PDIP Tak Masalah Golkar Dapat Tambahan Kursi Menteri Jokowi

PDIP Tak Masalah Golkar Dapat Tambahan Kursi Menteri Jokowi

Partai Golkar yang baru bergabung ke koalisi pemerintah sejak 2015, mendapatkan jatah 2 kursi menteri di kabinet kerja Jokowi-JK. PDIP tak keberatan dengan keputusan tersebut. “Kami berikan dukungan pada kebijakan pemerintahan Pak Jokowi. Apa pun reshuffle merupakan hak Presiden,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di kantor DPP PDIP, Jl Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2018). Dua kursi menteri dari Golkar adalah Menperin (Airlangga Hartarto) dan Mensos (Idrus Marham). Khusus untuk Idrus yang baru saja jadi Mensos, PDIP berharap Idrus dapat memperkuat kinerja Presiden Jokowi. “Kami berharap dengan ditunjukannya Bapak Idrus juga dapat semakin perkuat kinerja Pak Jokowi juga kerja antar-parpol,” ujar Hasto. Menurut Hasto, Jokowi memiliki pertimbangan tersendiri soal komposisi menterinya. Hasto mengatakan, siapa pun menterinya, yang terpenting dapat menyukseskan program Jokowi-JK. “Kita lihat seluruhnya kan bergotong royong bersama dan sekali lagi Pak Jokowi punya pertimbangan strategis terhadap konfigurasi kabinetnya yang dicari adalah sosok bisa bekerjasama dengan seluruh partai. Karena Ketika mereka menjadi menteri kami tidak lihat latar belakangnya, kami lihat mereka adalah pembantu presiden yang sukseskan pemerintahan untuk rakyat,” ujarnya.

Baca juga :

Peristiwa 18 Jan 2018 17:24 Sandi diperiksa dalam kasus dugaan penggelapan tanah. Rekan bisnisnya telah menjadi tersangka. Peristiwa 18 Jan 2018 17:16 Di akhir sambutannya, Khofifah mengucapkan salam perpisahan. Dia juga meminta maaf jika ada kesalahan selama memimpin. Peristiwa 18 Jan 2018 17:09 Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, berencana melaporkan Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Politik 18 Jan 2018 16:51 Perpecahan di Hanura tambah panas. Pengurus kubu Sarifuddin Sudding melontarkan tudingan baru. Peristiwa 18 Jan 2018 16:29 Pemerintah akan membangun kampus universitas tersebut di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, dengan luas lahan sekitar 142 hektare. Peristiwa 18 Jan 2018 15:54 Ustaz Zulkifli Muhammad Ali memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Dia akan diperiksa sebagai tersangka atas kasus ujaran kebencian.


Baca juga :

Dalam perubahan ini ditegaskan, BSSN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebelumnya, BSSN di bawah Menko Polhukam. Dalam perubahan ini organisasi BSSN terdapat jabatan baru wakil kepala yang merupakan unsur pimpinan, dan mempunyai tugas membantu kepala. Terkait dengan perubahanperubahan tersebut maka Kepala BSSN menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Sebelumnya, Kepala BSSN melaporkan kepada Presiden melalui Menko Polhukam.

seperti di kutip dari http://www.koran-jakarta.com

Menurut Perpres ini, wakil kepala, sekretaris utama, dan deputi merupakan jabatan struktural eselon Ia atau jabatan pimpinan tinggi madya. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Perpres ini ditegaskan, kepala BSSN diberikan hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri. BSSN bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. BSSN punya delapan fungsi. Fungsi tersebut, di antaranya terkait dengan identifikasi, deteksi, proteksi dan penanggulangan e-Commerce, persandian, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber.

seperti di kutip dari http://www.koran-jakarta.com

maka untuk selanjutnya pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang keamanan informasi, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, dan keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Lembaga Sandi Negara akan dilaksanakan oleh BSSN. Setelah melakukan sejumlah perubahan, Presiden Jokowi melantik Djoko Setiadi menjadi Kepala BSSN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/1). Pelantikan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 130 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dengan Hormat Kepala Lembaga Sandi Negara dan Pengangkatan Kepala BSSN.

seperti di kutip dari http://www.koran-jakarta.com

BSSN ini bukan badan baru ya. Jadi, backbone-nya adalah Lembaga Sandi Negara. Lembaga Sandi Negara ini direvitalisasi, kalau kalimat saya sandi itu kan bahasa zaman dulu. Kalau zaman sekarang itu adalah siber. Artinya, lembaga sandi bertransformasi menjadi badan siber itu memang sudah sewajarnya. Dengan begitu, tentunya tugas kami semakin besar, tanggung jawab kami juga semakin berat. Karena arahan Presiden Jokowi, kami harus mampu menjangkau sampai pada pengamanan warga negara Indonesia. Itu yang diutamakan.

Partai Golkar yang baru bergabung ke koalisi pemerintah sejak 2015, mendapatkan jatah 2 kursi menteri di kabinet kerja Jokowi-JK. PDIP tak keberatan dengan keputusan tersebut. “Kami berikan dukungan pada kebijakan pemerintahan Pak Jokowi. Apa pun reshuffle merupakan hak Presiden,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di kantor DPP PDIP, Jl Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2018). Dua kursi menteri dari Golkar adalah Menperin (Airlangga Hartarto) dan Mensos (Idrus Marham). Khusus untuk Idrus yang baru saja jadi Mensos, PDIP berharap Idrus dapat memperkuat kinerja Presiden Jokowi. “Kami berharap dengan ditunjukannya Bapak Idrus juga dapat semakin perkuat kinerja Pak Jokowi juga kerja antar-parpol,” ujar Hasto. Menurut Hasto, Jokowi memiliki pertimbangan tersendiri soal komposisi menterinya. Hasto mengatakan, siapa pun menterinya, yang terpenting dapat menyukseskan program Jokowi-JK. “Kita lihat seluruhnya kan bergotong royong bersama dan sekali lagi Pak Jokowi punya pertimbangan strategis terhadap konfigurasi kabinetnya yang dicari adalah sosok bisa bekerjasama dengan seluruh partai. Karena Ketika mereka menjadi menteri kami tidak lihat latar belakangnya, kami lihat mereka adalah pembantu presiden yang sukseskan pemerintahan untuk rakyat,” ujarnya.

Golkar mendapat tambahan jatah menteri dengan ditunjuknya Sekjen Golkar Demisioner Idrus Marham sebagai menteri sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa. Ketua DPR Bambang Soesatyo yang berasal dari Golkar meminta agar tidak ada yang cemburu dengan keputusan Presiden Joko Widodo itu. “Jangan cemburu. Kalau bekerja untuk rakyat nggak boleh ada yang cemburu,” kata Bamsoet di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/1/2018). Tak hanya itu, Bamsoet pun menitipkan pesan untuk Idrus agar mengerjakan tugasnya dengan baik. Ia juga berharap Idrus dapat membuat program yang dapat mensejahterkan rakyat. “Bekerja dengan baik. Tiga tujuan pokok, salam tiga jari itu, lapangan kerja, sembako murah, rumah terjangkau. Sudah itu,” tutur mantan ketua komisi III DPR RI itu. Seperti diketahui, Idrus Marham dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju pada Pilgub Jateng 2018, Rabu (17/1) kemarin. Penunjukan Idrus sebagai mensos dikatakan Jokowi karena ada kecocokan. “Ya karena cocok saja,” jawab Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/1).

Jakarta, (Tagar 17/1/2018) – Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno tidak mempermasalahkan terpilihnya Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham untuk duduk di kursi menteri gantikan Khofifah Indar Parawangsa sebagai Menteri Sosial. Selain karena hak prerogatif presiden, menurutnya wajar jika presiden memberikan jatah kursi karena partai Golkar merupakan partai kedua yang punya suara terbanyak setelah PDIP. Presiden pun berhak untuk membangun kerjasama dengan partai pendukung pemerintah agar lebih solid. “Ya kan kalau dilihat kontribusi Partai Golkar dalam kerjasama ini kan cukup signifikan karena Partai Golkar partai kedua terbesar setelah PDIP. Itu sebabnya wajar kalau presiden memberikan kursi tambahan setelahnya untuk fungsionaris Golkar. Tidak ada yang perlu diributkan sebenarnya ya,” ujarnya di Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/1). Ia mengklaim, PDIP merupakan partai yang menjalankan politik gotong royong. Jadi PDIP mementingkan kerjasama antar partai politik pendukung pemerintah, daripada mempersoalkan kader yang menjabat di kursi pemerintahan. Karena soliditas partai pendukung bisa menciptakan stabilitas yang teduh.

Hal ini ditegaskan Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno menanggapi formasi Kabinet Kerja terkini di mana jabatan menteri sosial yang ditinggal Khofifah Indar Parawansa diisi Sekjen DPP Golkar, Idrus Marham. “Kalau dilihat kontribusi Partai Golkar dalam kerja sama ini kan cukup signifikan, karena Golkar adalah partai kedua terbesar setelah PDIP,” ujar Hendrawan di di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1). Hendrawan lebih melihat tambahan jatah kursi buat Golkar tersebut sebagai upaya Jokowi memperkuat kembali soliditas koalisi pendukungnya. Sehingga kerja-kerja pemenangan Jokowi di Pilpres 2019 nanti jadi mudah. “Kalau ini lebih solid ya kan, berarti sudah enteng lah (memenangkan Jokowi di 2019),” tukasnya. [wid]

“Jokowi ingin memperkuat barisan pendukung dari yang sudah ada yakni PDIP. Mengingat Partai Golkar sebagai pendukung susulan maka harus dikuatkan dan diamankan secara total terhadap unsur di dalam dan luar,” ujar politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari saat dihubungi wartawan, Kamis (18/1) Eva menegaskan bahwa partainya mendukung keputusan Jokowi tersebut. “PDIP mendukung strategi Presiden tersebut tapi dengan harapan kepentingan-harapan subyektif PDIP di parlemen juga mendapat dukungan Partai Golkar,” jelasnya. Total empat kursi yang kini dimiliki Golkar di Kabinet Kerja yakni, Airlangga Hartarto sebagai menteri perindustrian, Luhut Binsar Panjaitan sebagai menteri kemaritiman, Nusron Wahid menjabat kepala BBP2TKI, dan Idrus Marham yang kemarin dilantik menjadi menteri sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa. [wid]

Empat pejabat negara dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1). Presiden Jokowi melantik Menteri Sosial Idrus Marham, Kepala Staf Presiden Jenderal Purn Moeldoko, Jenderal Purn Agum Gumelar sebagai Wantimpres, dan KSAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna. – ANTARA/Puspa Perwitasari Bisnis.com , JAKARTA—PDI Perjuangan Tidak mempermasalahkan Partai Golkar punya jatah 3 menteri di Kabinet Jokowi setelah Idrus Marham dilantik menjadi Menteri Sosial hari ini Rabu (17/1/2018). Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai wajar kalau Presiden Jokowi menambah satu kursi di kabinet untuk Partai Golkar dengan diangkatnya Idrus Marham sebagai Mensos menggantikan Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, apa yang dlakukan Presiden Jokowi menunjukkan presiden ingin membangun kerja sama partai-partai pendukung pemerintah yang solid. Apalagi, kalau dilihat kontribusi Partai Golkar dalam kerjasama selama ini yang cukup signifikan, ujarnya. Selain pengangkatan menteri merupakan hak prerogatif presiden Partai Golkar juga merupakan partai kedua terbesar setelah PDIP. “Itu sebabnya wajar Presiden memberi kursi tambahan. Tidak ada yang perlu diributkan sebenarnya,” kata Hendrawan di Kompleks Parlemen hari ini, Rabu (17/1/2018). Dia juga tidak mengkwatirkan dengan bertambahnya Golkar di kabinet menjelang Pemilu 2019. “Jadi gini, politik kita itu politik gotong royong, manajemen pemerintahan kita manajemen gotong royong. Itu sebabnya tidak perlu dipersoalkan seperti itu,” ujarnya. Dia menilai soliditas partai pendukung pemerintah jauh lebih penting ketimbang jabatan itu sendiri. Dengan masukknya Idrus Marham, sekarang Golkar punya 3 jatah menteri, yaitu Menteri Sosial, Menteri Perindustrian (Airlangga Hartarto), Menteri Koordinator Kemaritiman (Luhut B Pandjaitan) Selain Idrus, hari  ini Presiden Jokowi telah melantik mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden menggantikan Teten Masduki. Sedangkan Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). Sedangkan Marsekal Madya TNI Yuyu Sutisna yang sebelumnya Wakil KSAU, dilantik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU). VIDEO

Related Posts

Comments are closed.