MK: Kami Tidak Melegalkan LGBT!

MK: Kami Tidak Melegalkan LGBT!

Mahkamah Konstitusi menampik seluruh rumor yang menyatakan lembaganya melegalkan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). MK menegaskan seluruh hakim konstitusi mempunyai concern yang sama terhadap fenomena yang dipaparkan pemohon. “Tidak ada satu kata pun dalam amar putusan dan pertimbangan Mahkamah yang menyebut istilah LGBT, apalagi dikatakan melegalkannya,” demikian lansir juru bicara MK dalam siaran pers yang diterima wartawan, Senin (18/12/2017). Putusan yang dimaksud adalah berkenaan dengan permohonan perluasan delik kesusilaan yang diatur dalam Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP. Pemohon meminta MK memperjelas rumusan delik kesusilaan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut. “Sesungguhnya seluruh hakim konstitusi mempunyai concern yang sama terhadap fenomena yang dipaparkan pemohon. Hanya saja, lima hakim berpendapat substansi permohonan yang dimaksud sudah menyangkut perumusan delik atau tindak pidana baru yang mengubah secara mendasar,” ujarnya. Yang mendasar itu adalah subjek yang dapat dipidana, perbuatan yang dapat dipidana, sifat melawan hukum perbuatan tersebut, sanksi dan ancaman pidana. “Sehingga hal itu sesungguhnya wilayah ciminal policy yang kewenangannya ada pada pembentuk UU (DPR dan presiden),” MK menegaskan. “Kami concern terhadap fenomena sosial yang dikemukakan oleh pemohon. Dalam putusan itu pun Mahkamah sudah menegaskan agar langkah perbaikan perlu dibawa ke pembentuk undang-undang untuk melengkapi pasal-pasal yang mengatur tentang delik kesusilaan tersebut,” pungkasnya.

Baca juga :

kejahatan terhadap kesusilaan. Namun, banyak pihak yang salah memahami putusan tersebut. Belakangan banyak beredar postingan di media sosial yang menuduh MK telah melegalkan perbuatan zina dan homoseksual dalam putusannya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD pun angkat bicara terkait hal itu. Melalui akun Twitter pribadinya, Mahfud menegaskan bahwa MK menolak memberikan perluasan tafsir ketiga pasal seperti yang dimohonkan oleh pemohon.  Ia menegaskan, sebagai lembaga yudikatif, MK tak memiliki wewenang untuk membuat norma hukum baru. “Yang kurang paham, menuding MK membuat vonis membolehkan zina dan LGBT. Yang benar MK hanya menolak memberi perluasan tafsir atas yang ada di KUHP, bukan membolehkan atau melarang. MK memang tak boleh membuat norma,” ujar Mahfud seperti dikutip dari akun Twitter @mohmahfudmd, Minggu (17/12). Mahfud menjelaskan, mengatur untuk membolehkan atau melarang suatu perbuatan merupakan ranah legislatif atau pembuat undang-undang, yakni Presiden dan DPR. Dalam putusannya, lanjut Mahfud, MK menolak memberikan tafsir sebab hal itu sudah diatur secara jelas dalam KUHP. “Mengatur untuk membolehkan atau melarang sesuatu itu adalah ranah legislatif, bukan ranah yudikatif. MK menolak memberi tafsir karena sudah diatur jelas di KUHP. Zina tetap dilarang. Di dalam RUU-KUHP yang sekarang hampir diundangkan itu sudah diatur dengan lebih tegas,” tuturnya. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketiga pasal tersebut mengatur soal kejahatan terhadap kesusilaan. Permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP dalam perkara nomor 46/PUU-XIV/2016 diajukan oleh Guru Besar IPB Euis Sunarti bersama sejumlah pihak. Pemohon dalam gugatannya meminta pasal 284 tidak perlu memiliki unsur salah satu orang berbuat zina sedang dalam ikatan perkawinan dan tidak perlu ada aduan. Terkait pasal 285, pemohon meminta MK menyatakan bahwa pemerkosaan mencakup semua kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh, baik yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan maupun yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki. Sementara pada pasal 292, pemohon meminta dihapuskannya frasa “belum dewasa”, sehingga semua perbuatan seksual sesama jenis dapat dipidana. Selain itu, homoseksual haruslah dilarang tanpa membedakan batasan usia korban, baik masih belum dewasa atau sudah dewasa. MK menilai dalil para pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum. Dalam pertimbangannya MK menjelaskan, pada prinsipnya permohonan pemohon meminta Mahkamah memperluas ruang lingkup karena sudah tidak sesuai dengan masyarakat. Hal itu berakibat pada perubahan hal prinsip atau pokok dalam hukum pidana dan konsep-konsep dasar yang berkenaan dengan suatu perbuatan pidana. Artinya secara substansial, pemohon meminta MK merumuskan tindak pidana baru yang merupakan wewenang pembentuk undang-undang. Hakim MK Maria Farida mengatakan, Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan tindak pidana baru sebab kewenangan tersebut berada di tangan Presiden dan DPR. Menurut Maria, MK tidak boleh masuk ke dalam wilayah politik hukum pidana. “Produk hukum pidana lahir dari kebijakan pidana atau politik hukum pidana pembentuk undang-undang. MK tidak boleh masuk wilayah politik hukum pidana,” tutur Maria dalam sidang pleno di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (14/12). Maria menjelaskan, ketika menyangkut norma hukum pidana, Mahkamah dituntut untuk tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy). (kcm)


Baca juga : putusan mk tentang lgbt.html

Oleh Fajri Matahati Muhammadin* MAHKAMAH Konstitusi MK menolak permohonan untuk mengkriminalisasi Lesbian gay, biseksual dan transgender LGBT dan .Mahkamah Konstitusi MK menolak mengadili gugatan agar Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender LGBT bisa dipidana..Keputusan Mahkamah Konstitusi MK yang menolak permohonan memperluas pasal perzinahan di Kitab Undang undang Hukum Pidana KUHP dinilai kontroversial .REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Fajri Matahati Muhammadin* Ketika kita mendengar bahwa kemarin Mahkamah Konstitusi MK menolak permohonan untuk mengkriminalisasi Lesbian gay .

seperti di kutip dari http://endehoy.com

Ketika kita mendengar bahwa kemarin Mahkamah Konstitusi MK menolak permohonan untuk mengkriminalisasi Lesbian gay, biseksual, dan transgender LGBT dan pasangan kumpul kebo, banyak dari kita yang kemudian ramai sekali mengatakan “rezim ini melegalkan LGBT kumpul kebo!”. Sebagian .Dalam putusan yang dibacakan Kamis , dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk membuat aturan baru, dan bahwa pasal KUHP yang jadi subjek tidak bertentangan dengan konstitusi..Jakarta Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang mengkriminalkan kumpul kebo dan LGBT karena kewenangan itu ada di tangan pemerintah DPR. Plt Ketua DPR Fadli Zon akan mengkaji putusan tersebut. “Bagi saya, secara pribadi ini maksudnya di satu sisi terutama misalnya yang terkait .MK menolak mengadili gugatan agar Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender LGBT bisa dipidana. Aktivis gay menyambut baik..

seperti di kutip dari http://endehoy.com

cari memek bugil bokep disini: memek, Kumpulan Foto Ngentot, fofokuar, foto ngentot, gambar ngentot, tante bugil, tante montok, memek tante, Video Ngentot ABG Diperkosa Berdarah, foto bugil, ngentot, Poto ngentot, foto memek, Memek artis, gambar memek, ngentot memek, foto bugil korea, cerita ngentot tante, tante ngentot, bokep click, ngentot tante, Memek abg, Foto Gadis Jilbab Ngentot, cewek korea bugil, ria from bali, memek mulus, Poto memek, bugil, foto mesum, artis bugil, sonagachi kolkata rate per night, poto bugil dina lorenza, foto tante ngentot, foto cewek ngentot, gadis telanjang, memek ngentot, Sifiso Ncwanes Wedding, foto tante bugil, foto ngentot tante, sandra dewi ngentot


Baca juga : putusan mk tentang lgbt.html

Berita peristiwa Liputan6, kabar terbaru hukum pidana, kriminal hingga sosial budaya dan pendidikan, kasus korupsi, kecelakaan dan bencana alam.Lapor, jika terima pesan intoleran di medsos. Pada akhirnya, orang tua yang bisa mengontrol penggunaan medsos yang baik dan benar, kata praktisi internet..Ratusan Peserta Aksi 2411 tiba di kantor DPP Partai Nasdem setelah bergerak dari Masjid Cut Meutia bada salat Jumat..JAKARTA RIAUPOS.CO – Sidang perdana kasus dugaan korupsi yang tengah melilit Setya Novanto di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor .

seperti di kutip dari http://starspulsa.com

Ketika kita mendengar bahwa kemarin Mahkamah Konstitusi MK menolak permohonan untuk mengkriminalisasi Lesbian, biseksual, dan transgender LGBT dan pasangan kumpul kebo, banyak dari kita yang kemudian ramai sekali mengatakan “rezim ini melegalkan LGBT/kumpul kebo!”. Sebagian .Mahkamah Kontitusi menolak permohonan pendefinisian lebih luas bagi pelaku zina dan LGBT, namun ada perbedaan pendapat di antara sembilan hakim konstitusi..Namun, banyak pihak yang salah memahami putusan tersebut. Belakangan banyak beredar postingan di media sosial yang menuduh MK telah melegalkan perbuatan zina dan homoseksual dalam putusannya. “Yang kurang paham, menuding MK membuat vonis membolehkan zina dan LGBT..

seperti di kutip dari http://starspulsa.com

Ayo bergabung dengan StarsPulsa.com untuk Anda yang berada di Aceh, Banda Aceh, Bali, Denpasar, Banten, Serang, Kota Bengkulu, Kota Gorontalo, Jakarta, Kota Jambi, Bandung, Jawa Barat, Semarang, Jawa Tengah, Surabaya, Jawa Timur, Pontianak, Kalimantan Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Samarinda, Kalimantan Timur, Tanjungselor, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Pangkalpinang, Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Lampung, Bandar Lampung, Maluku, Ambon, Maluku Utara, Sofifi, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Papua, Jayapura, Papua Barat, Manokwari, Riau, Pekanbaru, Mamuju, Sulawesi Barat, Makassar, Sulawesi Selatan, Palu, Sulawesi Tengah, Kendari, Sulawesi Tenggara, Manado, Sulawesi Utara, Padang, Sumatera Barat, Palembang, Sumatera Selatan, Medan, Sumatera Utara dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mahkamah Konstitusi menampik seluruh rumor yang menyatakan lembaganya melegalkan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). MK menegaskan seluruh hakim konstitusi mempunyai concern yang sama terhadap fenomena yang dipaparkan pemohon. “Tidak ada satu kata pun dalam amar putusan dan pertimbangan Mahkamah yang menyebut istilah LGBT, apalagi dikatakan melegalkannya,” demikian lansir juru bicara MK dalam siaran pers yang diterima wartawan, Senin (18/12/2017). Putusan yang dimaksud adalah berkenaan dengan permohonan perluasan delik kesusilaan yang diatur dalam Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP. Pemohon meminta MK memperjelas rumusan delik kesusilaan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut. “Sesungguhnya seluruh hakim konstitusi mempunyai concern yang sama terhadap fenomena yang dipaparkan pemohon. Hanya saja, lima hakim berpendapat substansi permohonan yang dimaksud sudah menyangkut perumusan delik atau tindak pidana baru yang mengubah secara mendasar,” ujarnya. Yang mendasar itu adalah subjek yang dapat dipidana, perbuatan yang dapat dipidana, sifat melawan hukum perbuatan tersebut, sanksi dan ancaman pidana. “Sehingga hal itu sesungguhnya wilayah ciminal policy yang kewenangannya ada pada pembentuk UU (DPR dan presiden),” MK menegaskan. “Kami concern terhadap fenomena sosial yang dikemukakan oleh pemohon. Dalam putusan itu pun Mahkamah sudah menegaskan agar langkah perbaikan perlu dibawa ke pembentuk undang-undang untuk melengkapi pasal-pasal yang mengatur tentang delik kesusilaan tersebut,” pungkasnya.

Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dan tiga hakim konstitusi lainnya setuju agar lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dan pelaku kumpul kebo dipidana. Adapun lima hakim konstitusi lainnya menyerahkan hal itu ke DPR-pemerintah. Berikut sepuluh pertimbangan Arief yang diamini oleh 3 hakim konstitusi lainnya, yaitu Wakil Ketua MK Anwar Usman, hakim konstitusi Wahidudin Adams, dan hakim konstitusi Aswanto, sebagaimana dikutip dari putusan MK, Senin (18/12/2017): 1. Pancasila Sebagai Sumber Hukum Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 2. Sila Ketuhanan yang Maha Esa Nilai ketuhanan dibaca dan dimaknai secara hierarkis. Nilai Ketuhanan merupakan nilai tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah, dan hukum Tuhan. Berikutnya, dalam bacaan Pancasila juga, prinsip ketuhanan diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai watak kebangsaan Indonesia. Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, dorongan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang di antara sesama manusia sehingga perikehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat tumbuh sehat dalam struktur kehidupan yang adil sehingga kualitas peradaban bangsa dapat berkembang secara terhormat di antara bangsa-bangsa. 3. Nilai Ketuhanan yang Berkebudayaan dan Berkeadaban Nilai-nilai ketuhanan yang dikehendaki Pancasila merupakan nilai-nilai Ketuhanan yang berkebudayaan dan berkeadaban. Artinya, nilai-nilai etis ketuhanan yang digali dari nilai profetis agama-agama dan kepercayaan bangsa yang bersifat membebaskan, memuliakan keadilan dan persaudaraan ketuhanan lapang, dan toleran yang memberi semangat kegotongroyongan dalam etika sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila Ketuhanan menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan. Sila Ketuhanan mengajak bangsa Indonesia mengembangkan etika sosial dalam kehidupan publik-politik dengan memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan, mengembangkan permusyawaratan dan keadilan sosial. 4. Ketuhanan dalam Keragaman Agama dan Keyakinan Ketuhanan Yang Maha Esa bukan merupakan prinsip yang memasuki ruang akidah umat beragama, melainkan suatu prinsip hidup bersama dalam suatu negara di tengah masyarakat dengan keragaman agama dan keyakinan. The Founding Fathers tidak memaknai sila Ketuhanan dalam makna yang terlalu teologis dan filosofis. Ia tidak ditampilkan sebagai konsep ilahiah menurut klaim agama dan filsafat tertentu. Ketuhanan dimaknai dalam konteks kehidupan praksis, suatu kehidupan yang dicirikan dengan bagaimana nilai-nilai ketuhanan itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap adil terhadap sesama, berkata dan bertindak jujur, dan menyambung silaturahmi, sehingga perpecahan di antara sesama dapat dihindari. Dari nilai-nilai demikian itulah, negara memperoleh fundamennya. 5. Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 disebutkan salah satu hak konstitusional setiap orang adalah “kepastian hukum yang adil”, bukan kepastian hukum semata. Sehingga jika terdapat suatu kepastian hukum dalam bentuk norma UU yang mereduksi, mempersempit, melampaui batas, dan/atau justru bertentangan dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa serta nilai agama dan living law yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, kepastian hukum tersebut bukanlah kepastian hukum yang adil sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sama sekali tidak boleh diserahkan sebagai open legal policy dari pembentuk UU.

Beberapa hari lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketiga pasal tersebut mengatur soal kejahatan terhadap kesusilaan.   Judicial Review atas beberapa pasal tersebut diajukan oleh Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (ALIA). Atas keluarnya putusan MK tersebut, banyak tuduhan kepada MK yang beredar di media sosial bahwa lembaga yudikatif itu melegalkan LGBT dan perbuatan zina. Padahal bila ditelusuri lebih lanjut sebenarnya banyak yang salah paham atas putusan MK di atas. Putusan MK di atas tak ada kaitannya dengan melegalkan atau membenarkan LGBT atau perbuatan zina. Apa yang dilakukan oleh MK adalah menolak memberikan perluasan tafsir ketiga pasal seperti yang dimohonkan oleh pemohon. Hal itu seperti yang dijelaskan oleh Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. Menurutnya, sebagai lembaga yudikatif, MK tak memiliki wewenang untuk membuat norma hukum baru. “Yang kurang paham, menuding MK membuat vonis membolehkan zina dan LGBT. Yang benar MK hanya menolak memberi perluasan tafsir atas yang ada di KUHP, bukan membolehkan atau melarang. MK memang tak boleh membuat norma,” ujar Mahfud seperti dikutip dari akun Twitter @mohmahfudmd, Minggu (17/12/2017). Mengatur untuk membolehkan atau melarang suatu perbuatan merupakan ranah legislatif atau pembuat undang-undang, yakni Presiden dan DPR. Sedangkan, MK dalam kewenangannya adalah sebagai negative legislator, bukan dalam pemahaman sebagai pembentuk undang-undang atau positive legislator. Dengan adanya penolakan perluasan tafsir atas beberapa pasal tersebut, maka kriminalisasi LGBT dan perzinaan di luar nikah tidak bisa dilakukan oleh pihak tertentu. Hal tersebut juga bisa menghindarkan persekusi atas orientasi seksual seperti LGBT atau urusan domestik rumah tangga seseorang. Selain itu, hukum di Indonesia memang harusnya dijalankan secara obyektif, sehingga pemidanaan terhadap LGBT dan perzinaan harus ditempatkan di ranah domestik keluarga yang harus dihargai. Ia tidak bisa dicampuradukkan dengan kewenangan negara yang bersifat mengatur urusan publik. Bila terjadi kasus seperti LGBT atau perzinaan, itu adalah ranah domestik yang sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya. Namun ternyata penjelasan yang gamblang dari MK juga beberapa pakar hukum di media, tidak membuat media oposisi berhenti menyebarkan pembiasan informasi ini. Mereka terus membuat artikel yang provokatif, tak berimbang, juga berujung pada pembelokan narasi yang diarahkan untuk membuat opini negatif. Tentu, dibumbui dengan upaya untuk menyudutkan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Bahwa rezim ini membenarkan tindakan LGBT atau perzinaan. Untuk itu, kita yang sudah memahami duduk perkara di atas, tak perlu turut terprovokasi atas isu yang berkembang di media sosial. Kita perlu sebarkan informasi yang benar, dan menghindarkan diri dari tindakan menyebarkan informasi yang sesat dan menyesatkan.

KELUARNYA putusan MK yang menolak gugatan pemohon dalam perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016 langsung kemudian disambut publik bahwa MK seolah melegalkan LGBT. Hal ini perlu diluruskan, karena bisa menimbulkan kesalahpahaman yang fundamental. Perlu diketahui bahwa perkara ini adalah permohonan kepada MK, pada intinya adalah meminta penafsiran menyangkut masalah pertama, zina, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP, akan menjadi mencakup seluruh perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;

seperti di kutip dari http://hukum.rmol.co

Kedua, pemerkosaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, akan mencakup semua kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh, baik yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan maupun yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki; Ketiga, perbuatan cabul, sebagaimana diatur dalam Pasal 292 KUHP, akan menjadi mencakup setiap perbuatan cabul oleh setiap orang dengan orang dari jenis kelamin yang sama, bukan hanya terhadap anak di bawah umur; Dari konstruksi perkara di atas memang hal yang menarik untuk dikabulkan atau sebaliknya. MK memang sudah lebih 10 tahun menerapkan putusan yang disebut konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat terhadap suatu undang-undang. Putusan seperti ini bukanlah mengambil alih kewenangan pembentuk undang-undang namun putusan seperti ini tujuannya adalah guna memberikan jaminan kepastian hokum terhadap  sebuah norma, agar tidak menimbulkan multi interpretasi sehingga merugikan warga negara, badan hukum hingga lembaga Negara dalam pelaksanaannya. Putusan bersyarat ini adalah paling realistis kebutuhan konstitusionalnya, karena biasanya pergolakan politik di balik pembentuk undang-undang sering menimbulkan kompromi norma bahkan “plintiran” norma, yang ujungnya ketidakpastian. Penyebab lain putusan bersyarat bisa juga karena ketertinggalan sebuah norma oleh suatu keadaan atau tidak simetris dengan yang lainya, sehingga juga menimbulkan ketidakpastian hokum. Cara paling konstitusional menyelesaikannya bukanlah dengan membabat habis norma itu karena secara diametral norma itu tidak terang-terangan bertentangan UUD 1945 namun tidak memberikan kepastian makna. Solusinya adalah memberikan pemaknaan konstitusional akan norma itu guna kepastian hukum sebagai jaminan negara hukum (Pasal 1 UUD 1945). Pengujian pasal diatas, memang memiliki argumentasinya sendiri, karena alasan untuk menolak bisa terbangun bahwa permohonan diatas adalah kebijakan kriminalisasi terhadap sebuah perbuatan yang sebelumnya bukan kriminal sementara guna menentukan perbuatan itu kriminal atau tidak, ada pada konstruksi bangunan prinsip daulat rakyat bukan pada rekayasa hakim di pengadilan. Argumentasi ini akan bersandar pada asas legalitas, sehingga kemudian, MK bisa saja menolaknya, karena mengangggap bahwa pemaknaaan dalam lapangan hokum pidana  seperti ini bukan kewenangan MK karenanya tidak dapat menggunakan instrument konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat. Bagaimanapun lapangan hokum pidana yang berakibat dikurangi bahkan dicabut kebebasan dan hak hidup orang harus bersumber pada konstruksi daulat rakyat, yaitu harus perumusan undang-undang tertulis secara ketat, jelas dan tegas (lex stricta, lex scripta). Di lain pihak,  pendapat lain jikalau mendukung permohonan ini adalah bangunan argumentasi yang tidak kalah logisnya dengan menyatakan bahwa perbuatan zina, pemerkosaan, perbuatan cabul seperti kehendak makna pemohon di atas  adalah memang sejak dulu adalah kejahatan, berdasarkan nilai moral dan agama (mala in se) , bukanlah kejahatan baru yang diciptakan  karena kebutuhan negara (mala in prohibita). Oleh karenanya ketika bukan kejahatan baru, maka hal tersebut bisa masuk pada kondisi pemaknaan MK terhadap pasal yang diuji yaitu konstitusional atau inkonstitusional bersyarat. Oleh karena dua argumentasi di atas, terjadi pertarungan logis konstitusional sangat ketat ternyata pada saat pengambilan putusan, karena Arief Hidayat (Ketua MK), Anwar Usman (Wakil Ketua MK) yang biasanya sering berada pada posisi mayoritas malah berada pada posisi minoritas (pendapat berbeda) bersama dengan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, dan Hakim Konstitusi Aswanto yaitu mengabulkan permohonan dengan basis argumentas mendukung di atas. Namun pilihan putusan Mayoritas yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida, Soehartoyo dan Manahan Sitompul, berargumentasi tidak melakukan perluasan makna criminal suatu perbuatan karena hal tersebut sepenuhnya wewenang DPR dan Presiden.  Oleh karenanya putusan ini sesungguhnya hanya berisi “kemenangan mayoritas”  pertarungan logika konstruksi batas kewenangan MK dalam membentuk kebijakan hokum pidana, bukan yang lain. [***] A. Irmanputra Sidin

Related Posts

Comments are closed.