Penjelasan Gamblang Mengapa Nonpribumi Tak Boleh Miliki Tanah di DIY

Penjelasan Gamblang Mengapa Nonpribumi Tak Boleh Miliki Tanah di DIY

Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, Prof Nurhasan Ismail menyebutkan DI Yogyakarta diberi ruang oleh regulasi untuk membatasi WNI nonpribumi dalam penguasaan tanah. Hal itu tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UU itu kemudian ditegaskan dalam Instruksi Wakil Gubernur (Wagub) DIY Nomor K.898/I/A/1975. “Dalam UUPA perbedaan hukum itu ada dasar hukumnya. Pasal 11 ayat 2 UUPA, boleh ada perbedaan aturan hukum, kalau memang diperlukan secara sosial ekonomi. UUPA membuka adanya kemungkinan itu, bukan tidak ada,” kata Nurhasan, saat berbincang dengan detikcom melalui telepon, Kamis (1/3/2018). Sementara dalam Instruksi Wagub DIY, dijelaskannya aturan itu sebenarnya bukan WNI nonpribumi atau keturunan China tak boleh menguasai hak atas tanah. “Mereka boleh memiliki, statusnya bukan hak milik, tapi statusnya HGB (hak guna bangunan). Intinya itu,” kata Nurhasan menegaskan. Dosen hukum agraria UGM itu menerangkan lahirnya larangan nonpribumi menguasai tanah itu. Yaitu dengan pertimbangan saat itu dalam rangka perlindungan terhadap kelompok masyarakat lemah yakni WNI pribumi. Sebelum terbitnya Instruksi Wagub DIY, kebijakannya lebih keras lagi, yakni tidak boleh ada pengalihan tanah milik orang pribumi kepada orang keturunan. Sekarang, boleh dialihkan dengan status HGB. Bahkan, pemilik HGB juga diberi keleluasaan yakni bisa memakai sertifikat HGB untuk jaminan utang atau dialihkan/dijual. “HGB bukan seperti sistem sewa, kalau sewa kan nggak boleh dijadikan jaminan, dialihkan. Kan sama saja gunanya, hanya statusnya yang beda. Nanti HGB bisa diperpanjang haknya, nanti bayar lagi kepada negara bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Karena pemberi HGB itu negara, bukan Keraton, ini berlaku umum nasional dan ada rumusan untuk menghitung BPHTB itu,” paparnya. Persoalan tanah di DIY yang belakangan ini diperbincangkan publik, hanyalah persoalan status haknya saja, bukan masalah tidak boleh memiliki tanah. Penerapan Instruksi Wagub DIY juga bukan sebuah perbuatan atau sikap diskriminasi. Menurutnya, orang akan beranggapan ada diskriminasi karena hanya dilihat dari prinsip persamaan yakni setiap orang berhak memiliki tanah hak milik. Tapi UUPA juga membuka adanya ketidaksamaan hukum. “Dalam konteks itu kalau ditujukan untuk melindungi kelompok masyarakat lemah, itu disebut positive discrimination, diskriminasi yang punya dampak positif karena untuk melindungi kelompok masyarakat yang lemah. Instruksi Wagub juga bukan mengatur tanah Kasultanan, tapi tanah umum yang dimiliki masyarakat. Perdais yang mengatur tentang tanah-tanah Kasultanan,” papar Nurhasan. Ditambahkannya, yang perlu diperhatikan dari isi Instruksi Wagub DIY itu hakikatnya adalah mencegah adanya kesenjangan dalam penguasaan tanah antarkelompok di dalam masyarakat. “Karena posisi ekonomi masyarakat dalam sejarah di DIY, kesenjangan relatif akan selalu ada yakni orang nonpribumi atau keturunan China posisi ekonominya lebih kuat dari pribumi. Itu yang dilindungi dalam Instruksi Wagub,” ujarnya. Nurhasan juga menegaskan status keistimewaan DIY juga menjadi basis adanya perbedaan dalam penerapan aturan penguasaan tanah. Aturan itu ditujukan adanya keadilan dari sosial ekonomi. “Jangan hanya melihat dari sisi tidak boleh punya hak milik, tapi dilihat lebih luas sama-sama diberikan kesempatan memiliki tanah, hanya berbeda di statusnya. Ini persoalan kearifan lokal saja, bisa berbeda beda di tiap daerah,” imbuhnya. Nurhasan berpendapat kalau ke depantidak ada lagi persoalan kesenjangan, seperti orang pribumi punya kemampuan ekonomi paling tidak secara relatif mendekati kesamaan dengan nonpribumi, maka ada ruang untuk mengubah isi Instruksi Wagub DIY tersebut. “Bahkan sekarang kalau mau diubah, silakan dikaji. Apakah kesenjangan kepemilikan tanah, sosial ekonomi, masih terjadi atau tidak,” pungkas Nurhasan. Sebagaimana diketahui, seorang pengacara, Handoko menggugat Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor K.898/I/A/1975 yang menyatakan Pemprov bisa melarang nonpribumi memiliki tanah di Yogyakarta. Gugatan itu ditolak PN Yogyakarta.

Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, Prof Nurhasan Ismail menyebutkan DI Yogyakarta diberi ruang oleh regulasi untuk membatasi WNI nonpribumi dalam penguasaan tanah. Hal itu tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UU itu kemudian ditegaskan dalam Instruksi Wakil Gubernur (Wagub) DIY Nomor K.898/I/A/1975. “Dalam UUPA perbedaan hukum itu ada dasar hukumnya. Pasal 11 ayat 2 UUPA, boleh ada perbedaan aturan hukum, kalau memang diperlukan secara sosial ekonomi. UUPA membuka adanya kemungkinan itu, bukan tidak ada,” kata Nurhasan, saat berbincang dengan detikcom melalui telepon, Kamis (1/3/2018). Sementara dalam Instruksi Wagub DIY, dijelaskannya aturan itu sebenarnya bukan WNI nonpribumi atau keturunan China tak boleh menguasai hak atas tanah. “Mereka boleh memiliki, statusnya bukan hak milik, tapi statusnya HGB (hak guna bangunan). Intinya itu,” kata Nurhasan menegaskan. Dosen hukum agraria UGM itu menerangkan lahirnya larangan nonpribumi menguasai tanah itu. Yaitu dengan pertimbangan saat itu dalam rangka perlindungan terhadap kelompok masyarakat lemah yakni WNI pribumi. Sebelum terbitnya Instruksi Wagub DIY, kebijakannya lebih keras lagi, yakni tidak boleh ada pengalihan tanah milik orang pribumi kepada orang keturunan. Sekarang, boleh dialihkan dengan status HGB. Bahkan, pemilik HGB juga diberi keleluasaan yakni bisa memakai sertifikat HGB untuk jaminan utang atau dialihkan/dijual. “HGB bukan seperti sistem sewa, kalau sewa kan nggak boleh dijadikan jaminan, dialihkan. Kan sama saja gunanya, hanya statusnya yang beda. Nanti HGB bisa diperpanjang haknya, nanti bayar lagi kepada negara bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Karena pemberi HGB itu negara, bukan Keraton, ini berlaku umum nasional dan ada rumusan untuk menghitung BPHTB itu,” paparnya. Persoalan tanah di DIY yang belakangan ini diperbincangkan publik, hanyalah persoalan status haknya saja, bukan masalah tidak boleh memiliki tanah. Penerapan Instruksi Wagub DIY juga bukan sebuah perbuatan atau sikap diskriminasi. Menurutnya, orang akan beranggapan ada diskriminasi karena hanya dilihat dari prinsip persamaan yakni setiap orang berhak memiliki tanah hak milik. Tapi UUPA juga membuka adanya ketidaksamaan hukum. “Dalam konteks itu kalau ditujukan untuk melindungi kelompok masyarakat lemah, itu disebut positive discrimination, diskriminasi yang punya dampak positif karena untuk melindungi kelompok masyarakat yang lemah. Instruksi Wagub juga bukan mengatur tanah Kasultanan, tapi tanah umum yang dimiliki masyarakat. Perdais yang mengatur tentang tanah-tanah Kasultanan,” papar Nurhasan. Ditambahkannya, yang perlu diperhatikan dari isi Instruksi Wagub DIY itu hakikatnya adalah mencegah adanya kesenjangan dalam penguasaan tanah antarkelompok di dalam masyarakat. “Karena posisi ekonomi masyarakat dalam sejarah di DIY, kesenjangan relatif akan selalu ada yakni orang nonpribumi atau keturunan China posisi ekonominya lebih kuat dari pribumi. Itu yang dilindungi dalam Instruksi Wagub,” ujarnya. Nurhasan juga menegaskan status keistimewaan DIY juga menjadi basis adanya perbedaan dalam penerapan aturan penguasaan tanah. Aturan itu ditujukan adanya keadilan dari sosial ekonomi. “Jangan hanya melihat dari sisi tidak boleh punya hak milik, tapi dilihat lebih luas sama-sama diberikan kesempatan memiliki tanah, hanya berbeda di statusnya. Ini persoalan kearifan lokal saja, bisa berbeda beda di tiap daerah,” imbuhnya. Nurhasan berpendapat kalau ke depantidak ada lagi persoalan kesenjangan, seperti orang pribumi punya kemampuan ekonomi paling tidak secara relatif mendekati kesamaan dengan nonpribumi, maka ada ruang untuk mengubah isi Instruksi Wagub DIY tersebut. “Bahkan sekarang kalau mau diubah, silakan dikaji. Apakah kesenjangan kepemilikan tanah, sosial ekonomi, masih terjadi atau tidak,” pungkas Nurhasan. Sebagaimana diketahui, seorang pengacara, Handoko menggugat Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor K.898/I/A/1975 yang menyatakan Pemprov bisa melarang nonpribumi memiliki tanah di Yogyakarta. Gugatan itu ditolak PN Yogyakarta.

Di seluruh dunia first speech atau orasi politik seorang pemimpin amat dinanti. Orasi politik merupakan cermin dari sikap dan arah kebijakan pemimpin tersebut dalam menjalankan roda pemerintahan.  Dalam konteks ini orasi yang dimaksud adalah orasi Gubernur DKI Anies Rashid Baswedan yang akan menerusan estafet kepemimpinan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat yang habis 15 Oktober 2017 lalu di Pemeritahan Propinsi DKI Jakarta selama lima tahun ke depan. Pidato politik Gubernur DKI yang baru, pidato pertama sesaat ia dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang pukul 4sore WIB pada Senin, 16 Oktober 2017 di Istana Merdeka disinyalir berbau diskriminatif pada etnis tertentu. Warganet pun memberikan respon yang beragam terhadap isi orasi itu. Saya cuplik orasi itu. “Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan polarisme dari dekat. Di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata,” ujar Gubernur Anies. Kemudian menurutnya, semua warga pribumi harus mendapat kesejahteraan. “Kita semua pribumi ditindas, dikalahkan, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri Indonesia,” “Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura. ‘etk s atellor ajm s ngremm’, itik yang bertelur ayam yang mengerami,” lanjutnya “Kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan, kita yang bekerja keras untuk menghapuskan kolonialisme,” ujar gubernur yang diusung Gerindra-PKS penuh semangat. Siapakah yang dimaksud pribumi oleh Gubernur Anies? Pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab dan dibahas. Namun rekan Kompasianer Venusgazer mencoba menelisik siapa yang dimaksud pribumi, etnis Tiongkok kah, Sunda, Jawa, Batak, atau suku lainnya, karena di Jakarta banyak sekali etnis yang tinggal. Selengkapnya silakan baca di   tautan ini .   Lebih lanjut Venusgazer mencurigai bahwa Guberur Anies sedang memainkan politik identitas yang kental dengan SARA. Jika benar demikian, setidaknya pidato Anies dengan mengangkat isu rasis berpotensi melanggar dua regulasi. Regulasi yang dilanggar pertama kali adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi Dan Non Pribumi Dalam Semua Perumusan Dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, Ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan instruksi butir Pertama yaitu “Menghentikan penggunaan istilah pribumi dan Non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.” Regulasi kedua yang dilanggar adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis Bab III Tindakan Diskriminatif Pasal 4 butir b poin (2) berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan katakata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain; Terkait pelanggaran Instruksi Presiden yang mempunyai hak untuk menegur Anies R Baswedan adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sesuai dengan isntruksi kelima yaitu “Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengkoordinasi pelaksanaan instruksi ini di kalangan para Menteri dan pejabat-pejabat lainnya yang disebut dalam Instruksi Presiden ini”. Komnas HAM bisa melaporkan Anies R Baswedan atas pidato tersebut kepada aparat penegak hukum, karena dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2008 BAB V PENGAWASAN Pasal 8 butir (1) Pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM. Selanjutnya Komnas HAM sesuai butir (2) bisa melakukan pemantauan, mencari fakta  dengan meminta keterangan kepada Anies terkait pidatonya yang berbagu rasis itu kemudian menilainya. Apabila ditemukan ada pidato Anies melanggar, kemudian Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Pemerintah hasil temuannya tersebut untuk ditindaklanjuti. Tak hanya Komnas HAM yang mempunyai legal standing tersebut, masyarakat secara umum pun berhak melaporkan Anies R Baswedan atas pidatonya itu kepada aparat hukum atau pengadilan jika ada kerugian materi dan immaterial Adapun atas pelanggaran dskriminasi itu ancaman hukumannya adalah penjara 1-5 tahun dan denda 100juta-500 juta rupiah. ——-mw——- Sumber Bacaan 1. Detik 2. CNN Indonesia 3. Kompas

Hingga akhir bulan Februari ini Komisi VI DPR RI belum juga melakukan fit and proper test pada 18 nama calon Ketua KPPU yang diajukan Presiden Jokowi. Jokowi sendiri mengeluarkan dua kali Kepres perpanjangan jabatan Ketua KPPU untuk mengisi kekosongan. Saat ini Jokowi menghimbau agar DPR segera melakukan fit and proper test. Baca tapak asal هذه الصفحة هي مجرد قاریء تلقائي للأخبار باستخدام خدمة الـ RSS و بأن نشر هذه الأخبار هنا لاتعني تأییدها علی الإطلاق.

[ulasan buku]  1/ Memasuki Bulan Suci Ramdhan, pembahasan mengenai kondisi dan situasi keberislaman kita hari ini, menjadi semakin mendesak untuk dibicarakan secara lebih serius. Setidaknya, hal tersebut berlaku dalam wacana perbincangan keberislaman hari ini, yang beberapa kali menjadi topik pembicaraan di lingkaran teman-teman saya. Cerita mengenai segala bentuk politik identitas di Jakarta—yang turut menyeret Islam ke dalamnya—tidak serta merta tenggelam oleh hiruk-pikuk pembicaraan mengenai Bulan Puasa. Dari beberapa kesempatan bincang-bincang, wacana mengenai Islam dalam konstelasi perpolitikan di Jakarta, masih terus terdengar dengan bentuknya yang lain. Termasuk, mengaitkannya dengan keberlangsungan Bulan Suci Ramadhan tahun ini.

seperti di kutip dari http://www.simpulsemarang.org

Namun dari sekian perbincangan mengenai kondisi keberislaman hari ini yang berlangsung di lingkaran pertemanan saya, salah satu sektor yang kerap terlewat ialah bagaimana Islam—baik secara institusi, ideologi, ataupun personal—memandang dan berposisi di hadapan rentetan persoalan agraria, yang sampai hari ini terus berlangsung. Sebagai anak kandung dari ketidakadilan agraria, konflik sumber daya dan konflik agraria yang terjadi di berbagai tempat, tak jarang menyeret pula orang Islam untuk menjadi korbannya. Atau tak jarang, konflik-konflik yang terjadi pun justru ditimbulkan oleh orang Islam itu sendiri.  Di tengah kepelikan semacam ini—sebagaimana yang telah disinggung di atas—maka pembahasan mengenai kondisi Islam hari ini, terutama terkait hal-hal yang mendasar semacam persoalan agraria, menjadi begitu mendesak untuk dipecahkan bersama-sama.

seperti di kutip dari http://www.simpulsemarang.org

Catatan Konsorium Pembaharuan Agraria (KPA) tahun 2015, merekam bahwa dalam kurun waktu satu tahun saja,  setidaknya telah terjadi 252 kejadian konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai 400.430 hektar. Konflik-konflik ini melibatkan sedikitnya 108.714 kepala keluarga (KK) dan semakin parah dengan catatan jumlah korban jiwa yang berjumlah 5 orang, tertembak sebanyak 39 orang, dianiaya sebanyak 124 orang, dan ditahan sejumlah 278 orang. Masih menurut data KPA, sektor perkebunan menjadi sektor yang paling luas cakupan konflik agraria nya, disusul sektor pembangunan infrastruktur, kehutanan, pertambangan, dan sektor-sektor lainya (Laporan KPA Tahun 2015). Angka-angka yang disajikan KPA, tentunya bukan semata sebuah angka yang selesai dengan hanya menghitungnya. Angka-angka tersebut, jelas membawa pesan bahwa persoalan agraria, memang merupakan satu persoalan kritis yang terjadi di Indonesia. Bersamaan dengan itu, sebagai agama terbanyak pemeluknya di Indonesia, serta sebagai agama yang menjanjikan rahmat bagi semesta raya kehidupan (Rahmatan Lil Alamin), Islam dituntut untuk turut berperan menyelesaikannya. Maka, buku Islam dan Agraria: Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam dalam Merombak Ketidakadilan Agraria yang ditulis oleh Gita Anggraini ini, menjadi bahan penting pula untuk menautkan Islam dengan persoalan kekinian, sekaligus mengurai dan mencari titik temu antara Islam dan Agraria. Melalui buku yang hendak diulas ini, minimal, kita dapat membaca dan menelusuri pertautan antara Islam dan Agraria secara historis.

seperti di kutip dari http://www.simpulsemarang.org

Buku ini pada awalnya merupakan skripsi Gita Anggraini di Sekolah Tinggi Pertanahan Negara (STPN). Sebagai bentuk konkrit STPN sebagai rumah produksi pengetahuan dan distribusi gagasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agraria—seperti yang dinyatakan dalam pengantar penerbit buku ini—akhirnya STPN Press mengajukan naskah ini untuk diterbitkan. Buku ini terdiri dari 4 bab yang secara berurutan membahas mengenai: Keadilan agraria dalam Islam; perjuangan agraria dalam sejarah Islam; perjuangan Islam dalam penataan struktur agraria di Indonesia; serta ringkasan umum dan kesimpulan. Dalam buku ini, terdapat pula sebuah pengantar yang ditulis oleh Muhammad Al-Fayyadl dengan tajuk Islam, Pembebasan, dan Keadilan Agraria.

seperti di kutip dari http://www.simpulsemarang.org

Sementara itu,  buku yang ditulis oleh Gita Anggraeni pada dasarnya hendak menelusiri belantika sejarah panjang umat Islam—baik dalam konteks kenabian ataupun dalam konteks Indonesia—dalam pertaliannya dengan persoalan agraria. Hal tersebut tercermin jelas dari pemilihan sub-bab yang tertera di dalam buku. Maka dalam pokok pembahasannya yang pertama, Gita Anggraeni menekankan bahwa keadilan, sebenarnya merupakan satu pokok persoalan yang hendak dipecahkan oleh Kanjeng Nabi. Di tengah kondisi zaman jahiliyah yang sangat menyengsarakan umat kebanyakan, Kanjeng Nabi hadir dan merombak situasi tersebut dengan sangat cemerlang. Tak ayal—sebagaimana yang ditulis oleh Gita Anggraeni—pada saat itu Islam datang sebagai pembebas bagi masyarakat Arab dari kondisi ketidakadilan. Praktik ketidakadilan antar si miskin dan si kaya, ketidakadilan antara penguasa dan rakyat jelata, ketidakadilan antara bangsawan dan budak beliannya, dan juga ketidakadilan berupa ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria yang dipicu oleh persengketaan seputar hewan ternak, padang rumput maupun mata air yang dikenal dengan “ayyam al Arab” (hlm.1), merupakan satu dari sekian contoh upaya pembebasan ekonomi-politik yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Hal tersebut, sesuai dengan pesan yang terkandung dalam Al-Qur’an. Diantaranya seperti yang termaktub dalam Surah Al-Hujurat ayat 9 yang artinya: “….dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” dan Surah Al-Maidah ayat yang artinya: “Berlaku adillah Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa.”.

seperti di kutip dari http://www.simpulsemarang.org

Seperti yang telah sedikit dibahas sebelumnya, di bab kedua Gita Anggraeni menyoroti lebih dalam tentang konteks zaman jahiliyah di masa-masa sebelum nabi. Kondisi sosial-keagamaan di era jahiliyah digambarkan oleh Gita Anggraeni sebagai sebuah zaman ketika penyembahan berhala yang di awali oleh Amar bin Luhai, mulai merebak di kalangan masyarakat. Saat itu, mereka menyembah berhala yang terbuat dari batu dan diberi nama sebagaimana nama-nama nenek moyang mereka yang sholeh di masa lalu. Mereka percaya bahwa dengan kesholehan figur dari nama berhala-berhala tersebut, dapat menjadi perantara antara mereka dan Tuhan, agar doa mereka terkabul. Oleh karena itu, mereka memberikan persembahan kepada berhala-berhala tersebut baik berupa makanan, minuman, bahkan sampai mengorbankan nyawa (hlm.7). Sementara zaman jahiliyah dalam konteks sosial, digambarkan oleh Gita Anggraeni dialamatkan pada kehidupan sosial mereka yang tidak manusiawi. Mereka (masyarakat Arab) tidak segan-segan mengubur hidup-hidup anak perempuannya, karena dianggap sebagai beban hidup, dan mereka juga suka merampok kabilah-kabilah dagang. Hal tersebut menimbulkan rasa tidak aman dan takut, sehingga suku-suku yang lemah rela membeli perlindungan kepada suku-suku yang kuat, dengan memberikan sejumlah barang sebagai bayarannya. Bersamaan dengan itu, kondisi ekonomi antara orang kaya atau kaum bangsawan sangat timpang dibanding orang miskin. Para bangsawan hidup bermewah-mewahan dan enggan berbagi kepada orang miskin. Budak-budak dipaksa bekerja tanpa diberi upah. Mereka tidak lagi memiliki harkat dan martabat kemanusiaan. Di samping itu, praktik riba merajalela. Banyak orang-orang yang terjebak hutang karena riba itu. Praktik tengkulak juga terjadi. Kondisi itu semakin memperdalam jurang perbedaan antara yang miskin dan kaya (hlm.8).

seperti di kutip dari http://www.simpulsemarang.org

Kondisi semacam itu, diperparah pula dengan kebiasaan masyarakat arab yang suka berperang. Peperangan tersebut terjadi terutama kali oleh suku-suku yang saling berebut terkait masalah hewan ternak, padang rumput, dan sumber air. Pihak-pihak yang memenangkan peperangan, mendapat penguasaan atas tanah dan air lebih banyak dibanding pihak yang kalah. Akhirnya, ketimpangan terkait akses terhadap tanah dan air pun menjadi semakin tampak ke permukaan. Dalam latar kondisi demikian, Nabi Muhammad datang sebagai pembawa risalah Islam, sekaligus sebagai pembebas bagi kaum-kaum yang tertindas. Pertama-tama, nabi merubah sisi teologi masyarakat Arab dengan merubah pemujaannya terhadap berhala dengan ketauhidan terhadap Tuhan. Selanjutnya, Nabi Muhammad pun mendeklarasikan hak-hak perempuan dan merubah cara pandang masyarakat yang terkungkung sifat kesukuan. Di lapangan ekonomi, Rasulullah saw melarang segala bentuk spekulasi untuk mencegah eksploitasi terhadap kaum miskin dan menguntungkan yang kaya. Misalnya, Rasulullah saw melarang pembelian padi yang masih muda oleh tengkulak, karena akibatnya adalah eksploitasi terhadap petani miskin. Al-Quran juga dengan tegas melarang ketidakadilan, dan membolehkan orang yang tertindas untuk melawan penindasnya (Q.S An-Nisa’ ayat 75).

seperti di kutip dari http://www.simpulsemarang.org

Dalam urusan tanah, terutama terkait kepemilikannya, fiqh Islam membagi tanah menjadi dua bentuk: Tanah yang dapat dimiliki oleh pribadi (haqqu al-tamlik), dan tanah-tanah yang diatur oleh pemerintah untuk kepentingan umum, yang disebut dengan al-Hima.Di masa Nabi Muhammad, terlaksana pula kebijakan pembagian tanah dari tanah terlantar, dan penetapan tanah untuk kepentingan umum. Semisal ketika Rasulullah saw membagikan tanah kepada Zubair ra sebagaimana hadist yang disampaikan dari Asma’ binti Abu Bakar ra bahwa Rasulullah saw telah memberikan kapling tanah kepada Az-Zubair ra di Khaibar, yang di dalamnya terdapat pepohonan dan kebun kurma. Begitupun juga terhadap Abu Tsalabah al-Khusyani ra, Rasulullah saw memberikan tanah kepadanya dengan menyertakan pula surat pengkaplingan tanah. Kebijakan pemberian tanah juga dilakukan Nabi Muhammad saw kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Seperti yang dilakukan Rasulullah saw terhadap pemuka Bani Hanifah, Mujja’ah Al-Yamamah. Kepadanya Rasulullah saw menulis sebuah Surat keterangan pemberian tanah, yang berbunyi:

seperti di kutip dari http://www.simpulsemarang.org

Disamping membagikan tanah untuk kemudian menjadi hak milik pihak yang diberinya, Nabi Muhammad pun melakukan kebijakan terkait tanah larangan (Hima) untuk kepentingan umum. Rasulullah saw menetapkan hima atas air, padang rumput, dan api. Ketiganya itu merupakan sumber publik atau sumber penghidupan orang banyak, dimana setiap orang mempunyai hak terhadapnya. Oleh karenanya, Rasulullah saw melarang melakukan privatisasi terhadap ketiganya, dengan alasan agar masyarakat banyak tidak terzalimi (hlm.16). Kebijakan pertanahan yang dilakukan oleh Rasulullah saw, dilanjutkan pula oleh para penerusnya, terutama para sahabat dan khalifah seperti; Abu Bakar ra, Umar bin Khattab ra, Utsman bin Affan ra, dan Ali bin Abi Thalib ra.

seperti di kutip dari http://www.simpulsemarang.org

Di masa Abu Bakar Asshiddiq ra dan ketiga khalifah selanjutnya, Islam sedang dalam proses penyebaran dan perkembangannya yang pertama. Umat saat itu disibukkan dengan perjuangan untuk mempertahankan Islam dan juga menyebarluaskannya ke seluruh Jazirah Arab. Dalam hal itu, para sahabat yang utama telah melakukan perjuangan untuk menegakkan keadilan atas penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria. Seperti yang ditunjukan khalifah pertama,  Abu Bakar ra melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw yaitu menetapkan hima’. Abu Bakar ra melindungi lahan di Ar-Rabadzah untuk para penerima zakat, dan menugaskan bekas budaknya, Abu Salamah untuk mengurusnya. Konsistensi Islam ketika itu dalam menegakan keadilan, tercermin pula di masa Abu Bakar ra. Pada masa itu, jauh sebelum demokrasi membumi di seluruh penjuru dunia, Abu Bakar ra telah bersikap demokratis dengan menerima kritikan Umar bin Khattab ra. Ketika itu Abu Bakar ra memberikan tanah kepada Thalhah bin Ubaidillah ra, dan menuliskan surat mengenai pengkaplingan tanah tersebut kepadanya. Kebijakan tersebut menimbulkan ketidaksetujuan, terutama yang disampaikan oleh Umar bin Khattab dengan alasan bahwa pembagian tanah tersebut menjadi tidak adil karena jumlah kaum muslimin terus bertambah, pemberian tanah dalam luas yang besar kuranglah tepat, karena lebih baik tanah tersebut dimanfaatkan bersama kaum muslimin daripada dinikmati sendiri oleh Thalhah ra (hlm.19).

seperti di kutip dari http://www.simpulsemarang.org

Di masa Khalifah Umar in Khattab ra, wilayah Islam terus berkembang luas. Hal tersebut menyeret perdebatan mengenai pembagian wilayah-wilayah hasil taklukan kepada para mujahidin. Namun Umar bin khattab menolak untuk membagikan wilayah tersebut. Dasar penolakan Umar bin Khattab, dilatarbelakangi oleh keinginan kerasnya untuk tegaknya keadilan distribusi, dan menjamin hak-hak kaum muslimin di bumi pada masa itu dan masa mendatang. Penolakan Umar bin Khattab ra tersebut, dapat pula dibaca sebagai bentuk penolakan Umar bin Khattab terhadap pemilikan lahan dalam jumlah yang luas. Hal demikian terlihat takala Umar bin Khattab berkata kepada Bilal bin Harits ra ketika menarik darinya tanah di Al-Aqiq yang tidak mampu dikelolanya;

seperti di kutip dari http://www.simpulsemarang.org

Pada Masa Umar bin Khattab ra, hima dijadikan untuk tempat pengembalaan kendaraan jihad, ternak orang-orang miskin, ternak zakat, ibnu sabil, dan unta yang ditemukan. Umar bin Khattab ra pun begitu hati-hati dalam menetapkan hima. Ia menetapkan luas himahanya sesuai kebutuhan, karena ia khawatir akan menimbulkan penelataran lahan. Ketegasan Umar bin Khattab ra terhadap tanah Hima, tergambar dari keberatannya terhadap adanya tanah larangan khusus karena hal itu mempunyai banyak mudharat. Diantaranya adalah kezaliman ekonomi, karena jika diizinkan tanah larangan khusus, maka orang kaya dan pemilik kebijakan akan menguasai tanah mati dan menghalangi orang miskin dan masyarakat darinya. Hal itu akan menimbulkan kemelaratan bagi orang miskin, namun semakin pemperkaya orang kaya (hlm.25). Bahkan saking tegasnya, Umar bin Khattab tidak memperbolehkan peruntukan tanah di luar tujuan pemberiannya.

seperti di kutip dari http://www.simpulsemarang.org

Sesuai dengan sabda nabi (HR. Ahmad), “Orang-orang muslim besekutu dalam tiga hal, yaitu air, rumput, dan api” di masa Utsman bin Affan ra, terjadi  privatisasi terkait masalah air, dan untuk menanggulangi persoalan tersebut, Utsman bin Affan membeli sumur yang menjadi sumber air tersebut, untuk kemudian dijadikan milik bersama oleh kalangan muslim. Pada awalnya, sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan hanya separuh bagian saja. Namun orang Yahudi yang memiliki sebagian sumur tersebut akhirnya menjual seluruhnya, dikarenakan sumur yang dimilikinya menjadi tidak laku sebagai akibat dari sumur yang dibeli Utsman bin Affan ra justru digratiskan. Dari cerita tersebut, terlihat jelas bahwa Utsman bin Affan ra menolak privatisasi air sekaligus berusaha mewujudkan keadilan akses publik semacam air, bagi kemaslahatan seluruh umat.

seperti di kutip dari http://www.simpulsemarang.org

Ketika Utsman bin Affan ra berkuasa, beberapa penguasa pada pemerintahan Utsman bin Affan ra ini haus akan harta dan kekuasaan, sehingga kekayaan mulai terkonsentrasi pada segelintir orang. Seiring dengan itu, Islam mulai kehilangan semangatnya karena para pemimpinnya mulai terlelap dengan kemakmuran (hlm.31). Akhirnya pecahlah pemberontakan, dan Utsman bin Affan ra menemui ajalnya dengan ditikam oleh para pemberontak. Dan Ali bin Abi Thalib ra pun naik sebagai khalifah menggantikan Utsman bin Affan ra.

seperti di kutip dari http://www.simpulsemarang.org

Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ra, tidak dijelaskan secara lebih dalam oleh Gita Anggraeni. Kekacauan politik di masa akhir Utsman bin Affan ra, melemahnya ekonomi, serta berbagai persoalan lainya, menuntut Ali bin Abi Thalib ra untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut terlebih dahulu. Termasuk dengan memindahkan Ibukota ke Kuffah, serta memecat pejabat-pejabat di masa Utsman bin Affan ra yang tidak memiliki kredebilitas. Serupa dengan Utsman bin Affan ra, Ali bin Abi Thalib ra pun menemui ajalnya dengan pembunuhan. Selepas masa Ali bin Abi Thalib ra, secara beturut-turut berkuasa Kekhalifahan Umayyah dan Kekhalifahan Abbasiyah.

seperti di kutip dari http://www.simpulsemarang.org

Di masa Kekhilafahan Umayyah, seiring meluasnya wilayah Islam, terjadi kecemburuan diantara Islam Arab dan non Arab, terutama dari wilayah Islam Persia. Umar bin Abdul Aziz—salah satu pembesar Kekhalifahan Umayyah—diriwayatkan pernah menetapkan bahwa tanah mati akan menjadi milik orang-orang yang mengelolanya. Hal itu juga sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw dan para sahabat. Sebagaimana riwayat, dari Zuraiq bin Hakim, ia berkata, “Aku telah membacakan surat Umar bin Abdul Aziz di hadapan ayahku. Isi surat adalah, ‘Barang siapa yang mengelola tanah kosong (mawat) seperti mendirikan bangunan atau bercocok tanam, selama bukan harta orang lain, maka hasil penjualannya menjadi hak milik harta mereka. Atau, mereka mengelola sebagian tanah orang lain, maka berikanlah biaya pengelolaan itu kepada orang yang mengelolanya, baik dari segi bangunanya ataupun tanamannya.”.

seperti di kutip dari http://www.simpulsemarang.org

Riwayat tersebut menggambarkan perkembangan penafsiran dari sistem pengelolaan tanah kosong (ihyaul mawat). Jika di masa sebelumnya pengelolaan tanah kosong yang kemudian menjadi hak milik lebih menitikberatkan dalam pemanfaatan pengairan dan pertanian, di masa Kekhalifahan Umayyah telah bergeser termasuk dalam pemanfaatan dalam bentuk bangunan di atasnya. Sementara di masa Kekhalifahan Abbasiyah—seperti yang ditunjukan Gita Anggraeni—terjadi pembebanan pajak yang berlebihan kepada semua rakyat, baik muslim maupun non muslim, tidak terkecuali. Beban pajak yang tinggi itu membuat rakyat miskin semakin papa. Disamping itu, mereka menyerahkan tanahnya kepada orang yang berpengaruh di pemerintahan agar tidak terkena beban pajak yang memberatkan. Sebagai imbalannya mereka memberikan hasil pertanian mereka sebagai biaya perlindungan. Sayangnya, lama-kelamaan tanah tersebut malah jatuh ke tangan orang yang ditompangi. Akhirnya, petani miskin hanya menjadi penggarap saja, karena sudah tidak mempunyai tanah lagi. Di sisi lain, para pedagang juga semakin menumpuk kekayaan dengan berinvestasi tanah dalam jumlah yang luas. Praktik-praktik seperti itu membuat petani miskin semakin terpinggirkan (hlm.36).

seperti di kutip dari http://www.simpulsemarang.org

Satu poin yang mesti dicatat pada masa Kekhalifahan Abbasiyah ialah bahwa pada masa ini, pengelolaan sumber daya agraria mendapat tempat dalam khazanah pengetahuan dan peradaban Islam. Hal tersebut terlihat dari adanya upaya para ulama dalam mengumpulkan hadist Rasulullah saw serta prilaku, kebijakan, dan keputusan para sahabat mengenai pengelolaan sumber daya alam, yang kemudian ditulis kembali menjadi buku. Diantara buku-buku tersebut, ialah; Kitab al-Kharaj dan kitab al-Amwaal. Dalam tata pengelolaan air misalnya, Al-Mawardi sebagai ilmuan/intelektual yang diminta membuat peraturan pemerintahan mencatat bahwa tata pengelolaan air, dilakukan berdasarkan banyaknya jumlah air. Apabila air sangat melimpah seperti air sungai besar, atau mata air yang telah dimunculkan Allah tanpa digali, maka setiap orang mempunyai hak terhadapnya selama tidak merugikan orang lain.

seperti di kutip dari http://www.simpulsemarang.org

Seperti yang telah ditunjukan di atas, baik di masa Kanjeng Nabi, para sahabat, ataupun Kekhalifahan selanjutnya, Islam sangat dekat dengan persoalan agraria Sebagai bentuk manifestasi atas penegakan keadilan, Islam telah sedemikian rupa berusaha mewujudkan akses dan distribusi agraria secara lebih merata. Dengan latarbelakang semacam ini, Gita Anggraeni di bab selanjutnya, mendekat dengan membawa pokok pembahasan terkait Islam dan Agraria, dalam konteks di Indonesia. Seperti yang telah banyak di bahas di buku-buku yang berkait dengan agraria, sistem dan tata pengelolaan agraria sebelum kemerdekaan, sangat berkait-erat dengan sistem yang diterapkan oleh Kolonialisme Belanda dan Jepang.

seperti di kutip dari http://www.simpulsemarang.org

Setelah kemerdekaan, Indonesia bergeliat untuk membuat anti-thesis dari kebijakan agraria warisan penjajahan. Hal tersebut terlihat dari beragam bentuk perombakan kebijakan agrarian yang telah dimulai sejak tahun 1946 dengan penghapusan desa perdikan di Jawa Tengah melalui Undang-Undang No.13/1946 tentang penghapusan desa-desa perdikan, redistribusi tanah-tanah perkebunan gula yang dikuasai Belanda di Yogyakarta dan Surakarta kepada para petani melalui Undang-Undang No. 13/1948 tentang Perubahan dalam Vorstenlands Grondhuurreglement, dan penghapusan tanah-tanah partikelir dengan Undang-Undang No. 1/1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir. Puncak dari perombakan kebijakan dan hukum agraria warisan kolonial, terlihat dari pengesahan UU Pokok Pembaharuan Agraria (UUPA) Tahun 1960, sebagai dasar sekaligus payung hokum nasional terkait agraria. Tidak hanya sampai di situ, upaya pembenahan berlanjut dengan penerapan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 56/Prp/1961 tentang Pembatasan Tanah Pertanian, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 224/1961 tentang Redistribusi Tanah dan Prosedur Ganti Rugi, serta Undang-Undang No. 21/1961 tentang Pengadilan Land Reform dalam rangka pelaksanaan program Land Reform bertujuan untuk membatasi kepemilikan lahan individu.

seperti di kutip dari http://www.simpulsemarang.org

Penetapan UUPA 1960, oleh Gita Anggraeni, dijadikan tolak ukur paling jelas dalam melihat pertautan Islam dan Agraria. Termasuk mengaitkan proses pembuatan UUPA 1960 yang tak dapat dipungkiri, disokong pula oleh orang-orang Islam. Perwakilan golongan Islam tersebut adalah H.A Sjaichu, Maniuddin Brojotruno, Z. Imban, Nunung Kusnadi, Harsono Tjokroaminoto, Nja’ Diwan, dan K.H Muslich. Ketua DPR-GR sendiri adalah seorang ulama dari kalangan NU yaitu K.H. Zainul Arifin. Jika dicermati, dengan masih diakuinya hak pribadi atas tanah, UUPA 1960 sangat dekat dengan konsepsi Islam terkait agrarian—sebagaimana yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya.

seperti di kutip dari http://www.simpulsemarang.org

Namun di masa-masa menjelang pelaksanaan landreform sebagai kelanjuntan dari UUPA 1960, terbit fatwa haram landreform melalui forum bahtsul masail pengurus besar Syuriah Nahdlatul Ulama kedua di Jakarta pada tanggal 1 sampai 3 Jumadil Ulaa tahun 1381 H atau tanggal 11 sampai 13 Oktober tahun 1961. Gita Anggraeni berpendapat bahwa pengharaman itu bukanlah terhadap program landreform, tetapi terhadap hal-hal yang menciderai prinsip dasar landreform, karena program landreform itu sendiri mendapat dukungan dari kalangan ulama. Umat Islam pada umumnya dan ulama pada khususnya, pada dasarnya mendukung kegiatan landreform. Karena kegiatan landreform merupakan teladan Rasulullah saw dalam mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah di awal berdirinya suatu negara (hlm.63).

seperti di kutip dari http://www.simpulsemarang.org

Meski pada akhirnya kebijakan landreform tetap dilaksanakan dengan segala polemiknya, UUPA 1960 sebagai payung hukumnya, seolah masuk peti ketika Indonesia berganti kepemimpinan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, dengan didahului oleh tragedi kemanusian terbesar sepanjang sejarah bangsa. Di masa Orde Baru, persoalan agraria tertutup oleh kepentingan pembangunan yang sedang gencar digalakan. Bahkan UUPA 1960 yang sejatinya bersifat populis, dianggap lebih dekat dengan bentuk kebijakan komunis, sehingga mendorong pemetiaan UU payung tersebut. Bersamaan dengan itu, Orde Baru pun mengsahkan aneka UU yang sejatinya sangat bertolak-belakang dengan semangat UUPA 1960, sekaligus berkebalikan dengan nilai-nilai kebijakan agraria yang diwariskan Kanjeng Nabi. Beberapa UU yang terbit di masa Orde Baru ialah; UUPMA 1967 yang membuka keran penguasaan dan investasi di segala ruang sumber daya alam masyarakat, dan UU Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kehutanan yang memberikan kesempatan berbagai kalangan memperoleh Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH).

seperti di kutip dari http://www.simpulsemarang.org

Guna merespon geliat pembangunan infrastruktur secara besar-besaran yang dilakukan oleh Orde Baru, para ulama NU dengan Muktamarnya yang ke-29 di Bandar Lampung pada tanggal 16-20 Rajab 1412 H/21-25 Januari 1992, menghasilkan beberapa keputusan. Antara lain; a) hukum penggusuran tanah oleh pemerintah demi kepentingan umum (al-maslahah al-‘ammah) boleh, dengan syarat betul-betul pemanfaatannya oleh pemerintah untuk kepentingan yang dibenarkan oleh syara’ dan dengan ganti rugi yang memadai. b) cara terbaik dalam menentukan ganti rugi penggusuran tanah menurut fiqh ditempuh melalui musyawarah atas dasar keadilan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Namun dalam kenyataannya, banyak pula pembangunan yang justru merugikan masyarakat dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah seperti yang diputuskan Muktamar NU ke-29. Tak ayal, ketika terjadi perampasan ruang hidup beserta pelanggaran HAM dalam pembangunan Waduk Nipah di Madura, terdapat setidaknya 52 ulama se-Madura yang menandatangani surat protes terhadap pemerintah.

seperti di kutip dari http://www.simpulsemarang.org

Di akhir-akhir masa Orde Baru, terselenggara pula forum Bahtsul Masail pada Munas NU tanggal 16-20 Rajab 1418 H atau 17-20 November 1997 di Ponpes Qomarul Huda Bagu, Pringgarata Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Senada dengan apa yang diungkapkan Gita Anggraeni, Bahtsul Masail tersebut masih merupakan respon atas kejadian di Orde Baru berupa pembebasan tanah rakyat, baik oleh pemerintah maupun swasta yang disokong pemerintah, baik untuk kepentingan umum maupun bisnis semata, namun tidak disertai dengan ganti kerugian yang memadai. Adapun beberapa poin yang dihasilkannya ialah; pembebasan tanah dengan harga yang tidak memadai dan tanpa kesepakatan kedua belah pihak, tergolong perbuatan zalim; apabila pembebasan semacam itu diperuntukkan bisnis, maka keuntungan darinya adalah haram.

seperti di kutip dari http://www.simpulsemarang.org

Selain itu, melalui Muktamar NU yang ke-30 di Kediri, Jawa Timur pada tanggal 21 sampai dengan 27 November tahun 1999, para ulama membahas mengenai hak atas tanah yang pada waktu itu menjadi persoalan di kalangan masyarakat. Para ulama bersepakat bahwa yang lebih berhak atas suatu tanah adalah orang yang lebih dulu menguasai tanah tersebut dengan menunjukkan alat bukti yang sah. Setelah Indonesia masuk ke dalam era reformasi, pada tahun 2005, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa dari hasil Musyawarah Nasionalnya yang ke VII. Salah satu fatwa yaitu point ke 8 berisi bahwa hak milik pribadi wajib dilindungi oleh negara dan tidak ada hak bagi negara merampas bahkan memperkecilnya, namun jika berbenturan dengan kepentingan umum yang didahulukan adalah kepentingan umum (hlm.70).

seperti di kutip dari http://www.simpulsemarang.org

Satu contoh terakhir perjuangan umat Islam dalam persoalan agrariayang ditulis Gita Anggraeni ialah saat  para delegasi yang terdiri dari Muhammadiyah, PBNU, MUI, dan Ormas Islam lainnya, mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggugat UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA). Gugatan tersebut disebabkan terutama kali karena melalui UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA), sangat membuka peluang privatisasi dan komersialisasi air.  Akhirnya Jihad Konstitusi itu membuahkan hasil. Pada tanggal 18 Februari 2015 melalui Putusan No. 85/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan berlakunya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

seperti di kutip dari http://www.simpulsemarang.org

Dari pemaparan yang dilakukan Gita Anggraeni melalui bukunya ini, kita dapat melihat bahwa Islam hadir dengan segala tata peraturan yang mencakup seluruh persoalan. Dengan begitu, Islam tidak saja muncul dengan wajah spiritual yang absen dengan persoalan rill kehidupan. Seperti yang telah ditunjukan rasulullah saw beserta generasi penerusnya, Islam datang sebagai pembebas dengan senantiasa menjunjung panji-panji keadilan. Termasuk keadilan agraria bagi seluruh umatnya. Namun jika berkaca pada rentetan angka, kasus, dan persoalan agraria hari ini, apakah semangat keadilan agraria yang dicontohkan nabi, masih dijalankan oleh umat Islam hari ini?

seperti di kutip dari http://www.simpulsemarang.org

Menukil tulisan Muhammad Al-Fayyadl di bagian pengantar buku, al-ardl taftariqu bi al-syibr, “Tanah itu berbeda (statusnya, sejarahnya) dari satu jengkal ke jengkal lain”, maka mengapa—kembali meminjam tulisan Fayyadl—dengan sedemikian pentingnya persoalan agraria ini, hingga kini umat Islam, baik di Indonesia maupun di dunia, menemukan format pemikiran yang komprehensif, integral, dan solutif, serta berwawasan jangka panjang tentang suatu “konsepsi agraria yang Islami”? Jangan-jangan kita sebagai umat Islam, justru lebih senang menunjuk dia kafir, dia komunis, dibanding berusaha menemukan jawaban pertanyaan di atas. Lebih-lebih, justru menenggelamkan diri dalam penghambaan identitas keislaman sebari meng-liyan-kan yang lain—seperti dalam Pilkada Jakarta kemarin. Bahkan mungkin, secara diam-diam, kita sebagai umat Islam justru lebih sibuk beribadah yang sifatnya personal, dibanding beribadah secara sosial dengan mencontoh sikap adil Kanjeng Nabi dalam tata kelola agraria. ***

Forum Muslim – Banyak suami yang mungkin tidak tau kalau rejekinya dengan izin Allah mengalir lancar atas peran istri. Memang tidak dapat dilihat secara kasat mata, tetapi dapat dijelaskan secara spiritual kalau 10 karakter istri ini ‘membantu’ menghadirkan rejeki untuk suaminya. 1. Istri yang pandai bersyukur Istri yang bersyukur atas semua karunia Allah pada hakikatnya dia sedang mengundang tambahan nikmat untuk suaminya. Termasuk juga rejeki. Miliki suami, bersyukur. Jadi ibu, bersyukur. Anak-anak dapat mengaji, bersyukur. Suami memberi nafkah, bersyukur. 2. Istri yang tawakal kepada Allah Di waktu seseorang bertawakkal pada Allah, Allah akan mencukupi rejekinya. “Dan barangsiapa yang bertawakkal pada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. ” (QS. Ath Thalaq : 3). Bila seseorang istri bertawakkal pada Allah, sementara dia tidak bekerja, dari mana dia dicukupkan rejekinya. Allah akan mencukupkannya dari jalan lain, tidak selamanya harus langsung diberikan pada wanita itu.  3. Istri yang baik agamanya Rasulullah menjelaskan kalau wanita dinikahi karena empat perkara. Karena hartanya, kecantikannya, nasabnya dan agamanya. “Pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung” (HR. Al Bukhari dan Muslim).  Beruntung itu beruntung didunia dan di akhirat. Beruntung didunia, salah satu aspeknya yaitu dimudahkan mendapatkan rejeki yang halal. Coba kita perhatikan, insya Allah tidak ada satu pun keluarga yang semua anggotanya patuh pada Allah lalu mereka mati kelaparan atau nasibnya mengenaskan.  4. Istri yang banyak beristighfar Diantara keutamaan istighfar yaitu mendatangkan rejeki. Hal semacam itu dapat dilihat dalam Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Kalau dengan memperbanyak istighfar, Allah akan mengirimkan hujan dan memperbanyak harta. “Maka saya katakan pada mereka, ‘Mohonlah ampun pada Tuhanmu’, sesunguhnya Dia adalah Maha Pengampun, pasti Dia akan mengirimkan hujan padamu dengan lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu, mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (juga di dalamnya) sungai-sungai untukmu” (QS. Nuh : 10-12). 5. Istri yang gemar silaturahim Istri yang gemar menyambung silaturahim, baik pada *orang tuanya, mertuanya, sanak familinya, serta saudari-saudari* ….pada intinya ia tengah menolong suaminya membuat lancar rejeki. Sebab keutamaan silaturahim adalah dilapangkan rejekinya dan dipanjangkan umurnya. “Siapa yang suka dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya hendaklah dia menyambung silaturrahmi. ” (HR. Al Bukhari dan Muslim). 6. Istri yang suka bersedekah Istri yang suka bersedekah, dia juga pada hakikatnya sedang melipatgandakan rejeki suaminya. Sebab salah satu keutamaan sedekah seperti disebutkan dalam surat Al Baqarah, akan dilipatgandakan Allah sampai 700 kali lipat. Bahkan sampai kelipatan lain sesuai kehendak Allah. Bila istri diberi nafkah oleh suaminya, lalu sebagiannya ia gunakan untuk sedekah, mungkin tidak segera dibalas melaluinya. Tetapi bisa jadi dibalas melalui suaminya. Jadilah pekerjaan suaminya lancar, rejekinya berlimpah. “Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir ada seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) untuk siapapun yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui. ” (QS. Al Baqarah : 261). 7. Istri yang bertaqwa Orang yang bertaqwa akan mendapatkan jaminan rejeki dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Bahkan ia akan mendapatkan rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Seperti firman Allah dalam surat Ath Talaq ayat 2 dan 3. “Barangsiapa bertaqwa pada Allah, niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya serta memberinya rizki dari arah yg tidak disangka-sangka” (QS. At Thalaq : 2-3). 8. Istri yang selalu mendoakan suaminya Bila seorang ingin mendapatkan suatu hal, ia perlu mengetahui siapakah yang memilikinya. Ia tidak dapat mendapatkan suatu hal itu tetapi dari pemiliknya. Begitulah rejeki. Rejeki sebenarnya adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Dialah yang Maha Pemberi rejeki. Jadi jangan hanya mengandalkan usaha manusiawi tetapi perbanyaklah berdoa memohon kepadaNya. Doakan suami supaya selalu mendapatkan limpahan rejeki dari Allah, dan yakinlah bila istri berdoa pada Allah untuk suaminya pasti Allah akan mengabulkannya. “DanTuhanmu berfirman : Berdoalah kepadaKu niscaya Aku kabulkan” (QS. Ghafir : 60). 9. Istri yang suka shalat dhuha Shalat dhuha adalah shalat sunnah yang luar biasa keutamaannya. Shalat dhuha dua raka’at setara dengan 360 sedekah untuk menggantikan hutang sedekah setiap persendian. Shalat dhuha empat rakaat, Allah akan menjamin rejekinya sepanjang hari. “Di dalam tubuh manusia ada 360 sendi, yang semuanya harus di keluarkan sedekahnya. ” Mereka (para sahabat) bertanya, “Siapakah yang dapat melakukan itu wahai Nabiyullah? ” Beliau menjawab, “Engkau membersihkan dahak yang ada didalam masjid adalah sedekah, engkau menyingkirkan suatu hal yang mengganggu dari jalan adalah Jadi bila engkau tidak menemukannya (sedekah sebanyak itu), jadi dua raka’at Dhuha telah mencukupimu. ” (HR. Abu Dawud) Allah ‘Azza wa Jalla berfirman, “Wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari empat rakaat di awal harimu, niscaya Saya cukupkan untukmu di sepanjang hari itu. ” (HR. Ahmad). 10. Istri yang taat dan melayani suaminya Salah satu kewajiban istri pada suami adalah mentaatinya. Selama perintah suami tidak dalam rangka mendurhakai Allah dan RasulNya, istri wajib mentaatinya. Apa hubungannya dengan rezeki? Ketika seorang istri taat pada suaminya, jadi hati suaminya juga tenang dan damai. Saat hatinya damai, ia dapat berpikir lebih jernih dan kreatifitasnya muncul. Semangat kerjanya juga menggebu. Ibadah juga lebih tenang, rizki mengalir lancar. SEMOGA BERMANFAAT dan Allah SWT senantiasa memudahkan Rizki kita. Aamiin ya Rabbal ‘aalamiin. 💐

Bahkan tragisnya para pentolan ormas, elite politik dan elite agama yang selama ini bergaya dalam setiap pidato dan ceramahnya begitu bergemuruh melawan imperialisme, neokolonialisme, kapitalisme, hegemoni barat, dan lain sebagainya tidak membela sedikitpun upaya pemerintah RI untuk menegakkan “kedaulatan politik-ekonomi” dalam kasus Freeport ini. Sebaliknya, mereka malah berpangku tangan dan meminta Indonesia “kompromi” dengan Amerika soal negosiasi Freeport, sebuah “drama komedi” dan “dagelan politik” yang luar biasa lucunya.

seperti di kutip dari http://www.salafynews.com

Indonesia juga tidak luput dari intervensi Amerika. Ingat, Amerikalah yang dulu turut “menciptakan” rezim Orde Baru di bawah Soeharto dan menumbangkan Bung Karno karena dinilai “terlalu merah” (condong ke Soviet dan Tiongkok). Indonesia saat ini, di bawah Presiden Joko Widodo, juga tidak luput dari “intaian” Amerika, khususnya sejak RI menjalin hubungan erat dengan Rusia (misalnya dalam hal pengembangan alutsista TNI dari kapal selam, rudal, pesawat tempur, hingga tank perang) dan Cina (dalam berbagai investasi dan kerja sama perdagangan). Amerika juga tidak senang dengan Jokowi karena Freeport Indonesia (yang bermarkas di Phoenix, Arizona) diganggu, diturunkan statusnya dari Kontrak Karya ke Izin Usaha Pertambangan Khusus.

seperti di kutip dari http://www.salafynews.com

Kebetulan, paslon Anies Baswedan dan Sandiaga Uno adalah “kader” atau “anak didik” Amerika. Anies adalah alumnus University of Maryland dan Northern Illinois University. Sedangkan Sandiaga alumnus Wickita State University dan George Washington University. Sementara itu, sejumlah elit politik dan bisnis seperti Fadli Zon dan Hary Tanoesoedibjo adalah “auliya” dan patron bisnis Presiden Donald Trump. Bukan hanya itu saja, konsultan dan penasehat politik Anies-Sandi, Eep Saefuloh Fatah, juga pernah belajar di Ohio meskipun tidak sampai lulus alias Drop Out. Buni Yani yang menjadi tersangka kasus “video Al-Madiah” juga pernah kuliah di Ohio. Denny JA yang menjadi “buzzer” anti-Ahok, juga alumnus Ohio. Munarman, elite FPI, sudah lama disinyalir sebagai pengacara Freeport. Para elite politik, agama, dan bisnis lain ikut bergabung dengan “grup Amerika” karena memiliki dendam kesumat, baik dengan Jokowi (Presiden Joko Widodo) maupun Ahok (Gubernur Basuki Tjahaja Purnama).

seperti di kutip dari http://www.salafynews.com

Karena memiliki kesamaan kepentingan dan tujuan (menggulingkan Ahok dan menggerogoti pemerintahan Jokowi), maka bergabunglah berbagai elemen dan elit tadi. Tentu saja isu yang dihembuskan ke publik masyarakat adalah Cina dan komunisme, bukan Amerika dan kapitalisme. Komunis Cina, bukan kapitalis Amerika. Ini persis seperti “drama sosial” saat penggulingan Bung Karno pada 1965/6. Padahal, PRC (People’s Republic of Cina) sekarang adalah negara gado-gado: setengah komunis dan kapitalis. Tidak valid lagi menyebut Cina kontemporer sebagai “rezim komunis”. Agak ironi juga mereka menyerukan bahaya “Cina komunis”. Padahal pada saat yang sama, banyak elit dan pebisnis Cina di belakang Anies-Sandi.

seperti di kutip dari http://www.salafynews.com

Termasuk cara-cara kotor dan biadab ini misalnya “teror teologis” dengan mengancam tidak menyolatkan jenazah yang semasa hidupnya (maupun keluarganya) mendukung Ahok, kemudian ancaman neraka bagi yang mendukung dan memilih Ahok seraya “mengiming-imingi” surga bagi yang memilih “paslon” Muslim: Anies-Sandi. Demi menurunkan Ahok, mereka rela menyebar hoax dan fitnah keji. Mereka menggelar berbagai kegiatan “ibadah politik” seperti salat di jalan raya misalnya. Mereka juga menggunakan masjid-masjid untuk menyebarluaskan kampanye dan propaganda busuk.

seperti di kutip dari http://www.salafynews.com

Sumanto Al Qurtuby: Dosen Antropologi Budaya dan Direktur Scientific Research in Social Sciences, King Fahd University of Petroleum and Minerals, Arab Saudi, serta Senior Scholar di National University of Singapore. Ia memperoleh gelar doktor dari Boston University dan pernah mendapat visiting fellowship dari University of Oxford, University of Notre Dame, dan Kyoto University. Ia telah menulis ratusan artikel ilmiah dan puluhan buku, antara lain Religious Violence and Conciliation in Indonesia (London & New York: Routledge, 2016).

Perang Diponegoro berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Saat itu, beliau memang sudah muak dengan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan sangat mengeksploitasi rakyat dengan pembebanan pajak. Dan akhirnya terjadi perang. Selama perang kerugian pihak Belanda tidak kurang dari 15.000 tentara dan 20 juta gulden. Berbagai cara terus diupayakan Belanda untuk menangkap Diponegoro. Bahkan sayembara pun dipergunakan. Hadiah 50.000 Gulden diberikan kepada siapa saja yang bisa menangkap Diponegoro. Sampai akhirnya Diponegoro ditangkap pada 1830. Nama Pahlawan Pejuang Kemerdekaan Indonesia berikutnya adalah.

seperti di kutip dari http://www.ilmukitabaru.com

KH Zainal Mustafa lahir di Desa Cimerah, Kecamatan Singaparna, Tasikmalaya pada tahun 1899 (pendapat lain menyebut ia lahir tahun 1901 dan 1907) dari pasangan Nawapi dan Ny. Ratmah. Sewaktu masih kecil ia bernama Umri dan sepulang dari pesantren berganti nama menjadi Hudaemi. Selain memperoleh pendidikan formal di Sekolah Rakyat, ia belajar agama dari berbagai pesantren di Jawa Barat yang membuatnya memiliki pengetahuan agama yang luas dan mahir berbahasa Arab. Diantaranya Pesantren Gunung Pari selama 7 tahun, Pesantren Cilenga, Singaparna selama 3 tahun, Pesantren Sukaraja, Garut selama 3 tahun, Pesantren Sukamiskin, Bandung selama 3 tahun, dan Pesantren Jamanis selama 1 tahun

seperti di kutip dari http://www.ilmukitabaru.com

Pada 1927 KH Zainal Mustafa mendirikan pesantren yang merupakan cita-citanya. Pesantren yaang ia dirikan dinamai Persantren Sukamanah, bertempat di Kampung Cikembang Girang Desa Cimerah (sekarang Kampung Sukamanah Desa Sukarapih), Kecamatan Singaparna, Tasikmalaya. Nama Sukamanah merupakan nama pemberian dari orang yang mewakafkan tanah pesantren tersebut. Beberapa tahun kemudian, tahun 1933 KH Zainal Mustafa bergabung dengan organisasi yang didirikan oleh KH Hasyim Asy’ari, Nahdhatul Ulama (NU), dan diangkat sebagai wakil ro�is Syuriah NU Cabang Tasikmalaya.

seperti di kutip dari http://www.ilmukitabaru.com

Pemerintah Jepang yang menggantikan kekuasaan Belanda di Indonesia Maret 1942 membebaskan Zainal Mustafa dengan harapan ia dapat membantu Jepang. Namun ia malah memperingatkan para pengikut dan santrinya bahwa fasisme Jepang itu lebih berbahaya dari imperialisme Belanda. Ia juga menolak melakukan seikerei, yaitu memberi hormat kepada kaisar Jepang dengan membungkukkan diri 90 derajat (seperti ruku dalam shalat) kearah matahari terbit. Perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.

seperti di kutip dari http://www.ilmukitabaru.com

Selain itu sekitar 700-900 orang ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara di Tasikmalaya. KH. Zainal Mustafa sempat memberi instruksi secara rahasia kepada para santri dan seluruh pengikutnya yang ditahan agar tidak mengaku terlibat dalam pertempuran melawan Jepang, termasuk dalam kematian para opsir Jepang, dan pertanggungjawaban tentang pemberontakan Singaparna dipikul sepenuhnya oleh KH. Zainal Mustafa. Akibatnya, sebanyak 23 orang yang dianggap bersalah, termasuk KH. Zainal Mustafa sendiri, dibawa ke Jakarta untuk diadili. Namun mereka hilang tak tentu rimbanya.

seperti di kutip dari http://www.ilmukitabaru.com

Belakangan, Kepala Erevele Belanda Ancol, Jakarta memberi kabar bahwa KH. Zainal Mustafa telah dieksekusi pada 25 Oktober 1944 dan dimakamkan di Taman Pahlawan Belanda Ancol, Jakarta. Melalui penelusuran salah seorang santrinya, Kolonel Syarif Hidayat, pada tahun 1973 keberadaan makamnya itu ditemukan di daerah Ancol, Jakarta Utara, bersama makam-makam para santrinya yang berada di antara makam-makam tentara Belanda. Pada 25 Agustus 1973, semua makam itu dipindahkan ke Sukamanah, Tasikmalaya. Nama Pahlawan Pejuang Kemerdekaan Indonesia berikutnya adalah

seperti di kutip dari http://www.ilmukitabaru.com

Cut Nyak Dhien (ejaan lama: Tjoet Nja’ Dhien, Lampadang, Kerajaan Aceh, 1848 – Sumedang, Jawa Barat, 6 November 1908; dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang) adalah seorang Pahlawan Nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Setelah wilayah VI Mukim diserang, ia mengungsi, sementara suaminya Ibrahim Lamnga bertempur melawan Belanda. Ibrahim Lamnga tewas di Gle Tarum pada tanggal 29 Juni 1878 yang menyebabkan Cut Nyak Dhien sangat marah dan bersumpah hendak menghancurkan Belanda.

seperti di kutip dari http://www.ilmukitabaru.com

Teuku Umar, salah satu tokoh yang melawan Belanda, melamar Cut Nyak Dhien. Pada awalnya Cut Nyak Dhien menolak, tetapi karena Teuku Umar memperbolehkannya ikut serta dalam medan perang, Cut Nyak Dhien setuju untuk menikah dengannya pada tahun 1880. Mereka dikaruniai anak yang diberi nama Cut Gambang.[1] Setelah pernikahannya dengan Teuku Umar, ia bersama Teuku Umar bertempur bersama melawan Belanda. Namun, Teuku Umar gugur saat menyerang Meulaboh pada tanggal 11 Februari 1899, sehingga ia berjuang sendirian di pedalaman Meulaboh bersama pasukan kecilnya. Cut Nyak Dien saat itu sudah tua dan memiliki penyakit encok dan rabun, sehingga satu pasukannya yang bernama Pang Laot melaporkan keberadaannya karena iba.[2][3] Ia akhirnya ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Di sana ia dirawat dan penyakitnya mulai sembuh. Namun, keberadaannya menambah semangat perlawanan rakyat Aceh. Ia juga masih berhubungan dengan pejuang Aceh yang belum tertangkap. Akibatnya, Dhien dibuang ke Sumedang. Tjoet Nyak Dhien meninggal pada tanggal 6 November 1908 dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Nama Pahlawan Pejuang Kemerdekaan Indonesia berikutnya adalah

seperti di kutip dari http://www.ilmukitabaru.com

Sejak awal perjuangan, ia selalu ikut mengambil bagian dan pantang mundur. Dengan rambutnya yang panjang terurai ke belakang serta berikat kepala sehelai kain berang (merah) ia tetap mendampingi ayahnya dalam setiap pertempuran baik di Pulau Nusalaut maupun di Pulau Saparua. Siang dan malam ia selalu hadir dan ikut dalam pembuatan kubu-kubu pertahanan. Ia bukan saja mengangkat senjata, tetapi juga memberi semangat kepada kaum wanita di negeri-negeri agar ikut membantu kaum pria di setiap medan pertempuran sehingga Belanda kewalahan menghadapi kaum wanita yang ikut berjuang.

seperti di kutip dari http://www.ilmukitabaru.com

Di dalam pertempuran yang sengit di Desa Ouw Ullath jasirah Tenggara Pulau Saparua yang nampak betapa hebat srikandi ini menggempur musuh bersama para pejuang rakyat. Namun akhirnya karena tidak seimbang dalam persenjataan, tipu daya musuh dan pengkhianatan, para tokoh pejuang dapat ditangkap dan menjalani hukuman. Ada yang harus mati digantung dan ada yang dibuang ke Pulau Jawa. Kapitan Paulus Tiahahu divonis hukum mati tembak. Martha Christina berjuang untuk melepaskan ayahnya dari hukuman mati, namun ia tidak berdaya dan meneruskan bergerilyanya di hutan, tetapi akhirnya tertangkap dan diasingkan ke Pulau Jawa.

seperti di kutip dari http://www.ilmukitabaru.com

Nama asli dari Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Shahab, yang lahir di Bonjol pada tahun 1772. Dia merupakan putra dari pasangan Bayanuddin (ayah) dan Hamatun (ibu). Ayahnya, Khatib Bayanuddin, merupakan seorang alim ulama yang berasal dari Sungai Rimbang, Suliki, Lima Puluh Kota.[3] Sebagai ulama dan pemimpin masyarakat setempat, Muhammad Shahab memperoleh beberapa gelar, yaitu Peto Syarif, Malin Basa, dan Tuanku Imam. Tuanku nan Renceh dari Kamang, Agam sebagai salah seorang pemimpin dari Harimau nan Salapan adalah yang menunjuknya sebagai Imam (pemimpin) bagi kaum Padri di Bonjol. Ia akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Nama Pahlawan Pejuang Kemerdekaan Indonesia berikutnya adalah

seperti di kutip dari http://www.ilmukitabaru.com

Raden Mas Soewardi Soerjaningrat (EYD: Suwardi Suryaningrat, sejak 1972 menjadi Ki Hadjar Dewantara, EYD: Ki Hajar Dewantara, beberapa menuliskan bunyi bahasa Jawanya dengan Ki Hajar Dewantoro; lahir di Yogyakarta, 2 Mei 1889 meninggal di Yogyakarta, 26 April 1959 pada umur 69 tahun; selanjutnya disingkat sebagai “Soewardi” atau “KHD”) adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri Perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda.

seperti di kutip dari http://www.ilmukitabaru.com

Jenderal Gatot Subroto lahir di Banyumas 10 Oktober 1909, ini sejak anak-anak sudah menunjukkan watak seorang pemimpin. Dia memiliki keberanian, ketegasan, tanggung jawab, dan berpantang akan kesewenangan. Pengalaman tidak manis pernah dialaminya ketika masih bersekolah di Europeesche Lagere School (ELS). Karena berkelahi dengan seorang anak Belanda, dia akhirnya dikeluarkan dari sekolah tersebut. Kasus itu sudah cukup menunjukkan bahwa sejak kecil dirinya sudah memiliki sifat pemberani dan tegas. Di kala orang tidak ada yang berani menantang anak-anak Belanda yang merasa lebih tinggi derajatnya dari kaum pribumi, Gatot Subroto dengan tanpa gentar sedikitpun maju menantang. Dikeluarkan dari sekolah ELS dia kemudian masuk ke sekolah Holands Inlandse School (HIS). Dari sana, dia akhirnya menyelesaikan pendidikan formalnya. Namun setamat HIS, dia memilih tidak meneruskan pendidikannya ke sekolah yang lebih tinggi, tetapi bekerja sebagai pegawai. Pilihannya menjadi pegawai tersebut ternyata juga tidak memuaskan jiwanya. Dia kemudian keluar dari pekerjaanya dan masuk sekolah militer di Magelang pada tahun 1923. Setelah menyelesaikan pendidikan militer, Gatot pun menjadi anggota KNIL (Tentara Hindia Belanda) hingga akhir pendudukan Belanda di Indonesia. Tentara yang aktif dalam tiga zaman ini pernah menjadi Tentara Hindia Belanda (KNIL) pada masa pendudukan Belanda, anggota Pembela Tanah Air (Peta) pada masa pendudukan Jepang dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) setelah kemerdekaan Indonesia serta turut menumpas PKI pada tahun 1948. Ia juga menjadi penggagas terbentuknya Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI). Berpendirian tegas dan memiliki solidaritas yang tinggi, merupakan ciri khas dari Jenderal Gatot Subroto. Pria lulusan Sekolah Militer Magelang masa pemerintahan Belanda, ini paling tidak bisa mentolerir setiap tindak kezaliman, walau oleh siapapun dan kapanpun. Ketika Perang Dunia ke II bergolak, pasukan Belanda berhasil ditaklukkan pasukan Jepang. Indonesia yang sebelumnya merupakan daerah pendudukan Belanda beralih jadi kekuasaan pemerintah Kerajaan Jepang. Pada masa Pendudukan Jepang ini, Gatot pun langsung mengikuti pendidikan Tentara Pembela Tanah Air (Peta) di Bogor yakni pendidikan dalam rangka perekrutan tentara pribumi oleh pemerintahan Jepang di Indonesia. Tamat dari pendidikan Peta, dia diangkat pemerintah Jepang menjadi komandan kompi di Sumpyuh, Banyumas dan tidak berapa lama kemudian dinaikkan menjadi komandan batalyon. Kesertaan Gatot Subroto menjadi anggota KNIL maupun Peta tidaklah mengindikasikan dirinya seorang kaki tangan pihak kolonial atau jiwa kebangsaannya yang rendah. Tapi hal itu hanyalah sebatas pekerjaan yang sudah lumrah zaman itu. Jiwa kebangsaan Gatot Subroto tetap tinggi. Di dalam menjalankan tugasnya sebagai tentara pendudukan, perlakuannya sering terlihat memihak kepada rakyat kecil. Perlakuan itu bahkan sering diketahui atasannya sehingga dia sering mendapat teguran. Bahkan karena begitu tebalnya perhatian dan solider terhadap kaumnya, sering sebagian dari gajinya disumbangkan untuk membantu keluarga orang hukuman yang ada di bawah pengawasannya. Begitu juga halnya pada masa pendudukan Jepang, dia sering menentang orang Jepang yang bertindak kasar terhadap anak buahnya. Terhadap bawahannya, Gatot juga terkenal sebagai seorang pimpinan yang sangat perhatian. Namun walaupun begitu, sebagai militer, tanpa pandang bulu dia juga sangat tegas terhadap anak buahnya yang melanggar disiplin.

318 Jurnal Ketahanan Nasional, V ol. 23, No 3, Desember 2017: 300-319 Irfaan, Santoso., 2009., ”Jurgen Habermas: Problem Dialektika Ilmu Sosial”, dalam Jurnal Dakwah dan Komunikasi ”Komunika” , V ol.3 N0. 1 Januari-Juni 2009 pp. 101-113, ISSN: 1978-1261, Purwokerto: Jurusan Dakwah ST AIN Purwokerto. Lemhannas, 1997, Ketahanan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka-Lemhannas. Muljadi, A.J. & W arman, A., 2014, Kepariwisataan dan Perjalanan, Jakarta: Raja Grando Persada. Nurhayati, Aniek., 2016, Membangun dari Keterpencilan (Soft Constructivism, Kesadaran Aktor dan Modernitas Dunia Pesantren di Pedesaan), Jakarta: Daulat Press. PU Kota Malang, 2014, Profil Kawasan Kumuh Kota Malang, Laporan tidak diterbitkan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 23 Juli 2016, “Mahasiswa UMM di Balik Indahnya W arna-W arni Jodipan-Malang” , www .muhammadiyah.or .id/id/news/ pdf/6748/mahasiswa-umm-di-balik- indahnya-warna-warni-jodipanmalang. html, diunduh pada 15 JUui 2017. Raditya, Michael HB., 2014, “ Selfie dan Media Sosial pada Seni sebagai W ujud Eksistensi”, dalan Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP), V olume 18 Nomor 1 Juli 2014, hal. 26-38, ISSN: 1410-4946. Santosa, 2011, “Multiplier Efek Kampung Industri Kasongan”, dalam Jurnal AMPT A, diunduh di amptajurnal.ac.id/index.php/ MWS/article/download/51/50 , pada 15 Agustus 2017. Saryani, 2013, “Pariwisata dan Ketahanan Sosial Budaya”, dalam Jurnal Ketahanan Nasional, V ol. XIX No. 1 edisi April 2013, Hal. 47-55. Satries, W ahyu Ishardino., 2009, “Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Masyarakat”, dalam Jurnal Madani, V ol 9 No. 1 Edisi Mei 2009, Bekasi: FISIP Universitas Islam Bekasi, diunduh dari net/ojs/index.php/madani/issue/view/49/ showT oc , pad 30 September 2017. Sulistiawati, 2013, “Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dan Efektifitasnya T erhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi di Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten)”, dalam Jurnal Ketahanan Nasional, V ol XIX No. 2 edisi Agustus 2013, Hal. 90-97. Suyanto, Bagong dan Amal, M. Khusna., 2010, Anatomi Dan Perkembangan T eori Sosial, Malang: Aditya Media Publishing. Surya, 5 September 2016, “Kampung W arna- W arni di Kota Malang Jadi Pilot Project Kampung Wisata”, diunduh dari keljodipan.malangkota.go.id/2016/09/05/ kampung-warna-warni-di-kota-malang- jadi-pilot-project-kampung-wisata/ pada 10 September 2017. Widianto, Eko., 16 Oktober 2016, ”Kampung W arna-W arni” Malang, Dulu Kumuh Sekarang Jadi Tempat W isata” , diunduh dari www.bbc.com pada tanggal 10 September 2017. Wulandari, Prisca Kiki., 2015, “Peran pemuda dalam Memperkenalkan Industri Kepariwisataan dan Implikasinya terhadap Ketahanan Ekonomi Wilayah”, dalam T esis, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Wulandari, Prisca Kiki, Destriana Saraswati, Surya D.E Putra., 2017, Membangun Indonesia: Pemberdayaan Pemuda Berwawasan Pancasila, Malang: UB Press

Related Posts

Comments are closed.