Oknum Kades di Karawang Mendadak Pingsan Saat Diperiksa Jaksa

Oknum Kades di Karawang Mendadak Pingsan Saat Diperiksa Jaksa

Kepala Desa Tanjungbungin, Kecamatan Pakisjaya, Karawang, Jawa Barat, berinisial MHJR tiba-tiba lemas saat diperiksa jaksa. Ia adalah satu dari tiga tersangka kasus korupsi revitalisasi pasar tradisional Tanjungbungin. Pantauan detikcom , tersangka pingsan setelah dibacakan surat perintah penahanan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Karawang, Senin (8/1/2018) petang. MHJR lalu dibopong oleh sejumlah sekuriti. Sambil meracau, matanya tertutup dan terlihat lemas, namun masih sempat bicara. “Nggak kuat, ini harus dirawat,” ucap dia. Kajari Karawang Sukardi mengaku heran atas kondisi lemah MHJR. Pasalnya, sebelum dipanggil untuk diperiksa, pria itu dinyatakan sehat oleh tim dokter RSUD Karawang. “Sekarang yang bersangkutan sedang dibawa ke klinik untuk diuji apakah benar kondisinya tidak sehat. Padahal, sebelumnya, tim dokter Dinkes Karawang menyatakan kondisi tersangka sehat dan masih kuat meski akan ditahan,” ujar Sukardi saat jumpa pers di kantor Kejaksaan Negeri Karawang, Jalan Jaksa Agung R Suprapto. Setelah diperiksa di klinik, rencananya, MHJR akan dibawa ke lapas Kelas II-A Karawang di Warung Bambu. Selain MHJR, Kejaksaan menetapkan dua tersangka lainnya. Mereka berinisial AHMD dan MTS. Mereka juga merupakan pengurus Koperasi Damai Sentosa. “Koperasi itu mendapat bantuan dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Ditunjuk untuk merevitalisasi Pasar Tanjungbungin,” ungkap Sukardi. Sukardi menyatakan tiga orang tersebut bersekongkol untuk menilap uang bantuan dari Kementerian Koperasi pada 2013. Saat itu, Kementerian Koperasi dan UMKM mendanai revitalisasi Pasar Tanjungbungin senilai Rp 900 juta. Sukardi mengungkapkan MHJR dan dua kawannya bahkan membuat laporan palsu kepada Kementerian Koperasi dan UMKM. “Mereka bikin laporan keberhasilan revitalisasi, padahal proyek itu tidak selesai tepat waktu,” kata Sukardi. MHJR, yang saat itu sebagai ketua koperasi, AHMD sebagai bendahara, dan MTS sebagai sekretaris lalu mengakali anggaran sampai merugikan negara hingga Rp 170 juta dari pembangunan fisik. Sedangkan kerugian lainnya berasal dari uang sewa kios sebesar Rp 90 juta yang seharusnya masuk ke kas desa. “Total kerugian mencapai Rp 260 juta akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ketiga terdakwa,” katanya. “Ketiganya dikenai pasal berlapis, yaitu Pasal 2, 3, 8, dan 9 Undang-Undang Korupsi,” pungkas Sukardi.

Kepala Desa Tanjungbungin, Kecamatan Pakisjaya, Karawang, Jawa Barat, berinisial MHJR tiba-tiba lemas saat diperiksa jaksa. Ia adalah satu dari tiga tersangka kasus korupsi revitalisasi pasar tradisional Tanjungbungin. Pantauan detikcom , tersangka pingsan setelah dibacakan surat perintah penahanan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Karawang, Senin (8/1/2018) petang. MHJR lalu dibopong oleh sejumlah sekuriti. Sambil meracau, matanya tertutup dan terlihat lemas, namun masih sempat bicara. “Nggak kuat, ini harus dirawat,” ucap dia. Kajari Karawang Sukardi mengaku heran atas kondisi lemah MHJR. Pasalnya, sebelum dipanggil untuk diperiksa, pria itu dinyatakan sehat oleh tim dokter RSUD Karawang. “Sekarang yang bersangkutan sedang dibawa ke klinik untuk diuji apakah benar kondisinya tidak sehat. Padahal, sebelumnya, tim dokter Dinkes Karawang menyatakan kondisi tersangka sehat dan masih kuat meski akan ditahan,” ujar Sukardi saat jumpa pers di kantor Kejaksaan Negeri Karawang, Jalan Jaksa Agung R Suprapto. Setelah diperiksa di klinik, rencananya, MHJR akan dibawa ke lapas Kelas II-A Karawang di Warung Bambu. Selain MHJR, Kejaksaan menetapkan dua tersangka lainnya. Mereka berinisial AHMD dan MTS. Mereka juga merupakan pengurus Koperasi Damai Sentosa. “Koperasi itu mendapat bantuan dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Ditunjuk untuk merevitalisasi Pasar Tanjungbungin,” ungkap Sukardi. Sukardi menyatakan tiga orang tersebut bersekongkol untuk menilap uang bantuan dari Kementerian Koperasi pada 2013. Saat itu, Kementerian Koperasi dan UMKM mendanai revitalisasi Pasar Tanjungbungin senilai Rp 900 juta. Sukardi mengungkapkan MHJR dan dua kawannya bahkan membuat laporan palsu kepada Kementerian Koperasi dan UMKM. “Mereka bikin laporan keberhasilan revitalisasi, padahal proyek itu tidak selesai tepat waktu,” kata Sukardi. MHJR, yang saat itu sebagai ketua koperasi, AHMD sebagai bendahara, dan MTS sebagai sekretaris lalu mengakali anggaran sampai merugikan negara hingga Rp 170 juta dari pembangunan fisik. Sedangkan kerugian lainnya berasal dari uang sewa kios sebesar Rp 90 juta yang seharusnya masuk ke kas desa. “Total kerugian mencapai Rp 260 juta akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ketiga terdakwa,” katanya. “Ketiganya dikenai pasal berlapis, yaitu Pasal 2, 3, 8, dan 9 Undang-Undang Korupsi,” pungkas Sukardi.

Kepala Desa Tanjungbungin, Kecamatan Pakisjaya, Karawang yang berinisial MHJR tiba-tiba lemas saat diperiksa jaksa. Ia adalah satu dari 3 tersangka kasus korupsi revitalisasi pasar tradisional Tanjungbungin. Pantauan detikcom , tersangka pingsan setelah dibacakan surat perintah penahanan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Karawang, Senin petang (8/1/2018). MHJR lalu dibopong oleh sejumlah sekuriti. Sambil meracau, matanya tertutup dan terlihat lemas, namun masih sempat bicara. “Nggak kuat ini harus dirawat,” ucap dia. Kajari Karawang Sukardi mengaku heran dengan kondisi lemah MHJR. Pasalnya, sebelum dipanggil untuk diperiksa, pria itu dinyatakan sehat oleh tim dokter RSUD Karawang. “Sekarang yang bersangkutan sedang dibawa ke klinik untuk diuji apakah benar kondisinya tidak sehat. Padahal, sebelumnya tim dokter Dinkes Karawang menyatakan kondisi tersangka sehat dan masih kuat meski akan ditahan,” ujar Sukardi saat jumpa pers di Kantor Kejaksaan Negeri Karawang, Jalan Jaksa Agung R. Suprapto. Usai diperiksa di klinik, rencananya, MHJR akan dibawa ke lapas kelas II A Karawang di Warung Bambu. Selain MHJR, Kejaksaan juga menetapkan 2 tersangka lainnya. Mereka berinisial AHMD dan MTS. Mereka juga merupakan pengurus Koperasi Damai Sentosa. “Koperasi itu mendapat bantuan dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Ditunjuk untuk merevitalisasi pasar Tanjungbungin,” ungkap Sukardi. Sukardi menyatakan, tiga orang tersebut bersekongkol untuk menilep uang bantuan dari kementerian Koperasi pada 2013 lalu. Saat itu, Kementerian Koperasi dan UMKM mendanai revitalisasi pasar Tanjungbungin senilai Rp 900 juta. Sukardi mengungkapkan, MHJR dan dua kawannya bahkan membuat laporan palsu kepada Kementerian Koperasi dan UMKM. “Mereka bikin laporan keberhasilan revitalisasi padahal proyek itu tidak selesai tepat waktu,” kata Sukardi. MHJR yang saat itu sebagai ketua koperasi, AHMD sebagai bendahara dan MTS sebagai sekretaris, lalu mengakali anggaran sampai merugikan negara hingga Rp 170 juta dari pembangunan fisik. Sedangkan kerugian lainnya berasal dari uang sewa kios sebesar Rp 90 juta yang seharusnya masuk ke kas desa. “Total kerugian mencapai Rp 260 juta akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ketiga terdakwa,” katanya. “Ketiganya dikenai pasal berlapis, yaitu pasal 2,3,8 dan 9 Undang-undang Korupsi,” pungkas Sukardi.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Kepala Desa Tanjungbungin, Kecamatan Pakisjaya, Karawang yang berinisial MHJR tiba-tiba lemas saat diperiksa jaksa. Ia adalah satu dari 3 tersangka kasus korupsi revitalisasi pasar tradisional Tanjungbungin. Pantauan detikcom , tersangka pingsan setelah dibacakan surat perintah penahanan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Karawang, Senin petang (8/1/2018). MHJR lalu dibopong oleh sejumlah sekuriti. Sambil meracau, matanya tertutup dan terlihat lemas, namun masih sempat bicara. “Nggak kuat ini harus dirawat,” ucap dia. Kajari Karawang Sukardi mengaku heran dengan kondisi lemah MHJR. Pasalnya, sebelum dipanggil untuk diperiksa, pria itu dinyatakan sehat oleh tim dokter RSUD Karawang. “Sekarang yang bersangkutan sedang dibawa ke klinik untuk diuji apakah benar kondisinya tidak sehat. Padahal, sebelumnya tim dokter Dinkes Karawang menyatakan kondisi tersangka sehat dan masih kuat meski akan ditahan,” ujar Sukardi saat jumpa pers di Kantor Kejaksaan Negeri Karawang, Jalan Jaksa Agung R. Suprapto. Usai diperiksa di klinik, rencananya, MHJR akan dibawa ke lapas kelas II A Karawang di Warung Bambu. Selain MHJR, Kejaksaan juga menetapkan 2 tersangka lainnya. Mereka berinisial AHMD dan MTS. Mereka juga merupakan pengurus Koperasi Damai Sentosa. “Koperasi itu mendapat bantuan dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Ditunjuk untuk merevitalisasi pasar Tanjungbungin,” ungkap Sukardi. Sukardi menyatakan, tiga orang tersebut bersekongkol untuk menilep uang bantuan dari kementerian Koperasi pada 2013 lalu. Saat itu, Kementerian Koperasi dan UMKM mendanai revitalisasi pasar Tanjungbungin senilai Rp 900 juta. Sukardi mengungkapkan, MHJR dan dua kawannya bahkan membuat laporan palsu kepada Kementerian Koperasi dan UMKM. “Mereka bikin laporan keberhasilan revitalisasi padahal proyek itu tidak selesai tepat waktu,” kata Sukardi. MHJR yang saat itu sebagai ketua koperasi, AHMD sebagai bendahara dan MTS sebagai sekretaris, lalu mengakali anggaran sampai merugikan negara hingga Rp 170 juta dari pembangunan fisik. Sedangkan kerugian lainnya berasal dari uang sewa kios sebesar Rp 90 juta yang seharusnya masuk ke kas desa. “Total kerugian mencapai Rp 260 juta akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ketiga terdakwa,” katanya. “Ketiganya dikenai pasal berlapis, yaitu pasal 2,3,8 dan 9 Undang-undang Korupsi,” pungkas Sukardi.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Polisi menetapkan 7 orang sebagai tersangka kasus video porno bocah dengan perempuan. Dari jumlah itu, 6 orang sudah ditangkap sementara seorang lainnya masih buron. Enam tersangka yang ditangkap yaitu sang sutradara M Faisal Akbar, dua perempuan pemeran video A alias Intan dan IO alias Imel, dua ibu korban S dan H, serta perekrut pemeran perempuan SM alias Cici. Satu orang yang turut merekrut perempuan berinisial I masih dalam pengejaran. Keenam pelaku ditangkap tim gabungan Polda Jabar dan Satreskrim Polrestabes Bandung. Mereka ditangkap di berbagai lokasi di Bandung, Minggu (7/1) kemarin. “Hasil penyelidikan kita tetapkan enam orang terlibat dan sudah ditangkap,” ucap Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Maryoto di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Senin (8/1/2018). Agung mengatakan Faisal awalnya berkenalan dengan perekrut wanita berinisial I. Dari I, Faisal kemudian mengenal A alias Intan pemeran wanita dalam video. “A ini juga berperan merekrut anak berinisial DN (9) dan mengenal ibu korban,” kata Agung. Faisal juga berkenalan dengan seorang perekrut wanita SM alias Cici. Dari Cici juga Faisal mengenal pemeran perempuan Imel. Lalu, Imel juga mengenalkan Faisal kepada korban lain berinisial RD (9) beserta ibunya H. “Ini yang sangat miris karena ternyata orang tuanya ikut terlibat,” ujar Agung. Kini keenam tersangka itu telah mendekam di rutan Mapolda Jabar. Polisi menjerat para pelaku dengan Pasal berlapis yaitu Pasal 81, 82 dan 88 Undang-Undang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Polisi juga menjerat pelaku dengan Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

cM Faisal Akbar (32) menjual video porno bocah lelaki dan perempuan dewasa ke seseorang berinisial R yang mengaku warga negara Rusia. Keduanya berkenalan melalui grup Facebook (FB). “Berdasarkan pemeriksaan awal, bahwa dimulainya dengan pertemanan di Facebook,” ucap Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Maryoto di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Senin (8/1/2018). “Nama grup Facebook-nya FIKA,” sambungnya. Polisi masih menyelidiki grup Facebook tersebut. Polisi belum bisa mengungkap lebih jauh soal grup itu. “Kita koordinasi dengan Mabes Polri untuk mengecek grup itu,” ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Yusri Yunus di tempat yang sama. Kendati demikian, Yusri menyebut ada indikasi grup tersebut bukan buatan Indonesia. Melainkan grup tersebut dibuat di luar negeri. “Indikasinya dibuat di luar negeri. Tapi kita masih dalami,” tutur Yusri. Polisi juga masih mengecek sejak kapan Faisal masuk ke dalam grup tersebut. Termasuk apakah grup tersebut tertutup atau tidak. Judul berita diubah dari sebelumnya ‘Video Porno Bocah, Faisal dan WN Rusia Kenal via Grup Facebook FIKA’ menjadi judul seperti di atas. Pengubahan dilakukan setelah ada keterangan lebih lengkap dari Polda Jabar.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

*Ketua DPD PKS Was-was Aksi Penculikan KARAWANG, RAKA – Isu penculikan anak nampaknya sampai saat ini masih meresahkan masyarakat. Hal itu terbukti dengan masih beredarnya Broadcast (BC) ditengah-tengah masyarakat. Bahkan tidak tanggung-tanggung elit politik karawang juga ikut menyebarkan BC tersebut karena merasa khawatir. Seperti diungkapkan Dedi Sudrajat, Ketua DPD PKS, meski diakuinya orang dikhawatirkan bukan siapa-siapa, tidak ada hubungan keluarga dan saudara dengan dirinya. “Bukan siapa-siapa saya. Bukan murid atau saudara saya,” ujar Dedi Sudrajat, saat dihubungi Radar Karawang, Kamis (23/3). Oleh karenanya dia mengaku tidak tahu menahu kebenarannya kabar tersebut. Pasalnya dia mengaku hanya merasa hawatir saja jika itu benar-benar terjadi. Oleh karenanya dia ikut menyebar luaskan kabar tersebut. “Saya hanya BC saja,” ucap Dedi. Sementara diluaran beredar BC ada anak yang menjadi korban penculikan dan saat ini sudah selamat. Anak tersebut merupakan anak SD IT Harum yang merupakan tempat bekecimpung Dedi Sudrajat. Kondisi tersebut turut meresahkan warga Perum Purwasari Regency, Miftahul Jannah, meski sampai saat ini belum ada kejadian yang benar-benar terjadi di Karawang, tetapi sebagai orang tua tetap saja merasa khawatir. “Iya, saya juga takut terjadi apa-apa sama anak saya. Namanya orang tua. Kalau ada kabar culik pasti khawatirlah,” ujarnya. Seperti diinformasikan, Salsabila Putri (15), siswi SMA Islam Terpadu (Smait) Harum (Harapan Umat)dinyatakan hilang sejak Selasa (21/3) lalu. Namun sehari setelah dilaporkan ke aparat kepolisian, gadis yang tinggal di Perum Bumi Taruno Kelurahan Adiarsa, Kecamatan Karawang Timur, keesokan harinya dikhabarkan sudah ditemukan. Dalam dua grup WhatsApp muncul kalimat klarifikasi yang menyebutkan korban bukan hilang di sekolah melainkan di sekitar salah satu lokasi cepat saji yang berlokasi di Jalan Interchange Karawang Barat, Desa Sukamakmur, Kecamatan Telukjambe Timur. Selain diculik, korban ternyata juga disekap di Bandung  dan motornya dirampas. Kepala subbagian humas polres Karawang, AKP Marjani membenarkan penculikan itu. Ia mengatakan, polisi telah menerima laporan kehilangan anak dari keluarga korban pada Selasa siang. SP dilaporkan hilang oleh Nurhayati (49) ibunya ke Polsek Karawang kota sesuai LP/B/STPL/12/III/2017/sektor Karawang setelah  tidak kembali ke rumah usai membeli beberapa bungkus makanan untuk dibagikan kepada santri majelis taklim. Marjani bercerita, siswi kelas X SMA Islam Terpadu  itu diculik 3 orang misterius ketika mengunjungi gerai Mc Donalds di kawasan pemukiman Grand Taruma, Karawang Barat Selasa pagi. Mengendarai motor matic Scoopy, SP yang memakai jaket warna pink dan memakai jelana jeans biru dihampiri 3 orang tak dikenal pagi itu. “Korban dimasukkan ke dalam mobil dan mendapat kekerasan hingga pingsan,” kata Marjani, Kamis (23/3). “Korban lalu siuman ketika berada di sebuah ruangan. Korban kembali pingsan ketika kembali mendapat kekerasan oleh seorang laki – laki tak dikenal,” ungkap Marjani. SP kembali sadar ketika berada di pinggir jalan. Saat itu ada seorang warga Bandung yang iba dan memberinya sejumlah uang untuk ongkos pulang ke Karawang. “Akhirnya korban bisa kembali pulang ke rumahnya,” kata dia. Ridwan, Kepala sekolah SMAIT Harapan Umat membenarkan penculikan itu. Ia mengatakan, selain diculik, SP juga disekap dan dipukuli para penjahat. “Siswi kami jadi korban pencurian dengan kekerasan. Ditemukan beberapa luka lebam akibat benda tumpul,” kata Ridwan. Ridwan bercerita, SP berhasil kabur dari para penculik pada Rabu (22/3). “Ketika dilepas dari tangan penjahat, korban sempat mencari pertolongan kepada beberapa teman FB di warnet terdekat,” ungkap dia, seraya menambahkan banyak warga Bandung yang iba dan memberikan uang untuk ongkos pulang hingga karawang. Hingga kini  polisi masih melakukan penelusuran dan tengah melacak  posisi pelaku. “Kita akan semaksimal mungkin mengungkap kasus ini,” pungkas Marjani. (ops/zie)

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

– Kegiatan Belajar Tetap Berjalan RAWAMERTA, RAKA – Siswa TPQ Al Ishlah terpaksa belajar di bawah ancaman ambruknya ruang sekolah mereka. Pasalnya, atap gedung sekolah yang beralamat di Desa Panyingkiran, Kecamatan Rawamerta itu sudah lapuk dimakan usia. Kepala TPQ Al Ishlah, Tita Azizah, mengatakan, bangunan wakaf dari kakaknya ini hampir 12 tahun lamanya belum ada perbaikan. Kondisi bangunan yang sudah lapuk, terpaksa harus menggunakan tiang penyangga. “Kadang ngajar juga saya jadi kurang fokus, apalagi kalau dibarengi hujan dan angin,” kata dia, kepada Radar Karawang, Kamis (23/3) kemrin. Sementara itu, lanjut dia, proses KBM harus terus dilaksanakan, mengingat semangat siswa seusia ini masih besar dan sangat butuh asupan materi pembelajaran. Apalagi dalam menghadapi ujian yang akan dilaksanakan Mei mendatang. Ia mengaku tidak mungkin mematahkan semangat belajar siswa dengan meliburkannya, meskipun harus belajar di bawah tekanan. Ia melanjutkan, hampir seluruh ruangan yang ada di TPQ dan DTA Al Ishlah kurang layak. Bahkan ada salah satu ruangan yang tidak bisa dipergunakan ketika turun hujan, karna kayunya sudah rapuh. Adapun saluran drainasenya juga sudah pada mampet, tidak heran genangan air di halaman madrasah ini selalu banjir, bahkan kalau hujannya besar tidak jarang genangan air tesrsebut sampai masuk ruangan. “Drainasenya juga mampet, jadi bisa dialiri air. Makanya kalau ada hujan seperti saat ini, halaman madrasah juga jarang digunakan, baru bisa digunakan ketika musim kemarau,” ungkapnya. Hal senada dikatakan Mulyadi, salah satu staf pengajar, perencanaan pembangunan memang sudah di birapatkan sebelumnya, bahkan pengajuan jenis proposal juga sudah ia buatkan. Namun sampai saat ini belum juga ada realisasi. Ia berharap, madrasah ini bisa cepat diperbaiki. “Mudah-mudahan saja ada donatur yang bisa membantu membangunnya,” harap dia. Menjelang ujian seperti saat ini, tidak mungkin siswa diliburkan. Pasalnya, waktu seperti inilah yang sangat banyak dibutuhkan untuk siswa dalam mempersiapkan ujiannya Mei mendatang. “Bisa sih diliburkan kalau emang sudah terlalu parah mah, tapi kasihan juga sama anak-anak, sementara mereka harus persiapan menghadapi ujian, pungkasnya. (rok)

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

KARAWANG, RAKA – Kades Parungmulya Kecamatan Ciampel Asep Dadang Kadarusman yang sebelumnya sempat dibebaskan oleh Pengadilan Tipikor Bandung, kembali menjadi pesakitan dalam perkara yang sama (dugaan korupsi pemerasan sejumlah pengusaha) menyusul perlawanan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Karawang dikabulkan hakim. “Perlawanan kita dikabulkan hakim dan kami akan menyidangkan kembali terdakwa Asep,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Karawang, Titin Herawati Utara, Kamis (23/3). Perlawanan jaksa dikabulkan hakim, kata Titin, diketahui setelah pihaknya menerima surat penetapan putusan hakim dengan perkara No. 7/TIPIKOR/2017/PT-Bdg yang berisi mengabulkan permintaan banding dari JPU  dan membatalkan putusan sela pengadilan  Tipikor pada pengadilan Negeri Bandung. Hakim banding menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum pada 5 Desember 2016 dinyatakan sah. “Kita masih menunggu penetapan sidang oleh pengadilan untuk melanjutkan pokok perkara dengan terdakwa Asep Kadarusman,” jelasnya. Terdakwa Asep Kadarusman, lanjut Titin,  saat ini belum dilakukan penahanan karena  penahanan saat ini merupakan kewenangan pengadilan. Meski begitu, sambung dia,  untuk memudahkan persidangan pihaknya akan mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar terdakwa Asep Kadarusman segera ditahan seperti sebelumnya. “Penahanan terdakwa itu kewenangan hakim, tapi kita akan memohon agar terdakwa segera ditahan. Kita sedang mempersiapkan surat permohonan untuk dikirim ke pengadilan,” ungkap Titin. Titin mengatakan, Kejari Karawang  saat ini, tengah mempersiapkan jaksa untuk bersidang dalam perkara Asep Kadarusman. Dalam sidang lanjutan nanti langsung dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi yang sudah di BAP penyidik kejaksaan. “Selain menghadirkan saksi-saksi dari JPU, terdakwa bisa juga menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan nanti. Saat ini kita sedang mempersiapkan saksi-saksi yang akan kita hadirkan agar mereka bisa hadir, karena mereka belum tahu dengan pembatalan vonis bebas ini,” tandasnya. Titin berharap, dalam persidangan nanti  agar majelis hakim yang akan bersidang nanti bukan majelis hakim yang membatalkan dakwaan JPU dalam perkara ini . Jika dipaksa untuk kembali menangani perkara ini di khawatirkan akan memunculkan conflik of interes. “Kita berharap majelis hakimnya baru sehingga dalam persidangan nanti berjalan lebih fair. Kalau majelis hakimnya masih yang lama, nantinya malah kagok,” pungkasnya. (ops)

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

KARAWANG,RAKA – Meski  terlihat aktivitas perataan tanah atau cut and fill diatas lahan seluas lima hektar yang terletak di Jalan Kertabumi, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Barat, ditengarai belum mengantongi ijin mendirikan bangunan (IMB). Padahal, kegiatan ini dilakukan untuk membangun mall, apartemen dan ruko. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kabupaten Karawang, Wawan Setiawan mengatakan, hingga saat ini DPMPTSP Karawang belum mengeluarkan IMB untuk PT Tatar Kertabumi. “Belum ada IMB-nya. Saya juga sudah konfirmasi dengan dinas/instansi teknis yang berkaitan dengan IMB, dan hasilnya belum pernah memproses IMB untuk PT Tatar Kertabumi,” kata Wawan, Kamis (23/3). Dikatakannya, hingga pengurusan site plan atas nama PT Tatar Kertabumi juga belum selesai. “Jangankan IMB, site plan juga masih bolak balik terus karena hal-hal yang harus dilengkapi,” kata Wawan. Kendati demikian, Wawan mengakui belum mengetahui secara jelas, apakah diatas lahan tersebut ada aktivitas atau tidak. “Yang pasti, berdasarkan informasi dari Camat Karawang Barat, sudah ada pemberitahuan dari pihak PT Tatar Kertabumi bahwa akan ada kegiatan pemerataan tanah,” katanya. Secara terpisah, Ketua LSM Lodaya Karawang, Nace Permana mengatakan, kalau ijin belum ada, seharusnya tidak boleh ada aktivitas. “Pemkab Karawang harus berani dan tegas untuk menghentikan kegiatan di atas lahan tersebut,” kata Nace singkat. (ops)

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

RAWAMERTA, RAKA – Pemerintah pusat melirik Pondok Pesantren (Ponpes) yang berada di Kecamatan Rawamerta untuk melaksanakan program budidaya lele dengan sistem bioflok yang sebelumnya sudah dilakukan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Karawang. Hal itu disampaikan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan wilayah 2, Ahmad Sopyan, saat mendampingi petugas dari kementrian beberapa hari kemarin. “Kementrian pusat baru mensurvei dan kebetulan saya mendampingi, karena kebetulan Rawamerta bagian dari wilayah saya,” kata kepala UPTD Ahmad Sopyan, kepada Radar Karawang. Namun, lanjutnya, dia belum mengetahui pesantren mana saja yang akan menerima program ini. “Kemarin katanya sudah ketemu dengan beberapa pesantren, hasil dari kegiatannya nanti di ponpes mana aja itu kami sedang menunggu juga. Sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut, karena kemarin saya itu baru mendampingi petugas dari kementrian pusat yang kebetulan melihat potensi di Kecamatan Rawamerta yang terdapat banyak Ponpes,” sambungnya. Secara jelas, terang dia, sistem budidaya ikan lele di ponoes-ponpes yang akan dilaksanakan belum diterangkan secara terperinci. Hanya saja, pemerintah menunjuk Kecamatan Rawamerta untuk meneruskan keberhasilannya setelah dilakukan di Lapas Karawang. “Sistem peternakan yang akan dilaksanakan saya kurang tahu. Tapi yang pasti itu seperti yang di lapas yakni sistem bioflok, untuk teknis dan kepastian nanti mereka akan menghubunginya kembali,” terangnya. Ia melanjutkan, alasan Rawamerta dipilih untuk menjalankan program ini, karena kecamatan ini merupakan daerah santri. “Karena wilayah Rawamerta itu bagian dari wilayah saya, maka saya dampingi. Cuman untuk lebih jelasnya, pihak kementrian nanya ke saya tentang wilayah Rawamerta untuk melaksanakan kegiatan membudidayakan lele ke pondok pesantren, maka pada waktu itu saya dampingi mereka,” ucapnya. Hal ini dia akan sampaikan kepada stakeholder yang berada di Kecamatan Rawamerta, agar ditindak lanjuti dan diketahui perkembangannya. Pasalnya, program ini merupakan program yang bagus untuk bisa menjadikan Kecamatan Rawamerta menjadi produsen lele. “Maka daei itu, saya sampaikan hal ini ke camat beserta staf jajarannya di minggon kecamatan kemarin. Soalnya pemerintah sudah mempercayakan ke wilayah kita, tinggal bagaimana kita memoersiapkannya,” pungkasnya. (rok)

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

RENGASDENGKLOK, RAKA – Kekurangan tidak sama sekali menjadi penghalang bagi Atta Amrulloh (21), pria tunanetra asal Desa Manggungjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, untuk terus belajar dan mendalami ilmu agama, bahkan ia berniat untuk bisa menghafal seluruh isi ayat suci Al Quran 30 juz secara utuh. Pasalnya, pria yang kini mondok di Ponpes Al Masithoh, Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok ini, sampai saat ini sudah menghafal 6 juz melalui handphone yang setiap Subuh ia dengarkan. Dikatakan Atta, kebiasaan menghafal Al Quran itu sudah dilakukan sejak ia kecil. Sampai saat ini ia baru menghafal 6 juz dari 30 juz yang ditargetkan. Dengan media telepon genggam, setiap Subuh ia terus mendengarkan isi dari lantunan ayat Al Quran yang sengaja ia simpan. “Kalau keadaan mata saya ini emang sudah dari bawaan lahir gak bisa melihat, tapi saya gak mau kalau hidup saya buta karena agama,” katanya, saat ditemui Radar Karawang. Namun untuk saat ini, kata dia, untuk mencari suasana baru ia sengaja pindah dari ponpes terdahulu dan mondok di Ponpes Al Masitoh Cikangkung, Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok. Satu bulan setengah berada di pondok, ia mengaku sudah menghafal satu juz lagi, yang sebelumnya baru bisa menghafal 5 juz, sekarang sudah 6 juz. “Pengen cari suasana baru aja, sekalian diajak sama temen untuk pindah, kalau sendiri mah repot juga. Dan alhamdulillah sudah nambah 1 juz lagi,” ujarnya. Kendatipun dengan keadaan yang kekurangan, Atta tidak mau hidupnya menjadi beban orang lain. Anak ke 5 dari 6 bersaudara ini, mengaku satu-satunya orang yang kekurangan secara fisik. Namun tidak menghalangi niatnya untuk terus belajar dan mengembangkan ilmu yang ia dapat dari ponpes. “Sekalipun saya tidak bisa melihat, tidak ada alasan untuk saya berhenti belajar, pokonya saya berniat untuk bisa menghafal 30 juz isi Al Quran,” pungkasnya. (rok)

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

CILAMAYA KULON, RAKA – Program Kantor Pajak Pratama (KKP) yang ingin mengejar wajib pajak (WP) dalam program Tax Amnesty sampai akhir Maret ini, direspon beragam sejumlah Kepala Desa. Selain menilai ribetnya masalah SPT, nama-nama pemilik WP rata-rata berasal dari luar desa yang sulit terkoordinir. Kades Muktijaya Sawa Isyarot mengatakan program KKP diakuinya patut diapresiasi karena ingin menyadarkan masyarakat lewat sosialisasinya terhadap Wajib Pajak (WP). Namun, persoalannya, selain soal SPT, juga banyak pemilik sawah belasan hektar yang sudah beralih kepemilikannya, sehingga kadang-kadang beralih jual belinya ke tangan warga di luar desa. Misalnya, sawah 3 hektar dijual ke 3 orang yang berbeda-beda, parahnya identitas warganya diluar desanya, sehingga jangankan mengejar pajak asetnya untuk PPh, untuk iuran PBB saja sulit teridentifikasi. Karenanya, dalam persoalan ini, ia tidak bisa menjamin bisa menghadirkan pemilik-pemilik sawah dan lahan lainnya untuk diberikan sosialisasi oleh KKP. “Sulitnya itu ya kepemilikannya sudah banyak beralih keorang-orang luar desa,” ungkapnya. Senada diungkapkan Kades Pasirjaya Mahrus Umar, masyarakat awam sekaliber tokoh sekalipun, akan kurang tanggap dengan pajak Pph yang dianjurkan KKP ini, karena IRTD dan PBB saja masih sulit ditagih-tagih pemerintah desa. Ada baiknya, saran Umar,  Beri peringatan saja dulu ke masyarakat kaitan ancaman, konsekwensi ketidaksadaran oleh KKP, karena jika Kades yang mensosialisasikannya justru selalu mendapat cibiran dan kurang dipercaya. Baginya, siap-siap saja, baik sosialisasi di desa ataupun di kelompok tani. ” Minta sadarkan dulu saja bayar Pajaknya, wong bayar IrTD dan PBB saja susah,” pungkasnya. Sementara Kades Bayurlor, H Yadi menuturkan, KKP idealnya langsung yang menyurati Wajib Pajak (WP) untuk undangan agar bisa mensosialisasikan batas Tax Amnesty ini, pihaknya apresiasi, asalkan masyarakat sadar pajak. “Udangannya saja dulu langsung oleh KPP, jangan oleh desa,” ujarnya. (rud)

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

-Gara-gara menuntun Bocah Lima Tahun RAWAMERTA, RAKA – Isu penculik berpura-pura jadi orang gila membuat masyarakat semakin ‘gila’. Mudah curiga, emosian, bahkan main hakim sendiri. Tidak jarang orang gila beneran dihakimi hingga sekarat. Kali ini terjadi di Desa Sukamerta, Kecamatan Rawamerta, Jumat (24/3) kemarin. Seorang pria tidak dikenal menuntun anak yang sedang bermain bola tidak jauh dari rumahnya, di Dusun Sumurbatu, Desa Sukamerta. Khawatir anak berusia lima tahun itu benar-benar diculik, akhirnya lelaki bercelana pendek, beralas sandal jepit tersebut disergap warga, lalu dihakimi hingga babak belur. Melihat massa semakin banyak dan tersulut emosi, seorang warga, Lukman bersama perangkat desa setempat membawa pria itu ke Kantor Polsek Rawamerta sekitar pukul 15.00 WIB. “Daripada kita diamkan dan menjadi bulan-bulanan warga, mending kita bawa dan serahkan saja ke polsek,” katanya kepada Radar Karawang. Sementara itu, ayah korban, Ruhyat mengaku tidak tahu pasti kejadiannya seperti apa. Dia mengetahui peristiwa itu setelah banyak warga yang menyebutkan anaknya hendak menjadi korban penculikan. “Saya kurang tahu jelasnya seperti apa, tahu-tahu katanya anak saya mau diculik,” terangnya. Ketika dimintai keterangan oleh salah satu anggota Polsek Rawamerta, Aiptu Halim, pria yang diduga penculik tersebut mengaku namanya Supriatna asal Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur. “Sejak marak isu penculikan anak, sudah tiga kali menginterogasi orang gila yang dianggap penculik,” ujarnya. Kapolsek Rawamerta AKP Agus Setiawan menambahkan, kasus ini langsung dia limpahkan ke Polres Karawang. Karena kejelasan isu penculikan ini belum mempunyai dasar yang kuat. Dia juga khawatir jika didiamkan terlalu lama di polsek, akan semakin memancing emosi massa. “Entah itu mau menculik atau memang gila beneran. Yang pasti keterangan dari pihak korban seperti itu adanya,” ungkapnya. Ia melanjutkan, kewaspadaan harus tetap dijaga, tapi jangan gegabah menuduh orang. “Jangan sampai orang gila beneran menjadi sasaran kemarahan warga gara-gara isu ini. Harus tetap hati-hati dan lebih teliti,” pungkasnya. (rok) Mereka yang Jadi Korban Isu Penculikan 9 Maret Warga Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari ramai-ramai menangkap orang yang dianggap penculik anak. Setelah diperiksa di Polsek Klari ternyata orang gila. 13 Maret Seorang perempuan tanpa identitas diamuk massa karena dicurigai sebagai pelaku penculik anak di Kelurahan Tanjungpura, Kecamatan Karawang Barat. Belakangan diketahui jika orang gila itu bernama Yati Sumyati warga Makassar. 14 Maret Warga Desa Pangulah Utara, Kecamatan Kotabaru, memukuli orang gila hingga sekarat. 24 Maret Warga di Desa Sukamerta, Kecamatan Rawamerta, menyiksa orang gila setelah menuntun anak kecil yang sedang bermain bola.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

KARAWANG, RAKA – Slogan guru digugu dan ditiru memiliki makna yang dalam bagi kehidupan seorang guru. Namun, apa jadinya jika perannya dikerdilkan seiring maraknya guru jadi korban kriminalisasi saat menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Sekretaris Komisi D DPRD Karawang Eno Suherno mengakui, tren saat ini banyak guru yang dilaporkan ke kepolisian oleh orangtua murid, karena memberikan sanksi kepada siswanya. Dirinya juga pernah menerima keluhan guru yang dikriminalisasi oleh orangtua siswa. “Kami berinisiatif dari Komisi D untuk membuat raperda perlindungan guru khususnya di Karawang,” kata Eno kepada wartawan, Jumat (24/3) kemarin. Eno mencontohkan, kriminalisasi guru seperti saat memberikan sanksi kepada siswa yang melakukan pelanggaran, saat proses belajar mengajar berlangsung. Kemudian karena tidak terima, siswa itu melaporkan ke orangtuanya. Dan orangtua siswa itu melaporkan ke kepolisian. “Jika siswa itu mematuhi aturan, pasti guru juga tidak akan memberikan sanksi. Maka harus ada komunikasi antara guru dan orangtua siswa,” ungkapnya. Kendati ada aturan perlindungan guru, lanjut Eno, bukan berarti guru bisa semena-mena. Tapi harus bisa memberikan pendidikan dan pengajaran yang baik kepada siswanya. “Guru itu memiliki fungsi mendidik, bukan hanya mengajar,” jelasnya. Ia berharap dengan adanya raperda ini, orangtua siswa tidak melakukan kriminalisasi lagi kepada guru. Selain itu, ketika orangtua siswa menyerahkan pendidikannya kepada sekolah, maka tanggung jawab pembentukan karakter juga ada di tangan guru. “Kami berharap tidak ada lagi kriminalisasi di dunia pendidikan, khususnya kepada guru,” katanya. Sementara itu, Ketua PGRI Karawang Nandang Mulyana menyambut baik adanya rencana DPRD Karawang yang akan membuat perda tentang perlindungan guru. Sebab banyak guru yang dilaporkan ke kepolisian karena tugasnya saat mengajar. “Guru tidak akan memberikan sanksi jika siswa tidak melakukan kesalahan. Dan sanksinya juga tidak sampai melakukan kekerasan fisik,” katanya. Menurut Nandang, dengan adanya aturan perlindungan ini, setidaknya bisa memberikan proteksi kepada profesi guru dalam melakukan pekerjaannya dalam proses belajar mengajar. “Kami sangat mengapresiasi raperda perlindungan guru ini, dan semoga bisa segera jadi aturan yang definitif,” pungkasnya. (ops)

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

KARAWANG, RAKA – Sembilan desa di Kabupaten Karawang akan menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) tahun ini. Delapan desa dilakukan serentak tanggal 21 Mei, yaitu Desa Payungsari Kecamatan Pedes, Desa Balongsari Kecamatan Rawamerta, Desa Tanjungmekar Kecamatan Pakisjaya, Desa Jatisari Kecamatan Jatisari, Desa Cikampek Selatan Kecamatan Cikampek, Desa Sarimulya dan Cikampek Utara Kecamatan Kotabaru, Desa Wanakerta Kecamatan Telukjambe Barat. “Untuk Desa Gombongsari Kecamatan Rawamerta, pemilihannya dilakukan secara musyawarah tanggal 17 April. Atau biasa di sebut musdes (musyawarah desa),” ujar Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Karawang Wawan Hernawan, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (24/3). Untuk saat ini, semua desa sudah mulai menjalankan tahapan pilkades, terlebih untuk Desa gombongsari, hari Senin (27/3) besok sudah mengadakan pelayanan satu atap, atau pemenuhan berkas persyaratan bakal calon. Sedangkan untuk 8 desa lainnya pelayanan satu atap akan diadakan pada 14-15 April 2017. Sedangkan pemilihan kades dengan cara musdes, kata Wawan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Desa No 6 Tahun 2014 dan PP No 43 Tahun 2014, disebutkan Bahwa saat ada kepala desa berhalangan tetap seperti meninggal dunia dengan sisa masa jabatan diatas satu tahun, maka pilkades diadakan secara musyawarah. Untuk tahapannya sama seperti pilkades biasa atau pilkades reguler. Mulai dari pendaftaran balon dan lain sebagainya. Tetapi yang berhak mengikuti musdes adalah mereka yang mendapatkan undangan dari panitia pilkades, dengan mewakili masing-masing RT nya. “Tiap RT nanti ada perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan lain sebagainya. Kemudian mereka bermusyawarah memilih balon yang sudah terdaftar di panitia. Untuk menentukan siapa kades yang akan melanjutkan sisa masa jabatan,” jelasnya. Kemudian jika terjadi ketidaksepakatan dalam bermusyawarah, maka dilanjutkan dengan opsi lain, yaitu voting. Tetapi yang berhak mengikuti voting itu adalah para peserta musdes. Setelah selesai di forum dan terpilih kades baru. Maka tinggal mengikuti prosedur yang ada, dan akan di-SK-kan oleh kepala daerah. “Yang terpilih dalam musdes, otomatis dia menduduki jabatan kades,” ujarnya. Disinggung mengenai anggaran yang disiapkan untuk pilkades, dia menyampaikan, APBD Karawang yang diposkan ke DPMD sekitar Rp 400 jutaan. Dia menilai anggaran tersebut sudah dihitung sesuai dengan kebutuhan pilkades. “Jadi seharusnya anggaran yang disediakan oleh pemda itu cukup,” ucapnya. Sementara berkaca pada pilkades serentak yang digelar pada tahun-tahun sebelumnya, selalu ada persoalan pada anggaran pilkades. Karenanya panitia pilkades melakukan inisiatif untuk merembugkan kekurangan sisa anggaran tersebut dengan para calon. “Memang selalu ada hal-hal yang tidak dianggarkan. Tapi kalau anggaran pilkades itu masuk pada APBDes, dan dalam APBDes tersebut dicantumkan angka yang memang libih tinggi dari anggaran pemda, maka sisanya bisa dimusyawarahkan,” bebernya. Sementara salah Ketua Panitia Pilkades Sarimulya, Kecamatan Kotabaru, Nurkinan, menghimbau kepada warga Desa Sarimulya untuk mendaftarkan diri menjadi pemilih pilkades. Pasalnya, berdasarkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) baru ada sekitar 8.852 pemilih, sedangkan data pemilih di Pilbup Karawang yang lalu di Desa Sarimulya sebanyak 9.980 pemilih. Menurut Noerkinan, jika merujuk ke daftar pemilihan Bupati Karawang beberapa tahun lalu, jumlah pemilih mencapai 9.980 pemilih. Sementara DPS Pilkades baru mencapai 8.852 pemilih termasuk pemilih pemula sejumlah 478 pemilih. “Bagi warga yang belum terdaftar menjadi pemilih di pilkades, agar segera mendaftarkan diri baik melalui panitia maupun melalui ketua RT masing-masing,” ujarnya. Dia khawatir saat pelaksanaan pemungutan suara, persoalan DPT menjadi pemicu keributan. Sebagai ketua panitia dia terus menghimbau kepada masyarakat agar segera mendaftarkan diri sebagai pemilih. “Kami selalu sosialisasi ke masyarakat, baik di forum-forum formal, seperti majelis-majelis taklim, maupun dalam forum-forum non formal,” pungkasnya. (zie)

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

KARAWANG, RAKA – Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang, Jumat (24/3) membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengelolaan Sampah. Sehingga sebelum perda ini dikeluarkan, Panitia khusus (Pansus) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakaat. Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang, Dedi Achdiat mengatakan, Pemkab Karawang, akan memberikan denda kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan sebesar Rp 30 juta atau pidana kurungan 3 sampai bulan. Sanksi tersebut sudah tertuang dalam draf Raperda pengelolaan sampah. “Sanksinya berupa denda setinggi-tingginya sebesar Rp 30 juta atau kurungan pidana 3 sampai  bulan,” kata Dedi kepada wartawan, usai melakukan hearing dengan Pansus Raperda Pengelolaan Sampah, Jumat (24/3). Menurut Dedi, saat ini sampah tidak lagi dipandang sebelah mata melainkan  harus ditangani dan dikelola oleh pemerintah secara serius. Apalagi, sampah itu banyak jenisnya mulai dari sampah rumah tangga sampai domestik, maka pihaknya sudah menyiapkan tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) dan kewajiban masyarakat khususnya yang diperumahan atau lingkungan perkantoran harus membuang sendiri ke TPSS, pihaknya akan mengambil sampah dari TPSS dan langsung diuang ke Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Jalupang. “Saat ini kami akan mengelola sampah dan TPA bukan lagi tempat pembuangan akhir tapi tempat pengelolaan akhir sampah,” katanya. Oleh sebab itu, lanjut Dedi, akan ada pemilihan sampah seperti organik dan non organik, hal itu dilakukan agar bisa mempermudah pengolahan. “Kami juga akan menambah TPSS disejumlah wilayah untuk mempermudah pengangkutan,” katanya. Ia menambahkan, saat ini jumlah sampah perhari yang diangkut  sebanyak 850 kubik dan setiap tahunnya bertambah 3 persen. Maka harus ada aturan khusus tentang pegelolaan sampah, agar tidak ada penumpukan sampah di Karawang. Sementara itu, Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Sampah, Edi Suhedi mengaku tidak igin buru-buru, dalam membahas pengelolaan sampah ini, sebab ini merupakan turunan dari undang-undang yang mengharuskan sampah itu dikelola dan bukan hanya dibuang beitu saja. “Kami ingin semuanya matang, baru kita akan paripurnakan, terlebih ada sanksi juga dalam raperda ini bagi masyarakat,” katanya. Edi mengimbau, jika Raperda ini ingin segera  disahkan, maka sosialisasi kepada masyarakat harus disegerakan, sebab ada sanksi pidana dan denda didalamnya. “Kita berharap aturan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, sebab sampah ini selalu jadi masalah di masyarakat,” pungkasnya. (ops)

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

-Setiap Hari Dipungut Rp 3 Ribu CIKAMPEK, RAKA – Nasib pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Pasar Cikampek tamat. Itupun jika Satpol PP berani menindaklanjuti surat edaran pelarangan berjualan di lokasi terlarang, yang ditebar pasukan penegak peraturan daerah tersebut, Jumat (24/3) kemarin. Sekcam Cikampek yang pernah menjabat menjadi mantri polisi, Asep Amrullah mengatakan, pihaknya hanya menerima surat serta memberikannya kepada para PKL, dan hanya menjalankan tugas untuk segera diedarkan. “Surat itu hanya himbauan saja kepada para pedagang, jika di trotoar jalan tidak boleh digunakan untuk berjualan. Untuk aksi penertiban belum ada kapan akan dilakukan,” ujarnya kepada Radar Karawang. Seorang PKL Cikampek, Julkarnaen mengatakan, dirinya tidak menerima jika penertiban dilakukan sebelum bulan puasa, karena pendapatan bagi PKL saat bulan Ramadhan. “Semoga penertiban dilakukan setelah bulan Ramadhan,” harapnya seraya mengatakan kerap dipungut uang kebersihan Rp 3 ribu. Pedagang lain, Adi (27) menyadari jika yang dilakukannya menyalahi aturan. Dia hanya ikut-ikutan saja karena banyak yang berjualan di area terlarang. “Saya pasti sedih kalau betul akan ada penertiban. Diharapkan secara manusiawi agar dilakukan perelokasian sebelum ditertibkan,” ucapnya. (apk)

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

*Petani Khawatir Kualitas Gabah Jelek TELUKJAMBETIMUR,RAKA – Sudah saatnya warga menyadari untuk tidak membuang sampah ke kali ataupun sawah. Selain berpengaruh terhadap kualitas gabah karena tercemar kotoran hal itu bisa mengakibatkan endapan sampah dan menghalangi arus air sehingga air meluap ke permukaan. Selain sungai dan sawah sampah juga menumpuk di saluran-saluran air tersier yang menjadi kebutuhan petani. Seperti, pengamatan Radar Karawang Jumat (24/3) di persawahan Kampung Jalitri, Desa Teluk Jambe, sampah berbagai jenis mengotori lahan persawahan dan saluran air. Kini petani hanya bisa melakukan pemungutan Sampah tersebut yang terbawa arus air dari saluran irigasi. Padahal, sawah tersebut akan ditanami padi. Karena dipenuhi sampah, dirinya terpaksa memungut sampah dan mengumpulkan dalam karung. Perihal sampah bukanlah hal yang baru bagi kita, Jika kita mendengar kata ini pasti terlintas dibenak kita sampah adalah semacam kotoran, setumpuk limbah, sekumpulan berbagai macam benda yang telah dibuang ataupun sejenisnya yang menimbulkan bau busuk yang menyengat hidung. Dengan kata lain sampah dapat diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses yang cenderung merusak lingkungan di sekitarnya. Sampah merupakan salah satu dari sekian banyak masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Masyarakat kota ataupun daerah yang padat pendududuknya pasti menghasilkan persoalan sampah.Bahkan yang parahnya karena kesadaran yang kurang areal sawah pun kini menjadi genangan sampah yang justru berdampak bagi petani. Torik (40) petani mengatakan sampah yang sering genangi persawahannya itu bukan saja mengancam rusak padi tapi ganggu petani karena khawatir malah menjadi bibit penyakit.Sampah tersebut banyak di temui diserakkan di pinggir sawah hingga kering padahal kan kalau warga yang mengerti mungkin saja sampah bisa dibakar. “Kebanyakan sampah plastik, jadi harus disingkirkan agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman padi. Kalau sampah organik justru menguntungkan, karena bisa menambah kesuburan tanah,”katanya. Sementara Marsadin (37) mengaku dipusingkan karena banyak sampah masuk ke sawahnya. Setiap kali membuka saluran irigasi, berbagai sampah ikut masuk ke sawah. “Saya sudah membuat alat penyaring sederhana dari bambu, namun masih banyak sampah yang masuk. Sebagian besar sampah plastik. Dan saya berharap pemerintah bisa tegas mengatasi persoalan sampah yang sering ganggu areal persawahan warga dan saya juga menyesalkan ada warga yang kurang menyadari pentingnya kesehatan. Warga seperti tidak tahu aturan saja masa buang sampah di sawah malah bikin sawah kami jadi berbau dan pohon padi pun banyak yang mati oleh keberadaan sampah. Hal serupa ditegaskan Yadi (38), jika tidak segera dipacu kinerjanya petani produksi gabah akan merosot. Sementara sampai saat ini belum ada tindakan yang sifatnya membuat jera para pelaku pembuang sampah liar. “Bagaimana lagi, petani harus repot memungut sampah disawahnya. Apalagi usai hujan deras dan saluran air meluap, banyak sekali sampah ikut terbawa air. Namun kami sudah mengajak petani agar sampah dikeringkan dekat sawah lalu dibakar,” tandasnya. Pihaknya juga akan mengadukan masalah itu kepada pemerintah desa setempat dan berharap ada solusi terbaik untuk mengurai masalah sampah ini. Ini juga terkait dengan kesadaran sebagian masyarakat yang membuang sampah sembarangan. “Harapan saya drainase juga bisa dilebarkan hingga genangan sampah terus bisa ke buang ke sungai,” pungkasnya. (yfn)

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

CILAMAYA WETAN, RAKA – SMKN 1 Cilamaya jadi tempat 42 guru SMK dari berbagai Provinsi menimba pelatihan Program Kemendikbud dalam Karir Keahlian Ganda untuk memenuhi kekurangan guru Produktif. Sebanyak 42 Guru tersebut, bukan saja datang dari Jawa, melainkan juga dari Lampung, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Barat. Program yang dulunya dikenal sebagai alih fungsi guru ini secara perdana digelar dibawah komando P4TK Cianjur. Program ini untuk mendapatkan sertifikat keahlian sebagai guru produktif akan berlangsung selama 12 bulan kedepan. Program ini dilakukan melalui empat tahap dengan tahap ON dan IN, dan 2 bulan diantaranya untuk In Service. Kemendikbud menunjuk 2 SMK di Karawang, yaitu khusus Agronomi di SMKN 1 Cilamaya dan Perikanan di SMKN 1 Cilamaya. Hal ini erat kaitannya untuk mengisi Kekurangan guru yang Produktif dibidang masing-masing dengan program Keahlian Ganda. Misal sebutnya, Guru SMK dengan mata pelajaran Wirausaha atau Kimia, namun jam mengajarnya sedikit, maka untuk memenuhinya, dibina melalui In service ini di SMK Peternakan maupun Perikanan. Karenanya,  42 Orang Guru PNS yang berasal dari Provinsi NTB, Lampung, Sulawesi Barat dan NTT ini, akan mendalami pembinaan keahlian ganda selama 2 bulan kedepan di Karawang. “Ini program nasional dan baru pertama digelar, dulu  ada alih fungsi guru, nah sekarang ini programnya guru bisa menjadi karier Ganda yang produktif,” ungkap Dr R Diyan Krisdiana, A.Pi.,M.si, pejabat Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan P4TK Cianjur. Doktor asal Kota Bandung ini menambahkan, Output selama kegiatan 2 bulan ini, selain untuk memenuhi ujian akhir Badan Nasional Standar Pendidikan (BSNP) , hasil diklatnya juga akan didapati sertifikat keahlian untuk penambahan kompetensinya yang kemudian dipersentasekan dihadapan P4TK Cianjur. Karenanya, diharapkan, Inservice di SMKN 1 Cilamaya selama 2 bulan sampai pertegahan Mei ini, ke 42 guru PNS ini selain menghasilkan guru yang kompetensi Kahliannya mumpuni sesuai standar , juga  pengetahuan dan sikapnya semakin matang. “Kalau dinilai Kompeten ya dapat sertifikatnya, kalau tidak ya gak dapat sertifikasi,” pungkasnya. Guru Instruktur Nasional (IN) dari SMKN 1 Cilamaya, Asep Idha Rusmana S.Pi mengatakan, SMKN Cilamaya diapresiasinyanya ditunjuk sebagai Pusat Belajar (PB) oleh P4TK Cianjur khusus Kompetensi keahlian dibidang perikanannya, IN sebut Asep, ikut serta membantu dan bekerja selama pembelajaran dilangsungkan dan ikut mengawasi ke 42 guru ini. Dalam program Keahlian Ganda ini, dirinya berikan pesan-pesan potensi keunggulan perikanan yang ada di SMKN 1 Cilamaya ini, selain Pembenihan Ikan, juga pembesaran Ikan hias hingga olahannya diperkenalkan. Diharapkan, ke 42 guru yang datang dari lintas Provinsi ini, bisa menyelami pembinaan selama 2 bulan ini di SMK dan lulus sesuai kompetensi yang dibidiknya.” Semoga betah, dan lulus sesuai kompetensi,” harapnya. Seperti diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), melakukan penataan dan pemenuhan guru produktif di SMK untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja ditahun 2017 ini. Melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Kemendikbud mengambil langkah strategis sejak tahun 2016, yaitu dengan merancang Program Keahlian Ganda, yang sebelumnya dikenal dengan Program Alih Fungsi Guru. (rud)

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

CIKAMPEK, RAKA – Makanan khas Palembang yang satu ini memang memiliki cita rasa yang nikmat. Tekstur pempeknya yang empuk dan garing diluar tapi tidak alot saat dikunyah. Kualitas bahan dan takaran antara daging ikan tenggiri dan tepung sagu, serta bumbu-bumbu yang pas membuat hasil dari racikan ini dijamin bikin nagih. Belum lagi, penggunaan gula aren sebagai bahan cuko yang pas untuk menikmati aneka pilihan pempek yang ada. Di Kabupaten Karawang, hanya ada satu tempat yang bisa memuaskan para pecinta pempek, yaitu Pempek Ba’in, di Jalan Ahmad Yani No 20 Cikampek, persis di depan Kantor Telkom. Di tempat ini, yang menjadi pilihan favorit antara lain Pempek Lenjer, Pempek Kapal Selam, Pempek Telur, dan Pempek Campuran berisi 5 pcs. Untuk harga bervariasi. Mulai dari Rp 3.000, Rp 15.000 dan paling tinggi Rp 33.000 untuk Pempek Lenjer Balok. Jika kepedasan, tenang. Ada berbagai macam jenis minuman yang bisa memuaskan dahaga atau kesegaran. Yaitu air mineral, es teh manis, teh manis panas, jeruk panas, sop buah/es campur, mix juice, cappucino cokelat kepo. Penikmat Pempek Ba’in, Marwanto (37) mengaku sangat menikmati rasa pempek khas Palembang ini. Selain citarasa yang enak karena gurih, dan memiliki ciri khas rasa yang berbeda, membuatnya ketagihan. “Bagi saya dibandingkan yang lain, Pempek Ba’in gak ada duanya untuk di daerah Cikampek,” ujarnya. Istri Marwanto yang juga pecinta Pempek Ba’in, Nurhayati (34) mengatakan, baginya Pempek Ba’in gak ada tandingannya. Selain berkesan wah, juga selalu buat penikmatnya ketagihan. “Saya paling suka Pempek Campur,” ujarnya. Nurhayati juga mengatakan, Pempek Ba’in mempunyai kesan istimewa baginya serta keluarga. Selain gurih di mulut, juga paling enak disantap saat siang hari. “Kita selalu bawa Pempek Ba’in kalau mau mudik. Sekarang saja lagi pesen buat dibawa untuk keluarga di Klaten Jawa Timur. Karena kalau gak bawa, suka ditanyai sama saudara,” ujarnya. (apk)

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

KOTABARU, RAKA – Jalan Mashudi yang biasanya sepi mendadak semrawut. Kendaraan roda dua maupun empat tumplek, terkunci, macet total. Selama dua jam lebih, para pengendara tidak bisa bergerak kemana-mana. Kondisi itu dipicu oleh kegiatan Pekan Olahraga Seni Santri (POSS 3) di depan kantor Desa Wancimekar, Kecamatan Kotabaru, Minggu (26/3) kemarin. Alhasil, sempat terjadi ketegangan antara pengemudi mobil dengan warga yang menertibkan arus lalu lintas. Ahmad Suryadi (58) sukarelawan pengatur lalu lintas mengatakan, bukan hal mudah menjaga ketertiban di jalan, terutama saat kemacetan sudah tidak terkendali. “Saya paham kalau lagi mengendara. Tapi kalau ada yang menertibkan kemacetan ya tolong dihargai, jangan mau enak sendiri. Saya juga pernah jadi sopir,” ujarnya kepada Radar Karawang. Ia mengatakan, kemacetan terjadi sejak pukul 07.00 WIB. Dia juga menyayangkan tidak ada petugas dari kepolisian yang berjaga di lokasi. Padahal acara berlangsung cukup ramai. “Macet total selama 2 jam. Dari pagi (lalu lintas diatur) sama warga setempat saja, dari polisi gak ada,” ujarnya. Ketua Panitia POSS 3 Sulaeman S.Pd.I mengatakan, pihaknya sudah kelimpungan dengan acara tersebut. Dia tidak mengetahui jika arus lalu lintas tidak berjalan dengan baik. “Saya sudah kordinasi dengan semua pihak, baik Kecamatan dan juga Polsek Kotabaru. Saya akui surat baru kemarin dilayangkan,” ujarnya. Kapolsek Kotabaru Ipda Asep Nugraha S.H mengatakan, pihak kepolisian sama sekali tidak mengetahui jika di wilayah Desa Wancimekar sedang ada kegiatan. “Acara naon eta (acara apa itu),” ujarnya melalui pesan singkat. Bhabinkamtibmas Desa Wancimekar Bripka Saparno mengatakan, dirinya tidak mengetahui jika di wilayah tugasnya sedang ada acara. Pihaknya sama sekali tidak mengetahui jika pelaksanaan POSS 3 tingkat kabupaten dilaksanakan di Desa Wancimekar. “Iya saya tadi di Puri Anggrek ke kapolsek tidak ada tembusan, ngasih tahunya ngedadak, jadi kan dampaknya macet,” ujarnya melalui pesan singkat. (apk)

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

KARAWANG, RAKA – Masyarakat Kabupaten Karawang diminta proaktif jika ada petugas Dinas Kesehatan yang melakukan pungutan liar. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Yuska Yasin. Dia meminta segera melaporkan kepada dirinya, jika ada oknum Dinas Kesehatan yang menguangkan program DBD atau program lainnya. Pasalnya setiap program yang diluncurkan oleh Dinkes, dipastikan tidak dibebankan kepada masyarakat. “Jika di lapangan ada yang mungut, laporkan ke saya,” tegas Yuska kepada Radar Karawang. Dia menyampaikan, Dinkes sudah mengalokasikan anggaran untuk penekanan kasus DBD di Karawang, termasuk anggaran fogging yang selalu diminta oleh masyarakat. “Untuk anggaran fogging, pengalokasiannya berdasarkan perkiraan. Itu melihat kasus tahun-tahun sebelumnya,” ucapnya. Oleh karenanya sangat memungkinkan perkiraan tersebut kurang dari kebutuhan yang ada. Sehingga di tahun-tahun sebelumnya sering ada kasus DBD yang seharusnya dilakukan fogging, tetapi tidak dilakukan karena kuota habis. “Kecuali anggarannya ditanggung masyarakat,” ucapnya. Ia melanjutkan, meski kuota fogging sudah habis, tetapi obat dan alatnya dipastikan ada. Kecuali solar atau biaya orang yang melakukan fogging. “Itu yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat,” ucapnya. Saat ini Dinkes sedang fokus menggarap peningkatan status puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), agar memiliki kewenangan untuk penganggaran sendiri. Sementara, Kepala Desa Balonggandu Suhana, selalu mengeluhkan terbatasnya anggaran fogging. Berkaca pada tahun sebelumnya, Desa Balonggandu melakukan fogging secara swadaya. “Seharusnya kalau kuotanya sudah habis. Bisa menggunakan anggaran gawat darurat. Karena kayak tahun kemarin. Warga saya banyak yang terkena DBD,” pintanya. (zie)

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

*Disduk Tidak Bisa Memastikan KARAWANG, RAKA – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcatpil) Kabupaten Karawang, Yudi Yudiawan, masih belum memastikan kapan blanko KTP elektronik (KTP-el) ada di Disduk dan kembali dicetak. Pasalnya sampai saat ini pihaknya masih belum mendapat kabar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait hal tersebut. “Se Indonesia, masih belum ada kepastian, kapan blanko KTP elektronik kembali bisa di cetak (di disduk),” ujar Yudi, kepada Radar Karawang, belum lama ini. Semua Kepala Disduk saat ini juga menunggu blanko KTP-el tersebut. Karena memang masyarakat sudah terus menanyakan. Meski sebelum adanya blanko, ada surat keterangan dari Disduk sebagai pengganti KTP-el tetapi hal itu tetap saja masih menjadi pertanyaan masyarakat. “Kami juga menunggu. Tapi tenang saja surat keterangan (KTP sementara) dari Disduk, itu fungsinya sama seperti KTP elektronik,” ucapnya. Menurutnya, berdasarkan kabar dari media massa, saat ini di Kemendagri sudah dalam tahap pelelangan bahkan sudah ada pemenang. Tetapi masih banyak tahap yang harus dilalui sampai pada akhirnya blanko tersebut didistribusikan oleh pemenang lelang ke masing-masing dinas kependudukan se Indonesia. “Katanya sudah ditenderkan dan sudah ada pemenang lelang. Tapi kami fikir masih lama yah,” ujarnya. Saat ini di Kabupaten Karawang sudah kembali menjalankan program pelayanan terpadu kecamatan (PATEN), dalam paten tersebut warga yang belum melakukan perekaman dilakukan perekaman. Meski sudah direkam tetapi warga belum bisa mendapatkan fisik dari KTP-el, tetapi dia memastikan, saat blanko KTP-el sudah ada, maka warga yang sudah direkam tinggal ngambil saja ke Disduk. “Bagi warga yang sudah direkam. Nanti tinggal tukarkan saja surat keterangan (KTP sementaranya) ke Disduk. Kalau sudah mulai pencetakan blanko KTP elektronik,” ujarnya. Oleh karenanya, dia menghimbau kepada masyarakat agar jangan merasa hawatir terkait pencetakan KTP elektronik. Termasuk saat adanya program Paten, dipersilahkan warga untuk mengikuti fasilitas program patin yang disediakan oleh panitia atau tim. “Jangan khawatir, karena ini tidak menjadi persoalan,” katanya. Sementara warga Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, Teddy, mengaku meski ada surat keterangan dari Disduk sebagai pengganti KTP elektronik, tetapi merasa heran saja kenapa dokumen kependudukan sulit didapat oleh masyarakat. Padahal yang itu merupakan program negara. “Jangankan bikin produk yang canggih. Blanko KTP elektronik saja sampai kehabisan,” ucap Teddy sambil terheran-heran. (zie)

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

TEGALWARU, RAKA – Petani Kampung Calingcing, Desa Cintalaksana mulai menggeluti usaha tanam pohon kopi jenis robusta ambon. Diyakini warga, jenis kopi tersebut akan tumbuh baik di wilayah itu, Minggu. (26/3) Sekitar 20 petani perbukitan kini secara beramai-ramai coba siasati lahan produktif mereka dengan menanam poho jenis kopi. Menurut pendapat dari beberapa petani selain memiliki pohon yang kuat akar juga mampu menahan erosi tanah. Kontur lahan bukit di gugusan gunung Sanggabuana terutama di Blok Calingcing memang miliki jenis tanah yang cukup baik. Namun karena tanah merah petani khawatir mudah terjadi longsor, maka pilihan menanam kopi dianggap tepat sehingga menjadi sebuah solusi bahkan tanahpun bisa dioptimalisasi menjadi tumpangsari seperti Lengkoas, Jahe, Kacang Tanah, Kunyit dan lain sebagainya. Menurut petani setempat, Encep (37) dirinya meyakini dengan menanam pohon kopi jenis robusta ambon lahannya akan jauh lebih aman. Dan juga akan merimbunkan areal tersebut oleh pepohonan. “Jika ditanam umbi-umbian tanah mudah gembur jika hujan deras dan besar mudah terjadi longsor maka pilihan taman pohon jenis tersebut cukup memadai,” ucapnya. Hal senada pun diutarakan Jabarudin (39) dengan ketinggian 630 Mdpl jenis pohon kopi mempunyai akar yang cukup baik sebagai pengikat, hingga kontur lahan perbukitan merupakan jenis tanaman yang cukup tepat. “Selain pohon baik juga harganyapun bagus dipasaran dan sekaligus bisa jadi ikon baru di Kecamatan Tegalwaru, hingga pertanian perbukitan di Desa Cintalaksana bukan saja terubuk dan nanti kopi pun bisa menjadi andalan,” pungkasnya. (yfn)

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

TEGALWARU, RAKA – Optimalisasi terhadap penunjang sarana pariwisata saat ini adalah ketersediaan infrastruktur terutama akses jalan. Seperti yang terdapat di tempat wisata Puncak Sempur Desa Cintalaksana membutuhkan akses yang lebih lebar demi kenyamanan wisatawan. Infrastruktur jalan yang sempit membuat para pengunjung ke wilayah Puncak sempur sedikit berkurang hingga masyarakat pun berharap pemerintah Kabupaten Karawang bisa membantu ketersediaan akan perluasan lebar jalan. Sehingga memberikan kenyamanan bagi para pelancong agar tidak ada rasa cemas dengan kunjungan mereka. Saat ini lebar jalan utama menuju ke Objek Wisata Puncak Sempur hanya 4 meter dan panjang jalan sekitar 3 kilometer itupun menanjak, bahkan di titik Blok Asem dan Blok Jenjeng sedikit terjal dan membutuhkan keamanan yang lebih bagi para pelancong. Hal itu diungkapkan pengelola Puncak Sempur, Karim (31), Minggu (26/3). Demi menunjang kenyamanan pengunjung Pemerintah sudah saatnya membantu itu semua. Saat ini menurutnya kunjungan wisatawan kuotanya semakin menurun karena di dasari rasa cemas karena akses jalan yang menanjak dan terjal juga sempit. “Jika ada dua kendaraan maka tidak ayal menjadi rasa was-was pengguna jalan dan kadang mereka mesti memberhentikan laju kendaraan karena sempit, ya harapan saya bisa diperlebar dan ada beberapa titik jalan tebing di beri pengaman jug adanya penerangan jalan utama agar jauh lebih aman,” katanya. Hal senada pun dikatakan Iwan, juga pengelola wisata disana. Dia menjelaskan jika dengan adanya Puncak sempur maka warga sekitar pun bisa mengais rezeki. Namun kendala jalan membuat pemilik usaha warung tidak bisa mengakomodir para pelancong karena ketersediaan parkir yang tidak ada. “Jika terus begini kemungkinan kunjungan ke tempat Puncak sempur semakin menurun saja. Padahal dengan adanya objek wisata bisa menambah pendapatan masyarakat dan membuat geliat baru bagi industri kecil dan rumahan,” ujarnya. Di tempat terpisah, Leoni (23) pelancong asal Karawang menyampaikan memang jalan sempit menuju tempat wisata puncak sempur kurang lebar dan ada bekas jalan yang rabat betok nya sudah terkelupas sehingga jalan menjadi licin. “Saran saya perlu ada perbaikan sekaligus pelebaran supaya aman dan pelancong tidak cemas dan mudah terjadi kecelakaan. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak agar jadi lebih aman,” pungkasnya. (yfn)

*Ketua DPD PKS Was-was Aksi Penculikan KARAWANG, RAKA – Isu penculikan anak nampaknya sampai saat ini masih meresahkan masyarakat. Hal itu terbukti dengan masih beredarnya Broadcast (BC) ditengah-tengah masyarakat. Bahkan tidak tanggung-tanggung elit politik karawang juga ikut menyebarkan BC tersebut karena merasa khawatir. Seperti diungkapkan Dedi Sudrajat, Ketua DPD PKS, meski diakuinya orang dikhawatirkan bukan siapa-siapa, tidak ada hubungan keluarga dan saudara dengan dirinya. “Bukan siapa-siapa saya. Bukan murid atau saudara saya,” ujar Dedi Sudrajat, saat dihubungi Radar Karawang, Kamis (23/3). Oleh karenanya dia mengaku tidak tahu menahu kebenarannya kabar tersebut. Pasalnya dia mengaku hanya merasa hawatir saja jika itu benar-benar terjadi. Oleh karenanya dia ikut menyebar luaskan kabar tersebut. “Saya hanya BC saja,” ucap Dedi. Sementara diluaran beredar BC ada anak yang menjadi korban penculikan dan saat ini sudah selamat. Anak tersebut merupakan anak SD IT Harum yang merupakan tempat bekecimpung Dedi Sudrajat. Kondisi tersebut turut meresahkan warga Perum Purwasari Regency, Miftahul Jannah, meski sampai saat ini belum ada kejadian yang benar-benar terjadi di Karawang, tetapi sebagai orang tua tetap saja merasa khawatir. “Iya, saya juga takut terjadi apa-apa sama anak saya. Namanya orang tua. Kalau ada kabar culik pasti khawatirlah,” ujarnya. Seperti diinformasikan, Salsabila Putri (15), siswi SMA Islam Terpadu (Smait) Harum (Harapan Umat)dinyatakan hilang sejak Selasa (21/3) lalu. Namun sehari setelah dilaporkan ke aparat kepolisian, gadis yang tinggal di Perum Bumi Taruno Kelurahan Adiarsa, Kecamatan Karawang Timur, keesokan harinya dikhabarkan sudah ditemukan. Dalam dua grup WhatsApp muncul kalimat klarifikasi yang menyebutkan korban bukan hilang di sekolah melainkan di sekitar salah satu lokasi cepat saji yang berlokasi di Jalan Interchange Karawang Barat, Desa Sukamakmur, Kecamatan Telukjambe Timur. Selain diculik, korban ternyata juga disekap di Bandung  dan motornya dirampas. Kepala subbagian humas polres Karawang, AKP Marjani membenarkan penculikan itu. Ia mengatakan, polisi telah menerima laporan kehilangan anak dari keluarga korban pada Selasa siang. SP dilaporkan hilang oleh Nurhayati (49) ibunya ke Polsek Karawang kota sesuai LP/B/STPL/12/III/2017/sektor Karawang setelah  tidak kembali ke rumah usai membeli beberapa bungkus makanan untuk dibagikan kepada santri majelis taklim. Marjani bercerita, siswi kelas X SMA Islam Terpadu  itu diculik 3 orang misterius ketika mengunjungi gerai Mc Donalds di kawasan pemukiman Grand Taruma, Karawang Barat Selasa pagi. Mengendarai motor matic Scoopy, SP yang memakai jaket warna pink dan memakai jelana jeans biru dihampiri 3 orang tak dikenal pagi itu. “Korban dimasukkan ke dalam mobil dan mendapat kekerasan hingga pingsan,” kata Marjani, Kamis (23/3). “Korban lalu siuman ketika berada di sebuah ruangan. Korban kembali pingsan ketika kembali mendapat kekerasan oleh seorang laki – laki tak dikenal,” ungkap Marjani. SP kembali sadar ketika berada di pinggir jalan. Saat itu ada seorang warga Bandung yang iba dan memberinya sejumlah uang untuk ongkos pulang ke Karawang. “Akhirnya korban bisa kembali pulang ke rumahnya,” kata dia. Ridwan, Kepala sekolah SMAIT Harapan Umat membenarkan penculikan itu. Ia mengatakan, selain diculik, SP juga disekap dan dipukuli para penjahat. “Siswi kami jadi korban pencurian dengan kekerasan. Ditemukan beberapa luka lebam akibat benda tumpul,” kata Ridwan. Ridwan bercerita, SP berhasil kabur dari para penculik pada Rabu (22/3). “Ketika dilepas dari tangan penjahat, korban sempat mencari pertolongan kepada beberapa teman FB di warnet terdekat,” ungkap dia, seraya menambahkan banyak warga Bandung yang iba dan memberikan uang untuk ongkos pulang hingga karawang. Hingga kini  polisi masih melakukan penelusuran dan tengah melacak  posisi pelaku. “Kita akan semaksimal mungkin mengungkap kasus ini,” pungkas Marjani. (ops/zie)

seperti di kutip dari http://karawang2.rssing.com

– Kegiatan Belajar Tetap Berjalan RAWAMERTA, RAKA – Siswa TPQ Al Ishlah terpaksa belajar di bawah ancaman ambruknya ruang sekolah mereka. Pasalnya, atap gedung sekolah yang beralamat di Desa Panyingkiran, Kecamatan Rawamerta itu sudah lapuk dimakan usia. Kepala TPQ Al Ishlah, Tita Azizah, mengatakan, bangunan wakaf dari kakaknya ini hampir 12 tahun lamanya belum ada perbaikan. Kondisi bangunan yang sudah lapuk, terpaksa harus menggunakan tiang penyangga. “Kadang ngajar juga saya jadi kurang fokus, apalagi kalau dibarengi hujan dan angin,” kata dia, kepada Radar Karawang, Kamis (23/3) kemrin. Sementara itu, lanjut dia, proses KBM harus terus dilaksanakan, mengingat semangat siswa seusia ini masih besar dan sangat butuh asupan materi pembelajaran. Apalagi dalam menghadapi ujian yang akan dilaksanakan Mei mendatang. Ia mengaku tidak mungkin mematahkan semangat belajar siswa dengan meliburkannya, meskipun harus belajar di bawah tekanan. Ia melanjutkan, hampir seluruh ruangan yang ada di TPQ dan DTA Al Ishlah kurang layak. Bahkan ada salah satu ruangan yang tidak bisa dipergunakan ketika turun hujan, karna kayunya sudah rapuh. Adapun saluran drainasenya juga sudah pada mampet, tidak heran genangan air di halaman madrasah ini selalu banjir, bahkan kalau hujannya besar tidak jarang genangan air tesrsebut sampai masuk ruangan. “Drainasenya juga mampet, jadi bisa dialiri air. Makanya kalau ada hujan seperti saat ini, halaman madrasah juga jarang digunakan, baru bisa digunakan ketika musim kemarau,” ungkapnya. Hal senada dikatakan Mulyadi, salah satu staf pengajar, perencanaan pembangunan memang sudah di birapatkan sebelumnya, bahkan pengajuan jenis proposal juga sudah ia buatkan. Namun sampai saat ini belum juga ada realisasi. Ia berharap, madrasah ini bisa cepat diperbaiki. “Mudah-mudahan saja ada donatur yang bisa membantu membangunnya,” harap dia. Menjelang ujian seperti saat ini, tidak mungkin siswa diliburkan. Pasalnya, waktu seperti inilah yang sangat banyak dibutuhkan untuk siswa dalam mempersiapkan ujiannya Mei mendatang. “Bisa sih diliburkan kalau emang sudah terlalu parah mah, tapi kasihan juga sama anak-anak, sementara mereka harus persiapan menghadapi ujian, pungkasnya. (rok)

seperti di kutip dari http://karawang2.rssing.com

KARAWANG, RAKA – Kades Parungmulya Kecamatan Ciampel Asep Dadang Kadarusman yang sebelumnya sempat dibebaskan oleh Pengadilan Tipikor Bandung, kembali menjadi pesakitan dalam perkara yang sama (dugaan korupsi pemerasan sejumlah pengusaha) menyusul perlawanan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Karawang dikabulkan hakim. “Perlawanan kita dikabulkan hakim dan kami akan menyidangkan kembali terdakwa Asep,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Karawang, Titin Herawati Utara, Kamis (23/3). Perlawanan jaksa dikabulkan hakim, kata Titin, diketahui setelah pihaknya menerima surat penetapan putusan hakim dengan perkara No. 7/TIPIKOR/2017/PT-Bdg yang berisi mengabulkan permintaan banding dari JPU  dan membatalkan putusan sela pengadilan  Tipikor pada pengadilan Negeri Bandung. Hakim banding menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum pada 5 Desember 2016 dinyatakan sah. “Kita masih menunggu penetapan sidang oleh pengadilan untuk melanjutkan pokok perkara dengan terdakwa Asep Kadarusman,” jelasnya. Terdakwa Asep Kadarusman, lanjut Titin,  saat ini belum dilakukan penahanan karena  penahanan saat ini merupakan kewenangan pengadilan. Meski begitu, sambung dia,  untuk memudahkan persidangan pihaknya akan mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar terdakwa Asep Kadarusman segera ditahan seperti sebelumnya. “Penahanan terdakwa itu kewenangan hakim, tapi kita akan memohon agar terdakwa segera ditahan. Kita sedang mempersiapkan surat permohonan untuk dikirim ke pengadilan,” ungkap Titin. Titin mengatakan, Kejari Karawang  saat ini, tengah mempersiapkan jaksa untuk bersidang dalam perkara Asep Kadarusman. Dalam sidang lanjutan nanti langsung dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi yang sudah di BAP penyidik kejaksaan. “Selain menghadirkan saksi-saksi dari JPU, terdakwa bisa juga menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan nanti. Saat ini kita sedang mempersiapkan saksi-saksi yang akan kita hadirkan agar mereka bisa hadir, karena mereka belum tahu dengan pembatalan vonis bebas ini,” tandasnya. Titin berharap, dalam persidangan nanti  agar majelis hakim yang akan bersidang nanti bukan majelis hakim yang membatalkan dakwaan JPU dalam perkara ini . Jika dipaksa untuk kembali menangani perkara ini di khawatirkan akan memunculkan conflik of interes. “Kita berharap majelis hakimnya baru sehingga dalam persidangan nanti berjalan lebih fair. Kalau majelis hakimnya masih yang lama, nantinya malah kagok,” pungkasnya. (ops)

seperti di kutip dari http://karawang2.rssing.com

KARAWANG,RAKA – Meski  terlihat aktivitas perataan tanah atau cut and fill diatas lahan seluas lima hektar yang terletak di Jalan Kertabumi, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Barat, ditengarai belum mengantongi ijin mendirikan bangunan (IMB). Padahal, kegiatan ini dilakukan untuk membangun mall, apartemen dan ruko. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kabupaten Karawang, Wawan Setiawan mengatakan, hingga saat ini DPMPTSP Karawang belum mengeluarkan IMB untuk PT Tatar Kertabumi. “Belum ada IMB-nya. Saya juga sudah konfirmasi dengan dinas/instansi teknis yang berkaitan dengan IMB, dan hasilnya belum pernah memproses IMB untuk PT Tatar Kertabumi,” kata Wawan, Kamis (23/3). Dikatakannya, hingga pengurusan site plan atas nama PT Tatar Kertabumi juga belum selesai. “Jangankan IMB, site plan juga masih bolak balik terus karena hal-hal yang harus dilengkapi,” kata Wawan. Kendati demikian, Wawan mengakui belum mengetahui secara jelas, apakah diatas lahan tersebut ada aktivitas atau tidak. “Yang pasti, berdasarkan informasi dari Camat Karawang Barat, sudah ada pemberitahuan dari pihak PT Tatar Kertabumi bahwa akan ada kegiatan pemerataan tanah,” katanya. Secara terpisah, Ketua LSM Lodaya Karawang, Nace Permana mengatakan, kalau ijin belum ada, seharusnya tidak boleh ada aktivitas. “Pemkab Karawang harus berani dan tegas untuk menghentikan kegiatan di atas lahan tersebut,” kata Nace singkat. (ops)

seperti di kutip dari http://karawang2.rssing.com

RAWAMERTA, RAKA – Pemerintah pusat melirik Pondok Pesantren (Ponpes) yang berada di Kecamatan Rawamerta untuk melaksanakan program budidaya lele dengan sistem bioflok yang sebelumnya sudah dilakukan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Karawang. Hal itu disampaikan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan wilayah 2, Ahmad Sopyan, saat mendampingi petugas dari kementrian beberapa hari kemarin. “Kementrian pusat baru mensurvei dan kebetulan saya mendampingi, karena kebetulan Rawamerta bagian dari wilayah saya,” kata kepala UPTD Ahmad Sopyan, kepada Radar Karawang. Namun, lanjutnya, dia belum mengetahui pesantren mana saja yang akan menerima program ini. “Kemarin katanya sudah ketemu dengan beberapa pesantren, hasil dari kegiatannya nanti di ponpes mana aja itu kami sedang menunggu juga. Sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut, karena kemarin saya itu baru mendampingi petugas dari kementrian pusat yang kebetulan melihat potensi di Kecamatan Rawamerta yang terdapat banyak Ponpes,” sambungnya. Secara jelas, terang dia, sistem budidaya ikan lele di ponoes-ponpes yang akan dilaksanakan belum diterangkan secara terperinci. Hanya saja, pemerintah menunjuk Kecamatan Rawamerta untuk meneruskan keberhasilannya setelah dilakukan di Lapas Karawang. “Sistem peternakan yang akan dilaksanakan saya kurang tahu. Tapi yang pasti itu seperti yang di lapas yakni sistem bioflok, untuk teknis dan kepastian nanti mereka akan menghubunginya kembali,” terangnya. Ia melanjutkan, alasan Rawamerta dipilih untuk menjalankan program ini, karena kecamatan ini merupakan daerah santri. “Karena wilayah Rawamerta itu bagian dari wilayah saya, maka saya dampingi. Cuman untuk lebih jelasnya, pihak kementrian nanya ke saya tentang wilayah Rawamerta untuk melaksanakan kegiatan membudidayakan lele ke pondok pesantren, maka pada waktu itu saya dampingi mereka,” ucapnya. Hal ini dia akan sampaikan kepada stakeholder yang berada di Kecamatan Rawamerta, agar ditindak lanjuti dan diketahui perkembangannya. Pasalnya, program ini merupakan program yang bagus untuk bisa menjadikan Kecamatan Rawamerta menjadi produsen lele. “Maka daei itu, saya sampaikan hal ini ke camat beserta staf jajarannya di minggon kecamatan kemarin. Soalnya pemerintah sudah mempercayakan ke wilayah kita, tinggal bagaimana kita memoersiapkannya,” pungkasnya. (rok)

seperti di kutip dari http://karawang2.rssing.com

RENGASDENGKLOK, RAKA – Kekurangan tidak sama sekali menjadi penghalang bagi Atta Amrulloh (21), pria tunanetra asal Desa Manggungjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, untuk terus belajar dan mendalami ilmu agama, bahkan ia berniat untuk bisa menghafal seluruh isi ayat suci Al Quran 30 juz secara utuh. Pasalnya, pria yang kini mondok di Ponpes Al Masithoh, Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok ini, sampai saat ini sudah menghafal 6 juz melalui handphone yang setiap Subuh ia dengarkan. Dikatakan Atta, kebiasaan menghafal Al Quran itu sudah dilakukan sejak ia kecil. Sampai saat ini ia baru menghafal 6 juz dari 30 juz yang ditargetkan. Dengan media telepon genggam, setiap Subuh ia terus mendengarkan isi dari lantunan ayat Al Quran yang sengaja ia simpan. “Kalau keadaan mata saya ini emang sudah dari bawaan lahir gak bisa melihat, tapi saya gak mau kalau hidup saya buta karena agama,” katanya, saat ditemui Radar Karawang. Namun untuk saat ini, kata dia, untuk mencari suasana baru ia sengaja pindah dari ponpes terdahulu dan mondok di Ponpes Al Masitoh Cikangkung, Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok. Satu bulan setengah berada di pondok, ia mengaku sudah menghafal satu juz lagi, yang sebelumnya baru bisa menghafal 5 juz, sekarang sudah 6 juz. “Pengen cari suasana baru aja, sekalian diajak sama temen untuk pindah, kalau sendiri mah repot juga. Dan alhamdulillah sudah nambah 1 juz lagi,” ujarnya. Kendatipun dengan keadaan yang kekurangan, Atta tidak mau hidupnya menjadi beban orang lain. Anak ke 5 dari 6 bersaudara ini, mengaku satu-satunya orang yang kekurangan secara fisik. Namun tidak menghalangi niatnya untuk terus belajar dan mengembangkan ilmu yang ia dapat dari ponpes. “Sekalipun saya tidak bisa melihat, tidak ada alasan untuk saya berhenti belajar, pokonya saya berniat untuk bisa menghafal 30 juz isi Al Quran,” pungkasnya. (rok)

seperti di kutip dari http://karawang2.rssing.com

CILAMAYA KULON, RAKA – Program Kantor Pajak Pratama (KKP) yang ingin mengejar wajib pajak (WP) dalam program Tax Amnesty sampai akhir Maret ini, direspon beragam sejumlah Kepala Desa. Selain menilai ribetnya masalah SPT, nama-nama pemilik WP rata-rata berasal dari luar desa yang sulit terkoordinir. Kades Muktijaya Sawa Isyarot mengatakan program KKP diakuinya patut diapresiasi karena ingin menyadarkan masyarakat lewat sosialisasinya terhadap Wajib Pajak (WP). Namun, persoalannya, selain soal SPT, juga banyak pemilik sawah belasan hektar yang sudah beralih kepemilikannya, sehingga kadang-kadang beralih jual belinya ke tangan warga di luar desa. Misalnya, sawah 3 hektar dijual ke 3 orang yang berbeda-beda, parahnya identitas warganya diluar desanya, sehingga jangankan mengejar pajak asetnya untuk PPh, untuk iuran PBB saja sulit teridentifikasi. Karenanya, dalam persoalan ini, ia tidak bisa menjamin bisa menghadirkan pemilik-pemilik sawah dan lahan lainnya untuk diberikan sosialisasi oleh KKP. “Sulitnya itu ya kepemilikannya sudah banyak beralih keorang-orang luar desa,” ungkapnya. Senada diungkapkan Kades Pasirjaya Mahrus Umar, masyarakat awam sekaliber tokoh sekalipun, akan kurang tanggap dengan pajak Pph yang dianjurkan KKP ini, karena IRTD dan PBB saja masih sulit ditagih-tagih pemerintah desa. Ada baiknya, saran Umar,  Beri peringatan saja dulu ke masyarakat kaitan ancaman, konsekwensi ketidaksadaran oleh KKP, karena jika Kades yang mensosialisasikannya justru selalu mendapat cibiran dan kurang dipercaya. Baginya, siap-siap saja, baik sosialisasi di desa ataupun di kelompok tani. ” Minta sadarkan dulu saja bayar Pajaknya, wong bayar IrTD dan PBB saja susah,” pungkasnya. Sementara Kades Bayurlor, H Yadi menuturkan, KKP idealnya langsung yang menyurati Wajib Pajak (WP) untuk undangan agar bisa mensosialisasikan batas Tax Amnesty ini, pihaknya apresiasi, asalkan masyarakat sadar pajak. “Udangannya saja dulu langsung oleh KPP, jangan oleh desa,” ujarnya. (rud)

seperti di kutip dari http://karawang2.rssing.com

-Gara-gara menuntun Bocah Lima Tahun RAWAMERTA, RAKA – Isu penculik berpura-pura jadi orang gila membuat masyarakat semakin ‘gila’. Mudah curiga, emosian, bahkan main hakim sendiri. Tidak jarang orang gila beneran dihakimi hingga sekarat. Kali ini terjadi di Desa Sukamerta, Kecamatan Rawamerta, Jumat (24/3) kemarin. Seorang pria tidak dikenal menuntun anak yang sedang bermain bola tidak jauh dari rumahnya, di Dusun Sumurbatu, Desa Sukamerta. Khawatir anak berusia lima tahun itu benar-benar diculik, akhirnya lelaki bercelana pendek, beralas sandal jepit tersebut disergap warga, lalu dihakimi hingga babak belur. Melihat massa semakin banyak dan tersulut emosi, seorang warga, Lukman bersama perangkat desa setempat membawa pria itu ke Kantor Polsek Rawamerta sekitar pukul 15.00 WIB. “Daripada kita diamkan dan menjadi bulan-bulanan warga, mending kita bawa dan serahkan saja ke polsek,” katanya kepada Radar Karawang. Sementara itu, ayah korban, Ruhyat mengaku tidak tahu pasti kejadiannya seperti apa. Dia mengetahui peristiwa itu setelah banyak warga yang menyebutkan anaknya hendak menjadi korban penculikan. “Saya kurang tahu jelasnya seperti apa, tahu-tahu katanya anak saya mau diculik,” terangnya. Ketika dimintai keterangan oleh salah satu anggota Polsek Rawamerta, Aiptu Halim, pria yang diduga penculik tersebut mengaku namanya Supriatna asal Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur. “Sejak marak isu penculikan anak, sudah tiga kali menginterogasi orang gila yang dianggap penculik,” ujarnya. Kapolsek Rawamerta AKP Agus Setiawan menambahkan, kasus ini langsung dia limpahkan ke Polres Karawang. Karena kejelasan isu penculikan ini belum mempunyai dasar yang kuat. Dia juga khawatir jika didiamkan terlalu lama di polsek, akan semakin memancing emosi massa. “Entah itu mau menculik atau memang gila beneran. Yang pasti keterangan dari pihak korban seperti itu adanya,” ungkapnya. Ia melanjutkan, kewaspadaan harus tetap dijaga, tapi jangan gegabah menuduh orang. “Jangan sampai orang gila beneran menjadi sasaran kemarahan warga gara-gara isu ini. Harus tetap hati-hati dan lebih teliti,” pungkasnya. (rok) Mereka yang Jadi Korban Isu Penculikan 9 Maret Warga Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari ramai-ramai menangkap orang yang dianggap penculik anak. Setelah diperiksa di Polsek Klari ternyata orang gila. 13 Maret Seorang perempuan tanpa identitas diamuk massa karena dicurigai sebagai pelaku penculik anak di Kelurahan Tanjungpura, Kecamatan Karawang Barat. Belakangan diketahui jika orang gila itu bernama Yati Sumyati warga Makassar. 14 Maret Warga Desa Pangulah Utara, Kecamatan Kotabaru, memukuli orang gila hingga sekarat. 24 Maret Warga di Desa Sukamerta, Kecamatan Rawamerta, menyiksa orang gila setelah menuntun anak kecil yang sedang bermain bola.

seperti di kutip dari http://karawang2.rssing.com

KARAWANG, RAKA – Slogan guru digugu dan ditiru memiliki makna yang dalam bagi kehidupan seorang guru. Namun, apa jadinya jika perannya dikerdilkan seiring maraknya guru jadi korban kriminalisasi saat menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Sekretaris Komisi D DPRD Karawang Eno Suherno mengakui, tren saat ini banyak guru yang dilaporkan ke kepolisian oleh orangtua murid, karena memberikan sanksi kepada siswanya. Dirinya juga pernah menerima keluhan guru yang dikriminalisasi oleh orangtua siswa. “Kami berinisiatif dari Komisi D untuk membuat raperda perlindungan guru khususnya di Karawang,” kata Eno kepada wartawan, Jumat (24/3) kemarin. Eno mencontohkan, kriminalisasi guru seperti saat memberikan sanksi kepada siswa yang melakukan pelanggaran, saat proses belajar mengajar berlangsung. Kemudian karena tidak terima, siswa itu melaporkan ke orangtuanya. Dan orangtua siswa itu melaporkan ke kepolisian. “Jika siswa itu mematuhi aturan, pasti guru juga tidak akan memberikan sanksi. Maka harus ada komunikasi antara guru dan orangtua siswa,” ungkapnya. Kendati ada aturan perlindungan guru, lanjut Eno, bukan berarti guru bisa semena-mena. Tapi harus bisa memberikan pendidikan dan pengajaran yang baik kepada siswanya. “Guru itu memiliki fungsi mendidik, bukan hanya mengajar,” jelasnya. Ia berharap dengan adanya raperda ini, orangtua siswa tidak melakukan kriminalisasi lagi kepada guru. Selain itu, ketika orangtua siswa menyerahkan pendidikannya kepada sekolah, maka tanggung jawab pembentukan karakter juga ada di tangan guru. “Kami berharap tidak ada lagi kriminalisasi di dunia pendidikan, khususnya kepada guru,” katanya. Sementara itu, Ketua PGRI Karawang Nandang Mulyana menyambut baik adanya rencana DPRD Karawang yang akan membuat perda tentang perlindungan guru. Sebab banyak guru yang dilaporkan ke kepolisian karena tugasnya saat mengajar. “Guru tidak akan memberikan sanksi jika siswa tidak melakukan kesalahan. Dan sanksinya juga tidak sampai melakukan kekerasan fisik,” katanya. Menurut Nandang, dengan adanya aturan perlindungan ini, setidaknya bisa memberikan proteksi kepada profesi guru dalam melakukan pekerjaannya dalam proses belajar mengajar. “Kami sangat mengapresiasi raperda perlindungan guru ini, dan semoga bisa segera jadi aturan yang definitif,” pungkasnya. (ops)

seperti di kutip dari http://karawang2.rssing.com

KARAWANG, RAKA – Sembilan desa di Kabupaten Karawang akan menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) tahun ini. Delapan desa dilakukan serentak tanggal 21 Mei, yaitu Desa Payungsari Kecamatan Pedes, Desa Balongsari Kecamatan Rawamerta, Desa Tanjungmekar Kecamatan Pakisjaya, Desa Jatisari Kecamatan Jatisari, Desa Cikampek Selatan Kecamatan Cikampek, Desa Sarimulya dan Cikampek Utara Kecamatan Kotabaru, Desa Wanakerta Kecamatan Telukjambe Barat. “Untuk Desa Gombongsari Kecamatan Rawamerta, pemilihannya dilakukan secara musyawarah tanggal 17 April. Atau biasa di sebut musdes (musyawarah desa),” ujar Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Karawang Wawan Hernawan, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (24/3). Untuk saat ini, semua desa sudah mulai menjalankan tahapan pilkades, terlebih untuk Desa gombongsari, hari Senin (27/3) besok sudah mengadakan pelayanan satu atap, atau pemenuhan berkas persyaratan bakal calon. Sedangkan untuk 8 desa lainnya pelayanan satu atap akan diadakan pada 14-15 April 2017. Sedangkan pemilihan kades dengan cara musdes, kata Wawan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Desa No 6 Tahun 2014 dan PP No 43 Tahun 2014, disebutkan Bahwa saat ada kepala desa berhalangan tetap seperti meninggal dunia dengan sisa masa jabatan diatas satu tahun, maka pilkades diadakan secara musyawarah. Untuk tahapannya sama seperti pilkades biasa atau pilkades reguler. Mulai dari pendaftaran balon dan lain sebagainya. Tetapi yang berhak mengikuti musdes adalah mereka yang mendapatkan undangan dari panitia pilkades, dengan mewakili masing-masing RT nya. “Tiap RT nanti ada perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan lain sebagainya. Kemudian mereka bermusyawarah memilih balon yang sudah terdaftar di panitia. Untuk menentukan siapa kades yang akan melanjutkan sisa masa jabatan,” jelasnya. Kemudian jika terjadi ketidaksepakatan dalam bermusyawarah, maka dilanjutkan dengan opsi lain, yaitu voting. Tetapi yang berhak mengikuti voting itu adalah para peserta musdes. Setelah selesai di forum dan terpilih kades baru. Maka tinggal mengikuti prosedur yang ada, dan akan di-SK-kan oleh kepala daerah. “Yang terpilih dalam musdes, otomatis dia menduduki jabatan kades,” ujarnya. Disinggung mengenai anggaran yang disiapkan untuk pilkades, dia menyampaikan, APBD Karawang yang diposkan ke DPMD sekitar Rp 400 jutaan. Dia menilai anggaran tersebut sudah dihitung sesuai dengan kebutuhan pilkades. “Jadi seharusnya anggaran yang disediakan oleh pemda itu cukup,” ucapnya. Sementara berkaca pada pilkades serentak yang digelar pada tahun-tahun sebelumnya, selalu ada persoalan pada anggaran pilkades. Karenanya panitia pilkades melakukan inisiatif untuk merembugkan kekurangan sisa anggaran tersebut dengan para calon. “Memang selalu ada hal-hal yang tidak dianggarkan. Tapi kalau anggaran pilkades itu masuk pada APBDes, dan dalam APBDes tersebut dicantumkan angka yang memang libih tinggi dari anggaran pemda, maka sisanya bisa dimusyawarahkan,” bebernya. Sementara salah Ketua Panitia Pilkades Sarimulya, Kecamatan Kotabaru, Nurkinan, menghimbau kepada warga Desa Sarimulya untuk mendaftarkan diri menjadi pemilih pilkades. Pasalnya, berdasarkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) baru ada sekitar 8.852 pemilih, sedangkan data pemilih di Pilbup Karawang yang lalu di Desa Sarimulya sebanyak 9.980 pemilih. Menurut Noerkinan, jika merujuk ke daftar pemilihan Bupati Karawang beberapa tahun lalu, jumlah pemilih mencapai 9.980 pemilih. Sementara DPS Pilkades baru mencapai 8.852 pemilih termasuk pemilih pemula sejumlah 478 pemilih. “Bagi warga yang belum terdaftar menjadi pemilih di pilkades, agar segera mendaftarkan diri baik melalui panitia maupun melalui ketua RT masing-masing,” ujarnya. Dia khawatir saat pelaksanaan pemungutan suara, persoalan DPT menjadi pemicu keributan. Sebagai ketua panitia dia terus menghimbau kepada masyarakat agar segera mendaftarkan diri sebagai pemilih. “Kami selalu sosialisasi ke masyarakat, baik di forum-forum formal, seperti majelis-majelis taklim, maupun dalam forum-forum non formal,” pungkasnya. (zie)

seperti di kutip dari http://karawang2.rssing.com

KARAWANG, RAKA – Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang, Jumat (24/3) membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengelolaan Sampah. Sehingga sebelum perda ini dikeluarkan, Panitia khusus (Pansus) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakaat. Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang, Dedi Achdiat mengatakan, Pemkab Karawang, akan memberikan denda kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan sebesar Rp 30 juta atau pidana kurungan 3 sampai bulan. Sanksi tersebut sudah tertuang dalam draf Raperda pengelolaan sampah. “Sanksinya berupa denda setinggi-tingginya sebesar Rp 30 juta atau kurungan pidana 3 sampai  bulan,” kata Dedi kepada wartawan, usai melakukan hearing dengan Pansus Raperda Pengelolaan Sampah, Jumat (24/3). Menurut Dedi, saat ini sampah tidak lagi dipandang sebelah mata melainkan  harus ditangani dan dikelola oleh pemerintah secara serius. Apalagi, sampah itu banyak jenisnya mulai dari sampah rumah tangga sampai domestik, maka pihaknya sudah menyiapkan tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) dan kewajiban masyarakat khususnya yang diperumahan atau lingkungan perkantoran harus membuang sendiri ke TPSS, pihaknya akan mengambil sampah dari TPSS dan langsung diuang ke Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Jalupang. “Saat ini kami akan mengelola sampah dan TPA bukan lagi tempat pembuangan akhir tapi tempat pengelolaan akhir sampah,” katanya. Oleh sebab itu, lanjut Dedi, akan ada pemilihan sampah seperti organik dan non organik, hal itu dilakukan agar bisa mempermudah pengolahan. “Kami juga akan menambah TPSS disejumlah wilayah untuk mempermudah pengangkutan,” katanya. Ia menambahkan, saat ini jumlah sampah perhari yang diangkut  sebanyak 850 kubik dan setiap tahunnya bertambah 3 persen. Maka harus ada aturan khusus tentang pegelolaan sampah, agar tidak ada penumpukan sampah di Karawang. Sementara itu, Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Sampah, Edi Suhedi mengaku tidak igin buru-buru, dalam membahas pengelolaan sampah ini, sebab ini merupakan turunan dari undang-undang yang mengharuskan sampah itu dikelola dan bukan hanya dibuang beitu saja. “Kami ingin semuanya matang, baru kita akan paripurnakan, terlebih ada sanksi juga dalam raperda ini bagi masyarakat,” katanya. Edi mengimbau, jika Raperda ini ingin segera  disahkan, maka sosialisasi kepada masyarakat harus disegerakan, sebab ada sanksi pidana dan denda didalamnya. “Kita berharap aturan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, sebab sampah ini selalu jadi masalah di masyarakat,” pungkasnya. (ops)

seperti di kutip dari http://karawang2.rssing.com

-Setiap Hari Dipungut Rp 3 Ribu CIKAMPEK, RAKA – Nasib pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Pasar Cikampek tamat. Itupun jika Satpol PP berani menindaklanjuti surat edaran pelarangan berjualan di lokasi terlarang, yang ditebar pasukan penegak peraturan daerah tersebut, Jumat (24/3) kemarin. Sekcam Cikampek yang pernah menjabat menjadi mantri polisi, Asep Amrullah mengatakan, pihaknya hanya menerima surat serta memberikannya kepada para PKL, dan hanya menjalankan tugas untuk segera diedarkan. “Surat itu hanya himbauan saja kepada para pedagang, jika di trotoar jalan tidak boleh digunakan untuk berjualan. Untuk aksi penertiban belum ada kapan akan dilakukan,” ujarnya kepada Radar Karawang. Seorang PKL Cikampek, Julkarnaen mengatakan, dirinya tidak menerima jika penertiban dilakukan sebelum bulan puasa, karena pendapatan bagi PKL saat bulan Ramadhan. “Semoga penertiban dilakukan setelah bulan Ramadhan,” harapnya seraya mengatakan kerap dipungut uang kebersihan Rp 3 ribu. Pedagang lain, Adi (27) menyadari jika yang dilakukannya menyalahi aturan. Dia hanya ikut-ikutan saja karena banyak yang berjualan di area terlarang. “Saya pasti sedih kalau betul akan ada penertiban. Diharapkan secara manusiawi agar dilakukan perelokasian sebelum ditertibkan,” ucapnya. (apk)

seperti di kutip dari http://karawang2.rssing.com

*Petani Khawatir Kualitas Gabah Jelek TELUKJAMBETIMUR,RAKA – Sudah saatnya warga menyadari untuk tidak membuang sampah ke kali ataupun sawah. Selain berpengaruh terhadap kualitas gabah karena tercemar kotoran hal itu bisa mengakibatkan endapan sampah dan menghalangi arus air sehingga air meluap ke permukaan. Selain sungai dan sawah sampah juga menumpuk di saluran-saluran air tersier yang menjadi kebutuhan petani. Seperti, pengamatan Radar Karawang Jumat (24/3) di persawahan Kampung Jalitri, Desa Teluk Jambe, sampah berbagai jenis mengotori lahan persawahan dan saluran air. Kini petani hanya bisa melakukan pemungutan Sampah tersebut yang terbawa arus air dari saluran irigasi. Padahal, sawah tersebut akan ditanami padi. Karena dipenuhi sampah, dirinya terpaksa memungut sampah dan mengumpulkan dalam karung. Perihal sampah bukanlah hal yang baru bagi kita, Jika kita mendengar kata ini pasti terlintas dibenak kita sampah adalah semacam kotoran, setumpuk limbah, sekumpulan berbagai macam benda yang telah dibuang ataupun sejenisnya yang menimbulkan bau busuk yang menyengat hidung. Dengan kata lain sampah dapat diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses yang cenderung merusak lingkungan di sekitarnya. Sampah merupakan salah satu dari sekian banyak masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Masyarakat kota ataupun daerah yang padat pendududuknya pasti menghasilkan persoalan sampah.Bahkan yang parahnya karena kesadaran yang kurang areal sawah pun kini menjadi genangan sampah yang justru berdampak bagi petani. Torik (40) petani mengatakan sampah yang sering genangi persawahannya itu bukan saja mengancam rusak padi tapi ganggu petani karena khawatir malah menjadi bibit penyakit.Sampah tersebut banyak di temui diserakkan di pinggir sawah hingga kering padahal kan kalau warga yang mengerti mungkin saja sampah bisa dibakar. “Kebanyakan sampah plastik, jadi harus disingkirkan agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman padi. Kalau sampah organik justru menguntungkan, karena bisa menambah kesuburan tanah,”katanya. Sementara Marsadin (37) mengaku dipusingkan karena banyak sampah masuk ke sawahnya. Setiap kali membuka saluran irigasi, berbagai sampah ikut masuk ke sawah. “Saya sudah membuat alat penyaring sederhana dari bambu, namun masih banyak sampah yang masuk. Sebagian besar sampah plastik. Dan saya berharap pemerintah bisa tegas mengatasi persoalan sampah yang sering ganggu areal persawahan warga dan saya juga menyesalkan ada warga yang kurang menyadari pentingnya kesehatan. Warga seperti tidak tahu aturan saja masa buang sampah di sawah malah bikin sawah kami jadi berbau dan pohon padi pun banyak yang mati oleh keberadaan sampah. Hal serupa ditegaskan Yadi (38), jika tidak segera dipacu kinerjanya petani produksi gabah akan merosot. Sementara sampai saat ini belum ada tindakan yang sifatnya membuat jera para pelaku pembuang sampah liar. “Bagaimana lagi, petani harus repot memungut sampah disawahnya. Apalagi usai hujan deras dan saluran air meluap, banyak sekali sampah ikut terbawa air. Namun kami sudah mengajak petani agar sampah dikeringkan dekat sawah lalu dibakar,” tandasnya. Pihaknya juga akan mengadukan masalah itu kepada pemerintah desa setempat dan berharap ada solusi terbaik untuk mengurai masalah sampah ini. Ini juga terkait dengan kesadaran sebagian masyarakat yang membuang sampah sembarangan. “Harapan saya drainase juga bisa dilebarkan hingga genangan sampah terus bisa ke buang ke sungai,” pungkasnya. (yfn)

seperti di kutip dari http://karawang2.rssing.com

CILAMAYA WETAN, RAKA – SMKN 1 Cilamaya jadi tempat 42 guru SMK dari berbagai Provinsi menimba pelatihan Program Kemendikbud dalam Karir Keahlian Ganda untuk memenuhi kekurangan guru Produktif. Sebanyak 42 Guru tersebut, bukan saja datang dari Jawa, melainkan juga dari Lampung, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Barat. Program yang dulunya dikenal sebagai alih fungsi guru ini secara perdana digelar dibawah komando P4TK Cianjur. Program ini untuk mendapatkan sertifikat keahlian sebagai guru produktif akan berlangsung selama 12 bulan kedepan. Program ini dilakukan melalui empat tahap dengan tahap ON dan IN, dan 2 bulan diantaranya untuk In Service. Kemendikbud menunjuk 2 SMK di Karawang, yaitu khusus Agronomi di SMKN 1 Cilamaya dan Perikanan di SMKN 1 Cilamaya. Hal ini erat kaitannya untuk mengisi Kekurangan guru yang Produktif dibidang masing-masing dengan program Keahlian Ganda. Misal sebutnya, Guru SMK dengan mata pelajaran Wirausaha atau Kimia, namun jam mengajarnya sedikit, maka untuk memenuhinya, dibina melalui In service ini di SMK Peternakan maupun Perikanan. Karenanya,  42 Orang Guru PNS yang berasal dari Provinsi NTB, Lampung, Sulawesi Barat dan NTT ini, akan mendalami pembinaan keahlian ganda selama 2 bulan kedepan di Karawang. “Ini program nasional dan baru pertama digelar, dulu  ada alih fungsi guru, nah sekarang ini programnya guru bisa menjadi karier Ganda yang produktif,” ungkap Dr R Diyan Krisdiana, A.Pi.,M.si, pejabat Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan P4TK Cianjur. Doktor asal Kota Bandung ini menambahkan, Output selama kegiatan 2 bulan ini, selain untuk memenuhi ujian akhir Badan Nasional Standar Pendidikan (BSNP) , hasil diklatnya juga akan didapati sertifikat keahlian untuk penambahan kompetensinya yang kemudian dipersentasekan dihadapan P4TK Cianjur. Karenanya, diharapkan, Inservice di SMKN 1 Cilamaya selama 2 bulan sampai pertegahan Mei ini, ke 42 guru PNS ini selain menghasilkan guru yang kompetensi Kahliannya mumpuni sesuai standar , juga  pengetahuan dan sikapnya semakin matang. “Kalau dinilai Kompeten ya dapat sertifikatnya, kalau tidak ya gak dapat sertifikasi,” pungkasnya. Guru Instruktur Nasional (IN) dari SMKN 1 Cilamaya, Asep Idha Rusmana S.Pi mengatakan, SMKN Cilamaya diapresiasinyanya ditunjuk sebagai Pusat Belajar (PB) oleh P4TK Cianjur khusus Kompetensi keahlian dibidang perikanannya, IN sebut Asep, ikut serta membantu dan bekerja selama pembelajaran dilangsungkan dan ikut mengawasi ke 42 guru ini. Dalam program Keahlian Ganda ini, dirinya berikan pesan-pesan potensi keunggulan perikanan yang ada di SMKN 1 Cilamaya ini, selain Pembenihan Ikan, juga pembesaran Ikan hias hingga olahannya diperkenalkan. Diharapkan, ke 42 guru yang datang dari lintas Provinsi ini, bisa menyelami pembinaan selama 2 bulan ini di SMK dan lulus sesuai kompetensi yang dibidiknya.” Semoga betah, dan lulus sesuai kompetensi,” harapnya. Seperti diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), melakukan penataan dan pemenuhan guru produktif di SMK untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja ditahun 2017 ini. Melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Kemendikbud mengambil langkah strategis sejak tahun 2016, yaitu dengan merancang Program Keahlian Ganda, yang sebelumnya dikenal dengan Program Alih Fungsi Guru. (rud)

seperti di kutip dari http://karawang2.rssing.com

CIKAMPEK, RAKA – Makanan khas Palembang yang satu ini memang memiliki cita rasa yang nikmat. Tekstur pempeknya yang empuk dan garing diluar tapi tidak alot saat dikunyah. Kualitas bahan dan takaran antara daging ikan tenggiri dan tepung sagu, serta bumbu-bumbu yang pas membuat hasil dari racikan ini dijamin bikin nagih. Belum lagi, penggunaan gula aren sebagai bahan cuko yang pas untuk menikmati aneka pilihan pempek yang ada. Di Kabupaten Karawang, hanya ada satu tempat yang bisa memuaskan para pecinta pempek, yaitu Pempek Ba’in, di Jalan Ahmad Yani No 20 Cikampek, persis di depan Kantor Telkom. Di tempat ini, yang menjadi pilihan favorit antara lain Pempek Lenjer, Pempek Kapal Selam, Pempek Telur, dan Pempek Campuran berisi 5 pcs. Untuk harga bervariasi. Mulai dari Rp 3.000, Rp 15.000 dan paling tinggi Rp 33.000 untuk Pempek Lenjer Balok. Jika kepedasan, tenang. Ada berbagai macam jenis minuman yang bisa memuaskan dahaga atau kesegaran. Yaitu air mineral, es teh manis, teh manis panas, jeruk panas, sop buah/es campur, mix juice, cappucino cokelat kepo. Penikmat Pempek Ba’in, Marwanto (37) mengaku sangat menikmati rasa pempek khas Palembang ini. Selain citarasa yang enak karena gurih, dan memiliki ciri khas rasa yang berbeda, membuatnya ketagihan. “Bagi saya dibandingkan yang lain, Pempek Ba’in gak ada duanya untuk di daerah Cikampek,” ujarnya. Istri Marwanto yang juga pecinta Pempek Ba’in, Nurhayati (34) mengatakan, baginya Pempek Ba’in gak ada tandingannya. Selain berkesan wah, juga selalu buat penikmatnya ketagihan. “Saya paling suka Pempek Campur,” ujarnya. Nurhayati juga mengatakan, Pempek Ba’in mempunyai kesan istimewa baginya serta keluarga. Selain gurih di mulut, juga paling enak disantap saat siang hari. “Kita selalu bawa Pempek Ba’in kalau mau mudik. Sekarang saja lagi pesen buat dibawa untuk keluarga di Klaten Jawa Timur. Karena kalau gak bawa, suka ditanyai sama saudara,” ujarnya. (apk)

seperti di kutip dari http://karawang2.rssing.com

KOTABARU, RAKA – Jalan Mashudi yang biasanya sepi mendadak semrawut. Kendaraan roda dua maupun empat tumplek, terkunci, macet total. Selama dua jam lebih, para pengendara tidak bisa bergerak kemana-mana. Kondisi itu dipicu oleh kegiatan Pekan Olahraga Seni Santri (POSS 3) di depan kantor Desa Wancimekar, Kecamatan Kotabaru, Minggu (26/3) kemarin. Alhasil, sempat terjadi ketegangan antara pengemudi mobil dengan warga yang menertibkan arus lalu lintas. Ahmad Suryadi (58) sukarelawan pengatur lalu lintas mengatakan, bukan hal mudah menjaga ketertiban di jalan, terutama saat kemacetan sudah tidak terkendali. “Saya paham kalau lagi mengendara. Tapi kalau ada yang menertibkan kemacetan ya tolong dihargai, jangan mau enak sendiri. Saya juga pernah jadi sopir,” ujarnya kepada Radar Karawang. Ia mengatakan, kemacetan terjadi sejak pukul 07.00 WIB. Dia juga menyayangkan tidak ada petugas dari kepolisian yang berjaga di lokasi. Padahal acara berlangsung cukup ramai. “Macet total selama 2 jam. Dari pagi (lalu lintas diatur) sama warga setempat saja, dari polisi gak ada,” ujarnya. Ketua Panitia POSS 3 Sulaeman S.Pd.I mengatakan, pihaknya sudah kelimpungan dengan acara tersebut. Dia tidak mengetahui jika arus lalu lintas tidak berjalan dengan baik. “Saya sudah kordinasi dengan semua pihak, baik Kecamatan dan juga Polsek Kotabaru. Saya akui surat baru kemarin dilayangkan,” ujarnya. Kapolsek Kotabaru Ipda Asep Nugraha S.H mengatakan, pihak kepolisian sama sekali tidak mengetahui jika di wilayah Desa Wancimekar sedang ada kegiatan. “Acara naon eta (acara apa itu),” ujarnya melalui pesan singkat. Bhabinkamtibmas Desa Wancimekar Bripka Saparno mengatakan, dirinya tidak mengetahui jika di wilayah tugasnya sedang ada acara. Pihaknya sama sekali tidak mengetahui jika pelaksanaan POSS 3 tingkat kabupaten dilaksanakan di Desa Wancimekar. “Iya saya tadi di Puri Anggrek ke kapolsek tidak ada tembusan, ngasih tahunya ngedadak, jadi kan dampaknya macet,” ujarnya melalui pesan singkat. (apk)

seperti di kutip dari http://karawang2.rssing.com

KARAWANG, RAKA – Masyarakat Kabupaten Karawang diminta proaktif jika ada petugas Dinas Kesehatan yang melakukan pungutan liar. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Yuska Yasin. Dia meminta segera melaporkan kepada dirinya, jika ada oknum Dinas Kesehatan yang menguangkan program DBD atau program lainnya. Pasalnya setiap program yang diluncurkan oleh Dinkes, dipastikan tidak dibebankan kepada masyarakat. “Jika di lapangan ada yang mungut, laporkan ke saya,” tegas Yuska kepada Radar Karawang. Dia menyampaikan, Dinkes sudah mengalokasikan anggaran untuk penekanan kasus DBD di Karawang, termasuk anggaran fogging yang selalu diminta oleh masyarakat. “Untuk anggaran fogging, pengalokasiannya berdasarkan perkiraan. Itu melihat kasus tahun-tahun sebelumnya,” ucapnya. Oleh karenanya sangat memungkinkan perkiraan tersebut kurang dari kebutuhan yang ada. Sehingga di tahun-tahun sebelumnya sering ada kasus DBD yang seharusnya dilakukan fogging, tetapi tidak dilakukan karena kuota habis. “Kecuali anggarannya ditanggung masyarakat,” ucapnya. Ia melanjutkan, meski kuota fogging sudah habis, tetapi obat dan alatnya dipastikan ada. Kecuali solar atau biaya orang yang melakukan fogging. “Itu yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat,” ucapnya. Saat ini Dinkes sedang fokus menggarap peningkatan status puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), agar memiliki kewenangan untuk penganggaran sendiri. Sementara, Kepala Desa Balonggandu Suhana, selalu mengeluhkan terbatasnya anggaran fogging. Berkaca pada tahun sebelumnya, Desa Balonggandu melakukan fogging secara swadaya. “Seharusnya kalau kuotanya sudah habis. Bisa menggunakan anggaran gawat darurat. Karena kayak tahun kemarin. Warga saya banyak yang terkena DBD,” pintanya. (zie)

seperti di kutip dari http://karawang2.rssing.com

*Disduk Tidak Bisa Memastikan KARAWANG, RAKA – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcatpil) Kabupaten Karawang, Yudi Yudiawan, masih belum memastikan kapan blanko KTP elektronik (KTP-el) ada di Disduk dan kembali dicetak. Pasalnya sampai saat ini pihaknya masih belum mendapat kabar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait hal tersebut. “Se Indonesia, masih belum ada kepastian, kapan blanko KTP elektronik kembali bisa di cetak (di disduk),” ujar Yudi, kepada Radar Karawang, belum lama ini. Semua Kepala Disduk saat ini juga menunggu blanko KTP-el tersebut. Karena memang masyarakat sudah terus menanyakan. Meski sebelum adanya blanko, ada surat keterangan dari Disduk sebagai pengganti KTP-el tetapi hal itu tetap saja masih menjadi pertanyaan masyarakat. “Kami juga menunggu. Tapi tenang saja surat keterangan (KTP sementara) dari Disduk, itu fungsinya sama seperti KTP elektronik,” ucapnya. Menurutnya, berdasarkan kabar dari media massa, saat ini di Kemendagri sudah dalam tahap pelelangan bahkan sudah ada pemenang. Tetapi masih banyak tahap yang harus dilalui sampai pada akhirnya blanko tersebut didistribusikan oleh pemenang lelang ke masing-masing dinas kependudukan se Indonesia. “Katanya sudah ditenderkan dan sudah ada pemenang lelang. Tapi kami fikir masih lama yah,” ujarnya. Saat ini di Kabupaten Karawang sudah kembali menjalankan program pelayanan terpadu kecamatan (PATEN), dalam paten tersebut warga yang belum melakukan perekaman dilakukan perekaman. Meski sudah direkam tetapi warga belum bisa mendapatkan fisik dari KTP-el, tetapi dia memastikan, saat blanko KTP-el sudah ada, maka warga yang sudah direkam tinggal ngambil saja ke Disduk. “Bagi warga yang sudah direkam. Nanti tinggal tukarkan saja surat keterangan (KTP sementaranya) ke Disduk. Kalau sudah mulai pencetakan blanko KTP elektronik,” ujarnya. Oleh karenanya, dia menghimbau kepada masyarakat agar jangan merasa hawatir terkait pencetakan KTP elektronik. Termasuk saat adanya program Paten, dipersilahkan warga untuk mengikuti fasilitas program patin yang disediakan oleh panitia atau tim. “Jangan khawatir, karena ini tidak menjadi persoalan,” katanya. Sementara warga Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, Teddy, mengaku meski ada surat keterangan dari Disduk sebagai pengganti KTP elektronik, tetapi merasa heran saja kenapa dokumen kependudukan sulit didapat oleh masyarakat. Padahal yang itu merupakan program negara. “Jangankan bikin produk yang canggih. Blanko KTP elektronik saja sampai kehabisan,” ucap Teddy sambil terheran-heran. (zie)

seperti di kutip dari http://karawang2.rssing.com

TEGALWARU, RAKA – Petani Kampung Calingcing, Desa Cintalaksana mulai menggeluti usaha tanam pohon kopi jenis robusta ambon. Diyakini warga, jenis kopi tersebut akan tumbuh baik di wilayah itu, Minggu. (26/3) Sekitar 20 petani perbukitan kini secara beramai-ramai coba siasati lahan produktif mereka dengan menanam poho jenis kopi. Menurut pendapat dari beberapa petani selain memiliki pohon yang kuat akar juga mampu menahan erosi tanah. Kontur lahan bukit di gugusan gunung Sanggabuana terutama di Blok Calingcing memang miliki jenis tanah yang cukup baik. Namun karena tanah merah petani khawatir mudah terjadi longsor, maka pilihan menanam kopi dianggap tepat sehingga menjadi sebuah solusi bahkan tanahpun bisa dioptimalisasi menjadi tumpangsari seperti Lengkoas, Jahe, Kacang Tanah, Kunyit dan lain sebagainya. Menurut petani setempat, Encep (37) dirinya meyakini dengan menanam pohon kopi jenis robusta ambon lahannya akan jauh lebih aman. Dan juga akan merimbunkan areal tersebut oleh pepohonan. “Jika ditanam umbi-umbian tanah mudah gembur jika hujan deras dan besar mudah terjadi longsor maka pilihan taman pohon jenis tersebut cukup memadai,” ucapnya. Hal senada pun diutarakan Jabarudin (39) dengan ketinggian 630 Mdpl jenis pohon kopi mempunyai akar yang cukup baik sebagai pengikat, hingga kontur lahan perbukitan merupakan jenis tanaman yang cukup tepat. “Selain pohon baik juga harganyapun bagus dipasaran dan sekaligus bisa jadi ikon baru di Kecamatan Tegalwaru, hingga pertanian perbukitan di Desa Cintalaksana bukan saja terubuk dan nanti kopi pun bisa menjadi andalan,” pungkasnya. (yfn)

seperti di kutip dari http://karawang2.rssing.com

TEGALWARU, RAKA – Optimalisasi terhadap penunjang sarana pariwisata saat ini adalah ketersediaan infrastruktur terutama akses jalan. Seperti yang terdapat di tempat wisata Puncak Sempur Desa Cintalaksana membutuhkan akses yang lebih lebar demi kenyamanan wisatawan. Infrastruktur jalan yang sempit membuat para pengunjung ke wilayah Puncak sempur sedikit berkurang hingga masyarakat pun berharap pemerintah Kabupaten Karawang bisa membantu ketersediaan akan perluasan lebar jalan. Sehingga memberikan kenyamanan bagi para pelancong agar tidak ada rasa cemas dengan kunjungan mereka. Saat ini lebar jalan utama menuju ke Objek Wisata Puncak Sempur hanya 4 meter dan panjang jalan sekitar 3 kilometer itupun menanjak, bahkan di titik Blok Asem dan Blok Jenjeng sedikit terjal dan membutuhkan keamanan yang lebih bagi para pelancong. Hal itu diungkapkan pengelola Puncak Sempur, Karim (31), Minggu (26/3). Demi menunjang kenyamanan pengunjung Pemerintah sudah saatnya membantu itu semua. Saat ini menurutnya kunjungan wisatawan kuotanya semakin menurun karena di dasari rasa cemas karena akses jalan yang menanjak dan terjal juga sempit. “Jika ada dua kendaraan maka tidak ayal menjadi rasa was-was pengguna jalan dan kadang mereka mesti memberhentikan laju kendaraan karena sempit, ya harapan saya bisa diperlebar dan ada beberapa titik jalan tebing di beri pengaman jug adanya penerangan jalan utama agar jauh lebih aman,” katanya. Hal senada pun dikatakan Iwan, juga pengelola wisata disana. Dia menjelaskan jika dengan adanya Puncak sempur maka warga sekitar pun bisa mengais rezeki. Namun kendala jalan membuat pemilik usaha warung tidak bisa mengakomodir para pelancong karena ketersediaan parkir yang tidak ada. “Jika terus begini kemungkinan kunjungan ke tempat Puncak sempur semakin menurun saja. Padahal dengan adanya objek wisata bisa menambah pendapatan masyarakat dan membuat geliat baru bagi industri kecil dan rumahan,” ujarnya. Di tempat terpisah, Leoni (23) pelancong asal Karawang menyampaikan memang jalan sempit menuju tempat wisata puncak sempur kurang lebar dan ada bekas jalan yang rabat betok nya sudah terkelupas sehingga jalan menjadi licin. “Saran saya perlu ada perbaikan sekaligus pelebaran supaya aman dan pelancong tidak cemas dan mudah terjadi kecelakaan. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak agar jadi lebih aman,” pungkasnya. (yfn)

Related Posts

Comments are closed.