Pemprov DKI akan Terbitkan Pergub Baru Terkait Thamrin Bulan Ini

Pemprov DKI akan Terbitkan Pergub Baru Terkait Thamrin Bulan Ini

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerbitkan peraturan gubernur (pergub) baru pengganti pergub lama mengenai pembatasan sepeda motor di kawasan Thamrin. Pergub tersebut masih dikaji di jajaran terkait. “Iya, sudah siapkan pergub satu sampai dua minggu lagi,” kata Kepala Dishub DKI Andri Yansyah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2018). Andri mengatakan pergub tersebut tak hanya akan dibahas oleh jajaran di Pemprov DKI. Dia mengatakan Pemprov DKI juga akan menggandeng polisi untuk terlibat. “Iya memang sedang disiapkan pergubnya, nanti isinya dari diskusi juga antara Korlantas, Dishub, polisi, sama dinas terkait,” kata dia. Andri mengatakan pencabutan sebagian rambu-rambu lalu lintas yang dilaksanakan sejak pagi tadi tidak berasal dari instruksi gubernur. Dia mengatakan dicabutnya rambu-rambu itu untuk mematuhi putusan MA. “Oh bukan instruksi (Anies atau Sandi), itu amanat dari keputusan MA,” kata dia. “Jadi kesimpulan rapat yang pertama cabut plang, ini juga hasil usulan dari pihak kepolisian,” sambungnya. Andri juga mengatakan pencopotan rambu merupakan usulan polisi. Menurutnya, bila rambu tidak dicabut, itu akan membingungkan petugas di lapangan. “Kalau masih ada rambu harus ditilang, tapi kan sama saja tidak bisa diproses di pengadilan,” jelasnya. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung (MA) telah mencabut Pergub DKI Jakarta No 195 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Pergub DKI Jakarta No 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Putusan ini membuat pengendara motor dapat melintas di Jalan MH Thamrin.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerbitkan peraturan gubernur (pergub) baru pengganti pergub lama mengenai pembatasan sepeda motor di kawasan Thamrin. Pergub tersebut masih dikaji di jajaran terkait. “Iya, sudah siapkan pergub satu sampai dua minggu lagi,” kata Kepala Dishub DKI Andri Yansyah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2018). Andri mengatakan pergub tersebut tak hanya akan dibahas oleh jajaran di Pemprov DKI. Dia mengatakan Pemprov DKI juga akan menggandeng polisi untuk terlibat. “Iya memang sedang disiapkan pergubnya, nanti isinya dari diskusi juga antara Korlantas, Dishub, polisi, sama dinas terkait,” kata dia. Andri mengatakan pencabutan sebagian rambu-rambu lalu lintas yang dilaksanakan sejak pagi tadi tidak berasal dari instruksi gubernur. Dia mengatakan dicabutnya rambu-rambu itu untuk mematuhi putusan MA. “Oh bukan instruksi (Anies atau Sandi), itu amanat dari keputusan MA,” kata dia. “Jadi kesimpulan rapat yang pertama cabut plang, ini juga hasil usulan dari pihak kepolisian,” sambungnya. Andri juga mengatakan pencopotan rambu merupakan usulan polisi. Menurutnya, bila rambu tidak dicabut, itu akan membingungkan petugas di lapangan. “Kalau masih ada rambu harus ditilang, tapi kan sama saja tidak bisa diproses di pengadilan,” jelasnya. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung (MA) telah mencabut Pergub DKI Jakarta No 195 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Pergub DKI Jakarta No 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Putusan ini membuat pengendara motor dapat melintas di Jalan MH Thamrin.

Polda Metro Jaya menyayangkan jika motor kembali dibebaskan melintas di ruas Bundaran HI-Jl MH Thamrin. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pencabutan larangan motor di kawasan Thamrin tidak untuk diperdebatkan. “Nanti kami lihat datanya karena kami harus lihat datanya, tapi pada intinya keputusan MA tidak untuk didiskusikan putusan MA itu,” kata Sandiaga di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2018). [Gambas:Video 20detik] Sandiaga memastikan akan mengikuti putusan hukum dari MA. Dia menuturkan akan membuktikan pencabutan larangan motor tidak menimbulkan kemacetan. “Karena kita negara hukum, bahwa keputusan MA begitu dan oleh kita harus buktikan bahwa memang tidak menimbulkan kemacetan,” terangnya. Sebelumnya, polisi menilai larangan motor melintas efektif mengurangi kemacetan hingga kecelakaan di kawasan tersebut. “Selama ini (hasil evaluasi menunjukkan kinerja lalu lintas ) sangat baik, kepadatan kendaraan lebih mencair dan tidak semrawut,” ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra kepada detikcom , Selasa (9/1). Halim mengklaim upaya pembatasan motor di kawasan Thamrin ini cukup efektif mengurangi kemacetan di sekitar lokasi. “Angkanya ada di Dishub, saya kurang tahu persis berapa persen (mengurangi kemacetan), tetapi cukup signifikan,” imbuh Halim. Dari hasil pengkajian Dishub DKI, kemacetan di MH Thamrin berkurang sejak aturan pembatasan motor diberlakukan. Tidak hanya itu, angka kecelakaan pun menurun signifikan. “Ada beberapa hasil kajian Dishub di mana terjadinya peningkatan volume kendaraan di situ, kemudian mengurangi jumlah korban kecelakaan,” sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki peraturan gubernur (pergub) yang melarang sepeda motor melintas di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat, mulai pukul 06.00-23.00. Saat itu, mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membuat kebijakan tersebut untuk menekan angka kecelakaan pengendara motor. Ahok menerapkan kebijakan itu dengan menandatangani Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor juncto Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Setelah kebijakan itu berjalan beberapa tahun, dua orang warga, Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar, mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan pergub larangan sepeda motor, tepatnya pada 19 September 2017.

seperti di kutip dari http://megapolitan.kompas.com

Pemprov DKI Jakarta akan mempelajari putusan MA tersebut. “Nanti di situ apakah akan diatur seperti apa, misalnya ada suatu pengaturan baru, mau diatur seperti apa, itu kan harus kami laporkan lagi ke pimpinan. Kalau untuk putusan Mahkamah Agung, kalau kami cabut, ya cabut aja,” kata Yayan. Kekhawatiran DPRD DKI KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Pengendara sepeda motor memadati Jalan KH Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2014). Di hari pertama uji coba pembatasan sepeda motor sepanjang Jalan Thamrin-Medan Merdeka Barat, masih terdapat sejumlah pengendara yang belum mengetahui aturan tersebut. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Syarifudin khawatir ruas Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat akan berantakan jika kebijakan larangan sepeda motor dicabut. Apalagi, pembangunan proyek  mass rapid transit  (MRT) masih berlangsung di jalan itu. “Dampaknya ya jelas akan semrawut. Sebab, pembangunan sedang berjalan, LRT bertambah lagi, ada MRT. Apalagi, pertumbuhan roda dua di Jakarta tinggi,” kata Syarifudin. Anggota Komisi B DPRD DKI lainnya, Yuke Yurike meminta Dinas Perhubungan tetap membuat aturan untuk sepeda motor di Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat. Hal ini untuk mengantisipasi dibatalkannya pergub tentang larangan sepeda motor menyusul putusan MA.

JAKARTA (aksi.id) – Berita gembira buat kalangan biker yang biasa melintasi Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Gubernur Anies Baswedan berencana menghapus pelarangan sepeda motor di ruas jalan tersebut.. Rencana tersebut merupakan bagian dari pembangunan trotoar kawasan Sudirman-Thamrin menjelang Asian Games 2018. Ruas jalan yang dimaksud dimulai dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga Bundaran Patung Wiwaha atau Patung Kuda. Ruas jalan ini membentang sepanjang 1,5 kilometer. “Saya sampaikan kepada semua bahwa kami menginginkan agar kendaraan roda dua bisa menggunakan Jalan Sudirman dan Thamrin,” kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2017). Anies mengungkapkan rancangan pembangunan trotoar kawasan Sudirman-Thamrin tidak mengakomodasi kendaraan roda dua. Maka itu, ia meminta agar rancangan pembangunan trotoar tersebut diubah. “Jadi rancangannya yang sudah ada supaya bisa diubah agar bisa mengakomodasi kendaraan roda dua,” ujarnya. Anies ingin memastikan semua wilayah di Jakarta dapat diakses seluruh warga. Baik oleh kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, atau lebih. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh area di Jakarta ini memang aksesibel kepada warganya. Bagi yang berkendara roda dua, roda empat, ataupun yang lebih,” tuturnya. Mengenai apakah kendaraan roda dua nantinya akan dibangunkan jalur khusus di kawasan Sudirman-Thamrin, Anies mengungkapkan hal itu merupakan tugas perancang. Yang pasti, dalam rancangan yang baru, ruas Jalan Sudirman-Thamrin harus dapat mengakomodasi kendaraan roda dua. “Nah itu kembalikan lagi kepada perancangnya. Arahannya adalah semua harus bisa caranya bagaimana nah itulah tugas perancang. Kan sekolah tinggi-tinggi harus bisa merancang,” ujarnya. Larangan sepeda motor untuk memasuki ruas Jalan Sudirman-Thamrin diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor serta Pergub Nomor 25 Tahun 2017 tentang pengendalian lalu lintas melalui kebijakan electronic road pricing (ERP). Untuk itu, Anies juga berencana merevisi pergub tersebut. “Ternyata disampaikan ternyata ada pergub. Pergubnya menjadi dasar. Maka nanti pergubnya juga akan diubah,” ujar Anies. Anies menargetkan revisi rancangan pembangunan trotoar kawasan Sudirman-Thamrin ini dapat selesai secepatnya. Sebab, pada Desember 2017, pembangunan tersebut sudah harus dieksekusi. “Akan cepat ini. Karena rencananya akhir November harus sudah masuk proses tender dan Desember harus eksekusi. Minggu ini mereka menggarap. Sebetulnya mereka sudah memiliki gambaran solusinya kalau roda dua,” ujar Anies. (ray/sumber: detik.com).

TEMPO.CO , Jakarta – Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan akan membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Pembuatan Perda ini untuk memastikan agar RPTRA yang digagas Gubernur Basuki Tjahaja Purnama ini tetap ada meski dirinya sudah lengser. “Kemarin saya tanya (kepada masyarakat), misalnya RPTRA dibutuhkan enggak? Sama masyarakat jawabannya dibutuhkan. Bagus, enggak? Bagus. Maka RPTRA ini harus tetep dijalankan,” ujar Djarot di Balai Kota, Rabu, 7 Juni 2017. Saat ini, setidaknya sudah ada 187 RPTRA yang sudah diresmikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tahun ini, Djarot menargetkan akan kembali meresmikan seratus RPTRA yang berasal dari anggaran daerah dan sumbangan swasta lewat mekanisme corporate social responsibility (CSR). Baca: Berantas Pungli Perizinan, Djarot Kerahkan Petugas AJIB Djarot menginginkan RPTRA harus dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Dengan begitu, pengelolaannya harus diatur dalam peraturan gubernur (pergub). Saat ini sudah ada dua pergub yang membahas pengelolaan RPTRA, yaitu Pergub Nomor 196 Tahun 2015

seperti di kutip dari https://metro.tempo.co

“Oleh karenanya kami buat pergub, apa cukup pergub? tidak cukup. Kami sampaikan, misalnya contoh, untuk RPTRA, pergubnya kami ajukan jadi perda (peraturan daerah). Kami akan bicarakan di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah),” ujar Djarot. Djarot mengatakan dirinya juga sudah mengajukan kepada pemerintah pusat bahwa RPTRA merupakan salah satu syarat suatu kota yang ramah terhadap anak-anak dan perempuan. Menurut Djarot, RPTRA bisa dicontoh oleh daerah lain sehingga bisa diangkat jadi program nasional. Dalam waktu dekat, Djarot akan mengajukan rancangan Perda tersebut kepada DPRD DKI Jakarta. Perda tersebut akan membahas pengelolaan dan keberadaan RPTRA agar fungsinya betul-betul ditujukan untuk membangun karakter masyarakat lewat pelatihan atau tempat bermain anak. “Untuk perdanya, panitia butuh kajian akademis ya. Paling tidak Agustus kami akan ajukan ke DPRD tentang ini supaya betul-betul ini berlanjut. Sehingga jangan sampai terjadi, apa yang sudah baik, sudah continue bagus begitu ya, itu kemudian diubah,” ujar Djarot . LARISSA HUDA

Related Posts

Comments are closed.