Naik-turun Jumlah Calon di Pilkada Dinilai karena Biaya Politik Mahal

Naik-turun Jumlah Calon di Pilkada Dinilai karena Biaya Politik Mahal

Baca juga : tarif listrik 12 golongan turun per januari 2017 cek daftarnya

Liputan6.com, Jakarta Sebanyak 12 golongan tarif tenaga listrik yang mengikuti mekanisme Tariff Adjustment (TA) turun pada Januari 2017. Penurunan harga ICP (Indonesian Crude Price) menjadi salah satu indikator turunnya tarif listrik. Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka mengatakan selain ICP, ada faktor lain yang menyebabkan turunnya tarif listrik . Termasuk biaya pokok produksi (BPP) yang juga turun, walaupun di sisi lain nilai tukar rupiah melemah. Made menjelaskan nilai tukar rupiah pada November 2016 melemah sebesar Rp 293,26 per dolar AS dari Oktober 2016 sebesar Rp 13.017,24 menjadi Rp 13.310,50 per dolar AS.

seperti di kutip dari http://bisnis.liputan6.com

Permen ini menyatakan penyesuaian diberlakukan setiap bulan, menyesuaikan perubahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika, harga minyak, dan inflasi bulanan. “Dengan mekanisme TA, tarif listrik setiap bulan memang dimungkinkan untuk turun, tetap, atau naik berdasarkan perubahan ketiga indikator tersebut,” kata dia. Akibat dari perubahan nilai ketiga indikator ini, ucap Made, tarif listrik pada Januari di Tegangan Rendah (TR) menjadi Rp 1.467,28 per kWh, tarif listrik di Tegangan  Menengah (TM) menjadi Rp 1.114,74 per kWh, tarif listrik di Tegangan Tinggi (TT)  menjadi Rp 996,74 per kWh, dan tarif listrik di Layanan Khusus menjadi Rp 1.644,52 per kWh. “Penyesuaian tarif bulan ini termasuk stabil. Penurunan rata-rata sebesar Rp 6,” kata dia. Seperti diketahui sebelumnya, TTL terdiri atas 37 golongan tarif. Dua belas golongan tarif yang diberlakukan mekanisme Tariff Adjustment adalah tarif yang tidak disubsidi pemerintah. Kedua belas golongan tarif tersebut adalah sebagai berikut: 1.     R1        Rumah tangga kecil di tegangan rendah, daya 1300 VA 2.     R1        Rumah tangga kecil di tegangan rendah, daya 2200 VA 3.     R1        Rumah tangga menengah di tegangan rendah, daya 3500 sd 5500 VA 4.     R3        Rumah tangga besar di tegangan rendah, daya 6600 VA ke atas 5.     B2        Bisnis menengah di tegangan rendah, daya 6600 VA sd 200 kVA 6.     B3        Bisnis besar di tegangan rendah, daya di atas 200 kVA 7.     P1        Kantor pemerintah di tegangan rendah, daya 6600 VA sd 200 kVA 8.     I3          Industri menengah di tegangan menengah, daya di atas 200 kVA 9.     I4          Industri besar di tegangan tinggi, daya 30 MVA ke atas, dan 10.  P2        Kantor pemerintah di tegangan menengah, daya di atas 200 kVA 11.  P3        Penerangan jalan umum di tegangan rendah, dan 12.  L          Layanan khusus. (Dny/Nrm)


Baca juga : tenaga kerja

Peristiwa 12 Jan 2018 15:09 Hal-hal terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menurut Menaker Hanif Dhakiri harus terus ditingkatkan karena jadi investasi perusahaan Peristiwa 09 Jan 2018 11:26 Kementerian Ketenagakerjaan di tahun 2018 akan terus memberikan perhatian pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Hits 06 Jan 2018 20:01 Postingan seorang desainer menjadi heboh karena ada seorang calon klien yang minta desain spanduk dan brosur seharga 5.000. Ekonomi 03 Jan 2018 10:15 Industri furnitur berbahan baku kayu dan rotan nasional menyerap tenaga kerja langsung dan tidak langsung sebesar 2,5 juta orang. Ekonomi 29 Des 2017 13:47 Kemnaker bersinergi dengan Kemenristekdikti dan Kemdikbud telah menyiapkan kompetensi untuk melahirkan tenaga kerja unggul di 2018. Ekonomi 09 Des 2017 16:02 Di negara maju, pekerja akan didominasi oleh robot pada 2030. Sisi lain Indonesia punya bonus demografi. Peristiwa 09 Des 2017 13:45 Peningkatan kualitas sumber daya manusia agar kompetensi kerja terus meningkat dan pada akhirnya mendukung produktivitas. Peristiwa 07 Des 2017 14:18 Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memberikan penghargaan kepada Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Ekonomi 22 Nov 2017 19:33 Pemerintah juga memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan pendidikan vokasi. Peristiwa 22 Nov 2017 15:01 Kompetisi Keterampilan Instruktur Pelatihan Kerja Tingkat Nasional 2017 diikuti 108 peserta yang berasal dari 12 regional/wilayah. News 18 Nov 2017 10:55 Namun peluang ini harus dimbangi kompetensi dan keterampilan dan kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri di sana. News 18 Nov 2017 10:47 M. Hanif Dhakiri mendorong supaya tenaga kerja Indonesia memiliki akses yang lebih baik untuk meningkatkan kompetensi. Ekonomi 17 Nov 2017 14:47 Pameran atau bursa lowongan kerja yang sering digelar oleh pihak-pihak tertentu juga dilarang memungut biaya atau tiket masuk. Ekonomi 15 Nov 2017 17:30 Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) optimis penyerapan tenaga kerja di 2018 akan kembali meningkat. Ekonomi 15 Nov 2017 17:00 Turunnya penyerapan tenaga kerja disebabkan kondisi ekonomi yang tengah lesu. Peristiwa 10 Nov 2017 19:40 Menaker Hanif Dhakiri menegaskan pemagangan sebagai bagian dari sistem pelatihan nasional merupakan bagian dari sistem pendidian nasional. Bandung 06 Nov 2017 17:30 Watini diberangkatkan ke Kuwait, sejak 2004. Hingga kini, dia belum bisa pulang ke Indramayu meski kontraknya sudah habis. Ekonomi 02 Nov 2017 16:45 Pengusaha mengungkapkan banyak pengusaha asing yang sebenarnya tertarik ingin berinvestasi di Indonesia. Bank 01 Nov 2017 08:30 Di Jepang, bank besar berencana melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejumlah karyawannya untuk digantikan robot. Ekonomi 12 Okt 2017 14:15 Penyerapan tenaga kerja dalam tiga tahun terakhir kita sudah melebihi target dua juta per tahun. Peristiwa 11 Okt 2017 16:00 BPJS Ketenagakerjaan dan Bupati Tanah Laut meresmikan Desa Pandan Sari sebagai Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.


Baca juga :

Peristiwa 13 Jan 2018 07:16 Situasi lancar mewarnai lalu lintas Jakarta dan sekitarnya Sabtu (13/1/2018) pagi ini. Peristiwa 13 Jan 2018 07:02 Polri terus mengejar pelempar bom molotov di Mapolsek Bontoala pada awal 2018. Peristiwa 13 Jan 2018 06:47 Menteri Kesehatan Nila Moeloek menilai kasus itu termasuk dalam ranah kriminal. Peristiwa 13 Jan 2018 06:21 Cuaca cerah berawan akan menyinari sebagian besar wilayah Jabodetabek pagi ini. Peristiwa 13 Jan 2018 06:03 Pemerintah Republik Indonesia belum dapat memastikan keberadaan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi petinggi ISIS, Bahrun Naim. Peristiwa 13 Jan 2018 05:22 Rudjito, kakek 62 tahun diduga lakukan aksi pelecehan seksual terhadal MZ yang masih berusia 12 tahun di Kampung Pondok Aren, Tangerang.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyoroti jumlah dan jenis calon kepala daerah yang bertarung di tiap-tiap pilkada yang naik-turun. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan, naik-turunnya jumlah calon di pilkada berkaitan langsung dengan biaya politik yang mahal alias tinggi. “Itu juga yang kita hitung kontribusi riil politik biaya tinggi. Tidak lepas naiknya calon tunggal, turunnya calon perseorangan, jumlah calon semakin sedikit,” ujar Titi dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakpus, Sabtu (13/1/2018). Titi membeberkan data-data pemilihan kepala daerah dari tahun 2015, 2017, hingga 2018. Di tahun 2017, ada 101 daerah yang melaksanakan pilkada sedangkan di tahun 2018 ada 171 daerah. Menurut data yang dihimpun Perludem, tahun 2017, total pasangan calon sebanyak 337 pasang. Sementara di tahun ini jumlahnya 573. “Sehingga kalau kita bandingkan indeksnya, 2017, 1 banding 3,4. Jadi ada perbandingannya. Satu daerah 3 calon rata-rata. Tahun 2018 sama, 1 banding 3,35. Secara jumlah calon sebenarnya stabil,” sebut Titi. Untuk calon tunggal yang mengikuti Pilkada 2018, dilihat dari sisi jumlah, Titi menyebut ada kenaikan dari tahun sebelumnya. Tahun ini total calon tunggal di pilkada sebanyak 13 dari 171 daerah. Sedangkan tahun 2015 hanya 3 dari 269 daerah dan 9 calon dari 101 daerah di Pilkada 2017. “Tapi kalau dari persentase dengan daerah yang pilkada, ada penurunan. 2015 itu 1,12 persen calon tunggal, 2017 8,91 persen, 2018 itu 7,60 persen, angkanya 13. Kalau persentasenya kalau dari jumlah daerahnya, dia turun,” sebutnya. Dilanjutkan Titi, calon perseorangan di Pilkada 2018 juga mengalami penurunan. Hanya 130 paslon perseorangan dari 573 total paslon. Di 2017, jika dipersenkan, 90 paslon perseorangan dari 337 jelas jauh lebih banyak dibanding tahun ini. “Kalau dikaitkan dengan tema kita, ternyata implikasi politik biaya tinggi berimplikasi pertama pragmatisme. Daripada biaya tinggi, petahana atau kerabat petahana elektabilitasnya bagus, maka ketika keterpilihannya baik daripada keluar biaya capek energi ya sudah, dukung saja calon tunggal,” tutur Titi. “Pragmatisme tidak diikuti oleh langsung kalah sebelum berperang dengan mengusung catunggal. Dia berusaha kemudian membangun kompromi politik bergabung partai lain dengan sejumlah tawaran, kamu mau kasih uang berapa. Seperti kasus La Nyalla tadi,” imbuh Titi.

KPU Sulawesi Selatan memastikan Pilkada akan diisi oleh calon tunggal di Sulawesi Selatan. Gara-gara ini, pihak penyelenggara pemilu kemudian memperpanjang masa pendaftaran. Calon tunggal ini berasal dari Kabupaten Enrekang, yakni pasangan Muslimin Bando-Asman. Sepasang calon ini maju sebagai Calon Bupati Enrekang melalui jalur partai politik. Calon petahana ini diusung oleh koalisi Partai Hanura, PDIP, Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, dan Partai Golkar. Humas KPU Sulsel Asrar Marlan mengatakan pendaftaran diperpanjang hingga tiga hari ke depan gara-gara hanya ada calon tunggal di Kabupaten Enrekang. “Sementara di Enrekang, tapi sekarang masih dalam tahapan. Perpanjangan waktu tiga hari kedepan,” kata Asrar melalui pesan singkat via aplikasi Wasthapp, Sabtu (13/1/2018). Untuk Pilkada di Sulsel sendiri akan di ikuti 12 Kabupaten/Kota di Sulsel, satu di antaranya merupakan Pemilihan Gubernur.

Pegakuan La Nyalla Mattalitti terkait permintaan uang oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah umum dijumpai dalam tiap pilkada. Penyebutannya bisa beragam, ada ongkos politik, mahar, atau ‘uang perahu’ yang semuanya diklaim sebagai biaya tiket berlayar di pilkada. Lazimnya, menurut akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Ikhsan Achmad hal itu dilakukan di ‘bawah meja’ walaupun secara formal selalu dikesankan seolah terbuka dan demokratis. Ikhsan menyimpulkan demikian karena pernah melakukan penelitian saat pemilihan walikota Serang, Banten pada 2013. Penelitian ini tertuang dalam bukunya, Pilar Demokrasi Kelima: Realitas Konstruksi Politik Uang di Kota Serang . Salah satu calon, tulis dia, membayar Rp 5 miliar untuk mendapatkan dukungan parpol. Besaran uang perahu ditentukan menurut jumlah kursi di DPRD Kota Serang. Praktek ini sebenarnya tergolong sebagai politik uang. Hanya saja KPU tidak dapat mengawasi karena proses pengawasan politik uang baru dilakukan saat calon kepala daerah mendaftar ke KPU. “Politik uang terjadi secara sistemik di empat level, yakni pembelian dukungan parpol, pencitraan politik, membeli pengaruh pemilih, dan transaksi jual-beli suara,” tulis Ikhsan. Serang bukan satu-satunya yang tercatat atas transaksi uang perahu ini. Bupati Karawang Dedi Mulyadi pernah mengaku diminta uang Rp 10 miliar oleh orang yang mengaku dekat dengan elite Partai Golkar saat ingin maju sebagai cagub Jawa Barat, September 2017. Uang ini menurut pengakuan Dedi merupakan syarat persetujuan dukungan. Namun Dedi tak mau memenuhi permintaan ini, dan para elit Golkar tentu membantah keras adanya permintaan ongkos politik tersebut. Nyatanya, waktu itu nama Dedi akhirnya tak mendapat rekomendasi sebagai calon gubernur atau pun calon wakil gubernur. Posisinya digantikan oleh Ridwan Kamil yang nota bene bukan pengurus atau pun kader Golkar seperti Dedi. Ketika posisi Setya Novanto digantikan Arilangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar, posisi Dedi pun kembali seperti yang diharapkan. Menurut Ikhsan Achmad, selama ini permintan uang perahu sudah membudaya di kalangan parpol. Hanya saja transaksi dilakukan dengan sangat tertutup. Pengawasanpun sulit dilakukan karena kriteria yang diajukan oleh parpol soal calon kepala daerah tidak bisa diukur. Menurutnya proses seleksi seperti ini mencerminkan bahwa partai politik adalah bagian dari persoalan utama yg menyebabkan esensi demokrasi selalu tenggelam. Pendidikan politik dan kesadaran masyarakat tidak pernah serius dilakukan. “Dan tertutupnya proses seleksi calon kepala daerah menjadi salah satu sebab terjadinya demokrasi yang mahal karena terjadinya transaksi yang merugikan kepentingan masyarakat dan menjadi faktor utama terjadinya rantai korupsi,” imbuhnya saat dihubungi detik.com , Jumat (12/1/2018).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan akan menyelidiki dugaan mahar politik di Jawa Timur yang melibatkan La Nyalla Mattalitti dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Dua pihak yang berseteru segera dipanggil Bawaslu Jatim. “Masalah Pak La Nyalla ini perlu diklarifikasi dan Bawaslu Jatim sudah melayangkan surat pemanggilan ke La Nyalla, Pak La Nyalla akan diklarifikasi,” ujar anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018). Bawaslu Jatim, disebut Rahmat, akan menyelidiki soal pernyataan La Nyalla. Mantan Ketum PSSI itu akan ditanya tentang sejumlah hal, seperti bukti. Agar adil, Prabowo juga turut dipanggil untuk dimintai klarifikasi. “Jangan sampai ini kabar burung diembuskan. Kami sepertinya akan panggil Pak Prabowo untuk menjelaskan supaya terang. Jadi clear nanti, apakah jelas ada mahar atau tidak,” ucap Rahmat. Soal mahar politik ini, kata dia, diatur dalam UU Pilkada No 10 Tahun 2016 Pasal 47 ayat 3. Jika terbukti, sanksi tegas menanti yang terlibat. “Kalau ada masuk pengadilan sudah inkrah, maka paslon didiskualifikasi dan partai bersangkutan dilarang ikut dalam pilkada selanjutnya. Ini catatan kepada para parpol,” jelas Rahmat.

Bawaslu RI merencanakan pemeriksaan terhadap Ketum Gerindra Prabowo Subianto soal tudingan mahar politik di Pilgub Jatim yang dilemparkan La Nyalla Mattalitti. Ketua DPP Gerindra Habiburokhman mengingatkan Bawaslu agar tidak menyeret Prabowo. “Bawaslu ini kan aparat penegak hukum juga karena ada kewenangan penegak hukum. Dia harus bekerja pure profesional berdasarkan bukti yang ada. Jadi jangan masuk ranah bahaya,” ujar Habiburokhman di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018). “Ini bukan Habiburokhman Ketua DPP Partai Gerindra, Habiburokhman pendukung Prabowo. Kalau sudah konteks pendukung Prabowo, saya pikir ini bisa repot. Ini sensitif sekali kalau sentuh-sentuh nama Pak Prabowo,” imbuh dia. Menurut Habiburokhman, wacana memanggil Prabowo ibarat jauh panggang dari api. Menurutnya, Bawaslu dalam konteks pemanggilan seseorang harus berdasarkan bukti yang kuat. Dia sendiri ragu apakah La Nyalla menyimpan atau memegang bukti terkait tuduhan mahar politik tersebut. “Kita menanyakan bagaimana standar kerja Bawaslu kalau sampai ke Pak Prabowo karena Pak La Nyalla sendiri saya baca di satu media bilang, ‘Saya nggak punya bukti tapi saya berani sumpah pocong.’ Masak Bawaslu menindaklanjuti sumpah pocong?” ungkap dia. Meski demikian, dia menyebut Gerindra sepakat tuduhan itu harus segera diselesaikan dan dicari fakta yang sebenarnya. Namun dia tak sepakat andai Bawaslu sampai harus memanggil Prabowo. “Tapi kalau sampai menyebut-nyebut Pak Prabowo, saya ingatkan kawan-kawan jangan seolah-olah ingin membuat gimik, membuat suatu yang seksi sehingga mendapatkan atensi dari media dan sebagainya. Jangan main-main ke situ, Bawaslu!” tegas Habiburokhman. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan akan menyelidiki dugaan mahar politik di Jawa Timur yang melibatkan La Nyalla Mattalitti dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Dua pihak yang berseteru segera dipanggil Bawaslu Jatim. “Jangan sampai ini kabar burung diembuskan. Kami sepertinya akan panggil Pak Prabowo untuk menjelaskan supaya terang. Jadi clear nanti, apakah jelas ada mahar atau tidak,” ucap anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku sedih dengan kondisi dan system demokrasi yang berlangsung selama ini. Sebab figur-figur yang berprestasi dan berakhlak baik tak mungkin bisa menjadi pemimpin bila tak punya uang. Bila ada orang yang ingin menjadi kepala daerah seperti gubernur datang kepadanya dalam sistem dan kondisi seperti sekarang ini, kata Prabowo, maka prioritas perhatiannya adalah soal ketersediaan dana yang dimiliki si calon. “Saya sedih, karena sekarang kalau ada yang mau jadi gubernur datang ke saya, apa pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada dia. ‘Ente punya uang enggak? Saya tidak tanya Anda lulusan mana, prestasinya apa, pernah nulis buku apa, pernah jadi bupati enggak, pernah jadi camat enggak? (Tapi) yang saya tanya, ‘Ente punya uang berapa?,” papar Prabowo saat memberikan sambutan di Pondok Pesantren Al Islah, Bodowoso, Jawa Tengah, Minggu 23 Juli 2017. Dalam rekaman video berdurasi 20 menit 56 detik yang diunggah ke Youtube oleh Spardaxyz News Channel pada 24 Juli 2017 itu terlihat hadir di atas panggung sejumlah tokoh seperti Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais, pengusaha Hasyim Djojohadikusumo (adik Prabowo), serta Kiai Maksum sebagai tuan rumah, dan tokoh lainnya. Kalau untuk menjadi gubernur, kata Prabowo di menit ke 15.22, minimal harus punya uang Rp 300 miliar. “Itu paket hemat, pahe.” Ia menyebut Sandiaga Uno sebagai contoh figur yang memiliki uang sendiri untuk maju dalam Pilkada di Jakarta. “Tapi ada berapa orang kayak Sandi? Kalau wajah-wajah kalian ini susah nih jadi gubernur. (Karena) gak punya Rp 300 miliar,” seloroh Prabowo disambut tawa massa di hadapannya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono menyebut apa yang dipaparkan Prabowo sebagai bentuk keprihatinan sekaligus kritik atas kebiasaan politik yang terjadi di Indonesia setiap pilkada. Prabowo hanya memberikan contoh, bukan fakta yang terjadi di partainya. “Itu kritik, bukan kebiasaan di Gerindra,” kata dia tegas saat dihubungi detik.com, Sabtu (13/01/2018). Tingginya biaya untuk Pilkada, dia melanjutkan, membuat Gerindra pernah mengusulkan agar kepala daerah tidak lagi dipilih langsung tetapi kembali melalui DPRD. Pada bagian lain, Ferry membantah pernyataan La Nyalla Mattalitti yang mengaku pernah dimintai uang Rp 40 miliar untuk mendapatkan rekomendasi sebagai calon gubernur Jawa Timur. Menurutnya pernyataan tersebut harus dipertanggungjwabkan dan ditindaklanjuti. Mantan Ketua MK Prof Mahfud MD yang pernah ditawari untuk menjadi calon gubernur Jatim pun memberikan kesaksian tak pernah ditanya-tanya atau dimintai uang. “Waktu ditawari masuk bursa cagub Jatim alternatif untuk 3 parpol kemarin saya juga tak dimintai uang, malah dibilang tak usah memikirkan uang. Tapi saya tetap tak bersedia. Mengapa? Ya tak bersedia, begitu saja,” kicau Mahud, 11 Januari 2018.

BANDUNG, KOMPAS.com  – Lembaga survei Indo Barometer merilis hasil survei peta dan profil calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2018 versi publik di Hotel Aston Braga, Jalan Braga, Kota Bandung, Jumat (3/11/2017).  Dalam rilis tersebut, dari 16 simulasi yang dilakukan Indo Barometer, nama Ridwan Kamil masih unggul dibanding dua nama lainnya yakni Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi .  “Hari ini yang kita lihat Ridwan Kamil paling potensial,” kata Peneliti Indobarometer Hadi Suprapto Rusli dalam konferensi pers, Jumat sore.  Meski demikian, fenomena menarik justru terjadi pada persaingan dua calon lainnya yakni Dedi Mulyadi dan Deddy Mizwar.

seperti di kutip dari http://regional.kompas.com

KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi saat sesi foto di kantor redaksi Kompas.com, Palmerah, Jakarta, Selasa (24/10/2017). Dedi Mulyadi digadang-gadang menjadi salah satu kandidat calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah Jawa Barat 2018. Indo Barometer mencatat, elektabilitas Ridwan Kamil berada di angka 46 persen. Kemudian Dedi Mulyadi dengan elektabilitas 19-20 persen menyalip elektabilitas Deddy Mizwar yang justru turun ke angka 16 hingga 17  persen. “Dedi Mulyadi dari survei sebelumnya ada kenaikan walaupun tidak signifikan. Kecenderungan Deddy Mizwar menurun karena gerakannya stagnan. Selain itu karena masyarakat menilai kinerja Deddy Mizwar belum memuaskan,” ungkapnya.  Salah satu faktor yang membuat elektabilitas Dedi Mulyadi naik, sambung Hadi, salah satunya adalah kunjungan-kunjungan yang kerap dilakukan ketua DPD Partai Golkar tersebut ke daerah-daerah di seluruh Jawa Barat.

Related Posts

Comments are closed.