Pasca OTT, KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Jombang

Pasca OTT, KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Jombang

Penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas (rumdin) Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko di Jalan RA Soeroadiningrat, Jombang. Penyidik berjumlah 4 orang ini keluar hanya membawa sebuah map. Anggota Satpol PP penjaga Rumdin Bupati Jombang Hendra Setya mengatakan, tim dari KPK yang mengendarai mobil silver nopol L 1658 AB tiba di rumdin Bupati Jombang sekitar pukul 21.30 WIB. “Jumlahnya berapa orang saya kurang tahu,” ujarnya kepada detikcom di lokasi, Sabtu (3/2/2018). Penggeledahan di rumdin Nyono ini tak berlangsung lama. Pukul 22.07 WIB, penyidik berjumlah 4 orang ini keluar dari rumdin. Dengan wajah tertutup masker, penyidik lembaga antirasuah ini masuk ke dalam mobil tersebut. Penyidik meninggalkan rumdin Bupati Jombang dengan hanya membawa sebuah map. Penggeledahan ini diduga terkait kabar penangkapan Nyono oleh KPK. KPK menduga ada penerimaan sejumlah uang oleh Nyono. “Ada dugaan penerimaan sejumlah uang,” ujar Febri kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (3/2/2018). Namun, Febri belum merinci berapa jumlah uang yang diduga diterima oleh Nyono dan terkait apa. Febri juga mengatakan saat ini Nyono sedang diperiksa penyidik KPK. “Nanti maksimal dalam waktu 24 jam akan diinformasikan statusnya,” ucap Febri.

Baca juga : pasca ott kpk rumah dinas wali kota batu tertutup rapat 1505578071

MALANG – Suasana di rumah dinas Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, yang ada di Jalan Panglima Sudirman No 98 Kota Batu, terkunci rapat, pasca adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Sabtu (16/9/2017) siang. Beberapa anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu, masih nampak bersiaga di pos penjagaan. Tetapi, pintu gerbang menuju ke rumah dinas yang terbuat dari besi setinggi tiga meter, nampak terkunci. Tidak nampak adanya aktivitas di dalamnya. “Kami tidak tahu, karena kami jaga mulai sore,” ujar salah seorang anggota Satpol PP Kota Batu, yang berjaga di pintu gerbang. Dia juga tidak memberikan izin untuk pengambilan gambar rumah dinas, karena belum ada perintah dari kepala Satpol PP Kota Batu. Kepala Bagian Humas Pemkot Batu, Santi Restuningsasi mengaku belum mengetahui adanya OTT yang dilakukan KPK di rumah dinas orang nomor satu di Kota Batu tersebut. “Maaf ya mas, saya belum menerima laporan. Saya belum bisa memberikan keterangan,” ungkapnya. Berbeda dengan kondisi di rumah dinas yang lengang dan gelap, situasi di jalan raya depan rumah dinas wali kota begitu padat lalu lintasnya. Ribuan anggota klun motor CB, memenuhi jalanan kota wisata, untuk mengikuti Jambore yang dipusatkan di Balai Kota Among Tani Kota Batu. Deru mesin ribuan motor memekakkan telinga. Suara musik hingar bingar, juga terdengar dari rumah dinas wali kota, yang hanya berjarak sekitar 300 meter. Mereka tidak terpengaruh dengan OTT yang digelar KPK. Hingga Sabtu (16/9) malam, Eddy Rumpoko masih berada di Markas Polda Jatim, untuk menjalani pemeriksaan. (kri)

Penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas (rumdin) Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko di Jalan RA Soeroadiningrat, Jombang. Penyidik berjumlah 4 orang ini keluar hanya membawa sebuah map. Anggota Satpol PP penjaga Rumdin Bupati Jombang Hendra Setya mengatakan, tim dari KPK yang mengendarai mobil silver nopol L 1658 AB tiba di rumdin Bupati Jombang sekitar pukul 21.30 WIB. “Jumlahnya berapa orang saya kurang tahu,” ujarnya kepada detikcom di lokasi, Sabtu (3/2/2018). Penggeledahan di rumdin Nyono ini tak berlangsung lama. Pukul 22.07 WIB, penyidik berjumlah 4 orang ini keluar dari rumdin. Dengan wajah tertutup masker, penyidik lembaga antirasuah ini masuk ke dalam mobil tersebut. Penyidik meninggalkan rumdin Bupati Jombang dengan hanya membawa sebuah map. Penggeledahan ini diduga terkait kabar penangkapan Nyono oleh KPK. KPK menduga ada penerimaan sejumlah uang oleh Nyono. “Ada dugaan penerimaan sejumlah uang,” ujar Febri kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (3/2/2018). Namun, Febri belum merinci berapa jumlah uang yang diduga diterima oleh Nyono dan terkait apa. Febri juga mengatakan saat ini Nyono sedang diperiksa penyidik KPK. “Nanti maksimal dalam waktu 24 jam akan diinformasikan statusnya,” ucap Febri.

KPK mengamankan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT). Selain Nyono, KPK juga mengamankan seorang ajudan. “Tim membawa 2 orang. Kepala daerah dan 1 ajudan,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Sabtu (3/2/2018). Febri mengatakan Nyono dan ajudannya sedang diperiksa oleh penyidik KPK. Status hukum keduanya akan ditentukan setelah pemeriksaan penyidik. “Nanti maksimal dalam waktu 24 jam akan diinformasikan statusnya,” ucap Febri. Nyono tiba di Kantor KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta, sekitar pukul 21.15 WIB tadi. Nyono langsung diarahkan penyidik KPK ke lantai 2 gedung KPK. Febri menyebut ada dugaan penerimaan uang oleh Nyono terkait jabatannya sebagai Bupati Jombang. KPK akan menggelar konfrensi pers mengenai OTT tersebut pada Minggu (4/2/2018) besok. [Gambas:Video 20detik]

JAKARTA – Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah di Jawa Timur (Jatim). Kepala daerah yang ditangkap tangan itu diduga Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah tidak membantah adanya penangkapan terhadap seorang kepala daerah di Jawa Timur. Namun demikian, Febri enggan membeberkan siapa kepala daerah yang ditangkap tangan itu. Diduga, kepala daerah di Jombang tersebut menerima sejumlah uang yang bertentangan dengan jabatan atau wewenangnya. ‎Tim satgas pun telah membawa sejumlah pihak yang tertangkap tangan tersebut ke markas antirasuah. “Kami amankan unsur kepala daerah di Jawa Timur. Ada dugaan penerimaan sejumlah uang. (rombongan) sedang perjalanan ke kantor (KPK),” kata Febri saat dikonfirmasi, Sabtu (3/2/2018). (maf)

JAKARTA – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah membenarkan, pihaknya telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Jombang, Jawa Timur, Nyono Suharli Wihandoko. “Lokasi OTT di daerah, tidak di jakarta. kemudian dibawa ke Jakarta melalui perjalanan udara,” kata Febri Diansyah seperti dikutip dari iNewsTV, Sabtu (3/2/2018). Febri menjelaskan, dari OTT itu, tim KPK mendapatkan sejumlah barang bukti yang berhasil dikumpulkan. “Tentu ada bukti-bukti yang kita bawa, bukti yang ada di lokasi atau bukti-bukti yang lain. Saya kira besok kita akan jelaskan, karena kita akan periksa dulu secara intensif,” ungkap Febri. Diduga, kepala daerah di Jombang tersebut menerima sejumlah uang yang bertentangan dengan jabatan atau wewenangnya. ‎Tim satgas pun telah membawa sejumlah pihak yang tertangkap tangan tersebut ke markas antirasuah. (maf)

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menggeledah setidaknya 15 lokasi di Kota Nganjuk, Jawa Timur, dari Jumat pekan lalu sampai Senin, 30 Oktober 2017. Penggeledahan itu, menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, terkait dengan kasus operasi tangkap tangan ( OTT ) yang melibatkan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. “Lima lokasi adalah rumah para tersangka kemudian ada dua kantor yang digeledah, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan dan ada juga rumah delapan saksi di daerah Nganjuk,” kata Febri Diansyah, di gedung KPK, Senin, 30 Oktober. BACA: Bupati Nganjuk yang Kena OTT Itu Raih Opini WTP-BPK Menurut Febri, penggeledahan dilakukan di sejumlah rumah saksi terkait demi pengumpulan bukti. Selain itu, menurut Febri, ada sepuluh orang saksi yang diperiksa di Kepolisian Resor Nganjuk dalam rentang waktu Sabtu pekan lalu hingga Senin, 30 Oktober. “Saksinya dari sejumlah PNS di Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan,” ucapnya.

seperti di kutip dari https://nasional.tempo.co

Febri menegaskan bahwa prinsipnya penyidik ingin mendalami mengenai sumber dari uang tersebut, yang diduga merupakan uang suap yang dikumpulkan oleh orang-orang tertentu dan diserahkan kepada dua tersangka, SUW dan IH. Dalam OTT Bupati Nganjuk, KPK telah ditetapkan tiga orang sebagai tersangka penerima suap, yaitu Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Ibnu Hajar, dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ngroggot, Nganjuk Suwandi. Dua orang lain ditetapkan sebagai pemberi suap, yaitu Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk Mokhamad Bisri dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Harjanto. KARTIKA ANGGRAENI

Kemudian, KPK mengamankan pula seorang wartawan media siber di Nganjuk berinisial B, istri Bupati Nganjuk yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang berinisial IT, ajudan istri Bupati Nganjuk berinisial D, ajudan Bupati Nganjuk berinisial R, Sekretaris Camat Tanjung Anom berinisial J, Lurah di Kabupaten Nganjuk yang juga bakal calon Wakil Bupati Nganjuk berinisial SA, mantan Kepala Desa berinisial S, dan supir rental berinisial BS. KPK mengamankan orang di Nganjuk, antara lain Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Harjanto, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk berinisial SUR, Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidkan Kabupaten Nganjuk yang juga anak buah Ibnu Hajar berinisial CSE, Direktur RSUD Kertosono berinisial TFY, ajudan Bupati Nganjuk berinisial OHP, Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom berinisial T, Kepala Sekolah SMPN 5 Nganjuk berinisial SUT, seorang supir berinisial berinisial SUM.

seperti di kutip dari https://m.antaranews.com

Sedangkan, sebagai pihak penerima Taufiqurrahman, Ibnu Hajar, dan Suwandi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. KPK juga pernah menggeledah rumah dinas Bupati Nganjuk Taufiqurahman di Nganjuk, Jawa Timur, Senin (5/12/2016), terkait laporan dugaan penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pewarta: Benardy Ferdiansyah Editor: Priyambodo RH COPYRIGHT © ANTARA 2017

Related Posts

Comments are closed.