Periksa Politikus PKS, KPK Dalami Proses Penambahan Anggaran e-KTP

Periksa Politikus PKS, KPK Dalami Proses Penambahan Anggaran e-KTP

KPK mendalami pembahasan penambahan proses anggaran proyek e-KTP dengan memeriksa Politikus PKS Tamsil Linrung. Anggota DPR ini dipanggil sebagai saksi kasus proyek e-KTP. “Kami klarifikasi lebih lanjut bagaimana proses penganggaran sampai pada proses penambahan anggaran e-KTP,” Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Jumat (12/1/2018). KPK juga mengaku perlu menguraikan proses pembahasan penambahan anggaran proyek e-KTP. Sehingga perbuatan dugaan penerimaan uang memuluskan penambahan anggaran e-KTP bisa terbukti. “Tentu kami perlu menguraikan itu sejak proses awal khusus untuk proses penganggarannya, sehingga kita bisa mendapat gambaran dalam proses penyidikan ini bagaimana proses penambahan itu dan perbuatan yang dilakukan termasuk dugaan penerimaan uang untuk mengurus penambahan anggaran e-KTP itu,” ucap Febri. Politikus PKS Tamsil Linrung sebelumnya mengaku ditanya penyidik KPK soal kinerja Badan Anggaran (Banggar) DPR. Pemeriksaan itu berkaitan dengan proses penyidikan kasus korupsi e-KTP dengan tersangka Markus Nari. “Iya karena saya pimpinan Banggar selalu dipanggil yang bertugas ikut memberikan penjelasan,” ujar Tamsil setelah menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, hari ini. Berkaitan dengan proyek e-KTP, Tamsil mengaku tidak pernah membahas anggaran itu di Banggar DPR. Menurutnya, pembahasan soal itu ada di Komisi II DPR. “Tidak ada pembahasan Badan Anggaran, yang ada sinkronisasi pembahasan terjadi komisi terkait kita selaku pimpinan Banggar menanyakan kepada komisi terkait dan menanyakan Kemenkeu apakah ada masalah. Kalau ada masalah, kita tidak menyetujui karena teknis Kemenkeu dan Komisi II menganggap tidak ada masalah,” ujar Tamsil.

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan pimpinan Badan Anggaran DPR, Tamsil Linrung mengaku tidak mengetahui soal dugaan Markus Nari berperan memuluskan penambahan anggaran pada proyek e-KTP. Hal itu disampaikan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut dalam wawancara dengan awak media usai diperiksa KPK sebagai saksi untuk Markus Nari, anggota DPR yang menjadi tersangka kasus tersebut. “Enggak, kami enggak tahu (Markus Nari diduga memuluskan penambahan anggaran),” kata Tamsil, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (12/1/2018). Soal pembahasan anggaran, lanjut Tamsil, dilakukan oleh komisi II dan Kementerian Dalam Negeri. “Ya coba tanyakan di Komisi II dengan Kementerian Dalam Negeri,” ujar Tamsil.

Related Posts

Comments are closed.