PDIP Kritik Pernyataan Zulkifli Soal Sikap Fraksi DPR Terkait LGBT

PDIP Kritik Pernyataan Zulkifli Soal Sikap Fraksi DPR Terkait LGBT

Pernyataan Ketua MPR yang juga Ketum PAN, Zulkifli Hasan, soal sikap fraksi di DPR terkait LGBT menuai kritik, salah satunya dari PDIP. Zulkifli diminta memberi penjelasan soal hal itu. “Saya sangat kecewa, prihatin dan menyesalkan sikap Pak Zulkifli dalam kapasitasnya selaku Ketua MPR secara ceroboh dan tanpa dasar melontarkan pernyataan yang keji serta cenderung menista institusi DPR,” kata anggota Tim Perumus RUU KUHP dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan kepada wartawan, Minggu (21/1/2018). Arteria Dahlan / Foto: Ari Saputra Arteria menyarankan Zulkifli memberikan penjelasan di depan publik atas pernyataannya itu. Dia menegaskan bahwa DPR selama ini tidak pernah membahas UU LGBT. Keheranan akan pernyataan Zulkifli juga disampaikan Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno. Dia menyarankan Zulkifli lebih hati-hati ke depannya. “Ketum PAN, Ketua MPR, buat pernyataan tentang LGBT dan Minol, yang bila tidak ada salah kutip pers, bersifat asbun, tendensius dan halusinatif. Sangat disesalkan. Sebagai ketua lembaga negara, memang harus ekstra hati-hati. Pernyataan demikian langsung viral dan menimbulkan pro-kontra meluas. Saya yakin hal demikian juga tidak diharapkan oleh Pak Zul,” ungkap Hendrawan kepada wartawan. Hendrawan Supratikno / Foto: Ari Saputra Wasekjen PDIP, Ahmad Basarah mengaku kaget dengan pernyataan Zulkifli. Namun, dia mengambil hikmah dari pernyataan Zulkifli itu. “Pernyataan Ketua MPR tersebut perlu untuk kita ambil hikmahnya bahwa dalam negara hukum Pancasila tidak dibolehkan ada norma Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan manapun yang akan melegalisasi perkawinan sejenis maupun LGBT seperti yang dilakukan sebagian bangsa barat yang memang paham ideologinya mengagung-agungkan kebebasan individu,” papar Basarah dalam keterangan tertulisnya. Ahmad Basarah / Foto: Ari Saputra Sebelumnya diberitakan, pernyataan Zulkifli ini saat menyosialisasikan empat pilar kebangsaan di hadapan ratusan peserta Tanwir Aisyiah di kampus Universitas Muhammadiyah (UM), Sabtu (20/1/2018). Berikut isi pernyataan Zulkifli berdasarkan video yang diperoleh: Kalau jaman dulu nilai-nilai begitu diagungkan, akhlakul karimah. Ibu ibu sekarang ini masyaallah Bahkan sekarang di DPR lagi ramai soal LGBT. Dulu di kampung saya, orang selingkuh itu aib. Sekarang ini minta diakui oleh negara, laki-laki pacaran sama laki-laki. Coba bayangkan. Dan dalam keadaan itulah, lama-lama juga diam. Perempuan boleh sama perempuan. Di DPR, keputusan MK kemarin ada UU pornografi lagi dibahas soal ini. Bayangkan ibu-ibu, sudah ada 5 partai yang nggak apa-apa. Lima, lima. Dikonfirmasi terpisah, Zulkifli menyatakan, sudah ada 5 fraksi di DPR yang menolak adanya LGBT. “PAN menyatakan ada 4 partai yang menolak (LGBT) plus PAN. Yang lima lagi belum ngomong,” ujar Zulkifli Hasan saat dikonfirmasi, Sabtu (20/1/2018). [Gambas:Video 20detik]

Pernyataan Ketua MPR yang juga Ketum PAN, Zulkifli Hasan, soal sikap fraksi di DPR terkait LGBT menuai kritik, salah satunya dari PDIP. Zulkifli diminta memberi penjelasan soal hal itu. “Saya sangat kecewa, prihatin dan menyesalkan sikap Pak Zulkifli dalam kapasitasnya selaku Ketua MPR secara ceroboh dan tanpa dasar melontarkan pernyataan yang keji serta cenderung menista institusi DPR,” kata anggota Tim Perumus RUU KUHP dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan kepada wartawan, Minggu (21/1/2018). Arteria Dahlan / Foto: Ari Saputra Arteria menyarankan Zulkifli memberikan penjelasan di depan publik atas pernyataannya itu. Dia menegaskan bahwa DPR selama ini tidak pernah membahas UU LGBT. Keheranan akan pernyataan Zulkifli juga disampaikan Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno. Dia menyarankan Zulkifli lebih hati-hati ke depannya. “Ketum PAN, Ketua MPR, buat pernyataan tentang LGBT dan Minol, yang bila tidak ada salah kutip pers, bersifat asbun, tendensius dan halusinatif. Sangat disesalkan. Sebagai ketua lembaga negara, memang harus ekstra hati-hati. Pernyataan demikian langsung viral dan menimbulkan pro-kontra meluas. Saya yakin hal demikian juga tidak diharapkan oleh Pak Zul,” ungkap Hendrawan kepada wartawan. Hendrawan Supratikno / Foto: Ari Saputra Wasekjen PDIP, Ahmad Basarah mengaku kaget dengan pernyataan Zulkifli. Namun, dia mengambil hikmah dari pernyataan Zulkifli itu. “Pernyataan Ketua MPR tersebut perlu untuk kita ambil hikmahnya bahwa dalam negara hukum Pancasila tidak dibolehkan ada norma Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan manapun yang akan melegalisasi perkawinan sejenis maupun LGBT seperti yang dilakukan sebagian bangsa barat yang memang paham ideologinya mengagung-agungkan kebebasan individu,” papar Basarah dalam keterangan tertulisnya. Ahmad Basarah / Foto: Ari Saputra Sebelumnya diberitakan, pernyataan Zulkifli ini saat menyosialisasikan empat pilar kebangsaan di hadapan ratusan peserta Tanwir Aisyiah di kampus Universitas Muhammadiyah (UM), Sabtu (20/1/2018). Berikut isi pernyataan Zulkifli berdasarkan video yang diperoleh: Kalau jaman dulu nilai-nilai begitu diagungkan, akhlakul karimah. Ibu ibu sekarang ini masyaallah Bahkan sekarang di DPR lagi ramai soal LGBT. Dulu di kampung saya, orang selingkuh itu aib. Sekarang ini minta diakui oleh negara, laki-laki pacaran sama laki-laki. Coba bayangkan. Dan dalam keadaan itulah, lama-lama juga diam. Perempuan boleh sama perempuan. Di DPR, keputusan MK kemarin ada UU pornografi lagi dibahas soal ini. Bayangkan ibu-ibu, sudah ada 5 partai yang nggak apa-apa. Lima, lima. Dikonfirmasi terpisah, Zulkifli menyatakan, sudah ada 5 fraksi di DPR yang menolak adanya LGBT. “PAN menyatakan ada 4 partai yang menolak (LGBT) plus PAN. Yang lima lagi belum ngomong,” ujar Zulkifli Hasan saat dikonfirmasi, Sabtu (20/1/2018). [Gambas:Video 20detik]

Pernyataan Ketua MPR yang juga Ketum PAN, Zulkifli Hasan soal LGBT yang disampaikan di Surabaya menjadi sorotan. Begini isi pernyataan Zulkifli tersebut. Hal itu disampaikan Zulkifli saat menyosialisasikan empat pilar kebangsaan di hadapan ratusan peserta Tanwir Aisyiah di kampus Universitas Muhammadiyah (UM), Sabtu (20/1/2018). Berikut isi pernyataan Zulkifli berdasarkan video yang diperoleh: Kalau jaman dulu nilai-nilai begitu diagungkan, akhlakul karimah. Ibu ibu, sekarang ini masyaallah Bahkan sekarang di DPR lagi ramai soal LGBT. Dulu di kampung saya, orang selingkuh itu aib. Sekarang ini minta diakui oleh negara, laki-laki pacaran sama laki-laki. Coba bayangkan. Dan dalam keadaan itulah, lama-lama juga diam. Perempuan boleh sama perempuan. Di DPR, keputusan MK kemarin ada UU pornografi lagi dibahas soal ini Bayangkan ibu-ibu, sudah ada 5 partai yang nggak apa-apa. Lima, lima. Dikonfirmasi terpisah, Zulkifli menyatakan, sudah ada 5 fraksi di DPR yang menolak adanya LGBT. “PAN menyatakan ada 4 partai yang menolak (LGBT) plus PAN. Yang lima lagi belum ngomong,” ujar Zulkifli Hasan saat dikonfirmasi, Sabtu (20/1/2018). Pernyataan Zulkifli ini mendapat sorotan dari sejumlah pihak di DPR. Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan saat ini tidak ada pembahasan UU LGBT di DPR. “Tidak ada pembahasan UU LGBT. Itu masuk dalam pembahasan RUU KUHP,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini kepada detikcom, Minggu (21/1/2018). Bamsoet meluruskan anggapan bahwa ada fraksi yang setuju dengan LBGT. Dia meyakini semuanya menolak. “Apalagi kita melegalkan, itu keliru. Semangatnya adalah menolak LBGT di tanah air,” ucap Bamsoet. “Saya nggak yakin ada fraksi yang setuju soal LGBT,” sambungnya. [Gambas:Video 20detik]

Pernyataan Ketum PAN Zulkifli Hasan terkait sikap fraksi di DPR terkait LGBT mendapat sorotan. Ketua DPR, Bambang Soesatyo menegaskan saat ini tidak ada pembahasan RUU LGBT di DPR. “Tidak ada pembahasan UU LGBT. Itu masuk dalam pembahasan RUU KUHP,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini kepada detikcom, Minggu (21/1/2018). Bamsoet mengatakan semangat pembahasan RUU KUHP adalah menolak eksisnya LBGT. Bahkan, sedang ada pembahasan perluasan pasal di RUU KUHP terkait pelaku LGBT. “Perluasan dari pasal itu agar pelaku LGBT bisa dijerat dengan perbuatan cabul hubungan sejenis, dengan hukuman pidana,” ujar politikus Golkar tersebut. Zulkifli Hasan / Foto: Zulkifli Hasan/Dok DPP PAN Bamsoet meluruskan anggapan bahwa ada fraksi yang setuju dengan LBGT. Dia meyakini semuanya menolak. “Apalagi kita melegalkan, itu keliru. Semangatnya adalah menolak LBGT di tanah air,” ucap Bamsoet. “Saya nggak yakin ada fraksi yang setuju soal LGBT,” sambungnya. Dia juga menegaskan bahwa pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol di DPR belum selesai. Jadi, belum ada pemaparan sikap fraksi. “Belum ada keputusan, apalagi soal melegalkan miras. Sebelumnya, Zulkifli yang juga merupakan Ketua MPR sempat bicara soal LGBT ini saat sosialisasi 4 pilar di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saat dikonfirmasi kembali, Zulkifli menyatakan bahwa sudah ada 5 fraksi di DPR yang menolak adanya LGBT. “PAN menyatakan ada 4 partai yang menolak (LGBT) plus PAN. Yang lima lagi belum ngomong,” ujar Ketum PAN Zulkifli Hasan saat dikonfirmasi, Sabtu (20/1/2018). Sorotan dari Fraksi-fraksi di DPR Sejumlah fraksi juga menanggapi ucapan Zulkifli Hasan soal LGBT. Anggota Panja RUU KUHP dari Fraksi PPP, Arsul Sani mengungkapkan hal yang senada dengan Bamsoet bahwa soal LGBT ini masuk dalam pembahasan RUU KUJP. Arsul Sani / Foto: Sekjen PPP Arsul Sani (Dwi Andayani/ detikcom) Dia menjelaskan soal perluasan cakupan tentang perbuatan cabul. Semula, dalam konsep awal RUU KUHP dari pemerintah, perbuatan cabul oleh LBGT atau sesama jenis hanya dipidana kalau dilakukan terhadap orang di bawah umur 18 tahun. Cakupan itu diminta diperluas, di antaranya oleh PPP dan PKS. “Dalam rapat di tingkat Panja ini, enam fraksi lain setuju dengan usulan perluasan FPPP dan FPKS ini. Keenam fraksi tersebut: Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, Gerindra dan PDIP. Sedangkan PAN dan Hanura tidak hadir dalam rapat Panja tersebut,” papar Arsul kepada wartawan. Firman Soebagyo / Foto: Ari Saputra Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Firman Soebagyo menjelaskan perihal RUU LGBT yang ditolak untuk masuk Prolegnas. Menurut Firman, keputusan itu ada dari hampir semua fraksi. “Sampai sekarang DPR RI belum pernah membahas RUU tersebut bahkan hampir semua fraksi menolak untuk dimasukkan dalam daftar prolegnas baik prolegnas prioritas maupun prolegnas jangka menengah,” ungkap Firman yang merupakan politikus Golkar ini.

PPP mempertanyakan pernyataan Ketua MPR yang juga Ketum PAN, Zulkifli Hasan terkait sikap fraksi di DPR soal LGBT. PAN disebut tidak hadir di rapat terakhir RUU KUHP soal LGBT. Hal itu disampaikan oleh anggota Panitia Kerja (Panja), RUU KUHP dari Fraksi PPP, Arsul Sani. Dia menjelaskan bahwa soal LGBT ini masuk dalam pembahasan RUU KUHP dan kini sedang dibahas untuk adanya perluasan cakupan tentang perbuatan cabul. Arsul mengungkapkan dalam konsep awal RUU KUHP dari pemerintah, perbuatan cabul oleh LBGT atau sesama jenis hanya dipidana kalau dilakukan terhadap orang di bawah umur 18 tahun. Cakupan itu diminta diperluas, di antaranya oleh PPP dan PKS. “Dalam rapat di tingkat Panja ini, enam fraksi lain setuju dengan usulan perluasan FPPP dan FPKS ini. Keenam fraksi tersebut: Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, Gerindra dan PDIP. Sedangkan PAN dan Hanura tidak hadir dalam rapat Panja tersebut,” papar Arsul kepada wartawan, Minggu (21/1/2018). Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Firman Soebagyo menjelaskan perihal RUU LGBT yang ditolak untuk masuk Prolegnas. Menurut Firman, keputusan itu ada dari hampir semua fraksi. “Sampai sekarang DPR RI belum pernah membahas RUU tersebut bahkan hampir semua fraksi menolak untuk dimasukan dalam daftar prolegnas baik prolegnas prioritas maupun prolegnas jangka menengah,” ungkap Firman yang merupakan politikus Golkar ini. Sebelumnya diberitakan, pernyataan Zulkifli ini saat menyosialisasikan empat pilar kebangsaan di hadapan ratusan peserta Tanwir Aisyiah di kampus Universitas Muhammadiyah (UM), Sabtu (20/1/2018). Berikut isi pernyataan Zulkifli berdasarkan video yang diperoleh: Kalau jaman dulu nilai-nilai begitu diagungkan, akhalkul karimah. Ibu ibu sekarang ini masyaallah. Bahkan sekarang di DPR lagi ramai soal LGBT. Dulu di kampung saya, orang selingkuh itu aib. Sekarang ini minta diakui oleh negara, laki-laki pacaran sama laki-laki. Coba bayangkan. Dan dalam keadaan itulah, lama-lama juga diam. Perempuan boleh sama perempuan. Di DPR, keputusan MK kemarin ada UU pornografi lagi dibahas soal ini. Bayangkan ibu-ibu, sudah ada 5 partai yang nggak apa-apa. Lima, lima. [Gambas:Video 20detik]

RADAR MALANG ONLINE , JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyatakan bahwa partainya tak mungkin mendukung legalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) melalui undang-undang. Basarah justru mengaku kaget dengan pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang menyebut di DPR saat ini sudah ada lima fraksi yang menyetujui rancangan undang-undang (RUU) untuk mengatur pengesahan perkawinan sejenis dan LGBT “Sebagai parpol yang punya fraksi di DPR kami juga kaget atas pernyataan tersebut, mengingat dalam catatan legislasi kami di DPR dalam Prolegnas 2018 tidak ada pembahasan tentang RUU LGBT maupun Perkawinan Sejenis sebagaimana yang dilansir Pak Zul,” ujar Basarah melalui pesan WhatsApp, Minggu (21/1). Ketua Fraksi PDIP di MPR RI itu menuturkan, dalam Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP memang ada pembahasan dan diskusi tentang LGBT ataupun perkawinan sejenis. Menurutnya, pembahasan soal itu pun masih berlangsung dan belum ada kesimpulan ataupun keputusan apa pun. Meski demikian Basarah melihat sisi positif pada pernyataan Zulkifli. Yakni sebagai pengingat. “Ambil hikmahnya bahwa dalam negara hukum Pancasila tidak dibolehkan ada norma undang-undang atau peraturan perundang-undangan mana pun yang akan melegalisasi perkawinan sejenis maupun LGBT seperti yang dilakukan sebagian bangsa Barat yang memang paham ideologinya mengagung-agungkan kebebasan individu,” tegasnya. Peraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Diponegoro itu menambahkan, Indonesia yang berpaham Pancasila tidak membiarkan warga negaranya bebas mengekspresikan kebebasan Individunya karena ada batasan etika, prinsip ketuhanan dan kemanusiaan. “Dengan demikian menurut pendapat saya, tidak akan mungkin ada fraksi-fraksi di DPR yang bakal menyetujui jika ada usulan untuk melegalisasi LGBT dan perkawinan sejenis,” tegasnya. Politikus kelahiran Jakarta yang berulang tahun setiap 16 Juni itu menambahkan, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan kepada seluruh kader-kadernya di DPR ataupun DPRD agar konsisten memedomani Pancasila. “Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan wajib hukumnya untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedomannya,” pungkasnya. (ara/jpnn)

Related Posts

Comments are closed.