Pilwalkot Palopo Telan Rp 24 Miliar, KPU Diminta Transparan

Pilwalkot Palopo Telan Rp 24 Miliar, KPU Diminta Transparan

Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sulawesi Selatan, Aswar Hasan meminta KPU Kota Palopo untuk terbuka dalam mengelola anggaran Pilwalkot. Sebab, dananya cukup besar yaitu mencapai Rp 24 miliar. “Karena kalau dilihat bulat-bulat, angka Rp 24 miliar itu sangat besar. Jadi KPU harus meyakinkan masyarakat bahwa dana itu benar-benar akuntabel, ” kata Aswar Hasan usai mengunjungi Kantor KPU Palopo di Jalan Pemuda Raya Kelurahan Takkalala,Kecamatan Wara Selan, Kota Palopo, Kamis (1/3/2018). Dosen Komunikasi Unhas ini menegaskan pentingnya keterbukaan atau tranparansi tata kelola anggaran Pilkada Kota Palopo oleh KPU. Menurut Aswar transparansi penting dilakukan sebagai salah satu prinsip untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang efektif dan efisien. Karenanya itu, publik perlu tahu dana sebesar itu akan digunakan untuk apa saja pada penyelenggaraan pesta demokrasi di daerah tersebut. Sikap transparansi oleh KPU dapat dilakukan dengan menyampaikan peruntukan dan argumentasi sejumlah dana yang dikucurkan tersebut. Sehingga, Pilkada yang akan dijalani ke depan tidak mudah disusupi, maupun ditemukan penyimpangan-penyimpangan. “Harus tahu peruntukannya buat apa saja dan bagaimana komposisi alokasinya. Apakah memang prioritas sesuai kebutuhan ataukah sifatnya hanya komplementari. Bagaimana signifikansinya dalam menunjang kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan Pilkada,” kata dia. KPU memang menyebutkan sebesar 60 persen dari total anggaran digunakan untuk membayar honorarium. Meski begitu, tambah Aswar, publik akan tidak bisa langsung menelan bulat statement tersebut. “Nah misal yang 40 persen sisanya, itu harus dibuka kepada publik. Untuk apa saja, dan mengapa jumlah itu segitu,” pungkasnya Untuk dana Pilkada serentak tahun 2018 untuk Kota Palopo berkisar Rp 24 miliar. Jumlah itu untuk Pilgub Sulsel dan Pilwalkot Palopo. Dari APBD provinsi sekitar Rp 4,2 miliar, sedangkan hibah yang diambil dari APBD Kota Palopo sebesar Rp 19,4 miliar lebih.

Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sulawesi Selatan, Aswar Hasan meminta KPU Kota Palopo untuk terbuka dalam mengelola anggaran Pilwalkot. Sebab, dananya cukup besar yaitu mencapai Rp 24 miliar. “Karena kalau dilihat bulat-bulat, angka Rp 24 miliar itu sangat besar. Jadi KPU harus meyakinkan masyarakat bahwa dana itu benar-benar akuntabel, ” kata Aswar Hasan usai mengunjungi Kantor KPU Palopo di Jalan Pemuda Raya Kelurahan Takkalala,Kecamatan Wara Selan, Kota Palopo, Kamis (1/3/2018). Dosen Komunikasi Unhas ini menegaskan pentingnya keterbukaan atau tranparansi tata kelola anggaran Pilkada Kota Palopo oleh KPU. Menurut Aswar transparansi penting dilakukan sebagai salah satu prinsip untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang efektif dan efisien. Karenanya itu, publik perlu tahu dana sebesar itu akan digunakan untuk apa saja pada penyelenggaraan pesta demokrasi di daerah tersebut. Sikap transparansi oleh KPU dapat dilakukan dengan menyampaikan peruntukan dan argumentasi sejumlah dana yang dikucurkan tersebut. Sehingga, Pilkada yang akan dijalani ke depan tidak mudah disusupi, maupun ditemukan penyimpangan-penyimpangan. “Harus tahu peruntukannya buat apa saja dan bagaimana komposisi alokasinya. Apakah memang prioritas sesuai kebutuhan ataukah sifatnya hanya komplementari. Bagaimana signifikansinya dalam menunjang kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan Pilkada,” kata dia. KPU memang menyebutkan sebesar 60 persen dari total anggaran digunakan untuk membayar honorarium. Meski begitu, tambah Aswar, publik akan tidak bisa langsung menelan bulat statement tersebut. “Nah misal yang 40 persen sisanya, itu harus dibuka kepada publik. Untuk apa saja, dan mengapa jumlah itu segitu,” pungkasnya Untuk dana Pilkada serentak tahun 2018 untuk Kota Palopo berkisar Rp 24 miliar. Jumlah itu untuk Pilgub Sulsel dan Pilwalkot Palopo. Dari APBD provinsi sekitar Rp 4,2 miliar, sedangkan hibah yang diambil dari APBD Kota Palopo sebesar Rp 19,4 miliar lebih.

Ratusan botol berisi minuman keras (miras) oplosan dan 47 jerigen bekas isi miras diamankan. Ini hasil penertiban Satpol PP Kota Surabaya dari 2 warung di kawasan Donowati. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Surabaya Bagus Supriyadi mengaku penertiban ratusan botol miras oplosan berawal dari laporan masyarakat. “Dua warung itu ada di satu gang di Donowati. Pertama warung kopi dan kedua warung makanan,” kata Bagus kepada detikcom, Kamis (1/3/2018). Puluhan jerigen isi miras diamankan/ Foto: Istimewa Saat dilakukan penertiban, kata Bagus, pemilik warung tidak bisa menunjukkan izin jual minuman keras. Apalagi, juga melanggar Perda No 1 tahun 2010 tentang penyelenggaraan usaha. “Setelah tidak dapat menunjukkan izin, kami melakukan penggeledahan dan kami menemukan ratusan botol ukuran besar dan kecil berisi miras oplosan serta 47 jerigen bekas isi miras oplosan,” ungkapnya. Barang bukti yang diamankam yakni 205 Botol kecil, 93 Botol besar dan 47 Jerigen bekas pakai muras oplosan.

Bareskrim Polri bersama FBI telah berhasil menangkap kapal Yacht seharga Rp 3,5 triliun milik terdakwa korupsi USD 1 miliar asal Malaysia, Jho Low. Kapal tersebut diketahui sudah berada di Indonesia sejak November 2017 lalu. “(Kapal Yacht) masuk Indonesia (pada) 21 November 2017,” kata Wadir Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Daniel Silitonga saat dihubungi detikcom, Kamis (1/3/2018). Daniel mengatakan penyidik tengah mempelajari catatan perjalanan (log book) yang didapatkan dari atas kapal tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jejak perjalanan kapal pesiar mewah tersebut sebelum tiba di perairan Indonesia. Daniel mengungkapkan, penangkapan kapal tersebut merupakan hasil laporan khusus dari FBI yang meminta bantuan kepada Bareskrim Polri. “Selain meminta bantuan Bareskrim, juga membuat laporan khusus. Itu jadi dasar kita lakukan penyidikan,” ungkapnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun detikcom, ada sebanyak 34 awak kapal dan sejumlah dokumen perjalanan yang ikut ditahan. Penyidik, juga diketahui tengah mencari kemungkinan adanya awak kapal yang melarikan diri saat penggeledahan. “Kita sedang cek dari data di sana (34 awak kapal) makanya saya cek nanti kita akan tahu dan bagaimana,” ujar Agung. Kapal Equanimity, berdasarkan Pengadilan AS, dimiliki oleh seorang miliuner asal Malaysia Jho Low. Low terjerat kasus korupsi transfer dana USD 1 miliar dari pihak berwenang Malaysia ke rekening pribadi. [Gambas:Video 20detik]

“BPBD DIY mencatat nilai kerusakan sejumlah Rp. 681.742.568.394,- dan dalam melaksanakan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Pemda membutuhkan anggaran sejumlah Rp. 860.895.867.647,- . Anggatan sejumlah itu kita rekomendasikan agar bisa maksimal menggunakan tenaga kerja dari wilayah setempat secata gotong royong, khususnya keluarga korban bencana agar dapat meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat”, ujar Eko Suwanto usai memimpin Raker Komisi A dengan BPBD se DIY dan TAPD Pemda DIY.

Related Posts

Comments are closed.