PAN Tak Bantu Hukum Walkot Kendari dan Cagub Sultra yang Kena OTT

PAN Tak Bantu Hukum Walkot Kendari dan Cagub Sultra yang Kena OTT

Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra dan sang ayah yang juga calon Gubernur Sultra, Asrun ditangkap KPK melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Ketum PAN Zulkifli Hasan menyebut tak akan memberi bantuan hukum kepada kedua kadernya itu. “Kalau dia kader PAN, ya kita tindak. Kita ganti,” ujar Zulkifli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/3/2018). PAN menurutnya menolak memberikan bantuan hukum. Zulkifli menyerahkan seluruh proses kasus korupsi itu kepada KPK. “Pokoknya kalau ada yang kena kasus korupsi kita dukung KPK. Kita serahkan prosedur pada KPK,” sebut Wakil Ketua MPR itu. Diberitakan sebelumnya, Adriatma Dwi Putra dan Asrun diamankan KPK melalui OTT terkait dugaan suap proyek di salah satu dinas di Kendara. KPK juga mengamankan uang dari OTT. Foto: Cagub Sultra dan Walkot Kendari saat tiba di KPK. (Nur Indah Fatmawati/detikcom) Keduanya telah tiba di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pukul 23.58 WIB, Rabu (28/2) untuk menjalani pemeriksaan. Ada uang miliaran rupiah dalam pecahan rupiah yang disita dalam OTT tersebut. “Nilai transaksinya saya dapat update miliaran rupiah, yang terjadi kemarin (27/2). Setahu saya (pecahan) rupiah,” ungkap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjaring kepala daerah. Terbaru, KPK menciduk Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra dan calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun. Adapun keduanya merupakan kader Partai Amanat Nasional. Terkait itu, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menegaskan saat ini pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari lembaga antirasuah. “Kami menunggu informasi yang lebih detail dan komperhensif dan memonitor perkembangan masalah ini secara saksama,” katanya saat dihubungi awak media, Rabu (28/2/2018). Meski begitu, dia menyebut bahwa PAN sudah memiliki kebijakan zero tolerance terhadap kasus korupsi. Ditambahkannya, PAN juga terus memberikan pembekalan kepada seluruh kader agar menjauhi area rawan-rawan korupsi, khususnya bagi kepala daerah. “Khususnya mereka yang menduduki jabatan publik untuk mewaspadai dan menjauh dari bahaya laten korupsi,” tuturnya. Tim Satgas Penindakan KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (28/2/2018) malam. Digelar di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, tim KPK kabarnya menangkap seorang kepala daerah. Informasi yang dihimpun JawaPos.com , KPK menangkap Walikota Kendari, ADP, dan ayahnya, AS. KPK pun diketahui mengamankan pihak lain yang diduga turut serta dalam kasus suap. (ce1/gwn) Sumber: JPG Editor: Boy Riza Utama

Trisna Septiaman (22) ditangkap polisi karena membunuh karyawan PT Ohsung, Matias Kurniwan (20), di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Pelaku membunuh temannya itu karena sakit hati lantaran tak kunjung bekerja. “Pelaku kesal dengan korban karena pelaku sudah membayar uang sejumlah Rp 1 juta kepada korban dan dijanjikan masuk kerja (oleh korban),” kata Kapolrestro Bekasi Kombes Candra Kumara kepada detikcom , Kamis (1/3/2018). Namun, setelah enam bulan berlalu, pelaku tidak juga dimasukkan ke tempat kerja oleh korban. Pelaku yang merupakan teman satu kampungnya itu pun nekat membunuh korban. Hingga pada Rabu (28/2) kemarin, pelaku mendatangi kontrakan korban dan menumpang tidur. Ketika korban sedang tertidur lelap, pelaku menusuk korban di bagian leher. “Sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia,” cetusnya. Tidak sampai 24 jam, pelaku akhirnya diringkus Tim Cobra. Pelaku ditangkap di warung ramen di Ruko Lima Kalimaya Raya, Metland, Tambun, Bekasi, pada Rabu (28/2) sekitar pukul 21.30 WIB. Matias ditemukan tewas berlumuran darah di kontrakannya di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Rabu (28/2). Matias tewas dengan luka tusuk di leher.

Auditor BPK Ali Sadli rupanya langsung menjual 2 mobilnya, Toyota Vellfire dan Toyota Fortuner, setelah ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). Untuk apa Ali menjual mobilnya? Rekan Ali, Yudi Ayodya yang juga merupakan auditor BPK, mengaku sempat ke rumah Ali setelah OTT itu. Dia mengaku ingin menghibur istri Ali atas kejadian OTT tersebut. “Saat itu setelah kena OTT, waktu itu kita ke rumah Bu Ali untuk menghibur. Saya nggak tahu pada saat itu pertemuannya ada banyak. Setelah itu diceritakan buat masalah pengacara,” ujar Yudi ketika menjadi saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Ali Sadli di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018). Yudi pun mengaku diminta untuk menjualkan Toyota Vellfire. Dia pun meminta bantuan temannya yang bernama Ardi untuk menjualkannya. “Jadi pada malam itu bilang ya sudah kalau mobil bisa dijual ya jual aja,” ucap Yudi. Mobil itu disebutnya laku Rp 550 juta. Uang hasil penjualan itu diberikan kepada Supriyadi yang disebut sebagai orang kepercayaan keluarga Ali. Selain itu, saksi lainnya yaitu Rasyid Syamsuddin mengaku membeli Toyota Fortuner dari istri Ali. Menurut Rasyid, mobil itu dijual ke showroom melalui tangannya dan laku Rp 420 juta. “Dari pertemuan itu, minta tolong dijualkan untuk bantu bayar pengacara,” sebut Rasyid. Menurut Rasyid, pihak showroom langsung menyerahkan uang itu ke Supriyadi lagi atas perintah istri Ali. Dia mengaku tak ada bagian yang dia dapatkan.

Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra (Foto: Ainul Qalbi/kumparan) KPK menangkap Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan juga ayahnya yang bernama Asrun dalam operasi tangkap tangan. Keduanya saat ini sedang berada di Polda Sulawesi Tenggara guna menjalani pemeriksaan tim KPK. Dilansir Antara , diduga terdapat sekitar empat hingga lima orang lainnya yang turut diamankan. Termasuk di antaranya adalah salah satu pengusaha pemilik distributor cat di Kendari, bersama sekuriti, serta dua orang perempuan. Informasi yang dihimpun, pengusaha yang belum diketahui namanya itu, tiba di Polda Sultra Selasa (27/2) sekitar pukul 22.30 Wita. Sedangkan Adriatma dan Asrun tiba di Polda Sultra Rabu (28/2) sekitar pukul 05.50 Wita. Keduanya tiba di Polda Sultra melalui pengawalan sejumlah petugas KPK. Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Sunarto, membenarkan terkait informasi pemeriksaan Adriatma dan Asrun tersebut. “Silahkan tanya Humas KPK, silahkan tanya Humas KPK,” ujar AKBP Sunarto, Rabu (28/2). Asrun sempat menjabat Wali Kota Kendari dua periode sebelum akhirnya digantikan oleh anaknya itu. Saat ini, Asrun sedang mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara.

Robohnya mezanin lantai 1 di menara II gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Senin (15/1/) mengakibatkan puluhan orang mengalami luka hingga patah tulang. Apa konsekuensi hukumnya dari kejadian itu? Insiden di BEI menurut dosen ilmu hukum pidana Universitas Sumatera Utara Mahmud Mulyadi berpotensi mengandung unsur pidana apabila ada faktor kelalaian manusia. “Kalau dia (robohnya) karena  human error  pasti harus ada pertanggungjawaban [hukum],” kata Mahmud kepada Tirto,  Selasa (16/1). Mulyadi mengatakan polisi perlu meminta keterangan ahli konstruksi bangunan untuk menjelaskan ada tidaknya faktor kelalaian manusia. Menurutnya ahli konstruksi bangunan dapat mengetahui penyebab utama robohnya mezanin. Selain itu Mulyadi juga meminta polisi untuk memeriksa pengelola dan kontraktor bangunan. Hal ini sebagai informasi pembanding dari pendapat ahli konstruksi. “Ini dilihat penyebabnya dulu, mudah-mudahan dari situ ketemu penanggungjawabnya,” katanya. Meski demikian Mulyadi mengatakan apabila ada unsur alam dari insiden robohnya mezanin BEI maka unsur pidana menjadi hilang. “Kalau dia bencana alam tidak ada pidana,” ujarnya.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Namun, nampaknya kemungkinan kejadian ini bisa lolos karena faktor alam sudah pasti dipatahkan dengan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). BMKG memastikan tidak terjadi peristiwa alam seperti gempa di kawasan Sudirman Jakarta saat mezanin BEI roboh sekitar pukul 12 siang, Senin (15/1/2017). “Jadi terkait dengan kondisi di BEI itu nggak ada terkait gempa, sesuatu (bencana alam) yang lain juga nggak ada,” kata Kepala Bagian Humas BMKG Hary Tirto Djatmiko saat dihubungi Tirto  (Selasa, 16/1). Hary mengatakan bila terjadi gempa, BMKG pasti mengetahuinya. Hal ini karena BMKG memiliki alat pendeteksi yang mampu memantau aktivitas tektonik di Indonesia. “Kalau itu ada semacam gempa di sekitar itu, BMKG pasti mendeteksi. Sejauh ini dari kami tidak ada mendeteksi adanya gempa di wilayah itu,” katanya. Ia mengatakan setiap gedung seharusnya mempunyai sistem untuk mengukur kekuatan ketahanan konstruksi bangunan. “Jadi yang perlu diketahui masyarakat bahwa gedung itu perlu ada alat untuk mengetahui tingkat kekuatan bangunan. Itu (mezanin BEI) sejauh mana ketahanannya, kami belum tahu,” ujarnya. Dosen ilmu hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan potensi delik pidana dalam konteks insiden di BEI tertuang pada Pasal 201 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut pasal tersebut kesalahan yang menyebabkan gedung atau bangunan dihancurkan atau dirusak, dapat diancam pidana penjara. “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan gedung atau bangunan dihancurkan atau dirusak, diancam: 1. Dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika perbuatan itu menimbulkan bahaya umum bagi barang; 2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika perbuatan itu menimbulkan bahaya bagi nyawa orang; 3. Dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati.”

seperti di kutip dari https://tirto.id

Fickar setuju polisi perlu memintai keterangan ahli konstruksi bangunan. Sebab bisa saja ada kesalahan konstruksi atau material saat mezanin dibangun. Bila terbukti ada kesalahan maka mereka yang terlibat  bisa saja diproses hukum. Meski demikian, Fickar berharap penerapan jerat pidana dalam peristiwa robohnya mezanin BEI dilakukan secara bijaksana. Menurutnya insiden akan lebih baik jika dijadikan bahan evaluasi semua pihak, termasuk pengelola BEI, bahkan gedung-gedung lainnya. “Hukum itu kan untuk manusia, bukan hukum untuk hukum. Kalau manusianya sudah super hati-hati, tapi terjadi juga, kan kita percaya dengan takdir Tuhan. Jadi menerapkan hukum itu harus bijaksana juga,” katanya. Farida Riyadi, Direktur Cushman & Wakefield yang menjadi perwakilan pengelola gedung BEI belum mau berkomentar soal sebab robohnya mezanin di Tower II gedung BEI. “Kami belum bisa ngomong kenapa tiba-tiba bisa jatuh. Karena daerah selasar (mezanin) itu juga sering dilewati para penyewa maupun pengunjung Gedung BEI,” katanya di hari kejadian.   Farida mengklaim pihak pengelola rutin memeriksa kelayakan bangunan setiap setahun sekali. Terakhir, pengecekan dilakukan pada Mei 2017 lalu. Sementara itu, untuk perbaikan gedung masih juga harus menunggu hasil penyelidikan dari Puslabfor dan keterangan dari konsultan konstruksi yang berperan dalam pembangunan Tower II Gedung BEI pada 1998. “Untuk yang selasar (mezanin), apakah itu tambahan atau bukan, saya juga masih menunggu gambar. Tapi tidak pernah ada renovasi sejak awal dibangun,” kata Farida.   Hari ini Kabid Humas Polda Metro Jaya Argo Yuwono menyatakan polisi sudah meminta keterangan 10 saksi dan masih menelusuri penyebab kejadian tersebut. Olah TKP dilakukan oleh bagian Puslabfor Mabes Polri dan penyidik dari Polda Metro Jaya. “Jadi labfor masih bekerja, belum selesai. Kita masih menunggu ahli, nanti ahli yang menyampaikan. Nanti kita berdasarkan ahli labfor. Ini masih bekerja kita tunggu saja,” tegas Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono di gedung BEI.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Data yang dikeluarkan pihak keamanan di lokasi kejadian menyatakan jumlah korban yang terkena dampak robohnya  mezanin di lantai I Gedung BEI, Jakarta tercatat sebanyak 77 orang.  Para korban tersebut dilarikan ke lima rumah sakit berbeda. Sebanyak 17 korban dilarikan ke Rumah Sakit Mintoharjo, 20 korban ke Rumah Sakit Jakarta, 32 korban ke Rumah Sakit Siloam, 7 korban ke RSPP, dan 1 orang ke RSUD Tarakan. Kebanyakan korban mengalami patah tulang akibat tertimpa reruntuhan bangunan dan terjatuh saat insiden terjadi sekitar pukul 12.10 WIB.  Kepala Pengembangan Bisnis RS Siloam Triana Tambunan memperkirakan para korban itu terdiri dari karyawan BEI dan mahasiswa.  “Kondisi korban saat ini dugaan patah tulang ada tiga orang, satu orang patah tulang dan yang lainnya masih dievaluasi,” kata Triana di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta, Senin (15/1/2018) seperti dikutip  Antara .

Related Posts

Comments are closed.