Pemeriksaan Saksi di Kasus Reklamasi Kurang dari 10 Persen

Pemeriksaan Saksi di Kasus Reklamasi Kurang dari 10 Persen

Proses penyidikan kasus reklamasi Teluk Jakarta di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya masih terus berjalan. Progres penyidikan kasus itu masih jauh dari penetapan tersangka. “Belum sampai ke situ (penetapan tersangka, red). Ini pemeriksaan banyak sekali, 10 persen pun belum ada,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada detikcom di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (12/1/2018). Penyidik masih memerlukan keterangan saksi-saksi lain dari instansi dan pihak-pihak terkait. Penyidik juga masih harus mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan reklamasi Pulau C dan D itu. “Nanti kita bertahap semuanya, kita periksa yang berkaitan dengan kasus tentang reklamasi. Nanti kan polisi bisa memetakan,” tuturnya. Polisi menyidik masalah penentuan nilai jual objek pajak (NJOP) Pulau C dan D dalam kasus tersebut. Polisi menyoroti mekanisme dalam proses penetapan NJOP itu. Polisi membidik dugaan korupsi dalam penetapan NJOP di dua pulau tersebut. Akan tetapi sampai saat ini polisi belum mengetahui berapa nilai kerugian yang ditimbulkan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan kemenangannya dalam Pilgub DKI merupakan anugerah dari Allah SWT. Pernyataan tersebut merupakan respons atas apa yang disampaikan Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Al-Khaththath. “Kemenangan kita itu kemenangan dari Allah SWT. Kita terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu. Jadi murni ini jalan Allah dan kita sekarang bekerja ibadah, untuk kemajuan rakyat Jakarta,” kata Sandiaga kepada wartawan di depan Mal Pelayanan Publik, Jl Albarkah, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2018). Al-Khaththath saat menemani mantan Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti sempat mengungkit Aksi Bela Islam, salah satunya Aksi 212. Kata dia, aksi tersebut berhasil memunculkan Anies Baswedan dan Sandiaga sebagai pemenang Pilgub DKI. “Jadi dari 5 nama, salah satunya adalah Mas La Nyalla, itu ternyata tidak satu pun yang diberikan rekom. Kita kan menganggap para ulama sudah memperjuangkan dengan pengerahan Aksi Bela Islam 212 yang sangat fenomenal dan kita di Jakarta sudah berhasil, ya, memunculkan Gubernur Anies-Sandi yang didukung oleh para ulama,” ujar Al-Khaththath di Restoran Mbok Berek, Jl Prof Dr Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, kemarin. [Gambas:Video 20detik] Al-Khaththath juga mengaku mendapat perintah dari Habib Rizieq Syihab untuk mendukung parpol tertentu. Namun, karena La Nyalla tidak mendapat dukungan dari Gerindra, dia menyebut kemungkinan besar akan ada evaluasi. “Oleh karena itu, pesan Habib Rizieq ketika saya pergi ke Mekah, pergi haji kemarin, adalah agar meminta kepada 3 pimpinan partai ini supaya meng- copas apa yang ada di Jakarta, supaya mendapatkan kemenangan dari Allah SWT di provinsi-provinsi lain,” jelas dia.

KPK menanggapi surat yang diunggah Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di akun Twitter-nya. Fahri menyebut surat itu merupakan katebelece dan ‘surat sakti’ terkait M Nazaruddin. Surat itu tertanggal 17 November 2017 yang ditujukan KPK kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas 1A Sukamiskin. Surat tersebut merupakan respons dari KPK terkait permohonan keterangan tidak ada perkara lain atas nama M Nazaruddin. “KPK memang pernah merespons surat yang sebelumnya dikirimkan oleh Kalapas Sukamiskin. Isinya, Nazaruddin yang telah divonis bersalah oleh pengadilan,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Jumat (12/1/2018). Menurut Febri, pada saat surat itu dikeluarkan, KPK memang sedang tidak memproses Nazaruddin terkait kasus. “Pada saat surat dikeluarkan, (Nazaruddin) sedang tidak diproses di tingkat penyidikan ataupun penuntutan,” imbuh Febri. Sementara itu, Fahri menyebut surat itu diterbitkan KPK diam-diam. Dia juga menyebut surat tersebut sebagai surat sakti. “Inilah surat yang telah KPK secara diam2 terbitkan. Surat No. 437/26/XI/2017. Tgl 17 Nopember 2017. Ketebelece dan surat sakti,” tulis Fahri di akun Twitternya. Dalam surat itu, KPK menyebutkan Nazaruddin telah dijatuhi pidana penjara 6 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun penjara. KPK juga menyebutkan Nazaruddin telah melunasi denda tersebut. “Berdasarkan data pada Direktorat Penyidikan dan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi, terpidana sampai saat ini tidak ada perkara lain,” tulis surat yang ditandatanganiPlh Koordinator Unit KerjaLabuksiKPKAdyantanaMeruHerlambang atas nama Pimpinan Deputi Bidang Penindakan. Inilah surat yang telah KPK secara diam2 terbitkan. Surat No. 437/26/XI/2017 Tgl 17 Nopember 2017 Ketebelece dan surat sakti. pic.twitter.com/Rm22rBBc93 — #MerdekaBro! (@Fahrihamzah) 11 January 2018

Perasaan wanita berinisial AM (22) bercampur aduk setelah mengalami pelecehan seksual oleh pemotor di Jalan Kuningan, Beji, Depok, Jawa Barat. Setelah kejadian itu, AM berusaha mencari rekaman CCTV di rumah warga. Peristiwa itu terjadi pada Kamis (11/1/2018) pada pukul 14.29 WIB. Saat itu, AM berangkat dari rumahnya di sekitar lokasi menuju mulut gang naik angkot untuk melanjutkan perjalanan ke Stasiun Pondok Cina, Beji, Depok. AM saat itu sedang berjalan kaki, lalu tiba-tiba didekati oleh pemotor. Sekonyong-konyong, pelaku meremas payudara AM menggunakan tangan kiri dan langsung tancap gas. “Setelah 10 menit, saya mendatangi rumah warga yang punya CCTV untuk meminta rekaman CCTV,” kata AM kepada detikcom , Jumat (12/1). AM mengetuk pintu pemilik rumah tersebut. Sambil sesenggukan, AM menceritakan kronologi singkat ke pemilik rumah. “Sambil gemetar dan nangis sesenggukan, saya ke rumah ibu yang punya CCTV itu,” ungkapnya. [Gambas:Video 20detik] Pemilik rumah yang berbaik hati mempersilakan AM melihat rekaman CCTV tersebut. AM kemudian menyebarkan rekaman CCTV itu di media sosial untuk memperingatkan wanita lain agar berhati-hati dan tidak menjadi korban seperti dirinya. “Semoga pelaku cepat tertangkap,” lanjutnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut ada aturan tentang pembatalan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Aturan itu yang menjadi pijakan atas permintaan dan penundaan penerbitan sertifikat HGB pulau-pulau reklamasi Pantai Utara Jakarta. “Sebenarnya ada peraturan menteri yang membolehkan. Jadi itu bisa dipakai,” kata Anies di gedung PKK Melati Jaya, Jalam Kebagusan Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2018). Menurut Anies, setiap keputusan pemerintah memiliki peluang untuk diubah. Contohnya dalam pengangkatan pejabat. “Bahkan kalau kita angkat seseorang saja itu di akhir selalu dikatakan, apabila di kemudian hari ditemukan dapat kekeliruan dan lain-lain maka akan dilakukan perbaikan, perubahan. Itu ada itu,” terang Anies. Anies melanjutkan, atas dasar peraturan menteri itu pula Pemprov DKI tidak menggugat sertifikat HGB Pulau D. Sayangnya, Anies tidak menjabarkan peraturan menteri apa yang dia maksud. “Kalau itu bisa dipakai kenapa lewat PTUN? Memang sah-sah saja. Semua bisa lewat PTUN. Semua urusan bisa. Jadi PTUN bukan sesuatu yang nggak boleh, boleh. Tapi itu bukan satu-satunya (cara). Kalau memang ada instrumen lain kenapa instrumen tersebut tidak dipakai,” papar Anies. Anies sebelumnya mengatakan sudah menerima jawaban dari pihak Badan Pertanahan Nasional ihwal permintaan pembatalan atau penundaan sertifikat HGB pulau-pulau reklamasi. Menteri BPN Sofyan Djalil mengatakan sertifikat HGB pulau reklamasi itu tak bisa dibatalkan. Kini, jawaban BPN sedang dipelajari oleh pihak Pemprov DKI. “Sudah. Tadi malam surat resmi kami terima. Malam kita pelajari, pagi ini juga kita pelajari,” ujar dia.

Presidium Alumni 212 kecewa terhadap tiga partai yang menolak calon-calon kepala daerah rekomendasi para ulama. Namun memang Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif meminta kekecewaan itu disikapi dengan bijak. “Saudaraku, Alumni 212, kekecewaan kita terhadap koalisi partai 212 (PKS, PAN, Gerindra) harus disikapi dengan arif dan bijak, jangan menjadi bumerang yang akan rugikan semua pihak,” kata Slamet dalam pernyataan tertulis, Jumat (12/1/2018). Slamet mengatakan, jika disikapi dengan kekecewaan berlarut-larut, Alumni 212 sendiri yang rugi. Menurut dia, saat ini rezim Jokowi sedang tertawa. “Nanti kita akan rugi besar, sementara rezim yang untung tanpa modal,” ujarnya. Kekecewaan Alumni 212 terhadap PKS-PAN-Gerindra awalnya diungkap oleh Sekjen Forum Umat Islam Al-Khaththath. Pria bernama asli Gatot itu mengungkapkan 5 tokoh yang disorongkan Alumni 212 ke PKS-PAN-Gerindra tak satu pun diusung menjadi calon kepala daerah. “Jadi, dari lima nama, salah satunya Mas La Nyalla, itu tidak satu pun yang diberi rekom. Kita kan menganggap para ulama sudah memperjuangkan dengan pengerahan Aksi Bela Islam 212 yang sangat fenomenal dan kita di Jakarta sudah berhasil memunculkan Gubernur Anies-Sandi,” ujar Al-Khaththath kemarin.

Istri auditor BPK Ali Sadli, Wuryanti Yustianti, mengakui gaji suaminya sekitar Rp 15 juta per bulan. Selain gaji itu, Wuryanti menyebut suaminya memiliki bisnis angkot. “Tadi Saudara menerangkan, terkait pertanyaan Yang Mulia ada gaji per bulan antara Rp 10-15 juta. Ada tambahan juga Rp 3-5 juta. Kalau gaji suami seluruhnya Anda tahu?” tanya jaksa kepada Wuryanti dalam sidang dengan terdakwa Rochmadi Saptogiri di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (12/1/2018). “Untuk secara pastinya saya kurang tahu,” jawab Wuryanti. Selanjutnya, jaksa menanyakan soal sumber pendapat lain dari Ali. Wuryanti menyebut ada usaha angkot yang sudah sejak 2005 dimiliki suaminya. “Kami punya angkot. Pendapatan dari angkot bapak yang pegang. Sebelum-sebelumnya saya yang pegang. Sejak pindah ke Bintaro, saya sudah nggak pegang,” ucapnya. Selanjutnya, jaksa menanyai soal deretan mobil mewah yang dimiliki Ali. Wuryanti pun membenarkan ada sekitar 3 mobil yang biasanya diparkir di carport rumahnya. “Ada 2-3 mobil yang muat. Tapi karena jalanan besar, jadi muat beberapa mobil,” ungkapnya. Selain mobil, jaksa menanyakan harga rumah yang dimiliki Ali di Kebayoran Symphoni Blok J/03 Bintaro. Wuryanti menyebut rumah itu senilai Rp 3,8 miliar. “Nilainya Rp 3,8 miliar,” ujar Wuryanti. Dalam kasus tersebut, Ali pun sudah menjadi terdakwa. Dalam surat dakwaannya, Ali disebut memiliki sejumlah aset, antara lain: 1. Aset tanah dan bangunan seluas 240 meter persegi di Kebayoran Symphoni Blok J/03 Bintaro, Tangerang Selatan, atas nama istrinya, Wuryanti Yustianti, dengan harga Rp 3,85 miliar. 2. Aset tanah kavling seluas 258 meter persegi di Kebayoran Symphoni Blok KM/A-19 Tangerang Selatan dengan harga Rp 3,9 miliar atas nama istrinya, Wuryanti Yustianti. 3. Satu unit mobil Mercedes-Benz tipe C 250 AT (W205) CKD dengan harga Rp 879 juta atas nama istrinya, Wuryanti Yustianti. 4. Satu unit mobil Toyota Fortuner VRZ 2016 dengan harga Rp 494 juta atas nama M Al Amin Mustofa. 5. Satu unit mobil Jeep Wrangler Rubicon 4 Door dengan cara over credit dari Rasli Syahrir Rp 150 juta sehingga mobil tersebut seharga Rp 416,97 juta. 6. Satu unit mobil Honda CR-V dengan harga Rp 481,5 juta atas nama Cholid Fajar. 7. Satu unit mobil Mercedes-Benz tipe A 44 AMG AT (W176) CBU dengan harga Rp 990 juta atas nama Afif Fadhil (anak Ali Sadli). 8. Satu unit mobil Toyota Alphard Vellfire dengan harga Rp 700 juta melalui auditor BPK Choirul Anam yang dibayar secara bertahap selama 4 kali. 10. Satu unit mobil BMW Premium Selection M2 Coupe dengan harga Rp 1,3 miliar atas nama PT ABP Nusantara, yang dibayar secara bertahap selama 6 kali. 11. Satu unit mobil Honda Odyssey dengan harga Rp 700 juta yang kemudian diberikan kepada atasannya, Rochmadi Saptogiri, dengan atas nama Andhika Ariyanto, yang dibayar secara bertahap selama 6 kali.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menonaktifkan Bupati Talaud Sri Wahyuni Manalip selama 3 bulan. Bupati Sri dinonaktifkan karena dua kali pergi ke Amerika Serikat (AS) dalam waktu sebulan. Keputusan ini diambil setelah tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengecek laporan soal pergi tanpa izin tersebut. Sri juga telah mengakui hal itu. “Atas laporan daerah, bupati tersebut sebulan 2 kali pergi ke Amerika tanpa izin. Tim Kemendagri datang dan cek ke Pemda Sulut dan Kabupaten Talaud. Bupati mengakui tanpa izin,” kata Tjahjo saat dimintai konfirmasi, Jumat (12/1/2018). Tjahjo mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tjahjo mengaku sudah menandatangani surat keputusan tersebut. “Sesuai UU 23 kemudian diberhentikan selama 3 bulan nonaktif. Keputusan sudah saya tanda tangani,” ungkapnya.

Bhabinkamtibmas Depok mendatangi AM (22), korban pelecehan seksual oleh pemotor saat melintasi gang di Jl Kuningan Datuk, Beji, Depok. Korban diarahkan membuat laporan ke Polres Depok. “Jadi korban belum melapor kepada polisi, anggota kami ke sana karena ini viral maka kemudian kita lanjuti,” ujar Kasubag Humas Polresta Depok AKP Sutrisno saat ditemui di Mapolresta Depok, Jl. Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Jumat (12/1/2018). Menurut Sutrisno, polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi. “Pertama kali Bhabinkamtibmas cek datang ke situ, ketika Bhabinkamtibmas mengatakan betul (ada pelecehan) maka kemudian tim dari Polres Depok langsung melakukan olah TKP ketika kita sudah dapat bukti CCTV,” tutur Sutrisno. [Gambas:Video 20detik] “Sampai sekarang korban kita ajak ke Polres untuk melaporkan. Tersangka juga masih kita cari karena dia kan berpikir bahwa dia nggak pernah ketahuan, kadang-kadang orang kaya gini merasa orang jarang buat laporan,” sambung dia. Peristiwa ini terekam CCTV di rumah salah satu warga. Dalam rekaman CCTV yang tersebar di media sosial, tampak pelaku menaiki motor dan melintasi korban yang sedang berjalan kaki. Suasana ketika peristiwa terjadi terlihat sepi. Di sebuah jalan yang lebarnya tak lebih dari 3 meter itu, pelaku memelankan motornya sambil mendekati korban. Selanjutnya pelaku dengan tangan kiri meremas bagian dada korban. Seketika korban kaget dan meneriakinya. Pelaku langsung tancap gas dengan motornya.

Related Posts

Comments are closed.