Pimpinan Belum Terima Nama Pengganti Ketua DPR dari Golkar

Pimpinan Belum Terima Nama Pengganti Ketua DPR dari Golkar

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengaku belum menerima usulan nama-nama calon pengganti Ketua DPR RI yang baru. Ketua DPR RI yang baru tersebut rencananya berasal dari Partai Golkar untuk menggantikan Setya Novanto. “Belum (ada nama diusulkan),” kata Fadli Zon melalui pesan singkat kepada detikcom , Selasa (26/12/20017) malam. Sementara itu, Wakil Sekjen Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan belum ada nama-nama yang resmi diusulkan oleh partai menjadi Ketua DPR RI. Tapi dia mengakui ada dua nama yang populer di internal partai yaitu Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) dan Bambang Soesatyo (Bamsoet). “Sejauh ini belum ada pembicaraan di DPP Partai Golkar terkait nama-nama calon Ketua DPR RI. Dua nama-nama ini memang kerap disebut-sebut dalam perbincangan kami,”ujar Ace saat dikonfirmasi terpisah. Ace menuturkan partainya memprioritaskan tokoh yang mempunyai jejak rekam bersih menjadi Ketua DPR. Dirinya menjelaskan ada beberapa kriteria untuk menjadi Ketua DPR yang baru yaitu pernah memimpin alat kelengkapan dewan (AKD), tidak memiliki masalah hukum, dan memiliki kemampuan komunikasi lintas partai yang baik. “Kriteria ini sangat penting karena Ketua DPR RI harus mampu menjalin komunikasi lintas fraksi dalam mencapai target-target kinerja DPR baik legislasi, pengawasan maupun anggaran,” terang Ace.

Baca juga : pemimpin dpr belum terima surat rehabilitasi nama setnov 1473947463

JAKARTA – Surat permohonan rehabilitasi nama baik Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) dari Fraksi Golkar rupanya belum dikirim ke Pemimpin DPR. Pasalnya hingga kini Pemimpin DPR belum menerima surat tersebut dari Fraksi Golkar. “‎Saya belum terima suratnya,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2016). Sehingga Fadli mengaku belum mengetahui apa yang diinginkan anggota Fraksi Partai Golkar dalam surat permohonan itu. “Tapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu kan kalau tidak salah, bukti rekaman itu tidak bisa dijadikan alat bukti. Karena tidak diketahui yang bersangkutan,” tutur politikus Partai Gerindra ini. Namun jika Fraksi Partai Golkar menginginkan Setnov kembali menjabat Ketua DPR tidak dipersoalkannya. Sebab hal ini merupakan hak Fraksi Golkar. “Bahwa fraksi mau memerlukan itu silakan. Tapi harus berdasarkan pada mekanisme yang berlaku,” pungkasnya. Sebelumnya Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bidang Humas dan Penggalangan Opini Partai Golkar Nurul Arifin‎ menjelaskan, surat itu dibuat para rekannya di Fraksi Partai Golkar DPR. Adapun alasannya, kata dia, karena anggota Fraksi Golkar perlu ada rehabilitasi nama baik Setnov setelah MK mengeluarkan putusannya‎ terkait uji materi terhadap Pasal 5 Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 15 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). ‎‎ ‎”Surat tersebut diinisiasi oleh teman-teman Fraksi Partai Golkar yang peduli kepada ketua umumnya,” ujar Nurul Arifin saat dihubungi wartawan. (maf)


Baca juga : pimpinan dpr belum terima surat perombakan fraksi golkar

TEMPO.CO , Jakarta – Pelaksana tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengaku hingga hari ini belum menerima surat pergantian pimpinan Fraksi Partai Golkar dan pergantian Ketua Badan Anggaran. “Belum ada surat perubahan itu,” kata Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 8 Januari 2016. Menurut Fadli, perubahan susunan pimpinan fraksi merupakan hak setiap partai. “Dan selama ini hanya diberitahukan. Kami tidak bisa menentukan boleh atau tidak karena itu bukan kewenangan pimpinan atau lembaga, itu hak partai,” kata Fadli yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Namun, untuk pengessahan perubahan tersebut, Fadli mengatakan tetap harus melalui Surat Keputusan pimpinan DPR. “Kalau kepengurusan fraksi iya. Tapi untuk perubahan alat kelengkapan dewan tidak,” katanya. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto juga mengaku belum menerima surat pergantian komposisi di Fraksi Golkar. “Usulan perombakan dari fraksi mana pun belum saya terima. Sampai kemarin saya di sini belum ada,” kata politikus dari Partai Demokrat itu.

seperti di kutip dari https://nasional.tempo.co

Pada 4 Januari lalu, Setya Novanto menandatangani surat pergantian Fraksi Partai Golkar di DPR. Surat itu merujuk pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar pada 23 Desember 2015 tentang Penggantian Pimpinan Fraksi Partai Golkar DPR. Dalam surat tersebut, Novanto yang tertulis sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar, mengesahkan perubahan susunan fraksi. Kursi Sekretaris Fraksi Partai Golkar yang sebelumnya diduduki oleh Bambang Soesatyo, diserahkan kepada Aziz Syamsudin. Orang kepercayaan Novanto, Robert Kardinal, juga ditunjuk sebagai Bendahara fraksi. Selain itu, Novanto juga menunjuk Kahar Muzakir sebagai Ketua Badan Anggaran menggantikan Ahmadi Noor Supit. Kahar merupakan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan dari Golkar yang secara gamblang membela Novanto dalam kasus PT Freeport. ANGELINA ANJAR SAWITRI


Baca juga : pimpinan dpr belum terima surat novanto

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Foto : dok jpnn JAKARTA – Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyatakan bahwa surat usulan perombakan pimpinan Fraksi Partai Golkar (FPG) belum diterima pimpinan dewan. Dengan begitu, perombakan yang ditanda tangani Setya Novanto pada 4 Januari 2016 sementara statusnya belum sah. Diketahui, surat itu berisi permintaan supaya pimpinan dewan menetapkan perubahan pimpinan FPG yang kini diketuai Setya Novanto, menggantikan Ade Komarudin, sekretaris fraksi Bambang Soesatyo digusur oleh Azis Syamsuddin, hingga penggantian ketua badan anggaran Ahmadi Noor Supit dengan Kahar Muzakir. “Belum ada surat penggantian itu,” ungkap Agus di gedung DPR Jakarta, Rabu (6/1).  Dia juga memastikan surat dari FPG yang telah masuk dan dibacakan dalam rapat paripurna penutupan masa sidang 2015 DPR, hanya usulan nama pengganti Setya Novanto yang mundur karena skandal Papa Minta Saham.  “Yang ada surat pengusulan pengganti Setya Novanto, dari Ade Komarudin (Akom) dan Agus Gumiwang,” tegasnya. Diakui Agus, sebelum masa reses akhir Desember lalu, selain surat dari fraksi Golkar yang ditanda tangani ketua fraksi Ade Komarudin, ada satu surat lagi dari ketua fraksi pimpinan Agus Gumiwang. Namun, surat usulan pengganti Novanto dari Agus belum dibacakan dalam sidang paripurna. (fat/jpnn)

Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate mengaku sudah mendengar informasi soal mundurnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Meski begitu, Johnny mengatakan dia belum melihat isi surat pengunduran diri Novanto. “Baru dengar tapi belum lihat suratnya. Ini weekend jadi belum tahu, kalau ada (surat dari) fraksi Golkar tinggal memproses ke DPR,” kata Johnny saat berbincang via telepon, Minggu (10/12/2017). Johnny menerangkan setelah surat diterima pimpinan DPR, nantinya pimpinan DPR akan mengagendakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk memproses surat tersebut. Dari rapat tersebut baru akan diputuskan apakah surat pengunduran diri itu akan dibacakan saat rapat paripurna. Meski begitu, Johnny menegaskan NasDem tak mencampuri siapapun kader yang diusulkan sebagai pengganti Novanto sebagai Ketua DPR. Soal penunjukkan Aziz Syamsuddin sebagai pengganti Novanto, menurutnya merupakan hak fraksi Golkar. “Saya tidak bisa komentar terkait nama, begitu memenuhi syarat UU MD3 ya fraksi lain ya harus terima. Proseduralnya dilaporkan di bamus, nanti dirapatkan, kalau sudah sesuai ya dilanjutkan ke paripurna,” jelasnya. “Orangnya siapa, kita serahkan ke Fraksi Golkar. Mudah-mudahan orang yang bisa jadi pimpinan DPR yang baik, karena tugasnya tidak terbatas,” sambung Johnny. Namun, Johnny memastikan hingga saat ini pihaknya belum menerima undangan dari pimpinan DPR terkait rapat bamus. Dia pun menyerahkan sepenuhnya soal siapa calon pengganti Novanto ke Golkar. “Sampai saat ini belum ada undangan pimpinan DPR terkait bamus, yang ada undangan penutupan masa sidang. Pada prinsipnya NasDem, kita serahkan ke Fraksi Golkar kalau sudah ada dari Pak Novanto, sekarang proses cepat itu agar pimpinan segera terisi. Terkait kasus hukum Pak Nov laksanakanlah sebagaimana aturan hukum yang baik, siapa yang Fraksi Golkar kirim fraksi lain tidak bisa tolak,” urainya. Dia berharap sosok pengganti Novanto bisa mengisi kekosongan posisi Ketua DPR. Untuk itu dia berharap Golkar bisa memilihkan kader terbaik sesuai dengan harapan rakyat. “Kami berharap Fraksi Golkar mendengar betul harapan masyarakat pemimpin DPR RI. Pengganti harapan masyarakat harapan DPR juga DPR bisa berjalan baik, tidak terforsir urusan personal, perorangan. Supaya DPR bisa bekerja tanpa dikaitkan dengan kasusnya Pak Novanto dan Pak Novanto bisa fokus dengan kasusnya,” harapnya.

Partai Golkar hari ini sedang melangsungkan musyawarah nasional luar biasa untuk mengukuhkan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menunggu keputusan dari Golkar terkait calon Ketua DPR. “Posisi Ketua DPR ini adalah menjadi domain Partai Golkar. Sekarang teman-teman Golkar sedang melaksanakan munaslub, tentunya setelah itu pasti ada keputusan secara resminya terkait dengan siapa dan seperti apa proses penempatan kader-kader Golkar yang ada di Fraksi Partai Golkar di jabatan Ketua DPR penggantinya Pak Setya Novanto,” kata Taufik di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/12/2017). Terkait nama yang pas untuk menempati posisi Ketua DPR, Taufik tak terpaku pada satu nama yang santer disebut-sebut belakangan ini. Ia menuturkan, pihaknya tidak akan mempermasalahkan siapa pun yang dipilih oleh Golkar. “Siapa pun yang ditetapkan oleh Fraksi Golkar ataupun oleh Partai Golkar tentunya insyaallah kita dari pimpinan ataupun pimpinan fraksi yang lain seperti biasanya insyaallah tidak ada hal yang menjadikan masalah, tapi pasti itu menjadi kewenangan sepenuhnya dari Fraksi Partai Golkar,” tuturnya. Seperti diketahui, Golkar saat ini sedang melangsungkan munaslub untuk mengukuhkan Airlangga sebagai ketua umum. Munaslub Golkar berlangsung hingga esok, Rabu (20/12), setelah semalam diadakan rapimnas dan pembukaan munaslub yang dihadiri oleh Presiden Jokowi.

Jakarta, CNN Indonesia — Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai menyebut Aziz Syamsuddin sebagai seorang die hard (pengikut setia) Setya Novanto. Aziz merupakan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera III dalam struktur kepengurusan Partai Golkar 2016-2019 di bawah pimpinan Setnov. “Kita bisa lihat (Aziz) die hard -nya lah,” kata Yorrys saat ditemui di sela-sela acara Sarasehan Nasional yang diselenggarakan Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (10/12). Bahkan, menurutnya, Setnov juga memiliki beberapa sangkuni (tokoh antagonis dalam wiracarita Mahabharata) yang telah diletakkan dalam jabatan strategis di kepengurusan Partai Golkar dan Fraksi Golkar DPR, antara lain Ketua Koordinator Bidang (Korbid) Kepartaian Kahar Muzakir dan Ketua Fraksi Golkar DPR Robert Kardinal. “Ketua fraksi (dan) korbid kepartaian, itu sangkuni-sangkuni (Setnov),” kata Yorrys. Di tempat yang sama, Ketua (GMPG) Ahmad Doli Kurnia juga membenarkan Aziz memiliki kedekatan dengan Setnov. Menurutnya, hal tersebut mempengaruhi penunjukkan Aziz sebagai Ketua DPR pengganti Setnov. “Aziz cukup dekat dengan Setnov,” ujarnya. Lebih dari itu, Doli menyatakan, langkah Setnov menunjuk Aziz untuk menggantikan dirinya sebagai Ketua DPR, ilegal. Menurutnya, langkah Setnov itu berpotensi mempermalukan DPR dan Golkar. Dia pun meminta seluruh anggota dewan menolak penunjukkan Aziz sebagai Ketua DPR. Dia melanjutkan, penunjukkan Aziz sebagai pengganti Setnov merupakan kepentingan segelintir oknum politikus Golkar. “Karena ilegal, maka patut ditolak dan tidak diteruskan di DPR RI. Menurut saya, harus juga ada gerakan penolakan dari teman-teman anggota DPR,” ujar Doli. Doli pun menuturkan, ada dua kubu di dalam tubuh Golkar saat ini, yakni pendukung perubahan dan pro status quo (penentang perubahan). Menurutnya, jumlah kader Golkar yang berada dalam kubu penentang perubahan lebih sedikit dibandingkan pendukung perubahan. Kubu penentang perubahan, kata Doli, memiliki keinginan untuk mempertahankan Setnov, menguasai politik, dan ekonomi. “Hanya empat sampai lima orang yang ingin pertahankan bersama-sama dengan Setya Novanto, demi kepentingan oligarki, keuntungan politik, kekuasaan, dan ekonomi,” ucapnya. Setnov dikabarkan mengirim surat perihal pengunduran diri sebagai Ketua DPR dan menunjuk Aziz sebagai penggantinya. Kabar itu telah dibenarkan Ketua Koordinator bidang Kesejahteraan Masyarakat DPP Partai Golkar Roem Kono. “Memang sudah ada pemberitahuan secara tidak resmi bahwa memang betul bahwa ada surat putusan dari Ketua Umum Setya Novanto menunjuk saudara Aziz,” kata Roem di Jakarta, Sabtu (9/12). Menanggapi surat itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku pihaknya belum menerima surat dalam bentuk fisik. Fahri menduga, surat itu belum diterima jajaran pimpinan karena Sekretariat Jenderal DPR sedang libur dalam dua hari terakhir. “Bentuk fisik belum kami terima, mungkin karena sekretariat masih tutup, mungkin surat sudah diterima tapi tidak buka,” kata Fahri dalam pesan suara yang ia kirim kepada wartawan, Minggu (10/12). (djm/djm)

Jakarta, CNN Indonesia — Isu yang beredar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar tidak hanya seputar posisi jabatan ketua umum hingga sekretaris jenderal saja, tetapi juga soal jabatan Ketua DPR yang ditinggalkan Setya Novanto. Setidaknya ada tiga nama yang saat ini disebut-sebut layak menjadi Ketua DPR. Mereka adalah Agus Gumiwang Kartasasmita, Aziz Syamsuddin, serta Bambang Soesatyo. Ketiganya memberi tanggapan perihal ‘pencalonan’ sebagai Ketua DPR. Ketika dimintai pendapatnya, Agus Gumiwang mengaku belum mengetahui. Dia baru mendengar informasi jika dirinya ikut disebut sebagai calon ketua DPR dari pemberitaan di media. Agus pun mengaku menyerahkan keputusan soal jabatan Ketua DPR tersebut kepada Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar yang baru.

seperti di kutip dari https://www.cnnindonesia.com

“Kita serahkan sepenuhnya pada ketum, pak Airlangga, karena beliau yang paling tahu terhadap kebutuhan, selain bangsa dan negara juga kebutuhan Partai Golkar siapa yang dia kirim jadi ketua DPR,” ujar Agus di arena Munaslub Partai Golkar, JCC Senayan, Rabu (20/12). Meski begitu, Agus mengungkapkan, kesiapannya jika memang dirinya yang ditugaskan untuk duduk sebagai Ketua DPR. “Saya kira kita harus siap dan harus kita jalankan sebaik mungkin dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya. Di satu sisi, Agus membantah telah melakukan lobi dengan partai maupun fraksi di DPR agar dirinya bisa menjabat sebagai ketua DPR. “Saya tidak melakukan lobi lobi pada siapa pun,” katanya. Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo memberi pendapatnya. Menurut dia sejumlah nama yang beredar saat ini merupakan sosok yang berkualitas dan sesuai dengan harapan Partai Golkar. “Kita berharap siapa pun yang nanti dipercaya ketua umum untuk memegang jabatan ketua DPR dapat membawa, tidak hanya DPR saja, tapi juga Partai Golkar (ke arah lebih baik),” ucap Bambang.

seperti di kutip dari https://www.cnnindonesia.com

Terkait dengan isu lobi-lobi yang dilakukannya, Bambang menyebut, selama ini dirinya memang kerap melakukan lobi dengan sejumlah fraksi. Namun, lobi tersebut tidak dilakukannya untuk memuluskan jalan agar bisa duduk di kursi Ketua DPR, tetapi dalam rangka untuk merangkul semua fraksi di DPR yang merupakan amanat dari partainya. “Sebagai pimpinan kita merangkul seluruh anggota agar tujuan komisi dan kesejahteraan masyarakat dalam pendekatan hukum bisa tercapai dengan baik,” tuturnya. “Jadi itu (lobi) bukan sesuatu yang tiba-tiba, justru itu dulu tugas saya sebagai sekretaris fraksi, hubungan lintas fraksi saya baik dengan kawan-kawan,” imbuh Bambang. Respons juga diberikan Aziz Syamsuddin, Ketua Badan Anggaran DPR yang juga sempat diajukan sebagai calon ketua DPR. Jika menjadi ketua DPR, dirinya akan berkomitmen untuk mendukung kinerja pemerintah. “Saya juga berkomitmen sebagai kader partai untuk membantu melancarkan program bapak presiden,” ujarnya.

seperti di kutip dari https://www.cnnindonesia.com

Selain itu, sebagai kader Partai Golkar dirinya juga berkomitmen untuk mensukseskan Partai Golkar di ajang Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. Semua Punya Peluang Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menyebut, pembahasan tentang pengisian jabatan ketua DPR sebenarnya bukan menjadi bagian dari agenda munaslub maupun rapimnas. Pembahasan pergantian ketua DPR itu nanti akan dilakukan dalam rapat pleno DPP. “Nanti juga akan dibicarakan dalam pleno karena ketua DPR itu bukan merupakan domain munaslub maupun rapimnas,” kata Nurdin. Menurut Nurdin, munaslub maupun rapimnas hanya berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada DPP terkait dengan pengisian jabatan ketua DPR tersebut. Dalam munaslub telah dihasilkan sejumlah rekomendasi yang nantinya akan dibahas lebih lanjut DPP. Rekomendasi itu di antaranya soal kaderisasi untuk pilkada, rekrutmen calon legislatif dan sebagainya.

Sidang Paripurna DPR telah menerima surat pengunduran diri Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua DPR, pimpinan menggelar rapat untuk memilih Pelaksana Tugas (PLT), dengan salah satu calon terkuat Wakil Ketua DPR Fadli Zon. “Plt dari pimpinan DPR, mengambil salah satu dari kita. Partai nomor dua setelah Golkar kan Gerindra, kemungkinan Pak Fadli Zon,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Senin (11/12). Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya. Alamat email Anda telah terdaftar Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi Silahkan mengisi alamat email Silahkan mengisi alamat email dengan benar Masukkan kode pengaman dengan benar Silahkan mengisi captcha Fahri mengatakan rapat pimpinan digelar malam ini untuk menghindari kekosongan jabatan Ketua DPR. “Dalam UU sebenarnya kursi Ketua DPR tidak boleh kosong,” kata Fahri. (Baca: Sidang Paripurna Terima Setnov Mundur, Ketua DPR Masih Kosong ) Pimpinan DPR akan memilih Plt karena hingga kini Golkar belum menyampaikan keputusan pengganti Setya Novanto yang menjadi Ketua DPR.  “Sebenarnya ini reses. Jadi kalau reses mungkin sampai betul-betul Golkar settle. ,” kata Fahri. Setya Novanto mengirimkan surat pengunduran diri tanggal 6 Desember lalu kepada pimpinan DPR. Setnov juga mengusulkan Azis Syamsuddin sebagai penggantinya. Usulan ini sempat dibahas di rapat Badan Musyawarah dan sepakat DPR tidak melantik Azis sebagai pengganti Setnov. Sebanyak 60 dari 91 anggota fraksi Partai Golkar menandatangani surat penolakan penunjukan Aziz ebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto. Mereka menolak penunjukkan tersebut karena dinilai tak sesuai dengan mekanisme internal Golkar. (Baca:  Limpahkan Berkas Setnov ke PN Jakpus, KPK: Praperadilan Dapat Gugur ) Dalam surat tersebut, penggantian Novanto dari kursi Ketua DPR tak sesuai putusan Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada 21 November 2017 lalu. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa penggantian Novanto dari kursi Ketua DPR dilakukan setelah adanya keputusan praperadilan. Surat tersebut juga menyatakan bahwa penunjukkan Aziz melalui surat tak bisa membatalkan keputusan Rapat Pleno yang pesertanya merupakan seluruh pengurus DPP. “Keputusan Rapat Pleno hanya dapat dibatalkan oleh keputusan pleno atau instansi pengambilan keputusan yang lebih tinggi, yaitu Rapimnas dan Munas,” bunyi surat tersebut. Surat tersebut juga menyatakan Plt Ketua Umum Idrus Marham harus membicarakan bersama Ketua Harian, para Korbid, dan Bendahara Umum dalam melaksanakan tugas khususnya yang bersifat strategis. Selain itu, surat juga meminta agar DPP segera merespon usulan untuk melaksanakan Munaslub dan tidak mengambil keputusan strategis. Pasalnya, telah ada usulan dari lebih 2/3 DPD I Golkar untuk melaksanakan Munaslub. (Baca:  Demi Jaga Integritas, Otto Hasibuan Mundur Sebagai Pengacara Setnov ) Surat tersebut ditandatangani oleh sejumlah kader, seperti Agus Gumiwang Kartasasmita, Dito Ganinduto, Fadel Muhammad, Fayakhun Andriadi, Sarmudji, Kahar Muzakir, Roem Kono, Ibnu Munzir, Misbakhun, Rambe Kamarul Zaman, Ace Hasan Syadzily, Melchias Mekeng, Adies Kadir, Dave Laksono, hingga Ade Komarudin. Aziz mengakui adanya penolakan dari rekan sejawatnya di Golkar. Dia mengatakan, penolakan tersebut karena adanya perbedaan sikap dari internal Golkar. Menurut Aziz, kubu Agus Gumiwang menolak agar dirinya menggantikan Novanto sebagai Ketua DPR. Sementara, kubu Robert Kardinal mendukungnya untuk menggantikan Novanto. “Tentu masing-masing dalam hal ini Pak Agus Gumiwang buat dukungan (penolakan), kami dari Pak Robert tidak ada buat dukungan (penolakan),” kata Aziz.  Kendati, dia tak mau berkomentar lebih jauh tentang adanya penolakan ini. Menurut Aziz, penolakan tersebut hanya karena adanya mekanisme internal partai yang belum terselesaikan terkait penunjukkan dirinya sebagai pengganti Novanto. “Kami lihat aja, saya enggak mau berkomentar jauh, itu kan perasaan orang,” kata Aziz. (Baca:  MKD DPR Harap Setnov Mundur Sebelum Hasil Putusan Kode Etik )

Related Posts

Comments are closed.