Pengacara: Ba’asyir Tidak Mau Grasi

Pengacara: Ba’asyir Tidak Mau Grasi

Guntur Fattahillah, pengacara Abu Bakar Ba’asyir, mengatakan kliennya tidak mau meminta grasi. Ba’asyir menyebut tidak mau grasi alias pengampunan berupa pengurangan hukuman karena merasa tidak bersalah. “Ustaz tidak mau grasi. Makanya kita juga bingung, yang mewacanakan siapa, ya. Ustaz sendiri nggak mau. Itu yang disampaikan kepada kami,” ujar Guntur kepada wartawan di RS Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jl Pangeran Diponegoro, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (1/3/2018). Guntur mengaku berkomunikasi dengan Ba’asyir saat diperiksa kesehatannya di RSCM. Ba’asyir menegaskan tidak mau mengajukan permohonan grasi. “Tegasnya beliau sampaikan, ‘Saya hanya menjalankan keyakinan saya, agama saya, dan menerangkan tentang agama Islam,'” sambungnya. “Tapi tadi pun saya mengkonfirmasi kepada Ustaz mengenai grasi. Pertama yang disampaikan, beliau dia tidak merasa bersalah karena beliau itu hanya menjalankan syariat atau menjalankan agama Islam dan menerangkan tentang agama islam itu sendiri,” ujar Guntur.

Baca juga : 1076821

Pizaro Gozali JAKARTA Tim Pengacara Muslim (TPM) yang menjadi penasihat hukum Abu Bakar Ba’asyir membantah kliennya mengajukan grasi penahanan kepada Presiden Joko Widodo. “Ustaz [Abu Bakar Ba’asyir] tidak pernah mengajukan [grasi]. Sebab kalau dia mengajukan grasi sama saja mengakui bersalah,” ujar Koordinator TPM Ahmad Michdan saat dihubungi Anadolu Agency di Jakarta, Kamis. Menurut Michdan, TPM hanya pernah menyurati presiden untuk memberikan tahanan rumah bagi Ba’asyir karena faktor usia dan kesehatan. “Itu sudah lama kita surati, sejak zaman Presiden SBY [Soesilo Bambang Yudhoyono],” jelas Michdan. Michdan juga mengaku pengobatan Ba’asyir hari ini tidak terkait dengan pernyataan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin agar Presiden Joko Widodo memberi grasi. “Kontrol hari ini sudah dipastikan sejak bulan November lalu, tapi selalu diundur,” jelas Michdan. Menurut Michdan, pengunduran itu terjadi karena Detasemen Khusus Anti Teror (Densus) tidak siap dalam pengamanan. Awalnya, kata Michdan, pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dijadwalkan pada tanggal 22 Februari. “Dokter sudah siap, tapi Densus belum siap. Padahal Abu Bakar Ba’asyir tak perlu pengamanan ketat karena sudah renta,” terang Michdan. Sementara itu, Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) yang menjadi tim medis Ba’asyir menjelaskan pengobatan hari ini di RSCM bagian dari pemeriksaan lanjutan. “Abu Bakar Ba’asyir sudah menjalani tiga kali pemeriksaan di RSCM, termasuk hari ini,” ujar Manajer Operasional MER-C Rima Manzaranis kepada Anadolu Agency. Namun, hingga pemeriksaan berlangsung pada Kamis pagi, Rima belum memastikan apakah Ba’asyir akan menjalani rawat inap di RSCM. “Kita akan menggelar konferensi pers setelah hasil didapatkan,” terang Rima. Isu pemberian grasi untuk Ba’asyir ini mencuat setelah kemarin, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin usai bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan menyatakan meminta presiden memberikan grasi. “Kalau bisa dikasih grasi. Ya, itu terserah presiden,” kata Ma’ruf Amin kepada pewarta. Sebelumnya, pada 12 Agustus 2017, Ba’asyir didiagnosis mengalami Acute Decompensated Heart Failure (ADHF) pada Congestive Heart Failure (CHF) saat dibawa ke Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita pada 9 Agustus dan harus menjalani perawatan selama dua hari. Pada 2004, Ba’asyir divonis hukuman dua tahun dan enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia terbukti terlibat dalam peristiwa bom Bali dan bom Hotel JW Marriott. Di 2011, Ba’asyir kembali menerima vonis bersalah dan dihukum 15 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena terlibat dalam pendanaan pelatihan militer (i’dad) di Aceh. Ba’asyir mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih, Nusakambangan. Saat itu, hakim juga menilai Ba’asyir telah melakukan pidana dalam dakwaan subsider dengan Pasal 14 Jo Pasal 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme. Dia disebut terbukti merencanakan pelatihan militer bersama Dulmatin alias Yahya Ibrahim alias Joko Pitono, tersangka kasus bom Bali 2002.  Pihak Ba’asyir, melalui kuasa hukumnya, menolak dakwaan jaksa karena i’dad dinilai tidak bisa serta merta dikaitkan dengan tindak terorisme. Pada 12 Januari 2016, tim pengacara Ba’asyir mengajukan peninjauan kembali (PK) kasusnya di Pengadilan Negeri Cilacap, Jawa Tengah. PK ini kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung pada 18 Agustus 2016.  Lima tahun dikurung di Nusakambangan, pendiri Pondok Pesantren Al-Mukmin di Desa Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah, ini kemudian dipindah ke LP Gunung Sindur, Bogor, pada 16 April 2016. Kala itu, pemindahan dilakukan karena kondisi kesehatan Ba’asyir yang mulai menurun.


Baca juga : merasa tidak bersalah abu bakar baasyir tolak ajukan grasi

TEMPO.CO, Jakarta – Narapidana kasus terorisme,  Abu Bakar Baasyir , menolak mengajukan grasi  kepada Presiden Joko Widodo. “Ustad tidak mau. Itu yang disampaikan pada kami,” kata pengacara Ba’asyir, Guntur Fattahillah, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Kamis, 1 Maret 2018. Guntur menuturkan kliennya baru mendengar informasi tentang  grasi  yang diwacanakan sejumlah tokoh agama hari ini. Namun, kata Guntur, pria 80 tahun itu enggan mengajukan. Sebab, Ba’asyir yakin tak bersalah atas kasus yang dituduhkan kepadanya. Baca: Pemerintah Wacanakan Abu Bakar Baasyir Jadi Tahanan Rumah Jika mengajukan grasi, sama saja ia mengakui dirinya bersalah. “Karena beliau hanya menjalankan syariat  Islam, dan menerangkan tentang agama Islam itu sendiri. Jadi bila saja dia mau menyampaikan grasi, berarti minta maaf,” kata Guntur.

seperti di kutip dari https://nasional.tempo.co

Guntur juga mengatakan bahwa  Ba’asyir meminta setiap pihak untuk tidak menjadikan dia sebagai komoditas politik soal wacana grasi tersebut. “Ustad menyampaikan, tolong jangan dipolitisirlah, jangan dijadikan komoditas politik di tahun-tahun politik ini.” Simak: Abu Bakar Baasyir: Saya bukan Amir Jamaah Islamiyah Usulan agar Ba’asyir diberikan grasi  datang dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin. Ma’ruf  mengusulkan kepada Jokowi agar memberikan grasi  pada narapidana kasus terorisme tersebut. “Kalau bisa dikasih grasi. Ya itu terserah Presiden,” kata Ma’ruf Amin di komplek Istana Negara, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2018. Ba’asyir telah menjalani hukuman hampir 7 tahun sejak 2011. Awalnya ia dihukum di Nusakambangan, Jawa Tengah. Namun karena kondisi kesehatan yang menurun, ia dipindahkankan ke Gunung Sindur, Bogor.


Baca juga :

Jakarta  – Tim Pengacara Muslim (TPM) yang menjadi penasihat hukum Abu Bakar Ba`asyir membantah kliennya mengajukan grasi penahanan kepada Presiden Joko Widodo . “Ustaz (Abu Bakar Ba’asyir) tidak pernah mengajukan (grasi). Sebab kalau dia mengajukan grasi sama saja mengakui bersalah,” ujar Koordinator TPM Ahmad Michdan saat dihubungi Anadolu Agency di Jakarta, Kamis. Menurut Michdan, TPM hanya pernah menyurati presiden untuk memberikan tahanan rumah bagi Ba’asyir karena faktor usia dan kesehatan. “Itu sudah lama kita surati, sejak zaman Presiden SBY [Soesilo Bambang Yudhoyono],” jelas Michdan. Michdan juga mengaku pengobatan Ba’asyir hari ini tidak terkait dengan pernyataan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin agar Presiden Joko Widodo memberi grasi. “Kontrol hari ini sudah dipastikan sejak bulan November lalu, tapi selalu diundur,” jelas Michdan. Menurut Michdan, pengunduran itu terjadi karena Detasemen Khusus Anti Teror (Densus) tidak siap dalam pengamanan. Awalnya, kata Michdan, pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dijadwalkan pada tanggal 22 Februari. “Dokter sudah siap, tapi Densus belum siap. Padahal Abu Bakar Ba’asyir tak perlu pengamanan ketat karena sudah renta,” terang Michdan. Sementara itu, Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) yang menjadi tim medis Ba’asyir menjelaskan pengobatan hari ini di RSCM bagian dari pemeriksaan lanjutan. “Abu Bakar Ba’asyir sudah menjalani tiga kali pemeriksaan di RSCM, termasuk hari ini,” ujar Manajer Operasional MER-C Rima Manzaranis kepada Anadolu Agency. Namun, hingga pemeriksaan berlangsung pada Kamis pagi, Rima belum memastikan apakah Ba’asyir akan menjalani rawat inap di RSCM. “Kita akan menggelar konferensi pers setelah hasil didapatkan,” terang Rima.

Pizaro Gozali JAKARTA Tim Pengacara Muslim (TPM) yang menjadi penasihat hukum Abu Bakar Ba’asyir membantah kliennya mengajukan grasi penahanan kepada Presiden Joko Widodo. “Ustaz [Abu Bakar Ba’asyir] tidak pernah mengajukan [grasi]. Sebab kalau dia mengajukan grasi sama saja mengakui bersalah,” ujar Koordinator TPM Ahmad Michdan saat dihubungi Anadolu Agency di Jakarta, Kamis. Menurut Michdan, TPM hanya pernah menyurati presiden untuk memberikan tahanan rumah bagi Ba’asyir karena faktor usia dan kesehatan. “Itu sudah lama kita surati, sejak zaman Presiden SBY [Soesilo Bambang Yudhoyono],” jelas Michdan. Michdan juga mengaku pengobatan Ba’asyir hari ini tidak terkait dengan pernyataan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin agar Presiden Joko Widodo memberi grasi. “Kontrol hari ini sudah dipastikan sejak bulan November lalu, tapi selalu diundur,” jelas Michdan. Menurut Michdan, pengunduran itu terjadi karena Detasemen Khusus Anti Teror (Densus) tidak siap dalam pengamanan. Awalnya, kata Michdan, pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dijadwalkan pada tanggal 22 Februari. “Dokter sudah siap, tapi Densus belum siap. Padahal Abu Bakar Ba’asyir tak perlu pengamanan ketat karena sudah renta,” terang Michdan. Sementara itu, Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) yang menjadi tim medis Ba’asyir menjelaskan pengobatan hari ini di RSCM bagian dari pemeriksaan lanjutan. “Abu Bakar Ba’asyir sudah menjalani tiga kali pemeriksaan di RSCM, termasuk hari ini,” ujar Manajer Operasional MER-C Rima Manzaranis kepada Anadolu Agency. Namun, hingga pemeriksaan berlangsung pada Kamis pagi, Rima belum memastikan apakah Ba’asyir akan menjalani rawat inap di RSCM. “Kita akan menggelar konferensi pers setelah hasil didapatkan,” terang Rima. Isu pemberian grasi untuk Ba’asyir ini mencuat setelah kemarin, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin usai bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan menyatakan meminta presiden memberikan grasi. “Kalau bisa dikasih grasi. Ya, itu terserah presiden,” kata Ma’ruf Amin kepada pewarta. Sebelumnya, pada 12 Agustus 2017, Ba’asyir didiagnosis mengalami Acute Decompensated Heart Failure (ADHF) pada Congestive Heart Failure (CHF) saat dibawa ke Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita pada 9 Agustus dan harus menjalani perawatan selama dua hari. Pada 2004, Ba’asyir divonis hukuman dua tahun dan enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia terbukti terlibat dalam peristiwa bom Bali dan bom Hotel JW Marriott. Di 2011, Ba’asyir kembali menerima vonis bersalah dan dihukum 15 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena terlibat dalam pendanaan pelatihan militer (i’dad) di Aceh. Ba’asyir mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih, Nusakambangan. Saat itu, hakim juga menilai Ba’asyir telah melakukan pidana dalam dakwaan subsider dengan Pasal 14 Jo Pasal 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme. Dia disebut terbukti merencanakan pelatihan militer bersama Dulmatin alias Yahya Ibrahim alias Joko Pitono, tersangka kasus bom Bali 2002.  Pihak Ba’asyir, melalui kuasa hukumnya, menolak dakwaan jaksa karena i’dad dinilai tidak bisa serta merta dikaitkan dengan tindak terorisme. Pada 12 Januari 2016, tim pengacara Ba’asyir mengajukan peninjauan kembali (PK) kasusnya di Pengadilan Negeri Cilacap, Jawa Tengah. PK ini kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung pada 18 Agustus 2016.  Lima tahun dikurung di Nusakambangan, pendiri Pondok Pesantren Al-Mukmin di Desa Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah, ini kemudian dipindah ke LP Gunung Sindur, Bogor, pada 16 April 2016. Kala itu, pemindahan dilakukan karena kondisi kesehatan Ba’asyir yang mulai menurun.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin meminta agar Ustaz Abu Bakar Ba’asyir (ABB) diberikan grasi oleh Presiden Joko Widodo. Menanggapi itu, kuasa hukum Ba’asyir menyatakan pihaknya tidak mengajukan grasi. Ketua tim kuasa hukum Ba’asyir, Ahmad Michdan, mengatakan, kliennya tetap mengambil sikap untuk tidak mengajukan grasi. Hal itu diungkapkan ABB usai dirinya divonis di tingkat peninjauan kembali. “Beliau menyampaikan kalau PK sudah putus, sudah tidak usah ajukan upaya lain, apapun upaya hukum lain,” ujar Michdan, saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (1/3/2018). Menurut Michdan, Ba’asyir tak mau mengajukan grasi karena keyakinannya. Dia menambahkan, dengan mengajukan grasi berarti seseorang mendapat pengampunan namun mengakui kesalahan. “Saya pikir alasannya bisa juga soal kesalahan karena grasi kan artinya pengampunan,” ujarnya. Michdan mengatakan, jika dimungkinkan, pengajuan grasi itu sebaiknya dilakukan oleh tokoh-tokoh muslim. Namun dia tidak tahu apakah pengajuan grasi tanpa diajukan seorang terpidana diperbolehkan UU atau tidak. “Kalau boleh dilakukan oleh para tokoh saja, tapi itu kalau memungkinkan. Kalau memungkinan saya rasa sah saja,” ujarnya. Hal senada disampaikan anak kandung Ba’asyir, Abdul Rohim Ba’asyir mengatakan ayahnya kemungkinan tak mau mengajukan grasi ke presiden. “Kalau mengajukan, saya kira mungkin Ustaz Abu Bakar Ba’asyir tak akan mau sepertinya. Karena kan beliau sejak awal meyakini ‘saya itu tidak salah. Karena saya sedang menjalankan ajaran syariat saya, syariat Islam’. Sehingga beliau tidak pernah mengakui vonis yang selama ini divoniskan kepada beliau,” kata Abdul saat dihubungi detikcom, Rabu (28/2/2018) malam.

TEMPO.CO, Jakarta – Narapidana kasus terorisme,  Abu Bakar Baasyir , menolak mengajukan grasi  kepada Presiden Joko Widodo. “Ustad tidak mau. Itu yang disampaikan pada kami,” kata pengacara Ba’asyir, Guntur Fattahillah, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Kamis, 1 Maret 2018. Guntur menuturkan kliennya baru mendengar informasi tentang  grasi  yang diwacanakan sejumlah tokoh agama hari ini. Namun, kata Guntur, pria 80 tahun itu enggan mengajukan. Sebab, Ba’asyir yakin tak bersalah atas kasus yang dituduhkan kepadanya. Baca: Pemerintah Wacanakan Abu Bakar Baasyir Jadi Tahanan Rumah Jika mengajukan grasi, sama saja ia mengakui dirinya bersalah. “Karena beliau hanya menjalankan syariat  Islam, dan menerangkan tentang agama Islam itu sendiri. Jadi bila saja dia mau menyampaikan grasi, berarti minta maaf,” kata Guntur.

seperti di kutip dari https://nasional.tempo.co

Guntur juga mengatakan bahwa  Ba’asyir meminta setiap pihak untuk tidak menjadikan dia sebagai komoditas politik soal wacana grasi tersebut. “Ustad menyampaikan, tolong jangan dipolitisirlah, jangan dijadikan komoditas politik di tahun-tahun politik ini.” Simak: Abu Bakar Baasyir: Saya bukan Amir Jamaah Islamiyah Usulan agar Ba’asyir diberikan grasi  datang dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin. Ma’ruf  mengusulkan kepada Jokowi agar memberikan grasi  pada narapidana kasus terorisme tersebut. “Kalau bisa dikasih grasi. Ya itu terserah Presiden,” kata Ma’ruf Amin di komplek Istana Negara, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2018. Ba’asyir telah menjalani hukuman hampir 7 tahun sejak 2011. Awalnya ia dihukum di Nusakambangan, Jawa Tengah. Namun karena kondisi kesehatan yang menurun, ia dipindahkankan ke Gunung Sindur, Bogor.

Seperti diketahui, Baasyir divonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PNJaksel) pada 2011 lalu. Pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al- Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jateng itu, terbukti merencanakan dan menggalang dana latihan militer kelompok teroris di Aceh. Itu bukan kasus pertama Baasyir. Pada 2004, Baasyir divonis hukuman dua tahun enam bulan penjara oleh PNJaksel karena terbukti terlibat dalam peristiwa bom Bali dan bom Hotel JW Marriott. Tujuh tahun sudah Baasyir menjalani hukuman di penjara. Awalnya ia dihukum di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Jawa Tengah. Namun karena kondisi kesehatan yang menurun, ia dipindahkan ke Rumah Tahanan Gunung Sindur Bogor. Nah, faktor usia dan kesehatan inilah yang menjadi pertimbangan Ketua MUI Maruf Amin meminta Presiden mempertimbangkan Baasyir mendapatkan grasi alias pengampunan. Saat ini, Baasyir genap berusia 80 tahun dan sedang dirundung penyakit berupa pembengkakan di kaki. Pada Agustus 2017, Baasyir pernah menjalani pemeriksaan dan perawatan di RS Pusat Jantung Harapan Kita. Dari hasil pemeriksaan, ada gangguan katup pembuluh darah yang mengakibatkan pembengkakan. Problem yang dialami Baasyir adalah gangguan kronik pada pembulu vena, yaitu pembulu vena bagian dalam tidak kuat untuk memompa darah ke atas. Namun pembuluh darah arterinya tidak mengalami sumbatan. Soal kesehatan Baasyir, Maruf mengklaim sudah meminta Jokowi memberikan izin agar Baasyir dirawat di rumah sakit kembali. Kali ini, perawatan diminta dilakukan di RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta. Menurutnya, respon Jokowi baik. Alias mengizinkan. “Saya pernah menyampaikan itu ke Presiden dan Presiden merespon bagus. Ya setuju, dan beliau sangat apresiasi. Ya, untuk bagaimana beliau dirawat di RS,” ungkap Maruf di Istana, kemarin. Apa Jokowi mau menuruti permintaan bos ulama itu? Juru bicara Presiden, Johan Budi mengatakan hingga semalam belum ada kabar dari Jokowi. “Saya belum dapat infonya,” singkat Johan kepada Rakyat Merdeka. Soal usulan grasi ini direspon positif oleh sejumlah partai berbasis Islam. Sekjen PPP, Asrul Sani bahkan berharap Presiden Jokowi tidak hanya menggunakan hak preogratifnya berupa grasi, melainkan juga abolisi atau penghapusan hukuman. “PPP mendukung Presiden untuk menggunakan hak prerogatif-nya tersebut di bidang hukum,” ujar Arsul, kemarin. “Presiden akan bijak jika memberikan abolisi atas sisa hukuman. Kalau grasi kan mesti ada permohonan dari Ustaz Baasyir atau keluarganya,” sambungnya. Arsul menilai, pemberian keringanan atau penghapusan tuntutan pidana kepada Baasyir, bisa memberikan dampak positif bagi Jokowi. Hal ini menjawab kesan Jokowi yang sering dikatakan anti-Islam. “Dari sisi politik, jika Presiden memutuskan demikian maka ini akan menjadi jawaban terhadap prasangka selama ini bahwa Presiden memusuhi umat atau ulama Islam,” pungkasnya. Sekretaris Fraksi PAN di DPR, Yandri Susanto juga mendukung adanya grasi itu. Faktor usia Baasyir menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan. “Usul Ketua MUI sangat bagus karena menyangkut persoalan kemanusiaan bahwa Abu Bakar Baasyir sekarang sakit dan usianya sudah lanjut,” kata Yandri. “Keputusan adalah hak penuh Pak Jokowi,” tambahnya. Pemberian grasi terhadap tahanan akibat sakit sebelumnya dilakukan Presiden SBY. SBY memberikan grasi kepada mendiang mantan Bupati Kutai Kertanegara Syaukani Hasan Rais akibat sakit parah pada 17 Agustus 2010. Pengacara Baasyir, Achmad Michdan menyatakan pihaknya sudah melakukan upaya pembebasan terhadap Baasyir. Namun belum ada respon dari pemerintah. Permintaan kliennya tidak muluk-muluk, diminta dipindahkan penahanan di dekat lingkungan keluarga atau dijadikan tahanan rumah. “Pembebasan sudah bolak-balik. Setidak-tidaknya, karena sudah usia lanjut, dipindahkan ke lingkungan keluarga atau dibuat tahanan rumah. Tapi belum ada respon,” ujar Michdan kepada wartawan kemarin. Soal perawatan kesehatan di RSCM Jakarta menurut Michdan akan dilakukan hari ini. Hal itu, meujuk pada teknis perizinan yang sudah rampung semuanya. “Tanggal 10 November gagal. Diundur 22 Februari lalu, diundur lagi Kamis (1/3). Perizinan sudah selesai semua,” akunya. Sementara, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham sudah menyetujui Baasyir berobat ke RSCM. “Rujukan berobat ke RSCM Ustadz Abu Bakar Baasyir disetujui oleh Dirjen PAS dan untuk pelaksanaanya berkoordinasi dengan BNPT dan Densus 88,” kata Kepala Humas dan Protokol Ditjen PAS Kemenkumham Ade Kusmanto, kemarin. Dia menjelaskan bahwa sesuai dengan PP 32 tahun 1999 tentang syarat dan tatacara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan pasal 14 ayat (1) bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Sementara untuk Pasal 17 ayat (1) disebutkan dalam hal penderita memerlukan perawatan lebih lanjut maka dokter lapas memberikan rekomendasi kepada kepala Lapas agar pelayanan kesehatan dilakukan di RSU pemerintah di luar Lapas. “Karena Ustad Baasyir berada di wilayah Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat maka sesuai surat edaran Dirjenpas no.Pas.25.8.pk.01.07.01 tahun 2017 bahwa pelaksanaan rujukan terencana bagi Ustadz Baasyir wajib meminta persetujuan Dirjenpas melalui Kakanwil Kemenkumham Jabar,” ungkapnya. ***

Jakarta, CNN Indonesia — Kuasa hukum terpidana terorisme Abu Bakar Ba’asyir, Achmad Michdan menegaskan kliennya keluar dari Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat hanya untuk menjalani kontrol kesehatan biasa di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), bukan pindah lapas atau menjadi tahanan rumah. Ba’asyir dijadwalkan menjalani pengobatan di RSCM sekitar pukul 10.00 WIB. “Ini satu hal yang tidak mengganggu sekali dan bukan desakan dari mana-mana. Bukan pemindahan, beliau hari ini pengobatan,” kata Michdan kepada CNNIndonesia.com , Kamis (1/3). Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM sudah menyetujui permohonan Ba’asyir untuk keluar dari lapas guna menjalani pengobatan.

seperti di kutip dari https://www.cnnindonesia.com

Ba’asyir terakhir di rawat di Rumah Sakit Harapan Kita, pada November 2017. Dari Rumah Sakit itulah Pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) itu mendapat rujukan pindah ke RSCM. Ba’asyir mengidap penyempitan pembuluh darah ke kaki. “Kontrol terakhir November tahun lalu. Sedangkan sekarang bulan Maret, jadi berapa bulan lalu harusnya sudah dikontrol,” ucap dia. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin, sebelumnya mengatakan, dirinya sudah meminta bantuan Presiden Joko Widodo untuk memberikan izin perawatan kepada Ba’asyir di RSCM. Jokowi pun menyambut positif, namun terkendala rekomendasi dari BNPT.

seperti di kutip dari https://www.cnnindonesia.com

Di satu sisi, Ma’ruf juga berharap Presiden memberikan grasi kepada Ba’asyir sebab kondisi kesehatannya kian menurun. “Beliau sakit diperlukan pengobatan, kemudian juga diberikan semacam grasi kalau bisa dikasih. Itu terserah Presiden,” ujar Ma’ruf, Rabu (28/2). Pada 2004, Ba’asyir divonis hukuman dua tahun dan enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia terbukti terlibat dalam peristiwa bom Bali dan bom Hotel JW Marriott. Kemudian pada 2011, Ba’asyir kembali menerima vonis 15 tahun penjara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lagi-lagi ia terbukti menjadi perencana dan penyandang dana pelatihan kelompok bersenjata di pegunungan Jantho, Aceh, pada 2010. (osc)

Abu Bakar Baasyir tiba di RSCM (Foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir) Terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir (79) dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Pengacara Abu Bakar Ba’asyir, Guntur Fattahillah, juga ikut mendampingi. Guntur mengungkapkan, setibanya di RSCM, kliennya langsung menjalani pemeriksaan atas kondisi kesehatannya. Pemeriksaan itu berupa cek jantung dan penyakit dalam. “Sekarang itu sebetulnya jadwal kontrol, kontrol yang memang harusnya itu di bulan November, dan terakhir di Januari, namun baru terlaksana hari ini,” kata Guntur di lokasi, Kamis (1/3). “Ada indikasi (penyakit) jantung dan penyakit dalam lainnya,” lanjutnya. Guntur menambahkan, kliennya sudah menjalani 4 kali pemeriksaan kesehatan. Namun, dia menyebut jadwal cek kesehatan sering tidak teratur sesuai jadwal yang seharusnya. “Iya (cek kesehatan) ini ke 4 kali. Sekitar 2017 (dimulai). Kontrol (kesehatan), karena kondisi beliau saat ini. Kondisi beliau belum sehat, masih sakit, kaki masih bengkak, masih pakai perban khusus itu. Bukan perban yang dimasukin dari bawah ke atas,” pungkasnya. Abu Bakar Ba’asyir dibawa dari Lembaga Permasyarakatan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Dia tiba pukul 10.45 WIB di RCSM dengan dikawal polisi dan diiringi ambulans MER-C. Abu Bakar Ba’asyir dirawat di rumah sakit (Foto: Istimewa) Abu Bakar Baasyir tiba di RSCM (Foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir) Sebelum Ba’asyir keluar dari Lapas Gunung Sindur, pengacaranya yang tergabung dalam Tim Pembela Muslim terlebih dulu mengajukan permohonan pengobatan. Permohonan tersebut diajukan karena saat ini pendiri Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki, Solo, Jawa Tengah, itu sedang menderita chronic venous insufienci, kelainan di pembuluh darah yang membuat kaki membengkak. Lapas kelas 3 Gunung Sindur. (Foto: Aprilandika Pratama/kumparan) Ba’asyir diperbolehkan keluar setelah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Densus 88 Antiteror. Abu Bakar Ba’asyir beberapa kali mendekam di penjara karena berbagai kasus terorisme. Vonis terakhir yang dijatuhkan kepadanya adalah 15 tahun penjara pada 2011 atas tuduhan terlibat dalam pendanaan latihan teroris di Aceh. Dia membantah seluruh tuduhan terhadap dirinya dan mengatakan bahwa vonis tersebut adalah pesanan dari Amerika Serikat dan negara Barat lainnya.

VIVA – Salah satu tim pengacara Abu Bakar Ba’asyir, Guntur Fattahilah, menyampaikan sejauh ini pihaknya belum pernah mengajukan grasi kepada Presiden Joko Widodo. Bahkan, menurutnya, sejak mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Bogor, belum pernah terucap dari mulut Ba’asyir untuk meminta pengajuan grasi. “Kalau kami penasihat hukum, kami belum pernah memohon maupun kepada ustaz Abu Bakar sendiri belum pernah ngomong. Pembebasan yang dimaksud di sini adalah grasi kan, ustaz belum ngomong, belum pernah ngomong,” kata Guntur saat mendampingi pemeriksaan kesehatan Ba’asyir di Rumah Sakit Cipto Mangunkusomo Kencana, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Maret 2018. Hal ini disampaikan Guntur terkait adanya dukungan dari tokoh agama dan politisi agar Ba’asyir bisa menjadi tahanan rumah atas kasus terorisme. Dia pun mengapresiasi soal dukungan itu.

seperti di kutip dari https://www.viva.co.id

Namun, dia berharap agar pihak-pihak tertentu tak mengaitkan dukungan ke Ba’asyir sebagai komoditas politik jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. “Ulama, tokoh-tokoh masyarakat atau agama atau politik yang memberikan dukungan kepada ustaz untuk menjadi tahanan rumah kami apresiasi dan berterima kasih. Tapi karena ini masuk tahun politik nempel-nempel dan nyerempet-nyerempet. Kami berharap dan minta tolong janganlah ustaz Abu Bakar Ba’asyir ini dijadikan komoditas politik,” kata dia. Dia menyampaikan, sejauh ini permintaan Ba’asyir ke pemerintah sebatas pemeriksaan kesehatan. Tim pengacara dan keluarga, lanjut Guntur, belum pernah mengajukan ke pemerintah agar Ba’asyir dibebaskan. “Enggak, kami melihat demikian karena yang kami ajukan adalah permohonan untuk beliau kontrol lanjutan karena memang sudah terjadwal dari rumah sakit. Bukan pembebasan. Tidak pernah ada bagi kami sebagai penasihat hukum maupun keluarga, bersurat untuk pembebasan ustaz itu enggak ada. Sampai saat ini yang kami ketahui demikian,” kata Guntur. (one)

Related Posts

Comments are closed.