yang utama adalah time table tentang penyerahan kapal-kapal patroli yang ada kepada Komkamlanas dari instansi yang memiliki lengkap dengan segala aspek kelengkapannya yang akan diintegritaskan kedalam organisasi yang baru. Ini berlaku untuk kapal-kapal patroli Bea Cukai, Polisi Perairan, KDPLP Perhubungan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Angkatan Laut. Ketiga , pembentukan dari Dewan Keamanan Nasional yang akan membawahkan operasional Komkamlanas. Keempat , konsolidasi organisasi instansi yang memiliki kapal patroli akibat perobahan. Sebagai contoh, untuk Angkatan Laut, komando jenis kapal patroli yang merupakan bagian administratif dari Armada Barat/Timur Angkatan Laut dihapuskan dan diintegritaskan kedalam Komkamlanas . Ini termasuk kelengkapan organisasi bagian dari Bea Cukai, Polisi Perairan, KDPLP dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang bertugas mengatur administratif dan operasional dari kapal-kapal patroli yang dimiliki.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Demikian tulisan ini yang masih bersifat garis besar tentang pembentukan Komkamlanas sebagai pengganti Bakorkamla, berdasarkan pertimbangan, bahwa organisasi adalah sesuatu yang berkembang dan setiap waktu perlu penyesuaian kepada perobahan sekelilingnya ( environment) . Pilihan ada dua ialah down to eart h dengan Reengineering atau secara Peace Meal dan Gradual. Suatu permohonan atau himbauan agar tulisan ini jangan sampai menimbulkan polemik antar kita sendiri yang tidak perlu. Anggap tulisan ini berdasarkan sikap posi- tive thinking yang konstruktif atau sering disebutkan juga sebagai positive taught provoking dan tidak ada kepentingan terselubung ( vested interest ) apapun.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Belakangan ini muncul silang pendapat di berbagai media massa tentang hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diberikan opini disclaimer (pernyataan tidak memberikan pendapat) oleh BPK. Menurut pendapat penulis, sebenarnya tidak ada yang perlu diributkan terkait dengan opini yang diberikan oleh BPK tersebut. Karena dengan kondisi pengendalian intern pemerintah saat ini, sistem akuntansi yang masih lemah, serta masih banyaknya aset pemerintah pusat yang belum tercatat rasanya agak sulit bagi BPK, atau auditor manapun, untuk tidak mengeluarkan opini disclaimer tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kenapa penulis katakan demikian? Setiap akhir tahun anggaran, pemerintah berkewajiban menyusun pertanggungjawaban keuangan negara. Nah, selama berpuluh-puluh tahun semenjak Indonesia merdeka, pemerintah hanya menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran, atau dahulu dikenal sebagai Perhitungan APBN, sebagai pertanggungjawaban pemerintah kepada publik yang direpresentasikan oleh wakil rakyat di DPR. Hal yang sama dilakukan di pemerintah daerah, di mana Gubernur/ Bupati/Walikota, selaku kepala daerah, mempertanggungjawabkan keuangan daerah dalam bentuk Perhitungan APBD kepada DPRD.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di sisi lain, kementerian/lembaga harus menyerahkan neracanya kepada Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk dikompilasi/digabung. Hal yang sama dilakukan oleh Biro Keuangan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, yang harus mengkompilasi neraca dari dinas/badan daerah. Laporan keuangan 2006 yang sudah dikompilasi, baik oleh departemen keuangan untuk pemerintah pusat, maupun biro keuangan untuk pemerintah daerah, selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2007, sudah harus diserahkan kepada BPK untuk diaudit.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan demikian, opini disclaimer yang dikeluarkan oleh BPK baru-baru ini terhadap laporan keuangan pemerintah pusat harus dibaca dan dipahami dalam konteks tersebut, yaitu penyiapannya dilakukan dalam masa pembelajaran dan membutuhkan masa transisi agar sistem dapat berjalan dengan baik. Dalam konteks ini, perlu juga diungkapkan secara lebih memadai, upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Sehingga, dengan membaca opini audit secara kontekstual dan seimbang, maka opini disclaimer BPK tidak perlu dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap kinerja pemerintah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Seperti kenaikan harga barang lainnya, media massa mencermati berbagai komentar masyarakat, sikap dan tindakan pemerintah. Tentu saja ibu-ibu keberatan dengan kenaikan harga ini. Mereka mengeluh karena tidak sanggup lagi untuk membeli susu untuk anak mereka. Sedangkan pemerintah nampaknya berusaha untuk menjelaskan kenaikan ini dan terdengar pula kekhawatiran akan meningkatnya jumlah balita gizi buruk akibat keadaan ini. Tetapi tindakan konkrit untuk mengatasi kenaikan harga susu dan dampaknya belum terlihat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ada beberapa liputan berita di televisi dan media cetak yang memaparkan keinginan masyarakat untuk mendapatkan susu murah bahkan gratis untuk bayi mereka. Bahkan ada pula yang mendambakan semacam operasi pasar seperti halnya yang terjadi untuk beras dan minyak goreng. Untungnya belum ada dan mudah-mudah tidak terjadi tindakan seperti ini. Operasi pasar atau pembagian susu formula tentunya tidak sejalan dengan kode etik internasional tentang pemasaran produk pengganti ASI yang telah diratifikasi dengan keluanya Keputusan Menteri Kesehatan No 237/Menkes/SK/IV/1997 mengenai pemasaran produk pengganti ASI.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selain itu, perlu ada upaya konkrit untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan ibu-ibu menyusui anak-anak mereka dengan benar. Cuti melahirkan yang terlalu singkat misalnya berperan besar untuk menghambat ibu-ibu yang bekerja memberikan ASI. Terlalu sibuknya ibu-ibu oleh pekerjaan di rumah juga berpengaruh terhadap menurunnya produksi ASI. Sehingga selain informasi untuk masyarakat, juga sangat diperlukan kebijakan dan peran serta semua pihak untuk lebih memungkinkan ibu-ibu di Indonesia memberikan ASI dengan benar.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di samping harga susu yang melambung akhir-akhir ini, sebenarnya konsumsi susu masyarakat Indonesia rendah jika dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Paling tidak ada dua sebab utama yaitu produksi susu Indonesia yang rendah dan tidak biasa minum susu. Secara jangka panjang, jika ingin meningkatkan konsumsi susu maka harus ada upaya untuk meningkatkan produksi susu dalam negeri. Peningkatan produksi susu dan upaya menahan harga susu perlu dilihat sebagai upaya memberikan pilihan kepada keluarga Indonesia dalam mencukupi kebutuhan gizi mereka.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mudah-mudahan baik masyarakat, media massa dan pemerintah memberikan respon yang tepat atas kenaikan harga susu ini. ASI haruslah yang gencar dipromosikan bukan usul untuk melakukan operasi pasar susu formula apalagi pembagian susu gratis. Secara jangka panjang, peningkatan produksi dan stabilitas harga susu patut diperhatikan pemerintah sama halnya dengan bahan makanan lainnya. Dengan demikian, keluarga memiliki cukup pilihan dan mampu mendapatkan berbagai bahan makanan demi meningkatnya kualitas kesehatan anak-anak Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kehiruk-pikukan ibu kota Provinsi Jawa Timur ini, kota terbesar nomor dua setelah Jakarta, tidak mencerminkan betapa provinsi dengan penduduk sekitar 37 juta warga menghadapi berbagai kesulitan. Sumber persoalan memang jelas. Semburan lumpur akibat pengeboran dekat Sidoarjo yang dilakukan perusahaan Lapindo masih terus mengalir. Area yang digenangi “lumpur Lapindo” (sebutan ini menjadi dibakukan) tambah meluas. Roda ekonomi di area yang langsung kena semburan terhenti sama sekali, karena jalan, transformator listrik, pabrik, usaha kecil-kecilan masyarakat setempat semuanya itu ditelan danau lumpur. Dan dampak ekonominya berantai menyentuh berbagai bidang, khususnya pariwisata.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Aspek politik dari dampak malapetaka di Jawa Timur ini, erat kaitannya dengan aspek ekonomi. Jelasnya, perlu diteliti, berapa persenkah pendapatan total Jawa Timur menurun, karena tingkat produksi dan jasa menciut? Keterangan yang saya peroleh dari berbagai percakapan, kadang-kadang kontradiktif. Sebuah sumber dengan mengutip kalangan dinas perindustrian provinsi mengatakan bahwa produksi industri di Jawa Timur turun sekitar 15 persen. Namun Wakil Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Agus Hariadi memberikan keterangan yang cukup cerah. Menurut pejabat itu seperti yang dikutip oleh media, ekspor berbagai komoditas dari Jawa Timur pada periode Januari sampai Mei 2007 mencapai nilai US$ 710 juta. Angka tersebut menunjukkan peningkatan 43,3 persen dibanding pada periode yang sama tahun 2006. ” Ekspor tahun ini masih banyak mengandalkan beberapa komoditas seperti tekstil dan garmen, udang, kopi dan karet”, menurut Agus Hariadi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebagai koreksi, Revolusi Hijau-II harus dijalankan secara konsisten sebagai revolusi benih dan organisasi/manajemen produksi. Pertanian padi harus kembali dikelola sebagai agribisnis skala nasional. Tetapi pengelolanya jangan lagi pemerintah seperti dulu, melainkan suatu organisasi/manajemen agribisnis padi semacam inkorporasi beras. Inkorporasi beras ini merupakan sinergi sejumlah BUMN agribisnis (benih, pupuk, pestisida, alsintan, pengolahan, pemasaran, pembiayaan) dan organisasi korporasi petani.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kasus lainnya, pohon-pohon pelindung di sepanjang tepi jalan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya seringkali roboh karena hujan lebat, dan angin kencang. Akibatnya, terjadi kemacetan lalu lintas, bahkan tidak jarang menelan korban jiwa manusia. Tidak tertutup kemungkinan, kejadian ini juga disebabkan kelalaian petugas melakukan perawatan, yaitu memotong pohon secara berkala. Sebab, Pemerintah DKI Jakarta yang relatif “punya banyak uang” tentunya selalu mengalokasikan dana untuk keperluan tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Barnabas Suebu, Gubernur Provinsi Papua, Kamis malam itu (12/7) di depan para tamunya yang berkumpul di halaman gubernuran dekat kolam renang, bicara dengan nada serius. Malam itu ia berperan sebagai tuan rumah bagi sekitar dua ratus peserta Seminar dan Konperensi Nasional Persatuan Wartawan Indonesia, yang baru saja menyelesaikan pertemuan mereka. Tema seminar itu tentang ” Percepatan Pembangunan Tanah Papua”. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas Paskah Suzetta khusus datang memaparkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Tanah Papua. Inpres itu mencakup suatu program besar-besaran yang akan menggenjot pembangunan infrastruktur di seluruh Tanah Papua (artinya mencakup Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) dibiayai dana raksasa sebesar Rp 17 triliun.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Reaksi sengit dilontarkan terhadap mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) yang dikutip pers sebagai menyatakan bahwa ” ada dana otonomi khusus (otsus) yang dipergunakan untuk kegiatan separatis”. Yang paling vokal adalah Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Paskalis Kossay. Ia menuding balik dan menyatakan “Hendropriyono adalah biang kegagalan otsus Papua. Menurut Kossay, kesalahan fatal yang dilakukan Hendropriyono ketika menjabat Kepala BIN adalah “mendorong lahirnya Provinsi Irian Jaya Barat. Dia yang memberikan masukan atau bisikan kepada Presiden Megawati Sukarno Putri saat itu. Jadi Hendro yang mengacaukan otsus di Papua. Akibatnya sampai sekarang pelaksanaan otsus di Paua tidak berjalan maksimal.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dari uraiannya di berbagai kesempatan, rupanya diam-diam sedang terjadi revolusi sosial di Papua. Bas Suebu ingin meningkatkan kesejahteraan sekitar 4000 (empat ribu) kampung-kampung yang terbesar dan terpencil di seluruh Tanah Papua. Pembangunan masyarakat berbasis kampung ini mendapat julukan RESPEK ( Rencana Strategis Pembangunan Kampung). Tiap kampung akan disuntik dengan kucuran dana sebesar Rp 100 juta. Pengambilan keputusan tentang penggunaan dana tersebut dilakukan oleh seluruh masyarakat kampung dengan bantuan tenaga pendamping yang sudah dilatih dan dipersiapkan oleh pemerintah provinsi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada suatu kesempatan saya komentari RESPEK, gagasan gubernur Bas Suebu ini ketika diselenggarakan dialog interaktif oleh TVRI dengan Bas Suebu sebagai salah satu peserta. “Apa yang sedang dan akan dilakukan oleh kepemimpinan gubernur Bas Suebu dengan RESPEK adalah penting sekali, bukan saja untuk Tanah Papua ataupun untuk Republik Indonesia sebagai realisasi dari sila Pri Kemanusiaan dan Sila Keadilan Sosial, tapi juga penting bagi Afrika dan Amerika Latin, Kemudian saya kutip apa yang pernah dikemukakan DR Soedjatmoko (pemikir tentang perkembangan sosial dan pernah menjadi Rektor Universitas PBB di Tokyo) dalam suatu ceramah pada tahun 1997 tentang kaitan antara Pembangunan dan Kebebasan Manusia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Suara-suara yang agaknya resah dan kuatir tentang keutuhan NKRI seperti tidak terfokus. Sebuah bendera yang diduga melambangkan separatisme dan diperlihatkan di depan umum telah menimbulkan reaksi sengit di sementara kalangan di Jakarta yang mengaku cinta NKRI. Namun persoalan besar, seperti usaha meningkatkan kesejahteraan kampung-kampung di Tanah Papua, supaya penduduk asli yang mendekati 2 (dua) juta mampu hidup sebagai warga negara RI yang terhormat-hal itu nampaknya tidak begitu dipusingkan oleh para pencinta NKRI tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada 20 Maret 2007, saya menulis kolom TGN berjudul “Skenario Teheran” untuk Jakarta. Sebenarnya ada dua skenario Teheran. Yang pertama ialah kemenangan Ahmadinejad menjadi wali kota yang kemudian melejit menjadi Presiden Iran. Artinya kubu konservatif mengalahkan kubu reformis liberal di Teheran. Tapi tahun lalu penduduk Teheran , menggusur kubu konservatif dari DPRD Teheran dan mengorbitkan Wali Kota Teheran baru Mohamad Qalibaf. Dengan demikian kubu reformis merebut kembali Teheran dari ekstremis mullah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam Pilkada DKI sekarang ini dipaksakan suatu dikotomi yang eksistensial bukan hanya bagi Jakarta, tapi karena kedudukannya sebagai Ibukota RI menjadi masalah eksistensial bagi NKRI. Dikotomi kelompok pluralis vs kelompok sektarian dimana koalisi Jakarta didukung belasan partai menghadang Adang- Dani. Kemudian ada lagi dikotomi latar belakang Adang dan Cawagub Priyanto, seolah ada rivalitas antara TNI AD dan Polri. Demokrasi sebetulnya tidak boleh membawa-bawa korps apalagi bersenjata, karena itu harus sipil yang bertarung secara sportif dalam adu program, rekam jejak kinerja, pesona, kharisma, dan profesionalisme.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Karena yang dilempar adalah kartu peka bagaimana nasib Jakarta jika Adang Dani dan PKS menang, maka mereka dengan lihai menjabarkan anatomi Perda Syariah. Data rincian anggota DPRD dari seluruh kabupaten di sekitar DKI dan daerah lain yang menerapkan Perda Syariah justru didukung oleh koalisi yang digembar-gemborkan sebagai pluralis dan mempertahankan Pancasila. PKS sendirian tidak akan sanggup menggolkan Perda Syariah, kalau partai pendukung kubu koalisi Medan tidak dengan sadar turut memuluskan Perda Syariah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Buat apa bicara masalah SARA, pluralis vs sektarian kalau ternyata semua orang memainkan kartu itu hanya untuk mendulang suara sebagian kelompok masyarakat yang selalu menjadi korban, karena posisi minoritas dalam arti agama maupun ras, etnis. Kebetulan minoritas ganda itu punya gabungan suara yang harus diperhitungkan oleh siapa pun yang menjadi Gubernur Jakarta. Sebetulnya yang lebih objektif, urgen, dan didambakan masyarakat ialah program pembangunan Jakarta itu seperti apa dan akan menjadi apa di masa depan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di zaman dulu orang Singapura yang dijajah Inggris, malah berobat dan lebih percaya dokter di RS Yang Seng Ie (kini Husada). Raja balsam cap macan menyumbang paviliun karena puas dengan rawatan Yang Seng Ie. Batavia relatif lebih aman, lebih nyaman dan lebih sibuk dari Singapura. Penerbangan internasional pertama sedunia ialah oleh maskapai KLM menerbangi rute Amsterdam — Jakarta. Sekarang orang Indonesia berbondong-bondong berobat ke Singapura atau Kuala Lumpur dan Penang. Singapura menjadi hub penerbangan udara dan perkapalan samudera global.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada tahun 1967, Gubernur Ali Sadikin melakukan terobosan dengan menyetujui usulan yang saya tulis di Harian KAMI untuk pembukaan kasino kedua di Asia setelah Macau. Dari hasil itu Bang Ali membangun fasilitas pendidikan sekolah dasar dan Pusat Kesenian Jakarta TIM. Urgensi terobosan Bang Ali untuk menyelamatkan anak didik yang memerlukan dana pembangunan sekolah itu dimengerti, dipahami, dan direstui oleh Buya Hamka almarhum. Kepeloporan Ali Sadikin segera ditiru oleh Malaysia yang membuka Genting Highlands sebagai kasino ketiga di Asia setelah Macau dan Jakarta.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

PM Lee Kuan Yew menolak kasino selama hampir 40 tahun. Tapi putranya PM Lee Hsien Loong melihat dunia yang berubah total. RRT meliberalisasikan kasino di Macau dengan membuka pintu bagi masuknya modal Las Vegas memutus monopoli Stanley Ho, cukong judi pertama di Asia. Suatu studi mengungkap bahwa bagi sekelompok orang kaya, kasino merupakan hobi atau bagian dari hibrida bisnis dan rekreasi, mirip cermin pergolakan harga saham di bursa. Karena tarif pajak telah semakin diturunkan untuk persaingan global, maka kasino merupakan alternatif pungutan pendapatan di luar pajak yang sangat lukratif, sukarela, dan eksis serta difasilitasi secara global. Lee Hsien Loong memerlukan waktu dua tahun untuk meyakinkan ayahnya yang malah lebih konservatif dari Buya Hamka yang bisa mentolerir kasino Bang Ali. Lee Kuan Yew ketakutan kalau rakyat Singapura yang mayoritas Tionghoa semuanya akan berjudi dan rudin di kasino. Sang anak menang dan Singapura akan memiliki Sands Resort di Marina City dan Genting Highlands di Pulau Santosa. PM Abdullah Badawi segera membuntuti Singapura dengan mencanangkan Iskandar Development Region di Johor Baru mengundang Disneyland dengan harapan ikut menyedot arus wisatawan global ke Singapura.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pembangunan regional bersaing dengan kawasan regional. Jakarta sebetulnya punya potensi untuk menjadi kota yang lebih hebat dari Singapura. Tapi bagaimana bisa melejit kalau mengurus banjir saja harus menunggu dan memakai rencana banjir kanal bikinan Belanda (Batavia). Orang Indonesia punya kemampuan terobosan seperti Ali Sadikin dan bisa melaju lebih dulu dari Singapura. Tapi orang Indonesia juga punya rasa iri dan dengki yang menyetop kreativitas dan energi Ali Sadikin. Sekarang Soeharto menyesal telah memusuhi Ali Sadikin, dan malah dapat menerima Bang Ali. Ketimbang para Brutus dan Ken Arok yang berlomba menjilat, tapi pada akhirnya mengkhianati dan menikamkan keris kudeta ke diri Soeharto.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Skenario Teheran untuk Jakarta adalah skenario yang sangat membahayakan eksistensi NKRI. Mengapa tidak ada yang menerobos skenario SARA itu dengan menyajikan visi misi dan imajinasi model Ali Sadikin agar Jakarta kembali ke zaman Batavia, yang lebih prestisius dan malah lebih maju dari Singapura. Sudah tiba waktunya menghentikan dikotomi dan skenario Teheran, karena rakyat Jakarta dan Indonesia malah muak dengan tingkah laku wasit United Arab Emirates yang tidak sportif menghukum pemain Indonesia. Saya teringat lagi ketika negara-negara Arab berlenggang kangkung masuk Olimpiade Tokyo 1964 bersama Israel sementara Indonesia diskors oleh Komite Olimpiade Internasional gara-gara solider dengan Arab tidak mengundang Israel ke Asian Games IV di Jakarta 1962. Karena itu menghadapi Pilkada Jakarta yang sudah mepet ini, saya berseru kepada dua cagub untuk berhenti mendaur ulang “skenario Teheran” Melainkan berlomba, siapa yang dapat mengajukan visi misi terobosan model Ali Sadikin yang lebih maju 40 tahun ketimbang Singapura. Dialah yang layak jadi Gubernur DKI.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Belakangan ini berkembang wacana bermuatan pro-kontra tentang Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura. Sebenarnya kerjasama pertahanan (Han) RI-Singapura sudah ada dan cukup lama, meliputi latihan bersama, pendidikan, pertukaran perwira serta visit program. Kerjasama tersebut diorganisir di bawah Annual Meeting antara Panglima Angkatan Bersenjata kedua negara yang secara operasional dilaksanakan oleh Joint Training Committee (JTC), biasanya dipimpin Asops Kasum TNI dan pejabat setingkat dari Singapura. Secara implementatif pun masih ada level operasional ke bawah. Kerjasama Han tersebut bersifat resiprokal dengan prinsip kesetaraan, keseimbangan, mutual benefit dalam hal profesionalitas, pengalaman, wawasan serta manfaat diplomasi, ekonomi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pasal 3 (b) dan (c) misalnya dapat menjadi sumber masalah terkait kedaulatan. Pasal 3 (b) menyebutkan, “Angkatan Udara Singapura diijinkan untuk melakukan test flight, pengecekan teknis dan latihan terbang di daerah Alpha-1 serta diijinkan untuk melakukan latihan militer di daerah Alpha-2″. Juga dinyatakan, “Angkatan Laut Singapura dengan dukungan Angkatan Udara Singapura dapat melaksanakan latihan menembak peluru kendali sampai dengan 4 kali latihan dalam setahun di Area Bravo” dalam latihan mandiri (Singapura sendiri) ataupun bersama negara mitranya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menurut Pasal 3 (c), “Personil dan perlengkapan angkatan bersenjata dari negara lain yang melaksanakan latihan bersama Angkatan Bersenjata Singapura di wilayah udara dan perairan Indonesia akan diperlakukan sama seperti perlakuan pada personil dan perlengkapan Angkatan Bersenjata Singapura.” Ini kontradiktif dengan tujuan DCA yakni meningkatkan hubungan bilateral RI-Singapura. Isi Pasal 1, “Tujuan dari Perjanjian ini …meningkatkan kerjasama bilateral pertahanan kedua negara berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan serta integritas teritorial, untuk meningkatkan profesionalisme dan interoperabilitas kedua angkatan bersenjata…” Paradoks antara Pasal 3 (c) dengan Pasal 1: de facto dan de jure kita justru memberikan ruang lebar bagi Singapura mengeksplorasi wilayah kedaulatan RI guna “kerjasama bilateral/ multilateral dengan (angkatan bersenjata) negara lain”, bukan dengan Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dari aspek geopolitik dan geostrategis, secara politis dan militer Singapura berorientasi ke Barat (AS), sementara kita ber-Polurgi “bebas-aktif”. Perbedaan ini seyogianya mendorong kita untuk membuat batasan tegas terhadap kerjasama Han dengan Singapura terutama dalam mengembangkan kompetensi militernya. Potensi gesekan bahkan “tabrakan” dengan Kepnas kita dengan Singapura masih cukup besar (terkait masalah perbatasan, penyelundupan, pencucian uang dan sebagainya), sehingga kita tidak dapat mengelak dari kebenaran adagium klasik “Tidak ada teman atau musuh abadi; yang abadi hanyalah kepentingan”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Meskipun Kejaksaan memiliki kewenangan lain selain penuntutan, sesungguhnya pada saat kapanpun dan dimanapun fungsi utama seorang jaksa adalah sebagai Penuntut Umum . Ketika ia duduk di ruang sidang sebagai alter ego (mewakili/mengganti) Jaksa Agung maka seluruh kemampuan dan integritasnya harus dihadirkan secara total. Penuntut Umum tidak kreatif, kurang responsif, dakwaanya dinyatakan batal/tidak diterima atau terdakwanya dibebaskan pasti akan membawa dampak secara kelembagaan. Segelintir Jaksa Penuntut Umum yang menuntut bebas, bahkan dalam suatu kasus besar pernah terjadi Jaksa menuntut bebas terhadap terdakwa sementara Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara. Hal seperti ini sungguh mencederai citra Kejaksaan sebagai Penuntut Umum.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Rekayasa perkara di balik upaya pemberantasan korupsi amat mencederai program penegakan hukum dan keadilan. Bentuk-bentuk rekayasa tersebut antara lain, kriminalisasi kredit terlebih – lebih kredit yang tidak macet, tidak semua yang terlibat korupsi dijadikan tersangka/terdakwa istilah populernya tebang pilih perkara, perkara sengaja dipecah-pecah agar kelihatan banyak untuk mencapai target program, jumlah kerugian negara tidak memadai, Jaksa main panggil tanpa ada penyelesaian, permintaan imbalan uang dan lain-lain.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pembaruan lembaga Kejaksaan seharusnya mencakup penataan institusi, fungsi/kewenangan serta sumber daya manusia. Pembaruan pengaturan mengenai Code of Conduct, perekrutan, pembinaan karier, sistem pengawasan, sistem pendidikan dan latihan sebagaimana disampaikan Jaksa Agung memang perlu dilakukan namun tidaklah cukup tanpa penataan kelembagaan secara mendasar serta penataan fungsi yang mengarah ke tugas utama di bidang penuntutan. Code of Conduct , perekrutan, pembinaan karier dan lain-lain adalah salah satu aspek dalam pembaruan yaitu mengenai sumber daya manusia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Secara sosiologis, elite politik tetaplah bagian dari masyarakat, yang secara kebetulan saja berhasil duduk di kursi legislatif atau eksekutif. Jika mereka ternyata memang mengalami perubahan drastis, misalnya semula hanya berkendaraan mobil murah, kemudian tiba-tiba mampu membeli mobil mewah, maka masyarakat terdekatnya akan mengetahuinya dan mempersoalkannya. Dari mana uang yang digunakan untuk membeli mobil mewah? Kenapa harus bermobil mewah? Benarkah telah melakukan korupsi, atau menerima bagian dari hasil korupsi pihak-pihak tertentu? Bukankah negara sedang terlilit utang? Dan seterusnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sangat patut disayangkan, jika reformasi politik yang sudah berjalan 9 tahun dan telah mendorong berlakunya sistem demokrasi yang lebih baik, harus berbalik arah alias kembali ke sistem otoriter, yang berarti sama dengan “bunuh diri demokrasi”. Istilah “bunuh diri demokrasi”, terdengar cukup menakutkan, dan kesannya mungkin terlalu vulgar. Tetapi artinya adalah perilaku pelopor-pelopor demokrasi yang hedonistis dan karenanya menimbulkan sinisme rakyat, sehingga rakyat akan apatis terhadap problema bangsa dan negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam hal ini, “bunuh diri demokrasi”, berarti mematikan demokrasi, yang secara verbalnya bisa berupa penolakan rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada, sehingga suatu ketika jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan pilkada sangat kecil atau di bawah 50 persen. Ada banyak risiko jika demokrasi harus mati. Misalnya risiko munculnya militerisme, atau kembali berlakunya sistem demokrasi ala rezim orde baru yang otoriter dan militeristis. Sebab, jika pemilu atau pilkada tidak bisa menarik rakyat untuk berpartisipasi, keadaan negara atau daerah mungkin akan statis atau bahkan mengalami kemunduran.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan kata lain, rakyat mungkin akan datang atau tidak datang di tempat pemungutan suara pada pemilu (atau pilkada) dengan hati dan pikiran yang ringan-ringan saja. “Percuma ikut berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada kalau cuma untuk mendukung elite politik dalam memperkaya dirinya sendiri dan kelompoknya”. Gerutuan demikian, di banyak tempat sudah mulai marak. Apakah elite politik mendengarkan dan memperhatikannya? Semakin maraknya gerutuan tersebut, sudah pasti sangat memprihatinkan bagi kalangan pro demokrasi. Gerutuan tersebut jelas-jelas merupakan warning yang tidak bisa diremehkan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hujatan makin “membabi-buta” ketika mengungkit-ungkit nama Menko Kesra Aburizal Bakrie. Pada aline-aline terakhir, Tjipta Lesmana menulis, “ Dari perspektif politik, kegagalan itu tiada lain mencerminkan lemahnya posisinya di hadapan salah satu pembantunya, Aburizal Bakrie, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Andaikata Ical bukan pemilik PT Lapindo Brantas, persoalan pasti akan lain. Aparat kepolisian, Bupati Sidoarjo, Menteri ESDM, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup dan sebagainya, pasti sudah mengambil tindakan-tindakan tegas terhadap pemilik Lapindo .”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Media massa sudah berkali-kali memberitakan bahwa jauh sebelum diangkat sebagai Menko Perekonomian, Aburizal Bakrie telah menyerahkan tampuk kepemimpinan Kelompok Usaha Bakrie kepada adiknya, Nirwan D Bakrie. Aburizal Bakrie juga menyerahkan surat pernyataan kepada Presiden dan Wakil Presiden bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjabat dalam struktur kepemimpinan Kelompok Usaha Bakrie maupun dalam segala aktivitas perusahaan. Aburizal Bakrie mengundurkan diri dari struktur kepemimpinan Bakrie sebelum mengikuti persiapan Konvensi Partai Golkar tahun 2003. Dengan demikian, sebagai anggota Kabinet Indonesia Bersatu, Aburizal Bakrie tidak dapat lagi dikaitkan dengan aktivitas Kelompok Usaha Bakrie.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bahwasanya ada kepemilikan Kelompok Usaha Bakrie dalam perusahaan terbuka tersebut, itu benar adanya. Sebagai perusahaan, Lapindo Brantas tentu tunduk pada UU PT. Sekalipun tidak ada keputusan hukum menyangkut masalah ini, keluarga Bakrie tidak pernah melawan pemerintah, termasuk ketika Wakil Presiden mengatakan keluarga Bakrie harus bertanggung jawab terhadap masalah ini. Padahal, selain Lapindo, ada Medco (32 persen) sebelum dijual ke Prakarsa, dan Santos (18 persen). Keluarga Bakrie tidak pernah mengeluh, apalagi mengatakan bahwa sebaiknya masalah ini diproses secara hukum.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kelompok usaha Bakrie sudah berpengalaman mengalami masa-masa sulit, baik sebelum krisis tahun 1997 maupun pada saat krisis 1997, termasuk juga krisis soal citra perusahaan. Saat krisis, adakah keluarga Bakrie yang meninggalkan Republik Indonesia dengan dalih apa pun? Tidak ada. Aburizal Bakrie memimpin keluarganya untuk tetap mengurai berbagai masalah yang dihadapi perusahaan sampai tuntas, untuk tumbuh dan berkembang lebih besar. Dan sekarang Nirwan D Bakrie yang memimpin dan berdiri di depan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Secara teknis, Lapindo bisa saja bangkrut secara hukum. Tapi hal itu tidak dilakukan. Dengan segala kekurangannya, Lapindo tak lari dari persoalan dan terus berupaya menyelesaikan masalah tersebut. Nirwan Bakrie dan Lapindo melakukan demikian bukan karena salah, sebab sampai saat ini belum ada keputusan pengadilan yang menyatakan Lapindo bersalah. Itu semua dilakukan semata-mata karena kecintaannya kepada Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada perusahaan Bakrie untuk tumbuh dan berkembang. Bahwasanya proses pembayaran sampai saat ini masih belum semua, itu benar adanya, di sisi lain, Lapindo dengan segala kekurangannya juga telah melakukan proses pembayaran. Dan hal ini mestinya di apresiasi. Bandingkan dengan pengusaha hutan yang telah menyebabkan polusi asap setiap tahun, apakah pengusaha tersebut diminta untuk menanam kembali atau melakukan operasi menghilangkan asap yang telah mengganggu citra Indonesia?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Penundaan Sidang Paripurna DPR beberapa waktu lalu cukup menjelaskan sejauh mana persoalan nuklir Iran telah menjadi “gempa politik” baru di negeri ini. Seyogyanya, Sidang Paripurna DPR kemarin akan membahas dan meminta pertanggungjawaban pemerintah terkait dengan Resolusi PBB 1747 yang didukung oleh Indonesia. Namun karena tidak dihadiri Presiden Yudhoyono secara langsung, DPR pun menunda pelaksanaan sidang tersebut. Tujuh menteri utusan Presiden yang hadir dalam sidang tersebut dianggap tidak memadai untuk menjelaskan alasan dan pertimbangan pemerintah dalam persoalan ini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam konteks ini, permasalahan nuklir Iran cukup menjadi dilema bagi Indonesia. Sesama negara berpenduduk Muslim, Indonesia sudah seharusnya mendukung sikap Iran. Apalagi nuklir yang untuk tujuan damai, seperti yang selalu diklaim Iran. Namun demikian, kita tidak dapat menutup mata, bahwa Iran tidak mendapatkan dukungan dari tetangga-tetangganya sendiri. Apalagi Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) menganggap Iran tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja sama dan menyampaikan program nuklirnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada titik ini, kita bisa memahami kebijakan politik luar negeri AS yang lebih longgar dan lentur kepada Iran (setidaknya bila dibandingkan dengan sikap AS kepada Irak di era Saddam Hussein). Walaupun Iran nyata-nyata menantang dan tidak mengindahkan peringatan maupun tekanan AS. Sebaliknya AS tetap memberi kesempatan yang kesekian kalinya kepada Iran. Ini adalah kebijakan politik AS yang tak terjadi kepada Irak di era Saddam Hussein dan tak mungkin dipahami kecuali dari logika kepentingan, sebagaimana dijelaskan di atas.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sehubungan dengan itu, salah satu RUU yang sangat menarik untuk ditelaah adalah RUU tentang Parpol. Sebab adanya kebebasan dan kemudahan warga masyarakat untuk berasosiasi dan berkoalisi (termasuk dalam membentuk parpol) merupakan salah satu syarat utama suatu negara dapat dikatakan demokratis (Wolfgang Merkel, Demokrasi di Asia: Sebuah Benua antara Diktator dan Demokrasi , Jakarta: FES, 2005, hal. 19-20). Kecuali itu, Parpol juga merupakan pintu utama rekrutmen pejabat publik. Tulisan ini akan menelaah RUU Parpol tersebut dan membandingkannya dengan UU sebelumnya (UU No 31/2002 tentang Parpol). Dari situ akan dapat diketahui kemajuan dan kemundurannya serta kecenderungannya di masa depan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua , dicantumkannya hal pengambilan keputusan dalam parpol dilakukan melalui forum musyawarah ( Pasal 22 RUU ). Ketiga , dimuatnya aturan-aturan tentang rekrutmen politik yang dapat dilakukan oleh parpol, meliputi rekrutmen WNI untuk menjadi anggota parpol, dan rekrutmen anggota parpol menjadi bakal calon (balon) anggota DPR, DPRD, balon Presiden dan Wakil Presiden dan balon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Rekrutmen tersebut dilakukan sesuai dengan AD dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan perundang-undangan ( Pasal 24 s/d 28 RUU ).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua , akan berkurangnya jumlah parpol di masa mendatang. Hal itu ditandai dalam bentuk adanya pasal-pasal yang memperberat syarat pendirian dan pengabsahan parpol sebagai badan hukum. Ketiga , jika dikaitkan dengan RUU Pemilu Legislatif, di masa mendatang jumlah parpol peserta pemilu cenderung berkurang. Sebab persyaratan parpol dapat menjadi peserta Pemilu Legislatif lebih dipersulit dari waktu ke waktu. Dalam UU No 12/2003 tentang Pemilu Legislatif 2004, parpol cukup memiliki pengurus lengkap di 2/3 provinsi dan 2/3 Kabupaten/Kota (Pasal 7 UU No 12/2003) sedangkan untuk menjadi Peserta Pemilu 2009, parpol harus memiliki pengurus lengkap di semua provinsi dan 75 persen dari jumlah kabupaten/kota di Indonesia (Pasal 9 RUU Pemilu Legislatif). Parpol yang ada pada periode 2007 – 2014 juga akan lebih sulit mengikuti Pemilu 2014 karena harus memperoleh 5 persen dari jumlah kursi di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2009 (Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 ayat (2) RUU Pemilu Legislatif). Padahal untuk dapat mengikuti Pemilu 2004, Parpol yang ada sampai dengan Pemilu 1999 cukup mendapatkan 2 persen kursi di DPR (Pasal 142 UU No 12/2003), sementara itu untuk dapat mengikuti Pemilu 2009, parpol cukup mendapatkan kursi sebanyak 3 persen di DPR pada Pemilu 2004 (Pasal 9 UU No 12/2003), sedangkan untuk dapat mengikuti Pemilu 2014, parpol yang ada sampai dengan Pemilu 2009 harus mendapatkan 5 persen dari jumlah kursi DPR pada Pemilu legislatif 2009 (Pasal 8 dan 9 RUU Pemilu Legislatif).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jika RUU Parpol usulan Pemerintah disahkan secara utuh tanpa perubahan, maka kemungkinan besar di masa mendatang akan terjadi pengurangan jumlah parpol sebagai badan hukum maupun sebagai peserta pemilu. Hal ini di satu sisi mungkin akan lebih mengefektifkan proses pengambilan keputusan di DPR dan DPRD serta kecilnya peluang terjadinya oposisi terhadap eksekutif dan karena itu jalannya pemerintahan mungkin juga akan lebih efektif. Tetapi di sisi yang lain, pengurangan jumlah parpol dengan mempersulit masyarakat untuk mendirikan parpol, juga tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Jalan keluar yang dapat ditempuh atas dilema ini adalah permudah masyarakat mendirikan parpol dan pengakuannya sebagai badan hukum, tetapi syarat parpol untuk menjadi peserta pemilu dapat dipersulit dengan meningkatkan prosentase perolehan kursi parpol di lembaga legislatif.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Memperingati Hari Anti Madat Sedunia bulan lalu, ada sebuah wacana menarik untuk disimak, yakni legalisasi ganja (Cannabis Sativa) yang disampaikan Badan Narkoba Nasional (BNN). Berdasarkan hasil penelitian sementara BNN dan INIDA (Indonesian National Institute on Drug Abuse), ganja bermanfaat di dalam kehidupan, seperti untuk kebutuhan industri. BNN juga melontarkan usulan pembuatan RUU Antinarkoba sebagai gabungan UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Di dalam RUU Antinarkoba itu juga diwacanakan didirikannya Pusat Penelitian Ganja untuk mengkaji pemanfaatan tanaman itu di Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketua Asosiasi Advokad Indonesia (AAI), Bahrul Ilmi Yakub, mengatakan, upaya melegalkan ganja boleh dibilang upaya dekriminalisasi. Artinya mengubah sesuatu yang tadinya merupakan tindakan kriminal (pidana) menjadi legal. Namun menurutnya tindakan dekriminalisasi harus memiliki dasar-dasar yang kuat. Boleh saja alasannya mendekrimalisasi ganja karena selama ini upaya mempidanakan tidak efektif. Namun dekriminalisasi tidak boleh berdasarkan asumsi sumir yang dimunculkan saja. Harus berdasarkan studi empiris. Butuh studi mendalam untuk perubahan politik hukum. Itu meliputi faktor penegak hukum sendiri serta sikap masyarakat dalam penerimaan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ganja merupakan tumbuh-tumbuhan jenis Cannabis India, tanaman setahun yang mudah tumbuh tanpa memerlukan pemeliharaan istimewa. Diduga berasal dari daerah-derah Asia Selatan yang beriklim sedang. Merupakan tumbuhan yang berumah dua. Artinya pohon yang satu hanya bunga jantan, yang satu lagi berbunga betina. Pada bunga betina terdapat tudung bulu-bulu runcing yang mengeluarkan sejenis dammar (harsa). Dammar itu kemudian dikeringkan, merupakan zat bersifat fisiologis aktif yang di daerah-daerah diberi nama Hashish.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Banyak negara mengeluarkan larangan tentang kepemilikan, penanaman, pengedaran dan penggunaan daun ganja. Di Indonesia sebenarnya sudah mulai terlarang sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda tahun 1924. Meski demikian, penyelundupan berjalan terus hingga kini. Baik dammar maupun daun ganja mengandung zat-zat narkotik aktif, terutama tetrahidrokanabinol. Selain menimbulkan akibat fisik juga berpengaruh secara kejiwaan, seperti menimbulkan rasa kelegaan disertai sikap melamun, maupun membawa perubahan dalam kesadaran waktu, persepsi visual dan auditif. Bahaya lain dari penggunaan ganja adalah tidak adanya susunan yang tetap pada bahan ini, sehingga pemakai tidak dapat mengetahui berapa banyak yang telah diisapnya, sementara dosis penggunaan yang berlebihan dapat menimbulkan akibat yang parah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Terkait legalisasi ganja, di negara-negara maju seperti di Belanda, drugs memang di jual terbuka. Tapi ingat, di sana pengawasan cukup ketat. Jangankan drugs , remaja di bawah umur 18 tahun tidak bisa menikmati rokok atau minuman beralkohol. Padahal di negara-negara Eropa telah tersedia mesin penjual rokok. Tidak hanya itu, majalah-majalah, DVD khusus dewasa pun di jual bebas. Hanya saja untuk bisa membelinya diberlakukan ketentuan khusus. Penjual akan berurusan dengan hukum jika melanggar ketentuan tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Persoalannya sekarang, bagaimana dengan Indonesia? Kalaupun ganja jadi dilegalkan meski pemakaiannya dan peredarannya dibatasi hanya di tempat dan dalam jumlah tertentu. Pertanyaannya, bagaimanakah kemampuan pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum melakukan kontrol. Mengingat, pengawasan yang dilakukan aparat penegak hukum merupakan salah satu masalah yang masih harus dibenahi dalam kerangka penegakan hukum ( law enforcement ) di negara kita. Jujur saja proses penegakan hukum di Indonesia belum sebagus di Belanda.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Yang juga menjadi pertanyaan, apakah bila ganja ataupun soft drugs jenis lainnya di jual dengan bebas akan menjamin dapat menekan pengguna hard drug sebagaimana dilontarkan sebagian kalangan? Meski dibilang soft , namun bahayanya tetap tak bisa dihindarkan. Rokok saja yang telah mencantumkan kalimat “Berbahaya Bagi Kesehatan” seolah bukan masalah bagi konsumen. Faktor kesadaran masyarakat (terutama pengonsumsi) di negeri ini juga bisa dibilang masih rendah. Sebagai gambaran, pembatasan jumlah persentase kadar alkohol dalam minuman keras, tidak membuat peredarannya tetap dalam koridor. Apalagi kalau melegalkan ganja, kendati dalam lingkup terbatas, kita tidak yakin hal itu akan bisa dikendalikan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pesan puisi Emma adalah bahwa Amerika akan menjadi sebuah kolosus atau negara kolosal jika bersifat terbuka dan majemuk. Biarlah orang yang tertekan dan mendambakan kebebasan datang kesini. Ini negara bebas. Disini tiap orang boleh menyatakan pendapat. Tiap orang boleh memilih agama yang disukainya. Tiap orang boleh berbeda. Biarlah orang miskin datang kesini. Ini negara demokratis. Di sini tiap orang punya kesempatan yang sama. Biarlah imigran dari segala penjuru datang kesini. Meskipun berbeda bangsa, bahasa, budaya dan agama, tetapi disini kita menjadi orang Amerika yang mempunyai impian yang sama yaitu The American Dream . Disini tiap orang berpacu dengan waktu mewujudkan impian itu, yaitu hidup maju dan bermutu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Komunitas etnik ini sama sekali tidak menutupi jati dirinya. Sebaliknya, tiap etnik mempertahankan bahasa dan budayanya. Orang Amerika tidak malu, malah bangga, bahwa masyarakat bersifat plural. Justru karena berbeda, semua dipercaya. Tidak ada diskriminasi minoritas dan mayoritas. Mulai dari susunan kabinet sampai susunan perkumpulan orang tua murid di tiap sekolah, diusahakan agar ada orang dari berbagai keturunan. Ketika tujuh astronot terbang ke ruang angkasa, ketujuh orang itu berasal dari tujuh etnik berbeda. Kemajemukan dimanfaatkan untuk kemajuan. Tiap pendatang asing diberi kesempatan supaya menjadi potensi yang berkontribusi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kata-kata Emma Lazarus telah menjiwai gaya hidup yang terbuka dan majemuk hingga kini. Ia sendiri tidak menyaksikan kejadian ketika syairnya diukir ada monumen Statue of Liberty, sebab wanita keturunan Portugal dan Yahudi ini meninggal dunia empat belas tahun sebelumnya. Tetapi suaranya tetap bergema ditujuh samudra dan benua: “ Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breath free, the wretched refuse of your teeming shore. Send these, the homeless, tempest-tost to me, I lift my lamp beside the golden door”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Akhir Juni dan awal Juli merupakan bulan kelabu bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak orang merasa terusik dengan apa yang terjadi di Ambon dan Jayapura. Mengapa? Dalam peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Ambon yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebuah rombongan penari cakalele yang tidak terdaftar dalam acara mengibarkan bendera RMS di tengah upacara yang berlangsung. Belum selesai heboh bendera RMS di Ambon, di Jayapura serombongan penari mengibarkan pula bendera Bintang Kejora dalam acara pembukaan Konferensi Masyarakat Adat Papua.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Simbol negara bendera Merah Putih mendapat tantangan dan perlawanan tidak hanya di Ambon, Jayapura, Jakarta, tapi juga di Yogyakarta. Ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah dalam soal otonomi daerah, ekonomi, politik dan lingkungan hidup mendapat perlawanan dari rakyat melalui karya seni dan budaya. Protes masyarakat masih dibatasi dengan ekspresi budaya dan seni, bukan dengan cara kekerasan seperti yang terjadi dalam Peristiwa Malari (1974). Seni budaya dipakai sebagai cara protes damai ketika protes cara lain tersumbat. Apa yang terjadi di Ambon dan Jayapura bukan hal yang baru dalam kehidupan (sejarah) masyarakat yang mengalami represi dari penguasa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketika penggusuran tanah Kedungombo terjadi di Jawa Tengah tahun 1985, protes masyarakat tidak dimungkinkan karena represi Orde Baru. Lembaga tempat penulis bekerja di Surakarta tidak kekurangan akal agar masyarakat bangkit untuk melakukan protes damai. Kami melatih penduduk setempat untuk memerankan kisah perjuangan orang desa yang mempertahankan tanah mereka yang terkena proyek jalan yang dilakukan oleh VOC tiga ratus tahun lalu. Dan ketoprak itu dipentaskan pada hari Kebangkitan Nasional 20 Mei.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Banyak orang yang cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan reaksi keras atas kedua peristiwa yang terjadi di Ambon dan Jayapura. Suara lantang untuk menindak dengan kekerasan pelaku peristiwa tersebut dikumandangkan, baik oleh masyarakat maupun petinggi militer. Menindak para pelaku pengibaran bendera dan menghukum mereka sah-sah saja. Tapi apakah dengan melakukan tindakan penghukuman yang berlebihan akan menyelesaikan masalah bibit separatisme dan ungkapan lubuk hati rakyat Maluku dan Papua?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apakah artinya NKRI bagi masyarakat Aceh, Riau, Maluku, dan Papua kalau NKRI tak mampu mewujudkan negara berkeadilan? Darah dari rakyat jelata dan prajurit akan tertumpah sia-sia kalau dalam mempertahankan negara kesatuan rasa keadilan diabaikan. Pengibaran bendera melalui tari budaya di Ambon dan Jayapura tidak akan ada dampaknya bagi NKRI. Yang bisa merusak negara kesatuan justru respons yang gegabah dan kebijakan yang tidak adil dari pemerintah di Jakarta atas kedua wilayah tersebut. Peristiwa pengibaran bendera melalui tarian tidak perlu terjadi kalau rasa keadilan dan kesatuan sudah diwujudkan di Republik Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Krisis kebangsaan dan negara kesatuan tidak bisa diselesaikan dengan operasi militer. Untuk menegakkan NKRI dibutuhkan operasi hati nurani demi menegakkan keadilan bagi semua wilayah oleh pemerintah di Jakarta. Bahaya sesungguhnya dari negara kesatuan bukan berasal dari Maluku dan Papua , tapi dari para pejabat istana yang menyalahgunakan wewenangnya sehingga lumpur Lapindo tidak teratasi, hutan makin gundul, penerbangan yang amburadul, harga susu yang tak terjangkau oleh rakyat kecil, serta mereka yang melahap uang rakyat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di samping harus adanya kepemilikan integritas dalam diri para hakim agung sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam kamus besar Bahasa Indonesia, integritas berarti, “mutu”, “sifat” atau “keadaan” yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang menawarkan kewibawaan dan kejujuran. Artinya, integritas bertalian dengan kewibawaan dan kejujuran. Ia merupakan bagian dari masalah-masalah moral, yang oleh analis hukum L Carter, memiliki sejumlah kriteria, di antaranya, harus jujur dalam melaksanakan praksis hukum dan berani atau tidak malu-malu melakukan hal-hal yang benar.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Oleh karena itu, apa pun alasannya, dalam proses dan bentuk perekrutan hakim agung di negeri ini, hendaknya diperhatikan secara sungguh-sungguh perihal moralitas dan integritas para calon, termasuk integritas keilmuannya. Bagi Satjipto Rahardjo, lewat bukunya Sisi Lain dari Hukum di Indonesia (2003), hal-hal yang tidak bisa ditawar bagi seorang calon hakim atau hakim agung adalah predisposisi mental dan kejiwaan bagi sang calon, seperti kejujuran, moralitas, dedikasi, serta komitmennya yang tinggi terhadap kebenaran dan keadilan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Integritas moral, kata Sidik Sunaryo dalam bukunya Sistem Peradilan Pidana (2006), harus diukur dari kualifikasi kadar perilaku dan ketaatan menjalankan ibadah menurut perintah agamanya, yang dapat dibuktikan lewat penelitian yang mendalam dengan terjun langsung ke masyarakat di mana sang calon hidup. Pembuktian seseorang calon memiliki integritas moral, tidak bisa hanya diharapkan lewat selembar kertas dari pihak kepolisian, yang dalam prakteknya dapat dibeli dan direkayasa sesuai dengan kehendak sang calon. Jadi, perekrutan calon hakim agung yang paling obyektif adalah lewat audit moral oleh masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di sini, persoalan malu dan agama menjadi dua hal penting yang perlu ditekankan. Sebab, dalam membicarakan persoalan integritas moral, tulis Baharudin Lopa, (2001), tidak dapat dipisahkan budaya malu yang dimiliki seseorang. Mengapa? Sebab, tidak mungkin seseorang tidak merasa malu melakukan perbuatan tidak terpuji, kalau ia sudah bermoral sebagaimana diajarkan oleh agama, bahwa malu itu adalah sebagian dari iman (moral). Hanya orang yang bermoral yang malu melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut. Mereka tidak melakukan perbuatan itu, bukan karena takut dihukum, melainkan karena malu kepada sesama, terutama malu dan takut kepada Allah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketika suatu saat saya bertemu dengan guru besar linguistik dari Yale University Prof Garey, dia bertanya berapa bahasa yang saya kuasai . Karena dia tahu saya berasal dari sebuah etnik di tanah air, yang punya bahasa sendiri, dia balik bertanya, “Bahasa Batak gimana?” Baru saya sadar, dari sudut keilmuannya, penguasaan bahasa daerah adalah satu kemampuan tersendiri. Di bidang keilmuannya, bahasa daerah itu betapa bernilainya. Padahal, kita sendiri terkadang kurang menghargai bahasa daerah. Lihatlah betapa acuhnya banyak orang terhadap hal ini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di daerah sendiri sudah jarang anggota masyarakat yang berbahasa daerah. Pada waktu saya di Sekolah Rakyat (SR), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di sekolah selalu ada mata pelajaran bahasa daerah.Waktu SMP malah ada bacaan wajib berbahasa daerah. Kebetulan saya tinggal di Padangsidempuan, Tapanuli Selatan, yang sehari-hari masyarakatnya berbahasa Batak Angkola. Otomatis saya menguasai bahasa daerah ini. Bahkan juga Bahasa Batak Mandailing dan Bahasa Batak Toba di Tapanuli Utara. Bahasa Batak Karo dan Bahasa Batak Simalungun tidak saya kuasai .

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tapi, di kampung saya sekarang ini bahasa daerah sudah mulai terdesak. Suatu ketika memang Bahasa Indonesia datang “mendesak”. Pada masa “pembangunan”, Bahasa Indonesia menjadi semacam “lambang kemajuan”. “Keterdidikan” seseorang acapkali terukur dengan bahasa Indonesia yang digunakannya. Mungkin sama dengan datangnya beras didaerah yang jenis makanan utamanya bukan beras seperti sagu, jagung, ubikayu, dan lain-lain. Beras dan Nasi seolah “lambang kemajuan” meninggalkan jenis makanan nonberas tersebut. Akibatnya kita sekarang amat tergantung pada beras, termasuk daerah yang dulu memiliki variasi makanan yang lain .

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertanyaannya, apakah memang kita perlu melestarikan bahasa-bahasa daerah? Jawabannya ya perlu! Jawaban ini bukan hanya dari para ahli seperti Prof Dr Arief Rachman atau Prof Garey teman saya di atas, akan tetapi juga dari kita semua, termasuk saya. Karena bagaimanapun bahasa itu adalah bagian dari budaya yang perlu kita pelihara, jaga, dan lestarikan. Langkahnya ya banyak. Di keluarga-keluarga kita perlu menggunakan bahasa daerah, terutama yang menguasainya, dari orangtua dengan anak-anak, antar anak-anak, dan seterusnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Demikian juga di lingkungan masyarakat, di pasar, di perkumpulan dan berbagai kegiatan. Para pemimpin agaknya perlu menunjukkan hal ini. Bukan hanya dalam acara yang tidak resmi, tapi juga pada acara-acara resmi, melalui sambutan, pidato, pengarahan, dan semacamnya. Bahkan kepala daerah agaknya perlu mengkampanyekan hal ini, karena bahasa daerah juga adalah kekayaan daerah yang tidak ternilai. Dan langkah ini menurut hemat saya amat penting di era otonomi daerah ini. Kalau bukan orang daerah yang menggairahkan penggunaan bahasa daerah, lantas siapa lagi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Koperasi sejak pertama kali didirikan memang bertujuan untuk memberikan peluang pekerjaan terhadap masyarakat yang masih belum punya pekerjaan alias menganggur. Koperasi yang pertama bermula sebelum Revolusi Industri di United Kingdom pada awal abad ke-19, pada dasarnya bertujuan untuk meminimalisir angka pengangguran dan kemiskinan. Di Inggris koperasi didirikan pertama kali disebabkan pertama , kesengsaraan dan syarat kerja yang terlalu ketat. Kedua , gaji yang tidak mencukupi. Ketiga , pengangguran yang meluas. Keempat , pengambilan untung berlebihan yang tidak terkawal. Kelima , pemalsuan dalam sukatan dan timbangan. Keenam , kadar kemiskinan yang tinggi. Ketujuh , kadar penyakit dan kematian yang kian meningkat . Kedelapan, kerahan kerja untuk kanak-kanak usia 4 tahun. Kesembilan , suasana hidup yang menyesakkan. Kesepuluh , bantahan yang dibuat tidak berkesan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ide Koperasi yang berawal dari kesepakatan 28 orang di sebuah perkampungan kecil di Inggris itu merasa prihatin dengan kondisi tersebut di atas. Akhirnya mereka mengadakan kerjasama dan menabung bersama. Hingga tanggal 21 Desember 1844, dapat disaksikan titik permulaan gerakan koperasi, yakni dengan didirikannya sebuah Toko Koperasi di Toad Lane di Rochdale, Lancashire. Tak disangka Toko Koperasi itu maju dan peristiwa ini kemudian dikenal sebagai sejarah bermulanya Gerakan Kerjasama Sedunia. Para penggagasnya kini dikenal sebagai para Perintis Rochdale (The Rochdale Pioneers).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Beberapa prinsip yang dipakai oleh Toko Koperasi itu sehingga banyak ditiru oleh Koperasi lain adalah. Pertama , keanggotaan terbuka dan sukarela. Kedua , kawalan demokrasi (satu anggota, satu undi ). Ketiga , pembagian keuntungan terhadap sesama pengelola. Keempat , dividen diberi mengikut jumlah pembelian anggotanya. Kelima , peruntukan pendidikan. Keenam , kerjasama antara Koperasi. Ketujuh , netral terhadap paham politik dan kepercayaan agama masing-masing. Kedelapan , belian tunai saja. Kesembilan , barang dan layanan yang baik dan berkualitas.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jika dirunut sebenarnya gerakan koperasi ini pertama kali digagas oleh Robert Owen (1771-1858), yang menerapkannya pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Kemudian gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786-1865) dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Cooperator , yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Disamping itu, menurut Budi Laksono, koperasi yang sudah semakin meredup itu, diperparah lagi dengan konflik internal aktivis gerakan koperasi. Konflik yang sebenarnya sudah terjadi dua tahun lalu itu, yang diawali oleh kelompok aktivis gerakan koperasi ketika mendeklarasikan Dekopin tandingan. Deklarasi Dekopin itulah kemudian yang menyeret Kementrian Koperasi dan UKM untuk terlibat masuk ke arena konflik, karena dianggap telah menelurkan keputusan yang merugikan salah satu pihak yang bertikai.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menteri akhirnya digugat dan berperkara hukum dengan salah satu Dekopin yang dikembari. Tak urung, kata Budi, pembinaan koperasi di daerah semakin kedodoran. Sebab, dewan koperasi yang semestinya menjadi payung koperasi-koperasi di daerah tidak lagi sempat memikirkan pengembangan dan pembinaan karena lebih asyik bertikai dengan sesama aktivis Dekopin lain versi, yang sampai saat ini belum kunjung usai. Sehingga, akibat konflik itu, dana pembinaan koperasi dari APBN oleh Menteri Keuangan tidak dicairkan sebelum kasus pertikaian itu selesai. (SP 8 Juli 2007).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di atas kertas, pemerintah juga telah membuat begitu banyak produk hukum dan kesepakatan politik yang menjadi dasar reformasi birokrasi. Sedikitnya 10 Ketetapan MPR sejak tahun 1998 sudah dihasilkan guna mendorong pembenahan birokrasi. Namun sayang, semua seminar, diskusi, dialog dan produk hukum tersebut tidak mampu mengubah wajah birokrasi yang korup. Birokrasi yang ada justru semakin menyuburkan praktik-praktik tidak terpuji dengan melakukan korupsi secara terang-terangan. Lihat saja, banyak walikota, bupati, gubernur, anggota dewan bahkan menteri sekalipun terindikasi melakukan praktik korupsi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Gagalnya upaya-upaya mereformasi birokrasi selama ini jelas membuat pelayanan birokrasi untuk rakyat tidak maksimal. Dan kita bersyukur sekarang melalui Keputusan Menkeu No 289 dan No 290/KMK.01/2007 pemerintah kembali berniat melakukan upaya- upaya perbaikan birokrasi. Akan tetapi, reformasi yang tertuang dalam Keputusan Menkeu No 289 dan No 290/KMK.01/2007 tersebut sungguh sangat mengagetkan banyak pihak. Betapa tidak, reformasi tersebut menyebabkan kenaikan tunjangan khusus pembinaan keuangan negara (TKPKN), yang diterima seluruh pegawai Departemen Keuangan mulai 1 Juli 2007 mencapai Rp 4,3 triliun per tahun.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mencermati hal tersebut, maka secara umum jelas tidak dapat dipungkiri bahwa reformasi birokrasi kali ini bukanlah kondisi ideal yang diharapkan banyak masyarakat. Karena masyarakat menginginkan reformasi birokrasi yang dapat menjauhkan birokrasi dari budaya korupsi. Barangkali kita pernah mendengar kata-kata “kalau mudah kenapa dipersulit”. Pernyataan bernada getir tersebut paling tidak pernah kita jumpai ketika kita berurusan dengan birokrasi, misalnya mengurus SIM, KTP, membayar pajak dan lain sebagainya. Untuk memperlancar urusan agar beres kadang kala harus disogok dengan uang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bahkan untuk menperoleh kursi Bupati, Walikota dan Gubernur-pun praktik money politic bukan sesuatu yang asing bagi kita. Akibatnya, banyak PNS atau pejabat yang masuk menjadi birokrat bukan karena kepintaran dan profesionalnya. Akan tetapi terjadi karena KKN atau karena kedekatannya dengan sang atasan. Kondisi ini, di samping dapat menimbulkan rasa iri bagi mereka yang benar-benar berprestasi, juga menjadi penyebab timbulnya sarang-sarang korupsi. Karena mereka akan bekerja mencari uang sebagai penggganti biaya yang telah dikeluarkan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pembenahan dan penyempurnaan tersebut harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Misalnya, mengenai pengangkatan seorang pejabat untuk duduk di posisi kepala dinas atau kepala bagian. Alangkah sebaiknya ditunjuk orang yang benar-benar professional di bidang tugasnya. Kalau perlu lakukan fit and proper test. Jangan asal tunjuk karena hubungan kedekatan dan pertemanan. Di samping itu, perlu diberikan sanksi tegas bagi birokrat yang terindikasi melakukan korupsi atau pelanggaran yang merugikan masyarakat. Jika perlu di pecat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Seperti tahun-tahun sebelumnya, kabut asap dimulai dari Riau. Kebakaran dan asap dengan cepat menjalar ke Sumatra Selatan, Jambi, dan Kalimantan. Ada delapan provinsi yang rawan terjadi kebakaran hutan yang kemudian menimbulkan asap. Titik api yang muncul bersumber dari dua hal. Pertama , api yang secara alami muncul karena teriknya matahari. Yang kedua karena pembakaran hutan untuk dijadikan lahan perkebunan. Penyebab yang pertama mungkin sulit terdeteksi, kenyataannya penyebab yang kedua juga sepertinya kita tidak berdaya menghadapinya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kebakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja ini menjadi salah satu bagian penting dari masalah kehutanan dan perkebunan Indonesia. Hutan Indonesia sebenarnya masuk dalam kategori hutan hujan basah yang kecil kemungkinan terjadi kebakaran disebabkan faktor alam. Faktanya, kawasan yang terbakar adalah kawasan yang telah dibersihkan melalui proses land clearing sebagai persiapan membangun kawasan perkebunan. Artinya, kebakaran hutan dipicu oleh api yang sengaja dimunculkan. Kebakaran yang dilakukan secara sengaja dan rambatan api di kawasan lahan gambut dalam kurun waktu 6 tahun terakhir telah mencapai 27,612 juta hektar.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Saat ini, ada upaya untuk menyalahkan perladangan tradisional gilir balik (ladang berpindah) sebagai pelaku kebakaran hutan/lahan. Tuduhan itu sangat tidak beralasan sebab sejak tahun 2001 hingga Mei 2006 diketahui bahwa kebakaran pada lahan milik masyarakat hanya 20 persen dari total keseluruhan wilayah yang terbakar. Dari 20 persen tersebut, kurang dari separuhnya terjadi pada lahan pertanian milik masyarakat yang menerapkan sistem rotasi pertanian. Sisanya lagi di kawasan-kawasan eks HPH yang ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya, kemudian kembali digunakan oleh masyarakat. (Walhi, 2006)

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keadaan ini, enam tahun yang lalu telah disampaikan dalam Laporan Bapedal yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa terjadinya akumulasi asap akibat kebakaran/pembakaran hutan memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas udara di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan, serta Serawak Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Selanjutnya, dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan/lahan, penting untuk diupayakan penegakan hukum bagi para pelaku pembakaran oleh pengelola lahan skala besar selain meningkatkan kesadaran masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sementara itu, UU No 23/97 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga tidak memberikan mandat secara spesifik untuk mengembangkan peraturan di bawahnya (setingkat Peraturan Pemerintah) tentang pencemaran lingkungan seperti kasus kebakaran hutan ini. Sama halnya dengan UU No 18 tentang Perkebunan yang tidak memuat sanksi administratif bagi perusahaan yang melakukan land clearing dengan cara membakar. Padahal, ini salah satu yang dibutuhkan oleh penegakan hukum sesuai mandat pelestarian lingkungan (hutan) dan prinsip zero burning yang ditetapkan dalam beberapa klausul perjanjian (hukum) internasional.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ada banyak celah yang membingungkan dan ini nyata-nyata dipergunakan oleh pihak yang sengaja melakukan cara-cara pengusahaan hutan/perkebunan dengan jalan pembakaran hutan sebagai jalan yang sebenarnya melawan hukum, selain ada celah ketidakserasian siapa aktor penegak hukumnya, dalam hal penegakan hukum secara sektoral yang selama ini dilakukan antara pihak Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Polri dengan arahan undang-undangnya masing-masing. Bahkan, di tingkat lapangan, hal ini menjadi sangat rumit sekali.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pembagian kompor gas dari pemerintah kepada warga DKI Jakarta sebagai pilot project program konversi minyak tanah ke elpiji, ternyata tidak sepenuhnya gratis. Selain itu, mekanisme pembagian kompor gas pun, tidak jelas dan bergantung pada keputusan Ketua RT. Sejumlah warga mengaku membayar sekitar Rp 7.000 sampai Rp 25.000 kepada Ketua RT untuk memperoleh kompor gas dengan tabung ukuran tiga kilogram. Warga lain mengaku, ketika dibagikan kompor gas, dia harus membayar Rp 175.000 untuk membeli karburator pengaman tabung gas dari kebocoran.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Merunut kembali rencana awal digulirkannya konversi minyak tanah ke elpiji, kita ingat bahwa langkah ini dilakukan setelah kebijakan sebelumnya yakni penggantian minyak tanah dengan batubara kurang berhasil. Padahal, saat itu langkah-langkah mencetak ribuan tungku batu bara telah dilakukan. Meski pemerintah sempat menampik adanya kegagalan, namun kerugian ekonomis (dan juga psikologis) akibat tidak jelasnya kebijakan konversi dengan batubara sebagai substitusi, menyisakan persoalan tersendiri. Para pengrajin tungku batubara di wilayah Plered Purwakarta mengaku bingung dengan kelanjutan kebijakan tersebut. Pasalnya, setelah ribuan tungku diproduksi, akhirnya terpaksa dihentikan karena tak ada kejelasan berlanjut tidaknya kebijakan konversi tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Persoalan ketersediaan gas adalah satu di antaranya. Menjadi pertanyaan, bagaimana komitmen pemerintah menyediakan gas (elpiji) bagi seluruh penduduk negeri ini. Padahal, industri pupuk saja masih kesulitan mendapatkan pasokan gas, sehingga tidak sedikit yang berhenti beroperasi. Fakta juga menunjukkan, hingga kini Pertamina masih mengimpor elpiji untuk menutupi kebutuhan dalam negeri. Dari total konsumsi elpiji nasional yang kini mencapai 1.080 juta metrik ton (dengan perincian 918 ribu metrik ton untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan 162 ribu metrik ton untuk industri) setiap tahunnya, Pertamina masih mengimpor dua hingga tiga persen. Sedangkan 82 persen dipasok dari produksi kilang Pertamina, dan sekitar 15-16 persen sisanya berasal dari para kontraktor production sharing (KPS) di dalam negeri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Persoalan lain, jika nantinya program ini diterapkan di seluruh Indonesia, maka kesiapan infrastruktur yang mendukung kebijakan konversi harus diperhatikan. Pasalnya, tata niaga dan infrastruktur stasiun pengisian ( refilling ) gas elpiji yang dimiliki Pertamina, baru menjangkau kota-kota besar dan wilayah Indonesia bagian barat dan tengah. Jalur distribusi gas elpiji Pertamina masih terbatas. Pemerintah harus berhitung dengan cermat ongkosnya berapa, apa bisa juga untuk daerah yang belum ada infrastrukturnya?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Akankah daya beli masyarakat yang belum membaik, dipaksa untuk mengikuti harga keekonomian minyak tanah? Padahal, tak sedikit dari masyarakat kita terutama di pedesaan yang merupakan masyarakat golongan bawah, telah lama memanfaatkan minyak tanah, tak hanya untuk memasak, tapi juga untuk kegiatan lain seperti penerangan dan menjalankan peralatan mesin pertanian. Bisa dibayangkan dengan harga minyak tanah bersubsidi saat ini sekitar Rp 2.000/ liter, dengan kebijakan nonsubsidi harganya menjadi Rp 5.400/liter. Bukankah ini akan menjadi persoalan pelik bagi mereka?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam ajaran agama Islam ada ungkapan: “apabila ada seorang muslim terkena demam, semua umat muslim akan merasakan panas dinginnya.” Secara doktrinal, ikatan bernegara, mungkin tak sekuat ikatan beragama. Namun, untuk menjaga keutuhan bersama, fanatisme beragama bisa saja dinomorduakan, bukan berarti diabaikan. Bait lagu di atas, dinyanyikan orang-orang Ambon pada saat terjadi bencana tsunami di Aceh beberapa waktu lalu -setidaknya membuktikan bahwa kebersamaan sebagai bangsa bisa melampaui fanatisme etnis dan agama.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketiga , belajar pada kasus pilkada yang berlangsung di Aceh, sangat jelas terlihat adanya perpecahan antara GAM yang didukung dunia internasional dengan GAM lokal. GAM dukungan internasional cenderung memilih pasangan Ahmad Humam Hamid-Hasbi Abdullah, sedangkan GAM lokal mendukung pasangan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar. Di dalam GAM lokal sendiri terdapat faksi-faksi, terutama antara yang tetap menginginkan Aceh menjadi negara sendiri yang lepas dari NKRI, dengan yang ingin tetap berada dalam pangkuan NKRI.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tujuan utama dari agensi ini ialah menyusun standar bersama untuk menjamin tingkat tertinggi dari keselamatan, mengawasi penerapannya secara uniform di seluruh Eropa, dan mempromosikannya pada tingkat dunia. Tujuan dari regulasi keselamatan tersebut adalah menyusun dan menjaga tingkat uniform tertinggi dalam keselamatan penerbangan dan melindungi Eropa dari pencemaran udara, memfasilitasi kebebasan lalu lintas barang, orang dan jasa, mempromosikan ongkos yang efisien dengan pengaturan dan proses sertifikasi, membantu anggota UE memenuhi kewajibannya pada ICAO atas dasar bersama, mempromosikan pandangan komunitas seluruh dunia mengenai standar keselamatan penerbangan sipil.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dari segi kebijakan udara internasional pertimbangan prestige untuk melakukan penerbangan telah ditinggalkan. Kini yang harus dilakukan ialah agar semua pesawat udara Indonesia memenuhi standar minimum yang telah diterima dunia yang telah ditentukan oleh ICAO. Jadi cukup waktu bagi Garuda untuk memenuhi persyaratan standar minimum ICAO tersebut dalam waktu setahun bila mau kembali terbang ke Amsterdam yang berhenti pada 2004 dan perlu dicatat bahwa Garuda pertama kali terbang ke Eropa/Amsterdam pada 1965.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apa yang dilakukan Surya Paloh, menurut penulis, merupakan ancang-ancang, bukan sekadar untuk menyelamatkan Partai Golkar pada saat, misalnya, duet Yudhoyono-Kalla tak laku di pasar politik Indonesia. Dengan menjalin koalisi dengan pihak oposisi, pada saat pemerintah kolaps, Partai Golkar tetap eksis. Apalagi, acara silaturahmi itu, dikemas dengan pesan-pesan moral yang terdengar nyaman bagi publik Indonesia, yakni sebagai komitmen kebangsaan untuk menjaga semangat nasionalisme dan keutuhan bangsa Indonesia. Sebuah pesan yang sangat mengesankan di tengah suasana politik yang kian tidak menentu seperti sekarang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tetapi bukankah perbuatan sihir Harry Potter berurusan dengan kuasa jahat? Memang! Justru karena itu kita diajak oleh Neal untuk menaati suruhan Kristus, yaitu menangkal kuasa jahat. Tulis Neal, “ Therefore, although, they are real and dangerous, we need not cover ini fear of evil spirits. Like Harry and friends, we can learn to practice Defense Against the Dark Arts, trusting that there is a greater power at work that we may not yet fully understand ,” Alkitab tidak menyangkal kuasa-kuasa sihir. Namun kuasa-kuasa itu dinilai tidak langgeng dan akan punah, sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat manteramu” (Yes 47:9).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Durkheim tampil ke pentas intelektual dunia dengan gagasan-gagasan menakjubkan. Buah pemikirannya seperti “Suicide” (1879), “Elementary Form of Religions” (1912), “The Division of Labor in Society” (1893), dan kedua tipe solidaritas itu berakar dari kondisi sosial dan masyarakat Eropa umumnya, terutama Perancis pada abad 18-19. Pemikiran ini bertali temali di kalangan keluarga dan komunitas Eropa, yang masih kuat dipengaruhi oleh nuansa religius dan monarki; yang tidak saja menarik masyarakat ke sentra-sentra kekuasaan individual dan institusional, tetapi juga kepada lembaga-lembaga pemerintahan dengan simbol-simbol religius dan politik yang kuat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Yang mengagumkan adalah, kendatipun berasal dari latar belakang etnis, agama dan ras berbeda, namun, ketika harus diperhadapkan dengan tuntutan sejarah, demi masa depan bersama, mencuatlah secara spontan ke permukaan, melalui berbagai gerakan sosial ( social movements ) desakan untuk membela harkat dan nama baik agama, golongan, ras dan etnik. Kerelaan untuk berkorban, menjaring dan menebar sentimen, baik yang terjadi serta merta, kerapkali dracuni oleh rekayasa politik oleh para elite dan pemilik modal.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Penggerebekan kamar tidur Gubernur DKI Jakarta Soetiyoso oleh polisi New South Wales akhir Mei 2006 lalu, mengakibatkan reaksi dari beberapa organisasi masyarakat di DKI Jakarta. Dalam pandangan mereka, Soetiyoso sebagai figur, tamu negara dan pengayom masyarakat ibukota tidak pantas demikian. Sebab, setiap pengunjung resmi ke negara sahabat selalu diproteksi sesuai dengan regulasi internasional yang berlaku. Realitas yang mengganggu kini adalah, apakah demonstrasi besar itu bersifat spontan dan lahir dari kesadaran bermasyarakat?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kasus menonjol lainnya yang baru saja terjadi adalah peristiwa TKI di Malaysia. Seorang TKI asal Brebes bernama Ceriayati, terpaksa melompat dari lantai 15 sebuah apartemen untuk menghindari penyiksaan berkelanjutan oleh majikannya. Perlakuan yang tidak manusia itu, bukanlah perbuatan yang baru terjadi kali ini saja. Berdasarkan catatan pihak bewewenang, tragedi serupa (kemanusiaan) merupakan peristiwa yang terus berulang, dan penyelesaian hukumnya pun tidak mudah. Kasus yang hampir mirip juga terjadi dengan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi yang terancam dipulangkan sebab masalah keimigrasian.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada pihak lain, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik dan paternalistik ini, melakukan sebuah perlawanan atau protes sebagai wujud solidaritas terhadap pihak tertekan ( oppressed group ) sering salah kaprah. Sebab, tingkat keberpihakannya telah melampaui batas-batas kewajaran. Katakanlah, ancaman untuk melakukan sweeping terhadap warga negara asing, memboikot produk-produk asing sudah menjadi “ikon” dari para pendemo. Sasaran tembak itu sudah sangat keliru dan tidak boleh menjadi kebiasaan hidup bermasyarakat, sehingga mencoreng jati diri bangsa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Potret situasi dan ragam pelanggaran hak anak-anak di Indonesia semakin memprihatinkan. Ragam pelanggaran yang dialami anak-anak Indonesia menegaskan hak hidup anak sebagai bagian integral dari hak asasi manusia telah terbiarkan ( omission ) tanpa penanganan dan solusi. Data kejahatan dan tindak kekerasan terhadap anak yang terlapor di Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) menunjukkan ragam dan angka yang sangat membutuhkan pertolongan sikap politis dan yuridis dari semua pihak, terutama masyarakat dan pemerintah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Seyogianyalah derita dan berbagai persoalan anak-anak kita dapat tereliminasi dari lingkungan sosial kita yang agamais, bila semua pihak senantiasa menempatkan anak dalam posisi sakral, yakni sebagai berkat dan anugerah Tuhan yang dititipkan kepada kita. Dan semestinya negara dalam tanggung jawabnya secara politis dan yuridis yang diamanatkan konstitusi dasar, tidak membiarkan dan menyerahkan begitu saja tanggung jawab perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak anak terhadap masyarakat dan keluarga.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sementara negara masih enggan menempatkan posisi anak-anak dalam kebijakan pembangunan sejajar dengan isu politik dan ekonomi. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menjawab derita anak-anak, khususnya anak yang membutuhkan perlindungan khusus, sering kali menempatkan anak sebagai persoalan domestik. Padahal, berdasarkan Ratifikasi Konvensi PBB tentang hak anak, Indonesia sebagai negara pihak ( state party ), berkewajiban bahkan terikat secara yuridis dan politis melakukan langkah-langkah strategis guna menghormati, melindungi dan memenuhi hak anak tanpa diskriminasi di seluruh wilayah hukum Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Praktik dan tindak kekerasan terhadap anak tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan biasa terjadi. Persoalannya bukan menyangkut kondisi saat ini saja yang menyakitkan, tetapi juga penderitaan anak yang menjadi korban kekerasan itu kerap berkepanjangan. Ada yang menderita tekanan fisik dan cacat, juga ada yang terbawa sepanjang hidupnya yang menjelma menjadi trauma. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan akan mengalami rasa ketidaksadaran ( unconsciousness ) dan konflik batin yang hebat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Akar munculnya kekerasan terhadap anak ini adalah power relation yang timpang, bukan karena masalah budaya. Power relation tersebut terbangun dari pola asuh dan pola didik. Karena budaya kekerasan merupakan hasil dari reproduksi secara terus-menerus. Dan itu berawal dari pola didik dan pola asuh. Misalnya ketika anak diasuh dalam keluarga dengan pola kekerasan, dipastikan anak akan mereproduksi budaya kekerasan yang dialaminya pada suatu saat. Akibatnya jumlah dan bentuk kekerasan meningkat dan memprihatinkan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menurut hasil pengaduan yang diterima Komnas Perlindungan Anak, pemicu kekerasan terhadap anak yang terjadi di antaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga, disfungsi keluarga, ekonomi, dan pandangan keliru tentang posisi anak dalam keluarga. Faktor penyebab lainnya adalah terinspirasi dari tayangan-tayangan televisi maupun media-media lainnya yang tersebar di lingkungan masyarakat. Yang sangat mengejutkan ternyata 62 persen tayangan televisi maupun media lainnya telah membangun dan menciptakan perilaku kekerasan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kelima , menyediakan pelayanan publik yang komprehensif dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dan anak pada khususnya tanpa diskriminasi, dengan menyediakan sarana pendidikan dan kesehatan secara gratis bagi semua anak Indonesia tanpa terkecuali. Keenam , mendorong pemerintah agar dengan segera menghentikan tayangan-tayangan kekerasan, mistik, pornografi, dan tayangan lainnya yang tidak mendidik bagi proses tumbuh kembang anak, serta pemerintah dan orangtua bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan panduan kepada anak, karena mereka masih membutuhkan itu dalam proses evolusi kapasitas menjadi personal yang tidak lagi dependen dan menuju kedewasaannya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Diperlukan transformasi absolut pola pikir para ekonom dan pengambil kebijakan agar konsep pangan murah dengan reference impor pangan tidak berdasarkan rugi laba sesaat, tetapi harus memperhitungkan keberlanjutan sistem produksi dalam negeri yang merupakan mayoritas penduduk, pemegang saham kedaulatan tertinggi. Pangan merupakan pertahanan terakhir suatu bangsa, karena kekuatan kualitas dan kinerja generasi suatu negara sangat dipengaruhi ketersediaan, kualitas dan akses asupan pangan yang dikonsumsi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Indonesia harus meningkatkan kemampuan dalam memberikan peringatan dini ke sektor produksi untuk melakukan antisipasi dini. Ketidakberdayaan pemerintah dalam mengendalikan harga minyak goreng, sementara Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia, menunjukkan bahwa ada banyak tangan kuat di balik cerita itu. Pemerintahan bersama petani harus bersinergi membangun negara yang kuat agar mempunyai kekuatan untuk bertempur melawan kartel pemburu rente. Peran BUMN dalam stabilisasi harga dan pasokan pangan harus dimaksimalkan keberpihakannya terhadap petani dan masyarakat miskin. Berhentilah mencari untung dari mekanisme pasar nasional dan internasional yang imperfect , karena realitanya Indonesia lebih banyak menjadi objek eksploitasi ekonomi dan sandera hidup oleh pemodal politik dan ekonomi, kartel nasional dan internasional melalui pengendalian suplai dan harga pangan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dana investasinya diambil dari uang tidur di sertifikat Bank Indonesia yang selama ini underutilized . Pemberdayaan sarjana pertanian baru yang jumlahnya ratusan ribu, akan dapat memutar banyak roda kecil perekonomian di daerah. Selain tahan terhadap guncangan krisis apa pun, sistem ini lebih berkelanjutan, karena berbasis pada keunggulan sumber daya dan kearifan lokal. Kinerjanya dipastikan lebih menjanjikan dibandingkan sektor industri yang padat modal, barang impor dan pada teknologi tetapi rawan krisis.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Korupsi di Indonesia tidak lagi sekedar fenomena, tapi sudah membudaya. Pernyataan ini pernah diungkapkan Bapak Bangsa dan Proklamator RI, DR M.Hatta, untuk melukiskan betapa maraknya korupsi di Indonesia. Bahkan saat ini kondisinya lebih mengerikan lagi. Hasil riset yang dilakukan C orruption Watch Transparency Internasional (CWTI ) tahun 2006 menunjukkan nilai indeks korupsi di Indonesia 2,4. Hal ini menempatkan Indonesia menjadi negara terkorup di dunia. Indonesia berada pada nomor urut 130 dari 163 negara. Begitu juga hasil survey yang dilakukan Political and Economic Risk Consultancy (PERC) pada tahun 2006, menunjukkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia, urutan dua setelah Filipina.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dampak terburuk korupsi adalah terhentinya proses penyejahteraan rakyat dan terganggunya proses pembangunan. Dan pihak yang paling berat menanggung risiko dari semua perilaku korupsi itu adalah rakyat kecil. Akibat lainnya adalah membengkaknya biaya produksi mengakibatkan harga jual produksi Indonesia tidak bisa bersaing di pasaran karena harganya mahal. Mau tak mau perusahaan terpaksa melakukan efisiensi dan dampaknya pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga jumlah pengangguran semakin banyak. Data statistik terakhir menunjukkan jumlah warga miskin di negeri ini 45 juta jiwa lebih.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Untuk memberantas segala praktik korupsi, diperlukan tindakan tegas, di antaranya memberi sanksi hukum yang berat kepada pelakunya ( law enforcement ). Selain melakukan tindakan hukum, tindakan pencegahan pun harus dilakukan. Ada beberapa alternatif pendekatan yang bisa dilakukan. Pertama pendekatan dari sisi keagamaan. Maraknya korupsi bukti gagalnya doktrin agama diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua pendekatan dari sisi budaya. Harus ada upaya mengeliminasi pandangan bahwa korupsi sudah membudaya. Misalnya dengan menggalakkan budaya malu, terutama di kalangan birokrat dan para elite. Ketiga pencegahan dari sisi birokrasi. Harus diakui Indonesia termasuk negara yang gaji pegawai pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan standar hidup,

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi -sekarang RUU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)- telah membuka harapan bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang dimiliki badan-badan publik, yakni lembaga di tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga-lembaga negara lainnya. Jaminan akses informasi publik ini diyakini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan beserta kontrolnya, sehingga praktik-praktik pemerintahan yang manipulatif dan korup dapat diminimalisasi bahkan dihindari.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selain itu badan publik juga wajib mengumumkan secara berkala informasi tentang laporan hasil kinerja badan publik termasuk laporan keuangannya. Jaminan akses informasi publik semakin kukuh karena RUU KIP juga memberikan hak kepada warganegara untuk mengajukan tuntutan kepada Komisi Informasi, bahkan ke pengadilan jika ada badan publik yang menghalang-halangi permintaan informasi. Jika kemudian terbukti ada pelanggaran semacam itu, badan publik yang bersangkutan dikenakan sanksi denda sebesar 100 juta rupiah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam RUU itu juga diatur tentang pengecualian informasi. Dalam rumusan yang disusun oleh DPR, beberapa informasi yang dikecualikan -sehingga tidak bisa diakses oleh publik- adalah informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat menghambat proses penegakan hukum; dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, rahasia dagang, dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; dapat merugikan strategi pertahanan dan keamanan nasional; dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dan kepentingan hubungan luar negeri; dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; dan/atau dapat mengungkap kerahasiaan pribadi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Masing-masing poin tersebut dijabarkan lagi sehingga menjadi jelas dan lengkap. Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum misalnya, jabarannya adalah informasi-informasi yang akan menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, akan mengungkap identitas pelapor, saksi, korban dan sebagainya, dan informasi yang dapat membahayakan kehidupan penegak hukum beserta keluarganya. Intinya, substansi rumusan tentang pengecualian informasi dalam RUU yang diusulkan DPR sudah cukup komprehensif dan jelas sehingga tidak membuka peluang banyak tafsir di kemudian hari.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dasar yang dipakai DPR dalam merumuskan klausul tersebut mengacu pada prinsip yang sudah berlaku secara universal, yaitu prinsip konsekuensial (consequential harm principal) . Maksudnya adalah suatu informasi dikategorikan rahasia hanya jika di kemudian hari diperkirakan informasi tersebut akan menimbulkan konsekuensi membahayakan kepentingan bangsa dan negara. Antara satu negara dengan negara lain yang telah memiliki undang-undang semacam KIP, tentu saja mempunyai pertimbangan kepentingan yang berbeda. Namun, pada umumnya kepentingan-kepentingan yang dilindungi adalah hal-hal yang berkaitan dengan apa yang sudah dirumuskan oleh DPR di atas.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Klausul tambahan tersebut adalah memorandum atau surat-surat antarinstansi atau intrainstansi, yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain instansi yang sedang melakukan hubungan dengan instansi tersebut; informasi yang terkait dengan rahasia jabatan berdasarkan peraturan internal badan publik; informasi yang sifatnya dirahasiakan berdasarkan peraturan internal badan publik sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya; informasi yang berkait dengan data lembaga keuangan; informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jika diperhatikan, dalam klausul tambahan tersebut pada umumnya pemerintah berkeinginan menjadikan peraturan internal badan publik bisa digunakan sebagai dasar untuk menentukan suatu informasi termasuk kategori rahasia atau bukan. Parahnya lagi, pemerintah juga berharap rahasia jabatan bisa dijadikan sebagai dasar legitimasi seorang pejabat publik untuk menutup informasi. Sudah dapat diduga, akibat yang timbul jika klausul ini lolos adalah seluruh badan publik secara masif akan membuat peraturan-peraturan internal untuk menyatakan bahwa informasi yang dimilikinya tidak bisa diakses oleh publik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dan, memang, pemikiran-pemikiran Cak Nur yang tercecer selama hidupnya dikumpulkan dan disunting oleh murid setianya, Budhy Munawar-Rachman itu diberi judul Ensiklopedi Nurcholish Madjid (A-Z) . Ensiklopedia itu bukan hanya mengutip kembali panda- ngan Nurcholish, tetapi lebih jauh merupakan interpretasi Budhy sebagai pemikir muda terhadap Nurcholisisme. Sudah tentu interpretasi itu mengandung subjektivitas, tetapi landasan ontologisnya adalah objektivitas. Budhy menyebut buku itu sebagai mimpi lama yang terwujud. Pasalnya, sejak 1996 ia merancang untuk merangkum pemikiran gurunya itu. Buku tersebut, menurut Budhy merupakan transkrip dari kuliah Cak Nur pada 200 kelas selama 400 jam. Atas jasanya yang luar biasa itu, Budhy -sebagaimana dikatakan oleh cendekiawan Muslim, Dawam Rahardjo- berperan seperti filsuf Muslim Ibn Rusyd terhadap pemikiran Aristoteles.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tentu kita masih ingat sekitar tahun 1970-an umat Islam Indonesia disuguhi debat menarik dan “menggairahkan” dunia intelektual akademis keislaman. Pokok-pokok pandangan Cak Nur dalam makalah yang ditulis tahun 1970-an itu adalah: perlu cara pemahaman terhadap ajaran agama Islam yang lebih maju dengan jalan tidak terjebak dalam tradisionalisasi, yakni dengan konsep sekularisasi yang menurut penjelasannya bukan mengarah ke sekulerisme; perlunya kebebasan berpikir, dan: idea of progress dan sikap terbuka.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Proses pembaruan pemahaman keislaman di Indonesia pada era 1970 dan 1980-an tidak pernah lepas dari peran Cak Nur. Gagasan-gagasan segar Cak Nur tentang keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan, sampai kini masih menginspirasi dan mewarnai corak pemikiran beberapa generasi muda Indonesia. Hanya saja, seberapa jauh relevansi gagasan-gagasan tersebut untuk konteks kekinian masih harus terus diuji. Sebab, setiap gagasan tidak pernah terlepas dari konteks dan iklim yang dihadapi oleh seorang pemikir atau penggagas ide.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Anak-anak muda NU maupun Muhammadiyah telah melakukan upaya dekonstruksi terhadap teks-teks al-Qur’an yang oleh sebagian besar kalangan umat Islam dianggap sebagai ayat-ayat yang bersifat taken for granted, terutama yang menyangkut persoalan hukum dan aspek-aspek sosial-kemasyarakatan. Hanya saja persoalan bahasa kadang-kadang menjadi persoalan tersendiri bagi kalangan masyarakat yang secara intelektual belum cukup memadai. Sehingga tidak jarang berbagai ide-ide progresif yang muncul di berbagai media massa, menuai kritik tajam dari berbagai lapisan masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Golput memang tidak haram. Golput adalah salah satu pilihan politik. Tetapi golput merupakan pilihan yang tidak bertanggung jawab sebab membiarkan pelaksanaan proses demokrasi berjalan tidak semestinya. Golput memberi peluang lahirnya pemimpin-pemimpin yang tidak amanah. Pada gilirannya yang akan merasakan akibatnya rakyat sendiri. Sebaliknya, kalau politisi membiarkan warga menjadi atau memilih golput lama-lama mereka akan kehilangan basis pemilih karena proses golput akan bermuara pada lahirnya masyarakat yang menjadi pendukung apatis ( apathetic landslide ).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Adalah tugas para calon gubernur dan calon wakil gubernur membangun kepercayaan calon pemilih sehingga mereka tidak menjadi apatis. Salah satu caranya ialah dengan melaksanakan proses pilkada yang jurdil sesuai UU pemilihan umum dan memberikan visi dan misi yang jelas dan realistis. Salah satu aspek kejujuran yang harus dinampakkan para calon adalah program-program realistik disertai janji-janji masuk akal. Program realistik serta janji masuk akal akan mendorong lahirnya kepercayaan pemilih dan pada gilirannya menghasilkan simpati dan dukungan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

“Menyingkap kebenaran, memperkokoh persahabatan”. Itulah moto yang diusung Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia-Timor Leste. Moto itu idealis dan visioner, seirama dengan misi yang dimandatkan kepada KKP untuk menentukan “kebenaran akhir” dengan melakukan review terhadap Laporan KPP HAM, Dokumen Pengadilan Ad Hoc HAM Jakarta, Laporan CAVR, dan Dokumen SPSU Dili. Semuanya digulirkan dalam pigura besar membangun persahabatan dalam perspektif jangka panjang dan langgeng antara kedua bangsa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jika kita mengurai dan menyimak substansi dan orientasi dari mandat yang diemban KKP, sebenarnya terkuak peluang melakukan klarifikasi dan verifikasi bersama atas berbagai fakta yang ditemukan (dirasakan, dialami, dilihat, didengar dan disaksikan) di lapangan, pada periode kritis pra dan pascajajak pendapat di Timor Timur tahun 1999. Visi, upaya dan proses menyingkapkan kebenaran secara utuh, objektif, dan fair itu, seyogianya didukung secara konstruktif dan suportif semua kalangan yang prokebenaran dan propersahabatan (sekaligus properdamaian), meski tetap perlu sikap kritis-korektif agar proses ini berjalan benar dan efektif dalam mencapai tujuannya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun, menjadi soal yang kontra-produktif manakala muncul sikap yang justru kurang objektif, tidak fair, dan juga menjauh dari sikap imparsial. Hal itu antara lain tercermin pada adanya pernyataan di media massa yang cenderung berpihak secara absolut atau “membabi-buta” terhadap salah satu pihak saja, serta mengarah pada upaya membedah kelemahan bahkan kemungkinan “gagal”-nya KKP hanya karena/dengan merujuk pada sikap beberapa elemen “kritis” dari kalangan aktivis HAM, termasuk yang menyangsikan keefektifan kerja KKP yang “dicurigai” merupakan bagian dari impunitas.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam konteks misi akbar dan kerja berat yang dilakukan KKP serta pendapat yang berkembang di media, penulis ingin memberikan catatan kritis. Pertama , tidak mungkin ada “kebenaran absolut” pada satu pihak saja dalam suatu konflik antara dua (bahkan lebih) pihak. Pasti kedua (atau lebih) pihak memiliki andil dalam persoalan, mempunyai alasan bertindak/tidak bertindak dengan segala “warna”nya (berarti tidak hanya hitam-putih) dan karena itu berpotensi sama-sama memiliki kepingan-kepingan kebenaran yang perlu dirajut menjadi “mosaik kebenaran yang relatif (bukan absolut) lebih utuh”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua , untuk dapat merajut mosaik kebenaran yang diharapkan dan diterima semua pihak seyogianya KKP tidak hanya melihat kasus ke- kerasan yang terjadi sebelum dan sesudah jajak pendapat. Kasus kekerasan tersebut tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan; sebagai untaian kasus yang saling bertalian sejak zaman kolonial, dekolonisasi, integrasi, dan jajak pendapat. Dengan perspektif yang utuh akan didapatkan peta masalah dan menemukan kebenaran objektif atau, katakanlah, mendekati kebenaran sejati.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keempat , KKP (dan semua pihak yang peduli) perlu menyerap pula masukan fakta/data “baru” (sebenarnya tidak baru karena sudah menjadi pengetahuan umum namun selama ini diendapkan saja), seperti kecurangan Unamet yang dilakukan secara sistematis dan canggih. Demikian pula soal korban-korban dari pihak prointegrasi yang cenderung diabaikan dan bahkan sengaja dinegasikan sebagian “aktivis HAM” dan kelompok-kelompok yang ber”kepentingan sama”. Padahal, aktivis HAM seharusnya peka dan peduli terhadap HAM setiap dan semua orang, bukan hanya propribadi dan kelompok tertentu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kelima , pernyataan yang muncul di media bahwa “dengar pendapat lebih banyak dipakai para saksi untuk membela diri dan menuding pihak lain sebagai penyebab kerusuhan” adalah keliru dan menyesatkan. Memberikan keterangan/kesaksian dari sudut pandang tertentu tidak selalu identik dengan menuding orang lain, karena kesaksian itu pasti datang dari pengalaman (atau setidaknya persepsi) saksi. Menyebut pihak lain sebagai penyebab pun bukanlah kesalahan, sejauh hal itu dikemukakan dengan data memadai dan dukungan fakta kuat dengan bukti benderang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam konteks ini penulis memberikan saran/rekomendasi kepada KKP. Pertama , KKP diharapkan menuntaskan kasus kerusuhan pra dan pascajajak pendapat di Timor Timur tahun 1999 dan membuahkan rekonsiliasi di antara masyarakat Timor Timur baik warga negara TL maupun WNI, serta memperkokoh jalinan persahabatan kedua negara sebagai modal dasar bagi upaya pencapaian tujuan nasional secara bersama-sama, yaitu suatu tatanan masyarakat, bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua , cara kerja KKP diharapkan sesuai dengan tema besarnya, yaitu “mengungkap kebenaran masa lalu dan memperkokoh persahabatan”, bukan sebaliknya mencari-cari kesalahan masa lalu, dengan mengangkat kebohongan yang tidak masuk akal, apalagi dengan menebar fitnah. Persahabatan sejati dan rekonsiliasi yang langgeng antara Indonesia-TL dan antarkelompok masyarakat TL sendiri hanya bisa dirajut dan dibangun dengan sikap saling menerima dan saling menghormati. Upaya membangun perdamaian yang lebih kental diwarnai agenda pribadi/kelompok akan cenderung gagal dan kontraproduktif.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Baru-baru ini biografi lengkap Pham Xuan An terbit dengan judul Perfect Spy – The Incredible Double Life of Pham Xuan An, Time Magazine Reporter & Vietnamese Communist Agent (328 Halaman dengan foto -diterbitkan oleh Harper Collins Books, New York, 2007). Penulis biografi adalah professor Larry Berman, guru besar ilmu politik di University of California. Ia mewawancarai Pham Xuan An beberapa kali, menghubungi para bekas rekannya, menggali sejumlah dokumen. Ketika naskah biografi sudah selesai dan akan naik cetak, ia terima berita Pham Xuan An meninggal di rumahnya ketika berumur 79 tahun.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sudah beredar beberapa artikel tentang wartawan Time ini yang sekaligus adalah intel utama Hanoi ditulis oleh rekan-rekannya, para jurnalis AS. Antara lain, oleh rekannya Stanley Cloud “The Journalist Who Spied” (“Jurnalis sebagai Mata-Mata”, majalah Time , 21 September 2006 ). Namun, buku biografi karya Larry Berman inilah yang secara lengkap dan mendalam menceritakan bukan saja hidup seorang patriot yang mengambil risiko luar biasa, karena mendambakan pembebasan negerinya dari intervensi asing, tapi secara tidak langsung juga, mengungkapkan dimensi mendalam dari nasionalisme Vietnam yang dapat mengatasi kebencian dan dendam terhadap negara yang sudah membawa kehancuran dan sengsara, Amerika Serikat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Siapa sebenarnya Pham Xuan An? Bagaimana sampai dia mampu mengenal watak orang Amerika serta mengukur budaya politik Amerika Serikat? Apa yang mendorong dia, sehingga di satu sisi, dia membantu sekali sejumlah wartawan Barat yang kemudian menjadi terkenal (David Halberstam, Neil Sheehan, Morley Safer, dan khususnya Bob Shaplen dari majalah The New Yorker ) dengan info konfidensial dan analisa mendalam -namun, di sisi lain, mengirim info Kelas A, perkiraan dan analisa yang jitu tentang situasi Vietnam Selatan ke Hanoi, sampai-sampai langsung ke Politburo partai dan ke Jenderal Vo Nguyen Giap yang tersohor itu karena kemenangan di Diem Bien Phu tahun 1954? Apa saja yang dilaporkannya ke Hanoi sehingga kemudian Pham Xuan An mendapat bintang-bintang jasa dan pangkat Kolonel Tentara Pembebasan Vietnam Utara?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Cerita bagaimana Pham Xuan An direkrut menjadi intel, pada mulanya untuk Front Pembebasan yang membangun markasnya di bawah tanah tidak jauh dari Saigon, kemudian untuk Hanoi, adalah cerita yang berliku-liku. Namun pada mulanya sudah ditekankan padanya oleh pembinanya Dr Pham Ngoc Tach bahwa ia disiapkan untuk bergerak di bidang “Strategic Intelligence”. Maksudnya, Pham Xuan An nantinya bertugas untuk menyusun dan mengirim informasi dan perkiraan politik-militer tentang “Republik Vietnam” dan keterlibatan AS di Vietnam Selatan

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Setelah pindah pekerjaan beberapa kali, akhirnya dia menetap di biro majalah Time sebagai wartawan warga Vietnam yang paling senior. Pham Xuan An memang menjunjung tinggi profesi jurnalistik. Dia amat mementingkan persahabatan. Karena itu dia alokasikan waktu bagi setiap wartawan Barat, khususnya wartawan AS, yang datang ke dia supaya dibantu mendapat informasi latar belakang tentang kelompok-kelompok dalam jajaran militer Vietnam Selatan yang saling mengkup, kira-kira apa strategi Front Pembebasan dan Hanoi dan bagaimana daya mampu militer AS sebenarnya serta tekad mereka.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Komponen penting dalam rencana Tet adalah perlawanan massal secara serentak oleh masyarakat di kota-kota. Pada dini hari 31 Januari 1968, sekitar 80 ribu pasukan Vietnam Utara dan gerilya Vietnam Selatan menyerang kira-kira 100 kota dan ibu kota kabupaten di Vietnam Selatan. Di Saigon sendiri, Kedutaan Besar AS dan istana presiden menjadi ajang pertempuran. Namun, secara teknis militer serangan Tet sulit dinilai sebagai sukses. Perlawanan massal secara serentak oleh warga di kota-kota tidak terjadi. Jumlah korban pasukan Vietnam Utara dan gerilya Vietnam Selatan mungkin sampai sekitar 50 persen.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada tahap inilah kehebatan Pham Xuan An sebagai intel strategis menonjol. Dia ikuti semua briefing yang diselenggarakan pihak Vietnam Selatan dan pimpinan militer AS. Dia bicara dengan teman pribadinya, kepala staf Jenderal Tran Van Don untuk mengukur dampak dari serangan Tet. Kemudian ia susun laporannya untuk Hanoi. Pham Xuan An berkonklusi, “suatu kemenangan psikologis telah dicapai. Pihak musuh shocked . Meskipun kita kalah secara taktis, kita menang secara politik,” demikian Pham Xuan An.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hari Senin pagi ini, atas desakan, himbauan dan dukungan banyak pihak antara lain Teten Masduki dari ICW dan Sobary dari Kemitraan, saya menyampaikan bahan masukan untuk Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK tentang Strategi Baru KPK Periode 2008 -2012. Intinya ialah gagasan penanggulangan state capture type of corruption (SCTC) sebagai prioritas yang lebih strategis dari petty administrative corruption (PAC). Tim Evaluasi ICW dalam Evaluasi Kinerja KPK 2004 -2007 mencatat bahwa korupsi di Indonesia berada pada quadrant hostage dalam matriks tipologi korupsi oleh UNDP. Negara telah disandera oleh SCTC yaitu collusion among public and private agents for private benefit . Yang menikmati benefit, ialah oknum pejabat dan oknum swasta yang berkolusi menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan negara/publik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Saya telah memperingatkan gejala KKN pada tingkat penyalahgunaan policy akibat kekuasaan monolit selama 32 tahun Orde Baru, dengan kanker SCTC yang menjalar ke segala arah. Ketika Orde Baru tumbang pada bulan Mei 1998 saya mengusulkan UU Amnesti dengan syarat pembayaran denda dan tarif pajak tertinggi bagi elite penguasa dan pengusaha yang bergelimang SCTC. Sasarannya bukan hanya pejabat publik tapi juga unsur private yang menikmati praktek SCTC. Setelah masa amnesti 1-2 tahun, maka akan berlaku pelaksanaan asas pembuktian terbalik. Kemudian diberlakukan UU Transparansi Kekayaan Pejabat Publik dan Dana Kampanye Politik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Gagasan tersebut saya gulirkan dalam pertemuan maraton dengan para petinggi negara yang berkepentingan dengan penuntasan strategis masalah korupsi. Tanggal 9 April makan malam bersama Ketua DPR Agung Laksono. Selasa sore selesai acara GNI saya diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu 11 April bertemu Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita, Kamis 12 April dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof DR Jimly Asshidiqie. Rabu 18 April dengan Wakil Ketua KPK Erry Ryana Harjapamekas. Kamis 19 April dengan Gubernur Lemhanas Prof DR Muladi SH. Pada 7 Mei saya berbicara selaku instruktur pada acara pendidikan KPK. Pada 8 Mei dengan Wapres Jusuf Kalla dan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan terakhir dengan Ketua Dewan Pertimbangan PDI-P Taufik Kiemas. Dalam seluruh pertemuan fungsional itu, tema saya ialah perlunya UU Anti Conflict of Interest dengan kewajiban pengelolaan aset “penguasaha” kepada blind trust management independent.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tentu saja harus ada penyelesaian tuntas berjiwa rekonsiliasi dan pembelajaran . Dosa kolektif SCTC masa lalu walaupun diampuni dengan amnesti, tetap memerlukan prinsip bahwa kesalahan harus dihukum dengan penalty yang dilakukan melalui amnesti bersyarat dan berjangka. Setelah peluang amnesti, diberlakukan pembuktian terbalik bagi mereka yang tidak melaksanakan amnesti. Dalam kategori pelaku dan penikmat ialah para debitur BPPN dan penerima BLBI yang sedang ditelusuri ulang oleh Kejaksaan Agung. Langkah legal kasus demi kasus tentu akan memakan waktu dan bisa dicap tebang pilih. Sedang bila dikenakan UU Amnesti dan kemudian pembuktian terbalik mungkin lebih lucrative bagi perolehan negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Baik Presiden Clinton maupun Presiden Bush menyerahkan asetnya untuk dikelola blind trust independent . Politisi dan pejabat seperti Clinton dan Bush memiliki dua pembukuan. Sebuah buku tentang penghasilan dan kekayaan pribadi. Presiden Bush gajinya US$ 400.000, tapi dia memiliki kekayaan berupa saham dan seterusnya yang dikelola oleh blind trust. Dari sini bisa mendapat deviden sesuai fluktuasi pasar. Ada lagi buku kedua yang memuat seluruh dana kampanye yang mungkin lebih besar dari aset pribadi. Instrumen dan institusi ini sangat berperan dalam menangkal SCTC sebagai jenis korupsi yang bisa melumpuhkan dan menyandera negara di tangan kleptokrat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Prioritas utama ialah penanggulangan SCTC masa lalu dan masa yang berjalan. Jika keterkaitan politik dan korupsi pada tingkat SCTC diputuskan maka PAC akan diatasi dengan disiplin internal oleh atasan yang tidak lagi menerapkan jalur upeti. KPK sendiri akan berperan sebagai watchdog dalam pencegahan kambuhnya SCTC meskipun telah ada UU Anti Conflict of Interest. Dengan pendekatan sistemik ini maka tidak ada ruang untuk tebang pilih atau dianggap hanya mengurusi PAC kelas teri tapi tidak berdaya terhadap fenomena SCTC dalam ekses dwifungsi “penguasaha”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hubungan Indonesia-Singapura, memang gampang-gampang susah. Bermusuhan tidak, berlawanan tidak, bersahabat karena bertetangga, belum tentu sangat akrab, mirip juga dengan hubungan antara Indonesia-Malaysia dan Malaysia-Singapura, atau Malaysia-Thailand, dan Malaysia-Filipina. Bisa bertengkar, bisa ngambek, bisa ngotot, bisa main ultimatum karena pelbagai faktor subjektif emosional yang biasanya dikobarkan oleh elite yang mau mencari popularitas. Kalau suasana hangat sudah dikipas jadi api kemudian berkobar benaran, baru kelabakan dan kewalahan memadamkan api yang disulut elite itu sendiri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ironinya tayangan yang katanya dikhususkan untuk anak-anak pun ternyata juga sarat dengan pornografi, mistik, dan kekerasan. Termasuk dalam tayangan film kartun, yang begitu digandrungi anak-anak. Hasil pemantauan lembaga Kritis Media untuk Anak (Kidia) menunjukkan 84 persen dari jumlah jam tayang acara anak (atau 92 buah dari 110 mata acara) berupa film kartun. Banyak di antaranya yang tidak sesuai untuk anak-anak. Kondisi itu diperparah dengan banyaknya stasiun televisi yang tidak mencantumkan label kategori, serta tidak memperhatikan jam tayangnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Perubahan UUD 1945, memberikan ruang politik dan hukum, guna diterbitkannya berbagai peraturan dan perundang-undangan di bidang politik, menuju format politik baru, sebagai prasyarat mutlak konsolidasi demokrasi, yang tumbuh dan berkembang pesat pascagerakan reformasi (1998). Perubahan UUD 1945, pun mengakibatkan terjadinya penataan sistem, struktur dan kewenangan lembaga negara, yang telah memberikan peluang terwujudnya pengawasan dan penyeimbangan ( checks and balances ) atas kekuasaan politik. Dampak negatif dari realitas pembaharuan sistem dan pranata kekuasaan ( power ) dan politik praktis dimaksud adalah maraknya konflik kepentingan di antara pemegang kekuasaan, serta pelaku politik, yang telah jauh hari (sebelumnya) terlibat di dalamnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada sisi lain, perkembangan demokrasi era reformasi terutama lewat penyelenggaraan pemilu secara langsung untuk anggota DPR dan DPRD (mekanisme parpol), dan anggota DPD (perseorangan), pada gilirannya mendesak penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada), secara langsung dan demokratis. Realitas itu mendorong tuntutan dilakukannya perbaikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain karena beberapa pasal dalam UU Pemerintahan Daerah dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Khususnya, pasal-pasal yang dipandang melanggar hak konstitusional warga negara. Lebih khusus lagi yang membatasi pencalonan kepala daerah secara independen, atau tidak melalui partai politik. Di samping karena dinilai merampas hak konstitusional, serta menutup akses politik untuk memilih calon kepala daerah independen.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Fenomena itu dapat “mengganggu” kepentingan parpol. Pengalaman pemilihan presiden di Amerika membuktikan, calon independen dapat tampil sebagai pemenang, jika mekanisme dukungan masyarakat secara langsung, jauh lebih solid dibanding yang dapat diperankan mesin-mesin politik parpol. Apalagi kalau parpol tidak sepenuhnya memperoleh simpati dan dukungan masyarakat. Namun, keputusan MK yang memberi peluang tampilnya calon independen dalam pilkada, tidak ada kaitannya dengan upaya meminimalisasi kekuasaan dan kekuatan parpol. Keputusan MK dimaksud, sepenuhnya berada dalam ranah hukum, sehingga tidak boleh dipolitisasi untuk atau atas nama kepentingan parpol.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keran demokrasi yang dibuka MK disebut terdahulu, dapat dibaca dalam dua konteks kepentingan, kendati tidak ada pamrih kepentingan ke arah ini, di balik pengambilan keputusan MK itu sendiri. Dua konteks dimaksud berada dalam ranah publik (di luar kepentingan MK), yaitu pendewasaan parpol, khususnya untuk beradu kemampuan dalam upaya merebut konstituen (pemilih) secara demokratis dan dewasa dengan pihak-pihak di luar parpol (konteks kepentingan pertama). Di samping, meniadakan atau minimal mengurangi keserakahan parpol, yang di masa sebelumnya (sebelum calon independen bisa ikut pilkada), gampang sekali merambah ke berbagai ranah kepentingan calon independen dan inner group -nya (kepentingan kedua).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keserakahan parpol yang sering terungkap dalam sinisme publik, bahwa parpol pasang tarif miliaran rupiah untuk kandidat yang menggunakan parpol tersebut sebagai kendaraan politik, nyaris tidak bisa lagi dipertahankan. Pola perekrutan calon dalam proses pilkada yang sarat politik uang dan political cost (biaya politik) untuk parpol yang bersumber dari kocek kandidat, dengan sendirinya dapat menipis, ketika kebanyakan orang yang bermaksud maju dalam pilkada lebih memilih mekanisme calon independen ketimbang mekanisme parpol yang sarat beban.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebuah pernyataan yang sudah menjadi pembicaraan sehari-hari oleh berbagai pihak yang kritis terhadap jalannya kekuasaan. Parlemen yang kuat tetapi tidak sejalan dengan pemerintahan memang berpotensi menghambat pelaksanaan kebijakan publik. Paradigma ini sejalan dengan pendapat Jean-Jacques Rousseau, dalam pembahasan tentang Kontrak Sosial yang menegaskan bahwa “jika legislator lebih mengedepankan pandangan ataupun kepentingan kelompok, maka substansi negara menjadi lemah, reformasi apa pun menjadi tidak mungkin”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun demikian, yang mengkhawatirkan bagi kehidupan politik di Indonesia, terkait dengan pernyataan Lee Kuan Yew adalah, Singapura sering dipakai oleh berbagai kalangan yang pragmatis ataupun mereka yang mengunggulkan stabilitas keamanan sebagai ideologi negara, gemar menganalogikan kondisi di Negeri Singa itu sebagai rujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pernyataan Lee sangat mungkin dimanfaatkan untuk memberikan legitimasi dalam menjalankan pemerintahan yang otoriter, dengan alasan apa artinya demokrasi dan kebebasan, jika tidak mampu memberikan kemakmuran kepada rakyat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tanpa bermaksud menilai kehidupan politik di negara kota itu, ada baiknya, berbagai pihak yang bersemangat ingin mengadopsi sistem politik Singapura, harus mencermati Singapore Paper on Shared Values Tahun 1991 yang berisi panduan sederhana untuk menghormati etika kehidupan bernegara. Nilai-nilai rasional yang terkandung di dalam- nya mencakup, pertama , nation before community and society above self , yang menggarisbawahi, kepentingan negara dalam upaya memakmurkan rakyatnya berada di atas kepentingan pribadi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua , family as the basic unit of society , keluarga sebagai kesatuan dasar masyarakat, oleh karena itu harus menjadi perhatian negara. Nilai rasional yang ketiga adalah community support and respect for the individual yang berprinsip bahwa perlu ada keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Selanjutnya nilai yang keempat adalah konsensus, not conflict , pendapat yang berbeda harus diakomodasikan dan dicarikan konsensus, bukan justru menciptakan konflik yang berkepanjangan. Sedangkan yang kelima , racial and religious harmony , harmonisasi terhadap keanekaragaman rasial dan agama yang dipeluk masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan sudut pandang kemakmuran untuk semua rakyat, semestinya para elite politik di Indonesia membandingkan masalah-masalah lain sebagai penunjang meningkatnya pertumbuhan ekonomi Singapura. Silakan dicermati catatan Bank Dunia dari tahun ke tahun, bagaimana Singapura menetapkan peraturan untuk memulai bisnis, dengan mematok prosedur yang membutuhkan waktu singkat dan menjamin kepastian hukum. Bandingkan dengan Indonesia, dengan prosedur yang berbelit-belit dan memakan waktu sangat panjang ditambah lagi dengan biaya “di bawah meja” yang sangat tinggi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Oleh sebab itu, mengabaikan demokratisasi politik dengan dalih mencontoh Singapura, sangat tidak relevan. Yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah kerja keras membenahi birokrasi pemerintahan, bukan memimpikan kembalinya gaya pemerintahan yang membelenggu kebebasan untuk berpartai. Hakikatnya, ketika krisis ekonomi belum juga selesai, model pemerintahan otoritarian paternalistik yang menafikan kebebasan berpartai, masih menjadi daya tarik untuk mengatasi berbagai persoalan yang melilit bangsa Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebab selain terbukti gagal menciptakan masyarakat yang berkesejahteraan, hampir tidak ada kajian teoretis maupun fak-tual yang menyatakan bahwa kemakmuran berkelanjutan bisa dicapai dengan jalan tangan besi. Dalam tinjauan historis, di sejumlah negara dengan penguasa tiran pada awalnya mampu memberikan kemakmuran bagi rakyatnya, namun sejalan dengan meningkatnya kesadaran bernegara, masyarakat pun menjadi jenuh dan menuntut kebebasan politik untuk melengkapi kehidupan bernegara yang sejahtera dan demokratis. Sebagai contoh, Presiden Chun Doo Hwan yang memerintah tanpa oposisi mampu membuat Korea Selatan makmur.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam kondisi demikian, mau tak mau saya teringat sebagai flash back akan hubungan kerekanan kami berdua. Bermula di New York, AS, pada tahun 1972, ketika saya bertugas sebagai staf non-diplomatik di Perwakilan Tetap RI di PBB. Samuel Pardede sedang menyelesaikan program Dag Hammarskjold Memorial Award di Markas Besar PBB. Setiap tahun, sejumlah wartawan diberi kesempatan mengikuti Sidang Umum tahunan PBB. Sam waktu itu wartawan harian Suluh Indonesia yang cenderung berorientasi kepada Partai Nasional Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Juga, gugatan PK ke Mahkamah Agung RI ditambah tekanan lobi politik dari “ vulture funds ” (perusahaan pencaplok, predator bisnis) yang ingin membangkrutkan APP. Pabrik kertas itu sudah mencapai persetujuan re strukturisasi dengan 93 persen kreditor termasuk dari RRT kini sedang digugat oleh vulture funds Oaktree dan Gramercy untuk memberi perlakuan khusus kepada 7 persen pemegang obligasi, barangkali karena dari AS jadi merasa harus menikmati privilege . Metodenya sengaja membeli obligasi dengan harga murah lalu menuntut harga tinggi untuk membangkrutkan target.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Secara sosiologis, elite politik tetaplah bagian dari masyarakat, yang secara kebetulan saja berhasil duduk di kursi legislatif atau eksekutif. Jika mereka ternyata memang mengalami perubahan drastis, misalnya semula hanya berkendaraan mobil murah, kemudian tiba-tiba mampu membeli mobil mewah, maka masyarakat terdekatnya akan mengetahuinya dan mempersoalkannya. Dari mana uang yang digunakan untuk membeli mobil mewah? Kenapa harus bermobil mewah? Benarkah telah melakukan korupsi, atau menerima bagian dari hasil korupsi pihak-pihak tertentu? Bukankah negara sedang terlilit utang? Dan seterusnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sangat patut disayangkan, jika reformasi politik yang sudah berjalan 9 tahun dan telah mendorong berlakunya sistem demokrasi yang lebih baik, harus berbalik arah alias kembali ke sistem otoriter, yang berarti sama dengan “bunuh diri demokrasi”. Istilah “bunuh diri demokrasi”, terdengar cukup menakutkan, dan kesannya mungkin terlalu vulgar. Tetapi artinya adalah perilaku pelopor-pelopor demokrasi yang hedonistis dan karenanya menimbulkan sinisme rakyat, sehingga rakyat akan apatis terhadap problema bangsa dan negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam hal ini, “bunuh diri demokrasi”, berarti mematikan demokrasi, yang secara verbalnya bisa berupa penolakan rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada, sehingga suatu ketika jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan pilkada sangat kecil atau di bawah 50 persen. Ada banyak risiko jika demokrasi harus mati. Misalnya risiko munculnya militerisme, atau kembali berlakunya sistem demokrasi ala rezim orde baru yang otoriter dan militeristis. Sebab, jika pemilu atau pilkada tidak bisa menarik rakyat untuk berpartisipasi, keadaan negara atau daerah mungkin akan statis atau bahkan mengalami kemunduran.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan kata lain, rakyat mungkin akan datang atau tidak datang di tempat pemungutan suara pada pemilu (atau pilkada) dengan hati dan pikiran yang ringan-ringan saja. “Percuma ikut berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada kalau cuma untuk mendukung elite politik dalam memperkaya dirinya sendiri dan kelompoknya”. Gerutuan demikian, di banyak tempat sudah mulai marak. Apakah elite politik mendengarkan dan memperhatikannya? Semakin maraknya gerutuan tersebut, sudah pasti sangat memprihatinkan bagi kalangan pro demokrasi. Gerutuan tersebut jelas-jelas merupakan warning yang tidak bisa diremehkan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertemuan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan (PDI-P) di Palembang, 24 Juli 2007, sebagai kelanjutan silaturahmi Medan, 20 Juni 2007, bermakna ganda. Secara positif, pertemuan itu bentuk dari keprihatian terhadap kondisi kebangsaan yang labil karena benturan politik. Secara negatif, pertemuan itu memastikan reformasi masih berjalan tanpa kesadaran. Elite politik masih asyik bermain di permukaan -yakni kekuasaan- dan belum memiliki kemampuan mengendapkan persoalan ke wilayah kesadaran (kebangsaan).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ada dua kemungkinan. Pertama , Golkar tidak utuh lagi. Ada faksionalisasi ganda antara faksi Jusuf Kalla plus Agung Laksono yang pro-pemerintah (kecuali dalam kasus Iran) dan faksi Dewan Penasihat yang kritis dan peduli dengan kepentingan bangsa. Faksi ini dipelopori Surya Palloh dkk, plus tokoh muda Golkar seperti Yorrys Raweyai. Mereka bersenyawa dengan PDI-P dalam hal kesadaran sehingga memberi harapan di parlemen tapi mencemaskan bagi pemerintah dalam pelaksanaan hak angket atau interpelasi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional, dan sudah 23 kali diperingati oleh bangsa Indonesia. Penetapan peringatan hari anak ini merupakan suatu bentuk perhatian terhadap keberadaan anak-anak yang merupakan masa depan bangsa ini. Walaupun demikian, perhatian terhadap kehidupan anak-anak tidaklah cukup dengan mengadakan acara seremonial saja. Karenanya Pemerintah Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB melalui Keppres No 36 Tahun 1990, di samping mengundangkan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sejumlah pengamat politik di Timur Tengah menyimpulkan, konflik Palestina-Israel dan segala ketidakadilan global dalam menyikapi persoalan ini merupakan sumber utama bagi kekerasan maupun aksi terorisme yang terjadi di mana-mana. Ketidakberdayaan Palestina (secara militer) di hadapan Israel telah memproduk bom bunuh diri yang dilakukan warga Palestina secara lintas usia dan suka rela. Dan ketidakberdayaan pihak-pihak yang berada di belakang Palestina (seperti kelompok Osama bin Laden) di hadapan pelindung Israel (AS khususnya) membuat mereka merangkai jaringan tororisme di sana-sini, termasuk jaringan teroris yang tersebar luas di negeri ini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selama ini terdapat beberapa pihak yang secara sengaja “memperluas” kekerasan yang terjadi di Timur Tengah ke kawasan lain. Perluasan kekerasan tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan sentimen keagamaan dan persaudaraan. Padahal, persaudaraan yang dimaksud (secara normatif) adalah persaudaraan dalam kebaikan dan kemaslahatan ( innamaa al-mukminuuna ikhwatun, fa ashlihuu bayna akhwaykum ), bukan permusuhan dan kekerasan. Sebaliknya, logika persaudaraan mewajibkan kepada kita untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi penyelesaian konflik di Timur Tengah. Bukan dengan menciptakan permasalahan dan kekerasan baru di luar arena konflik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Penulis ingin mengakhiri tulisan ini dengan pernyataan Ahmad Mahir (mantan Menteri Luar negeri Mesir) dalam artikelnya berjudul “Apa yang Terjadi dengan Arab?” Mahir mengatakan, jumlah korban warga Palestina di tangan warga Palestina yang lain tidak kalah banyaknya dengan korban warga Palestina di tangan tentara Israel. Bahwa semua ini akibat hegemoni AS dan Israel, memang tidak bisa dimungkiri. Namun jangan lupa, ini hanyalah paruh pertama dari kenyataan yang ada. Adapun paruh keduanya adalah, kesalahan kita, perbedaan kita dan pertengkaran kita yang sering kali di luar batas akal dan kewajaran. Kemudian kita menyalahkan masa dan orang lain. Padahal kekurangan yang sesungguhnya berada pada diri kita sendiri ( Asy-Sharq al-Awsat, 15 Juni 2007).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tim yang membahas itu terdiri dari gabungan beberapa instansi, mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Departemen Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan lain-lain. Karena fokusnya soal penggajian, penulis katakan tim itu sesungguhnya membahas pegawai negeri sipil saja. Lembaga negara tidak usah dilibatkan, karena gaji pejabat (tinggi) negara sudah diatur tersendiri. Akhirnya, jadilah seperti yang sudah menjadi pemberitaan, akan terjadi kenaikan gaji, dan dimulai dari Departemen Keuangan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kenapa tidak ingin ikut membahasnya? Karena persoalan birokrasi kini bukan hanya penggajian. Kelemahan birokrasi tidak hanya sekadar rendahnya gaji, tetapi memang memerlukan penataan menyeluruh, menyangkut soal pengorganisasian, peningkatan kualitas sumber daya manusia lengkap dengan kinerjanya, pengawasan dan pemeriksaannya, dan banyak lainnya. Pertama-tama, justru kita harus mulai dari pengorganisasiannya. Dan, sesungguhnya hal ini sudah sering penulis kemukakan dalam tulisan-tulisan sebelumnya. Hal itu harus kita mulai dari mereformasi kelembagaan negara dan organisasi pemerintahan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan 50-60 kursi, MMA gagal berkoalisi dengan Liga Muslim Pakistan atau PRP untuk menyusun kabinet. Akhirnya koalisi PML-Q dengan PRP mendukung tokoh etnis Baluchistan Zafrullah Jamali sebagai PM. Jamali memberlakukan gencatan senjata garis perbatasan-Line of Control Pakistan-India pada tengah malam 26-27 November 2003 bertepatan Idul Fitri. Langkah itu menyeimbangkan kekuatan pro-kekuasaan dengan oposisi. Namun oposisi membayangi Musharraf dengan kaum militan, khususnya Al Qaeda dan ektremis MMA.

Usulan penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat dari kalangan Perwira Tinggi (Pati) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dibatalkan. Pembatalan itu mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. “Kami apresiasi langkah yang diambil Menko Polhukam itu. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa anggapan Polri berpihak kepada calon gubernur dari kalangan Polri, tidak benar,” kata Taufik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (23/2/2018). Selain itu, Taufik menambahkan, hal ini semakin membuktikan bahwa Polri netral dalam aktifitas politik seperti Pilkada. Sebagaimana diketahui, ketika usulan itu disampaikan Kementerian Dalam Negeri, banyak pihak khawatir Polri akan melanggar UU Kepolisian dan mengurangi netralitas Polri. “Kami dukung kebijakan ini. Kami juga mendukung Polri untuk tetap netral pada Pilkada 2018 mendatang, dan membantu pengamanan selama Pilkada berlangsung,” tandas politisi F-PAN itu. Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto membatalkan usulan Pj Gubernur Sumut dan Jabar dai Polri. Keputusan ini diambil setelah Wiranto berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. “Untuk Jabar dan Sumut setelah saya koordinasikan dengan Kapolri dan kita evaluasi hasilnya perlu perubahan. Dengan demikian berita yang beredar di masyarakat tentang nama kedua Pati Polri sebagai PLK tidak lagi valid,” kata Wiranto, Jumat (23/2/2018). Keputusan ini diambil setelah pemerintah mendengar aspirasi penolakan jenderal Polri menjadi Pj gubernur. Pemerintah akan mengkaji kembali penempatan Pj gubernur. Menurutnya, pemerintah sudah melakukan langkah-langkah sesuai aturan. Wiranto memastikan, pemerintah ingin Pilkada Serentak berjalan dengan aman dan lancar.

Menko Polhukam Wiranto membatalkan usulan penjabat (Pj) gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat dari perwira tinggi Polri. Keputusan ini diambil setelah Wiranto berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. “Untuk Jabar dan Sumut setelah saya koordinasikan dengan Kapolri dan kita evaluasi hasilnya perlu perubahan. Dengan demikian, berita yang beredar di masyarakat tentang nama kedua Pati Polri sebagai PLK tidak lagi valid,” kata Wiranto kepada detikcom , Jumat (23/2/2018). Keputusan ini diambil setelah pemerintah mendengar aspirasi penolakan jenderal Polri menjadi Pj gubernur. Pemerintah akan mengkaji kembali penempatan Pj gubernur. “Surat sudah dilayangkan dan belum dijawab sebenarnya apalagi di-SK-kan oleh suatu SK yang resmi, belum. Tapi kan sudah ada reaksi yang cukup panas dari berbagai pihak,” sambungnya. Menurutnya, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan. Intinya, kata Wiranto, pemerintah ingin pilkada serentak berjalan dengan aman dan lancar.

Presiden Joko Widodo hingga kini masih enggan menandatangani revisi UU MD3 yang telah disahkan melalui paripurna DPR. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, Jokowi seharusnya mengeluarkan Perppu apabila tak setuju dengan UU tersebut. “Menurut kami apabila pemerintah kurang pas, kurang sreg, seyogianya ya pemerintah mengeluarkan Perppu supaya semuanya bisa terselesaikan,” ujar Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (23/2/2018). Sebab, UU MD3 akan otomatis sah berlaku meski Jokowi tak meneken. Hal itu berdasarkan Pasal 73 UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan UUD 1945. Oleh karena itu, salah satu langkah tegas yang dapat dilakukan Presiden adalah mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU MD3. “Memang sesuai dengan UU No 12 itu dinyatakan bahwa dalam waktu kurun 30 hari apabila tidak ditandatangani Presiden itu UU tetap berlaku. Karena memang sudah diputuskan di paripurna,” papar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu. Jokowi, meski masih menimbang untuk menandatangani, mengaku tidak terpikir mengeluarkan Perppu atas UU tersebut. UU MD3 yang baru disahkan menuai kontroversi karena ada sejumlah pasal yang membuat DPR menjadi imun dan antikritik. “Saya kira hal itu tidak akan sampai ke sana,” jelas Jokowi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (21/2).

Catatan Kementerian PUPR menyebut, ada 7 kecelakaan terkait proyek pembangunan infrastruktur dalam 6 bulan terakhir dan 13 kecelakaan dalam 2 tahun terakhir. Pengamat Struktur dan Sipil dari Universitas Indonesia (UI) Josia Irwan Rastandi menyatakan, proyek infrastruktur harusnya dikerjakan dengan SOP (standar operasi) tinggi dan zero accident. Tidak boleh ada kecelakaan, apalagi sampai terulang dan merenggut korban jiwa. “Ini sangat menghawatirkan. Saya pikir ini pasti ada human error, ada kelalaian,” ujar Josia kepada Bijas Tv th 2017, Selasa 20 Februari 2018.

seperti di kutip dari http://buktiinvestigasi.or.id

Banyak kalangan masyarakat melihat kondisi tiang girder Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang ambruk di Kebon Nanas, Jakarta Timur, siang itu peristiwa terjadi saat para pekerja melakukan pengecoran pada penyangga tiang. Atas kejadian itu, YLKI mengkritik keras dan mendesak pemerintah untuk membentuk tim investigasi independen dengan tugas utama melakukan engineering forensic untuk menyimpulkan apakah yang terjadi merupakan kegagalan dalam perencanaan konstruksi, kegagalan dalam pelaksanaan konstruksi, atau kegagalan dalam pengawasan konstruksi.

seperti di kutip dari http://buktiinvestigasi.or.id

Meskipun proyek elevated diberhentikan sementara waktu, Menteri Basuki melanjutkan, pengerjaan proyek lainnya seperti bendungan dan jembatan lintas sungai akan terus berjalan. Selama pengerjaan diberhentikan, Asosiasi Konstruksi Indonesia (AKI) akan mengevaluasi penyebab kecelakaan kerja seperti rubuhnya tiang proyek Tol Layang Becakayu. “Sepemantauan kami, kecelakaan kerja banyak terjadi pada saat malam dan pagi hari. Kita akan evaluasi dulu ketika pengerjaan (elevated) dihentikan sementara,”Akhirnay saat menambahkan. (Tim BijasTv th 2017).

Related Posts

Comments are closed.