OTT Walkot Kendari Terkait Proyek Dinas

OTT Walkot Kendari Terkait Proyek Dinas

KPK mengamankan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) dan cagub Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun dalam operasi tangkap tangan (OTT). Operasi ini terkait perusahaan penggarap proyek di salah satu dinas di Kendari. “Secara spesifik, terkait dengan apa, saya kira besok kami sampaikan. Tapi memang kami menerima informasi dari masyarakat, kemudian kita cross-check ke lapangan, ada interaksi antara pihak swasta. Ini kita identifikasi orang dari perusahaan yang memegang proyek di salah satu dinas di sana,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2018). Perusahaan itu, disebut Febri, sebelumnya mengerjakan proyek dari dinas. Perusahaan swasta itu lalu kembali memenangi proyek pada tahun anggaran ini. “Sebelumnya mengerjakan proyek di sana, dan sudah memenangi proyek di tahun anggaran ini juga. Kita identifikasi ada interaksi itu. Sampai ketika ada transaksi keuangan, tim bergerak untuk mengamankan sejumlah pihak dan meminta klarifikasi lebih lanjut,” kata Febri. Ada empat orang yang diamankan dalam OTT. “Besok ya ( update -nya). Tapi ada kepala daerah yang sedang menjabat dan mantan kepala daerah sebelumnya di daerah yang sama,” ujar Febri.

KPK mengamankan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) dan cagub Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun dalam operasi tangkap tangan (OTT). Operasi ini terkait perusahaan penggarap proyek di salah satu dinas di Kendari. “Secara spesifik, terkait dengan apa, saya kira besok kami sampaikan. Tapi memang kami menerima informasi dari masyarakat, kemudian kita cross-check ke lapangan, ada interaksi antara pihak swasta. Ini kita identifikasi orang dari perusahaan yang memegang proyek di salah satu dinas di sana,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2018). Perusahaan itu, disebut Febri, sebelumnya mengerjakan proyek dari dinas. Perusahaan swasta itu lalu kembali memenangi proyek pada tahun anggaran ini. “Sebelumnya mengerjakan proyek di sana, dan sudah memenangi proyek di tahun anggaran ini juga. Kita identifikasi ada interaksi itu. Sampai ketika ada transaksi keuangan, tim bergerak untuk mengamankan sejumlah pihak dan meminta klarifikasi lebih lanjut,” kata Febri. Ada empat orang yang diamankan dalam OTT. “Besok ya ( update -nya). Tapi ada kepala daerah yang sedang menjabat dan mantan kepala daerah sebelumnya di daerah yang sama,” ujar Febri.

KPK mengamankan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) dan ayahnya, cagub Sultra Asrun, dalam operasi tangkap tangan (OTT). Ada miliaran rupiah uang yang diamankan KPK dalam operasi senyap itu. KPK menelusuri adanya kaitan perusahaan swasta yang menggarap proyek pada salah satu dinas di Kendari. Perusahaan itu diketahui memenangi proyek kembali pada tahun anggaran 2018. “Sampai ketika ada transaksi keuangan (dengan perusahaan swasta), tim bergerak untuk mengamankan sejumlah pihak dan meminta klarifikasi lebih lanjut,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2018). Dalam OTT, KPK mengamankan sejumlah uang terkait transaksi itu. Ada uang miliaran dalam pecahan rupiah. “Nilai transaksinya saya dapat update miliaran rupiah, yang terjadi kemarin (27/2). Setahu saya (pecahan) rupiah,” ungkap Febri. Dari OTT ini, KPK membawa empat orang ke kantor pusat di Jakarta. Disebutkan Febri, dua orang di antaranya merupakan kepala daerah dan mantan kepala daerah di daerah yang sama. “Besok ya (detail identitasnya). Tapi ada kepala daerah yang sedang menjabat dan mantan kepala daerah sebelumnya di daerah yang sama,” kata Febri sebelumnya. Sesampai di KPK, keempatnya, disebut Febri, akan menjalani pemeriksaan untuk penentuan status hukum. “Nanti setelah (mereka) sampai ke KPK, tentu akan kita lakukan proses pemeriksaan lanjutan. Hasilnya apa, secara keseluruhan dari proses kemarin akan kita sampaikan pada konferensi pers besok siang,” tuturnya. Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan OTT di Kendari. Dalam operasi itu diamankan calon Gubernur Sultra Asrun dan anaknya, Wali Kota Kendari ADP. Sebelum ADP menjabat Wali Kota Kendari, posisi tersebut diisi Asrun sebagai Wali Kota Kendari dua periode, yakni 2007-2012 dan 2012-2017. Keduanya sempat diperiksa di Ditreskrimsus Polda Sultra sebelum akhirnya dibawa tim KPK ke Jakarta.

Cagub Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun tiba di gedung KPK bersama anaknya, Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP). Asrun ikut diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). Asrun tiba di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pukul 23.58 WIB, Rabu (28/2/2018). Mulanya Asrun, yang memakai jaket kulit hitam dan peci, mengenakan masker yang menutup sebagian wajahnya. Dia lalu menarik masker itu dan menunjukkan wajahnya. Di belakang Asrun, ADP berjalan mengikuti. ADP, yang merupakan Wali Kota Kendari, mengenakan jaket paduan warna navy dan hijau lumut. Tak lama berselang, tiba seorang perempuan yang juga diamankan dalam OTT. Perempuan itu adalah mantan Kepala BPKAD Kota Kendari Fatmawati Faqih. Saat tiba, dia juga membuka masker dan sempat melambaikan tangan sambil tersenyum lebar. Di belakang Faqih menyusul seorang lelaki berjaket hitam yang juga mengenakan masker. OTT dilakukan terkait dugaan suap proyek di salah satu dinas. KPK juga mengamankan uang dari OTT. “Secara spesifik, terkait dengan apa, saya kira besok kami sampaikan. Tapi memang kami menerima informasi dari masyarakat, kemudian kita cross-check ke lapangan, ada interaksi antara pihak swasta. Ini kita identifikasi orang dari perusahaan yang memegang proyek di salah satu dinas di sana,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

KPK mengamankan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) dan cagub Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun dalam operasi tangkap tangan (OTT). Operasi ini terkait perusahaan penggarap proyek di salah satu dinas di Kendari. “Secara spesifik, terkait dengan apa, saya kira besok kami sampaikan. Tapi memang kami menerima informasi dari masyarakat, kemudian kita cross-check ke lapangan, ada interaksi antara pihak swasta. Ini kita identifikasi orang dari perusahaan yang memegang proyek di salah satu dinas di sana,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2018). Perusahaan itu, disebut Febri, sebelumnya mengerjakan proyek dari dinas. Perusahaan swasta itu lalu kembali memenangi proyek pada tahun anggaran ini. “Sebelumnya mengerjakan proyek di sana, dan sudah memenangi proyek di tahun anggaran ini juga. Kita identifikasi ada interaksi itu. Sampai ketika ada transaksi keuangan, tim bergerak untuk mengamankan sejumlah pihak dan meminta klarifikasi lebih lanjut,” kata Febri. Ada empat orang yang diamankan dalam OTT. “Besok ya ( update -nya). Tapi ada kepala daerah yang sedang menjabat dan mantan kepala daerah sebelumnya di daerah yang sama,” ujar Febri.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

KPK mengamankan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) dan cagub Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun dalam operasi tangkap tangan (OTT). Operasi ini terkait perusahaan penggarap proyek di salah satu dinas di Kendari. “Secara spesifik, terkait dengan apa, saya kira besok kami sampaikan. Tapi memang kami menerima informasi dari masyarakat, kemudian kita cross-check ke lapangan, ada interaksi antara pihak swasta. Ini kita identifikasi orang dari perusahaan yang memegang proyek di salah satu dinas di sana,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2018). Perusahaan itu, disebut Febri, sebelumnya mengerjakan proyek dari dinas. Perusahaan swasta itu lalu kembali memenangi proyek pada tahun anggaran ini. “Sebelumnya mengerjakan proyek di sana, dan sudah memenangi proyek di tahun anggaran ini juga. Kita identifikasi ada interaksi itu. Sampai ketika ada transaksi keuangan, tim bergerak untuk mengamankan sejumlah pihak dan meminta klarifikasi lebih lanjut,” kata Febri. Ada empat orang yang diamankan dalam OTT. “Besok ya ( update -nya). Tapi ada kepala daerah yang sedang menjabat dan mantan kepala daerah sebelumnya di daerah yang sama,” ujar Febri.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

KPK mengamankan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) dan ayahnya, cagub Sultra Asrun, dalam operasi tangkap tangan (OTT). Ada miliaran rupiah uang yang diamankan KPK dalam operasi senyap itu. KPK menelusuri adanya kaitan perusahaan swasta yang menggarap proyek pada salah satu dinas di Kendari. Perusahaan itu diketahui memenangi proyek kembali pada tahun anggaran 2018. “Sampai ketika ada transaksi keuangan (dengan perusahaan swasta), tim bergerak untuk mengamankan sejumlah pihak dan meminta klarifikasi lebih lanjut,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2018). Dalam OTT, KPK mengamankan sejumlah uang terkait transaksi itu. Ada uang miliaran dalam pecahan rupiah. “Nilai transaksinya saya dapat update miliaran rupiah, yang terjadi kemarin (27/2). Setahu saya (pecahan) rupiah,” ungkap Febri. Dari OTT ini, KPK membawa empat orang ke kantor pusat di Jakarta. Disebutkan Febri, dua orang di antaranya merupakan kepala daerah dan mantan kepala daerah di daerah yang sama. “Besok ya (detail identitasnya). Tapi ada kepala daerah yang sedang menjabat dan mantan kepala daerah sebelumnya di daerah yang sama,” kata Febri sebelumnya. Sesampai di KPK, keempatnya, disebut Febri, akan menjalani pemeriksaan untuk penentuan status hukum. “Nanti setelah (mereka) sampai ke KPK, tentu akan kita lakukan proses pemeriksaan lanjutan. Hasilnya apa, secara keseluruhan dari proses kemarin akan kita sampaikan pada konferensi pers besok siang,” tuturnya. Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan OTT di Kendari. Dalam operasi itu diamankan calon Gubernur Sultra Asrun dan anaknya, Wali Kota Kendari ADP. Sebelum ADP menjabat Wali Kota Kendari, posisi tersebut diisi Asrun sebagai Wali Kota Kendari dua periode, yakni 2007-2012 dan 2012-2017. Keduanya sempat diperiksa di Ditreskrimsus Polda Sultra sebelum akhirnya dibawa tim KPK ke Jakarta.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

KPK mengamankan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) dan cagub Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun dalam operasi tangkap tangan (OTT). Operasi ini terkait perusahaan penggarap proyek di salah satu dinas di Kendari. “Secara spesifik, terkait dengan apa, saya kira besok kami sampaikan. Tapi memang kami menerima informasi dari masyarakat, kemudian kita kroscek ke lapangan, ada interaksi antara pihak swasta, ini kita identifikasi orang dari perusahaan yang memegang proyek di salah satu dinas di sana,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2018). Perusahaan itu disebut Febri sebelumnya juga mengerjakan proyek dari dinas. Perusahaan swasta itu lalu kembali memenangkan proyek pada tahun anggaran ini. “Sebelumnya sudah mengerjakan proyek di sana, dan sudah memenangkan proyek di tahun anggaran ini juga. Kita identifikasi ada interaksi itu. Sampai ketika ada transaksi keuangan, tim bergerak untuk mengamankan sejumlah pihak dan meminta klarifikasi lebih lanjut,” kata Febri. Ada 4 orang yang diamankan dalam OTT. “Besok ya (update-nya). Tapi ada kepala daerah yang sedang menjabat dan mantan kepala daerah sebelumnya di daerah yang sama,” ujar Febri.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

KPK mengamankan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) dan cagub Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun dalam operasi tangkap tangan (OTT). Operasi ini terkait perusahaan penggarap proyek di salah satu dinas di Kendari. “Secara spesifik, terkait dengan apa, saya kira besok kami sampaikan. Tapi memang kami menerima informasi dari masyarakat, kemudian kita kroscek ke lapangan, ada interaksi antara pihak swasta, ini kita identifikasi orang dari perusahaan yang memegang proyek di salah satu dinas di sana,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2018). Perusahaan itu disebut Febri sebelumnya juga mengerjakan proyek dari dinas. Perusahaan swasta itu lalu kembali memenangkan proyek pada tahun anggaran ini. “Sebelumnya sudah mengerjakan proyek di sana, dan sudah memenangkan proyek di tahun anggaran ini juga. Kita identifikasi ada interaksi itu. Sampai ketika ada transaksi keuangan, tim bergerak untuk mengamankan sejumlah pihak dan meminta klarifikasi lebih lanjut,” kata Febri. Ada 4 orang yang diamankan dalam OTT. “Besok ya (update-nya). Tapi ada kepala daerah yang sedang menjabat dan mantan kepala daerah sebelumnya di daerah yang sama,” ujar Febri.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sudah mendapatkan laporan mengenai OTT KPK terhadap Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan sang ayah Asrun. Tjahjo begitu prihatin. “Dua hari yg lalu saya diundang rapat pimpinan KPK, kemudian pak Laode bilang, tolong diajak pejabat gubernur Sulawesi tenggara, kemudian kemarin publikasi besar-besaran di media, semua tau,” ujar Tjahjo dalam pidatonya di acara penandatanganan MoU Kemendagri – Polri – Kejaksaan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2018). “Eh tadi subuh, calon gubernur Sultra OTT KPK, bersama dengan calon walikota di kendari. Sedihnya, calon Gubernur Sulawesi tenggara dan calon walikota Kendari itu bapak dan anak. Padahal kemarin sudah ketemu kita dan warning sudah kemarin,” sambung Tjahjo. Kepada wartawan usai pidato, Tjahjo memberikan penjelasan lanjutan. Dia mendapatkan laporan ada total 5 orang yang ditangkap KPK dalam OTT di Sultra itu. “Kemarin saya diminta mengajak gubernur Sultra oleh KPK ada apa? Eh tau-tau tadi pagi kena lima pejabat loh di sana. Kami sedih kami prihatin itu saja lah. Mau ngomong apalagi,” kata Tjahjo.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Mantan Kepala BPKAD Kota Kendari, Fatmawati Faqih ikut diperiksa penyidik KPK berkaitan dengan OTT Wali Kota Adriatma Dw Putra. Fatmawati sempat diajak penyidik ‘berkeliling’. Fatmawati menjalani pemeriksaan di Ruang Ditreskrimsus Polda Sultra, Rabu (28/2/2018). Fatmawati diketahui ikut dalam pemeriksaan tersebut setelah ia keluar dari lantai 2 ruang pemeriksaan menggunakan masker menutup wajahnya. “Tidak ada ji apa-apa,” ujarnya sambil berlalu. Dwi menyampaikan hal itu saat dibawa penyidik ke luar ke suatu tempat. Diduga penyidik meminta Dwi menunjukkan sesuatu. Foto: Siti Harlina Tidak ada keterangan lain yang diberikan Fatmawati. Ketika keluar dari ruangan tersebut, ia langsung naik ke mobil Avanza Silver dengan nomor polisi DT 1092 FD. Fatmawati ikut diperiksa bersama Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra (ADP) dan seorang cagub Sultra, Asrun yang juga ayah dari ADP. Sebelum ADP menjabat sebagai Wali Kota Kendari, posisi tersebut dijabat Asrun sebagai Wali Kota Kendari dua periode yakni 2007-2012 dan 2012-2017. Fatmawati menjabat sebagai Kepala BPKAD saat Asrun menjadi Wali Kota Kendari.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Wali Kota Kendari periode 2017-2022 Adriatma Dwi Putra (kiri) dan Wakil Wali Kota, Zulkarnain usai pelantikan di aula Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (9/10). – ANTARA/Jojon Bisnis.com, JAKARTA –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang miliaran rupiah dari kegiatan tim penindakan KPK di Kendari, Sulawesi Tenggara. “Untuk nilai transaksinya tadi saya dapat “update” itu miliaran rupiah yang terjadi kemarin,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Rabu (28/2/2018). Namun, Febri belum bisa memberikan penjelasan secara spesifik transaksi miliaran rupiah itu terkait apa saja. “Secara spesifik terkait dengan apa, saya kira besok kami sampaikan tetapi memang kami menerima informasi dari masyarakat kemudian kami kroscek ke lapangan ada interaksi antara pihak swasta,” kata Febri. KPK pun telah membawa empat orang yang sebelumnya diamankan di Kendari, Sulawesi Tenggara ke Gedung KPK Jakarta, Rabu malam. Empat orang diamankan itu terdiri dari unsur kepala daerah, mantan kepala daerah, dan dari pihak swasta. “Pihak swasta ini, kalau kami identifikasi itu orang dari perusahaan yang memegang proyek di salah satu dinas di sana. Jadi, sebelumnya juga sudah memegang proyek di sana dan sudah memenangkan proyek di tahun anggaran ini juga,” ungkap Febri. Selanjutnya, kata dia, saat terjadi transaksi keuangan tersebut, tim KPK bergerak dengan mengamankan sejumlah pihak. “Kami identifikasi ada interaksi itu sampai ketika ada transaksi keuangan kemudian tim bergerak. Tim bergerak mengamankan sejumlah pihak untuk kemudian dilakukan klarifikasi lebih lanjut,” ucap Febri. Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat orang yang dibawa ke Jakarta itu termasuk Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan bapaknya yang juga mantan Wali Kota dan calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun. Keduanya sebelumnya juga telah menjalani proses pemeriksaan awal di Polda Sulawesi Tenggara menyusul penangkapan keduanya pada Rabu pagi. Untuk diketahui, Asrun merupakan calon Gubernur Sultra dalam Pilkada 2018 berpasangan dengan Hagua. Pasangan itu diusung PAN, PKS, PDI-Perjuangan, Partai Hanura dan Partai Gerindra. Sumber : ANTARA

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Partai Amanat Nasional (PAN) belum mengambil sikap terhadap Walikota Kendari, Adriatma Dwi Putra dan Calon gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, (28/2/2018). “Setelah ada info dan masukan yg lebih akurat, kami baru bisa memberikan tanggapan,” kata Sekjen PAN Eddy Soeparno kepada Tirto , Rabu (28/2/2018). Saat ini, kata Eddy, DPP PAN masih menunggu informasi dari DPW PAN Sulawesi Tenggara terkait kebenaran OTT yang menjerat Adriatma dan Asrun. “Kami masih menunggu informasi yang lebih detail dan komprehensif dari pengurus DPW PAN Sultra yang memonitor perkembangan masalah ini secara seksama,” kata Eddy. Adriatma merupakan anak dari Asrun. Ia menjabat sebagai walikota Kendari menggantikan Asrun yang sebelumnya telah menjabat selama dua periode. Keduanya kini menambah daftar kader PAN yang terjerat OTT KPK setelah Gubernur Jambi Zumi Zola dan Gubernur non aktif Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Mengenai hal ini, Eddy menyayangkan kembali terjeratnya kader PAN dalam OTT. Ia menegaskan PAN tidak akan memberikan toleransi kepada kader yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. “Kami menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap kasus korupsi dan memberikan pembekalan kepada seluruh kader, khususnya mereka yang menduduki jabatan publik untuk mewaspadai dan menjauh dari bahaya laten korupsi,” kata Eddy. Dari sejumlah informasi yang dihimpun Tirto , Adriatma dan Asrun diduga terlibat suap-menyuap dengan pihak swasta. Namun, belum diketahui secara pasti suap tersebut terkait proyek apa dan berapa nilai suapnya. Bapak dan anak ini sekarang masih menjalani pemeriksaan di Polda Sulawesi Tenggara. Tim KPK juga masih berada di lapangan untuk mencari bukti-bukti lain yang terkait kasus ini. Sementara, KPK sampai saat ini belum memberikan keterangan resmi terkait OTT terhadap Adriatma dan Asrun.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membekuk sejumlah orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (28/2/2018). Dua orang yang ditangkap diduga Wali Kota Kendari Adriatama Dwi Putra dan calon gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun. “Iya, tangkap tangan di Kendari,” kata sumber internal KPK kepada Tirto, Rabu ini. Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Sultra AKBP RM Sunarto membenarkan pemeriksaan terhadap Adriatama dan Asrun di Polda Sultra. Ia menegaskan, pemeriksaan berkaitan penangkapan yang dilakukan oleh KPK. “Jadi itu [penangkapan] KPK bukan kita,” kata Sunarto saat dihubungi Tirto, hari ini. Sunarto mengaku selain Asrun dan ADP, KPK mengamankan sejumlah pihak lain. “Ada 7 orang,” kata Sunarto. Sunarto tidak mengetahui ketujuh orang yang diperiksa KPK. Ia mengaku, nama-nama pihak yang diperiksa berada di tangan KPK. Namun, ia memastikan pemeriksaan masih berjalan. “Masih sama KPK,” tutur Sunarto. Hingga berita ini diunggah, pihak KPK, termasuk juru bicara KPK Febri Diansyah, masih belum mau memberikan klarifikasi resmi terkait OTT tersebut. Adriatama Dwi Putra dan Asrun merupakan kader PAN. Adriatama diusung PAN, Partai Nasdem, PKS, PKPI PKPI, PKB, PBB, dan Partai Gerindra pada Pilkada Kota Kendari 2017. Ia termasuk kepala daerah termuda di Indonesia dengan usia 28 tahun 5 bulan ketika dilantik pada 9 Oktober 2017. Sedangkan Asrun maju dalam pencalonan gubernur Sulawesi Tenggara tahun ini, diusung oleh PAN dan PDIP. Merespons perkara kedua kadernya, PAN belum mengambil sikap. Sekjen PAN Eddy Soeparno menyampaikan, pihaknya akan menunggu “informasi dan masukan lebih akurat” terkait penangkapan dua kadernya itu. “Kami baru bisa memberikan tanggapan,” kata Eddy, Rabu ini. “Kami masih menunggu informasi yang lebih detail dan komprehensif dari pengurus DPW PAN Sultra yang memonitor perkembangan masalah ini secara seksama.”

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (28/2/2018) sekira pukul 05.30 WITA. Ada tujuh orang yang ditangkap dalam OTT tersebut, termasuk Wali Kota (Walkot) Kendari Adriatma Dwi Putra dan mantan walkot Kendari Asrun. Sosok terakhir adalah Asrun adalah eks wali kota Kendari dua periode (2007-2012 dan 2012-2017). Jabatannya kemudian “diserahkan” kepada Adriatma, putra kandungnya, yang memenangi pilkot Kendari 2016. Asrun kini menjadi calon gubernur Sultra yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan berpasangan dengan mantan bupati Wakatobi dua periode, Hugua. Pasangan ini menggunakan akronim BERKAH dengan komposisi usungan PAN (9 kursi), PDIP (5 kursi), PKS (5 kursi), Gerindra (4 kursi), dan Hanura (3 kursi) atau menguasai 26 dari 45 kursi di DPRD Sultra. Selain Adriatma dan Asrun, empat orang yang ditangkap adalah pejabat lain di lingkungan pemerintah kota Kendari. Sebelumnya KPK menangkap pengusaha distribusi cat dari kantornya di Jalan Syech Yusuf, Kendari, pada Selasa (27/2) sekitar pukul 22.30 WITA. Menurut SultraKini , pengusaha termaksud berinisial AH. Lantas ada pula seorang petugas keamanan, dan dua orang perempuan dalam kelompok yang dibawa ke Polda Sultra. Berdasarkan informasi yang dihimpun Beritagar.id di Polda Sultra, tujuh orang tersebut masih menjalani pemeriksaan di ruang penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra. Hingga pukul 09.00 WITA, pemeriksaan belum selesai. KPK juga belum memberi keterangan resmi tentang kasus ini. Humas KPK Febridiansyah dan Kepala Bagian Publikasi dan Informasi KPK Priharsa Nurgraha pun belum menjawab saat dikonfirmasi melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp. Adapun Jawa Pos dengan mengutip sebuah sumber menulis OTT kali ini berhubungan dengan dugaan uang suap dari pengusaha terhadap kepala daerah untuk sebuah proyek pada Dinas Pekerjaan Umum Kendari. Sementara beberapa penyidik KPK dengan mengenakan masker turun dari lantai dua gedung Direskrimsus Polda Sultra sekira pukul 08.30 WITA. Mereka pun tutup mulut. Adapun Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Sunarto, membenarkan ada pemeriksaan terhadap tujuh orang –termasuk Adriatma dan Asrun. Namun Sunarto pun tak mau mengungkap informasi detail dan meminta pers bertanya langsung kepada KPK. “Jadi ada kegiatan dari KPK yang tentunya ini agenda pekerjaan di sana dan kita tidak bisa mencampuri itu. Kita hanya membantu dan back up serta memberikan bantuan bila diminta KPK,” ujarnya. Di area parkir gedung Ditreskrimsus Polda Sultra pun terlihat mobil dinas Suzuki Ertiga dengan nomor polisi DT 1121 E. Belum diketahui dinas pemilik mobil tersebut. Tim penyidik KPK sebenarnya sudah berada di Kota Kendari sejak beberapa waktu lalu. Mereka bolak-balik ke Kendari untuk menyelidiki dugaan korupsi penyertaan modal di PDAM Kota Kendari pada 2011. Pada pertengahan Juli 2017, KPK melakukan penggeledahan di beberapa instansi kota Kendari. Antara lain di Kantor PDAM Tirta Anoa, Kantor BPKAD Kendari, DPRD Kendari, dan Dinas Pekerjaan Umum Kendari.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Walikota Kendari Sulawesi Tenggara   Adriatma Dwi Putra (ADP) dan ayah kandungnya bernama Asrun yang saat ini sedang nyalon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Selasa (27/2/2018) malam. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menangkap lima orang kerabat ADP. Mereka langsung dibawa ke markas kepolisian daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sulteng) pada Rabu (27/2/2018) sekitar pukul 05.30 Wita untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh KPK. Total orang yang ditangkap ada tujuh, di antara mereka adalah seorang pengusaha di Jl. Syech Yusuf bersama beberapa orang lainnya. Adriatma Dwi Putra saat kampanye calon Walikota Kendari (m.radarbangka). Barang bukti yang disita antara lain dokumen dan uang Rp1,5 milyar yang diduga sebagai pelicin proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU). Kasus ini sontak mengagetkan publik, apalagi yang kena adalah kader muda PAN Adriatma Dwi Putra. Mungkin saat ini sedang BU alias butuh uang. Sebagai anak yang berbakti, ia yang carikan proyek buat nyalon Gubernur ayahnya, Asrun, dengan harapan bisa buat modal ketemu konstituen. Inilah dampak Pilkada serentak. Semua serba duit, jalan keluarnya main proyek. Anak memang harus membantu orang tua. Tapi ternyata caranya buruk dan melanggar hukum. Maka sesuai dengan target yang sedang dibidik sejak awal, KPK berhasil menangkap tangan mereka. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi baru bisik-bisik saja. Kita tunggu kabar selanjutnya. (fur).

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Wali Kota Kendari periode 2017-2022 Adriatma Dwi Putra (kiri) dan Wakil Wali Kota, Zulkarnain usai pelantikan di aula Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (9/10). – ANTARA/Jojon Bisnis.com, JAKARTA –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang miliaran rupiah dari kegiatan tim penindakan KPK di Kendari, Sulawesi Tenggara. “Untuk nilai transaksinya tadi saya dapat “update” itu miliaran rupiah yang terjadi kemarin,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Rabu (28/2/2018). Namun, Febri belum bisa memberikan penjelasan secara spesifik transaksi miliaran rupiah itu terkait apa saja. “Secara spesifik terkait dengan apa, saya kira besok kami sampaikan tetapi memang kami menerima informasi dari masyarakat kemudian kami kroscek ke lapangan ada interaksi antara pihak swasta,” kata Febri. KPK pun telah membawa empat orang yang sebelumnya diamankan di Kendari, Sulawesi Tenggara ke Gedung KPK Jakarta, Rabu malam. Empat orang diamankan itu terdiri dari unsur kepala daerah, mantan kepala daerah, dan dari pihak swasta. “Pihak swasta ini, kalau kami identifikasi itu orang dari perusahaan yang memegang proyek di salah satu dinas di sana. Jadi, sebelumnya juga sudah memegang proyek di sana dan sudah memenangkan proyek di tahun anggaran ini juga,” ungkap Febri. Selanjutnya, kata dia, saat terjadi transaksi keuangan tersebut, tim KPK bergerak dengan mengamankan sejumlah pihak. “Kami identifikasi ada interaksi itu sampai ketika ada transaksi keuangan kemudian tim bergerak. Tim bergerak mengamankan sejumlah pihak untuk kemudian dilakukan klarifikasi lebih lanjut,” ucap Febri. Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat orang yang dibawa ke Jakarta itu termasuk Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan bapaknya yang juga mantan Wali Kota dan calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun. Keduanya sebelumnya juga telah menjalani proses pemeriksaan awal di Polda Sulawesi Tenggara menyusul penangkapan keduanya pada Rabu pagi. Untuk diketahui, Asrun merupakan calon Gubernur Sultra dalam Pilkada 2018 berpasangan dengan Hagua. Pasangan itu diusung PAN, PKS, PDI-Perjuangan, Partai Hanura dan Partai Gerindra. Sumber : ANTARA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (28/2/2018) sekira pukul 05.30 WITA. Ada tujuh orang yang ditangkap dalam OTT tersebut, termasuk Wali Kota (Walkot) Kendari Adriatma Dwi Putra dan mantan walkot Kendari Asrun. Sosok terakhir adalah Asrun adalah eks wali kota Kendari dua periode (2007-2012 dan 2012-2017). Jabatannya kemudian “diserahkan” kepada Adriatma, putra kandungnya, yang memenangi pilkot Kendari 2016. Asrun kini menjadi calon gubernur Sultra yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan berpasangan dengan mantan bupati Wakatobi dua periode, Hugua. Pasangan ini menggunakan akronim BERKAH dengan komposisi usungan PAN (9 kursi), PDIP (5 kursi), PKS (5 kursi), Gerindra (4 kursi), dan Hanura (3 kursi) atau menguasai 26 dari 45 kursi di DPRD Sultra. Selain Adriatma dan Asrun, empat orang yang ditangkap adalah pejabat lain di lingkungan pemerintah kota Kendari. Sebelumnya KPK menangkap pengusaha distribusi cat dari kantornya di Jalan Syech Yusuf, Kendari, pada Selasa (27/2) sekitar pukul 22.30 WITA. Menurut SultraKini , pengusaha termaksud berinisial AH. Lantas ada pula seorang petugas keamanan, dan dua orang perempuan dalam kelompok yang dibawa ke Polda Sultra. Berdasarkan informasi yang dihimpun Beritagar.id di Polda Sultra, tujuh orang tersebut masih menjalani pemeriksaan di ruang penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra. Hingga pukul 09.00 WITA, pemeriksaan belum selesai. KPK juga belum memberi keterangan resmi tentang kasus ini. Humas KPK Febridiansyah dan Kepala Bagian Publikasi dan Informasi KPK Priharsa Nurgraha pun belum menjawab saat dikonfirmasi melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp. Adapun Jawa Pos dengan mengutip sebuah sumber menulis OTT kali ini berhubungan dengan dugaan uang suap dari pengusaha terhadap kepala daerah untuk sebuah proyek pada Dinas Pekerjaan Umum Kendari. Sementara beberapa penyidik KPK dengan mengenakan masker turun dari lantai dua gedung Direskrimsus Polda Sultra sekira pukul 08.30 WITA. Mereka pun tutup mulut. Adapun Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Sunarto, membenarkan ada pemeriksaan terhadap tujuh orang –termasuk Adriatma dan Asrun. Namun Sunarto pun tak mau mengungkap informasi detail dan meminta pers bertanya langsung kepada KPK. “Jadi ada kegiatan dari KPK yang tentunya ini agenda pekerjaan di sana dan kita tidak bisa mencampuri itu. Kita hanya membantu dan back up serta memberikan bantuan bila diminta KPK,” ujarnya. Di area parkir gedung Ditreskrimsus Polda Sultra pun terlihat mobil dinas Suzuki Ertiga dengan nomor polisi DT 1121 E. Belum diketahui dinas pemilik mobil tersebut. Tim penyidik KPK sebenarnya sudah berada di Kota Kendari sejak beberapa waktu lalu. Mereka bolak-balik ke Kendari untuk menyelidiki dugaan korupsi penyertaan modal di PDAM Kota Kendari pada 2011. Pada pertengahan Juli 2017, KPK melakukan penggeledahan di beberapa instansi kota Kendari. Antara lain di Kantor PDAM Tirta Anoa, Kantor BPKAD Kendari, DPRD Kendari, dan Dinas Pekerjaan Umum Kendari.

Related Posts

Comments are closed.