Periksa Mantan Menko Dorodjatun, KPK Konfirmasi Dokumen Rapat Kabinet

Periksa Mantan Menko Dorodjatun, KPK Konfirmasi Dokumen Rapat Kabinet

KPK memeriksa mantan Menteri Koordinator Perekonomian Prof Dorodjatun Kuntjoro-Jakti terkait kasus BLBI. Dia dikonfirmasi soal dokumen terkait rapat kabinet. “Jadi sudah diperiksa hari ini dan didalami lebih lanjut beberapa dokumen-dokumen yang sudah kita dapatkan sebelumnya dari beberapa penyitaan yaitu terkait dengan pembicaraan-pembicaraan terkait pembahasan-pembahasan pada rapat terbatas (ratas) kabinet saat itu,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2018). Terutama, kata Febri, pendalaman soal proses pengambilan keputusan dilakukan sehingga berujung pada dikeluarkannya surat keterangan lunas (SKL) BLBI kepada BDNI. Padahal diduga KPK, BDNI belum menunaikan kewajibannya. “Tentu kita dalami lebih lanjut bagaimana proses di internal BPPN pada saat itu, sehingga memutuskan diberikan SKL kepada BDNI. Sementara dari bukti yang sudah kita dapatkan sebenarnya BDNI diduga belum memenuhi kewajibannya sehingga belum dapat seharusnya diberikan SKL,” urai Febri. Selain Dorodjatun, KPK juga memeriksa mantan pejabat BPPN Thomas Maria. Dalam penanganan kasus ini, disebut Febri sudah ada komunikasi antara penyidik KPK dengan jaksa penuntut umum. Dia berharap tidak lama lagi akan ada peningkatan kasus ke tingkat lebih lanjut. “Tadi saya juga sudah sampaikan ke penyidiknya, koordinasi dengan jaksa penuntut umum sedang dilakukan saat ini. Semoga tidak terlalu lama untuk tahap penyidikan ini bisa ada progres lebih lanjut,” ucap Febri. Dalam kasus ini, KPK menyebut eks Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung mengusulkan disetujuinya KKSK perubahan atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor BDNI menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun. Dalam audit terbaru BPK, KPK menyebut nilai kerugian keuangan negara dalam kasus ini menjadi Rp 4,58 triliun. Nilai itu disebabkan Rp 1,1 triliun yang dinilai sustainable, kemudian dilelang dan didapatkan hanya Rp 220 miliar. Sisanya, Rp 4,58 triliun, menjadi kerugian negara.

KPK memeriksa mantan Menteri Koordinator Perekonomian Prof Dorodjatun Kuntjoro-Jakti terkait kasus BLBI. Dia dikonfirmasi soal dokumen terkait rapat kabinet. “Jadi sudah diperiksa hari ini dan didalami lebih lanjut beberapa dokumen-dokumen yang sudah kita dapatkan sebelumnya dari beberapa penyitaan yaitu terkait dengan pembicaraan-pembicaraan terkait pembahasan-pembahasan pada rapat terbatas (ratas) kabinet saat itu,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2018). Terutama, kata Febri, pendalaman soal proses pengambilan keputusan dilakukan sehingga berujung pada dikeluarkannya surat keterangan lunas (SKL) BLBI kepada BDNI. Padahal diduga KPK, BDNI belum menunaikan kewajibannya. “Tentu kita dalami lebih lanjut bagaimana proses di internal BPPN pada saat itu, sehingga memutuskan diberikan SKL kepada BDNI. Sementara dari bukti yang sudah kita dapatkan sebenarnya BDNI diduga belum memenuhi kewajibannya sehingga belum dapat seharusnya diberikan SKL,” urai Febri. Selain Dorodjatun, KPK juga memeriksa mantan pejabat BPPN Thomas Maria. Dalam penanganan kasus ini, disebut Febri sudah ada komunikasi antara penyidik KPK dengan jaksa penuntut umum. Dia berharap tidak lama lagi akan ada peningkatan kasus ke tingkat lebih lanjut. “Tadi saya juga sudah sampaikan ke penyidiknya, koordinasi dengan jaksa penuntut umum sedang dilakukan saat ini. Semoga tidak terlalu lama untuk tahap penyidikan ini bisa ada progres lebih lanjut,” ucap Febri. Dalam kasus ini, KPK menyebut eks Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung mengusulkan disetujuinya KKSK perubahan atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor BDNI menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun. Dalam audit terbaru BPK, KPK menyebut nilai kerugian keuangan negara dalam kasus ini menjadi Rp 4,58 triliun. Nilai itu disebabkan Rp 1,1 triliun yang dinilai sustainable, kemudian dilelang dan didapatkan hanya Rp 220 miliar. Sisanya, Rp 4,58 triliun, menjadi kerugian negara.

Kasus video viral berisi tentang dugaan ‘pelakor’ yang disebar uang jutaan rupiah di Tulungagung berakhir damai. Kedua pihak berikrar tak saling menuntut. Kedua belah pihak telah membuat surat perjanjian damai yang disaksikan oleh sejumlah saksi dari kedua belah pihak. “Tadi (mediasi) dilakukan di salah satu resto di Tulungagung. Didampingi oleh keluarga masing-masing,” kata Nila melalui pesan WhatsApp, Rabu (21/2/2018). Sebelumnya ia enggan membuka identitas diri, namun kini bersedia ditulis namanya. Nila tidak menjelaskan secara rinci proses perdamaian tersebut, hanya mengirimkan foto surat perjanjian. Dalam surat disebutkan, terkait dengan video yang viral sejak 19 Februari lalu. Keduanya bersepakat tidak menuntut dan membawa kasus tersebut ke jalur hukum, baik pidana maupun perdata. Keduanya juga sepakat tidak mengunggah persoalan itu ke media sosial maupun media lainnya. “Kami berharap, ya mudah-mudahan bisa meredakan kabar yang sudah beredar dan semua keadaan kembali baik,” ujarnya. Nila dituduh berselingkuh dan merebut suami temannya. Ia dicaci dan diguyur uang sebagai bentuk hinaan. Momen itu direkam, kemudian videonya tersebar viral di media sosial dan grup WhatsApp.

Aksi penyerangan terhadap sejumlah ulama, salah satunya di Jawa Barat, disebut dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan pengusutan kasus penyerangan tersebut harus diusut hingga tuntas dengan melibatkan ahli kejiwaan. Puan mengatakan kasus tersebut kini tengah ditangani pihak kepolisian. Jika memang ada unsur kesengajaan, pelaku harus diproses hukum dengan tegas. “Ya ini kan lagi ditangani apakah kemudian orang tersebut secara sengaja atau kemudian tidak sengaja melakukan hal tersebut. Kalau memang kemudian sudah terdeteksi seperti apa ya harus ada proses. Kalau memang sengaja artinya diproses secara hukum,” kata Puan saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/2/2018). Namun, kata Puan, jika memang ditemukan ada unsur kelainan jiwa, pihak kepolisian harus melibatkan ahlinya. Pelibatan ahli kejiwaan ini bisa bekerja sama dengan pemda atau bahkan dengan kepala daerah setempat. “Kalau kemudian tidak sengaja karena memang ada kelainan atau gangguan jiwa ya tentu saja pihak terkait yang harus mendeteksi hal tersebut harus turun tangan ya. Paling salah satu hal yang paling harus melakukan hal tersebut ya kepala daerah yang ada di sana. Apakah pemprov atau kabupaten/kota. Kemudian berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu. Apakah itu Kementerian Kesehatan, dokter ahli jiwa, atau lain-lain,” katanya. “Yang paling tahu situasi daerahnya kan kepala daerahnya dan pimpinan yang ada di daerah tersebut. Untuk mendeteksi hal seperti itu ya harapannya adalah pemerintah daerah dulu yang harus proaktif,” tambahnya. Seperti diketahui, penganiayaan terhadap pemuka agama ini pertama kali terjadi pada pimpinan Ponpes Al-Hidayah KH Umar Basri (60) pada Sabtu (27/1), di dalam masjid seusai salat subuh. Umar dilarikan ke RS karena mengalami luka cukup parah. Umar dianiaya pelaku dengan kayu. Pelaku yang bernama Asep (50) diduga kuat mengalami gangguan jiwa. Satu kasus lainnya ialah yang dialami Ustaz Prawoto. Komandan Brigade Persis ini dianiaya Asep Maftuh hingga meninggal pada Kamis (1/2). Ustaz Prawoto dipukul di bagian kepala dengan pipa besi. Ia sempat dilarikan dulu ke RS, tapi nyawanya tak tertolong.

Aksi tim gabungan Bareskrim Polri dan Bea-Cukai menggagalkan penyelundupan 1,6 ton sabu (sebelumnya disebut 1,8 ton sabu dan diralat Polri, red) mencuri perhatian karena banyaknya barang bukti yang disita. Di balik kesuksesan operasi itu, terselip cerita soal ‘penderitaan’ polisi selama perburuan. Kepala Tim II Satgas Khusus AKBP Dodi Suryadin menceritakan kehidupan di atas kapal laut selama kegiatan perburuan kapal pembawa 1,6 ton sabu dari sindikat internasional itu. Doddy mengatakan dirinya dan tim bolak-balik darat dan laut selama sepekan lebih. Mereka berhari-hari menginap di atas kapal untuk memantau pergerakan kapal target. “Nggak mandi saja kami karena kan harus irit air di kapal. Paling cuci muka, sikat gigi. Pernah kemarin empat hari nggak mandi. Aroma badan sudah bukan ‘nano-nano’ lagi, tapi ‘nino-nino’,” kata Doddy kepada detikcom , Rabu (21/2/2018). Doddy lanjut bercerita, pada hari ketika kapal pembawa 1,6 ton sabu berhasil ditindak, dirinya bersama 5 anggota tim melaut selama 18 jam. Saat operasi digelar, lanjut Doddy, ketinggian ombak di tengah laut mencapai tiga meter. Hal itu membuat kapal terombang-ambing sehingga membuat satu anggota timnya muntah. “Ombak itu bisa membuat kapal berhenti juga di tengah laut, karena goyangannya sampai bikin terombang-ambing. Untungnya kapal Bea-Cukai besar. Kalau kapal kecil, saya rasa nggak sanggup melewati perairan itu. Bisa tiga meter ombaknya, makanya kapal jalan pelan-pelan,” jelas dia. “Delapan belas jam itu satu perjalanan, bukan bolak-balik laut-pelabuhan. Kita hampir dua minggu patroli. Ada juga tim saya yang mabuk-mabuk (mabuk laut, red), muntah. Dia bengong, pucat, tiba-tiba muntah saja,” imbuh sosok yang sehari-hati menjabat Kanit 4 Subdit 1 Dittipid Narkoba Bareskrim Polri ini. Doddy mengatakan, untuk urusan perut selama perburuan, tim mengandalkan mi instan karena praktis untuk dimakan. Sedangkan menu ‘mewah’ yang disantap saat di kapal adalah ikan asin. “Makannya ya apa saja dimasak, seadanya. Paling-paling mi rebus atau kalau kita berhenti di pulau kecil, kita belanja untuk suplai makanan. Makanan lainnya ikan asin. Kami kadang menginap di kapal atau singgah di pulau-pulau kecil. Menu paling mewah ikan asin, ikan-ikanan, nggak neko-nekolah ,” ucap Doddy.

Seorang siswa SMK Sumedang ditemukan tewas dengan jeratan di leher di tengah sawah. Polisi tengah menyelidiki kasus tersebut. Pria tewas yang diketahui bernama Septian Medita Pratama (16) itu ditemukan tewas di lahan sawah Blok Cikaso, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu (21/2/2018). Septian ditemukan tergeletak di tengah sawah. “Saat ditemukan korban dalam posisi telungkup sudah meninggal dunia. Ada bekas luka jeratan tali di lehernya,” ujar Kapolres Sumedang AKBP Hari Brata via pesan singkat. Hari mengatakan pemuda yang masih berstatus pelajar SMK ini ditemukan pertama kali oleh petani sekitar. Kala itu, petani yang hendak menggarap sawah dikagetkan dengan kondisi sawah yang sudah acak-acakan. “Awalnya saksi menduga sawahnya berantakan oleh hewan. Tetapi saat dicek, ternyata saksi melihat ada pria yang tergeletak,” katanya. Polisi langsung turun saat menerima laporan. Dari tempat kejadian perkara (TKP) polisi menemukan gelang, uang Rp 4.000, sepasang sandal dan sepasang sepatu. “Sementara kendaraan korban belum ditemukan,” tuturnya. Polisi belum dapat menyimpulkan kasus tersebut. Namun saat ini personel Satreskrim Polres Sumedang telah dikerahkan menyelidiki kasus serta mengungkap pelakunya. “Kita sedang selidiki motif sebenarnya seperti apa,” kata Hari.

Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meningkat seiring keringnya cuaca di beberapa daerah di Indonesia. Empat provinsi pun menetapkan status siaga darurat karhutla. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangannya yang diterima detikcom , Rabu (21/2/2018). Penetapan status siaga darurat ini, menurutnya, merupakan langkah antisipasi. Empat provinsi yang menetapkan siaga darurat itu adalah Sumatera Selatan (1 Februari-30 Oktober 2018), Riau (19 Februari-31 Mei), Kalimantan Barat (1 Januari- 31 Desember), dan Kalimantan Tengah (20 Februari-21 Mei). Kebakaran hutan dan lahan (istimewa) “Gubernur menetapkan status siaga darurat karhutla berdasarkan pertimbangan telah ditetapkannya beberapa kabupaten/kota di wilayahnya yang menetapkan siaga darurat karhutla, adanya peningkatan jumlah titik panas ( hotspot ), masukan dari BPBD dan pengalaman penanganan karhutla sebelumnya,” jelas Sutopo. Sutopo menjelaskan, dengan pemberlakuan siaga darurat ini, ada kemudahan akses dalam penanganan karhutla. Baik pengerahan personel dan logistik maupun anggaran dan dukungan dari pemerintah pusat. “Jalur komando penanganan lebih mudah koordinasinya,” ujarnya. Menurut Sutopo, daerah-daerah yang berada di sekitar garis Khatulistiwa saat ini memasuki musim kemarau periode pertama, seperti Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, yang memiliki pola hujan ekuatorial. Jumlah titik panas atau hotspot terus meningkat. Dalam seminggu terakhir, lanjut Sutopo, hotspot banyak ditemukan di Kalimantan Barat. Bahkan Kota Pontianak terselimuti asap karhutla. Berdasarkan pantauan hotspot 24 jam terakhir dari satelit Aqua, Terra, SNNP pada katalog modis Lapan pada 21 Februari 2018 pukul 07.23 WIB, terdapat 90 hotspot di Indonesia dengan kategori sedang (30-79%) dan tinggi (>=80%). Untuk kategori sedang, ada 78 hotspot, yaitu di Papua Barat 2, Kalimantan Barat 23, Kepulauan Riau 4, Kalimantan Tengah 12, Jawa Barat 14, Jawa Timur 2, Jawa Tengah 3, Papua 4, Maluku 2, Kepulauan Bangka Belitung 1, Riau 9, Maluku Utara 1, dan Sumatera Selatan 1. “Sedangkan kategori tinggi, yaitu benar-benar sedang terbakar, ada 12 hotspot yang tersebar di Kalimantan Barat 5, Kepulauan Riau 2, Kalimantan Tengah 3, Kepulauan Bangka Belitung 1, dan Riau 1,” terangnya. Sutopo menambahkan, untuk mengatasi karhutla ini, BNPB akan melakukan operasi darat, udara, dan penegakan hukum serta berbagai upaya lain. BNPB akan bekerja sama dengan TNI-Polri, pemadam kebakaran, Manggala Agni, hingga kalangan masyarakat. “BNPB masih menyiapkan dukungan pesawat untuk hujan buatan dan helikopter water bombing . Bantuan logistik dan peralatan yang sebelumnya telah didistribusikan ke berbagai BPBD saat ini digunakan untuk pemadaman,” ujarnya.

Bak gayung bersambut, rakyatpun geram. Paling tidak seperti yang diwakili Pokja Gerakan Moral Ormas Islam Jihad Melawan Koruptor BLBI, merupakan lembaga yang didirikan untuk menindaklanjuti deklarasi “Jihad Melawan Koruptor BLBI” yang diteken 14 ormas Islam di tingkat operasional. Ke-14 ormas Islam tersebut adalah NU, Muhammadiyah, Dewan Masjid Indonesia, Persatuan Islam, KAHMI, Badan Kontak Majelis Taklim Indonesia, ICMI, Wanita Islam, Al-Irsyad, Al-Wasliyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, PMII dan HMI.

seperti di kutip dari https://nusantara.news

Dua hari setelah pengumuman tersebut, Jaksa Ketua Tim 35 yang menangani kasus BLBI, Urip Tri Gunawan, tertangkap basah di rumah pengusaha Sjamsul Nursalim. Urip tertangkap tangan membawa uang sebesar US$660 ribu pemberian Artalyta Suryani, tangan kanan Sjamsul Nursalim. Dia berkilah uang itu adalah hasil penjualan permata, sementara Ayin, demikian Artalyta yang sempat menjadi Bendahara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu dipanggil, mengaku uang itu sebagai pinjaman kepada Jaksa Urip. Konon dalam proses penangkapan itu, ada mantan Ketua BPPN Glenn MS Yusuf di rumah Sjamsul Nursalim tersebut. Indikasi penyuapan tak terbantahkan, sebuah alasan bagi Kejagung untuk menghentikan kasus BLBI, kembali dipertanyakan.

seperti di kutip dari https://nusantara.news

Seperti diduga banyak kalangan, gebrakan Kejaksaan Agung di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, seperti hangat-hangat tahi ayam. Bayangkan, semasa Jaksa Agung Marzuki Darusman sempat mengerahkan 225 Jaksa berprestasi dari berbagai daerah guna mengungkap kasus BLBI. Penggalian data dan informasi digalakkan, intelijen Kejaksaan ditebar, bahkan pemanggilan para pejabat dan konglomerat diintensifkan, tapi ujung-ujungnya kasus itu memuai tanpa hasil. Apalagi kalau cuma 35 Jaksa.

seperti di kutip dari https://nusantara.news

Sedangkan hasil audit investigasi BPK atas peggunaan BLBI BCA menunjukkan adanya penyimpangan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) sebagai berikut: Pertama , pembayaran kepada pihak terkait BCA sebesar Rp10,19 triliun. Kedua , terdapat pembayaran transaksi derivatif sebesar Rp1,59 triliun. Ketiga , penempatan dana antar bank pada saat BCA mengalami saldo debet sebesar Rp68l,46 miliar. Keempat , pembiayaan ekspansi kredit pada saat BCA menerima dan/atau belum melunasi BLBI sebesar Rp2,58 triliun. Kelima , penarikan DPK pihak terkait untuk dikirim ke luar negeri sebesar US$35.978.053 equivalen Rp446,60 miliar.

seperti di kutip dari https://nusantara.news

Berdasarkan MSAA tersebut, saat itu dialihkan pinjaman terkait Salim Group (122 perusahaan, ada juga yang menyebut 108 perusahaan) senilai US$1,82 miliar dan Rp27,6 triliun atau ekuivalen Rp47,75 triliun ke BPPN. MSAA ini memiliki ciri dasar bahwa Salim Group dan BPPN sepakat soal besaran kewajiban pemegang saham (Rp47,85 triliun) dan nilai aset ( specified value ) yang diserahkan untuk membayar kewajiban itu. Selain itu, risiko pasar ditanggung BPPN. Celakanya, tidak ada personal guarantee (PG).

seperti di kutip dari https://nusantara.news

Dalam perjalanannya, Salim Group saat itu menyerahkan sahamnya di 107 perusahaan dengan nilai yang disepakati Rp48,65 triliun, padahal perjanjian awal menyerahkan 122 perusahan dengan nilai Rp47,75 triliun. Disini ada gap baik dari segi jumlah perusahaan maupun value dari perusahaan yang diserahkan. Berbagai perusahaan itu kemudian ditempatkan di holding company (Holdco) yang dibentuk khusus Salim Group, yakni Holdiko Perkasa. Holdco dimiliki 75% oleh BPPN dan Salim 25%. Hasil penjualan aset itulah yang digunakan untuk menebus ( redeem ) convertible rights issue yang dipegang BPPN (setara dengan nilai kewajiban Salim Group).

seperti di kutip dari https://nusantara.news

Untuk mengatasi kekurangan itu, sesuai MSAA, Salim Group menyerahkan holdback assets (aset yang dipakai untuk mengatasi misrepresentasi MSAA) yaitu saham di 29 perusahaan dengan nilai penyerahan US$420 juta dan ditempatkan di escrow account . Selanjutnya melalui supplemental agreement (SA-MSAA) pada 4 Nov. 1998, BPPN memutuskan tidak memiliki saham di holdco, sehingga praktis di Holdiko Perkasa 100% saham milik Salim, tetapi holdco memiliki kewajiban sesuai MSAA. SA-MSAA artikel 4.1 dan 4.2. bahkan merinci cara penebusan convertible rights issue (CRI) BPPN secara penuh selama empat tahun sebagai berikut: Holdco harus menggunakan segala cara terbaik untuk menebus CRI BPPN (termasuk bunga 20% per tahun) sesuai jadwal: (1) sejumlah 27% dari CRI BPPN (termasuk bunga) harus ditebus pada saat atau sebelum satu tahun dari penandatanganan SA-MSAA; (2) sisanya (73%) dari CRI BPPN harus ditebus tiga tahun berikutnya dalam jumlah yang setara.

seperti di kutip dari https://nusantara.news

Namun artikel 4.3. SA-MSAA menyebutkan bahwa BPPN dan pemegang saham memahami dan sepakat pemenuhan jadwal pembayaran itu sangat tergantung waktu pelepasan aset dan kondisi makro-ekonomi, atau para engineer krisis menyebutnya kondisi pasar. Dengan demikian, sejak awal MSAA selain telah membebani negara dan para pembayar pajak dengan bunga yang semestinya dibayar (lihat tabel) juga sangat bersifat inferior, sebab sebenarnya komponen bunga sudah diperhitungkan dalam pembayaran pokok. Berarti jumlah bunga yang ditanggung para pembayar pajak dari kewajiban Salim ini sekitar Rp25 triliun. (Yosef Ardi, 2002)

seperti di kutip dari https://nusantara.news

Holdiko, atas persetujuan BPPN, bertugas menjual 107 perusahaan yang diserahkan Salim Group dan hasilnya diserahkan ke BPPN. Pertanyaannya, apakah MSAA dan SA-MSAA itu benar-benar telah dijalankan Salim Group dan BPPN? Kalau jadwal pembayaran tadi dijadikan patokan, tampaknya Holdiko belum memenuhi kewajibannya. Sebab untuk tiga tahun pertama saja (berakhir 4-11-2001), tanpa memperhitungkan bunga, Holdiko harus menembus CRI BPPN senilai Rp39,8 triliun. Sementara menurut pengakuan BPPN akhir tahun 2001, jumlah yang telah diserahkan Holdiko sekitar Rp20 triliun. Bisakah Holdiko dianggap cedera janji?

seperti di kutip dari https://nusantara.news

Kalau MSAA dan amendemennya ditelusuri, sebetulnya negara tidak perlu peduli kepada siapa Holdiko menjual asetnya (kecuali BCA, karena hanya boleh menjadi pemegang saham minoritas), selama kewajibannya kepada BPPN dibayarkan sesuai jadwal dan jumlah yang utuh. Kenyataannya, publik lebih sering disodori kontroversi Salim membeli Salim, ketimbang pemenuhan secara utuh kewajiban Salim Group itu. Dengan struktur perjanjian hasil amendemen sebenarnya risiko penurunan nilai aset Holdiko, semestinya tetap menjadi tanggung jawab Salim Group, karena toh mereka yang mengelola perusahaan itu. Karena itu, sebetulnya sejak awal, BPPN tidak perlu ambil pusing soal aset mana saja yang mau ditempatkan Salim Group di Holdiko. Yang penting kewajiban Salim terbayar penuh.

seperti di kutip dari https://nusantara.news

Hingga akhir tahun 2001, sebanyak 75 dari 108 perusahaan yang diserahkan Salim Group telah dijual Holdiko Perkasa dengan nilai perolehan sebesar Rp20 triliun. Dari aset yang tersisa di Holdiko, diperkirakan jumlah maksimum yang diperoleh Rp3 triliun. Kalau ditambah perolehan pemerintah dari penjualan 51% saham BCA (Rp5,5 triliun), paling banyak pemenuhan kewajiban Salim Group adalah Rp30 triliun. Kalau seluruh holdback assets dijual dengan recovery 45% seperti Holdiko, akan diperoleh tambahan Rp2 triliun. Itu berarti, akan ada Rp20 triliun kekurangan yang ditanggung seluruh rakyat akibat MSAA yang kata orang Betawi perjanjian PKPS itu seperti Pepesan Kosong Pemegang Saham.

seperti di kutip dari https://nusantara.news

Pada 9 Oktober 2000, Menko Perekonomian Rizal Ramli mengklaim Salim Group bersedia menambah jaminan aset ke BPPN. Salim Group (bersama Sjamsul Nursalim) bahkan diberi waktu 30 hari untuk menyerahkan tambahan aset dan jika tidak akan ditempuh tindakan hukum. Alasannya waktu itu, aset Salim Group yang dikuasai BPPN tidak bakal dapat menyelesaikan seluruh kewajiban senilai Rp52 triliun. Setelah dihitung ulang nilai berbagai aset itu, paling banyak akan diperoleh Rp20 triliun, sehingga kekurangannya sebesar Rp33 triliun akan menjadi tanggungan rakyat.

seperti di kutip dari https://nusantara.news

Begitu nilai PWC keluar, kecuali Kwik Kian Gie, seluruh anggota kabinet Gotong Royong, KKSK dan BPPN setuju dijual dengan nilainya PWC. Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti yang ketika itu didukung penuh oleh Menteri Keuangan Boediono dan Menneg BUMN Laksamana Sukardi berujar dengan keras dan tegas bahwa negara manapun di dunia yang terkena krisis memang harus menanggung kerugian besar. Biasanya harus rugi sekitar 85% dari nilai asset yang dipakai untuk membayar, atau uang yang kembali rata-rata 15% (yang disebut recovery rate ). Maka ada yang menganggap Salim Group “pahlawan” karena recovery rate -nya sekitar 34 %. (Kwik Kian Gie, 2004)

seperti di kutip dari https://nusantara.news

Dalam lampiran keputusan itu disebutkan, berdasarkan usulan dari BPPN yang disampaikan secara tertulis melalui Nota Dinas No. ND-71/BPPN/0903 tanggal 5 September 2003 khususnya butir B.6 beserta seluruh lampirannya dan disampaikan dalam rapat KKSK, berdasarkan rekomendasi Tim Pengarah Bantuan Hukum (TPBH) yang telah dikaji lebih lanjut oleh Sekretaris KKSK, dan seterusnya, KKSK menyetujui pemberian bukti penyelesaian sesuai dengan perjanjian masing-masing pemegang saham dengan BPPN oleh Ketua BPPN berupa pelepasan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama angka 1 Inpres No. 8/2002. Adapun daftar pemegang saham yang telah menyelesaikan kewajibannya ada lima pihak:

seperti di kutip dari https://nusantara.news

Tidak hanya sampai disitu, BPK semasa dipimpin Anwar Nasution dalam draft Hasil Pemeriksaan PKPS bernomor pemeriksaan 34G/XII/11/2006 tertanggal 30 November 2006 menyimpulkan perjanjian MSAA merupakan perjanjian penyelesaian kewajiban pemegang saham kepada BPPN dengan penyerahan aset, dimana nilai aset yang diserahkan pemegang saham adalah sebesar kewajiban yang harus diselesaikan. Perubahan nilai aset sejak diserahkan pemegang saham kepada BPPN atau holding company yang ditunjuk sampai dengan saat penjualan merupakan tanggung jawab dan risiko BPPN sesuai skema settlement yang diperjanjikan dalam MSAA.

seperti di kutip dari https://nusantara.news

Adalah kasus diberhentikannya Todung Mulya Lubis—pengacara Anthoni Salim—secara permanen oleh Majelis Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia DKI Jakarta lantaran sikapnya yang terjebak dalam benturan kepentingan. Benturan kepentingan terutama saat Todung menjadi pengacara Anthoni Salim dalam kasus Sugar Group Companies (SGC) berhadapan dengan pengusaha Gunawan Yusuf yang membeli SGC lewat perusahaannya PT Garuda Panca Arta (GPA). Sementara Todung pada 2002 pernah menjadi anggota Tim Bantuan Hukum Komite Kebijakan Sektor Keuangan (TBH KKSK).

seperti di kutip dari https://nusantara.news

Tapi apa yang terjadi? Marubeni Corporation tiba-tiba menagih hutang kepada SGC setelah diambil alih Gunawan Yusuf. Menurut versi Gunawan ceritanya demikian, pada April 1996 SGC berhutang kepada Marubeni yang kemudian diperbarui sekitar 1998 sampai 2001. Pada 29 November 2001 GPA membeli saham SGC dari BPPN melalui lelang sebesar Rp1,61 triliun. Pada Tahun 2004 Grup Salim mendapat surat keterangan lunas dari pemerintah sehingga pada tahun 2006 Marubeni mulai menagih utang ke dua anak perusahaan SGC senilai US$19 juta dan timbul gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kota Bumi. Tapi akhirnya kedua PN tersebut memenangkan Gunawan Yusuf dengan alasan aset yang dijual BPPN harusnya free and clrear .

Related Posts

Comments are closed.