Mensos Ingin Penanganan KLB Asmat Dilakukan Terpadu

Mensos Ingin Penanganan KLB Asmat Dilakukan Terpadu

Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan memiliki tiga fokus dalam memajukan kehidupan di masyarakat Papua, khususnya masyarakat di Kabupaten Asmat. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan kemandirian dalam jangka panjang. “Ada tiga hal yang menjadi fokus Kementerian Sosial, yakni pendampingan, perbaikan, dan proaktif. Tiga hal ini merupakan kata kunci memajukan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di Papua,” Idrus lewat keterangan tertulis yang diterima detikcom , Senin (29/1/2018). Hal ini disampaikannya dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk ‘Tantangan Kesehatan Masyarakat Papua’ yang digelar di ruang serbaguna Roeslan Abdulgani, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta. Dia menjelaskan poin pertama ialah pendampingan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua kepada Pemerintah Kabupaten Asmat agar menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam tata kelola pembangunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Soal poin perbaikan, Idrus mengatakan, berdasarkan hasil kunjungan ke Asmat baru-baru ini, daerah KLB campak dan gizi buruk berada di wilayah sangat terisolasi. Maka upaya penyelesaian yang harus dilakukan ialah perbaikan wilayah secara terpadu dan menyeluruh. Idrus menekankan adanya identifikasi permasalahan dan solusi yang dihasilkan sebagai upaya perbaikan. Misal perbaikan dalam membangun ketahanan pangan sesuai dengan potensi lokal. Idrus melanjutkan poin pendampingan dan perbaikan harus dilakukan secara proaktif oleh pemerintah pusat dan daerah, lintas sektor, dan lintas profesi. Keterpaduan dalam pembangunan sangat penting agar langkah yang dilakukan tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat Asmat. Masalah gizi buruk harus direspons dengan cepat. “Pembangunan infrastruktur layanan publik dan layanan sosial dasar sangat diperlukan, mengingat distrik yang sudah berkembang sarana-prasarana pelayanan publik baru di Distrik Agats. Sementara 22 distrik lainnya masih belum berkembang dan di antaranya masih terisolasi,” terang Idrus. Dia mengungkapkan langkah yang ditempuh telah sesuai dengan hasil rapat koordinasi tingkat menteri di lingkungan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pada Kamis (25/1) lalu. Rapat itu dihadiri Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, perwakilan Kemenko Polhukam, Bappenas, Kemendagri, Kemendes PDTT, Kemen PUPR, Kantor Staf Presiden, TNI, dan Polri. Dalam pertemuan tersebut, Menko PMK Puan Maharani menegaskan negara hadir untuk menanggulangi KLB campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat dengan menginstruksikan tiga hal terkait kejadian luar biasa campak dan gizi buruk. Pertama, evaluasi penanganan kesehatan melalui tim terpadu yang dilakukan Kemenkes dan Kemensos. Kedua, penanggulangan bencana secara terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan. Ketiga, penataan lingkungan tempat tinggal yang sehat serta sanitasi. “Kementerian Sosial, sesuai tugas dan fungsinya, maka diarahkan pada penanggulangan bencana secara terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan. Jadi, setelah bantuan digulirkan, pemerintah tetap memberikan pendampingan, pembangunan, dan secara proaktif terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar penanganan KLB campak dan gizi buruk ini tuntas,” tegas Idrus. Turut hadir sebagai narasumber antara lain Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, Plt Dirjen Pembangunan Bina Desa Kemendagri Diah Indarjati, dan Kapuspen TNI Mayjen Sabrar Fadhilah. Kabupaten Asmat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Merauke pada 2002 berdasarkan UU No 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Asmat. Kabupaten di pesisir selatan Provinsi Papua ini terdiri atas 23 distrik/kecamatan dan 139 kampung/kelurahan/desa. Secara keseluruhan, bantuan dari Kementerian Sosial sebesar Rp 3,9 miliar, terdiri atas bantuan sembako dan logistik, program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT), dan Program Keluarga Harapan (PKH). PKAT telah dilakukan mulai 2013 di Seramit, Auban, dan Sorai sebanyak 107 keluarga dengan bantuan berupa permukimam sosial, jaminan hidup, bantuan bibit, peralatan kerja, dan peralatan rumah tangga. Sementara itu, PKH baru dilaksanakan di Distrik Agats sebanyak 175 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejak 2017 dan pada 2018 sudah siap menjadi 391 KPM. Total bantuan PKH sampai 2017 sebesar Rp 87,5 juta. Sementara untuk distrik lainnya masih dalam proses rekrutmen pendamping dan validasi data calon KPM. Kemensos juga melaksanakan program pemberian makanan tambahan siap saji selama 1.000 hari di Distrik Agats bagi ibu-ibu yang hamil dan mempunyai anak balita. Selain itu, sedang dipersiapkan fasilitasi pembentukan Taruna Siaga Bencana dan Kampung Siaga Bencana.

Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan memiliki tiga fokus dalam memajukan kehidupan di masyarakat Papua, khususnya masyarakat di Kabupaten Asmat. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan kemandirian dalam jangka panjang. “Ada tiga hal yang menjadi fokus Kementerian Sosial, yakni pendampingan, perbaikan, dan proaktif. Tiga hal ini merupakan kata kunci memajukan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di Papua,” Idrus lewat keterangan tertulis yang diterima detikcom , Senin (29/1/2018). Hal ini disampaikannya dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk ‘Tantangan Kesehatan Masyarakat Papua’ yang digelar di ruang serbaguna Roeslan Abdulgani, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta. Dia menjelaskan poin pertama ialah pendampingan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua kepada Pemerintah Kabupaten Asmat agar menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam tata kelola pembangunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Soal poin perbaikan, Idrus mengatakan, berdasarkan hasil kunjungan ke Asmat baru-baru ini, daerah KLB campak dan gizi buruk berada di wilayah sangat terisolasi. Maka upaya penyelesaian yang harus dilakukan ialah perbaikan wilayah secara terpadu dan menyeluruh. Idrus menekankan adanya identifikasi permasalahan dan solusi yang dihasilkan sebagai upaya perbaikan. Misal perbaikan dalam membangun ketahanan pangan sesuai dengan potensi lokal. Idrus melanjutkan poin pendampingan dan perbaikan harus dilakukan secara proaktif oleh pemerintah pusat dan daerah, lintas sektor, dan lintas profesi. Keterpaduan dalam pembangunan sangat penting agar langkah yang dilakukan tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat Asmat. Masalah gizi buruk harus direspons dengan cepat. “Pembangunan infrastruktur layanan publik dan layanan sosial dasar sangat diperlukan, mengingat distrik yang sudah berkembang sarana-prasarana pelayanan publik baru di Distrik Agats. Sementara 22 distrik lainnya masih belum berkembang dan di antaranya masih terisolasi,” terang Idrus. Dia mengungkapkan langkah yang ditempuh telah sesuai dengan hasil rapat koordinasi tingkat menteri di lingkungan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pada Kamis (25/1) lalu. Rapat itu dihadiri Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, perwakilan Kemenko Polhukam, Bappenas, Kemendagri, Kemendes PDTT, Kemen PUPR, Kantor Staf Presiden, TNI, dan Polri. Dalam pertemuan tersebut, Menko PMK Puan Maharani menegaskan negara hadir untuk menanggulangi KLB campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat dengan menginstruksikan tiga hal terkait kejadian luar biasa campak dan gizi buruk. Pertama, evaluasi penanganan kesehatan melalui tim terpadu yang dilakukan Kemenkes dan Kemensos. Kedua, penanggulangan bencana secara terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan. Ketiga, penataan lingkungan tempat tinggal yang sehat serta sanitasi. “Kementerian Sosial, sesuai tugas dan fungsinya, maka diarahkan pada penanggulangan bencana secara terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan. Jadi, setelah bantuan digulirkan, pemerintah tetap memberikan pendampingan, pembangunan, dan secara proaktif terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar penanganan KLB campak dan gizi buruk ini tuntas,” tegas Idrus. Turut hadir sebagai narasumber antara lain Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, Plt Dirjen Pembangunan Bina Desa Kemendagri Diah Indarjati, dan Kapuspen TNI Mayjen Sabrar Fadhilah. Kabupaten Asmat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Merauke pada 2002 berdasarkan UU No 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Asmat. Kabupaten di pesisir selatan Provinsi Papua ini terdiri atas 23 distrik/kecamatan dan 139 kampung/kelurahan/desa. Secara keseluruhan, bantuan dari Kementerian Sosial sebesar Rp 3,9 miliar, terdiri atas bantuan sembako dan logistik, program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT), dan Program Keluarga Harapan (PKH). PKAT telah dilakukan mulai 2013 di Seramit, Auban, dan Sorai sebanyak 107 keluarga dengan bantuan berupa permukimam sosial, jaminan hidup, bantuan bibit, peralatan kerja, dan peralatan rumah tangga. Sementara itu, PKH baru dilaksanakan di Distrik Agats sebanyak 175 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejak 2017 dan pada 2018 sudah siap menjadi 391 KPM. Total bantuan PKH sampai 2017 sebesar Rp 87,5 juta. Sementara untuk distrik lainnya masih dalam proses rekrutmen pendamping dan validasi data calon KPM. Kemensos juga melaksanakan program pemberian makanan tambahan siap saji selama 1.000 hari di Distrik Agats bagi ibu-ibu yang hamil dan mempunyai anak balita. Selain itu, sedang dipersiapkan fasilitasi pembentukan Taruna Siaga Bencana dan Kampung Siaga Bencana.

Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan memiliki 3 fokus dalam memajukan kehidupan di masyarakat Papua, khususnya masyarakat di Kabupaten Asmat. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan kemandirian dalam jangka panjang. “Ada tiga hal yang menjadi fokus Kementerian Sosial yakni Pendampingan, Perbaikan, dan Proaktif. Tiga hal ini merupakan kata kunci memajukan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di Papua,” Idrus lewat keterangan tertulis yang diterima detikcom, Senin (29/1/2018). Hal ini disampaikannya dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk ‘Tantangan Kesehatan Masyarakat Papua’ yang digelar di Ruang Serbaguna Roeslan Abdulgani, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta. Dia menjelaskan poin pertama ialah pendampingan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua kepada Pemerintah Kabupaten Asmat agar menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam tata kelola pembangunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Soal poin perbaikan, Idrus mengatakan berdasarkan hasil kunjungan ke Asmat baru-baru ini, daerah KLB Campak dan Gizi Buruk berada di wilayah sangat terisolasi. Maka upaya penyelesaian yang harus dilakukan ialah perbaikan wilayah secara terpadu dan menyeluruh. Idrus menekankan adanya identifikasi permasalahan dan solusi yang dihasilkan sebagai upaya perbaikan. Misal perbaikan dalam membangun ketahanan pangan sesuai dengan potensi lokal. Idrus melanjutkan poin pendampingan dan perbaikan harus dilakukan secara proaktif oleh pemerintah pusat dan daerah, lintas sektor dan lintas profesi. Keterpaduan dalam pembangunan sangat penting agar langkah yang dilakukan tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat Asmat. Masalah gizi buruk harus direspons dengan cepat. “Pembangunan infrastruktur layanan publik dan layanan sosial dasar sangat diperlukan, mengingat distrik yang sudah berkembang sarana prasarana pelayanan publik baru di Distrik Agats. Sementara 22 distrik lainnya masih belum berkembang dan di antaranya masih terisolasi,” terang Idrus. Dia mengungkapkan langkah yang ditempuh telah sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di lingkungan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pada Kamis (25/1) lalu. Rapat itu dihadiri Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, perwakilan Kemenkopolhukam, Bappenas, Kemendagri, Kemendes PDTT, Kemen PUPR, Kantor Staf Presiden, TNI dan Polri. Dalam pertemuan tersebut, Menko PMK Puan Maharani menegaskan negara hadir untuk tanggulangi KLB campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat dengan menginstruksikan 3 hal terkait kejadian luar biasa campak dan gizi buruk. Pertama, evaluasi penanganan kesehatan melalui tim terpadu yang dilakukan Kemenkes dan Kemensos. Kedua, penanggulangan bencana secara terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan. Ketiga, penataan lingkungan tempat tinggal yang sehat serta sanitasi. “Kementerian Sosial sesuai tugas dan fungsinya, maka diarahkan pada penanggulangan bencana secara terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan. Jadi setelah bantuan digulirkan, Pemerintah tetap memberikan pendampingan, pembangunan, dan secara proaktif terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar penanganan KLB Campak dan Gizi Buruk ini tuntas,” tegas Idrus. Turut hadir sebagai narasumber antara lain Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, Plt Dirjen Pembangunan Bina Desa Kemendagri Diah Indarjati, dan Kapuspen TNI Mayjen Sabrar Fadhilah. Kabupaten Asmat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Merauke sejak tahun 2002, berdasarkan UU No. 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Asmat. Kabupaten di pesisir selatan Provinsi Papua ini, terdiri dari 23 distrik/kecamatan dan 139 kampung/kelurahan/desa. Secara keseluruhan bantuan dari Kementerian Sosial sebesar Rp 3,9 miliar, terdiri dari bantuan sembako dan logistik, program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) dan program keluarga harapan. PKAT telah dilakukan mulai tahun 2013 di Seramit, Auban, dan Sorai sebanyak 107 KK dengan bantuan berupa pemukinan sosial, jaminan hidup, bantuan bibit, peralatan kerja dan peralatan rumah tangga. Sementara PKH baru dilaksanakan di Distrik Agats sebanyak 175 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejak tahun 2017 dan Tahun 2018 sudah siap menjadi 391 KPM. Total bantuan PKH sampai dengan Tahun 2017 sebesar Rp 87,5 Juta. Sementara untuk distrik lainnya masih dalam proses rekrutmen pendamping dan validasi data calon KPM. Kemensos juga melaksanakan program pemberian makanan tambahan siap saji selama 1000 hari di Distrik Agats bagi ibu-ibu yang hamil dan mempunyai anak balita. Selain itu sedang dipersiapkan fasilitasi pembentukan Taruna Siaga Bencana dan Kampung Siaga Bencana.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan memiliki 3 fokus dalam memajukan kehidupan di masyarakat Papua, khususnya masyarakat di Kabupaten Asmat. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan kemandirian dalam jangka panjang. “Ada tiga hal yang menjadi fokus Kementerian Sosial yakni Pendampingan, Perbaikan, dan Proaktif. Tiga hal ini merupakan kata kunci memajukan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di Papua,” Idrus lewat keterangan tertulis yang diterima detikcom, Senin (29/1/2018). Hal ini disampaikannya dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk ‘Tantangan Kesehatan Masyarakat Papua’ yang digelar di Ruang Serbaguna Roeslan Abdulgani, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta. Dia menjelaskan poin pertama ialah pendampingan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua kepada Pemerintah Kabupaten Asmat agar menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam tata kelola pembangunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Soal poin perbaikan, Idrus mengatakan berdasarkan hasil kunjungan ke Asmat baru-baru ini, daerah KLB Campak dan Gizi Buruk berada di wilayah sangat terisolasi. Maka upaya penyelesaian yang harus dilakukan ialah perbaikan wilayah secara terpadu dan menyeluruh. Idrus menekankan adanya identifikasi permasalahan dan solusi yang dihasilkan sebagai upaya perbaikan. Misal perbaikan dalam membangun ketahanan pangan sesuai dengan potensi lokal. Idrus melanjutkan poin pendampingan dan perbaikan harus dilakukan secara proaktif oleh pemerintah pusat dan daerah, lintas sektor dan lintas profesi. Keterpaduan dalam pembangunan sangat penting agar langkah yang dilakukan tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat Asmat. Masalah gizi buruk harus direspons dengan cepat. “Pembangunan infrastruktur layanan publik dan layanan sosial dasar sangat diperlukan, mengingat distrik yang sudah berkembang sarana prasarana pelayanan publik baru di Distrik Agats. Sementara 22 distrik lainnya masih belum berkembang dan di antaranya masih terisolasi,” terang Idrus. Dia mengungkapkan langkah yang ditempuh telah sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di lingkungan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pada Kamis (25/1) lalu. Rapat itu dihadiri Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, perwakilan Kemenkopolhukam, Bappenas, Kemendagri, Kemendes PDTT, Kemen PUPR, Kantor Staf Presiden, TNI dan Polri. Dalam pertemuan tersebut, Menko PMK Puan Maharani menegaskan negara hadir untuk tanggulangi KLB campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat dengan menginstruksikan 3 hal terkait kejadian luar biasa campak dan gizi buruk. Pertama, evaluasi penanganan kesehatan melalui tim terpadu yang dilakukan Kemenkes dan Kemensos. Kedua, penanggulangan bencana secara terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan. Ketiga, penataan lingkungan tempat tinggal yang sehat serta sanitasi. “Kementerian Sosial sesuai tugas dan fungsinya, maka diarahkan pada penanggulangan bencana secara terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan. Jadi setelah bantuan digulirkan, Pemerintah tetap memberikan pendampingan, pembangunan, dan secara proaktif terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar penanganan KLB Campak dan Gizi Buruk ini tuntas,” tegas Idrus. Turut hadir sebagai narasumber antara lain Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, Plt Dirjen Pembangunan Bina Desa Kemendagri Diah Indarjati, dan Kapuspen TNI Mayjen Sabrar Fadhilah. Kabupaten Asmat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Merauke sejak tahun 2002, berdasarkan UU No. 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Asmat. Kabupaten di pesisir selatan Provinsi Papua ini, terdiri dari 23 distrik/kecamatan dan 139 kampung/kelurahan/desa. Secara keseluruhan bantuan dari Kementerian Sosial sebesar Rp 3,9 miliar, terdiri dari bantuan sembako dan logistik, program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) dan program keluarga harapan. PKAT telah dilakukan mulai tahun 2013 di Seramit, Auban, dan Sorai sebanyak 107 KK dengan bantuan berupa pemukinan sosial, jaminan hidup, bantuan bibit, peralatan kerja dan peralatan rumah tangga. Sementara PKH baru dilaksanakan di Distrik Agats sebanyak 175 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejak tahun 2017 dan Tahun 2018 sudah siap menjadi 391 KPM. Total bantuan PKH sampai dengan Tahun 2017 sebesar Rp 87,5 Juta. Sementara untuk distrik lainnya masih dalam proses rekrutmen pendamping dan validasi data calon KPM. Kemensos juga melaksanakan program pemberian makanan tambahan siap saji selama 1000 hari di Distrik Agats bagi ibu-ibu yang hamil dan mempunyai anak balita. Selain itu sedang dipersiapkan fasilitasi pembentukan Taruna Siaga Bencana dan Kampung Siaga Bencana.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Sosial Idrus Marham curhat tantangan geografis ketika meninjau warga Asmat di Papua yang terkena wabah campak dan gizi buruk . Akses menuju Asmat dilalui dengan melewati medan yang tak mudah. Idrus bercerita, untuk meninjau daerah Agats di Asmat, dari Timika ditempuh dengan perjalanan menggunakan pesawat kecil. “Saya diberi warning , katanya naik pesawat baling-baling hanya satu, ada protap harusnya dua tapi yang ada hanya satu,” kata Idrus. Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertema “Memajukan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Papua” di gedung serbaguna Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2018). Namun, karena panggilan tugas, Idrus mengatakan dia tetap menjalaninya. Selama sekitar 35 menit sampai 45 menit perjalanan, Idrus tiba di bandara di daerah Agats.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

ANTARA FOTO/M AGUNG RAJASA Prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Kesehatan (Satgaskes) tiba di pelabuhan Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Sabtu (27/1/2018). Sebanyak 55 personel satuan tugas kesehatan (Satgaskes) TNI yang terdiri dari dokter dan perawat akan membantu mengatasi wabah Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk dan campak di wilayah Kabupaten Asmat. Bandara setempat masih setengah jadi, dengan kondisi tanpa pagar. Dari lokasi itu, perjalanan masih harus ditempuh dengan menumpang speedboat dengan waktu tempuh juga sekitar 35-45 menit. Jalur yang dilalui speedboat berupa sungai yang luas. Menurut Idrus, lebar sungai iti bisa mencapai 100 meter. Akhirnya, mereka tiba di daerah Agats, yang merupakan ibukota dari Kabupaten Asmat. Perjalanan meninjau ke lokasi korban wabah campak dan gizi buruk masih harus ditempuh dengan sepeda motor. Perjalanan ditempuh melewati jalan-jalan sempit di lokasi rawa-rawa. “Daerah ini memang sangat terisolasi. Kalau mau menyelesaikan tahap awal harus memangkas isolasi itu,” ujar Idrus.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Dari 70 korban meninggal, 65 anak meninggal akibat gizi buruk, 4 anak karena campak, dan 1 orang karena tetanus. Pasien terakhir yang meninggal bernama Musa Amkai (6), warga Distrik Der Koumur yang meninggal di RSUD akibat campak. “Data di Posko Induk Penanggulangan KLB Asmat di Agats disebutkan, 37 anak meninggal di Distrik Pulau Tiga, 15 anak di Distrik Fayit, 8 anak di Distrik Aswi, 4 anak di Distrik Akat dan 6 lainnya meninggal di RSUD Agats,” kata Asep. Dari 8 tim yang diberangkatkan sepekan lalu, 7 tim sudah kembali ke Agats. Tim 6 yang berada di Distrik Suru Suru dan Unir Sirow saat ini masih melakukan pelayanan kesehatan di kampung-kampung. “Tim 6 sudah memberikan pelayanan kesehatan di 6 kampung terhadap 234 orang. Tim kesehatan menemukan 22 kasus campak di Kampung Tomor dan 54 kasus gizi buruk masing-masing 52 di Kampung Tomor dan 2 kasus di Kampung Birimono,” tutur Asep.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Setelah 10 hari tahap pertama selesai, lanjut Nila, maka dilanjutkan tahap kedua dan ketiga di bulan pertama, yakni penanganan rehabilitasi. “Yang harus dipikirkan setelah penanganannya adalah rehabilitasi sampai jangka panjang. Itu sebabnya di Mimika ini saya kumpulkan semua kepala Dinas Kesehatan se-Papua agar kita mendengarkan apa yang mereka hadapi selama ini di daerah mereka masing-masing. Hari ini rencananya kita akan memberikan rekomendasi apa yang perlu mereka lakukan agar kasus-kasus seperti ini tak terjadi,” paparnya.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

JAKARTA, iNews.id – Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menginstruksikan tiga hal terkait kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua. Dia tidak ingin negara dinilai tidak hadir atas kejadian tersebut. Menteri Puan mengatakan, jangan sampai pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan pemerintah selama ini menjadi tidak ada artinya karena KLB campak dan gizi buruk. Rapat koordinasi (rakor) tingkat menteri yang dipimpin Puan pun digelar guna mengambil tindakan. “Kita fokus dengan Papua dan kita perlu nyatakan kepada masyarakat negara hadir,” kata Puan dalam keterangan pers, Rabu (24/1/2018).   BACA JUGA Jokowi Minta Gubernur dan Bupati di Papua Relokasi Warga Asmat Atasi Gizi Buruk dan Campak, TNI Terus Distribusikan Bantuan Ke Asmat Satgas TNI Gerak Cepat Atasi Wabah Campak dan Gizi Buruk di Asmat   Ada tiga hal arahan jangka pendek yang diutarakan Puan, pertama evaluasi penanganan kesehatan melalui tim terpadu yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Sosial (Kemensos). Kedua, penanggulangan media dan ketiga, penataan lingkungan tempat tinggal yang sehat serta sanitasi. “Media kalau perlu dibawa langsung dalam kunjungan kerja untuk melihat negara sudah hadir di sana. Dukungan operasional TNI-Polri juga dibutuhkan,” katanya. Rakor tingkat menteri itu dihadiri Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Sosial Idrus Marham, perwakilan Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kantor Staf Presiden, TNI dan Polri. Menteri Nila mengatakan, Kemenkes mulai mengirim tim kesehatan sepanjang periode Januari hingga Maret 2018. Tim kesehatan tersebut akan dikirim sebanyak sembilan gelombang. Sementara Idrus Marham mengaku, kemensos sudah melakukan penanganan tanggap darurat tahap pertama. “Dibutuhkan langkah lebih lanjut secara menyeluruh dan terpadu. Terutama dalam rangka pemulihan, perawatan dan pengembangan melalui pemberdayaan masyarakat Asmat. Juga distribusi logistik untuk warga Asmat di seluruh distrik,” kata Idrus.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

TEMPO.CO , Jakarta – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan bakal mengevaluasi penanganan  gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua. Ia mengklaim 80 persen bantuan sudah didistribusikan melalui tim dari Kementerian Kesehatan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian RI. “Nanti ada evaluasi yang dilakukan secara parsial, tapi ini menjadi suatu gerakan terpadu,” kata  Puan Maharani  di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 29 Januari 2018. Baca: Gizi Buruk dan Campak di Asmat, Jokowi Minta Solusi Menyeluruh Menurut Puan, pemerintah pusat akan mengevaluasi pemerintah daerah dalam menangani gizi buruk di daerahnya. Selain itu, kata dia, pemerintah sedang berkoordinasi untuk menyalurkan tenaga medis dan tenaga pendidikan untuk Kabupaten Asmat. “Bagaimana caranya, masih kami kaji,” ujarnya.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Dalam beberapa bulan terakhir, puluhan anak di Asmat terserang wabah campak dan gizi buruk. Bahkan puluhan orang meninggal karena keterlambatan penanganan medis. Sejumlah anak dirawat di rumah sakit setempat dengan kondisi kesehatan yang memprihatinkan. Simak: Mensos Minta Para Menteri Bersinergi Atasi Gizi Buruk di Papua Presiden Joko Widodo sempat memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Asmat Elisa Kambu, dan Bupati Nduga Doren Wakerkwa di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Selasa malam, 23 Januari 2018. Jokowi membahas wabah campak dan gizi buruk yang menimpa anak-anak di wilayah tersebut. Ia meminta para kepala daerah menyiapkan solusi jangka menengah untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi. Belakangan, muncul rencana Jokowi yang ingin merelokasi warga Asmat. Menurut Menteri Sosial Idrus Marham, relokasi yang dimaksud Jokowi lebih kepada melakukan sentralisasi permukiman sehingga pelayanan kesehatan akan lebih mudah dan baik. “Mungkin relokasi yang dimaksud itu adalah mengumpulkan rumah-rumah yang tersebar pada satu tempat,” ucapnya. ARKHELAUS W. | ADAM PRIREZA

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Sosial Idrus Marham curhat tantangan geografis ketika meninjau warga Asmat di Papua yang terkena wabah campak dan gizi buruk . Akses menuju Asmat dilalui dengan melewati medan yang tak mudah. Idrus bercerita, untuk meninjau daerah Agats di Asmat, dari Timika ditempuh dengan perjalanan menggunakan pesawat kecil. “Saya diberi warning , katanya naik pesawat baling-baling hanya satu, ada protap harusnya dua tapi yang ada hanya satu,” kata Idrus. Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertema “Memajukan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Papua” di gedung serbaguna Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2018). Namun, karena panggilan tugas, Idrus mengatakan dia tetap menjalaninya. Selama sekitar 35 menit sampai 45 menit perjalanan, Idrus tiba di bandara di daerah Agats.

seperti di kutip dari http://nasional.kompas.com

ANTARA FOTO/M AGUNG RAJASA Prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Kesehatan (Satgaskes) tiba di pelabuhan Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Sabtu (27/1/2018). Sebanyak 55 personel satuan tugas kesehatan (Satgaskes) TNI yang terdiri dari dokter dan perawat akan membantu mengatasi wabah Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk dan campak di wilayah Kabupaten Asmat. Bandara setempat masih setengah jadi, dengan kondisi tanpa pagar. Dari lokasi itu, perjalanan masih harus ditempuh dengan menumpang speedboat dengan waktu tempuh juga sekitar 35-45 menit. Jalur yang dilalui speedboat berupa sungai yang luas. Menurut Idrus, lebar sungai iti bisa mencapai 100 meter. Akhirnya, mereka tiba di daerah Agats, yang merupakan ibukota dari Kabupaten Asmat. Perjalanan meninjau ke lokasi korban wabah campak dan gizi buruk masih harus ditempuh dengan sepeda motor. Perjalanan ditempuh melewati jalan-jalan sempit di lokasi rawa-rawa. “Daerah ini memang sangat terisolasi. Kalau mau menyelesaikan tahap awal harus memangkas isolasi itu,” ujar Idrus.

Dari 70 korban meninggal, 65 anak meninggal akibat gizi buruk, 4 anak karena campak, dan 1 orang karena tetanus. Pasien terakhir yang meninggal bernama Musa Amkai (6), warga Distrik Der Koumur yang meninggal di RSUD akibat campak. “Data di Posko Induk Penanggulangan KLB Asmat di Agats disebutkan, 37 anak meninggal di Distrik Pulau Tiga, 15 anak di Distrik Fayit, 8 anak di Distrik Aswi, 4 anak di Distrik Akat dan 6 lainnya meninggal di RSUD Agats,” kata Asep. Dari 8 tim yang diberangkatkan sepekan lalu, 7 tim sudah kembali ke Agats. Tim 6 yang berada di Distrik Suru Suru dan Unir Sirow saat ini masih melakukan pelayanan kesehatan di kampung-kampung. “Tim 6 sudah memberikan pelayanan kesehatan di 6 kampung terhadap 234 orang. Tim kesehatan menemukan 22 kasus campak di Kampung Tomor dan 54 kasus gizi buruk masing-masing 52 di Kampung Tomor dan 2 kasus di Kampung Birimono,” tutur Asep.

TEMPO.CO , Jakarta – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan bakal mengevaluasi penanganan  gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua. Ia mengklaim 80 persen bantuan sudah didistribusikan melalui tim dari Kementerian Kesehatan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian RI. “Nanti ada evaluasi yang dilakukan secara parsial, tapi ini menjadi suatu gerakan terpadu,” kata  Puan Maharani  di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 29 Januari 2018. Baca: Gizi Buruk dan Campak di Asmat, Jokowi Minta Solusi Menyeluruh Menurut Puan, pemerintah pusat akan mengevaluasi pemerintah daerah dalam menangani gizi buruk di daerahnya. Selain itu, kata dia, pemerintah sedang berkoordinasi untuk menyalurkan tenaga medis dan tenaga pendidikan untuk Kabupaten Asmat. “Bagaimana caranya, masih kami kaji,” ujarnya.

seperti di kutip dari https://nasional.tempo.co

Dalam beberapa bulan terakhir, puluhan anak di Asmat terserang wabah campak dan gizi buruk. Bahkan puluhan orang meninggal karena keterlambatan penanganan medis. Sejumlah anak dirawat di rumah sakit setempat dengan kondisi kesehatan yang memprihatinkan. Simak: Mensos Minta Para Menteri Bersinergi Atasi Gizi Buruk di Papua Presiden Joko Widodo sempat memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Asmat Elisa Kambu, dan Bupati Nduga Doren Wakerkwa di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Selasa malam, 23 Januari 2018. Jokowi membahas wabah campak dan gizi buruk yang menimpa anak-anak di wilayah tersebut. Ia meminta para kepala daerah menyiapkan solusi jangka menengah untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi. Belakangan, muncul rencana Jokowi yang ingin merelokasi warga Asmat. Menurut Menteri Sosial Idrus Marham, relokasi yang dimaksud Jokowi lebih kepada melakukan sentralisasi permukiman sehingga pelayanan kesehatan akan lebih mudah dan baik. “Mungkin relokasi yang dimaksud itu adalah mengumpulkan rumah-rumah yang tersebar pada satu tempat,” ucapnya. ARKHELAUS W. | ADAM PRIREZA

JAKARTA, iNews.id – Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menginstruksikan tiga hal terkait kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua. Dia tidak ingin negara dinilai tidak hadir atas kejadian tersebut. Menteri Puan mengatakan, jangan sampai pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan pemerintah selama ini menjadi tidak ada artinya karena KLB campak dan gizi buruk. Rapat koordinasi (rakor) tingkat menteri yang dipimpin Puan pun digelar guna mengambil tindakan. “Kita fokus dengan Papua dan kita perlu nyatakan kepada masyarakat negara hadir,” kata Puan dalam keterangan pers, Rabu (24/1/2018).   BACA JUGA Jokowi Minta Gubernur dan Bupati di Papua Relokasi Warga Asmat Atasi Gizi Buruk dan Campak, TNI Terus Distribusikan Bantuan Ke Asmat Satgas TNI Gerak Cepat Atasi Wabah Campak dan Gizi Buruk di Asmat   Ada tiga hal arahan jangka pendek yang diutarakan Puan, pertama evaluasi penanganan kesehatan melalui tim terpadu yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Sosial (Kemensos). Kedua, penanggulangan media dan ketiga, penataan lingkungan tempat tinggal yang sehat serta sanitasi. “Media kalau perlu dibawa langsung dalam kunjungan kerja untuk melihat negara sudah hadir di sana. Dukungan operasional TNI-Polri juga dibutuhkan,” katanya. Rakor tingkat menteri itu dihadiri Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Sosial Idrus Marham, perwakilan Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kantor Staf Presiden, TNI dan Polri. Menteri Nila mengatakan, Kemenkes mulai mengirim tim kesehatan sepanjang periode Januari hingga Maret 2018. Tim kesehatan tersebut akan dikirim sebanyak sembilan gelombang. Sementara Idrus Marham mengaku, kemensos sudah melakukan penanganan tanggap darurat tahap pertama. “Dibutuhkan langkah lebih lanjut secara menyeluruh dan terpadu. Terutama dalam rangka pemulihan, perawatan dan pengembangan melalui pemberdayaan masyarakat Asmat. Juga distribusi logistik untuk warga Asmat di seluruh distrik,” kata Idrus.

Related Posts

Comments are closed.