Pemprov DKI Cari Lahan Baru untuk RS Kanker Pengganti Sumber Waras

Pemprov DKI Cari Lahan Baru untuk RS Kanker Pengganti Sumber Waras

Pemerintah DKI Jakarta akan membatalkan pembelian lahan RS Sumber Waras. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut pihaknya akan mencari lokasi baru untuk rumah sakit (RS) khusus kanker. “Pemprov punya banyak lahan, jadi pemprov tidak perlu beli lahan lagi. Saya akan tugaskan Pak Kepala Dinas untuk melihat kemungkinan menggantikan lahan ini karena kita juga ingin kerja sama dengan swasta atau swasta yang punya lahan pemprov bisa bekerja sama dalam konsep kemitraan untuk menghadirkan rumah sakit ini yang sudah banyak sekali ditunggu oleh masyarakat,” kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018). Sandi berharap rumah sakit khusus kanker itu nantinya menggunakan mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Menurutnya, mekanisme KPBU untuk pembangunan rumah sakit telah direncanakan sejak masa pemerintahan sebelumnya. “Saya lebih mendorong ke KPBU karena memang yang Sumber Waras yang sebelumnya juga konsepnya KPBU,” ujarnya. Sebelumnya, keinginan Pemprov DKI untuk membatalkan pengadaan lahan seluas 3,6 hektare itu disebut sudah bulat. Uang yang telah dibayarkan ke pihak RS Sumber Waras ditegaskan Sandiaga harus kembali ke kas Pemprov DKI agar peluang opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2017 semakin terbuka. Tapi, hingga saat ini belum ada kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut. Sebab, pihak Yayasan Kesehatan Sumber Waras tetap menolak mengembalikan dana Rp 191 miliar sebagai kelebihan bayar pembelian lahan Sumber Waras. Pengadaan lahan RS Sumber Waras menjadi polemik setelah BPK merilis hasil audit investigasi yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara. Kegiatan tersebut sempat diselidiki KPK, tapi dinyatakan tak terindikasi dugaan korupsi.

Pemerintah DKI Jakarta akan membatalkan pembelian lahan RS Sumber Waras. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut pihaknya akan mencari lokasi baru untuk rumah sakit (RS) khusus kanker. “Pemprov punya banyak lahan, jadi pemprov tidak perlu beli lahan lagi. Saya akan tugaskan Pak Kepala Dinas untuk melihat kemungkinan menggantikan lahan ini karena kita juga ingin kerja sama dengan swasta atau swasta yang punya lahan pemprov bisa bekerja sama dalam konsep kemitraan untuk menghadirkan rumah sakit ini yang sudah banyak sekali ditunggu oleh masyarakat,” kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018). Sandi berharap rumah sakit khusus kanker itu nantinya menggunakan mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Menurutnya, mekanisme KPBU untuk pembangunan rumah sakit telah direncanakan sejak masa pemerintahan sebelumnya. “Saya lebih mendorong ke KPBU karena memang yang Sumber Waras yang sebelumnya juga konsepnya KPBU,” ujarnya. Sebelumnya, keinginan Pemprov DKI untuk membatalkan pengadaan lahan seluas 3,6 hektare itu disebut sudah bulat. Uang yang telah dibayarkan ke pihak RS Sumber Waras ditegaskan Sandiaga harus kembali ke kas Pemprov DKI agar peluang opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2017 semakin terbuka. Tapi, hingga saat ini belum ada kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut. Sebab, pihak Yayasan Kesehatan Sumber Waras tetap menolak mengembalikan dana Rp 191 miliar sebagai kelebihan bayar pembelian lahan Sumber Waras. Pengadaan lahan RS Sumber Waras menjadi polemik setelah BPK merilis hasil audit investigasi yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara. Kegiatan tersebut sempat diselidiki KPK, tapi dinyatakan tak terindikasi dugaan korupsi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berniat mengadakan pertemuan dengan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW). Pertemuan itu guna mencari titik temu dari permasalahan lahan RS Sumber Waras. “Jadi, kami rasa daripada menempuh langsung jalur hukum, kita ingin bertemu dulu sama pihak yayasan untuk mencari titik temu,” kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2017). Sandi mengungkapkan pertemuan itu dilakukan karena YKSW tidak bersedia mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar atau membatalkan pembelian lahan tersebut. Sandi enggan permasalahan ini menjadi buntu. “Seperti kita ketahui, menagih sudah, dan sudah dijawab tidak bersedia. Membatalkan itu kan tidak bisa sepihak, membatalkan itu harus kedua belah pihak. Dan perjanjian itu hanya bisa dibatalkan juga oleh pengadilan kalau seandainya kedua pihak itu tidak bersepakat,” tutur Sandiaga. Dia ingin permasalahan lahan RS Sumber Waras ini segera berakhir. Sandiaga tidak ingin aset yang sudah dibeli dengan harga Rp 191 miliar tersebut tidak dapat bermanfaat untuk masyarakat. “Mubazir kalau tidak segera dibangun untuk kegunaan masyarakat, khususnya pengidap kanker,” ujarnya. Sandi menjelaskan pembangunan RS kanker tersebut baru bisa terlaksana jika persoalan lahan tersebut sudah beres. Nantinya pembiayaan pembangunan RS tersebut, kata Sandi, akan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). “Skema KPBU-nya bisa kita mulai launching kalau status tanahnya itu bisa clean and clear ,” katanya. Terkait kapan pertemuan itu akan dilaksanakan, Sandiaga mengungkapkan akan mengkoordinasikan hal tersebut dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Michael Rolandi. “Saya baru mau mengusulkan ini ke Pak Michael. Jadi nanti kita akan mengundang atau kita yang datang ke sana,” ujarnya. Sebelumnya, Sandi mengatakan saat ini BPKAD DKI sedang menindaklanjuti hasil audit BPK terkait pembelian lahan RS Sumber Waras. Selanjutnya, Pemprov DKI akan mengambil keputusan, apakah meminta pihak Yayasan RS Sumber Waras mengembalikan kerugian negara atau membatalkan pengadaannya. “Sumber Waras, kami menunggu hasil dari audit WTP (wajar tanpa pengecualian) yang lagi terus kita lakukan. Tindak lanjut dari BPK yang ingin dilakukan yaitu dua, yang pertama, memohon pengembalian dana Rp 191 miliar sebagai kelebihan bayar karena ini di atas nilai yang sudah ditetapkan oleh BPK, atau dibatalkan pembeliannya,” papar Sandiaga di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (28/11). Pernyataan Sandiaga soal RS Sumber Waras bisa disaksikan dalam video di bawah: [Gambas:Video 20detik] Untuk diketahui, pengadaan lahan RS Sumber Waras menjadi polemik setelah BPK merilis hasil audit investigasi yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara. Kegiatan tersebut sempat diselidiki KPK, namun dinyatakan tak terindikasi dugaan korupsi. Djarot Saiful Hidayat, saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, sempat menyinggung soal kelanjutan pengadaan tersebut. Rencananya, proyek yang digagas Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tersebut akan dikerjakan dengan mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

JAKARTA, KOMPAS.com – Esterina Sutiono, survivor kanker payudara bilateral (kedua payudara) sekaligus humas CISC (Cancer Information and Support Center) menyuarakan keinginannya terkait peningkatan layanan pengobatan kanker di DKI Jakarta. Ia menyampaikan hal itu untuk menanggapi rencana pembangunan Rumah Sakit Kanker DKI di lahan bekas Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) yang belum juga terealisasi karena berbagai kendala. “Sudah pasti perlu segeralah ya (pembangunan RS Kanker DKI ). Karena pasien kanker yang berobat di negara kita rata-rata sudah pada stadium lanjut yang perlu pertolongan cepat,” ujarnya ketika dihubungi Kompas.com , Selasa (28/11/2017). Esterina mengatakan, terbatasnya pelayanan kesehatan kanker di Jakarta membuat para penderita kanker harus mengantre berbulan-bulan untuk mendapat perawatan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan Dinas Kesehatan sedang menyiapkan dokumen untuk membiayai pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras khusus kanker dan jantung dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). “Sedang kami pikirkan mekanisme KPBU, sedang disiapkan dokumennya oleh Dinkes dan dibantu verifikasi oleh Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah),” ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (10/7/2017). (baca: Belum Ada Progres Pembangunan RS Sumber Waras, Dinkes Akan Minta Arahan Djarot ) Saefullah memastikan RS Sumber Waras tidak akan dibangun dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Sebab, APBD DKI sudah digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan program lain. “Mulai ada beban pembayaran MRT, satu koridor itu hampir Rp 900 miliar setiap tahun,” ujar Saefullah. Saefullah mengatakan pembangunan RS khusus kanker dan jantung sangat dibutuhkan oleh warga DKI Jakarta. Sebab, angka penderita kanker dan jantung begitu banyak. Pemprov DKI Jakarta ingin penderita kanker dan jantung bisa mendapat pengobatan terbaik tanpa perlu ke luar negeri. “Ini ada Sumber Waras yang tanahnya sudah kami beli mahal dan segera kami bangun, mekanisme KPBU ini sedang kami garap,” ujar Saefullah. Saefullah belum mengetahui kapan pembangunan rumah sakit tersebut akan dimulai. Dia berharap pembangunannya bisa dilaksanakan tahun ini. “Sekarang kan baru persiapan KPBU, masih ada studinya, bussines plan -nya juga mesti ada, karena menyangkut investasi dari swasta,” ujar Saefullah. (baca: Sebagian Gedung RS Sumber Waras Kosong Tidak Terawat )

VIVA.co.id  – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras. Mekanisme pembiayaan untuk pembangunan rumah sakit khusus kanker itu sudah disiapkan. “Sudah ada mekanisme penganggarannya dan diusulkan melalui perjanjian PKBU bersama badan usaha milik pemerintah dan tanpa didanai APBD. Itu sudah kita rapatkan dua kali. Semuanya sudah disusun, tinggal desainnya seperti apa,” kata Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota, Jakarta, Jumat 21 Juli 2017. Sebelumnya, BPK RI mengizinkan DKI Jakarta melanjutkan pembangunan di lahan tersebut. Hanya saja Pemprov DKI tetap harus mengganti rugi kepada negara terkait pembelian lahan. Terkait hal ini, Djarot sudah setuju untuk membayar ganti rugi.

seperti di kutip dari https://www.viva.co.id

“Kami akan kirim surat kepada yayasan (Sumber Waras). Itu juga untuk memberikan jawaban, klarifikasi. Kalau betul merugikan negara ya harus dikembalikan prinsipnya,” ujarnya. Kasus pembelian RS Sumber Waras mulai mencuat saat hasil audit BPK DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014. Dalam audit itu BPK Jakarta menilai, bahwa prosedur pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras menyalahi aturan. Menurut BPK, harga lahan seluas 36.410 meter per segi yang dibeli Pemprov jauh lebih mahal dari harga nilai jual obyek pajak sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp191,33 miliar. Masalah Sumber Waras jadi ramai diperbincangkan, apalagi selama masa Pilkada DKI beberapa waktu lalu. Bahkan kasus ini telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo juga sudah berjanji menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang menjadi utang lembaganya di tahun ini. Kasus tersebut antara lain, kasus pembelian lahan Rumah Sakit  Sumber Waras. Namun, KPK tidak pernah menemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. (mus)

“Terlepas dari isu masalah hukum, korupsi yang sudah menjadi temuan BPK, KPK, kebutuhan masyarakat Jakarta terhadap rumah sakit khusus kanker sangat mendesak,” kata dia. Meski begitu, Sandiaga berharap agar keinginannya meneruskan proyek itu jangan dipolitisasi. Ia mengatakan, masalah hukum yang menyangkut rumah sakit itu harus dipisahkan dengan kebutuhan warga Jakarta. “Saya akan usulkan ke Pak Anies untuk diteruskan secepatnya. Jangan sampai tertunda,” kata dia. Polemik pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras pertama kali muncul dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada 2014. BPK menganggap, prosedur pembelian sebagian lahan rumah sakit itu menyalahi aturan dan merugikan keuangan daerah Rp 191 miliar. Pemprov DKI membeli lahan dengan nilai jual obyek pajak sebesar Rp 20,7 juta per meter persegi, sesuai dengan lokasi lahan yang berada di Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat. Namun, BPK menilai bahwa lokasi lahan berada di Jalan Tomang Utara dengan NJOP senilai Rp 14 juta meter persegi. Simak juga : Sandiaga Uno Patenkan Produk dan Layanan Oke Oce Atas dugaan itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pernah diperiksa seharian oleh BPK RI pada 23 November 2015. Hasil audit investigasi itu diserahkan kepada KPK pada 7 Desember 2015. KPK juga telah memanggil Ahok untuk dimintai keterangan. Ahok diperiksa selama 12 jam. Hampir setahun diselidiki, pada 14 Juni 2016, KPK pun mengumumkan hasil penyelidikan bahwa tidak ada indikasi korupsi dalam sengketa pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Namun hingga saat ini Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan lembaganya masih melakukan penyelidikan terhadap sengketa pembelian lahan itu. FRISKI RIANA

Direktur Umum Rumah Sakit Sumber Waras Abraham Tedjanegara menunjukkan berkas-berkas terkait proses jual beli lahan Rumah Sakit Sumber Waras dalam jumpa pers di gedung pertemuan rumah sakit itu di Jakarta Barat, Sabtu (16/4/2016). Ia menegaskan seluruh proses jual beli dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidakwajaran pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar ini tengah didalami Komisi Pemberantasan Korupsi.

Related Posts

Comments are closed.