Menkumham Minta Hanura Segera Selesaikan Konflik Internalnya

Menkumham Minta Hanura Segera Selesaikan Konflik Internalnya

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta Partai Hanura untuk segera menyelesaikan konflik internalnya. Menurut Yasonna, akan terjadi sengketa politik jika Hanura kubu ‘Ambhara’ mendaftarkan Marsdya (Purn) Daryatmo sebagai ketum definitif ke Kemenkumham. “Ya berarti sengketa partai politik. Nanti mekanisme apalah,” kata Yasonna di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2018). Yasonna meminta perselisihan di internal Hanura dapat diselesaikan dengan baik. Apalagi, verifikasi parpol oleh KPU saat ini tengah berjalan. “Tapi kan ini kan masih ada kekurangpuasan dari mana, ya kan selesaikan saja menurut mekanisme anggaran dasar anggaran rumah tangga partai,” terangnya. Menurutnya, dirinya juga telah menerima surat dari Mahkamah Partai Hanura yang memberikan kewenangan kepada ketua umum partai untuk melakukan Munas dan Rapimnas. Jika Hanura tidak segera menyelesaikan masalah di internal partainya nantinya dapat memberi pengaruh ke verifikasi parpol untuk pemilu. “Kalau ini tidak selesai cepat kan, mengapa kita lakukan itu, ini verifikasi partai politik kan akan jalan. Nanti kalau gonjang-ganjing terus tidak selesai maka untuk sementara ini bisa (berpengaruh) proses verifikasi partai politik, kepastian hukum tentang kepengurusan kan perlu,” kaya Yasonna. “Maka itu, kalau berikutnya bagaimana penyelesaian internalnya ya itu anggaran dasar anggaran rumah tangga partai aja, jalan aja,” imbuhnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta Partai Hanura untuk segera menyelesaikan konflik internalnya. Menurut Yasonna, akan terjadi sengketa politik jika Hanura kubu ‘Ambhara’ mendaftarkan Marsdya (Purn) Daryatmo sebagai ketum definitif ke Kemenkumham. “Ya berarti sengketa partai politik. Nanti mekanisme apalah,” kata Yasonna di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2018). Yasonna meminta perselisihan di internal Hanura dapat diselesaikan dengan baik. Apalagi, verifikasi parpol oleh KPU saat ini tengah berjalan. “Tapi kan ini kan masih ada kekurangpuasan dari mana, ya kan selesaikan saja menurut mekanisme anggaran dasar anggaran rumah tangga partai,” terangnya. Menurutnya, dirinya juga telah menerima surat dari Mahkamah Partai Hanura yang memberikan kewenangan kepada ketua umum partai untuk melakukan Munas dan Rapimnas. Jika Hanura tidak segera menyelesaikan masalah di internal partainya nantinya dapat memberi pengaruh ke verifikasi parpol untuk pemilu. “Kalau ini tidak selesai cepat kan, mengapa kita lakukan itu, ini verifikasi partai politik kan akan jalan. Nanti kalau gonjang-ganjing terus tidak selesai maka untuk sementara ini bisa (berpengaruh) proses verifikasi partai politik, kepastian hukum tentang kepengurusan kan perlu,” kaya Yasonna. “Maka itu, kalau berikutnya bagaimana penyelesaian internalnya ya itu anggaran dasar anggaran rumah tangga partai aja, jalan aja,” imbuhnya.

Hanura ‘Manhattan’ pendukung Oesman Sapta Odang (OSO) meminta kubu ‘Ambhara’ mengungkap peserta munaslub. Kubu ‘Ambhara’ memecat OSO dari posisi ketum dan melalui munaslub sudah memilih Marsdya (Purn) Daryatmo sebagai ketum baru. “DPP Hanura yang sah dan diakui negara adalah kepemimpinan Oesman Sapta-Harry Lontung,” ujar Wakil Ketua Umum Hanura kubu ‘Manhattan’ I Gede Pasek Suardika saat dimintai konfirmasi, Kamis (18/1/2018). Hanura kubu ‘Ambhara’ menggelar munaslub di kantor DPP dan menyebut dihadiri 27 DPD dengan 418 DPC Hanura dari seluruh Indonesia. Pasek meminta kubu ‘Ambhara’ mengungkap siapa saja peserta munaslub itu. “Klaim angka 27 dan 400-an ketua DPD dan DPC hadir sangat tidak masuk akal. Bagus juga kalau (kubu Ambhara) berani ungkap ke publik ketua DPD 27 itu siapa saja dan 416 ketua DPC siapa saja,” ujarnya. “Agar para ketua DPD yang dicatut atau dipalsukan kehadirannya bisa melakukan upaya pembelaan dirinya dan publik tahu. Begitu juga ketua DPC yang dicatut,” imbuh Pasek. Meski begitu, dia mengatakan kubu ‘Manhattan’ tetap menghormati apa yang dilakukan Hanura ‘Ambhara’. Pasek menilai itu sebagai dinamika yang terjadi di dalam partainya. “Namun sebagai sebuah dinamika politik tentu harus dihormati. Semoga saja ini proses pendewasaan bagi Hanura yang baru berusia remaja,” tuturnya. Seperti diketahui, Hanura kubu ‘Ambhara’ menggelar munaslub di DPP Hanura, Bambu Apus, Cipayung, Jaktim, pagi tadi. Daryatmo didapuk sebagai ketum kubu ‘Ambhara’ setelah 27 DPD yang diwakili beberapa perwakilan daerah menyampaikan pandangan untuk menunjuk yang bersangkutan sebagai ketum definitif. “Ini arus bawah yang menghendaki, baik dari DPD maupun provinsi. Yang terdaftar saat ini sudah 418 DPC,” kata Sekjen Hanura kubu ‘Ambhara’ Sarifuddin Sudding saat mengumumkan soal munaslub di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (17/1). “Ada 27 DPD tetap solid melakukan munaslub, sehingga kita tidak bisa lagi membendung,” sambungnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan Kepala Rutan Kelas II B Purworejo, Cahyono Adhi yang terlibat dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) narkoba akan dipecat. Cahyo bukan hanya dipecat dari posisinya, namun dipecat dari PNS. “Saya kira sudah sangat berat, bisa pecat. Bukan pecat (posisi), pecat PNS,” kata Yasonna di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2018). Menurut Yasonna, Cahyono terindikasi menerima sejumlah transferan uang dari bandar narkoba. “Ya sudah jadi di BNN ada indikasi uang masuk sama dia, ditransfer,” ungkapnya. Oleh karenanya, Kemenkumham akan melakukan proses pemeriksaan terhadap Cahyono. “Jadi kita, irjen sudah usulkan proses pemeriksaan dari dirjen hukumannya,” tegas Yasonna. Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap Cahyono terkait keterlibatan TPPU jaringan narkoba Christian Jaya Kusuma alias Sancai. Dari hasil penyidikan, BNN menemukan bukti ada permintaan setoran ke atasan. “Kita ikuti rekaman semua aliran jaringan itu bekerja. Bahkan oknum ini bicara soal permintaan untuk memberikan upeti ke atasan,” kata Kepala BNN Komjen Budi Waseso (Buwas) saat rilis pers di kantornya, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (17/1). Buwas menjelaskan bukti tersebut dalam bentuk rekaman pembicaraan dan tidak mungkin berbohong. Dalam rekaman itu, menurut Buwas, terlihat jelas oknum tersebut minta ditransfer sejumlah uang. “Oknum itu jelas minta ke tersangka sejumlah uang minta ditransfer. Bukti-bukti itu kita ikuti berkali-kali terus kita ikuti,” ucap dia. Dari catatan detikcom , Sancai merupakan pengendali narkoba jenis sabu yang sudah ditangkap beberapa kali dan merupakan jaringan Banjarmasin. Ia awalnya ditahan di Lapas Karang Intan, Kalsel, kemudian berpindah ke beberapa lapas, dan terakhir di Lapas Pekalongan. Kasus terakhir Sancai adalah mengendalikan peredaran sabu dari Lapas Pekalongan. Dia mengendalikan pria bernama Dedi untuk mengedarkan sabu dan ditangkap pada November 2017.

Kejadian orang tak berhak namun tetap duduk di kursi prioritas KRL kembali terjadi. Bahkan penumpang lain yang menegurnya justri dibentak dengan kasar. VP Komunikasi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Eva Chairunisa mengatakan, apabila orang tak berhak tapi tetap duduk di kursi prioritas, maka orang tersebut bisa saja diusir. Dia bisa diturunkan di stasiun terdekat. “Ancamannya bisa diturunkan dan itu diturunkan di stasiun kereta terdekat. Kalau masih ngotot, dan itu pernah kejadian, tetap kita turunkan. Yang turunkan adalah petugas di tiap kereta (gerbong),” tutur Eva saat dikonfirmasi, Rabu (17/1/2018). “Selain itu, ada juga misalnya dia bawa duren atau petasan. Kan ada tuh larangan dilarang bawa makanan yang menimbulkan bau atau bahan yang mudah terbakar kayak petasan. Itu pernah kejadian dan kita turunkan,” beber Eva. Kejadian penumpang tak masuk kategori lansia, wanita hamil, atau penyandang disabilitas tapi tetap duduk di kursi prioritas, terjadi di KRL Commuter Line Manggarai tujuan Bekasi. Penumpang bernama Wanda yang menegur penumpang laki-laki yang duduk di kursi prioritas namun sebenarnya tak berhak, justru dimaki dengan kasar oleh penumpang tersebut. “Dia nunjuk-nunjuk muka saya sampai kena jidat. Saya shock banget. Dia marah-marah dan bilang, ‘Emang kenapa kalau gue nggak mau ngasih tempat? Emang lo siapa bisa nyuruh-nyuruh gue,'” katanya. Tak berapa lama kemudian, petugas keamanan datang untuk membuat situasi kondusif. Kakek tersebut dibawa ke gerbong lain agar mendapat duduk di kursi prioritas. Sedangkan penumpang pria itu diperingatkan oleh petugas.

Polisi menembak mati pencuri bersenjata api di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara (Sumut). Pelaku ditembak mati karena melawan serta mengarahkan senjata apinya ke arah petugas. “Pelaku (yang ditembak mati) Mukhlis alias Sulis (34). Dia merupakan warga Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara,” kata Wakapolres Simalungun Kompol Hendra Eko Triyulianto dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (18/1/2017). Ia mengatakan aksi pencurian ini terjadi pada Sabtu (6/1) pukul 19.00 WIB di rumah korban Andri Herdyansyah (34) di Huta Bosar Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun. “Pencurian dialami korban diduga dilakukan oleh dua orang tak dikenal. Pelaku menodong diduga senjata api jenis pistol ke kening korban dan selanjutnya para pelaku mengambil sebuah kunci motor, HP, dan satu untai emas. Kemudian pelaku mengikat kedua tangan korban ke belakang dengan lakban,” terang Hendra. Setelah itu, pelaku membawa kabur sepeda motor korban Yamaha NMax. Polisi yang melakukan penyelidikan kemudian menangkap pelaku Sulis. “Unit Lidik Jatanras melakukan pengembangan dari pelaku Darwis yang sebelumnya sudah tertangkap. Kemudian Rabu, 17 Januari 2018, pukul 04.00 WIB, menangkap pelaku Sulis di kos-kosan di Padangsidempuan,” jelas Hendra. Polisi yang menangkap pelaku Sulis kemudian melakukan pengembangan untuk mencari motor korban yang diambil pelaku dan senjata api pelaku. Diketahui, senjata api pelaku berada di hutan di kawasan Padang Lawas Utara. “Pelaku mengambil senpi tersebut dan melakukan perlawanan serta mengarahkan senjata api yang diambil pelaku ke arah petugas. Sehingga petugas mengambil tindakan tegas menembak ke arah pelaku. Kemudian diketahui pelaku meninggal dunia,” imbuhnya. Dari situ, polisi menyita sepucuk senjata api rakitan jenis revolver dan sebutir amunisi kaliber 9,9 mm dan satu unit motor milik korban. “Kita lakukan pengembangan untuk kasus lainnya. Jenazah dibawa ke RSU Djsamen Saraguh Pematangsiantar,” tukas Hendra.

KPU Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatera Utara telah menutup masa perpanjangan pendaftaran pilkada untuk calon bupati dan wakil bupati. Pendaftar tunggal Andar Amin Harahap-Hariho Harahap akan melawan kotak kosong. “Paslon tetap satu, tidak ada yang mendaftar lagi. Akan melawan kotak kosong,” kata Ketua KPU Padang Lawas Utara Rahmat Hidayat saat dikonfirmasi, Kamis (18/1/2018). Ia menjelaskan, pendaftaran perpanjangan itu ditutup pada Selasa (16/1) pukul 24.00 WIB. Meski akan melawan kotak kosong, pasangan Andar-Hariho ini belum tentu menang. “Yang menentukan menang nanti berdasarkan jumlah pilihan masyarakat dan melihat hasil suara. Jumlah yang dicapai harus 50 persen plus 1 dari suara sah,” ujar Rahmat. Jika pasangan tersebut gagal di pilbup, maka roda pemerintahan setempat akan dijabat oleh bupati yang diangkat oleh Kemendagri. Berdasarkan tahun 2014 lalu, lanjut Rahmat, jumlah pemilih yakni 156.910. Sejauh ini, pemeriksaan kesehatan sudah dilalui oleh pasangan Andar-Hariho. “Pemeriksaan kesehatan paslon sudah selesai. Hasilnya nanti diumumkan,” terangnya. Seperti diketahui, pasangan Andar-Hariho ini didukung oleh Partai Golkar, PDIP, Gerindra, Hanura, PAN, PPP, NasDem, PKPI, PKB, Demokrat dan PBB. Saat ini, Andar adalah Wali Kota Padangsidempuan dan Hariho adalah Wakil Ketua DPRD Paluta.

PAN menganggap Presiden Jokowi melanggar janji kampanye karena membiarkan Menperin Airlangga Hartarto merangkap jabatan sebagai Ketum Golkar. Padahal, PAN ingat betul janji Jokowi yang tak memperbolehkan menteri rangkap jabatan supaya fokus kerja di kabinet. “Secara tidak langsung ini Pak Jokowi sudah melanggar janji kampanye,” ujar Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto, kepada detikcom, Kamis (18/1/2018). Yandri mengatakan, saat Jokowi baru meresmikan Kabinet Kerja, Jokowi meminta Puan Maharani nonaktif di Partai PDIP. Hal itu supaya Puan bisa fokus kerja sebagai Menko PMK. “Dulu kan Mbak Puan diminta nonaktif di partai agar kerja di kabinet, tapi ini kenapa Pak Airlangga dibiarkan rangkap jabatan?” tuturnya. Menanggapi isu ini, Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), hal tersebut tidak jadi persoalan. JK menilai Airlangga bisa merangkap jabatan tergantung kondisi. “Kalau Pak Airlangga jelas dia menteri dulu baru ketum partai,” kata JK kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/1/2018). Sebelum dilantik, Presiden Joko Widodo pernah menyatakan bahwa menterinya tak boleh merangkap jabatan. Hal itu dia sampaikan saat masih menggodok formasi kementerian bersama Tim Transisi setelah terpilih. “Kalau saya pribadi ingin agar yang menjadi menteri lepas dari partai politik,” kata Jokowi seusai rapat di Kantor Transisi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2014). Saksikan video tentang Airlangga merangkap jabatan di 20Detik: [Gambas:Video 20detik]

Aparat Polresta Surakarta tengah memburu pemilik akun Twitter yang mencuitkan kalimat provokasi. Akun bernama @AchmadBassrofi itu melontarkan kata-kata bernada ancaman kepada Presiden Joko Widodo. Salah satu cuitannya pada Senin (15/1/2018), dia mengungkapkan gagasan tentang menembak mati Jokowi. Cuitan tersebut merupakan balasan kepada akun @JajangRidwan19. “Tembak mati Jokowi sampai darah keturunannya memakai mandat utama patriot kepahlawanan para pahlawan & para pejuang bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sah dan mutlak menjadi pahlawan tunggal Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesia),” cuit akun AchmadBassrofi. Kasatreskrim Polresta Surakarta Kompol Agus Puryadi mengatakan pihaknya telah memantau akun tersebut. Menurutnya, cuitan tersebut cukup meresahkan masyarakat. “Akun medsos ini cukup meresahkan karena cuitannya bernada ancaman kepada Presiden,” kata Agus kepada detikcom melalui telepon, Rabu (17/1/2018). Agus menduga akun tersebut dimiliki oleh warga yang berasal dari seputar Solo. Dugaan tersebut berdasarkan pantauan kepolisian dalam beberapa hari terakhir. “Iya benar, hasil pelacakan seperti itu (sekitar Solo). Semoga dalam waktu dekat bisa ditangkap,” tutupnya.

Related Posts

Comments are closed.