Pascaputusan MK, KPU akan Verifikasi Faktual Parpol Serentak

Pascaputusan MK, KPU akan Verifikasi Faktual Parpol Serentak

Putusan MK terkait pasal 173 ayat 1 dan 3 UU No 7/2017 tentang Pemilu mewajibkan setiap parpol harus diverifikasi secara faktual untuk Pemilu 2019. KPU akan memverifikasi faktual parpol secara serentak. “Kalau tahapannya kan mulai persiapan segala macem. Kemungkinan tanggal 22 kita mulai. Jadi hari Senin depan ya,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/1/2018). “Kalau sendiri-sendiri nanti nggak terkejar waktunya. Semua bekerja simultan. Provinsi, kabupaten/kota,” tambahnya. Terkait verifikasi faktual yang juga akan dilakukan KPU, kata Arief, pihaknya sedang merumuskan teknisnya. Namun ia berharap persoalan verifikasi dapat selesai malam ini dalam rapat dengar bersama Komisi II DPR dan Mendagri. “KPU diminta untuk merumuskan dulu sekarang secara teknis gimana. Kalau rumusan KPU berdasarkan rapat tadi bisa diterima ya sudah langsung diketok malam ini. Karena kita minta malam ini selesai,” kata Arief. Verifikasi faktual ditargetkan selesai tanggal 17 Februari 2018. Usai verifikasi faktual, akan diumumkan siapa saja parpol yang akan ikut Pemilu 2019.

Putusan MK terkait pasal 173 ayat 1 dan 3 UU No 7/2017 tentang Pemilu mewajibkan setiap parpol harus diverifikasi secara faktual untuk Pemilu 2019. KPU akan memverifikasi faktual parpol secara serentak. “Kalau tahapannya kan mulai persiapan segala macem. Kemungkinan tanggal 22 kita mulai. Jadi hari Senin depan ya,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/1/2018). “Kalau sendiri-sendiri nanti nggak terkejar waktunya. Semua bekerja simultan. Provinsi, kabupaten/kota,” tambahnya. Terkait verifikasi faktual yang juga akan dilakukan KPU, kata Arief, pihaknya sedang merumuskan teknisnya. Namun ia berharap persoalan verifikasi dapat selesai malam ini dalam rapat dengar bersama Komisi II DPR dan Mendagri. “KPU diminta untuk merumuskan dulu sekarang secara teknis gimana. Kalau rumusan KPU berdasarkan rapat tadi bisa diterima ya sudah langsung diketok malam ini. Karena kita minta malam ini selesai,” kata Arief. Verifikasi faktual ditargetkan selesai tanggal 17 Februari 2018. Usai verifikasi faktual, akan diumumkan siapa saja parpol yang akan ikut Pemilu 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat politik Saiful Mujani Research and Consulting Djayadi Hanan menilai Komisi Pemilihan Umum harus segera melaksanakan verifikasi faktual terhadap seluruh partai politik yang mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu 2019 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. “Keputusan MK soal verifikasi faktual itu memang sudah tepat dan dapat berdampak positif terhadap sistem kepartaian di Indonesia,” kata Djayadi saat dihubungi, Senin (15/1/2018). MK sebelumnya mengabulkan uji materi dalam Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Semula, KPU hanya berkewajiban melakukan verifikasi faktual terhadap parpol baru yang hendak mendaftarkan diri untuk pemilu 2019. Namun, dengan putusan MK ini, maka verifikasi faktual juga harus dilakukan terhadap 12 parpol yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014 lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi II DPR, Yandri Susanto, mempertanyakan ketersediaan anggaran Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) untuk melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh partai politik calon peserta pemilu 2019. Verifikasi faktual tersebut merupakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Pasal 173 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. “Permasalahannya, kami dari Komisi II, dengan KPU dan Bawaslu setahu saya, anggaran belum ada. Kalau KPU mau melakukan verifikasi faktual, apakah anggaran tersedia? Dari sisi waktu juga sangat mepet,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Related Posts

Comments are closed.