Nur Alam: Memang Ada Niat Jahat di Balik Terbitkan Izin Tambang?

Nur Alam: Memang Ada Niat Jahat di Balik Terbitkan Izin Tambang?

Terdakwa Nur Alam selaku Gubernur Sulawesi Tenggara menghadirkan saksi ahli Pakar Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda, dalam sidang korupsi pemberian izin pertambangan. Nur Alam ingin mendapatkan penjelasan Chairul Huda mengenai kebijakan yang diambil apakah masuk kategori niat jahat. Awalnya, Nur Alam menjelaskan dirinya membuat kebijakan izin usah pertambangan karena lokasi itu dikuasai oleh pihak asing atau luar. Apalagi masyarakat dan negara mengalami kerugian akibat kontrak tambang dari pihak asing itu. “Apakah tindakan ini dari sisi niat bisa kategorikan niat jahat dalam mengambil kebijakan?” tanya Nur Alam saat sidang di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Jumat (23/2/2018). Chairul Huda menyatakan tidak bisa berpendapat dalam fakta sidang. Namun ia menjelaskan bahwa ketika penggunaan kewenangan ada harapan masyarakat dalam menentukan kebijakan, termasuk meningkatkan perekonomian negara. “Jadi kalau penggunaan kewenangan sudah mencapai tujuannya maka tidak akan mungkin menjadi sebuah niat jahat. Karena niat jahat dibuat diluar diharapkan masyarakat dan perundang-undangan,” jelas Chairul Huda. Kemudian Nur Alam kembali bertanya ke Chairul Huda mengenai perbuatannya dalam meminjam dana dengan sahabatnya dengan sebuah perjanjian. Dan dana peminjaman itu sudah dikembalikan sesuai isi perjanjian. “Apakah perbuatan saya lakukan atau laksanakan itu kategori gratifikasi atau suap?” tanya Nur Alam. Chairul Huda berpendapat gratifikasi mempunyai definisi pemberian dengan arti luas. Menurut dia, suatu pinjam atau meminjam tidak bisa disebut atau masuk kategori gratifikasi. “Kalau gratifikasi hanya satu arah saja, pemberi dan penerima sudah selesai. Yang dimintai hukum hanya penerima saja,” ucap Chairul Huda. Dalam perkara ini, Nur Alam didakwa korupsi dengan memberikan persetujuan izin usaha pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah. Nur Alam diduga melanggar undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan, mineral dan batubara. Atas perbuatannya, jaksa mengatakan Nur Alam memperkaya diri sendiri sebesar Rp 2.781.000.000 dan korporasi PT Billy Indonesia Rp 1.593.604.454.137. Jaksa juga menyebut negara mendapatkan kerugian sebesar Rp 4.325.130.590.137 atau Rp 1.593.604.454.137. “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,” kata jaksa saat membacakan dakwaan. Nur Alam juga didakwa menerima gratifikasi USD 4.499.900 atau Rp 40.268.792.850 saat menjabat Gubernur Sulawesi Tenggara dua periode. Gratifikasi yang diterima Nur Alam dari berbagai pihak.

Baca juga :

Kisahnya, Jabir bin Abdillah- radhiyallahu ‘anhu- bertutur, “Jabir bin Abdillah – radhiyallahu ‘anhu- berkata: “Adalah dahulu Rasulullah – Shollallahu ‘alaihi wasallam- berdiri (berkhutbah) di atas sebatang kurma, maka tatkala diletakkan mimbar baginya, kami mendengar sebuah suara seperti suara unta dari pohon kurma tersebut hingga Rasulullah – Shollallahu ‘alaihi wasallam- turun kemudian beliau meletakkan tangannya di atas batang pohon kurma tersebut” .[HR.Al-Bukhariy dalam Shohih-nya (876)] Ibnu Umar-radhiyallahu ‘anhu- berkata, “Dulu Nabi -Shallallahu ‘alaihi wa sallam- berkhuthbah pada batang kurma. Tatkala beliau telah membuat mimbar, maka beliau berpindah ke mimbar itu. Batang korma itu pun merintih. Maka Nabi – Shollallahu ‘alaihi wasallam- mendatanginya sambil mengeluskan tangannya pada batang korma itu (untuk menenangkannya)”. [HR. Al-Bukhoriy dalam Shohih-nya (3390), dan At- Tirmidziy dalam Sunan-nya (505)]

seperti di kutip dari https://formuna.wordpress.com

Mungkin kalau seekor burung yang pandai mengucapkan salam adalah perkara yang sering kita jumpai. Tapi bagaimana jika sebuah batu yang mengucapkan salam. Sebagai seorang hamba Allah yang mengimani Rasul-Nya, tentunya dia akan membenarkan seluruh apa yang disampaikan oleh Rasul-Nya, seperti pemberitahuan beliau kepada para sahabatnya bahwa ada sebuah batu di Mekah yang pernah mengucapkan salam kepada beliau sebagaimana dalam sabdanya, Dari Jabir bin Samurah dia berkata, Rasulullah – Shollallahu ‘alaihi wasallam- bersabda,

seperti di kutip dari https://formuna.wordpress.com

Manusia adalah makhluk yang memiliki perasaan. Dari perasaan itu timbullah rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka. Akan tetapi ketahuilah, bukan hanya manusia saja yang memiliki perasaan, bahkan hewan pun memilikinya. Oleh karena itu sangat disesalkan jika ada manusia yang tidak memiliki perasaan yang membuat dirinya lebih rendah daripada hewan. Pernah ada seekor unta yang mengadu kepada Rasulullah – Shollallahu ‘alaihi wasallam- mengungkapkan perasaannya. Abdullah bin Ja’far- radhiyallahu ‘anhu- berkata, “Pada suatu hari Rasulullah – Shallallahu ‘alaihi wasallam- pernah memboncengku dibelakangnya, kemudian beliau membisikkan tentang sesuatu yang tidak akan kuceritakan kepada seseorang di antara manusia. Sesuatu yang paling beliau senangi untuk dijadikan pelindung untuk buang hajatnya adalah gundukan tanah atau kumpulan batang kurma. lalu beliau masuk kedalam kebun laki- laki Anshar. Tiba tiba ada seekor onta. Tatkala Nabi -Shallallahu ‘alaihi wasallam- melihatnya, maka onta itu merintih dan bercucuran air matanya. Lalu Nabi – Shallallahu ‘alaihi wasallam- mendatanginya seraya mengusap dari perutnya sampai ke punuknya dan tulang telinganya, maka tenanglah onta itu. Kemudian beliau bersabda, “Siapakah pemilik onta ini, Onta ini milik siapa?” Lalu datanglah seorang pemuda Anshar seraya berkata, “Onta itu milikku, wahai Rasulullah”. Maka Nabi -Shallallahu ‘alaihi wasallam- bersabda, “Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah dalam binatang ini, yang telah dijadikan sebagai milikmu oleh Allah, karena ia (binatang ini) telah mengadu kepadaku bahwa engkau telah membuatnya letih dan lapar”. [HR. Abu Dawud dalam As-Sunan (1/400), Al-Hakim dalam Al- Mustadrak (2/99-100), Ahmad dalam Al-Musnad (1/204-205), Abu Ya’la dalam Al-Musnad (3/8/1), Al- Baihaqiy dalam Ad-Dala’il (6/26), dan Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyqa (9/28/1). Lihat Ash-Shahihah (20)]

seperti di kutip dari https://formuna.wordpress.com

Kalau binatang yang masih hidup bisa berbicara adalah perkara yang ajaib, maka tentunya lebih ajaib lagi kalau ada seekor kambing panggang yang berbicara. Ini memang aneh, akan tetapi nyata. Kisah kambing panggang yang berbicara ini terdapat dalam hadits berikut: Abu Hurairah-radhiyallahu ‘anhu- berkata, “Rasulullah -Shollallahu ‘alaihi wasallam- menerima hadiah, dan tak mau makan shodaqoh. Maka ada seorang wanita Yahudi di Khoibar yang menghadiahkan kepada beliau kambing panggang yang telah diberi racun. Lalu Rasulullah – Shallallahu ‘alaihi wa sallam- pun memakan sebagian kambing itu, dan kaum (sahabat) juga makan. Maka Nabi -Shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda, “Angkatlah tangan kalian, karena kambing panggang ini mengabarkan kepadaku bahwa dia beracun”. Lalu meninggallah Bisyr bin Al- Baro’ bin MA’rur Al- Anshoriy. Maka Nabi – Shallallahu ‘alaihi wa sallam- mengirim (utusan membawa surat), “Apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu?” Wanita itu menjawab, “Jika engkau adalah seorang nabi, maka apa yang aku telah lakukan tak akan membahayakan dirimu. Jika engkau adalah seorang raja, maka aku telah melepaskan manusia darimu”. Kemudian Rasulullah – Shallallahu ‘alaihi wa sallam- memerintahkan untuk membunuh wanita itu, maka ia pun dibunuh. Nabi – Shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda ketika beliau sakit yang menyebabkan kematian beliau,”Senantiasa aku merasakan sakit akibat makanan yang telah aku makan ketika di Khoibar. Inilah saatnya urat nadi leherku terputus”. [HR. Abu Dawud dalam Sunan-nya (4512). Di-shohih-kan Al- Albaniy dalam Shohih Sunan Abi Dawud (hal.813), dengan tahqiq Masyhur Hasan Salman]

seperti di kutip dari https://formuna.wordpress.com

Setelah kita mengetahui adanya batu yang mengucapkan salam, maka keajaiban selanjutnya adalah adanya batu yang berbicara di akhir zaman. Jika kita pikirkan, maka terasa aneh, tapi demikianlah seorang muslim harus mengimani seluruh berita yang disampaikan oleh Rasulullah -Shollallahu ‘alaihi wasallam-, baik yang masuk akal, atau tidak. Karena Nabi -Shallallahu ‘alaihi wa sallam- tidaklah pernah berbicara sesuai hawa nafsunya, bahkan beliau berbicara sesuai tuntunan wahyu dari Allah Yang Mengetahui segala perkara ghaib. Rasulullah -Shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda, “Kalian akan memerangi orang-orang Yahudi sehingga seorang diantara mereka bersembunyi di balik batu. Maka batu itu berkata, “Wahai hamba Allah, Inilah si Yahudi di belakangku, maka bunuhlah ia”. [HR. Al-Bukhoriy dalam Shohih-nya (2767), dan Muslim dalam Shohih-nya (2922)] Al-Hafizh Ibnu Hajar- rahimahullah- berkata, “Dalam hadits ini terdapat tanda-tanda dekatnya hari kiamat, berupa berbicaranya benda-benda mati, pohon, dan batu. Lahiriahnya hadits ini (menunjukkan) bahwa benda-benda itu berbicara secara hakikat”.[Lihat Fathul Bari (6/610)]

seperti di kutip dari https://formuna.wordpress.com

7. Semut Memberi Komando Ketahuilah wahai para pembaca, sesungguhnya adanya hewan yang berbicara kepada hewan yang lain, bahkan memberi komando, layaknya seorang komandan pasukan yang memberikan perintah. Hewan yang memberi komando tersebut adalah semut. Kisah ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Qur’an, “Dan Sulaiman Telah mewarisi Daud, dan dia berkata: “Hai manusia, kami Telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) Ini benar-benar suatu karunia yang nyata”.Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam barisan). Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari.Maka dia (Sulaiman) tersenyum dengan tertawa Karena (mendengar) perkataan semut itu. dan dia berdoa: “Ya Tuhanku berilah Aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat mu yang Telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah Aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh”. (QS.An-Naml: 16-19).


Baca juga : ekspor ore dibuka pengusaha kita bangun smelter di china saja

Jakarta – Meski sudah diberi waktu hingga 8 tahun, rupanya masih banyak perusahaan yang belum juga membangun pabrik pengolahan mineral (smelter). Termasuk salah satunya PT Freeport Indonesia. Kewajiban pembangunan smelter sendiri diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba untuk hilirisasi produk 5 tahun, plus 3 tahun lagi relaksasi ekspor konsentrat lewat Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014. Relaksasi ekspor konsentrat rencananya ditambah 5 tahun lagi. Ketua Asosiasi Smelter dan Pengolahan Mineral Indonesia, Raden Sukhyar mengatakan, pemerintah sebenarnya sudah tidak konsisten dengan relaksasi pembukaan ekspor konsentrat. Ditambah, sekarang pemerintah kembali mewacanakan pembukaan ekspor untuk mineral mentah (ore). “Jangan yang sudah datang (bangun smelter) tak dilindungi. Kalau kemudian dibuka lagi (ekspor ore), ya lebih kita nunggu saja, kita lebih untung bangun smelternya di China saja kalau begitu,” kata Sukhyar dalam diskusi Tarik Ulur Kebijakan Ekspor Mineral di Restoran Tjikini Lima, Jakarta, Minggu (25/9/2016). “Bahkan dalam aturan, pemegang KK (Kontrak Karya) sekali pun sebenarnya tak boleh jual ore di dalam negeri, apalagi sampai diekspor. Kalau pun sudah terjadi kecelakaan konsentrat boleh diekspor, harus ada trade off lebih lebih besar lagi, pajak ekspornya diperbesar lagi,” tambahnya. Soal relaksasi konsentrat yang diberikan kepada Freeport, mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM ini berujar, hal itu terjadi karena posisi pemerintah yang juga kesulitan. “Dalam kondisi seperti ini, saya kira konsentrat akan keluar. Poinnya adalah mitigasinya harus dilakukan, berapa lama, dan pastikan pada waktu itu apakah memang itu akan terjadi. Tapi rasanya dalam kondisi sekarang ini kebijakan itu kan terjadi,” jelas Sukhyar. (drk/drk)


Baca juga : guru besar hukum ui freeport arogan ancam ri ke arbitrase

Jakarta – PT Freeport Indonesia mengancam menggugat pemerintah Indonesia ke Arbitrase Internasional, karena merasa ada pelanggaran terhadap Kontrak Karya (KK). Kebijakan-kebijakan pemerintah seperti ketentuan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba), Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017), dan sebagainya dinilai bertentangan dengan isi KK. Freeport berpandangan, posisi mereka dengan pemerintah dalam KK sejajar, maka pemerintah tidak boleh membuat Undang Undang atau aturan-aturan yang bertentangan dengan KK. Jika ada aturan yang bertentangan dengan isi KK, Freeport merasa tak wajib untuk mengikutinya. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, berpendapat sebenarnya pemerintah tetap berada di atas Freeport meski terikat KK. Maka Freeport harus tunduk pada kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. “Ancaman Freeport (menggugat ke Arbitrase) tersebut merupakan bentuk arogansi, karena Freeport merasa sejajar dengan pemerintah Republik Indonesia. Ini disebabkan karena KK mendudukkan pemerintah sejajar dengan Freeport. Secara hukum ini janggal. Apakah mungkin di era saat ini sebuah negara yang berdaulat dengan jumlah penduduk 250 juta diposisikan sejajar dengan pelaku usaha? Freeport telah salah memposisikan pemerintah Indonesia secara sejajar mengingat kedudukan pemerintah ada dalam dua dimensi,” kata Hikmahanto kepada detikFinance , Selasa (21/2/2017). Ia menjelaskan, ada dua dimensi kedudukan pemerintah dalam KK. Pertama adalah pemerintah sebagai subyek hukum perdata yang berkontrak dengan Freeport. Dalam posisi ini, pemerintah memang sejajar dengan Freeport. “Dimensi pertama adalah pemerintah sebagai subyek hukum perdata. Pemerintah kerap memiliki posisi subyek hukum perdata dalam kegiatannya seperti melakukan pengadaan barang dan jasa. Sebagai subyek hukum perdata maka kedudukan pemerintah memang sejajar dengan pelaku usaha,” ujarnya. Tapi ada dimensi lain, yaitu pemerintah sebagai subyek hukum publik. Di sini, pemerintah adalah pembuat aturan yang berada di atas pelaku usaha seperti Freeport. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk menegakkan aturan yang dibuatnya, termasuk memaksa pelaku usaha menaatinya. “Ada dimensi lain dari pemerintah yaitu sebagai subyek hukum publik. Sebagai subyek hukum publik maka posisi pemerintah berada di atas pelaku usaha dan rakyat. Fiksi hukum yang berlaku adalah ketika pemerintah membuat aturan maka semua orang dianggap tahu. Pemerintah memaksakan aturan untuk diberlakukan dengan penegakan hukum,” paparnya. Bila rakyat atau pelaku usaha keberatan dengan aturan yang dibuat pemerintah, maka mereka dapat memanfaatkan proses uji materi baik di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA). “Dua dimensi ini yang dinafikan oleh Freeport melalui Kontrak Karya, di mana pemerintah seolah hanya merupakan subyek hukum perdata. Tidak heran bila Freeport hendak membelenggu kedaulatan hukum negara Indonesia dengan Kontrak Karya. Bila demikian apa bedanya Freeport dengan VOC di zaman Belanda?” ucapnya. Ia menambahkan, pemerintah sebagai pihak yang berkontrak dengan Freeport juga harus tunduk pada aturan-aturan perundangan yang dibuatnya sendiri. “Perlu dipahami pemerintah sebagai subyek hukum perdata tetap harus tunduk pada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai subyek hukum publik,” ia menerangkan. Maka pemerintah tak boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba). UU ini mewajibkan semua pemegang KK untuk melakukan pemurnian mineral dalam 5 tahun sejak UU diundangkan, alias 2014. Freeport sudah menikmati relaksasi yang diberikan pemerintah selama 3 tahun lewat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014, tapi tak juga membangun smelter. Kalau pemerintah memberikan izin ekspor konsentrat kepada Freeport, akan terjadi pelanggaran terhadap UU Minerba. Ingat, pemerintah sebagai subyek hukum perdata juga terikat pada aturan yang dibuatnya sendiri sebagai subyek hukum publik. Selain itu, KK tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pasal 1337 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan, perjanjian akan terlarang bila bertentangan dengan hukum. Artinya, Freeport tak bisa mangkir dari UU Minerba dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya dengan dalih isi KK berbeda. Jika KK tidak mewajibkan Freeport melakukan pemurnian mineral, tapi UU Minerba mewajibkannya, yang harus dipegang adalah ketentuan UU Minerba. “Kontrak Karya tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1337 KUHPerdata di mana disebutkan perjanjian akan terlarang bila bertentangan dengan hukum,” pungkasnya. (mca/wdl)

Terdakwa Nur Alam selaku Gubernur Sulawesi Tenggara menghadirkan saksi ahli Pakar Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda, dalam sidang korupsi pemberian izin pertambangan. Nur Alam ingin mendapatkan penjelasan Chairul Huda mengenai kebijakan yang diambil apakah masuk kategori niat jahat. Awalnya, Nur Alam menjelaskan dirinya membuat kebijakan izin usah pertambangan karena lokasi itu dikuasai oleh pihak asing atau luar. Apalagi masyarakat dan negara mengalami kerugian akibat kontrak tambang dari pihak asing itu. “Apakah tindakan ini dari sisi niat bisa kategorikan niat jahat dalam mengambil kebijakan?” tanya Nur Alam saat sidang di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Jumat (23/2/2018). Chairul Huda menyatakan tidak bisa berpendapat dalam fakta sidang. Namun ia menjelaskan bahwa ketika penggunaan kewenangan ada harapan masyarakat dalam menentukan kebijakan, termasuk meningkatkan perekonomian negara. “Jadi kalau penggunaan kewenangan sudah mencapai tujuannya maka tidak akan mungkin menjadi sebuah niat jahat. Karena niat jahat dibuat diluar diharapkan masyarakat dan perundang-undangan,” jelas Chairul Huda. Kemudian Nur Alam kembali bertanya ke Chairul Huda mengenai perbuatannya dalam meminjam dana dengan sahabatnya dengan sebuah perjanjian. Dan dana peminjaman itu sudah dikembalikan sesuai isi perjanjian. “Apakah perbuatan saya lakukan atau laksanakan itu kategori gratifikasi atau suap?” tanya Nur Alam. Chairul Huda berpendapat gratifikasi mempunyai definisi pemberian dengan arti luas. Menurut dia, suatu pinjam atau meminjam tidak bisa disebut atau masuk kategori gratifikasi. “Kalau gratifikasi hanya satu arah saja, pemberi dan penerima sudah selesai. Yang dimintai hukum hanya penerima saja,” ucap Chairul Huda. Dalam perkara ini, Nur Alam didakwa korupsi dengan memberikan persetujuan izin usaha pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah. Nur Alam diduga melanggar undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan, mineral dan batubara. Atas perbuatannya, jaksa mengatakan Nur Alam memperkaya diri sendiri sebesar Rp 2.781.000.000 dan korporasi PT Billy Indonesia Rp 1.593.604.454.137. Jaksa juga menyebut negara mendapatkan kerugian sebesar Rp 4.325.130.590.137 atau Rp 1.593.604.454.137. “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,” kata jaksa saat membacakan dakwaan. Nur Alam juga didakwa menerima gratifikasi USD 4.499.900 atau Rp 40.268.792.850 saat menjabat Gubernur Sulawesi Tenggara dua periode. Gratifikasi yang diterima Nur Alam dari berbagai pihak.

Penangkapan Ketua Partai NasDem Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, berinisial MY berlangsung dramatis. MY awalnya mengambil sabu di pohon. Karena kabur, ia panik dan menabrak bentor. “Anggota memantau ketika yang bersangkutan akan mengambil barang yang disimpan di pohon yang di pinggir jalan,” kata Kepala Seksi Brantas BNN Kota, Kompol Lesman Katili, Jumat (23/2/2018). Setelah ketahuan, MY panik dan mengambil langkah seribu. “Sempat kejar-kejaran dan menabrak pengendara bentor yang ada penumpangnya. Penumpangnya cedera, patah tulang,” kata Lesman. MY merupakan residivis narkoba. BNN Kota sudah berulang kali mengingatkan MY untuk berhenti. Saat ini MY masih dirawat di salah satu rumah sakit karena mengaku mengalami sakit dada saat terjadi kecelakaan. “Kita masih akan kembangkan kasus narkoba ini,” ucap Lesman. Kini MY telah dipecat dari NasDem.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Anies dilaporkan oleh Jack Boyd Lapian selaku Sekjen Cyber Indonesia. Laporan Anies teregister dengan nomor TBL/995/II/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 22 Februari 2018. Perkara yang dilaporkan adalah perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pihak terlapornya adalah Anies Baswedan. Pasal yang dilaporkan adalah Pasal 12 UU RI No 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Jack menjelaskan laporan ini dibuat karena Pemprov DKI dinilai tidak mempunyai aturan hukum soal penutupan kawasan Tanah Abang. Menurutnya, kebijakan itu pula yang mendapat respons negatif dari berbagai kalangan. “Sehingga keputusan itu mendapat respons dari berbagai kalangan karena dianggap sebagai kebijakan yang kontroversial dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta faktanya justru menimbulkan permasalahan baru, bahkan mengarah kepada dugaan tindak pidana,” kata Jack dalam keterangannya, Jumat (23/2/2018). Di samping itu, masih kata Jack, kebijakan Anies tersebut justru membuat PKL cenderung semakin banyak. Banyak pula warga yang berunjuk rasa akibat penutupan kawasan Tanah Abang tersebut. “Bahwa sesuai surat rekomendasi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tentang Penataan Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kepada Pemprov DKI pada pokoknya meminta Pemprov DKI mengembalikan dan mengoptimalkan kembali fungsi jalan untuk mengurangi dampak kemacetan dan kecelakaan lalu lintas guna peningkatan kerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya. Secara terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono membenarkan adanya laporan tersebut. “Ya benar (ada laporan),” kata Argo. Anies ditanya soal dirinya yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait penutupan jalan di Tanah Abang ini. Namun Anies enggan berkomentar. “Tidak ada (tanggapan), cukup-cukup,” kata Anies di Hotel Double Tree, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (23/2). [Gambas:Video 20detik]

Menko Polhukam Wiranto membatalkan usulan penjabat (Pj) gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat dari perwira tinggi Polri. Keputusan ini diambil setelah Wiranto berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. “Untuk Jabar dan Sumut setelah saya koordinasikan dengan Kapolri dan kita evaluasi hasilnya perlu perubahan. Dengan demikian, berita yang beredar di masyarakat tentang nama kedua Pati Polri sebagai PLK tidak lagi valid,” kata Wiranto kepada detikcom , Jumat (23/2/2018). Keputusan ini diambil setelah pemerintah mendengar aspirasi penolakan jenderal Polri menjadi Pj gubernur. Pemerintah akan mengkaji kembali penempatan Pj gubernur. “Surat sudah dilayangkan dan belum dijawab sebenarnya apalagi di-SK-kan oleh suatu SK yang resmi, belum. Tapi kan sudah ada reaksi yang cukup panas dari berbagai pihak,” sambungnya. Menurutnya, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan. Intinya, kata Wiranto, pemerintah ingin pilkada serentak berjalan dengan aman dan lancar.

Partai Gerindra menganggap pernyataan Ketum PPP Romahurmuziy soal pelaku penyerang ulama merupakan eks orang kuat dan terkait pilpres, berlebihan. Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan tak ada kaitan pilpres dengan isu itu. “Dihubungkan kepentingan Pilpres, ya, salah itu! Justru kalau kita ingin berpikir jernih, itu sederhana berpikirnya. Kira-kira yang punya kemampuan, yang punya kekuasaan, punya akses dan lain-lain itu siapa, kalau bicara kepentingan Pilpres?” ujar Riza kepada wartawan, Kamis (22/2/2018). Menurut Riza, kasus dengan politik harus dipisah. Riza ingin polisi fokus menangani kasus itu karena menurutnya seluruh dunia sedang menertawakan Indonesia. “Jadi itu harus dibedakan. Ya kan, orang juga ketawa seluruh dunia, nggak cuma Indonesia, seluruh dunia ketawa, masa ada orang gila bisa ngebunuh?” ucap Riza heran. “Harusnya semua kita nggak bikin polemik. Fokus kita semua mendesak aparat hukum dan pemerintah segera menyelesaikan kasus ini dengan cara membuktikan, mengungkap siapa pelakunya dan apa motifnya. Jauh lebih penting motifnya, kenapa begitu, kan luar biasa,” tegas anggota Komisi II itu. Pernyataan Rommy disampaikannya berdasarkan analisis tim pencari fakta yang diterjunkan PPP yang telah mengumpulkan informasi dari sejumlah lokasi penyerangan pemuka agama. Tim itu juga sudah menyampaikan laporan ke DPP PPP. Temuan-temuan yang sudah dilaporkan lalu dianalisis oleh PPP. Hasil analisis awal, PPP mengidentifikasi ada kelompok yang memiliki kemampuan melakukan tindakan sistematis dan terencana terkait penyerangan terhadap para pemuka agama. Hasilnya, mengarah ke dua pihak: penguasa dan pihak di luarnya. Identifikasi bahwa ada kelompok berkuasa atau yang pernah berkuasa terkait penyerangan terhadap ulama lalu dianalisis lagi. Analisis didasarkan pada siapa untung dan siapa rugi. Dilanjutkan Rommy, penyerangan terhadap ustaz-ustaz kampung di masa lalu, pertama bertujuan memberikan pesan kepada masyarakat sipil agar tidak mencoba-coba menurunkan Soeharto. Tujuan kedua adalah membangun persepsi publik bahwa negara dalam kondisi tidak aman, sehingga harus dipimpin oleh Soeharto, yang memiliki latar belakang militer. “Artinya, siapa mereka? Mereka adalah yang pernah menjadi orang kuat di republik ini, siapanya tentu polisi, aparat intelijen harus menggali lebih jauh fakta dan apa di balik fakta,” sebut Rommy.

Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta menguatkan Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor K.898/I/A/1975 yang menyatakan Pemprov bisa melarang nonpribumi memiliki tanah di Yogyakarta. Aturan ini tidak hadir serta merta dan tiba-tiba tapi karena Yogyakarta memiliki keistimewaan. Yuk mengenal lagi sejarah panjang keistimewaan Yogyakarta itu. Keistimewaan Yogyakarta dibahas panjang lebar dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Puncaknya yaitu lahirnya putusan MK Nomor 88/PUU-XIV/2016, di mana 9 hakim konstitusi sepakat mengapa Yogyakarta begitu istimewa bagi Indonesia. “Pertimbangan utama pemberian status ‘Istimewa’ kepada Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah karena Sultan yang bertakhta di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Adipati Paku Alam yang bertakhta di Kadipaten Pakualaman pada masa awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia secara sukarela menyatakan diri bergabung atau berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, Sultan yang bertakhta di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Adipati Paku Alam yang bertakhta di Kadipaten Pakualaman bukan ‘pemberian’ atau dibentuk oleh Negara (in casu Negara Kesatuan Republik Indonesia),” ujar majelis konstitusi dengan suara bulat dalam putusannya sebagaimana dikutip detikcom, Jumat (23/2/2018). Dalam persidangan itu, ahli hukum tata negara Saldi Isra merunut perdebatan perumusan PPKI pada 1945 silam. Yaitu Supomo dalam rapat besar Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, tanggal 14 Juli1945, menyampaikan gagasan pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa. Hak-hak asal-usul daerah- daerah yang bersifat istimewa harus diperingati juga dengan yang bersifat istimewa itu adalah daerah kerajaan atau koti, baik di Jawa maupun di luar Jawa, daerah-daerah yang dalam bahasa Belanda Zelfbestuurende Lanschappen. “Dengan menggunakan pendekatan sejarah hukum, pidato Supomo itu sekaligus memberikan penegasan maksud dari pembagian daerah dengan mengingat hak asal-usul dan hak istimewa yang dimiliki daerah. Dengan demikian, lahirnya Pasal 18 UUD 1945 menunjukkan para pendiri negara menyadari bahwa Indonesia merupakan negara heterogen yang terdiri dari daerah yang mana masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri,” ucap Saldi yang belakangan menjadi hakim konstitusi.. Secara sejarah pula, Kesultanan Yogyakarta telah berdiri jauh sebelum berdirinya Republik Indonesia. Bila Republik Indonesia berdiri pada 17 Agustus 1945, maka Yogyakarta sudah berdiri pada 13 Maret 1755. Yaitu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pertama kali dinyatakan secara resmi pada tanggal 13 Maret 1755 oleh Raja Pertama Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang bertakhta, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu bertakhta pada tahun 1755 sampai tahun 1792. Sejak saat itu, digunakan sebagai nama resmi kerajaan yang didirikan berdasarkan Perjanjian Giyanti tanggal 13 Februari 1755, hingga saat ini. Penyebutan nama kerajaan seperti di atas maupun perubahannya, merupakan salah satu kewenangan raja yang jumeneng atau bertakhta. Sebelum 13 Maret 1775, Kesultanan Yogyakarta sudah eksis lewat Kerajaan Mataram dengan Raja yang terkenal yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo yang bertakhta tahun 1613 sampai 1645 . “Ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memutuskan untuk bergabung dengan Republik Indonesia yang baru saja lahir tersebut, beliau memutuskan bergabung adalah pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak bergabung dengan NKRI, Keraton Yogyakarta mengikuti sistem hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyerahkan semua urusan hukum kepada lembaga-lembaga penegak hukum negara,” ujar KPH Yudohadiningrat/Brigjend (Purn) RM Noeryanto. Menurut Sri Sultan Hamengkubuwono X/Gubenur Yogyakarta, keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan hak yang dimiliki Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alaman yang mana hak tersebut diakui, dihormati, dan dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dikarenakan Kesultanan dan Kadipaten telah mempunyai wilayah pemerintahan dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945. “Catatan yang lebih penting lagi bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta telah berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucap Sri Sultan. Status istimewa yang melekat pada Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian integral sejarah pendirian negara-negara Indonesia. Pilihan dan keputusan Sultan Hamengku Buwono IX dan dan Adipati Paku Alam VIII almarhum untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia serta kontribusinya untuk melindungi simbol negara bangsa pada masa awal kemerdekaan telah tercatat dalam sejarah Indonesia. “Hal tersebut merupakan refleksi filosofis kesultanan kadipaten dan masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan yang mengagungkan ke-Bhinekaan dalam ketunggalikaan sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945,” ujar Sri Sultan. Atas dasar sejarah panjang Yogyakarta, Republik Indonesia akhirnya memberikan keistimewaan yang tertuang dalan UU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU KDIY), termasuk soal pertanahan. Apakah nonpribumi boleh atau tidak dalam memiliki tanah di Yogyakarta. Pasal 7 selengkapnya berbunyi: Lingkup kewenangan yang termasuk ke dalam urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, yaitu meliputi: a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; b. kelembagaan pemerintahan daerah DIY; c. kebudayaan; d. pertanahan; dan e. tata ruang. Atas perdebatan panjang itulah, maka MK mengukuhkan, menguatkan dan ikut memberikan keistimewaan kepada Yogyakarta.

Mobil berpelat merah Indonesia 1 atau yang akrab disebut pelat RI-1 menjadi rebutan swafoto kader PDIP di Bali. Paspampres akhirnya terpaksa memindahkan mobil berwarna hitam itu dari zona drop off area lobi hotel. Peristiwa ini terjadi tak lama setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di lokasi Rakernas III PDIP di Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Bali, Jumat (23/2/2018). Jokowi tiba sekitar pukul 14.10 Wita bersama rombongan protokoler Istana Presiden. Mobil Jokowi jadi rebutan foto. (David Saud/detikcom) Jokowi disambut Sekjen PDIP Hasto Kristyanto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna Laoly, dan dan politisi PDIP Andreas Hugo Pareira. Para elite PDIP itu pun kemudian masuk ke ruang acara Rakernas dan pembukaan digelar tertutup. Beberapa menit kemudian, belasan kader PDIP berseragam partai mengelilingi bagian depan Mercedes-Benz S600 yang ditumpangi Jokowi. Mereka berfoto di depan mobil RI-1 ini secara bergantian. Para kader PDIP itu mengeluarkan ponsel pintar dan mengabadikan mobil berspesifikasi khusus itu menggunakan kamera. Lalu, beberapa di antara mereka berdiri di sebelah pelat Indonesia 1 dan berswafoto. Sebagian ada yang berdiri cukup dekat hingga menempel di bumper mobil kepresidenan itu. Petugas polisi militer dan Paspampres pun meminta mereka tidak terlalu dekat dengan mobil dengan alasan keamanan. Mobil Jokowi jadi rebutan foto. (David Saud/detikcom) “Pak, tolong jangan terlalu dekat,” ujar petugas PM itu ke salah satu kader PDIP. Sekitar 15 menit kemudian, mobil dipindahkan ke lokasi parkir yang lebih kondusif di area hotel. Sedangkan mobil rombongan Istana Presiden lainnya masih terparkir di area drop off lobi.

Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto mulai turun gunung jelang Pilpes 2019. Prabowo belakangan kian sering muncul di hadapan publik. Seperti pada Kamis (22/2/2018) kemarin, Prabowo diketahui datang ke RS Dharmais, Jakarta Barat. Prabowo datang untuk menjenguk ibunda Elang Mulia Lesmana, korban tragedi Trisakti 1998. Kehadiran Prabowo disampaikan lewat akun Twitter Partai Gerindra. Dari foto yang diunggah, tampak mantan Danjen Kopassus itu memakai baju safari warna cokelat. “Pak @prabowo menjenguk Ibu Hira Tety Yoga, Ibunda dari Elang Mulia Lesmana mahasiswa Fakultas Arsitektur Universitas Trisakti (Korban Tragedi Trisakti 98),” demikian keterangan di Twitter Gerindra. Tak hanya berfoto dengan ibunda Elang, Prabowo di RS Dharmais juga tampak menyapa warga. Jenderal purnawirawan TNI itu pun berfoto bersama para karyawan dan pengunjung rumah sakit. Empat hari sebelum itu, Prabowo mulai kembali ikut berinteraksi di pertemuan politik. Dia datang ke pengundian nomor urut parpol peserta pemilu di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (18/2). Bahkan dalam kesempatan itu, Prabowo terlihat saling sapa dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Saat pengundian, Partai Gerindra mendapat nomor urut dua. Nama Prabowo memang diprediksi akan kembali maju ke pentas pilpres pada 2019 nanti. Digadang-gadang, Prabowo akan kembali bertarung dengan Presiden Joko Widodo. “Mungkin akan ada rematch, Jokowi versus Prabowo jilid dua,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Kamis (15/2). Partai Gerindra sudah memastikan akan tetap mengusung Prabowo di Pilpres 2018, meski survei elektabilitas sang ketum kian menurun. Gerindra diprediksi akan berkoalisi dengan PKS dan PAN untuk mengusung Prabowo. “Prabowo tetap menjadi calon presiden dari Partai Gerindra,” tegas Waketum Gerindra Ferry Juliantono, Jumat (16/2). Prabowo sendiri sudah sedikiti angkat bicara soal pencalonannya sebagai capres. Menurutnya, dia adalah seorang pendekar yang harus mementingkan kepentingan bangsa. “Karena apa? Seorang pendekar yang utama bagi dia adalah kepentingan bangsanya,” tutur Prabowo dalam acara HUT ke-10 Gerindra di Kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2). Meski demikian, Prabowo mengisyaratkan siap maju di Pilpres 2019 andai rakyat meminta. Syarat lain adalah andai ada dukungan yang pasti untuknya. “Kalau rakyat meminta, kalau partai menugaskan, kalau ada dukungan yang benar bukan rekayasa. Kalau polling bisa kita pesan asal bayar… ‘Eh lu bikin ya polling, gue 80 persen’. Kita harus legowo,” katanya. “Bukan jabatan yang penting, yang penting adalah pengabdian,” tegas Prabowo. Dia pun berencana akan menyampaikan pidato politik dalam waktu dekat. Prabowo kerap menyampaian keprihatinannya atas kondisi Bangsa Indonesia. “Nanti di Hambalang, saya undang kalian. Di situ kalian akan dengar pidato saya, hati saya sesungguhnya, keresahan saya yang sesungguhnya, kesedihan saya yang sesungguhnya!” ucap mantan Pangkostrad itu di hadapan kader Gerindra. Mungkinkah dengan turun gunung ini akan membuat elektabilitas Prabowo kembali naik?

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa bertemu dengan Presiden Jokowi hari ini. Ternyata, sebelumnya Khofifah sudah ‘diam-diam’ menghadap Presiden Jokowi. Dibilang ‘diam-diam’ karena Khofifah tak mau mengungkap secara gamblang soal pertemuan sebelum upacara 17 Agustus di Istana itu. “Sudahlah, Teman-teman. Bayangkan sepadat ini tugas Presiden masak saya harus mengomunikasikan sesuatu di luar tugas dan fungsi. Pasti saya akan memaksimalkan intensitas waktu yang beliau harus apa penuhi, jadi saya punya kesempatan waktu yang tidak lama melaporkan update, terutama nota keuangan,” kata Khofifah kepada wartawan di Istana Negara, Rabu (23/8/2017). Juru bicara Presiden, Johan Budi SP, membenarkan soal adanya pertemuan Khofifah dengan Presiden Jokowi sebelum 17 Agustus. Saat itu yang bertemu adalah Khofifah, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Presiden Jokowi. “Waktu itu pernah dipanggil kan, saya sudah cerita. Bu Mensos ketemu Presiden didampingi Pak Mensesneg. Salah satu yang dibahas waktu itu, lupa saya, sebelum 17 (Agustus),” kata Johan Budi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, setelah Khofifah meninggalkan Istana, Rabu (23/8). Johan Budi. (Jabbar Ramdhani/detikcom) Johan tak bisa memastikan apakah pertemuan itu membahas pengunduran diri Khofifah untuk keikutsertaannya dalam Pilgub Jawa Timur 2018. “Tapi kalau waktu itu kamu tanya apakah sudah ada surat pengunduran diri, sampai kemarin belum ada. Saya akan cek, kamu hari ini bilang,” katanya. “Ada atau nggak belum tahu saya. Jadi sampai kemarin belum ada,” tambahnya. Lalu, apa hasil pertemuan tersebut? Johan Budi mengaku juga tidak tahu. “Saya kira Bu Khofifah yang tahu dengan Pak Pratik. Saya sendiri tidak tahu,” katanya. Johan mengatakan pertemuan tersebut merupakan permintaan Khofifah. Dia membantah jika dikatakan pertemuan itu diikuti perwakilan partai. “Iya, (Khofifah) yang minta waktu dan waktu itu Pak Presiden didampingi Mensesneg. Sampai kemarin belum ada soal pengunduran diri, hari ini kalau kamu bilang ada pengajuan pengunduran diri ya harus dicek dulu,” katanya.

Video seorang pria melemparkan anjing untuk santapan buaya ke sungai di Kabupaten Bangka jadi viral di media sosial. Animal Defender Indonesia menilai itu sebagai perbuatan sadis karena anjing bukan mangsa wajar buaya. “Sangat sadis. Jadi di alam bebas sana yang menjadi mangsa buaya adalah tetap hewan-hewan yang ada dalam lingkungan buaya, tidak mungkin dia menerkam merpati karena mereka tidak bersinggungan dengan marpati, tidak bersinggungan dengan kucing, dan anjing. Bukan karena dia anjing lalu kita bela tapi ini adalah kepatutannya,” kata Pemilik Animal Defender Doni Herdaru Tona kepada detikcom, Kamis (22/2/2018) malam. Doni menilai perlu dibuat aturan hukum yang jelas terkait tindak penganiayaan terhadap binatang. Selain mencederai hewan, juga dapat menggangu kesinambungan lingkungan. “Ini jelas bermasalah. Sikap ini sangat mengganggu terhadap lingkungannya, jadi kita perlu perundangan untuk bisa menegakkan hal ini. Kalau kita lapor Polisi, kita diketawain, berapa kali saya lapor Polisi saya diketawain akhirnya mandek,” ujarnya. Menurutnya, orang yang memperlakukan hewan secara tak wajar itu biasanya punya latar belakang primitif. Mereka biasanya sudah terbisa bersikap kasar kepada hewan. “Latar belakang dari sifat kejam seperti ini karena mereka dibesarkan dari lingkungan yang primitif, sikap yang abusive kepada hewan, misalnya kusing, anjing. Nah produk-produknya adalah anak-anak yang lahir dengan sikap yang mendongkol, harusnya anak dididik baik, respect kepada binatang sehingga tidak terjadi hal seperti ini,” pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, di dalam video yang diunggah di Youtube tampak seorang pria mengenakan kaos putih dan celana pendek melempar anjing dalam keadaan hidup ke sungai. Di permukaan air, anjing tersebut tampak berupaya bertahan. Tak lama, anjing itu disambar buaya. Kapolsek Belinyu AKP Iman Teguh membenarkan kejadian tersebut di sungai di daerah Belinyu, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Namun polisi belum memastikan kapan video itu dibuat. Menurutnya, tidak ada unsur pidana dari perbuatan melempar anjing untuk santapan buaya. Polisi mengimbau masyarakat tidak melakukan hal serupa. “Nggak (nggak ada unsur pidana). Mungkin imbauan saya, untuk hewan itu jangan di-‘ini’, misalnya anjing, kalau misalnya bangkai, ya nggak apa-apa, ini masih hidup,” ujarnya, Kamis (22/2). [Gambas:Video 20detik]

Related Posts

Comments are closed.