Pemkab Talaud Soal Keberangkatan Bupati Sri ke AS: Belajar Maritim

Pemkab Talaud Soal Keberangkatan Bupati Sri ke AS: Belajar Maritim

Bupati Kepulauan Talaud dinonaktifkan selama 3 bulan karena ke Amerika Serikat (AS) tanpa izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hal ini dibenarkan oleh pihak Pemkab Kepulauan Talaud. “Ya, alasannya (penonaktifannya) begitu,” kata kata Kabag Humas Famy Unsong kepada detikcom, Sabtu (13/1/2018). Dia mengatakan Sri Wahyumi ke AS karena mendapatkan undangan untuk menghadiri sebuah kegiatan. Sri Wahyumi diundang Konsulat Jenderal AS bersama 5 orang lainnya. “(Ke AS) Dalam rangka mengikuti kegiatan dari Konsulat Jenderal Amerika yang mengundang beliau. Jadi dari Indonesia ada 6 orang yang terpilih untuk mengikuti kegiatan yang dimaksud,” ucap Famy. “Kegiatannya belajar tentang ekonomi maritim. Undangannya dari Konsulat Jenderal Amerika yang ada di Indonesia,” sambungnya. Famy mengatakan undangan tersebut merupakan hasil seleksi. Selain Sri Wahyumi, 5 orang lain yang diundang berasal dari kalangan profesional dan yayasan. Sebelumnya diberitakan, Mendagri Tjahjo Kumolo menonaktifkan Bupati Talaud Sri Wahyuni Manalip selama 3 bulan. Bupati Sri dinonaktifkan karena dua kali pergi ke Amerika Serikat (AS) dalam waktu sebulan tanpa izin. Keputusan ini diambil setelah tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengecek laporan soal pergi tanpa izin tersebut. Sri juga telah mengakui hal itu. “Atas laporan daerah, bupati tersebut sebulan 2 kali pergi ke Amerika tanpa izin. Tim Kemendagri datang dan cek ke Pemda Sulut dan Kabupaten Talaud. Bupati mengakui tanpa izin,” kata Tjahjo saat dimintai konfirmasi, Jumat (12/1) kemarin.

Bupati Kepulauan Talaud dinonaktifkan selama 3 bulan karena ke Amerika Serikat (AS) tanpa izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hal ini dibenarkan oleh pihak Pemkab Kepulauan Talaud. “Ya, alasannya (penonaktifannya) begitu,” kata kata Kabag Humas Famy Unsong kepada detikcom, Sabtu (13/1/2018). Dia mengatakan Sri Wahyumi ke AS karena mendapatkan undangan untuk menghadiri sebuah kegiatan. Sri Wahyumi diundang Konsulat Jenderal AS bersama 5 orang lainnya. “(Ke AS) Dalam rangka mengikuti kegiatan dari Konsulat Jenderal Amerika yang mengundang beliau. Jadi dari Indonesia ada 6 orang yang terpilih untuk mengikuti kegiatan yang dimaksud,” ucap Famy. “Kegiatannya belajar tentang ekonomi maritim. Undangannya dari Konsulat Jenderal Amerika yang ada di Indonesia,” sambungnya. Famy mengatakan undangan tersebut merupakan hasil seleksi. Selain Sri Wahyumi, 5 orang lain yang diundang berasal dari kalangan profesional dan yayasan. Sebelumnya diberitakan, Mendagri Tjahjo Kumolo menonaktifkan Bupati Talaud Sri Wahyuni Manalip selama 3 bulan. Bupati Sri dinonaktifkan karena dua kali pergi ke Amerika Serikat (AS) dalam waktu sebulan tanpa izin. Keputusan ini diambil setelah tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengecek laporan soal pergi tanpa izin tersebut. Sri juga telah mengakui hal itu. “Atas laporan daerah, bupati tersebut sebulan 2 kali pergi ke Amerika tanpa izin. Tim Kemendagri datang dan cek ke Pemda Sulut dan Kabupaten Talaud. Bupati mengakui tanpa izin,” kata Tjahjo saat dimintai konfirmasi, Jumat (12/1) kemarin.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menonaktifkan Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip selama 3 bulan. Tjahjo mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sri dinonaktifkan karena dua kali pergi ke Amerika Serikat (AS) dalam waktu sebulan. Keputusan ini diambil setelah tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengecek laporan soal pergi tanpa izin tersebut. Sri juga telah mengakui hal itu. “Atas laporan daerah, bupati tersebut sebulan 2 kali pergi ke Amerika tanpa izin. Tim Kemendagri datang dan cek ke Pemda Sulut dan Kabupaten Talaud. Bupati mengakui tanpa izin,” kata Tjahjo saat dimintai konfirmasi, Jumat (12/1/2018). Berikut ini aturan pemberhentian Sri dari jabatannya menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Pasal 77 (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota. (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf i dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

KPK mendalami pembahasan penambahan proses anggaran proyek e-KTP dengan memeriksa politikus PKS Tamsil Linrung. Anggota DPR ini dipanggil sebagai saksi kasus proyek e-KTP. “Kami klarifikasi lebih lanjut bagaimana proses penganggaran sampai pada proses penambahan anggaran e-KTP,” Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Jumat (12/1/2018). KPK juga mengaku perlu menguraikan proses pembahasan penambahan anggaran proyek e-KTP. Sehingga perbuatan dugaan penerimaan uang memuluskan penambahan anggaran e-KTP bisa terbukti. “Tentu kami perlu menguraikan itu sejak proses awal khusus untuk proses penganggarannya, sehingga kita bisa mendapat gambaran dalam proses penyidikan ini bagaimana proses penambahan itu dan perbuatan yang dilakukan, termasuk dugaan penerimaan uang untuk mengurus penambahan anggaran e-KTP itu,” ucap Febri. Tamsil Linrung sebelumnya mengaku ditanyai penyidik KPK soal kinerja Badan Anggaran DPR. Pemeriksaan itu berkaitan dengan proses penyidikan kasus korupsi e-KTP dengan tersangka Markus Nari. “Iya, karena saya pimpinan Banggar, selalu dipanggil, yang bertugas ikut memberikan penjelasan,” ujar Tamsil setelah menjalani pemeriksaan di KPK hari ini. Berkaitan dengan proyek e-KTP, Tamsil mengaku tidak pernah membahas anggaran itu di Banggar DPR. Menurutnya, pembahasan soal itu ada di Komisi II DPR. “Tidak ada pembahasan Badan Anggaran. Yang ada sinkronisasi pembahasan terjadi di komisi terkait. Kita selaku pimpinan Banggar menanyakan kepada komisi terkait dan menanyakan Kemenkeu apakah ada masalah. Kalau ada masalah, kita tidak menyetujui karena teknis Kemenkeu dan Komisi II menganggap tidak ada masalah,” ujar Tamsil.

KPK akan memproses hukum dengan cepat Fredrich Yunadi atas dugaan menghalangi proses penyidikan tersangka e-KTP Setya Novanto. Namun KPK juga akan kooperatif dengan Peradi terkait proses etik yang akan dilakukan. “Saya belum dengar. Yang terakhir itu ada proses pemeriksaan internal etik terhadap FY. Silakan saja, KPK menghargai etik atau klarifikasi internal yang akan dilakukan,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Sabtu (13/1/2018). Febri melanjutkan, KPK tetap menghargai proses etik yang akan dilakukan, sehingga tidak ada yang perlu ditunggu. “Tetapi proses hukum harus berjalan cepat dan sederhana. Kita sudah punya bukti kuat, jadi tidak ada yang ditunggu,” jelas Febri. [Gambas:Video 20detik] Febri juga tidak mau cepat menyimpulkan apakah yang bersangkutan menjadi aktor utama dalam serangkaian peristiwa yang dialami Setya Novanto. “Kita belum sampai pada kesimpulan klasifikasi, apalagi ditanya aktor utama atau bukan. Yang pasti kita proses dulu saja bahwa orang ini kita sudah punya bukti yang sangat kuat dan meyakinkan kita akan proses efektif mungkin,” lanjut Febri. KPK menjemput paksa Fredrich Yunadi dan membawanya ke kantor KPK. Tidak ada komentar yang disampaikan Fredrich terkait penangkapan saat tiba di kantor KPK. “Tidak ada komentar,” kata Fredrich kepada awak media. Fredrich sebelumnya tidak memenuhi panggilan penyidik KPK dengan alasan tengah mengajukan sidang kode etik advokat ke Peradi. KPK menghormati proses itu, tapi meminta Fredrich tidak menghambat proses hukum.

Pegakuan La Nyalla Mattalitti terkait permintaan uang oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah umum dijumpai dalam tiap pilkada. Penyebutannya bisa beragam, ada ongkos politik, mahar, atau ‘uang perahu’ yang semuanya diklaim sebagai biaya tiket berlayar di pilkada. Lazimnya, menurut akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Ikhsan Achmad hal itu dilakukan di ‘bawah meja’ walaupun secara formal selalu dikesankan seolah terbuka dan demokratis. Ikhsan menyimpulkan demikian karena pernah melakukan penelitian saat pemilihan walikota Serang, Banten pada 2013. Penelitian ini tertuang dalam bukunya, Pilar Demokrasi Kelima: Realitas Konstruksi Politik Uang di Kota Serang . Salah satu calon, tulis dia, membayar Rp 5 miliar untuk mendapatkan dukungan parpol. Besaran uang perahu ditentukan menurut jumlah kursi di DPRD Kota Serang. Praktek ini sebenarnya tergolong sebagai politik uang. Hanya saja KPU tidak dapat mengawasi karena proses pengawasan politik uang baru dilakukan saat calon kepala daerah mendaftar ke KPU. “Politik uang terjadi secara sistemik di empat level, yakni pembelian dukungan parpol, pencitraan politik, membeli pengaruh pemilih, dan transaksi jual-beli suara,” tulis Ikhsan. Serang bukan satu-satunya yang tercatat atas transaksi uang perahu ini. Bupati Karawang Dedi Mulyadi pernah mengaku diminta uang Rp 10 miliar oleh orang yang mengaku dekat dengan elite Partai Golkar saat ingin maju sebagai cagub Jawa Barat, September 2017. Uang ini menurut pengakuan Dedi merupakan syarat persetujuan dukungan. Namun Dedi tak mau memenuhi permintaan ini, dan para elit Golkar tentu membantah keras adanya permintaan ongkos politik tersebut. Nyatanya, waktu itu nama Dedi akhirnya tak mendapat rekomendasi sebagai calon gubernur atau pun calon wakil gubernur. Posisinya digantikan oleh Ridwan Kamil yang nota bene bukan pengurus atau pun kader Golkar seperti Dedi. Ketika posisi Setya Novanto digantikan Arilangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar, posisi Dedi pun kembali seperti yang diharapkan. Menurut Ikhsan Achmad, selama ini permintan uang perahu sudah membudaya di kalangan parpol. Hanya saja transaksi dilakukan dengan sangat tertutup. Pengawasanpun sulit dilakukan karena kriteria yang diajukan oleh parpol soal calon kepala daerah tidak bisa diukur. Menurutnya proses seleksi seperti ini mencerminkan bahwa partai politik adalah bagian dari persoalan utama yg menyebabkan esensi demokrasi selalu tenggelam. Pendidikan politik dan kesadaran masyarakat tidak pernah serius dilakukan. “Dan tertutupnya proses seleksi calon kepala daerah menjadi salah satu sebab terjadinya demokrasi yang mahal karena terjadinya transaksi yang merugikan kepentingan masyarakat dan menjadi faktor utama terjadinya rantai korupsi,” imbuhnya saat dihubungi detik.com , Jumat (12/1/2018).

Dini hari, keluarga pengacara Fredrich Yunadi mendatangi gedung KPK. Mereka datang setelah penangkapan Fredrich oleh KPK. Pantauan detikcom , mereka tiba di gedung KPK sekitar pukul 02.10 WIB. Tiga perempuan, yang salah satunya mengenakan jilbab, dan dua pria itu duduk di sofa lobi gedung KPK. Informasi yang diperoleh, mereka yang datang merupakan anggota keluarga Fredrich. Tak lama kemudian, dari lantai atas, kuasa hukum Fredrich, Sapriyanto Reva, menemui mereka. Mereka membicarakan sesuatu. Sapriyanto juga memegang sebuah berkas yang diberikan pihak keluarga. [Gambas:Video 20detik] Sebelumnya, KPK menangkap Fredrich di kawasan Jakarta Selatan. Tidak ada komentar yang disampaikan Fredrich terkait penjemputan dirinya saat tiba di kantor KPK. “Tidak ada komentar,” kata Fredrich kepada awak media.

KPK mengaku memiliki bukti yang sangat kuat untuk memproses Fredrich Yunadi atas dugaan tindak pidana menghalangi proses penyidikan tersangka e-KTP Setya Novanto. KPK akan memproses Fredrich seefektif mungkin. “Bahwa orang ini, kita sudah punya bukti yang sangat kuat dan meyakinkan. Kita akan proses seefektif mungkin,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Sabtu (13/1/2018). KPK belum menyimpulkan siapa aktor utama yang menghalangi penyidikan Novanto. KPK masih memproses sejumlah pihak. “Kita belum sampai pada kesimpulan klasifikasi aktor, apalagi ditanya aktor utama atau bukan. Yang pasti, kita proses dulu saja,” kata Febri. [Gambas:Video 20detik] Terkait kasus Fredrich, KPK meminta semua pihak menjalankan tugas sesuai dengan jalannya. Febri meminta agar tugas suatu profesi tak menghalangi proses hukum yang sedang berjalan. “Advokat adalah mitra KPK. Kami hormati yang bekerja sesuai dengan prosedur yang ada. Kita juga bekerja demikian, terutama juga dokter bekerja secara mulia. Saya kira kita dan IDI punya komitmen yang sama ke depan. Profesi yang mulia tidak boleh disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk menyelamatkan dirinya atau menghindari pihak tertentu di republik ini,” imbuhnya. KPK menangkap Fredrich dengan membawa surat perintah penangkapan. KPK meyakini Fredrich melakukan perintangan terhadap penyidikan Setya Novanto. “Ya, dilakukan penangkapan. Jadi kita tidak melakukan apa yang sering disebut dengan jemput paksa. Kita sudah membawa surat perintah penangkapan,” ungkap Febri.

Aksi penganiayaan antara sesama siswi di Makassar, Sulawesi Selatan, kembali terjadi. Keduanya terlibat perkelahian dengan direkam oleh temannya sendiri. DI (15) diamankan Resmob Polsek Makassar usai menganiaya rekannya sendiri PU (13). Penganiayaan itu terjadi di jalan Gunung Salahutu, Makassar, pada Rabu (10/01) lalu. Kapolsek Makassar, Kompol Usman mengatakan permasalahan awal antara keduanya bermula karena saling singgung terkait baju yang di pinjamkan antara satu dan lainnya. “Korban bersama temannya menjemput pelaku untuk menyelesaikan masalah. Mereka saling bersitegang masalah baju pinjaman, lalu akhirnya berkelahi,” ujar Usman di kantornya, Jumat (12/01/2018) malam. Akibat perkelahian tersebut kedua siswi mengalami luka. “Jadi PU mengalami luka di bagian pipi, perut, dan luka gores di jari. Sedangkan, DI mengaku pusing terkena pukulan,” lanjutnya. Perkelahian antara kedua siswi SMP di Makassar ini lantas menjadi tontonan bagi teman mereka. Di antara mereka bahkan ada yang lebih memilih untuk merekam video duel tersebut. Usai kejadian, PU langsung melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Polsek Makassar. “PU melapor, maka kami amankan dulu DI ke Mapolsek bukan ditahan. Kami berencana akan memediasi keduanya, agar mencari jalan damai,” tutur Usman. Duel antara 2 siswi tersebut terekam dalam video berdurasi lima menit. Kedua gadis belia itu terlihat saling pukul hingga berguling di tanah tanpa dipisahkan oleh rekannya yang memilih menjadi penonton. Hingga kini DI pun masih diamankan di Mapolsek Makassar setelah dilaporkan melakukan penganiayaan terhadap PU. Menginat kedua pelaku masih anak dibawah umur, aparat Polsek Makassar berusaha memediasi kedua belah pihak untuk menempuh jalur damai.

Related Posts

Comments are closed.