Pencari Suaka di Kalideres, Yasonna: Pemda Harus Ikut Tanggung Jawab

Pencari Suaka di Kalideres, Yasonna: Pemda Harus Ikut Tanggung Jawab

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan penanganan pencari suaka dari berbagai negara di depan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kalideres, Jakarat Barat harus melibatkan pemerintah daerah. Sebab, Rumah Detensi Imigrasi terbatas. “Maka, Perpres nomor 125, seharusnya Pemda juga ikut bertanggung jawab, kami nggak punya resources,” kata Yasonna di kantor Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Jaksel, Jumat (26/1/2018). Yasonna mengatakan para pencari suaka di Kalideres itu merupakan imigran mandiri. Menurutnya, mereka terdaftar secara resmi di UNHCR. “Itu persoalan. Yang di Kalideres itu adalah imigran mandiri, mereka masuk resmi dan lalu daftar di UNHCR. Menjadi pengungsi mandiri, seharusnya mereka nggak bisa dibiayai. Tapi tidak ada negara ketiga yang menerima mereka. Mereka minta ke Australia, Amerika, Australia sekarang sudah menutup pintu. Akhirnya menanggung bebannya,” tuturnya. Yasonna menjelaskan pihaknya juga telah mencoba menampung para pencari suaka yang ada di Indonesia. Namun rudenim yang tersedia memang tak cukup. “Nah yang ilegal imigrant, pengungsi seperti Afganistan, Iran, Srilangka, itu ditangani IOM, sebagian ditangani oleh UNHCR sebagian ada yang di community houses. Itu ada tapi sebagian di detensi kami tapi detensi kami terbatas, nggak cukup menampung yang sangat besar jumlahnya,” ujarnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Masrokhan untuk menangani para pencari suaka yang telantar di trotoar ini. Para pencari suaka ini, menurutnya, harus segera difasilitasi atas nama kemanusiaan. “Pagi ini tim kita akan berhubungan dengan Ditjen Imigrasi agar mereka tidak telantar karena, bagaimanapun, kalau ada pengungsi datang, itu ada aturannya,” kata Anies pagi tadi. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan para imigran akan ditampung di panti sosial. Menurutnya, para pencari suaka dari Afganistan dan negara lainnya harus diberi tempat yang layak. “Kita akan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri karena itu (trotoar) fungsinya untuk pejalan kaki, jadi mereka harus dikasih tempat yang layak,” ujarnya.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan penanganan pencari suaka dari berbagai negara di depan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kalideres, Jakarat Barat harus melibatkan pemerintah daerah. Sebab, Rumah Detensi Imigrasi terbatas. “Maka, Perpres nomor 125, seharusnya Pemda juga ikut bertanggung jawab, kami nggak punya resources,” kata Yasonna di kantor Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Jaksel, Jumat (26/1/2018). Yasonna mengatakan para pencari suaka di Kalideres itu merupakan imigran mandiri. Menurutnya, mereka terdaftar secara resmi di UNHCR. “Itu persoalan. Yang di Kalideres itu adalah imigran mandiri, mereka masuk resmi dan lalu daftar di UNHCR. Menjadi pengungsi mandiri, seharusnya mereka nggak bisa dibiayai. Tapi tidak ada negara ketiga yang menerima mereka. Mereka minta ke Australia, Amerika, Australia sekarang sudah menutup pintu. Akhirnya menanggung bebannya,” tuturnya. Yasonna menjelaskan pihaknya juga telah mencoba menampung para pencari suaka yang ada di Indonesia. Namun rudenim yang tersedia memang tak cukup. “Nah yang ilegal imigrant, pengungsi seperti Afganistan, Iran, Srilangka, itu ditangani IOM, sebagian ditangani oleh UNHCR sebagian ada yang di community houses. Itu ada tapi sebagian di detensi kami tapi detensi kami terbatas, nggak cukup menampung yang sangat besar jumlahnya,” ujarnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Masrokhan untuk menangani para pencari suaka yang telantar di trotoar ini. Para pencari suaka ini, menurutnya, harus segera difasilitasi atas nama kemanusiaan. “Pagi ini tim kita akan berhubungan dengan Ditjen Imigrasi agar mereka tidak telantar karena, bagaimanapun, kalau ada pengungsi datang, itu ada aturannya,” kata Anies pagi tadi. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan para imigran akan ditampung di panti sosial. Menurutnya, para pencari suaka dari Afganistan dan negara lainnya harus diberi tempat yang layak. “Kita akan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri karena itu (trotoar) fungsinya untuk pejalan kaki, jadi mereka harus dikasih tempat yang layak,” ujarnya.

Keenam sirene tsunami yang bakal dikelola oleh Pemprov Sumbar terletak di Kabupaten Pesisir Selatan, Padangpariaman, Agam, Pasaman Barat, Kota Padang, dan Pariaman. Sebagai langkah awal, akan diberikan masa transisi selama setahun ke depan di mana teknisi sirene tsunami akan disediakan oleh BMKG. Tahun berikutnya, Pemprov Sumbar secera penuh bakal mengelola keenam sirene tsunami termasuk perawatan rutin yang harus dilakukan. Sebagai operator sekaligus pihak yang berwenang menerbitkan perintah evakuasi, diharapkan proses warning dan evakuasi tsunami bisa lebih cepat bila memang dibutuhkan. Kepala BMKG Pusat Dwikorita Karnawati menyebutkan bahwa Sumbar dipilih sebagai daerah perdana yang menerima pengelolaan sirene tsunami lantaran dinilai paling siap. Sumbar, menurut BMKG, dianggap memiliki kesiapan yang cukup untuk mengelola sirene tsunami termasuk soal Sumber Daya Manusia (SDM) dan penganggaran untuk perawatan sirene. Tak hanya itu, Sumbar juga dianggap cukup berpengalaman dalam menjalankan manajemen kebencanaan. Setelah Sumbar, BMKG akan menyerahkan pengelolaan sirene tsunami yang sudah terpasang di Aceh dan Bali. Alih kelola 54 unit sirene tsunami di seluruh Indonesia akan diperluas di daerah-daerah lainnya secara bertahap. “Tapi kenapa tidak BMKG pusat saja yang kelola sirene? Karena yang paling tahu kondisi masyarakat di sini ya Pemda sendiri,” ujar Dwikorita saat penyerahan sirene di UPT BNPB, Rabu (27/12). Bila perkara pengelolaan sudah diserahkan sepenuhnya kepada Pemprov, artinya tanggung jawab perawatan juga sepenuhnya beralih kepada Pemprov Sumbar. Padahal, biaya perawatan per unit sirene tsunami tembus Rp 50 juta per tahunnya. Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno menegaskan, pihaknya secara penuh tanggung jawab akan mengelola dan mengoperasikan seluruh sirene tsunami yang ada. Perkara dana, menurutnya, Pemprov Sumbar sudah menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Yang mahal kan alatnya saja, masa memeliharanya enggak bisa?’ ujar Irwan.

Related Posts

Comments are closed.