Menhan Ryamizard Sebut AS Keberatan RI Beli Sukhoi

Menhan Ryamizard Sebut AS Keberatan RI Beli Sukhoi

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Ryamizard Ryacudu menyebut adanya keberatan dari Amerika Serikat (AS) apabila RI membeli pesawat Sukhoi dari Rusia. Namun, menurut Ryamizard, pemikiran seperti itu harus dikesampingkan. “Alutsista ini kan orang dulu kan dia agak keberatan kita membeli Sukhoi, tapi dia sampaikan, memang orang bijak. Saya akan sampaikan pada Kongres itu pemikiran itu harus dibuang,” ujar Ryamizard saat konferensi pers bersama Menhan AS James Norman Mattis di Gedung Jenderal Soedirman, Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2018). Ryamizard mengatakan RI bisa saja mengambil kesempatan membeli alutsista dari AS apabila ada anggarannya. Namun, menurutnya, saat ini alutsista RI sudah cukup. “Ya kalau ada duitnya (beli alutsista AS),” ujar Ryamizard sembari tertawa. Menurut Ryamizard, pembelian alutsista akan disesuaikan dengan usia masing-masing alutsista. Pembelian tergantung dari kebutuhan. “Makin tahun kan ada yang harus diganti, kan tua-tua sudah pesawat terbang,” ujar Ryamizard. “Saya rasa sementara cukup, kenapa? Kita kan nggak perang. Perang kita kan sama teroris, teroris kan nggak pakai gituan,” imbuh Ryamizard. Sebelumnya Ryamizard bertemu dengan Mattis dalam pertemuan tertutup. Berbagai hal menjadi pembahasan keduanya termasuk tentang alutsista, Korea Utara, dan ISIS.

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Ryamizard Ryacudu menyebut adanya keberatan dari Amerika Serikat (AS) apabila RI membeli pesawat Sukhoi dari Rusia. Namun, menurut Ryamizard, pemikiran seperti itu harus dikesampingkan. “Alutsista ini kan orang dulu kan dia agak keberatan kita membeli Sukhoi, tapi dia sampaikan, memang orang bijak. Saya akan sampaikan pada Kongres itu pemikiran itu harus dibuang,” ujar Ryamizard saat konferensi pers bersama Menhan AS James Norman Mattis di Gedung Jenderal Soedirman, Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2018). Ryamizard mengatakan RI bisa saja mengambil kesempatan membeli alutsista dari AS apabila ada anggarannya. Namun, menurutnya, saat ini alutsista RI sudah cukup. “Ya kalau ada duitnya (beli alutsista AS),” ujar Ryamizard sembari tertawa. Menurut Ryamizard, pembelian alutsista akan disesuaikan dengan usia masing-masing alutsista. Pembelian tergantung dari kebutuhan. “Makin tahun kan ada yang harus diganti, kan tua-tua sudah pesawat terbang,” ujar Ryamizard. “Saya rasa sementara cukup, kenapa? Kita kan nggak perang. Perang kita kan sama teroris, teroris kan nggak pakai gituan,” imbuh Ryamizard. Sebelumnya Ryamizard bertemu dengan Mattis dalam pertemuan tertutup. Berbagai hal menjadi pembahasan keduanya termasuk tentang alutsista, Korea Utara, dan ISIS.

Sebanyak tujuh driver Grab di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi menggunakan aplikasi tambahan untuk mengantar ‘tuyul’. Grab Indonesia bekerjasama dengan kepolisian untuk memberantas hal itu. ‘Tuyul’ yang dimaksud yakni adalah penumpang fiktif. Para driver tersebut menggunakan aplikasi Fake GPS. Seolah-olah di aplikasi ada penumpang yang diantar, padahal pengemudinya sedang di rumah. “Di sistem Grab terbaca makanya kita tindaklanjuti. Jadi sistem kami dapat menemukan indikasi-indikasi penggunaan aplikasi yg tujuannya untuk mencurangi sistem,” ujar Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata kepada detikcom, Senin (22/1/2018). “Kami menemukan adanya pihak-pihak yang menggunakan ‘tuyul’ untuk memperoleh keuntungan dan merugikan mitra pengemudi yang jujur dan bekerja keras. Sehingga kami ambil tindakan tegas yang dibantu kepolisian Makassar,” lanjutnya. Ridzki mengatakan, kasus driver Grab yang mengantar ‘tuyul’ di Makassar ini baru yang pertama kali terungkap oleh Grab dan pihak kepolisian. Nantinya, Grab akan bekerjasama dengan polisi untuk mengungkap kasus serupa di kota lainnya. “Kalau yang terungkap Grab sendiri sudah beberapa. Ke depannya bisa kota-kota lain bisa menyusul supaya tidak ada lagi kecurangan-kecurangan yang dilakukan dan merugikan mitra pengemudi lain,” ujar Ridzki.

Terdakwa kasus korupsi e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong, menyebut Setya Novanto mengembalikan jam tangan Richard Mille kepadanya. Saat itu, menurut Andi, merupakan awal perkara korupsi e-KTP mencuat. “Tahun 2013 awal dikembalikan pada saya karena ada ribut-ribut e-KTP,” ujar Andi saat bersaksi di sidang terdakwa Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2018). Kemudian, Andi menjual jam tangan itu di Blok M. Jam tangan itu disebut Andi laku Rp 1 miliar. “Saya jual sekitar Rp 1 miliar,” ucap Andi. Jam tangan itu, disebut Andi, dibelinya dengan cara patungan dengan Johannes Marliem (bos PT Biomorf Lone Indonesia dan PT Biomorf Mauritius). Jam itu dibeli seharga Rp 1,3 miliar di Los Angeles, Amerika Serikat (AS). “Waktu itu inisiatif Johannes Marliem ingin membelikan hadiah ulang tahun,” ujar Andi. Saat itu, Andi mengaku memberikan Rp 650 juta kepada Marliem. Kemudian, Marliem yang membeli jam tangan itu. “Saya patungan sama Marliem, lalu dia beli di Amerika Serikat,” ucap Andi.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan alat utama sistem persenjataan (alutsista) RI harus diremajakan. Peremajaan alutsista, kata Ryamizard, adalah mengganti yang sudah usang. “Yang sudah tua diganti,” kata Ryamizard di sela menghadiri KTT IORA di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (7/3/2017). Proses peremajaan alutsista juga dilakukan secara bertahap, sehingga dapat melanjutkan dari yang sebelumnya. “Kita kan sudah mulai pengadaan sendiri. (Pakai) buatan sendirilah!” kata Ryamizard. Dia kemudian menyebut pihak-pihak yang selama ini mampu membuat alutsista, di antaranya PT Pindad, PT PAL, dan PT DI. Soal alutsista, dalam kesempatan beberapa waktu lalu Ryamizard menyampaikan rencananya menambah koleksi alutsista Indonesia. Ryamizard menjelaskan pihaknya akan mendorong produksi dalam negeri. “Soal alutsista, ya, beli sebanyak mungkin. Semua kita tingkatkan. Yang bisa kita buat, ya buat. Yang kita tak bisa buat, ya beli. Tapi ada transfer teknologi,” papar Ryamizard di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/1).

Gaya rambut wakil wali kota Palu, Sigit Purnomo alias Pasha ‘Ungu’ jadi sorotan. Sebab sebagai kepala daerah, gaya rambut Pasha itu tak biasa. Pasha pun membela diri dan mengatakan dirinya tidak bermaksud untuk melanggar etika. Gaya rambut Pasha yang disoal adalah potongan rambut gaya skin fade dan dikuncir ke belakang, padahal saat itu dia memakai seragam Aparatur Sipil Negara (ASN) dan berada dalam acara televisi. “Terima kasih atas perhatian saudara-saudaraku. Rekan-rekan masyarakat di seluruh Indonesia berkaitan persoalan rambut kami yang terlihat dan dianggap nyeleneh dan kurang tepat sebagai kepala daerah dalam acara Glenn-Tompi. Prinsipnya kami sangat menerima masukan dan kritik yang ditujukan kepada kami,” kata Pasha dalam keterangan yang diterima detikcom, Selasa (23/1/2018). “Perlu kami informasikan bahwa yang mengikat kami dalam pelaksanaan tugas jabatan selaku kepala daerah ada dua hal. Pertama aturan dan yang kedua adalah etika. Secara aturan tidak ada secara jelas dan terurai dalam point point tertentu yang mengatur tentang bagaimana tatanan rambut seorang kepala daerah,” lanjutnya. Pasha mengatakan, secara etika, dirinya merasa tidak melanggar. Hal itu lantaran Pasha menyebut sudah tampil dengan rapi meski rambut dalam kondisi diikat. “Dalam kegiatan acara Glenn-Tompi tersebut tagline atau judulnya adalah musisi yang menjadi pejabat/kepala daerah,sebenarnya kesan itu (ikat rambut) yang secara pribadi sengaja saya tampilkan agar terlihat rapih (kalau ga diikat akan terlihat berantakan dan kurang sopan) dan tetap berusaha menjaga etika tanpa bermaksud pamer atau terkesan nyeleneh dari penampilan kami pada saat wawancara dengan sahabat saya Glenn-Tompi,” ujar Pasha. Sementara itu, Kemendagri menilai pihaknya memiliki aturan tentang cara berpakaian dinas. Direktur Fasilitas Kepala Daerah, DPD dan Hubungan antar lembaga (FKDH) Kemendagri, Akmal Malik menyebut Pasha melanggar etika. “Sisi etika saja, ada aturan berpakaian rapi, tata cara berpakaian dinas. Secara normatif tidak melanggar UU, hanya melanggar etika tata cara berpakaian,” kata Akmal saat dihubungi, Senin (22/1/2018). Akmal menambahkan pihaknya akan memberikan teguran ke Pasha. Ia juga akan diingatkan kembali soal aturan berpakaian dinas sesuai Permendagri. “Kita akan tegur, ingatkan dulu, karena itu sifatnya administratif,” katanya. Saksikan video 20detik untuk melihat tanggapan Pasha ‘Ungu’ soal gaya rambutnya di sini: [Gambas:Video 20detik]

Gempa bumi berkekuatan 4,5 Skala Richter (SR) mengguncang Gunungkidul, Yogyakarta. Gempa tersebut tak menimbulkan gelombang tsunami. Berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada pada titik koordinat 9,13 Lintang Selatan dan 110,08 Bujur Timur. Gempa terjadi pukul 03.49 WIB. Pusat gempa berada di kedalaman 10 kilometer di bawah permukaan laut. Pusat gempa berada di laut 135 kilometer Barat Daya Gunungkidul. Getaran gempa juga dirasakan hingga ke Bantul dan Sleman. Belum ada laporan mengenai ada-tidaknya korban dan kerusakan yang diakibatkan akibat gempa tersebut.

Pemerintah Indonesia dan Rusia sepakat melakukan imbal beli pengadaan 11 pesawat tempur Sukhoi SU-35 dari Rusia senilai 1,14 miliar dolar AS dengan barter berbagai komoditas dari Indonesia yang akan diekspor ke Rusia. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyampaikan kedua negara menunjuk Rostec dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai pelaksana teknis imbal beli antara pesawat Sukhoi dengan berbagai komoditas dari Indonesia, seperti olahan karet, furnitur dan minyak kelapa sawit serta turunannya tersebut.  “Semula mereka harapkan karet saja, tetapi kami minta tidak itu saja. Kami menyampaikan pada Rostec, komoditi dan produk yang diekspor punya nilai tambah. Kami sama dengan Rusia, anda jual pesawat ada added value , kami juga jual sesuatu yang ada added value ,” kata Menteri Enggar pada konferensi pers di Kementerian Pertahanan Jakarta, Selasa (22/8/2017). Enggar menjelaskan Indonesia tidak akan mengekspor karet mentah, minimal produk olahan atau produk industri pertahanan lainnya yang tidak diproduksi Rusia, seperti diberitakan Antara.  Dalam kesepakatan yang ditandatangani 10 Agustus 2017, saat pelaksanaan Misi Dagang ke Rusia yang dipimpin oleh Mendag, Rostec menjamin akan membeli lebih dari satu komoditas ekspor, dengan pilihan berupa karet olahan dan turunannya, CPO dan turunannya, mesin, kopi dan turunannya, kakao dan turunannya, tekstil, teh, alas kaki, ikan olahan, furnitur, kopra, plastik dan turunannya, resin, kertas, rempah-rempah, produk industri pertahanan, dan produk lainnya. Pihak Rostec juga diberikan keleluasaan untuk memilih calon eksportir sehingga bisa mendapatkan produk ekspor Indonesia yang berdaya saing tinggi. Selain itu, Rostec juga meminta agar pengiriman komoditas tidak hanya menuju Moscow saja, tetapi juga ke beberapa tempat bahkan Eurasia. Kementerian Perdagangan pun menyatakan tidak keberatan sejauh bisa memberi nilai tambah perdagangan Indonesia. Menurut Enggar, pembelian 11 pesawat tempur Sukhoi SU-35 dari Rusia senilai 1,14 miliar dolar AS memberikan potensi ekspor ke Rusia bagi Indonesia sebesar 50 persen dari pembelian tersebut atau senilai 570 juta dolar AS. “Persentase dalam pengadaan SU-35 ini yaitu 35 persen dalam bentuk offset dan 50 persen dalam bentuk imbal beli. Dengan demikian, Indonesia mendapatkan nilai ekspor sebesar 570 juta dolar AS dari 1,14 miliar dolar AS pengadaan SU-35,” kata Enggar. Ada pun pembelian pesawat ini untuk menggantikan pesawat F-5 guna meningkatkan pertahanan dan keamanan di dalam negeri.  Rusia adalah mitra dagang Indonesia ke-24 pada 2016. Nilai total perdagangan lndonesia-Rusia pada 2016 tercatat 2,11 miliar dolar AS dan Indonesia mendapat surplus 410,9 juta dolar AS yang seluruhnya berasal dari surplus sektor nonmigas. Ekspor nonmigas Indonesia tercatat 1,26 miliar dolar AS, sedangkan impor nonmigas Indonesia dari Rusia tercatat 850,6 miliar dolar AS. Ada pun perkembangan ekspor nonmigas Indonesia ke Rusia tahun 2012-2016 tercatat positif 8,5 persen.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais mendesak agar Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo segera menuntaskan polemik terkait Permenhan Nomor 28 Tahun 2015 secara baik-baik. Polemik keduanya, menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN), itu berpotensi melemahkan sektor pertahanan nasional. Desakan Hanafi itu berkaitan dengan kekecewaan Gatot, yang merasa kewenangannya sebagai panglima TNI terpreteli oleh penerbitan Permenhan Nomor 28 Tahun 2015. Kekecewaan Gatot ini berbuntut pada kritiknya ke masalah pembelian Helikopter AW-101 jenis angkut untuk TNI Angkatan Udara yang berlangsung tanpa sepengetahuan dia. “Jadi saya ingin ini tidak berkepanjangan dan menjadi titik lemah pertahanan kita gitu. Sehingga sebaiknya ada cara yang lebih soft ya. Tidak mengumbar ke publik dan diselesaikan secara efektif antara ketiga stakeholder ini, antara Menhan, Panglima TNI, dan juga Komisi I,” ujar Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa (7/2/2017). Menurut Hanafi inti perdebatan di masalah ini ialah Manteri Ryamizard menganggap Permenhan Nomor 28 Tahun 2015 absah sebagai aturan pemerintah. Sedangkan, Gatot menilai Permenhan itu tak sejalan dengan regulasi di atasnya, yakni UU Nomor 15 tentang TNI. Perdebatan ini, menurut Hanafi, berujung pada kritik Gatot terhadap pengadaan Helikopter AW-101. Sementara Ryamizard menganggap pembelian helikopter tersebut sudah sesuai aturan karena melalui Sekretariat Negara. Menurut Hanafi, permasalahan ada pada tingkat kementerian di pemerintah. Helikopter AW-101, yang dipesan awalnya memang oleh Setneg, dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo. Tapi, belakangan pembelian helikopter tersebut tetap berjalan dengan dalih untuk keperluan TNI Angkatan Udara. Menhan dan Panglima TNI sendiri mengaku tidak tahu mengenai pembelian ini. Ketidakjelasan ini membuat Gatot menyatakan kekecewaan terhadap Permenhan Nomor 28 Tahun 2015 dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI Senin kemarin. “Artinya Komisi I duduk bersama dengan Panglima, dengan Menhan untuk membenahi ini. Karena terus terang ‘kan selama ini tidak ada masalah. Baru pada periode pak Jokowi ini kemudian masalah ini muncul,” ujar dia. Ia menjelaskan, dengan adanya Permenhan Nomor 28 Tahun 2015, kewenangan Kemenhan teramat luas. Mulai dari strategi sampai pembelian Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) harus melalui izin Kemenhan. Sementara Panglima TNI, menurut pasal 15 UU TNI, berwenang menentukan pengadaan Alutsista yang dianggap strategis sesuai perencanaan yang sudah disetujui Kemenhan. Hanafi berpendapat seharusnya masalah ini bisa diselesaikan dengan segera agar tafsiran antara Permenhan dan Undang-Undang, yakni dalam hal kewenangan Panglima TNI, bisa selaras. Hanafi menilai masalah perdebatan ada pada ketentuan di Permenhan Nomor 28 Tahun 2015 bahwa Kemenhan mempunyai kuasa sebagai pengguna anggaran dan berkuasa menunjuk pengguna anggaran. “Nah, di sini yang saya kira disconnection (tak nyambung),” paparnya. Ia menambahkan perdebatan terkait kewenangan pengadaan Alutsista ini bukan satu-satunya masalah. “Itu baru salah satu contoh saja. Ya contoh yang lain saya kira itu domain eksklusifnya Panglima dan Menhan lah ya. Ya tapi, bahwa problem-problem semacam ini muncul di beberapa tempat, iya. Dan ini terus terang malu lah kita kalau terbuka begitu,” ujarnya. Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI lainnya, Andreas Pareira juga menyatakan menanti penjelasan Kemenhan terkait Permenhan Nomor 28 Tahun 2015. Ia berharap peraturan ini tidak menimbulkan perbedaan pendapat berkepanjangan. “Tadi (rapat pada Senin kemarin) minta penjelasan dari Menhan untuk lebih menjelaskan soal itu, tapi mereka belum memiliki bahan yang cukup sehingga kita tunda dalam rapat berikut untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif. Sehingga kita coba mensinkronkan jangan sampai ini melanggar UU yang menimbulkan friksi,” pungkas Andreas.

Related Posts

Comments are closed.