PAN: Ada Usaha untuk Melegalkan LGBT

PAN: Ada Usaha untuk Melegalkan LGBT

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR RI menegaskan soal pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengenai pembahasan pelegalan praktik Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di DPR. Fraksi PAN mengakui ada usaha untuk melegalkan LGBT di Indonesia. Sekretaris Fraksi PAN DPR RI, Yandri Susanto mengatakan, pernyataan Zulkifli Hasan tersebut didasari bahwa LGBT saat ini menjadi ancaman bangsa. Dan usaha melegalkan LGBT tersebut memang sudah ada. “Intinya bang Zul ingin menyampaikan pesan bahwa LGBT jadi ancaman. Dan memang ada usaha untuk melegalkan LGBT itu dan sudah diakui oleh Ketua Baleg, ada NGO yang minta ada UU LGBT yang disahkan, dan itu kan kita tolak,” kata Yandri saat berbincang dengan detikcom, Minggu (22/1/2018). Terlebih, persoalan legalitas LGBT ini semakin ramai ketika MK (Mahkamah Konstitusi) tidak mengabulkan tentang hukuman pidana untuk LGBT. “Waktu MK tidak mengabulkan tentang hukuman pidana itu kan lebih ramai lagi, seolah MK melegalan LGBT,” katanya. Di DPR sendiri, kata Yandri, pembahasan soal legalitas LGBT memang tidak secara spesifik dibahas. Namun pengkajiannya dilakukan lewat revisi UU KUHP. “Di DPR walau secara spesifik tidak mengatur tentang LGBT, tapi di pasalnya sedang dibahas di revisi UU KUHP, draft dari pemerintah hanya mengatur jika pelaku dewasa dan korban di bawah umur baru bisa dipidana, dan PAN tidak mau seperti itu. Dan PAN maunya siapapun pelaku LGBT apakah dia dewasa atau suka sama suka dia harus dipidana, karena penyakit ini bisa kemana-mana,” jelas Yandri. Yandri juga mengatakan, penolakan PAN terhadap legalitas LGBT sangat mendasar. Dia menilai LGBT itu penyakit yang bisa menular, namun bisa disembuhkan. “Karena LGBT itu adalah semacam penyakit, bukan genetik dan sebagainya, dan menurut para dokter yang saya baca di banyak literatur, itu bisa disembuhkan, maka negara harus hadir. Anggaran harus muncul untuk pusat-pusat rehabilitasi orang yang terkena itu, supaya itu tidak menular ke mana-mana,” ujarnya. “Jadi menurut saya itu harus komprehensif, tidak sekedar sisi tindak pidana kita berartkan atau kita maksimalkan hukumannya, tetapi negara harus hadir untuk menrehabilitasi atau menyembuhkan para lorban ataupun yang sudah ketularan selama ni supaya tidak menular ke tempat lain. Dan itu perlu keberpihakan negara, artinya perlu ada anggaran untuk merehabilitasi orang supaya tidak menularkan penyakit itu. Dan menurut dokter itu bisa disembuhkan,” tambahnya. Sebelumnya, PAN mengecam adanya praktik LGBT di Indonesia. PAN menyatakan, sudah ada 5 fraksi di DPR yang menolak adanya LGBT. “PAN menyatakan ada 4 partai yang menolak (LGBT) plus PAN. Yang lima lagi belum ngomong,” ujar Ketum PAN Zulkifli Hasan saat dikonfirmasi, Sabtu (20/1/2018).

PPP mempertanyakan pernyataan Ketua MPR yang juga Ketum PAN, Zulkifli Hasan terkait sikap fraksi di DPR soal LGBT. PAN disebut tidak hadir di rapat terakhir RUU KUHP soal LGBT. Hal itu disampaikan oleh anggota Panitia Kerja (Panja), RUU KUHP dari Fraksi PPP, Arsul Sani. Dia menjelaskan bahwa soal LGBT ini masuk dalam pembahasan RUU KUHP dan kini sedang dibahas untuk adanya perluasan cakupan tentang perbuatan cabul. Arsul mengungkapkan dalam konsep awal RUU KUHP dari pemerintah, perbuatan cabul oleh LBGT atau sesama jenis hanya dipidana kalau dilakukan terhadap orang di bawah umur 18 tahun. Cakupan itu diminta diperluas, di antaranya oleh PPP dan PKS. “Dalam rapat di tingkat Panja ini, enam fraksi lain setuju dengan usulan perluasan FPPP dan FPKS ini. Keenam fraksi tersebut: Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, Gerindra dan PDIP. Sedangkan PAN dan Hanura tidak hadir dalam rapat Panja tersebut,” papar Arsul kepada wartawan, Minggu (21/1/2018). Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Firman Soebagyo menjelaskan perihal RUU LGBT yang ditolak untuk masuk Prolegnas. Menurut Firman, keputusan itu ada dari hampir semua fraksi. “Sampai sekarang DPR RI belum pernah membahas RUU tersebut bahkan hampir semua fraksi menolak untuk dimasukan dalam daftar prolegnas baik prolegnas prioritas maupun prolegnas jangka menengah,” ungkap Firman yang merupakan politikus Golkar ini. Sebelumnya diberitakan, pernyataan Zulkifli ini saat menyosialisasikan empat pilar kebangsaan di hadapan ratusan peserta Tanwir Aisyiah di kampus Universitas Muhammadiyah (UM), Sabtu (20/1/2018). Berikut isi pernyataan Zulkifli berdasarkan video yang diperoleh: Kalau jaman dulu nilai-nilai begitu diagungkan, akhalkul karimah. Ibu ibu sekarang ini masyaallah. Bahkan sekarang di DPR lagi ramai soal LGBT. Dulu di kampung saya, orang selingkuh itu aib. Sekarang ini minta diakui oleh negara, laki-laki pacaran sama laki-laki. Coba bayangkan. Dan dalam keadaan itulah, lama-lama juga diam. Perempuan boleh sama perempuan. Di DPR, keputusan MK kemarin ada UU pornografi lagi dibahas soal ini. Bayangkan ibu-ibu, sudah ada 5 partai yang nggak apa-apa. Lima, lima. [Gambas:Video 20detik]

Situasi yang sama dengan Amerika kini terjadi di berbagai negara di dunia. Isu pro dan anti-LGBT memisahkan dua kekuatan politik di sejumlah negara. Hal yang sama pun sejatinya juga terjadi di Indonesia. Klasifikasi kalangan pro dan kontra LGBT dalam baju politik di Indonesia bisa dicermati secara saksama. Sama halnya seperti pertarungan di berbagai negara dunia, kalangan yang anti-LGBT adalah kekuatan politik konservatif dan keagamaan. Kebetulan, di Indonesia kekuatan politik konservatif ini sedang bangkit usai munculnya gerakan-gerakan keumatan, seperti gerakan 212.

Wakil Ketua Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago menilai berita itu muncul karena ada pihak yang memelintir ucapan Presiden. Menurutnya, Presiden tidak pernah mengkritik kerja Menteri Susi. “Program menanam pohon dilakukan bersama Presiden. Jadi, tidak benar jika Presiden mengkritik Menteri LHK. Karena, Presiden turut hadir dan melihat langsung kegiatan yang dilakukan Kementrian LHK,” kata Irma, saat dihubungi, Jumat (22/12). Anggota Komisi IX DPR itu menilai pelintiran-pelintiran pidato Presiden dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak nyaman dengan kinerja Menteri Siti yang mampu menurunkan sejumlah besar titik api dan kebakaran hutan di seluruh wilayah. Pihak itu juga tidak senang dengan sikap keras Menteri Siti menghajar pelaku usaha dan oknum wilayah yang disinyalir melindungi perusahaan perusak hutan. “Tentunya, membuat banyak pihak merasa tidak nyaman. Kondisi inilah yang akhirnya membuat pihak-pihak tersebut terus berusaha menyingkirkan menteri yang bekerja baik untuk negara dan rakyat tetapi merugikan pelaku usaha dan oknum wilayah yang nakal,” ujar Irma. Irma menambahkan Menteri Siti terus menggalakkan penanaman pohon ke masyarakat. Salah satunya saat memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional pada November lalu. Acara yang mengambil tema “Kerja Bersama: Makmurkan Rakyat, Lestarikan Alam” itu mengandung arti bahwa pengelolaan hutan dan lahan tidak lepas dari keterlibatan seluruh pihak. Mulai dari instansi pemerintah, pelaku usaha, organisasi massa, dan masyarakat. Menurut Irma sejak era Presiden Jokowi, upacara penanaman pohon bukan lagi sekadar acara, tetapi menanam langsung dalam jumlah yang nyata. Contohnya, Tahun 2015, telah ditanam 10.000 batang  pohon di Kalimantan Selatan. Pada Tahun 2016, sebanyak 243.000 batang pohon di Jawa Timur yang mendapatkan penghargaan guiness book of record sebagai penanaman serentak terbanyak di dunia. “Untuk Di 2017, sebanyak 45.000 batang pohon di Yogyakarta,” bebernya. Dalam rangka mengimplementasikan Instruksi Presiden dan percepatan rehabilitasi hutan dan lahan, tambah Irma, Menteri Siti terus membangun jejaring dan bersinergi dengan berbagai pihak melalui gerakan tanam dan pelihara 25 pohon selama hidup. Menurut Irma Menteri Siti telah memprogramkan penyediaan bibit secara gratis kepada masyarakat sebanyak 50 juta batang per tahun melalui 50 unit persemaian permanen, kebun bibit rakyat sebanyak 500 unit, dan penyediaan 2,5 juta batang bibit produktif. Berdasarkan rekam kegiatan pada setiap provinsi sejak 2014 hingga akhir 2016, tercatat realisasi penanaman pada areal tidak kurnag dari 4,2 juta hektar, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Sehingga, lahan kritis yang tercatat sekitar 24 juta hektar pada survei tahun 2013, secara bertahap berkurang karena dilakukan rehabilitasi. Dengan data-data itu, Irma pun memastikan bahwa anggapan Presiden sudah mengkritik kerja Menteri Siti adalah keliru. “Dengan data dan fakta kinerja yang saya uraikan, saya imbau pada oknum-oknum bermasalah, berhentilah politisasi negatif dan berubah,” ujar Irma “Ayo kita perbaiki kesalahan-kesalahan yang lalu, jaga kelestarian hutan kita, jangan cuma keruk keuntungan saja, tanam kembali pohon, dan jangan bakar lahan gambut untuk keuntungan pribadi. Cukup sudah mengexploitasi hutan. Sekarang, saatnya membayar kebaikan alam demi Indonesia sejahtera,” imbuhnya. Berita soal Presiden mengkritik Menteri Siti muncul usai kunjungan ke Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa lalu. Saat itu, Presiden disebut mengemukakan kecewaan atas program Kementerian LHK yang tidak maksimal menghasilkan hutan. Padahal, anggaran yang sudah digelontorkan sangat besar. “Anggaran di Kementerian Kehutanan gede sekali. Kenapa tidak kita bangun hutan-hutan seperti Wanagama ini (hutan milik UGM)? Nanti hutan konservasi digerogoti, habis terus, lama-lama hilang,” ucap Presiden, waktu itu. [nes]

Related Posts

Comments are closed.