Pengurus PKPI di Daerah Diminta Bersiap Verifikasi Faktual

Pengurus PKPI di Daerah Diminta Bersiap Verifikasi Faktual

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono meminta pengurus daerah bersiap mengikuti tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2019. Hal itu setelah PKPI lolos penelitian perbaikan verifikasi administrasi gelombang kedua. “Kita sudah lolos verifikasi kedua, tinggal terakhir verifikasi faktual. Kita harus siap menghadapi dengan benar dan jujur,” kata Hendropriyono, kepada wartawan seusai konsolidasi internal PKP Indonesia, di Sleman, Sabtu (30/12/2017) malam. Selain itu, Hendropriyono menekankan kepada pengurus PKPI di daerah agar mengerahkan segala sumber daya untuk menggaet pemilih. Dia menyebut sudah menyiapkan strategi demi mendulang target suara 4,9 persen pada Pemilu 2019. “Kita sudah punya modal 0,9 persen (Pemilu 2014), tinggal menambah 4 persen kita yakin bisa,” tandasnya. Hendropriyono juga mengingatkan kader partainya agar tidak menghalalkan segala cara untuk meraih suara dalam Pemilu mendatang. “Saya gak mau ada adu domba, diskriminasi, hingga isu suku, agama, dan ras. Kita semua sama, warga negara Indonesia berasaskan Pancasila,” sebutnya. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI DIY, Faried Jayen Seopardjan menegaskan jajarannya siap mengikuti verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum. Konsolidasi internal juga telah dilakukan hingga tingkat kecamatan. “Kita sudah susun kepengurusan dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Instruksi dari pimpinan pusat siap kita laksanakan,” jelasnya yang belum lama ini menerima mandat sebagai Ketua DPP PKPI DIY.

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono meminta pengurus daerah bersiap mengikuti tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2019. Hal itu setelah PKPI lolos penelitian perbaikan verifikasi administrasi gelombang kedua. “Kita sudah lolos verifikasi kedua, tinggal terakhir verifikasi faktual. Kita harus siap menghadapi dengan benar dan jujur,” kata Hendropriyono, kepada wartawan seusai konsolidasi internal PKP Indonesia, di Sleman, Sabtu (30/12/2017) malam. Selain itu, Hendropriyono menekankan kepada pengurus PKPI di daerah agar mengerahkan segala sumber daya untuk menggaet pemilih. Dia menyebut sudah menyiapkan strategi demi mendulang target suara 4,9 persen pada Pemilu 2019. “Kita sudah punya modal 0,9 persen (Pemilu 2014), tinggal menambah 4 persen kita yakin bisa,” tandasnya. Hendropriyono juga mengingatkan kader partainya agar tidak menghalalkan segala cara untuk meraih suara dalam Pemilu mendatang. “Saya gak mau ada adu domba, diskriminasi, hingga isu suku, agama, dan ras. Kita semua sama, warga negara Indonesia berasaskan Pancasila,” sebutnya. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI DIY, Faried Jayen Seopardjan menegaskan jajarannya siap mengikuti verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum. Konsolidasi internal juga telah dilakukan hingga tingkat kecamatan. “Kita sudah susun kepengurusan dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Instruksi dari pimpinan pusat siap kita laksanakan,” jelasnya yang belum lama ini menerima mandat sebagai Ketua DPP PKPI DIY.

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan sejumlah Partai Politik (Parpol) yang dinilai memenuhi syarat (MS) administrasi sebagai calon peserta pemilu 2019 mendatang. Dua parpol yang dinyatakan MS adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pimpinan AM Hendropriyono dan Partai Bulan Bintang (PBB). Dua partai tersebut akan melanjutkan tahapan selanjutnya yakni verifikasi faktual. Sekjen PKPI, Imam Anshori Saleh mengatakan, partainya siap menjalani proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. “Begitu KPU mengumumkan kami lolos, kami langsung konsolidasi untuk menyiapkan tahap verifikasi faktual,” ujar Imam saat dihubungi Sindonews, Senin (25/12/2017). Mantan Komisioner Komisi Yudisial (KY) ini menyebutkan verfikasi faktual terhadap partainya akan langsung dilakukan KPU Daerah hari ini. Ia berharap, proses tersebut berjalan lancar. “Verifikasi langsung dilakukan di daerah. Ada beberapa daerah hasil pemekaran juga dilakukan verifikasi,” katanya. PKPI dan PBB merupakan dua parpol peserta pemilu 2014. Keduanya sempat tidak bisa melanjutkan tahapan verifikasi lantaran dianggap tidak lengkap dokumen persyaratan. Kedua partai itu akhirnya melakukan gugatan sengketa administrasi ke Bawaslu. Hasilnya Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk memeriksa ulang dokumen administrasi mereka. Adapun tujuh parpol lainnya yang notabene parpol baru dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk mengikuti tahap verifikasi faktual. (rhs)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menggelar sosialisasi verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan parpol calon peserta Pemilu tahun 2019, Minggu (17/12) di Stabat Sea Food. Sosialisasi ini diikuti oleh 16 pengurus Partai Politik di Kabupaten Langkat. Acara sosialisasi itu dibuka oleh Ketua KPU Agus Arifin, Dimana dikatakan Agus saat ini sudah memasuki tahapan verifikasi faktual bagi kepengurusan dan keanggotaan parpol yang dimulai 15 Desember hingga 4 Januari 2018. “Kemudian pada tanggal 17 Januari penetapan parpol peserta pemilu. Sedangkan pendaftaran parpol dan calon perseorangan ke KPU Langkat dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2018. Sementara itu Divisi Hukum KPU Langkat Sopian Sitepu kepada Kontributor Elshinta, M Salim mengatakan, verifikasi faktual kepengurusan dan anggota parpol ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan kepengurusan dan anggota parpol. “Parpol yang mendaftar di KPU Langkat 14 parpol, 2 parpol yang tidak memenuhi syarat yaitu Partai Garuda dan Partai Berkarya, sementara itu 2 parpol belum pernah ikut pemilu, yaitu Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan dilakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan, sementara parpol yang sudah mengikuti pemilu 2014 tidak lagi dilakukan verifikasi,” katanya. Selain itu untuk PBB, PKPI, Partai Idaman, Parsindo yang diloloskan Bawaslu, masih menunggu keputusan KPU RI. Kepada parpol yang lolos penelitian administrasi, perlu diperhatikan keterwakilan perempuan, keanggotaan ambang batas minimal 1000, dan keberadaan kantor. Verifikasi faktual itu dilakukan petugas KPU dan tim verifikasi yang langsung menemui kepengurusan dan keanggotaan parpol untuk memastikan keabsahan kepengurusan dan keanggotaan yang dibuktikan dengan KTP-el, kartu anggota partai, dan surat keputusan kepengurusan. Sambung Sopian untuk penyampaian hasil verifikasi faktual tanggal 4-6 Januari, perbaikan hasil verifikasi faktual 7-20 Januari dan hasil perbaikan verifikasi faktual 21 Januari-3 Februari 2018. Ketua DPD Perindo Kabupaten Langkat, Thomas Saputra mengatakan, Perindo siap untuk di verifikasi, karena kepengurusan Perindo sudah terbentuk di 23 kecamatan dan keanggotaan yang sudah memegang KTA sudah mencapai 10.000, keterwakilan perempuan juga sudah terpenuhi. “Kami siap diverifikasi, karena kepengurusan dan keanggotaan kami bukan fiktif,” pungkas Thomas. Hal senada juga disampaikan Ketua DPD PSI Langkat Meidi Kembaren menyatakan siap untuk diverifikasi, kepengurusan juga sudah terpenuhi di 23 kecamatan, pemegang KTA sudah 1.129. Sementara itulah keterwakilan perempuan 40 persen. “Keanggotaan PSI itu banyak perempuan dan anak muda,” kata Meidi. Sementara itu verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan parpol akan dilaksanakan KPU dan tim verifikasi Senin 18 Desember 2017.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pendiri Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), yang juga Wakil Presiden RI ke 6 Try Sutrisno, berharap partainya bisa berlaga di tahun 2018 dan 2019 dengan hasil yang gemilang. Hal ini disampaikan Try Sutrisno dalam acara Syukuran PKPI di Gedung Wijayakusuma, Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (29/12/2017). Baca: Polisi: Kalau Masyarakat Ingin Jalur Tanah Abang Bisa Dilalui, Sampaikan ke Kami Dalam acara ini juga dipaparkan perkembangan keadaan stratejik serta Kemungkinan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 oleh Ketum PKPI A.M. Hendropriyono. “PKPI harus siap menyosong Tahun 2018 dan 2019 dengan hasil yang gemilang. PKPI maju, menang, kokoh dan kuat,” kata Try saat memberikan sambutan. Dirinya juga mengaku bersyukur, partainya bisa lolos administrasi dan verifikasi pemilu 2019 oleh KPU. Untuk itu Try meminta kadernya bersiap agar jajaran PKPI menyiapkan hal selanjutnya, yaitu kepengurusan di daerah. “Karena kita baru saja selesai melakukan konsolidasi, dan berkat semua jajaran PKPI dari pusat dan daeah dengan semangat menyala-nyala, PKPI lulus verifikasi administratif KPU, yang nanti akan disusul yang kedua, yaitu kegiatan sama. Hanya ini sifatnya faktual khususnya ditunjukan ke daerah yang baru dikembangkan. Semoga ini prosesnya diluluskan. Sehingga hasilnya Insya Allah 2018, PKPI dizinkan sebagai peserta pemilu,” kata Try. Lebih lanjut Try menjelaskan, dengan segala persiapan yang matang, lanjut dia, maka PKPI bisa menatap Pilkada 2018, serta 2019. Dengan keyakinan untuk meraih kemenangan. “Sekarang bagaimana langkah terakhir cermat dan bijakasana, menentukan kebijakan dan strategis untuk menghadapi masa depan itu, yaitu tahun 2018, harus siap mengikuti tahun 2019. PKPI Insya Allah mengikuti Pilkada, Pileg dan Pilpres dengan gemilang dan berhasil,” kata Try.

Sebenarnya tidak butuh menunggu lama untuk mengetahui keputusan tersebut. Partai politik lama sejak dulu memang lebih memilih cara instan untuk melanggengkan kekuasaannya. Hasil beberapa riset di penghujung tahun 2016 yang menunjukkan DPR RI dan partai politik adalah lembaga yang paling tidak dipercaya publik, seakan tidak sedikitpun membuat elit politik merasa terusik. Juga angka kedekatan atau identifikasi pemilih terhadap partai yang merosot jauh. Di mana pada tahun 1999 (data SMRC) jumlah pemilih yang menyatakan sudah memiliki afiliasi partai sebesar lebih dari 70%. Kini pada tahun 2016 hanya sekitar 17% pemilih menyatakan sudah memiliki afiliasi partai politik.

seperti di kutip dari https://psi.id

DPR RI menyatakan bahwa itu diambil dari hasil perolehan suara Pemilu 2014 yang lalu. dengan demikianm partai baru tidak akan mungkin bisa mencalonkan calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2019 yang akan datang. Harus diketahui bahwa jumlah pemilih pemula pada tahun 2019 yang akan datang kurang lebih berjumlah 15%, yang artinya mereka adalah bukan pemilih pada tahun 2014. Lalu apakah hak mereka dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 bisa dihilangkan? Saya rasa ini adalah hak warga negara yang esensial dan substantif.

seperti di kutip dari https://psi.id

Wacana kedekatan Muhammadiyah dengan paham Wahabi secara sistematis dihembuskan untuk mendesak Muhammadiyah mengeluarkan sikap yang jelas. Seakan rejim Jokowi yang melakukan desakan itu, padahal ini bisa jadi adalah salah satu isu yang dihembuskan untuk mengelabui opini publik. Dengan harapan, Muhammadiyah kesal dengan pemerintahann Jokowi dan akhirnya pada tahun 2019, mengalihkan dukungan kepada siapapun “selain Jokowi.” Keadaan itu sudah cukup membantu agar penggerusan terjadi pada suara kubu Jokowi, sementara pihak oposisi bisa utuh tanpa tergerus.

seperti di kutip dari https://psi.id

Nama Anies Baswedan yang belakangan mulai sering berkunjung ke wilayah di luar Jakarta, seakan sinyal bahwa Anies bukan lagi sekedar Gubernur DKI Jakarta (yang belum dilantik), namun ini adalah sebuah persiapan untuk menuju ken jenjang yang lebih tinggi yakni tahta presiden. Ini bukan tidak mungkin, karena  jika ingin menggerus suara pro-Jokowi maka Anies adalah pilihan yang tepat. Suara Anies, tidak mungkin menggerus suara Gerindra dan lainnya. Jika ini terjadi, ada baiknya Jokowi mulai merapatkan barisannya. Baik  Poros Gerindra, Poros Demokrart dan Poros PDIP, tidak akan ada yang bisa memastikan hasil akhir Pemilu 2019.

seperti di kutip dari https://psi.id

Namun, PDIP sebagai partai politik tampaknya tidak begitu mampu melakukamn kapitalisasi kekuatan itu, dalam beberapa kesempatan PDIP tampak seperti berseberangan dengan keputusan pemerintah. Dalam hal komitmen pemberantasan korupsi dan perlawanan terhadap Intoleransi, tampak PSI lebih mampu melakukan inovasi gerakan, apalagi kekuatan media social mereka sudah jauh melampaui partai lain. Menurut data INTRANS per Maret 2017, jumlah audiens dan keterlibatan orang di media social, menempatkan PSI sedikit lebih unggul dari PDIP dan kini berada di posisi kedua di bawah Partai Gerindra. Sementara PDIP dibayang-bayangi oleh PKS dan Demokrat.

seperti di kutip dari https://psi.id

Pilkada DKI Jakarta ternyata tidak begitu berpengaruh terhadap konfigurasi pilihan politik di tingkat nasional. Namun meski demikian, setidaknya Jokowi harus lebih waspada dan taktis, sebab kekuatan yang sama akan dihadapinya di Pemilu 2019 yang akan datang. Membubarkan HTI tentu tidak cukup, namun bagaimana melakukan konsolidasi politik terhadap relawan-relawannya yang kini tersebar dimana-mana. Begitu juga merapikan kembali struktur koalisinya dengan menghitung kekuatan dan potensi suara lain yang belum pernah serius terpikirkan karena sibuknya kerja kenegaraan.

seperti di kutip dari https://psi.id

Hal itu diperparah dengan kegagapan kaum pro-demokrasi untuk menjawab tuduhan-tuduhan teoritik mengenai kedekatan demokrasi dengan kapitalisme yang kemudian juga melahirkan ketimpangan sosial dan ekspolitasi dimana-mana. Demokrasi juga mendapatkan kritikan tajam, bagaima mungkin sistem demokrasi mampu melahirkan perang dan arogansi politik diberbagai belahan dunia. Apalagi jika kemudian demokrasi juga dituding sebagai penyebab terjadinya perpecahan politik di Jazirah Arab yang meningkatkan ketegangan Timur dan Barat, serta juga dunia Islam dengan dunia lainnya.

Related Posts

Comments are closed.