Pansus KPK Tuntaskan Laporan Akhir, Sudah Disebar ke Fraksi di DPR

Pansus KPK Tuntaskan Laporan Akhir, Sudah Disebar ke Fraksi di DPR

Pansus Hak Angket KPK sudah menyelesaikan laporan akhir kerja Pansus, termasuk temuan mereka selama ini. Draf tersebut sudah disodorkan ke fraksi-fraksi yang ada di DPR. “Pirinsipnya, laporan sudah kita selesaikan, silakan dikaji dan dipelajari. Apa pun masukannya, berpendapat atau tidak berpendapat, silakan disampaikan pada pimpinan Pansus untuk dirapatkan secara internal oleh kami. Langkah berikutnya kita masih berjalan,” ujar Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/1/2018). Agun enggan membeberkan isi laporan akhir Pansus KPK itu. Namun dia memastikan masa kerja Pansus Angket KPK akan berakhir di masa sidang ini. “Jangan ke situ dulu karena masih kewenangan fraksi. Saya nggak mau mendahului dulu. Tapi secara prinsipil seluruh fraksi sudah dikirim dan seluruhnya sudah kita beritahu bahwa kita di akhir masa sidang akan setop,” kata politikus asal Golkar tersebut. Agun menegaskan, draf tersebut tak melemahkan KPK. Ia juga masih menunggu sikap dari fraksi di DPR apakah draf tersebut sudah final atau masih bisa diubah. “Tentunya berubah tidak berubah, kita melihat sejumlah pandangan fraksi. Jadi kita tidak boleh ngotot. Saya belum bisa kasih komentar terlalu jauh,” tutup Agun.

Pansus Hak Angket KPK sudah menyelesaikan laporan akhir kerja Pansus, termasuk temuan mereka selama ini. Draf tersebut sudah disodorkan ke fraksi-fraksi yang ada di DPR. “Pirinsipnya, laporan sudah kita selesaikan, silakan dikaji dan dipelajari. Apa pun masukannya, berpendapat atau tidak berpendapat, silakan disampaikan pada pimpinan Pansus untuk dirapatkan secara internal oleh kami. Langkah berikutnya kita masih berjalan,” ujar Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/1/2018). Agun enggan membeberkan isi laporan akhir Pansus KPK itu. Namun dia memastikan masa kerja Pansus Angket KPK akan berakhir di masa sidang ini. “Jangan ke situ dulu karena masih kewenangan fraksi. Saya nggak mau mendahului dulu. Tapi secara prinsipil seluruh fraksi sudah dikirim dan seluruhnya sudah kita beritahu bahwa kita di akhir masa sidang akan setop,” kata politikus asal Golkar tersebut. Agun menegaskan, draf tersebut tak melemahkan KPK. Ia juga masih menunggu sikap dari fraksi di DPR apakah draf tersebut sudah final atau masih bisa diubah. “Tentunya berubah tidak berubah, kita melihat sejumlah pandangan fraksi. Jadi kita tidak boleh ngotot. Saya belum bisa kasih komentar terlalu jauh,” tutup Agun.

Pimpinan DPR akan bertemu Pansus Angket KPK untuk membahas rekomendasi yang dikeluarkan. Selain itu, seluruh fraksi di DPR akan diberikan draf rekomendasi sebelum diputuskan di paripurna. “Besok kita akan ketemu lagi dengan Pansus untuk bicara lebih detail. Nanti ada yang akan disampaikan pada seluruh fraksi-fraksi, termasuk materi atau draf kesimpulan itu agar seluruh fraksi bisa memberikan koreksi, pandangan, dan tambahannya,” ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/1/2018). Setelah itu, usulan rekomendasi tersebut akan diberikan kepada pihak KPK terlebih dahulu. Barulah akan digelar paripurna yang dijadwalkan tanggal 14 Februari 2018. “Dari situ, disusun kembali dalam bentuk yang akomodir fraksi-fraksi dan kami kirimkan ke KPK. Insyaallah pekan ini bisa diselesaikan karena tanggal 14 itu dibawa ke paripurna,” katanya. Bamsoet mengatakan, rekomendasi yang akan diberikan tak akan melemahkan KPK. Ia menjamin tak ada usulan revisi UU KPK. “Saya kira tone yang didapat seluruh fraksi adalah positif terhadap KPK dan ingin menjaga KPK seperti sekarang tak melemahkan. Hanya memang ada beberapa perbaikan. Ini akan membahagiakan dan membantu pimpinan KPK untuk melakukan perbaikan ke dalam,” ucap Bamsoet. Bamsoet juga membantah apabila salah satu poin rekomendasi adalah membuka audit keuangan KPK. Menurutnya, hal itu adalah tugas BPK. “Kami di DPR pernah minta BPK melakukan audit dan biasanya yang melakukan secara berkala kepada DPR semua yang terkait pembukaan ABPN. Justru yang bisa disampaikan adalah kesimpulan dan rekomendasi,” bebernya.

Pengusaha penukaran uang (money changer) Juli Hira dipanggil penyidik KPK. Komisaris PT Berkah Langgeng itu bakal dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. “Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka ASS (Anang Sugiana Sudihardjo),” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (30/1/2018). Selain itu, ada 2 saksi lainnya yang juga dipanggil penyidik. Keduanya yaitu seorang wiraswasta bernama Denny Wibowo dan pegawai PT Berkah Langgeng Abadi Nunuy Kurniasih. Juli Hira pernah hadir sebagai saksi dalam persidangan dengan terdakwa Setya Novanto pada 11 Januari 2018. Peran Juli berawal dari niat keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, yang ingin melakukan barter dolar melalui perusahaan money changer PT Inti Valuta. Irvanto mengaku memiliki uang di Singapura tetapi enggan membawanya ke Indonesia. Dia kemudian meminta Riswan alias Iwan (pegawai PT Inti Valuta) untuk melakukan transfer dolar sebesar USD 2,6 juta di Singapura ke rekening perusahaan Iwan di Singapura, kemudian Irvanto mengambil jumlah uang yang sama dari stok milik PT Inti Valuta di Indonesia. Namun Iwan mengaku tidak memiliki rekening di Singapura sehingga meminta bantuan rekannya sesama pengusaha money changer yaitu Juli Hira. Kemudian, Juli menghubungi klien-kliennya yang ingin membeli dolar di Singapura. Juli pun mengumpulkan rekening para kliennya itu untuk kemudian diserahkan ke Iwan dan diteruskan ke Irvanto. Dari transaksi itu, Juli baru tahu bila uang yang ditransfer Irvanto berasal dari PT Biomorf Mauritius milik Johannes Marliem, salah satu vendor dalam proyek e-KTP. Selain itu, Denny Wibowo juga pernah datang dalam sidang. Dia merupakan pengusaha PT Raja Valuta (money changer lainnya) yang mengaku pernah diminta melakukan transfer ke rekening perusahaan PT OEM Investment Pte Ltd, perusahaan milik Made Oka Masagung, orang kepercayaan Novanto. Dalam surat dakwaan Novanto, pemberian fee padanya diambil dananya dari bagian pembayaran PT Quadra Solution kepada Johannes Marliem melalui perusahaan Biomorf Mauritius dan PT Biomorf Lone Indonesia. Duit itu ditransfer ke rekening Made Oka Masagung di Singapura yang diteruskan ke Novanto. “Untuk itu Johannes Marliem akan mengirimkan beberapa invoice kepada Anang Sugiana Sudihardjo sebagai dasar untuk pengiriman uang, sehingga seolah-olah pengiriman uang tersebut merupakan pembayaran PT Quadra Solution kepada Biomorf Mauritius atau PT Biomorf Lone Indonesia,” sebut jaksa KPK dalam surat dakwaan itu.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai dana otonomi khusus (otsus) dari pemerintah untuk Papua sangat besar. Namun Bamsoet menilai dana otsus Papua tak membawa perubahan signifikan di sana. “Terkait dana otoritas yang besar, hampir Rp 5,5 triliun ditambah infrastruktur Rp 2,4 triliun, ini dana besar bagi Papua. Kita lihat dari waktu ke waktu tak membuat perubahan ke yang lebih baik untuk kondisi Papua,” ujar Bamsoet kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/1/2018). Bamsoet meminta Komisi II yang membidangi urusan dalam negeri berkoordinasi dengan Kemendagri terkait optimalisasi dana otsus Papua. Menurutnya, dana tersebut dapat dialokasikan lebih optimal untuk kebutuhan pendidikan hingga kesehatan di Papua. “Kita minta Komisi II, bersama Kemendagri dan pihak terkait untuk terus lakukan pengkajian, dan langkah konkrit perbaikan, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan di Papua,” kata Bamsoet. Sebelumnya, Kemendagri menyebut masalah otonomi Papua dan Papua Barat juga sudah diatur dalam undang-undang. Selain itu dana otsus juga mesti dimanfaatkan untuk kebutuhan utama seperti penyediaan air. “Untuk minum, mungkin nanti ada teknologi tertentu mengolah air hujan, dan air sungai. Semuanya perlu pendampingan dan penempatan khusus dengan memanfaatkan dana otsus untuk untuk perbaikan hidup mereka,” ujar Plt Dirjen Pembangunan Bina Desa Kemendagri Diah Indarjati dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), Senin (29/1).

Polri telah menerbitkan edaran Daftar Pencarian Orang (DPO) tersangka kasus dugaan korupsi kondensat Honggo Wendratno. Red notice Hongga juga telah diterbitkan untuk 193 negara anggota Interpol. “Disebar 193 Negara anggota Interpol, disebut dengan red notice yaitu meminta bantuan untuk menangkap dan memulangkan tersangka ke negara ini,” jelas Kadiv Humas Irjen Setyo Wasisto di Lapangan Tembak Senayan, Selasa (30/1/2018). Informasi terakhir yang diterima Setyo, Honggo masih belum ditemukan baik secara fisik atau dokumen-dokumen pendukung bahwa Honggo berada di Singapura atau tidak. “Belum ada, padahal kita sudah koordinasi dengan otoritas Singapura sendiri baik dari Kepolisian, Imigrasi Otoritas Bandara kan sendiri di Changi maupun di perlintasan Imigrasi melalui kapal belum ada,” imbuh Setyo. DPO Honggo diterbitkan dengan Nomor B/04/1/2018/Dit Tipideksus pada Jumat (26/1). Berkas DPO ditandatangani Wadir Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Daniel Tahi Monang Silitonga. Honggo menghilang saat polisi hendak menyerahkan dia beserta dua tersangka kasus korupsi kondensat lainnya ke Kejaksaan Agung. Dia tak kunjung datang ke Bareskrim meski sudah tiga kali dilayangkan surat panggilan untuk pelimpahan perkara tahap II. Dalam kasus ini, Honggo dan tersangka lainnya dijerat Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Permasalahan reklamasi Teluk Jakarta antara Menteri Agraria Sofyan Djalil dan Pemprov DKI Jakarta tak luput dari perhatian Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). JK memberikan nasihat bahwa masalah reklamasi tidak merugikan masyarakat, negara, dan investor. “Ini sudah di tangan gubernur, biar mereka putuskan, tapi yang penting juga ialah saling menguntungkan bagaimana perbaiki apa yang sudah diinvestasi itu tidak merugikan rakyat dan negara, negara juga tidak merugikan investor,” kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2018). JK mengatakan perencanaan reklamasi Jakarta telah ada sejak era Presiden Soeharto dan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) tersebut dirancang pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kedua proyek ini, disebut JK, memiliki konsep yang berbeda. “NCICD itu di luar, semacam pemecah ombak, tapi ya jauh di luar, jadi berbeda,” ungkapnya. Perlu diketahui, kawasan pesisir Jakarta terus mengalami penurunan permukaan tanah hingga 11-12 cm per tahun. Hal ini kerap membuat banjir rob di Utara Jakarta tak terhindarkan setiap tahun. Diperparah lagi oleh terjadinya kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim. Bila tidak segera ditangani dalam beberapa tahun, akan terjadi back water, di mana aliran sungai tidak bisa mengalir ke laut. Untuk mengatasi penurunan permukaan tanah ( land subsidence ) di pantai utara Jakarta tersebut, pemerintah membangun tanggul pengamanan pantai dengan panjang total mencapai 120 km karena terdiri dari tanggul pantai dan tanggul muara. Adapun yang dilakukan saat ini adalah pembangunan tanggul pengaman pantai DKI Jakarta tahap II yang menjadi bagian dari program jangka pendek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Aiptu Nurwahid, anggota Sabhara Polres Metro Jakarta Barat dianiaya pemuda mabuk bernama Tofik Hidayatullah. Pelaku penganiayaan sudah ditangkap. Penganiayaan terjadi di Jl Pangeran Tubagus Angke, Tanjung Duren, Jakarta Barat sekitar pukul 02.00 WIB, Minggu (28/1). Nurwahid bersama rekannya yang tengah berpatroli menghampiri seseorang yang sedang duduk di atas motor dengan pelat nomor mati. “Saat ditanya surat, pria tersebut tidak bisa menunjukkan. Ketika korban mau membawa sepeda motor ke komando, laki-laki tersebut memanggil pelaku yang berada tidak jauh dari lokasi dan berdebat dengan korban,” kata Kapolsek Tanjung Duren, Kompol Lambe Patabang Birana, dalam keterangannya, Selasa (30/1/2018). Adu debat terjadi antara dengan korban dengan pelaku. Pelaku yang terpengaruh alkohol langsung mendorong korban sehingga jatuh ke dalam got. “Ketika di dalam got, pelaku memukul dada korban sebanyak 2 kali,” sebut Lambe. Peristiwa ini menjadi perhatian orang di sekitar lokasi. Warga langsung datang membantu polisi. “Pelaku pemuk berhasil diamankan, sedangkan rekannya berhasil kabur dengan sepeda motor,” ujar Lambe.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bicara soal Pilpres 2019. Dia yakin akan muncul tokoh baru yang menjadi pemenang. “Saya percaya di 2019 ada calon baru yang fresh dan dia menang. Lihat aja nanti. Saya percaya bahwa 2019 itu presidennya fresh ,” kata Fahri kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/1/2018). Fahri percaya calon baru ini datang dari kelompok yang juga baru. Capres baru ini, masih kata Fahri, punya tenaga untuk memperbaiki Indonesia. Jadi bukan Jokowi atau Prabowo? “Ya pokoknya saya bilangnya gitu aja kan. Pokoknya dia fresh . Kalau nggak, nanti Indonesia layu. Indonesia memerlukan gelora, memerlukan tenaga, semangat. Kalau nggak, kita lemes ini,” ujarnya. “Saya akan bersama gelombang yang baru. Yang segar dan fresh , yang akan menyelamatkan situasi Indonesia dari kebekuan. Saya mau yang fresh ,” imbuhnya. Untuk diketahui, PKS sudah menetapkan 9 kandidat capres yang akan diajukan dalam Pemilu 2019. Dari 9 daftar nama itu, Fahri mendukung eks Presiden PKS Anis Matta. Berikut ini 9 nama capres dan cawapres PKS untuk Pilpres 2019: 1. Dr Ahmad Heryawan, Lc, MA 2. Dr M. Hidayat Nur Wahid 3. M. Anis Matta, Lc 4. Prof Dr Irwan Prayitno 5. M. Sohibul Iman, PhD 6. Habib Dr Salim Segaf Al Jufri 7. Ir Tifatul Sembiring 8. Drs Al Muzammil Yusuf, MS 9. Dr Mardani Ali Sera

Ketua majelis hakim Aris Bawono yang mengadili perkara ujaran kebencian dengan terdakwa Asma Dewi menunda persidangan. Alasannya, jaksa belum siap untuk membacakan tuntutan. “Belum siap dengan tuntutan dan minta ditunda lusa. Sidang selesai dan sidang dinyatakan ditutup,” ujar Aris menutup sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (30/1/2018). Ditemui usai sidang, jaksa penuntut umum Herlangga mengaku memang belum siap membacakan tuntutan. Menurutnya ada yang masih dipertimbangkan yaitu terkait aspek yuridis. “Jaksa belum siap karena mempertimbangkan aspek yuridis,” ujar Herlangga. Persidangan pun ditunda pada hari Kamis, 1 Februari 2018. Agenda sidang yaitu pembacaan tuntutan. Dalam perkara tersebut, Asma Dewi didakwa melakukan ujaran kebencian lewat sejumlah posting-an di Facebook. Salah satunya di-posting pada 21 Juli 1016 di akun Facebook Asma Dewi Ali Hasjim terkait pemberitaan media online. Asma Dewi dalam surat dakwaan berkomentar soal berita tentang Malaysia yang mewajibkan siswa belajar bahasa Jawa di sekolah. Asma Dewi berkomentar, “Kalau di sini wajib belajar bahasa China”. Asma Dewi didakwa pasal 28 ayat 2 ITE juncto pasal 45 ayat 2 UU ITE. Dakwaan kedua ia dikenakan pasal 16 jo pasal 4 huruf n angka 1 UU tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, pasal 156 KUHP, pasal 207 KUHP.

Related Posts

Comments are closed.