PD Minta Jenderal Polri yang Jadi Pj Gubernur Harus Non-Aktif

PD Minta Jenderal Polri yang Jadi Pj Gubernur Harus Non-Aktif

Partai Demokrat meminta 2 Jenderal Polri yang diusulkan untuk jadi Pj Gubernur harus non-aktif dari kepolisian. Sekjen Partai Demokrat (PD) Hinca Panjaitan mengatakan Kemendagri masih memiliki waktu untuk merubah keputusannya terkait usulan tersebut. “Demokrat sejak awal selalu menyampaikan netralitas aparatur penyelenggara negara. Yang wasit jadi wasit, yang pemain jadi pemain,” ujar Hinca di DPP PD, Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (28/1/2018). Menurut Hinca, Mendagri Tjahjo Kumolo masih memiliki waktu untuk mempertimbangkan usulannya dan mendengarkan suara masyarakat. “Kita perbaiki lagi agar semuanya berjalan dengan baik,” kata Hinca. Hinca berpendapat yang dapat diajukan sebagai Pj Gubernur adalah polisi yang telah berstatus non-aktif. Sebab, menurutnya, netralitas pilkada akan lebih terasa. “Demokrat konsisten sejak awal. Oleh karena itu kalau pun ada penyelenggara yang aktif harus tidak aktif dulu lah, baru menjadi penyelenggara, atau Plt itu. Sehingga semua orang bisa merasakan bahwa pilkada kita netral, pilkada kita demokratis,” ujarnya. Hinca berharap bahwa pemerintah dapat mendengar aspirasi masyarakat. “Ini kan suara masyarakat ini. Semua bersuara untuk menyampaikan itu, mudah-mudahan pemerintah mendengarnya,” imbuhnya. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai Penjabat (Pj) Gubernur bukan pihak yang menentukan kemenangan di Pilkada Serentak 2018. Menurut Hasto, dukungan rakyat lah yang paling penting dalam pertarungan di pesta demokrasi tersebut. “Pilkada itu yang menentukan kemenangan, bukan Plt. Itu adalah pergerakan yang menyatu dengan rakyat sendiri,” kata Hasto di Hall Leonie, Wisma Kinasih, Jalan Raya Tapos, Depok, Minggu (28/1).

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah turut menyoroti terkait perwira tinggi (Pati) Polri yang diusulkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai Penjabat (Pj) Gubernur di dua daerah. Menurutnya, Kemendagri perlu memastikan ada atau tidaknya undang-undang yang dilanggar pada usulan tersebut. “Saya kira begini, pemerintah harus datang dengan penjelasan yang komprehensif. Betulkah tidak ada pelanggaran UU. Sebab ada orang yang menginterpretasi bahwa yang disebut eselon I itu bukan Polri gitu loh. Pastikan itu dulu,” kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (26/1/2018). “Kalau pemerintah mau mengantisipasi tidak adanya pelanggaran UU maka pastikan bahwa ini adalah keputusan kabinet yang merupakan keputusan di tingkat eksekutif tertinggi,” sambungnya. Fahri berpendapat keputusan Mendagri itu mengganggu konsolidasi antara institusi penegak hukum. Ia menilai penunjukkan dua pejabat Polri itu justru menimbulkan kecurigaan di masyarakat, dan mengganggu ketenangan. “Jadi memang ini agak mengganggu ya. Terus terang keputusan Mendagri ini agak mengganggu karena sekarang kita melihat kayak ada konsolidasi, strukturisasi di TNI (institusi penegak hukum) yang begitu cepat,” ujarnya. “Kemudian banyaknya calon-calon yang berasal dari institusi TNI dan Polri, jadi orang curiga. Harusnya kan pemerintah memberikan ketenangan kepada masyarakat untuk tidak terus curiga, eh malah dibiarin,” urai Fahri. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan Dua Jenderal Polisi sebagai Pj Gubernur. Asisten Operasi Kapolri Irjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan. Kemudian Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Irjen Martuani Sormin menjadi Pj Gubernur Sumatera Utara. “Saya yang minta. Keputusan belum tahu, kan menunggu Keppresnya,” kata Tjahjo kepada wartawan, Kamis (25/1) kemarin.

Masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baru akan dimulai pada 15 Februari nanti. Sebelum masa “panas” dalam Pilkada ini dimulai, satu per satu polemik sudah mengemuka. Misalnya soal wacana pengangkatan polisi aktif sebagai penjabat (Pj) gubernur yang diusulkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Wacana ini pertama kali diungkapkan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul setelah rapat pimpinan Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/1/) kemarin. Saat itu Martinus hanya mengungkapkan “informasi yang dia terima,” bahwa “untuk Provinsi Jawa Barat, pelaksana tugasnya akan diisi oleh Asisten Operasi Kapolri Irjen M. Iriawan dan untuk Provinsi Sumatera Utara, direncanakan Irjen Martuani Sormin yang menjabat sebagai Kadiv Propam Polri saat ini.” Jika terealisasikan, Iriawan akan menggantikan Ahmad Heryawan yang habis masa tugasnya per 13 Juni 2018 nanti, ketika gubernur dan wakil gubernur baru belum terpilih. Sementara Martuani ditugaskan menggantikan Tengku Erry yang akan bebas tugas per 17 Juni nanti. Isu ini terus bergulir sampai kemudian Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sendiri yang memberikan klarifikasi. Ia mengatakan kalau dua nama yang disebut Martinus atas usulannya sendiri. Menurutnya usulan ini lebih karena kurangnya sumber daya yang ada. “Bagi saya sebagai Mendagri, saya tidak mungkin melepas 17 Provinsi seluruhnya ke pejabat eselon I [sebagai pj gubernur]. Kalau semua dilepas kosong Kemendagri,” ujar Tjahjo. Namun, hal ini katanya, baru sebatas usulan, dan baru akan benar-benar resmi ketika ada keputusan dari presiden.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Dalam Pasal 201 ayat (10) UU 10/2016, disebutkan bahwa “untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” Sementara dalam Permendagri No 1/2018 Pasal 4 ayat 2: “penjabat gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat/provinsi.” Apa yang dimaksud “pejabat tinggi madya” berdasarkan Pasal 131 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah mereka yang tergolong ke eselon I A dan eselon I B. Sementara dua orang calon Pj tersebut, menurut Tjahjo, setara pejabat tinggi madya. Persoalannya Polri punya aturan sendiri yang bertolak belakang dengan wacana tersebut. Segala yang berkaitan dengan Polri diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Dalam Pasal 28 ayat (3) UU tersebut jelas diatur “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.” Menurut Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, pasal tersebut cukup jelas dan tidak multi tafsir. Kalau memang tetap jadi Pj dan tetap berstatus polisi aktif, maka aturan jelas dilanggar. “Aturannya harus mundur. Dampaknya jika mereka tidak mundur akan muncul anggapan pro pada partai yang mengusung, meskipun mereka bilang tidak,” ujar Agus kepada Tirto, Jumat (26/1/2018). “Asal keduanya sudah mengundurkan diri dari Polri tidak masalah. Itu aturannya,” katanya. Tjahjo jelas sama sekali tidak melirik aturan ini, meski dasar hukumnya sama-sama punya posisi setara: UU (antara UU Pilkada dan UU Polri).

seperti di kutip dari https://tirto.id

Dalam kondisi dimana ada dua subjek hukum yang diatur dengan dalil UU yang berbeda, Hifdzil Alim, Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, mengatakan semua harus dikembalikan pada konteksnya. “Tidak bisa polisi kemudian masuk ke dalam pemerintahan. Ini bukan lagi Orde Baru yang di mana militer maupun polisi masuk dalam struktur pemerintah daerah. Original intent [interpretasi yang sesuai dengan apa yang dimaksud oleh orang yang merumuskan peraturan] aturan itu bilang pejabat daerah bukan dari polisi,” katanya kepada Tirto via telepon. “[Polisi jadi pj gubernur] tidak kuat kalau pakai dalil UU Pilkada. Meski mereka pakai dasar itu, tapi mesti lihat apa dasar pembentukannya. Itu harus dilihat, tidak bisa tiba-tiba boleh begitu, sebab dari reformasi kita sudah menolak polisi dan militer masuk struktur sipil,” katanya. Direktur Imparsial Al Araf berkata, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebaiknya tidak menunjuk Pj Gubernur yang berpotensi mengundang sorotan publik. Menurutnya, penugasan Pj Kepala Daerah dari unsur kepolisian dapat menarik kecurigaan masyarakat. “Apalagi jika di wilayah itu terdapat kandidat dari latar belakang TNI atau Polri, maka sebaiknya Pj gubernurnya jangan berasal dari TNI atau Polri untuk menghindari kecurigaan publik bahwa hal itu bagian dari langkah demi kepentingan politik tertentu,” ujar Al Araf kepada Tirto.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Arief M Edie mengatakan ada alasan mengapa bukan Sekretaris Daerah (Sekda) saja yang jadi Pj gubernur–yang jelas lebih tidak menimbulkan polemik. Menurutnya, penunjukan Sekda berpotensi menguntungkan petahana. “Pembicaraan di tingkat [pemerintah] pusat, Sekda kan ASN, punya anak buah, dikhawatirkan [kalau jadi pj gubernur] akan berpihak pada petahana yang akan maju. Kalau di daerah takutnya akan men- setting . Supaya jaga netralitas saja, kita isi yang lain,” ujar Arief di kantornya.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Namun Direktur Imparsial, Al Araf, justru mengatakan bahwa penunjukan polisi (dan TNI) sebagai pj lah yang justru akan bermasalah. “Jika di wilayah itu terdapat kandidat dari latar belakang TNI atau Polri, maka sebaiknya Pj gubernurnya jangan berasal dari TNI atau Polri. Ini untuk menghindari kecurigaan publik bahwa hal itu bagian dari langkah demi kepentingan politik tertentu,” ujar Al Araf. “Presiden juga seharusnya dapat memerintahkan Mendagri untuk memilih Pj yang nantinya tidak akan menimbulkan kecurigaan,” tambahnya. Kecurigaan Al Araf senada dengan wacana yang berkembang. Di dua tempat dimana polisi aktif diwacanakan jadi Pj gubernur, di sana lah ada kandidat yang berlatar sama. Pada Pilkada Jawa Barat, jabatan terakhir Tubagus Hasanuddin adalah Staf Mabes TNI Angkatan Darat, sementara Anton Charliyan pernah jadi Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Mereka diusung PDI Perjuangan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jabar. Sementara untuk Pilkada Sumatera Utara, kandidat yang memiliki latar belakang TNI adalah Edy Rahmayadi. Edy pensiun dengan jabatan terakhir Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad). Ia diusung PKS, Gerindra, PAN, Demokrat, dan NasDem.

Merdeka.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk dua jenderal aktif Polri yakni Asops Kapolri Irjen Pol Iriawan sebagai pejabat gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai pejabat Gubernur Sumatera Utara. Tjahjo juga menceritakan, bahwa pada pilkada serentak tahun lalu Kemendagri juga menunjuk perwira TNI dan Polri untuk menjadi penjabat sementara pemerintah daerah. Pejabat TNI berpangkat Mayjen ditunjuk menjadi penjabat di pemda Aceh dan pejabat polisi berpangkat Irjen ditunjuk menjabat di Pemda Sulawesi barat.

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah menegaskan sampai sekarang belum ada Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengangkatan dua jenderal polisi aktif menjadi pejabat (pj) gubernur. Rencana kebijakan tersebut masih dalam proses penggodokan. Direktur Poldagri Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, pihaknya terus mencermati perkembangan dinamika  di masyarakat terkait wacana tersebut. Menurutnya, peningkatan dinamika merupakan  bagian dari perkembangan demokrasi. “Gubernur Jabar dan Sumut masih menjabat hingga berakhir masa jabatannya pada 16 Juni 2018 karena beliau tidak maju lagi sebagai calon gubernur,” ujar Bahtiar dalam siaran pers yang diterima iNews.id , Sabtu, 27 Januari 2018 malam. Bahtiar  menuturkan, Kemendagri memiliki keterbatasan jumlah personel eselon I (pejabat tinggi madya) karena ada 17 pemilihan gubernur (pilgub). Sekarang, kata dia, masih proses rekrutmen calon penjabat gubernur dari lingkungan internal Kemendagri dan  berbagai kementerian lembaga. “Setelah lengkap,  diajukan kepada presiden melalui mensesneg dan selanjutnya presiden menunjuk penjabat gubernur. Mereka  adalah eselon I terbaik yang diharapkan mampu mengawal dan memastikan agar proses pilkada serentak pada 17 provinsi berlangsung aman, damai, tenteram dan lancar,” tuturnya. BACA JUGA:   Yusril Nilai Jenderal Polisi Pj Gubernur Langgar UU Menurutnya, penjabat gubernur yang ditunjuk harus mampu menjaga stabilitas lokal setempat walau terjadi hiruk-pikuk proses pilkada. Pemerintah wajib menjamin pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah tersebut tetap berjalan lancar hingga ke pelosok. Dia berjanji pada saatnya akan ditunjuk eselon I terbaik yang profesional dan berintegritas untuk ditugaskan  sebagai penjabat gubernur. Siapa pun yang terpilih nantinya dari unsur mana pun, baik dari Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI maupun Polri.   “Kontrol publik dan kontrol parlemen saat ini sangat kuat.  Jadi setiap kebijakan pasti memperhatikan secara sungguh-sungguh dinamika yang terjadi,” ungkapnya.

Related Posts

Comments are closed.