PD Desak Jokowi Tegur Mendagri yang Tunjuk Jenderal Jadi Pj Gubernur

PD Desak Jokowi Tegur Mendagri yang Tunjuk Jenderal Jadi Pj Gubernur

Mendagri Tjahjo Kumolo berencana menunjuk dua jenderal Polri aktif sebagai penjabat gubernur di Sumatera Utara dan Jawa Barat. Partai Demokrat (PD) meminta Presiden Joko Widodo menegur langsung Tjahjo terkait usulan itu. “Kami berharap semoga Presiden Jokowi mengingatkan Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai pembantunya untuk tidak memaksakan kehendaknya tersebut,” ujar Wasekjen PD Didi Irawadi Syamsuddin kepada wartawan, Jumat (26/1/2018). Menurut dia, Jabar dan Sumut menjadi daerah yang penting dalam Pilkada 2018. Jabar disebutnya menjadi provinsi yang terbanyak penduduknya di Pulau Jawa, sama dengan Sumut di Sumatera. Didi menegaskan pelaksanaan pilkada di kedua tempat tersebut akan mendapatkan perhatian luas karena banyaknya jumlah penduduk. Karena itu, dia berharap pilkada di dua tempat itu berjalan demokratis, fair , dan berkeadilan. Usul Mendagri disebutnya mengancam keadilan di Pilgub Jabar dan Sumut. “Usulan Mendagri Tjahjo Kumolo mengangkat pejabat aktif kepolisian menjadi Penjabat Gubernur Jabar dan Sumut patut dipertanyakan, apalagi di kedua wilayah tersebut ada calon partai tertentu. Patutlah banyak yang bertanya-tanya apakah hal ini untuk melindungi kepentingan calon-calon partai tertentu itu,” tutur Didi. Dia khawatir kebijakan Tjahjo hanya diambil demi kepentingan calon dari partai tertentu. Bagi Didi, netralitas Polri di pilkada adalah hal mutlak. “Sebab, bukan saja karena ada calon partai tertentu yang akan kontes pilkada di Jabar dan Sumut, tetapi juga ada anggota kepolisian yang juga kandidat cawagub partai tertentu, khususnya untuk Jabar,” ucapnya. Usul Mendagri itu disebut Didi dapat merusak niat Jokowi yang ingin pilkada berlangsung fair . Dia menegaskan usulan tersebut sebaiknya tak diwujudkan. “Niat baik Presiden Jokowi untuk senantiasa menjaga marwah pemilu yang fair , netral, dan adil akan terdegradasi oleh kebijakan Mendagri Tjahjo Kumolo yang jelas kurang patut dan keliru,” ucap dia. Dua jenderal polisi yang diusulkan Tjahjo adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen M Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat. Kemudian Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Irjen Martuani Sormin menjadi Pj Gubernur Sumatera Utara. Mendagri menunjuk penjabat gubernur di Sumut dan Jabar karena masa kepemimpinan kepala daerah di dua provinsi itu akan usai. Sumut dan Jabar juga akan melangsungkan pilgub tahun ini dalam pilkada serentak. Di Pilgub Jabar, Irjen Anton Charliyan menjadi cawagub yang diusung PDIP berpasangan dengan TB Hasanuddin.

Mendagri Tjahjo Kumolo berencana menunjuk dua jenderal Polri aktif sebagai penjabat gubernur di Sumatera Utara dan Jawa Barat. Partai Demokrat (PD) meminta Presiden Joko Widodo menegur langsung Tjahjo terkait usulan itu. “Kami berharap semoga Presiden Jokowi mengingatkan Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai pembantunya untuk tidak memaksakan kehendaknya tersebut,” ujar Wasekjen PD Didi Irawadi Syamsuddin kepada wartawan, Jumat (26/1/2018). Menurut dia, Jabar dan Sumut menjadi daerah yang penting dalam Pilkada 2018. Jabar disebutnya menjadi provinsi yang terbanyak penduduknya di Pulau Jawa, sama dengan Sumut di Sumatera. Didi menegaskan pelaksanaan pilkada di kedua tempat tersebut akan mendapatkan perhatian luas karena banyaknya jumlah penduduk. Karena itu, dia berharap pilkada di dua tempat itu berjalan demokratis, fair , dan berkeadilan. Usul Mendagri disebutnya mengancam keadilan di Pilgub Jabar dan Sumut. “Usulan Mendagri Tjahjo Kumolo mengangkat pejabat aktif kepolisian menjadi Penjabat Gubernur Jabar dan Sumut patut dipertanyakan, apalagi di kedua wilayah tersebut ada calon partai tertentu. Patutlah banyak yang bertanya-tanya apakah hal ini untuk melindungi kepentingan calon-calon partai tertentu itu,” tutur Didi. Dia khawatir kebijakan Tjahjo hanya diambil demi kepentingan calon dari partai tertentu. Bagi Didi, netralitas Polri di pilkada adalah hal mutlak. “Sebab, bukan saja karena ada calon partai tertentu yang akan kontes pilkada di Jabar dan Sumut, tetapi juga ada anggota kepolisian yang juga kandidat cawagub partai tertentu, khususnya untuk Jabar,” ucapnya. Usul Mendagri itu disebut Didi dapat merusak niat Jokowi yang ingin pilkada berlangsung fair . Dia menegaskan usulan tersebut sebaiknya tak diwujudkan. “Niat baik Presiden Jokowi untuk senantiasa menjaga marwah pemilu yang fair , netral, dan adil akan terdegradasi oleh kebijakan Mendagri Tjahjo Kumolo yang jelas kurang patut dan keliru,” ucap dia. Dua jenderal polisi yang diusulkan Tjahjo adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen M Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat. Kemudian Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Irjen Martuani Sormin menjadi Pj Gubernur Sumatera Utara. Mendagri menunjuk penjabat gubernur di Sumut dan Jabar karena masa kepemimpinan kepala daerah di dua provinsi itu akan usai. Sumut dan Jabar juga akan melangsungkan pilgub tahun ini dalam pilkada serentak. Di Pilgub Jabar, Irjen Anton Charliyan menjadi cawagub yang diusung PDIP berpasangan dengan TB Hasanuddin.

Irjen Martuani Sormin diusulkan menjadi penjabat Gubernur Sumatera Utara selama pilkada berlangsung. Bagaimana tanggapan Kepala Divisi Propam Polri itu? “Namanya juga diusulkan, kan belum tentu juga, kita tunggu saja,” kata Martuani ketika berbincang dengan detikcom, Jumat (26/1/2018). Martuani enggan berkomentar lebih lanjut soal pencalonan dirinya menjadi penjabat Gubernur Sumut itu. Martuani menjawab diplomatis ketika ditanya apakah dirinya akan bersikap netral jika akhirnya ditunjuk sebagai penjabat gubernur. “Saya tidak mau berandai-andai, namanya juga diusulkan,” tambahnya. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, diambilnya dua jenderal polisi sebagai penjabat gubernur adalah usulannya. Akan tetapi, keputusan berada di tangan Presiden Jokowi. “Saya yang minta. Keputusan belum tahu, kan menunggu Keppres-nya,” kata Tjahjo kepada wartawan, Kamis (25/1/2018). Selain Martuani, Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol M Iriawan juga diusulkan menjadi penjabat gubernur. Iriawan diusulkan memimpin sementara kepemerintahan di Jawa Barat. Keduanya akan menggantikan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi dan GubernurJawa Barat Ahmad Heryawan, yang masa jabatannya akan berakhir pada Februari 2018 dan Juni 2018. Jabatan Iriawan dan Martuani, kata Tjahjo, sudah sejajar dengan pejabat eselon I. Eselon I sudah memenuhi syarat untuk memimpin daerah. Akan tetapi, penunjukan dua jenderal polisi untuk memimpin daerah ini menjadi kontroversi. Beberapa pihak mengkhawatirkan keduanya akan bersikap tidak netral.

Related Posts

Comments are closed.