Mengenal Perbedaan Grasi, Amnesti dan Abolisi

Mengenal Perbedaan Grasi, Amnesti dan Abolisi

Terpidana terorisme Abu Bakar Ba’asyir (ABB), disarankan untuk mengajukan grasi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, ada juga sebagian pihak yang menyarankan supaya Ba’asyir diberikan pengampunan atau amnesti. Langkah-langkah seperti grasi, amnesti, dan abolisi merupakan langkah hukum baik yang diajukan atau tidak. Untuk itu mari kita mengenal istilah-istilah grasi, amnesti, dan abolisi. 1. Grasi Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Sedangkan untuk rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, dilakukan pemulihan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dan dikembalikan kepada kedudukannya. Dengan kata lain, seseorang yang mendapatkan grasi dari presiden ialah orang yang bersalah namun memohon pengampunan kepada kepala negara. Tindak pidana atau kesahalahan orang itu tidak hilang tetapi pelaksanaan pidana seperti hukuman penjaranya saja yang diampuni. Grasi haruslah dimohonkan seseorang atau terpidana kepada presiden. 2. Amnesti Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Sedangkan dalam UU Darurat No 11/1954 tentang Amnesti dan Abolisi, menyebutkan bahwa akibat dari pemberian amnesti adalah semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang diberikan amnesti dihapuskan. Amnesti juga bisa diberikan presiden kepada seseorang tanpa harus pengajuan terlebih dahulu. 3. Abolisi Dalam UU Darurat No 11/1954 tentang Amnesti dan Abolisi, memberikan arti bahwa abolisi merupakan penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan. Dalam UU tersebut, dikatakan untuk pemberian abolisi, penuntutan terhadap orang-orang yang diberikan abolisi ditiadakan. Dalam pemberian Anesti dan abolisi, presiden juga harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 14 ayat [2] UUD 1945). Pemberian abolisi dan amnesti juga pernah diatur dalam UUD Sementara RI Tahun 1950. Amnesti dan abolisi hanya dapat diberikan dengan undang-undang ataupun atas kuasa undang-undang, oleh Presiden sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung.

Baca juga :

Grasi merupakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana oleh Presiden. Menurut penjelasan UU No 22 tahun 2002, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis dan tidak terkait dengan penilaian putusan hakim. pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Selanjutnya dijelaskan bahwa kendati pemberian grasi dapat merubah, meringankan, mengurangi atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana. [1]

seperti di kutip dari https://ahmadrajafi.wordpress.com

Dengan diundangkannya UU No 22 tahun 2002, kesempatan mendapatkan pengampunan dari Presiden atau Grasi dibatasi, batasannya adalah lama hukuman dan hukuman mati. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang garsi menyebutkan bahwa putusan pidana yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, penjara seumur hidup dan penjara paling rendah 2 tahun. Dengan ini terlihat bahwa yang berhak mendapatkan grasi adalah pidana-pidana berat, yang dalam prakteknya justru menghambat jalannya eksekusi, apalagi bagi terpidana mati, banyak terpidana mati yang terkatung-katung nasibnya hanya karena menunggu grasi dari Presiden.

seperti di kutip dari https://ahmadrajafi.wordpress.com

Grasi dikenal dalam seluruh sistem hukum diseluruh dunia. Sebagaimana diketahui, grasi diberikan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara. Maka meskipun ada nasihat atau pertimbangan dari Mahkamah Agung, Grasi oleh Presiden pada dasarnya adalah bukan suatu tindakan hukum, melainkan suatu tindakan non hukum berdasarkan hak prerogratif seorang Kepala Negara. Dengan demikian Grasi bersifat pengampunan berupa mengurangi pidana (starfvermiderend) atau memperingan pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Jadi Grasi (dalam bahasa latin “ Gratia ”) adalah semacam anugerah (di Belgia disebut “ Genade ”) dari Kepala Negara dalam rangka memperingan atau membebaskan pidana si terhukum. Namun juga grasi itu bias ditolak oleh Presiden.

seperti di kutip dari https://ahmadrajafi.wordpress.com

Dalam hukum Pidana Islam, tindak pidana terbagi menjadi tiga macam, yaitu pidana hudud, pidana qhisas diyat dan pidana ta’zir , kaitannya dengan pengampunan hukuman, pembagian ini berfungsi untuk memisahkan pidana yang tidak mengenal pengampunan dan pidana yang bisa diampunkan. Untuk pidana hudud, hukum Islam telah menentukan bahwa salah satu kewajiban penguasa Negara atau khususnya Kepala Negara menurut Imam al-Mawardi sebagaimana dikutip oleh Hasbie As Shiddiqie, adalah menegakkan hukum-hukum Allah agar orang tidak berani melanggar hukum-hukum Allah yang batas-batasnya telah Allah tetapkan dan menjaga hak-hak hamba-Nya dari kebinasaan dan kerusakan. [2] Oleh karena itu hukuman ini tidak bisa diampunkan oleh penguasa Negara, disamping karena hukuman had ini adalah murni hal Allah. Telah ditegaskan bahwa pidana hudud tidak mengenal pengampunan oleh korban atau pengausa Negara.

seperti di kutip dari https://ahmadrajafi.wordpress.com

Islam mengajarkan bahwa perkara hudud yang telah sampai kepada yang berwenang tidak boleh lagi diampuni. Dalam kitab al-Muwata, Imam Malik menceritakan bahwa sekelompok orang telah menangkap seorang pencuri untuk dihadapkan kepada Khalifah Utsman, namun di tengah jalan mereka bertemu dengan Zubair yang kemudian memberikan syafa’at kepada pencuri tersebut. Awalnya mereka menolak dan meminta Zubair untuk melakukannya di hadapan Utsman, namun Zubair mengatakan bahwa apabila sebuah masalah hudud telah sampai kepada penguasa, Allah melaknat orang yang memberi dan meminta ampunan. [3] Dalam pidana qishash-diyat , Allah subhanahu wa ta’ala telah mengatur bahwa korban atau walinya punya hak untuk menuntut atau mengampuni. Allah berfirman di dalam al-Qur’an :

seperti di kutip dari https://ahmadrajafi.wordpress.com

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema`afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema`afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma`af) membayar (diat) kepada yang memberi ma`af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. ” (QS. Al-Baqarah : 178)

seperti di kutip dari https://ahmadrajafi.wordpress.com

Dalam hal ini, Allah telah memberikan wewenang kepada ahli waris terbunuh, tetapi tidak boleh melampaui batas dalam melaksanakan pembalasan darah tersebut. Yang dimaksud wewenang di sini adalah justifikasi untuk menuntut qishash . Dari sinilah timbul suatu prinsip hukum Islam bahwa dalam hal pembunuhan di mana pelaku pembalas bukanlah negara melainkan ahli waris dari orang yang terbunuh, oleh karena itu negara sendiri tidak berhak untuk memberikan ampunan. Akan tetapi jika korban tidak cakap di bawah umur atau gila sedang ia tidak punya wali, maka kepala negara bisa menjadi walinya dan bisa memberikan pengampunan. Jadi kedudukannya sebagai wali Allah yang memungkinkan dia mengampuni, bukan kedudukannya sebagai penguasa Negara.

seperti di kutip dari https://ahmadrajafi.wordpress.com

Sedangkan dalam masalah pidana ta’zir , hukum Islam mengatur bahwa penguasa diberi hak untuk membebaskan pembuat dari hukuman dengan syarat tidak mengganggu korban. Korban juga bisa memberikan pengampunan dalam batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadinya. Namun karena pidana ini menyinggung hak masyarakat, hak pengampunan yang diberikan oleh korban tidak menghapuskan hukuman sama sekali, hanya sebatas meringankan. Jadi dalam pidana ta’zir , penguasalah yang berhak menentukan hukuman dengan pertimbangan kemaslahatan.

seperti di kutip dari https://ahmadrajafi.wordpress.com

Secara etimologis, grasi berarti anugerah, dan dalam terminologi hukum, grasi diartikan sebagai keringanan hukuman yang diberikan kepala negara kepada terhukum setelah mendapat keputusan hakim atau pengampunan secara individual. [5] Pada hakikatnya grasi merupakan pemberian pengampunan kepada pelaku tindak pidana oleh kepala negara. Jika pengampunan diberikan kepada seseorang secara individu, maka disebut grasi; jika diberikan kepada sekelompok orang terpidana atau kepada keseluruhan mereka, maka disebut amnesti; dan jika diberikan dengan cara menghapuskan tuntutan atau menghentikan penyidikan kasus oleh aparat penegak hukum, maka disebut abolisi.

seperti di kutip dari https://ahmadrajafi.wordpress.com

Salah satu jaminan bagi pengadilan ialah ketentuan bahwa untuk menjalankan keadilan, pengadilan harus bebas dari segala bentuk campur tangan pihak mana pun. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia pasal 103 menyatakan : “Segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh alat-alat perlengkapan yang bukan perlengkapan pengadilan, dilarang kecuali jika diizinkan oleh undang-undang.” [6] Hal ini dimaksudkan agar hakim dapat menjalankan keadilan secara bebas dan objektif. Pengecualian terhadap larangan itu ialah adanya hak memberi grasi bagi kepala negara untuk menghapuskan, mengurangi atau meniadakan tuntutan atau hukuman-hukuman yang dijatuhkan dengan keputusan pengadilan. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 14 ayat satu menyebutkan : “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.” [7]

seperti di kutip dari https://ahmadrajafi.wordpress.com

Pada mulanya tindakan pengampunan didasarkan pada kemurahan hati orang yang berkuasa. Karena penguasa dipandang sebagai sumber keadilan dan hak pengadilan sepenuhnya berada ditangannya, maka tindakan pengampunan itu semata-mata didasarkan pada hasrat untuk memberi ampun kepada orang yang berdosa. Pada perkembangan selanjutnya anggapan terhadap grasi bergeser kepada anggapan bahwa hak lembaga-lembaga ini harus dilihat sebagai suatu tindakan pengadilan atau lebih tepat sebagai tindakan keadilan untuk menghapuskan atau mengurangi ketidakadilan di dalam memperlakukan undang-undang. Di samping tujuan untuk mengadakan koreksi terhadap keputusan pengadilan, maka pengampunan itu juga dapat diberikan karena pertimbangan kepentingan negara yang mendorong untuk tidak menjalankan keputusan pengadilan itu. Faktor kemanusiaan juga ikut menjadi bahan pertimbangan dan bagian dari tujuan pemberian pengampunan tersebut.

seperti di kutip dari https://ahmadrajafi.wordpress.com

Dalam kajian fiqh, grasi dikenal dengan berbagai istilah, seperti al-‘afwu dan al-syafa’at yang menurut Fakhruddin ar-Razi (ahli fiqh Madzhab Maliki) diartikan sebagai “suatu permohonan dari seseorang terhadap orang lain agar keinginannya dipenuhi.” [8] Di bidang peradilan, al-‘afwu atau al-syafa’at mempunyai arti khusus, seperti yang disampaikan oleh Ali bin Muhammad as Sayyid as Sarif al-Jurjani, ahli ilmu kalam serta ahli hukum Madzhab Maliki, dan pengarang kitab “at-Ta’rifat” (definisi istilah-istilah penting Islam). Menurutnya, syafa’at adalah ;

seperti di kutip dari https://ahmadrajafi.wordpress.com

Dengan memperhatikan pengertian-pengertian di atas, maka istilah syafa’at dapat diartikan sebagai grasi, atau amnesti atau abolisi dibidang hukum pidana umum. Oleh karenanya, di dalam ajaran agama Islam latar belakang adanya syafa’at yang ada di dunia ini hanya untuk diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang membutuhkannya. Dengan demikian, secara umum, Islam memandang bahwa pada dasarnya memberikan syafa’at berupa bantuan, baik materiil maupun moril, atau pertolongan lainnya menurut kebutuhan orang yang meminta syafa’at adalah tindakan terpuji. Apa yang diperintahkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam . kepada para sahabatnya, “ apabila datang seseorang meminta, agar kebutuhannya dapat dipenuhi ” (HR. Muttafaq ‘alaih [al-Bukhari dan Muslim]), merupakan penjelasan bahwa orang yang memberikan syafa’at akan diberi pahala karena tindakan tersebut diridhai oleh Allah subhanahu wa ta’ala . [10]

seperti di kutip dari https://ahmadrajafi.wordpress.com

Seorang Raja sering dipandang sebagai sumber keadilan dan wewenang mengadili sepenuhnya berada ditangan raja. Tapi dalam jalan sejarahnya, ditambah pula dengan dilepaskannya wewenang mengadili dari tangan raja sebagai akibat dari pembaharuan ketatanegaraan dunia dengan “Trias Politika” yang. dipelopori oleh Montesque. Maka, sifat dari grasi itu bergeser kepada jurusan anggapan, bahwa hak grasi itu harus dilihat sebagai tindakan keadilan, untuk menghapuskan atau mengurangi ketidakadilan di dalam memperlakukan undang-undang, yang tidak mungkin atau menurut perasaan hakim tidak mungkin dihindarkan. [11]

seperti di kutip dari https://ahmadrajafi.wordpress.com

Adapun setiap keputusan hakim yang sudah tetap tidak dapat diganggu gugat atau diubah kecuali dengan menggunakan upaya hukum yang ada seperti banding atau  kasasi. Dengan kedua macam upaya hukum inilah keputusan hakim atau pengadilan yang sudah tetap dapat diubah dan atau dikukuhkan. Baik banding maupun kasasi, keduanya berfungsi sebagai alat koreksi terhadap keputusan hakim dalam usaha mencari dan menerapkan keadilan yang berada di luar perhitungan hakim pengadilan tingkat sebelumnya. Sebab tidak mustahil keputusan hakim tersebut ada di antaranya yang tidak cocok dengan keadilan yang murni dalam pandangan manusiawi, disebabkan antara lain keterbatasan kemampuan seorang hakim disatu pihak atau karena lemahnya pembuktian, sedang dilain pihak seorang hakim tidak boleh menolak atau tidak menberi putusan terhadap suatu perkara yang ada dalam wewenangnya.

seperti di kutip dari https://ahmadrajafi.wordpress.com

Sehubungan dengan hal tersebut, lalu bagaimanakah fungsi grasi ? Apabila upaya hukum seperti banding atau kasasi itu sebagai alat kontrol yang dapat mengubah atau mengukuhkan putusan maka berbeda dengan grasi, di mana sesuai dengan perkembangan sifat grasi sebagai kontrol terhadap pelaksanaan keputusan hakim, yang dihubungkan dengan pelaksanaan dan akibat dari pelaksanaan putusan itu, sehingga dapat diberikan grasi pelaksanaan hukuman dapat dirubah, akan tetapi tidak merubah materi dan eksistensi pu­tusan hakim. Fungsi grasi hanya terbatas kepada mangeksekusikan pelaksanaan hukuman baik sebagian maupun semuanya.

seperti di kutip dari https://ahmadrajafi.wordpress.com

Sebagai bahan perbandingan selanjutnya perlu ditambahkan sepintas, tentang upaya-upaya lainnya sebagai hak presiden untuk menggugurkan hukuman, dan atau meniadakan, tuntutan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran yakni amnesti dan abolisi . Amnesti jangkauannya lebih luas lagi, di mana amnesti tidak hanya sekedar menggugurkan hukuman atau mengekskusikan hukuman tapi juga untuk meniadakan wewenang bagi penuntut umum untuk mengadakan penuntutan sehingga kejahatan, yang dilakukan oleh seseorang tersangka dianggap tidak ada. Sedangkan Abolisi adalah hak presiden untuk menghentikan dan meniadakan penuntutan, dilakukan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran dan terhadap siapapun yang telah dimulai dengan penuntutan. [12]

seperti di kutip dari https://ahmadrajafi.wordpress.com

Dengan memperhatikan akan sifat grasi itu sen­diri dan dihubungkan dengan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa grasi, di samping memberikan ampunan juga mengkoreksi pelaksanaan hukuman sebagai hasil putusan hakim. Mengingat bahwa alat koreksi semacam ini bukanlah wewenang sembarang orang melainkan wewenang Kepala Negara, sedangkan seorang Kepala Negara menurut sistem Ketatanegaraan Modern di abad ini ti­dak berwenang mencampuri pekerjaan peradilan bah­kan dilarang. Maka hanya dengan hak grasi seorang Kepala Negara dapat campur tangan terhadap pekerjaan peradilan yakni dengan dapat merubah atau meniadakan pelaksanaan hukuman atas hasil putusan pengadilan atau hakim. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa fungsi grasi adalah sebagai jalan bagi seorang Kepala Negara untuk dapat mencampuri pekerjaan peradilan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang dalam usaha memindahkan siterpidana dari hukuman yang sedang berlaku demi alasan-alasan tertentu.

seperti di kutip dari https://ahmadrajafi.wordpress.com

Lazimnya, pemberian grasi ini hanya kepada para terpidana mati saja, akan tetapi pada hakikatnya tidaklah tertentu kepada satu hukuman saja, melainkan setiap hukuman dapat diberi grasi dengan batasan sebagaimana yang dijelaskan di dalam undang-undang grasi pasal 2 ayat (2) yakni, putusan pemidanaan mati, penjara seumur hidup, dan penjara paling rendah 2 (dua) tahun. Sedangkan di dalam fiqh Islam, pengampunan hukuman hanya berlaku pada hukuman qishash-diat dengan sebutan al-syafa’at , di mana hal tersebut juga bermakna grasi namun tatacaranya yang berbeda. Sebab pengampunannya bukanlah milik seorang kepala negara. Sedangkan pada hukuman had, tidak berlaku pengampunan apabila sudah diputuskan oleh hakim atau qadhi . Sebagaimana hadits Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam menyatakan ;

seperti di kutip dari https://ahmadrajafi.wordpress.com

Contoh lain adalah mengenai hukuman potong tangan terhadap orang yang mencuri di suatu musim paceklik, karena maksud hanya untuk menghidarkan diri dari kematian atau menyelamatkan diri, jadi bukan mencuri karena hawa nafsu untuk sengaja mengambil atau memiliki barangnya. Mengenai masalah ini, para ulama fiqh sepakat bahwa tidak dipotong tangan pencuri dalam musim paceklik, karena darurat membolehkan untuk mencapai harta orang lain sekedar hajat, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Makhal bahwa Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda ; tidak dipotong dalam musim paceklik yang menimbulkan keadaan darurat.

seperti di kutip dari https://ahmadrajafi.wordpress.com

Berbicara tentang adil, sungguh sudah menjadi problem pemikiran para ahli, lalu apakah yang sebenarnya disebut dengan adil? Dalam hal ini, penulis lebih conodng dengan arti “adil” secara lughatan yakni “sesuatu yang tidak lazim”. Dengan demikian, orang yang adil adalah orang yang menjalankan hukum menurut hukum Allah. Sebab siapa yang tidak menghukumi sesuatu dengan hukum Allah maka dia adalah zhalim , sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah swt di dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 45.

seperti di kutip dari https://ahmadrajafi.wordpress.com

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat difahami bahwa mengapa masalah ampunan/grasi ini harus diatur di dalam undang-undang adalah, karena hal tersebut merupakan hak dari seorang kepala negara. Dan agar tidak terjadi penyelewengan hak, maka perlu diatur oleh undang-undang. Adapun grasi itu tidak dapat diperlakukan dalam suatu negara yang di dalamnya berlaku syari’at Islam secara murni, adalah karena grasi tersebut dapat meniadakan arti keputusan pengadilan disuatu pihak dan dipihak yang lain dapat menciptakan kediktatoran Kepala Negara.

seperti di kutip dari https://ahmadrajafi.wordpress.com

Kesimpulannya adalah, bahwa di Indonesia, setiap hukuman dapat diberi grasi dengan batasan sebagaimana yang dijelaskan di dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi pasal (2) ayat (2) yakni, putusan pemidanaan dengan hukuman pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara paling rendah 2 (dua) tahun. Sedangkan di dalam hukum Islam, pengampunan hukuman hanya berlaku pada hukuman qishash-diat dengan sebutan al-‘afwu dan al-syafa’at yang juga bermakna grasi, namun tatacaranya yang berbeda. Sedangkan pada hukuman had tidak berlaku pengampunan apabila sudah diputuskan oleh hakim atau qadhi . Dari segi wewenang pemberian ampunan/grasi, maka yang berwenang memberikan grasi hanyalah Kepala Negara. Dalam sistem Hukum Pidana Umum, tidak ada jalan lain untuk memberikan pengampunan kepada para terpidana yang dalam arti, perbuatan jahatnya tidak terhapus, kecuali dengan menggunakan grasi. Hal ini tidak sejalan dengan hukum Islam, sebab dalam Islam, pengampunan adalah hak orang yang teraniaya dan hak penguasa termasuk orang yang menjatuhkan hukuman dalam hukum ta’zir .


Baca juga :

WiMAX adalah singkatan dari Worldwide Interoperability for Microwave Access, merupakan teknologi akses nirkabel pita lebar (broadband wireless access atau disingkat BWA) yang memiliki kecepatan akses yang tinggi dengan jangkauan yang luas. WiMAX merupakan evolusi dari teknologi BWA sebelumnya dengan fitur-fitur yang lebih menarik. Disamping kecepatan data yang tinggi mampu diberikan, WiMAX juga merupakan teknologi dengan open standar. Dalam arti komunikasi perangkat WiMAX di antara beberapa vendor yang berbeda tetap dapat dilakukan (tidak proprietary). Dengan kecepatan data yang besar (sampai 70 MBps), WiMAX dapat diaplikasikan untuk koneksi broadband ‘last mile’, ataupun backhaul.

seperti di kutip dari https://davidadinugroho.wordpress.com

Bluetooth adalah spesifikasi industri untuk jaringan kawasan pribadi (personal area networks atau PAN) tanpa kabel. Bluetooth menghubungkan dan dapat dipakai untuk melakukan tukar-menukar informasi di antara peralatan-peralatan. Bluetooth beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 Ghz dengan menggunakan sebuah frequency hopping traceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara real time antara host-host bluetooth dengan jarak terbatas.Kelemahan teknologi ini adalah jangkauannya yang pendek dan kemampuan transfer data yang rendah.

seperti di kutip dari https://davidadinugroho.wordpress.com

komponen WiMAX dibagi menjadi 3 bagian yaitu subscriber station, base station dan transport site. Untuk subscriber station terletak di lingkungan pelanggan (bisa fixed atau mobile/portable). Sedangkan base station biasanya satu lokasi dengan jaringan operator (jaringan IP/internet atau jaringan TDM/PSTN). Sedangkan untuk WiFi, secara umum terdiri dari AP (Access Point) dan Wireless Client yang bisa terintegrasi dengan device pengguna atau external card. AP dapat disambungkan ke jaringan LAN eksisting


Baca juga :

Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/konkretisasi pidana; *) Bahan Sosialisasi RUU KUHP 2004, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, tgl. 23-24 Maret 2005, di Hotel Sahid Jakarta. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dengan pengertian demikian, maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari subsistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan “sistem pemidanaan fungsional” atau “sistem  pemidanaan dalam arti luas”.

seperti di kutip dari https://dukunhukum.wordpress.com

· Karena Konsep bertolak dari pandangan dualistis yang memisahkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, maka Konsep juga membuat sub-bab khusus tentang “Tindak Pidana” (disingkat TP) dan sub-bab khusus tentang “Pertanggungjawaban Pidana” (disingkat PJP); sedangkan di dalam KUHP yang berlaku saat ini tidak ada bab/sub-bab tentang PJP (Kesalahan). Sehubungan dengan pemisahan itu pula, maka Konsep memisahkan ketentuan tentang “alasan pembenar” dan  alasan pemaaf”. Alasan pembenar ditempatkan di dalam sub-bab “Tindak Pidana”, dan “alasan pemaaf” ditempatkan dalam sub-bab “Pertanggungjawaban Pidana”. · Dipisahkannya ketentuan tentang “TP” dan “PJP”, di samping merupakan refleksi dari pandangan dualistis, juga sebagai refleksi dari ide keseimbangan antara “perbuatan” (“daad”/”actus reus”, sebagai faktor objektif) dan “orang” (“dader” atau “mens rea”/”guilty mind”, sebagai faktor subjektif). Jadi Konsep tidak berorientasi semata-mata pada pandangan mengenai hukum pidana yang menitikberatkan pada “perbuatan atau akibatnya” (Daadstrafrecht/Tat-strafrecht atau Erfolgstrafrecht) yang merupakan pengaruh dari aliran Klasik, tetapi juga berorientasi/berpijak pada “orang” atau “kesalahan” orang yang melakukan tindak pidana (Daderstrafrecht/ Täterstrafrecht/Schuldstrafrecht), yang merupakan pengaruh dari aliran Modern.

seperti di kutip dari https://dukunhukum.wordpress.com

* Dalam Konsep sebelumnya (s/d Konsep 2002) belum ada penegasan mengenai pedoman /kriteria /rambu-rambu untuk menentukan sumber hukum materiel mana yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum (sumber legalitas). Namun dalam perkembangan Konsep terakhir (Konsep Desember 2004 yang sudah diserahkan kepada Menkumham pada tgl. 4 Januari 2005), sudah dirumuskan  pedoman /criteria /rambu-rambunya, yaitu “sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/ atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa”. Jadi, pedoman/kriterianya bertolak dari nilai-nilai nasional maupun internasional. Sesuai dengan nilai-nilai nasional (Pancasila), artinya sesuai dengan nilai/paradigma moral religius, nilai/ paradigma kemanusiaan (humanis), nilai/paradigma kebangsaan,


Baca juga :

Walaupun sifatnya tidak tertulis namun eksistensinya dalam peradilan pidana diakui psl 6 ayat (2) UU No.14/1970. Tak ada suatu perbutan pun yang dpat dipidana kecuali setelah hakim dalam persidangan meneliti bukti-bukti yang ada keyakinan bersalah. Negeri belanda sampai saat ini masih mengacu hokum pidana yang mengacu cttnkulhkmadedidikirawanpadaajaran kesalahan (schuld starfrecht baik itu untuk orang sebagai subejk hokum ataupun korporasi sebagai subjek hokum karena pada hakikatnya perbuatan korporasi inidilakukan oleh orang. Berbeda dengan Indonesia selagi subjeknya orang ia menganut tiada pidana tanpa kesalahan. Apabila korporasi sebagai subjek hokum ia tidak menggunakan asas kesalahan cttnkulhkmadedidikirawanmelainkan berlakulah pertanggungjawaban secara langsung atau strict liability dasar pemikirannya untuk badan hokum sulit untuk dibuktikan kesalahannya sehingga cukup dilakukan pemidanaan pada perbuatan yang dilakukannya saja. Pertanggungjawaban pidana dalam arti seluas-luasnya tadi ia mempunyai beberapa unsure atau syarat-syaratnya:

seperti di kutip dari https://adedidikirawan.wordpress.com

Kealpaan (salah satu jenis kesengajaan); alpa atau kulpa pada umumnya diartikan bahwa orang tersebut tidak melakukan penghati-hatian atau penduga-dugaan sehingga timbul akibat yang dilarang. Jenis-jenis kulpa; kulpa lata atau berat dan kulpa levis atau ringan. Di dalam BW buku II KUHP psl 188,359 dan 360 tentang kejahatan alpa, maka kedua jenis kulpa menyatu dalam pasal-pasal tadi. Kulpa yang disadari : sipembuat dapat menyadari tentang apa yang dilakukannya beserta akibat tetapi ia berharap akibatnya itu tidak akan terjadi. Pada cttnkulhkmadedidikirawandolus eeven tualis tidak mengurungkan nniatnya. Menurut ilmu pengetahuan atau doktrin:

seperti di kutip dari https://adedidikirawan.wordpress.com

Mengenai pertanggungjawaban pidana maka dalam KUHP selain dikenal strict liability dikenal pula vicarious liability. Strict liability atau mutlak atau langsung, langsung dipidana tanpa memperhatikan kesalahan. Dasar hokum untuk strict liabiilitiy Psl 37 KUHP: seseorang hanya dip[ertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana karena sengaja atau kealpaan. Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja kecuali peraturan cttnkulhkmadedidikirawanperundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaamn dapat di pidana. Pasal 36 : UU dapat menntukan bahwa pelaku tindakpidana tertentu dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsure –unsur tindak pidana atas perbuatannya tanpa memperhatikan l ebih dahulu kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Dasar hokum untuk vicarious liability: Psl 35: suatu UU dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan cttnkulhkmadedidikirawanatas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain kalau ada hubungan kerja . misalnya antara buruh dngan majikan.

seperti di kutip dari https://adedidikirawan.wordpress.com

Bagian pertama , mengatur tentang jenis-jenis pidana pokok yang terdiri dari: pidana mati, pidana seumur hidup (seumur hidup dan semantara waktu paling lama 20 tahun), pidana cttnkulhkmadedidikirawankurungan (kurungan biasa dan kurungan pengganti denda),dan pidana denda. Pada tahun 1946 UU No20 /1946 pernah dimasukan pada Psl 10 KUHP adanya jenis pokok pidana baru yaitu pidana tutupan yang hanya khusus ditetpkan bagi para pelaku tindak pidana politik. Ini hanya brlaku sampai tahun 1958. Sekarang dicabut oleh UU No.73 /1958 ttg unifikasi hokum pidana di Indonesia.

seperti di kutip dari https://adedidikirawan.wordpress.com

Sedankkan pidana tambahan mempunyai sifat: tidak berdiri sendiri artinya hakim boleh memutuskan boleh juga tidak atau disebut fakultatif. Sifat fakultatif dapat menjadi imperative khusus terhadap delik pemalsuan uang. Jenis-jenis pidana psl 10 KUHP diurut sengaja- dasar hukumnya adalah psl 69KUHP. Diluar KUHP kita jumpai pula adanya perluasan psl 10 KUHP cttnkulhkmadedidikirawanmissal dalam delik ekonomi korupsi, narkoba, yaitu dikenalnya jenis-jensi sanksi baru misalnya terpidana wajib mengganti kerugian yang diderita Negara. Dalam UU tindak pidana ekonomi mengenal sanksi administrative sanksi organisatoir yaitu mengenai perusahaan terpidana dicabut izin usahanya. Dan sanksi keperdataan misalnya perusahaan terpidana ditempatkan pada pengampuan/kuratel cttnkulhkmadedidikirawanyang berwajib /bias kejaksaan atau bias juga pengadilan negeri. Dicakupnya keuntungan dari perusaahaan baik yang sudah nyata baik yang akan diterima itu dicabut. Dlam RUU KUHP mengenal jenis pidana pokok yang baru yang semula tidak ada yaitu pidana pengawasan dimaksud sebagai pengganti dari pidana ringan yang semula akan dijatuhi hakim. Jenis pidana dalam KUHP disertaidengan system pemidanaan yang berba dengan system pemidanaan diluar KUHP. KUHP mengenal system alternative artinya hakim hanya diperkenankan memilih satu dari beberapa pidana pokoko yang diancamkan. cttnkulhkmadedidikirawanKodenya atau. Diluar KUHP is memakai system yang bervaraiasi pada umumnya dipakai system kumulatif dengan kode dan, juga ada juga perkataan dan/atau, disebut system kumulatiif alternative dimana hakim boleh memilih dan saja atau saja. Ada juga system tunggal terdapat dalam UU pemilu, artinya hanya pidana penjara saja. Sedangkan masih ada system lagi diluar KUHP yang disebut double track cttnkulhkmadedidikirawansystem atau system pemidanaan melalui 2 jalur, misalnya pada tindak pidana ekonnomoi jalur pertama adalah kumulasi penjara dan denda, jalur kedua adalah diberikan tindakan berupa ijin perusahaan dicabut. Contoh-contoh dari tindakan pada psl 45KUHP contoh : hakim memerintakan agar terdakwwa ditempatkan dirumah sakit jiwa untuk direhabilitasi.

seperti di kutip dari https://adedidikirawan.wordpress.com

Menurut Prof Sudarto pidana adalah pembalasan terhadap kesalahan. Sedangkan tindakan adalah untuuk perlindungan masyarakat dan pembinaan perwatan pelaku. Hulsman menerukan ketertiban hal ini menimbulkan dispalitas atau perbedaan penjatuhan pidana. Konsep KUHP mengenai pmidanaan meliputi keseimbangan 2 sasaran pokok yaitu; perlindngan masyarakat dan perlindungaan atau pembinaan pelaku. Perlindungan kepentingan cttnkulhkmadedidikirawanmasyarakat adalah mempertahankan jenis-jenis sanksi pidana yang baru (mmati dan sumur hidup) pidana mati bukan pidana pokok tapi pidana yang bersifat khusus pengecualian (harus selektif, hati-hati dan berorientasi pada perlindunganpelaku). Pedoman pemidanaan adalah; Umum: pengarahan mengenai hal-hal apa yang sepatutnya dipertimbankan. Khusus :dalam menjatuhkan memilih jenis pidana. cttnkulhkmadedidikirawanDalam mnerapkan system perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam perumusan delik.

seperti di kutip dari https://adedidikirawan.wordpress.com

Ketiga unsure tersebut merupakan syarat untuk dipidanannya pelaku percobaan. Mengenai unsure pertama yaitu niat, moeljatno mengatakan niat dalam psl 53 KUHP belum dapat dikatakan kesengejaan sebelum niat itu ditindak lanjuti. Yang dimaksud dengan hal-hal diluar cttnkulhkmadedidikirawankemampuan si pelaku(unsure ke 3) missal; saat ia melakukan perbuatan sudah terlanjur tertangkap basah atau diteriaki orang. Maka di dalam dakwaan tergantung tindak pidana nya missal: percobaan pencurian Psl 53 Jo.362 KUHP. Percobaan pembunuhan Psl 53 Jo.338 KUHP. Maka untuk pelaku percobaan menurut psl 53 KUHP pidannya dikurangi 1/3 namun sering juga terjadi orang mempunyai niat , niat itu sudah tindak lanjuti pada saat mau melaksanakan timbul niat dalam pikirannya untuk tidak melanjutkan mengurungkan niatnya, maka disini merupakan percobaan yang tidak dipidana. Kesimpulannya tidak terselsaikan tindak pidana ada kalanya pengaruh dari luar dan dalam diri orang itu sendiri.

seperti di kutip dari https://adedidikirawan.wordpress.com

Dalam Buku II KUHP ada bentuk percobaan yang oleh pembentuk UU dinyatakan sebagai delik berdiri sendiri delictum suigeneris misalnya delik-delik maker (pasal 104 KUHP). Hakikatnya adalah percobaan namun dinyatakan berdirisendiri dikarenakan ancaman pidana dikurangi 1/3 nya. Kemudian psl 54 KUHP percobaan terhadap cttnkulhkmadedidikirawanpelanggaran tindak pidana (dlm KUHP pidana maka percobaan hanya untuk kejahatan tidak untuk pelanggaran). Ketentuan ini dikecualikan oelh delik-delik diluar KUHP misalnya delik ekonomi dimana percobaan terhadap pelnggaran justru dipidana (UU No.7 drt/1955, percobaan terhadap tindak pidana cttnkulhkmadedidikirawanekonomi justru dipidana dan pidananya justru disamakan dengan pelaku). Jadi pasal 53 dan 54 KUHP disimpangi oleh UU ini dan ini dibenarkan oleh psl 103 KUHP: adanya ketentuan yang umum menyimpangi yang khusus.

seperti di kutip dari https://adedidikirawan.wordpress.com

Ini pidananya disamkan dengan alas an sama jahatnya sedangkan psl 56 KUHP mengatur bentuk yang ke 5 yaitu mereka yang membantu atau medeplichtige. Pidannya tidak disamakan dengan mereka dalam psl 55 KUHP tegasnya pidana untuk pembantu dengan melihat psl 57 ada yang dikurangi 1/3 ada juga yang ditentukan 15 tahun. Yang sering terjadi dalam praktik missal menyangkut bentuk ke 3 harus dipenuhi syarat-syaratnya menurut langemeijer yang dianut sampai saat ini dan dianggap cttnkulhkmadedidikirawanyurisprudensi:


Baca juga :

Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/konkretisasi pidana; *) Bahan Sosialisasi RUU KUHP 2004, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, tgl. 23-24 Maret 2005, di Hotel Sahid Jakarta. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dengan pengertian demikian, maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari subsistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan “sistem pemidanaan fungsional” atau “sistem  pemidanaan dalam arti luas”.

seperti di kutip dari https://dukunhukum.wordpress.com

· Karena Konsep bertolak dari pandangan dualistis yang memisahkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, maka Konsep juga membuat sub-bab khusus tentang “Tindak Pidana” (disingkat TP) dan sub-bab khusus tentang “Pertanggungjawaban Pidana” (disingkat PJP); sedangkan di dalam KUHP yang berlaku saat ini tidak ada bab/sub-bab tentang PJP (Kesalahan). Sehubungan dengan pemisahan itu pula, maka Konsep memisahkan ketentuan tentang “alasan pembenar” dan  alasan pemaaf”. Alasan pembenar ditempatkan di dalam sub-bab “Tindak Pidana”, dan “alasan pemaaf” ditempatkan dalam sub-bab “Pertanggungjawaban Pidana”. · Dipisahkannya ketentuan tentang “TP” dan “PJP”, di samping merupakan refleksi dari pandangan dualistis, juga sebagai refleksi dari ide keseimbangan antara “perbuatan” (“daad”/”actus reus”, sebagai faktor objektif) dan “orang” (“dader” atau “mens rea”/”guilty mind”, sebagai faktor subjektif). Jadi Konsep tidak berorientasi semata-mata pada pandangan mengenai hukum pidana yang menitikberatkan pada “perbuatan atau akibatnya” (Daadstrafrecht/Tat-strafrecht atau Erfolgstrafrecht) yang merupakan pengaruh dari aliran Klasik, tetapi juga berorientasi/berpijak pada “orang” atau “kesalahan” orang yang melakukan tindak pidana (Daderstrafrecht/ Täterstrafrecht/Schuldstrafrecht), yang merupakan pengaruh dari aliran Modern.

seperti di kutip dari https://dukunhukum.wordpress.com

* Dalam Konsep sebelumnya (s/d Konsep 2002) belum ada penegasan mengenai pedoman /kriteria /rambu-rambu untuk menentukan sumber hukum materiel mana yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum (sumber legalitas). Namun dalam perkembangan Konsep terakhir (Konsep Desember 2004 yang sudah diserahkan kepada Menkumham pada tgl. 4 Januari 2005), sudah dirumuskan  pedoman /criteria /rambu-rambunya, yaitu “sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/ atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa”. Jadi, pedoman/kriterianya bertolak dari nilai-nilai nasional maupun internasional. Sesuai dengan nilai-nilai nasional (Pancasila), artinya sesuai dengan nilai/paradigma moral religius, nilai/ paradigma kemanusiaan (humanis), nilai/paradigma kebangsaan,


Baca juga :

Kekuasaan negara menetapkan, melaksanakan dan menegakkan kepatuhan terhadap hukum, apalagi dalam negara kesejahteraan ( welfare state), dimana negara berhak ikut campur hampir diseluruh bidang kehidupan rakyat , sehingga penggunaan kekuasaan negara itu mempunyai potensi melanggar hak-hak rakyat yang ada dalam negara tersebut, bahkan hak-hak rakyat yang paling mendasar-pun (HAM) dapat dilanggar. “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”, demikian adegium yang dikemukakan oleh Lord Acton. Dengan demikian, moral kekuasaan tidak boleh hanya diserahkan pada niat, ataupun sifat-sifat pribadi seseorang yang kebetulan sedang memegangnya. Betapun baiknya seseorang, yang namanya kekuasaan tetaplah harus diatur dan dibatasi… [4]

seperti di kutip dari https://edrasatmaidi2010.wordpress.com

Pada Abad Pertengahan (abad ke-14 sampai abad ke-15) negara-negara di Eropa Barat belum mengenal apa yang sekarang dimaksud dengan pembagian kekuasaan pada negara-negara modern. Pada waktu itu kekuasaan negara disentralisir dalam tangan raja kemudian ditangan birokrasi kerajaan. Jadi raja adalah sebagai pembuat undang-undang, pelaksanaa udang-undang dan hakim yang mengadili sengketa. [5] Kekuasaan negara yang terpusat pada tangan raja telah melahirkan sistem pemerintahan monarki absolut, dimana raja tidak pernah salah ( the king can do no wrong), walaupun pada kenyataannya melanggar hak-hak asasi rakyat.

seperti di kutip dari https://edrasatmaidi2010.wordpress.com

Pada abad RENAISSANCE atau abad AUFKLARUNG atau abad perubahan (permulaan abad ke-17) timbul aliran-aliran yang mengemukakan bahwa sistem pemerintahan yang sentralistis yang kurang dapat menjamin kemerdekaan individu harus diubah dengan sistem pemerintahan yang dapat menjamin lebih banyak kebebasan-kebebasan individu dan hak-hak azasi manusia. [6] Jalan yang ditempuh untuk itu adalah menghapuskan sistem pemerintahan yang absolut dan menggantinya dengan sistem pemerintahan yang demokratis. Sistem pemerintahan demokratis, pada abad renaissance ini menekankan pada dua hal. Pertama, kekuasaan negara harus dibagi-bagi dan dilaksanakan oleh organ lain disamping raja. Kedua, pelaksanaan kekuasaan negara menghormati hak asasi manusia.

seperti di kutip dari https://edrasatmaidi2010.wordpress.com

Kesukaran-kesukaran dalam menerapkan ajaran pemisahan kekuasaan ( separation of power) secara murni dan konsekuen, memunculkan ajaran pembagian atau pemencaran kekuasaan ( division or distribution of powers) . Tidak bisa dipungkiri dalam praktek penyelenggaraan negara selalu terdapat hubungan kekuasaan (hubungan fungsi) antara organ negara yang satu dengan organ negara yang lainnya. Akibatnya satu organ dapat memiliki beberapa fungsi kekuasaan negara. Di Amerika Serikat sendiri ajaran Montesquieu ini dipertahankan dengan mengkombinasikan dengan sistem  saling mengawasi dan mengimbangi ( check and balances system) antar cabang kekuasaan negara. Disamping itu, muncul pula ajaran-ajaran baru mengenai pembagian kekuasaan negara, yaitu di praja, dan catur praja .

seperti di kutip dari https://edrasatmaidi2010.wordpress.com

Ajaran pemisahan kekuasaan dari Montesquieu di ilhami oleh pandangan John Locke dalam bukunya ” Two Treaties on Civil Government” dan praktek ketatanegaraan Inggris. Locke membedakan antara tiga macam kekuasaan yaitu: (1) kekuasaan perundang-undangan; (2) kekuasaan melaksanakan hal sesuatu (executive) pada urusan dalam negeri, yang meliputi Pemerintahan dan Pengadilan; dan (3) kekuasaan untuk bertindak terhadap anasir asing guna kepentingan negara atau kepentingan warga negara dari negara itu yang oleh Locke dinamakan federative power… [11]

seperti di kutip dari https://edrasatmaidi2010.wordpress.com

Montesquieu membuat analisis atas pemerintahan Inggris yaitu: (1) ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang yang sama, atau pada lembaga tinggi yang sama, maka tidak ada kebebasan; (2) tidak akan ada kebebasan, jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif; (3) dan pada akhirnya akan menjadi hal yang sangat menyedihkan bila orang yang sama atau lembaga yang sama menjalankan ketiga kekuasaan itu, yaitu menetapkan hukum, menjalankan keputusan-keputusan publik dan mengadili kejahatan atau perselisihan para individu. [12] Kondisi ini menyebabkan raja atau badan legislatif yang sama akan memberlakukan undang-undang tirani dan melaksanakannya dengan cara yang tiran. [13] Namun menurut Montesquieu bila mana kekuasaan eksekutif dan legislatif digabungkan, maka kita masih memiliki pemerintahan yang moderat, asalkan sekurang-kurangya kekuasaan kehakiman dipisah. [14]

seperti di kutip dari https://edrasatmaidi2010.wordpress.com

Ada perbedaan mendasar antara Locke dan Montesquieu dalam melihat kekuasaan kehakiman atau pengadilan. Bagi Locke, kehakiman/pengadilan merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Bahkan oleh Locke pekerjaan pengadilan disebutkan pertama-pertama sebagai pelaksanaan undang-undang. [15] Namun bagi Montesquieu meskipun pemerintah dan pengadilan dua-duanya melaksanakan hukum, namun ada perbedaan sifat antara dua macam pekerjaan itu, yaitu pemerintah menjalankan hukum dalam tindakan sehari-hari, sedangkan pengadilan hanya bertindak mengambil suatu putusan menurut hukum dalam hal suatu pihak mengemukakan suatu pelanggaran hukum oleh lain pihak. [16]

seperti di kutip dari https://edrasatmaidi2010.wordpress.com

Sedangkan Donner dan Goodnow mempunyai pandangan yang hampir sama dalam melihat pembagian kekuasaan negara. Menurut Donner, semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penguasa hanya meliputi dua bidang saja yang berbeda, yaitu; (i) bidang yang menentukan tujuan yang akan dicapai atau tugas yang akan dilakukan; (ii) bidang yang menentukan perwujudan atau pelaksanaan dari tujuan atau tugas yang ditetapkan itu. [19] Sementara Goodnow mengembangkan ajaran yang biasa di istilahkan dengan di praja, yaitu (i) policy making function (fungsi pembuatan kebijakan); dan (ii) policy executing function (fungsi pelaksanaan kebijakan). [20] Namun pandangan yang paling berpengaruh didunia mengenai soal ini adalah seperti yang dikembangkan oleh Montesquieu, yaitu adanya tiga cabang kekuasaan negara yang meliputi fungsi legislatif, eksekutif dan yudisial.

seperti di kutip dari https://edrasatmaidi2010.wordpress.com

Pada dasarnya Montesquieu tidak mengusulkan bentuk pemisahan yang bersifat kaku dan mutlak, dan ia menguraikan sejumlah contoh dimana kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif saling bertumpang tindih. Pada hakikatnya kekuasaan raja untuk memveto adalah termasuk dalam cabang legislatif, dan hak parlemen untuk menyelidiki bagaimana hukum dilaksanakan dan hak untuk meminta pertanggungjawaban para menteri raja menyebabkan tumpang tindih dengan kekuasaan eksekutif. Lebih jauh lagi, Majelis Tinggi para bangsawan berfungsi sebagai sebuah sidang pengadilan dalam dengar pendapat pertanggungjawaban itu, mengadili salah satu anggota mereka sendiri yang dituduh atas kejahatan tertentu, atau memperlunak suatu hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan rendah. [24]

seperti di kutip dari https://edrasatmaidi2010.wordpress.com

Untuk menilai apakah UUD 1945 menganut pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan, kita dapat menggunakan kriteria yang dibuat oleh Ivor Jenning. Jennings dalam bukunya ” The Law and the Constitution” membuat suatu kriteria untuk menilai apakah suatu UUD menganut teori pemisahan atau pembagian kekuasaan. Jenning mengatakan bahwa pemisahan kekuasaan ( separation of powers) dapat dilihat dari sudut materil dan formil. Pemisahan kekuasaan dalam arti materil berarti bahwa pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu dalam tiga bagian yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sebaliknya apabila pembagian kekuasaan tidak dipertahankan secara tegas, maka disebut pemisahan kekuasaan dalam arti formil. [25]

seperti di kutip dari https://edrasatmaidi2010.wordpress.com

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, [26] pemisahan kekuasaan dalam arti materil dapat disebut sebagai pemisahan kekuasaan. Sementara pemisahan kekuasaan dalam arti formil disebut dengan pembagian kekuasaan. Jimly Assiddiqie, [27] berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi ( check and balances). Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.

seperti di kutip dari https://edrasatmaidi2010.wordpress.com

Demikian juga Jimly, [29] yang menyatakan bahwa selama ini (sebelum amandemen: pen ), UUD 1945 menganut paham pembagian kekuasaan yang bersifar vertikal, bukan pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal. Kedaulatan rakyat dianggap terwujud penuh dalam wadah MPR yang dapat ditafsirkan sebagai lembaga tertinggi ataupun sebagai forum tertinggi. Dari sini, fungsi-fungsi tertentu dibagikan sebagai tugas dan kewenangan lembaga-lembaga tinggi negara yang ada dibawahnya, yaitu Presiden, DPR, MA, dan seterusnya.

seperti di kutip dari https://edrasatmaidi2010.wordpress.com

Dalam perpspektif pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal itu, prinsip kesederajatan dan perimbangan kekuasaan itu tidaklah bersifat primer. Karena itu, dalam UUD 1945 yang asli (UUD 1945 sebelum amandemen: pen) tidak diatur pemisahan yang tegas dari fungsi legislatif dan eksekutif. Dalam sistem yang lama, fungsi utama DPR lebih merupakan lembaga pengawas daripada lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya. [30] Hal ini dapat dilihat dari ketentuan UUD 1945 sebelum amandemen. Presiden disamping memegang kekuasaan pemerintahan (kepala eksekutif, Pasal 4 ayat 1), juga memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan peraturan pemerintah (kekuasaan legislatif, Pasal 5), sementara fungsi DPR dalam membentuk undang-undang bersifat pasif yaitu sebatas memberikan persetujuan (Pasal 20). Presiden juga memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi (kekuasaan yudikatif, Pasal 14). Demikian juga kekuasaan Presiden yang lain mendapatkan porsi pengaturan yang lebih besar dalam UUD 1945, dibandingkan dengan kekuasaan lembaga negara tinggi lainnya. Kekuasaan Presiden yang besar, menjadi tidak terimbangi oleh kekuasaan lembaga negara tinggi lainnya, karena sebagian besar kekuasaannya tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya (Presiden dianggap mempunyai hak prerogatif / hak istimewa).  MPR (lembaga legislatif) sebagai pemegang tunggal kedaulatan rakyat memilih Presiden (Pasal 6) dan dapat memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya (Pasal 8), apabila dalam pengawasan DPR dianggap sungguh-sungguh telah melanggar UUD dan GBHN (penjelasan UUD 1945). GBHN yang dituangkan dalam TAP MPR merupakan program kerja yang dimandatkan kepada Presiden. Penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden yang diangkat oleh Majelis, bertunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis. Ia ialah ”mandataris” dari Majelis. Ia berwajib menjalankan putusan-putusan Majelis. Dalam sistem pemerintahan presidensil di Amerika Serikat, program kerja pemerintah disusun sendiri oleh Presiden dan sama sekali tidak perlu dimintakan persetujuannya dari kongres. Demikian juga pada pemerintahan parlementer, program kerja disusun sendiri oleh pemerintah, dan sebelum dilaksanakan dimintakan dulu pengesahannya dari parlemen. [31]

seperti di kutip dari https://edrasatmaidi2010.wordpress.com

Setelah UUD 1945 diamandemen, terjadi perubahan mendasar bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan oleh banyak lembaga negara menurut ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang dasar. Hal ini berarti bahwa tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara mendapat atribusi langsung dari UUD 1945 sebagai manifestasi kehendak rakyat.  Akibatnya terjadi perubahan struktur dan mekanisme kelembagaan negara, dimana MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga negara tertinggi. MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK dan Badan Pemerikasa Keuangan  berkedudukan sebagai lembaga negara tinggi.  Hal ini berarti telah terjadi pergeseran prinsip dari pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal menjadi pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal.

seperti di kutip dari https://edrasatmaidi2010.wordpress.com

Dilihat dari ketentuan UUD 1945 amandemen, terdapat berbagai perubahan ketentuan ketatanegaraan yang bersifat mendasar. Pertama , tidak dikenal lagi lembaga negara tertinggi. Kedudukan diantara lembaga negara adalah sederajat, dan semuanya merupakan lembaga negara tinggi. Konsekuensinya adalah MPR tidak lagi mempunyai kewenangan menetapkan GBHN dan memilih Presiden dan Wakil Presiden, melainkan Presiden dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 3 dan Pasal 6A ayat 1). Demikian juga Presiden dan atau Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan oleh lembaga legislatif (MPR/DPR) melalui suatu keputusan politik belaka, melainkan harus diputuskan terlebih dahulu secara hukum oleh lembaga penegak hukum konstitusi (MK) (Pasal 7B). Begitu pula DPR (yang seluruh anggotanya dipilih langsung oleh rakyat) tidak dapat dibubarkan/dibekukan oleh Presiden (Pasal 7C).  Dan tidak kalah pentingnya penegasan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24).

seperti di kutip dari https://edrasatmaidi2010.wordpress.com

Kedua , mempertegas original power masing-masing lembaga negara. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20 ayat 1), kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 20A yang tidak hanya mempunyai fungsi legislasi, tetapi juga fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4) dan MA dan MK menjalankan kekuasaan kehakiman (Pasal 24). Sementara lembaga negara lainnya juga ditetapkan kewenangannya, baik kewenangannya berkaitan dengan eksekutif, legislatif dan yudikatif (pengawasan penggunaan keuanganan negara oleh BPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 23E), maupun salah satu diantaranya (misalnya KY yang berhubungan dengan MA dalam pengisian hakim agung sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24B).

seperti di kutip dari https://edrasatmaidi2010.wordpress.com

Ketiga , diaturnya hubungan antara lembaga-lembaga negara, sehingga kerjasama antara lembaga negara dalam menjalankan amanat rakyat dapat dilakukan dengan baik dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang bersangkutan. Dalam UUD 1945 amandemen cukup banyak diatur hubungan ini, yaitu: (i)  dalam bidang legislasi Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR (Pasal 5 ayat 1), dan setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama (Pasal 20 ayat 2); (ii) hubungan DPR, MK dan MPR dalam proses pemberhentian Presiden dan/Wakil Presiden dalam masa jabatannya (Pasal 7A dan 7B); (iii) hubungan antara Presiden dan DPR dalam pembuatan perjanjian internasional, menyatakan perang dan damai (Pasal 11), pengangkatan pejabat negara, seperti dalam pengangakatan duta dan penempatan duta negara lain (Pasal 13), dan pemberian amnesti dan abolisi (Pasal 14 ayat 2); (iv) hubungan antara Presiden dan MA hanya sebatas memberikan pertimbangan dalam pemberian grasi dan rehabilitasi oleh Presiden (Pasal 14).


Baca juga :

Sejak awal kemerdekaan, bangsa dan negara Indonesia telah beberapa kali memiliki Undang-Undang Dasar, namun yang paling lama diberlakukan adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dengan UUD 1945 itu, kekuasaan tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), namun kekuasaan Presiden juga sangat besar serta memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal penting dengan perundangan. Sementara itu rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung dengan ketentuan konstitusi. Disisi lain terdapat pasal-pasal dalam UUD 1945 yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir, dan hubungan antara lembaga negara dalam prakteknya tidak ada keseimbangan.

seperti di kutip dari https://onnaed.wordpress.com

Reformasi yang diawali tahun 1998 telah menghasilkan antara lain amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyempurnakan peraturan-peraturan dasar tentang tatanan negara, pembagian kekuasaan, penambahan lembaga negara yang diharapkan dapat mewujudkan prinsip checks and balances antara lembaga-lembaga negara dengan mekanisme hubungan yang serasi dan harmonis. Terlepas dari masih adanya kelemahan untuk mencapai keharmonisan hubungan antar lembaga negara, upaya pengaturan yang dirumuskan di dalam UUD NRI 1945 setelah diamandemen harus diakui sebagai kemajuan.

seperti di kutip dari https://onnaed.wordpress.com

Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan negara yang berkedudukan di pusat yang fungsi, tugas, dan kewenangannya diatur secara tegas dalam UUD. Secara keseluruhan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebelum perubahan mengenal enam lembaga tertinggi dan tinggi negara, yaitu: MPR sebagai lembaga tertinggi negara; DPR, Presiden, MA, BPK, dan DPA sebagai lembaga tinggi negara. Namun setelah amandemen, UUD NRI tahun 1945 menyebutkan bahwa lembaga negara adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY tanpa mengenal istilah lembaga tinggi atau tertinggi negara.

seperti di kutip dari https://onnaed.wordpress.com

Prinsip kedaulatan rakyat yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan tercermin dalam strukutur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan untuk menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi. Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat biasanya diorganisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan ( separation of power ) dan pembagian kekuasaan ( distribution of power ). Pemisahan kekuasaan cenderung bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi ( checks and balances ), sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.

seperti di kutip dari https://onnaed.wordpress.com

Sebelum ada perubahan UUD 1945 Indonesia menganut paham pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal. Kedaulatan rakyat dianggap sebagai wujud penuh dalam wadah MPR yang berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara [Pasal 1 ayat (2), sebelum perubahan]. Dari sini fungsi-fungsi tertentu dibagikan sebagai tugas dan wewenang lembaga-lembaga tinggi negara yang ada di bawahnya, yaitu Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA. Dalam UUD 1945 itu tidak dikenal pemisahan yang tegas. Tetapi berdasarkan pada hasil perubahan UUD 1945, prinsip pemisahan kekuasaan secara horizontal jelas dianut, misalnya mengenai pemisahan antara pemegang kekuasaan eksekutif yang berada di tangan Presiden [Pasal 5 ayat (1)] dan pemegang kekuasaan legislatif yang berada di tangan DPR [Pasal 20 ayat (1)].

seperti di kutip dari https://onnaed.wordpress.com

Perkembangan sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dalam kurun waktu 60 tahun Indonesia merdeka mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan kehidupan konstitusional dan politik yang selama ini telah tiga kali hidup dalam konstitusi dan sistem politik yang berbeda. Perkembangan sistem politik di Indonesia secara umum dapat dikatagorikan pada empat masa dengan ciri-ciri yang mewarnai penyelenggaraan negara, yaitu Sistem Politik Demokrasi Liberal-Parlementer (1945-1959), walaupun pada tahun 1945-1949 menganut UUD 1945 dengan prinsip Pemerintahan Presidensial, Terpimpin (1959-1966) [Orde lama], dan Demokrasi Pancasila (1966-1998) [Orde Baru], dan Demokrasi berdasarkan UUD [Orde Reformasi].

seperti di kutip dari https://onnaed.wordpress.com

Pergeseran prinsip pembagian ke pemisahan kekuasaan yang dianut dalam UUD NRI tahun 1945 telah membawa implikasi pada pergeseran kedudukan dan hubungan tata kerja antar lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, baik dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Perubahan prinsip yang mendasari bangunan pemisahan kekuasaan antar lembaga negara adalah adanya pergeseran kedudukan lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang semula ditangan MPR dirubah menjadi dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 ayat [2]).

seperti di kutip dari https://onnaed.wordpress.com

Dengan perubahan tersebut, jelas bahwa UUD yang menjadi pemegang kedaulatan rakyat yang dalam prakteknya dibagikan pada lembaga-lembaga dengan pemisahan kekuasaan yang jelas dan tegas. UUD 1945 mengatur mengenai pemegang cabang kekuasaan pemerintahan negara dengan prinsip pemisahan kekuasaan secara tegas yang tercermin pada lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan mengedepankan prinsip checks and balances system . Di bidang legislatif terdapat DPR dan DPD; di bidang eksekutif terdapat Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh rakyat; di bidang yudikatif terdapat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial; dan di bidang pengawasan keuangan ada BPK. Namun demikian, dalam pembagian kekuasaan antar lembaga negara terdapat kedudukan dan hubungan tata kerja antar lembaga negara yang mencerminkan adanya kesamaan tujuan dalam penyelenggaraan negara.

seperti di kutip dari https://onnaed.wordpress.com

Sebagai lembaga, MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD, memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan kewenangan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Khusus mengenai penyelenggaraan sidang MPR berkaitan dengan kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, proses tersebut hanya bisa dilakukan apabila didahului oleh pendapat DPR yang diajukan pada MPR.

seperti di kutip dari https://onnaed.wordpress.com

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI tahun 1945 adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di samping itu, MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

seperti di kutip dari https://onnaed.wordpress.com

Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif. Maksudnya, presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, tetapi setelah amandemen UUD1945 presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

seperti di kutip dari https://onnaed.wordpress.com

Kekuasaan Presiden dibedakan atas 2 macam, yaitu :             A) Kekuasaan tanpa persetujuan DPR Kekuasaan tanpa persetujuan DPR antara lain, 1) kekuasaan eksekutif atau kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. 2) kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah. 3) kekuasaan untuk memegang kekuasaan tertinggi atau angkatan bersenjata. 4) kekuasaan untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya. 5) Kekuasaan untuk mengangkat / menerima duta dan konsul. 6) Kekuasaan untuk memberikan hak prerogatif, yaitu :

seperti di kutip dari https://onnaed.wordpress.com

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim kontitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan tujuh orang anggota hakim konstitusi. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama tiga tahun. Hakim konstitusi adalah pejabat negara. Sesuai dengan Pasal 24 C UUD 1945 maka wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi, antara lain sebagai berikut:

seperti di kutip dari https://onnaed.wordpress.com

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan negara yang berkedudukan di pusat yang fungsi, tugas, dan kewenangannya diatur secara tegas dalam UUD. Secara keseluruhan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebelum perubahan mengenal enam lembaga tertinggi dan tinggi negara, yaitu: MPR sebagai lembaga tertinggi negara; DPR, Presiden, MA, BPK, dan DPA sebagai lembaga tinggi negara. Namun setelah amandemen, UUD NRI tahun 1945 menyebutkan bahwa lembaga negara adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY tanpa mengenal istilah lembaga tinggi atau tertinggi negara.


Baca juga :

Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pekawinan, yang berbunyi sebagai berikut, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

seperti di kutip dari https://shintacintahukum.wordpress.com

S-1 : berdasarkan keterangan Saksi dr. Rina di bawah sumpah pada intinya dapat disimpulkan bahwa, saksi adalah teman baik Tergugat dan merupakan tempat curhat Tergugat. Saksi menerangkan bahwa ia mengetahui dengan baik ketidak harmonisan rumah tangga Tergugat dan ancaman Penggugat untuk menceraikan Tergugat. Namun, Tergugat menolak untuk diceraikan sebab Tergugat masih mencintai Penggugat dan masih berharap Penggugat berubah sehingga keduanya dapat menjalankan kehidupan rumah tangga secara harmonis.

seperti di kutip dari https://shintacintahukum.wordpress.com

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari : Selasa, tanggal : 21 Oktober 2011, oleh kami : SAP PRATIWI WULAN DARI SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SHINTA AYU WULANDARI, SH. MH dan DEWI AMBARWATI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : selasa, tangggal : 25 Oktober 2011, oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu : NUR SALMI , SH Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.


Baca juga :

Dalam konteks inilah maka Pancasila merupakan suatu asas kerohanian negara, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma dan kaidah hukum dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila yang demikian ini justru mewujudkan fungsinya yang pokok sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang manifestasinya dijabarkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Pancasila merupakan sumber hukum dasar negara baik yang tertulis yaitu UUD negara maupun hukum dasar tidak tertulis atau konvensi.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Pancasila, proklamasi 17 Agustus 1945 dan UUD 1945 yang merupakan cita-cita bangsa saling berkaitan dan kaitan itu mengarah pada pembentukan ketatanegaraan Republik Indonesia dan segala sistem pemerintahannya. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan kulminasi (puncak) dari tekad bangsa untuk merdeka. Proklamasi memuat perjuangan penegakan jiwa Pancasila yang telah berabad-abad lamanya dicita-citakan. Selanjutnya tujuan dan cita-cita proklamasi ini tercermin dalam UUD 1945 yang terbagi dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD. Dan, UUD 1945 berlandaskan dan didasari oleh Pancasila yang merupakan sumber tata tertib hukum Indonesia.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Pada pembukaan UUD 1945 terdapat dengan jelas maksud, tujuan serta alasan bangsa Indonesia untuk mendirikan suatu negara. Dalam pembukaan itu juga secara resmi dan autentik dirumuskan kelima sila Pancasila dan Pancasila sebagai falsafah negara Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan, diungkapkan secara terperinci dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang terdiri dari 37 pasal, 4 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Secara khusus, pada pembukaan UUD 1945 dalam alinea IV, disebutkan bahwa pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, dan kemudian dipertegas kembali pada pasal 1 yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan. Hal ini hendak menandaskan tuntutan jiwa Pancasila, yaitu terbentuknya negara kesatuan.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Dalam makalah yang singkat ini kelompok pertama-tama memaparkan definisi dari ketatanegaraan, negara dan kaitannya dengan konstitusi baik secara umum maupun dalam konteks Indonesia sebagai bangsa. Bidang-bidang ketatanegaraan Republik Indonesia, yakni tata organisasi, tata jabatan, tata hukum dan tata nilai dijabarkan berikutnya. Kemudian pembahasan beralih pada sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Di dalamnya dijelaskan empat fase penting dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, yakni masa sebelum dan sesudah kemerdekaan, masa Orde Baru, masa Orde Lama dan masa Reformasi sampai sekarang ini. Dalam keempat fase inilah akan diuraikan bagaimana ketatanegaraan itu berlandaskan pada Pancasila, yang secara terperinci termuat dalam UUD 1945; untuk itu kelompok perlu berbicara lebih intens mengenai Pembukaan UUD 1945 yang pada akhirnya menjiwai sistem perundang-undangan di negara kita. Selanjutnya, sebelum bagian penutup (kesimpulan dan refleksi), kelompok membahas potret perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia yang terbaru, yakni sistem ketatanegaraan Indonesia pascaamandemen UUD 1945. Sistem ketatanegaraan setiap bangsa bersifat dinamis. Dan, berkaitan dengan UUD 1945, Presiden Soekarno sudah mengingatkan sebelumnya bahwa “UUD yang dibuat adalah UUD sementara atau UUD kilat. Akan dibuat UUD yang lebih lengkap dan lebih sempurna.”

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata negara adalah seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah, bentuk negara dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu negara. Ketatanegaraan adalah segala sesuatu mengenai tata negara. Menurut hukumnya, tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya serta hak dan kewajiban para warga terhadap pemerintah atau sebaliknya. Untuk mengerti ketatanegaraan dari suatu negara pertama sekali perlu dimengerti apa itu negara: paham negara secara umum dan negara menurut bangsa Indonesia. Hubungan negara dan konstitusi akan diuraikan selanjutnya.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Kata “Negara” berasal dari bahasa Sansekerta nagari atau nagara yang berarti kota. Negara memiliki arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas negara merupakan kesatuan sosial yang diatur secara institusional dan melampaui masyarakat-masyarakat terbatas untuk mewujudkan kepentingan bersama. Sedangkan dalam arti sempit negara disamakan dengan lembaga-lembaga tertinggi dalam kehidupan sosial yang mengatur, memimpin dan mengkoordinasikan masyarakat supaya hidup wajar dan berkembang terus. Negara adalah organisasi yang di dalamnya ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintah yang berdaulat (baik ke dalam maupun ke luar). Negara merupakan kesatuan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Negara dapat dilihat dari dua segi perwujudannya, yakni sebagai satu bentuk masyarakat yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan sebagai satu gejala hukum.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Istilah negara yang dipergunakan dalam ilmu kenegaraan saat ini merupakan terjemahan dari: State (Inggris), Staat (Belanda), Lo stato (Italia), Der staat (Jerman). Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang sama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Atau bisa diartikan sebagai satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa bagi ketertiban sosial.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Perumusan dasar negara Republik Indonesia bersumber pada norma-norma pokok yang merupakan fundamen negara. Hal itu dirumuskan dalam UUD 1945. Cara pandang Indonesia tidak sekadar melihat negara secara organis, melainkan sebagaimana disepakati kemudian seperti dirumuskan dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945, yaitu bahwa negara adalah suatu keadaan kehidupan berkelompoknya bangsa Indonesia yang atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk kehidupan kebangsaan yang bebas. Negara dan warga negara bersatu.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Warga negara atau rakyat merupakan unsur vital bagi negara. Tanpa rakyat tidak ada negara. Dalam istilah ilmu kemasyarakatan, rakyat berarti satu kesatuan yang terdiri dari kelompok manusia yang berdasarkan sendi-sendi kebudayaan, unsur-unsur yang objektif seperti keturunan, adat istiadat, bahasa, kesenian dan lain-lain. Negara merupakan satu bentuk organisasi masyarakat yang meliputi satu kelompok manusia tertentu dan terbatas menurut ketetapan dan penentuan organisasi itu sendiri. Kelompok manusia menjadi pendukung tertib hukum negara dan mempunyai hak-hak maupun kewajiban tertentu terhadap negara. Status warga negara diatur dalam konstitusi dan diselenggarakan oleh undang-undang tersendiri.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Kedudukan warga negara dan hubungannya dengan negara diatur oleh badan legislatif negara yang ditunjuk dan dipilih dalam berbagai fungsi kenegaraan. Ada dua segi status warga negara: 1) Segi aktif. Ini diperoleh sebagian warga negara dalam fungsinya selaku pemilih atau anggota legislatif; 2) Segi positif. Ini dimiliki oleh semua warga negara selaku pendukung hukum yang terkena oleh hukum dalam negara tersebut. Menurut Prof. Djojogono kedua segi status warga negara tersebut terdapat dalam negara demokrasi, yakni rakyat bertindak selaku Sang Nata Ngiras Kaula (raja sekaligus hamba) dan selaku Kaula Ngiras Sang Nata (hamba sekaligus raja).

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Secara teoritis, negara dianggap ada apabila telah dipenuhi ketiga unsur negara, yaitu pemerintahan yang berdaulat, bangsa dan wilayah. Namun, di dalam praktek pada zaman modern, teori yang universal ini di dalam kenyataan tidak diikuti orang. Kita mengenal banyak bangsa yang menuntut wilayah yang sama, demikian pula halnya banyak pemerintahan yang menuntut bangsa yang sama. Orang kemudian beranggapan bahwa pengakuan dari bangsa lain, memerlukan mekanisme yang memungkinkan hal itu dan hal ini adalah lazim disebut proklamasi kemerdekaan suatu negara.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Dengan demikian, sekalipun pemerintah belum berbentuk, bahkan hukum dasarnya pun belum disahkan, namun bangsa Indonesia beranggapan bahwa negara Republik Indonesia sudah ada semenjak diproklamasikan. Bahkan apabila kita kaji rumusan pada alinea kedua Pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia beranggapan bahwa terjadinya negara merupakan suatu proses atau rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan. Secara ringkas rincian tersebut adalah sebagai berikut: 1) perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia; 2) proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan; dan 3) keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya ialah, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan demikian, jelaslah bahwa bangsa Indonesia menerjemahkan dengan rinci perkembangan teori kenegaraan tentang terjadinya negara Indonesia.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Tujuan khusus, terkandung dalam anak kalimat “.., untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…”. Konsep yang lebih tua dari pada Negara Hukum (modern) ialah konsep bahwa negara bertujuan untuk memenuhi kepentingan umum atau res publica. Apakah yang merupakan kepentingan umum menurut bangsa Indonesia secara ketatanegaraan? Hal ini sering kali diungkapkan sebagai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, yang adalah tujuan bangsa kita.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Pokok pembahasan kita dalam makalah ini adalah Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila, sebagaimana sudah disinggung oleh kelompok-kelompok dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, dasar negara, falsafah bangsa Indonesia, identitas/keunikan dan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila ini menjadi dasar dan sumber tata tertib hukum (ketatanegaraan) Republik Indonesia. Artinya, susunan dan konsep hukum di Indonesia harus selalu berpedoman kepada Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini kemudian dituangkan ke dalam Pembukaan UUD 1945 terutama alinea IV. Pembukaan UUD 1945 menjadi pedoman dalam menyusun undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Negara dan konstitusi bagaikan dua sisi mata uang yang tidak pernah dipisahkan satu sama lain. Konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan atau UUD suatu negara. Dalam arti luas, konstitusi adalah sistem pemerintahan dari suatu negara dan merupakan himpunan peraturan yang mendasari serta mengatur pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya, yang terdiri dari campuran tata peraturan baik yang bersifat hukum (legal) maupun yang bukan peraturan hukum (non-legal). Dalam arti sempit, konstitusi adalah sekumpulan peraturan legal dalam lapangan ketatanegaraan suatu negara yang dimuat dalam “suatu dokumen” atau “beberapa dokumen” yang terkait satu sama lain.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Menurut Sri Semantri, seorang ahli tata-negara, UUD atau konstitusi pada umumnya memuat tiga hal pokok, yakni adanya jaminan terhadap hak-hak azasi manusia dan warga negara, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental dan adanya pembagian/pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Maka, kalau kita perhatikan Pembukaan UUD 1945 (terutama alinea IV), tujuan UUD 1945 adalah untuk menentukan struktur ketatanegaraan Indonesia yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan prinsip negara berdasarkan atas hukum serta menentukan tujuan negara (lihat tujuan umum dan khusus negara Indonesia di atas).

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Bentuk negara Indonesia ialah republik yakni suatu pola negara yang mewujudkan sesuatu dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Hal itu penting untuk menjaga kesatuan dan keutuhan negara Indonesia. Jadi, demokrasi selalu bertujuan untuk menjaga kesatuan negara. Bagaimana cara mewujudkan kepentingan bersama itu? Hal itu diatur dalam GBHN: a) setelah GBHN disusun, b) maka dituangkan dalam Rancangan Pembangunan Keuangan Negara, c) kemudian, ditetapkan pendapatan dan belanja negara, d) dan diikuti dengan laporan pertanggungjawaban keuangan negara.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Bentuk pemerintahan bertujuan untuk mengatur relasi antar setiap lembaga-lembaga negara. Maka, terbentuklah sistem pemerintahan Republik Indonesia: 1) Indonesia adalah negara yang berdasar hukum; 2) Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi; 3) Kekuasaan negara tertinggi berada di tangan MPR; 4) Presiden adalah penyelenggara pemerintah tertinggi; 5) Menteri-menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR; 6) Kekuasaan kepala negara terbatas; 7) Presiden tidak dapat membubarkan DPR; 8) DPR mengawasi jalannya pemerintahan; 9) DPR berhak memanggil presiden jika kebijakan presiden melanggar ketentuan hukum. Jadi, dalam kelembagaan ada lembaga tertinggi dan tinggi negara. Kedaulatan ada di tangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh DPR.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Menurut Emanuel Kant konsep Negara Hukum adalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsep ini dapat disebut juga sebagai Negara jaga malam (Nachtwachterstaat-nachtwaker staat). Dalam perkembangan selanjutnya konsep tersebut dihubungkan dengan penyelenggaraan kepentingan umum yang ditentukan sebagai persetujuan antara pemerintah dan rakyat yang melampaui wakilnya. Persetujuan ini disebut Undang-undang. Oleh karena itu konsep negara hukum semacam ini disebut pula negara Undang-undang di mana pemerintahannya berdasarkan atas Undang-undang.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Pancasila berfungsi sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Hal ini tampak dalam keberhasilan bangsa Indonesia menjabarkannya menjadi program-program dan aturan-aturan permainan dalam proses mewujudkan dan mengembangkan jati diri bangsa sebagai sistem politik Demokrasi Pancasila. Keberhasilan ini didukung dengan suatu evaluasi yang obyektif tentang realita kehidupan politiknya dari waktu ke waktu sehingga apa yang dicita-citakan bersama dapat terwujud dengan baik.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Pada bab pendahuluan dikatakan bahwa di dalam UUD 1945 tercantum dasar, tujuan, dan alasan berdirinya negara Indonesia. Di dalam UUD 1945 itu juga tercantum falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila. Maka boleh dikatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan RI, UUD 1945 dan Pancasila memegang peranan penting karena di dalamnya tercantum arah pembentukan ketatanegaraan RI dan segala sistem pemerintahannya. Pada poin ini, akan diuraikan bagaimana sistem ketatanegaraan RI berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Dengan tidak mengurangi sifatnya yang kekal dan luhur, Dalam teori konstitusi, sifat dari UUD adalah luwes (flexible) dan kaku (rigid), tertulis dan tidak tertulis. UUD bersifat luwes, yakni dapat mengalami perubahan, tambahan dan penyempurnaan demi penyesuaian dengan zaman tetapi juga bersifat kaku karena perubahan UUD itu memerlukan prosedur yang istimewa. Selain itu, UUD juga bersifat tertulis karena aturan-aturan pokok dituliskan pada suatu naskah tetapi sekaligus tidak tertulis karena tidak semua aturan-aturan yang mendetail dituliskan dalam suatu naskah.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia, sedangkan Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Pembukaan UUD 1945 merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari proklamasi 17 Agustus 1945. Apabila proklamasi itu merupakan suatu pernyataan kemerdekaan (proclamation of independence) Republik Indonesia, maka Pembukaan UUD 1945 merupakan deklarasi kemerdekaan (declaration of independence) itu sendiri.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

”Kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakya Indonesia.”

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Pada tanggal 8 Maret 1942 Pemerintahan Hindia Belanda menyerah kepada tentara Jepang. Semenjak itu seluruh daerah jajahan Hindia Belanda berada di bawah kekuasaan tentara Jepang. Pemerintah militer Jepang melarang mengibarkan Bendera Sang Merah Putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta larangan membentuk Pemerintahan Nasional Indonesia. Tindakan Jepang menimbulkan perjuangan pergerakan kemerdekaan di kalangan rakyat Indonesia ditingkatkan, baik itu gerakan bawah tanah maupun perlawanan terbuka. Berkat perjuangan ini, sejak bulan September 1944 bangsa Indonesia diperbolehkan lagi mengibarkan bendera nasional dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Menjelang akhir tahun 1944 tentara Jepang menderita kekalahan terus-menerus terhadap serangan-serangan pihak tentara Sekutu di Pasifik. Jepang akhirnya kalah terhadap sekutu. Mendengar kekalahan tentara Jepang, pemerintah militer Jepang di Indonesia membentuk suatu badan yang diberi nama Dokuritsu Junbi Cosakai (Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan) pada tanggal 29 April 1945. kemudian pada tanggal 28 Mei pemerintah bala tentara Jepang melantik anggota BPPK. Sepanjang sejarah, badan ini hanya menjalani dua masa sidang yaitu: a) Masa sidang I: 29 Mei – 1 Juni 1945, membicarakan dasar negara Indonesia; b) Masa sidang II: 10 Juli – 16 Juli 1945, membicarakan rancangan UUD Indonesia.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Untuk melaksanakan tugasnya menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia, BPPK telah membentuk beberapa Panitia Kerja, di antaranya ialah: Panitia Perumus (diketuai oleh Ir. Soekarno), Panitia Perancang UUD (diketuai oleh Ir. Soekarno dan Dr. Soeparno), Panitia Ekonomi dan Keuangan (diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta), dan Panitia pembelaan Tanah Air (diketuai oleh Abikusno tjokrosujoso). Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Perumus berhasil menyusun suatu Naskah Rancangan Pembukaan UUD pada tanggal 22 Juni 1945, Rancangan Pembukaan UUD yang terdiri atas 4 alinea. Rancangan ini di kemudian hari dikenal orang dengan nama Piagam Jakarta. Dalam Rancangan Pembukaan UUD inilah pertama kali Pancasila dicantumkan sebagai dasar negara Indonesia. Seperti diketahui, Pancasila sebagai dasar negara telah diusulkan oleh anggota BPPK (Ir. Soekarno) dalam sidang 1 Juni 1945, yang kemudian diterima baik oleh Sidang Pleno BPPK pada tanggal 16 Juli 1945. Sementara Panitia Perancang UUD sendiri berhasil menyusun suatu Rancangan UUD Indonesia pada tanggal 16 Juli 1945.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

UUD 1945 ditetapkan dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Status UUD 1945 ini sementara. UUD 1945 ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian pada tanggal 27 Desember 1949 berubahlah status negara kesatuan yang diproklamasikan menjadi negara serikat (Republik Indonesia Serikat). Di sini negara Republik Indonesia menjadi salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Pada masa republik Indonesia Serikat, UUD 1945 turun derajatnya dan berkurang wilayah berlakunya, karena UUD 1945 hanya berlaku di negara bagian Republik Indonesia, sedangkan di seluruh negara Republik Indonesia Serikat berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) 1949.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Secara resmi UUD 1945 tidak pernah dinyatakan tidak berlaku. Namun demikian dengan berlakunya Konstitusi RIS 1949 dengan sendirinya UUD 1945 menjadi tidak berlaku secara nasional, karena tidak mungkin dalam satu negara berlaku lebih dari satu UUD. Semasa RIS, UUD 1945 dijadikan UUD Negara bagian Republik Indonesia; negara bagian RI merupakan salah satu dari 16 negara bagian dalam lingkungan RI pada waktu itu. Dengan tidak berlakunya UUD 1945, negara Indonesia Merdeka yang mulai ada dan berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945, tetap ada berdiri, tetapi dengan UUD yang berbeda. Walaupun pokok-pokok pikiran tentang negara yang terkandung dalam UUD 1945 tidak sepenuh dalam konstitusi RIS 1949, namun ketentuan-ketentuan pokok seperti bentuk Republik, kedaulatan rakyat dan Pancasila yang terkandung dalam UUD 1945, masih terkandung dalam konstitusi RIS 1949.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Negara RIS yang berbentuk negara serikat tak sesuai dengan cita-cita rakyat yang diucapkan sejak Sumpah Pemuda 1928. Rakyat kita tetap menghendaki negara kesatuan Republik Indonesia. Berhubungan dengan itulah pada tanggal 17 Agustus 1950 Presiden RIS (Ir. Soekarno) kembali memproklamasikan pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia dan dengan sendirinya negara RIS bubar. Pada tahun 1950 Konstitusi RIS diubah menjadi UUD Sementara 1950 yang berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UUD 1950 itu dibentuk Konstituante (Badan Pembentukan Konstitusi/pembuat UUD) yang bertugas membentuk UUD yang tetap.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Timbullah dalam Konstituante dua kelompok, yaitu pendukung berlakunya kembali UUD 1945 dan yang menolaknya. Meskipun golongan yang menginginkan kembali ke UUD 1945 merupakan mayoritas (60 %) tetapi karena tidak memenuhi ketentuan suara sekurang-kurangnya dua pertiga (seperti dikehendaki UUDS 1950) maka gagallah Konstituante untuk membuat UUD yang tetap. Hal ini menimbulkan kekacauan politik. Dalam situasi negara yang demikian, demi keselamatan negara dan bangsa Indonesia serta dengan dukungan sebagian besar rakyat dan ABRI, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden tentang kembali ke UUD 1945. Isi dekrit Presiden itu ialah:

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, PKI telah dua kali mengkhianati Negara, bangsa, dan dasar Negara. Atas dasar itulah rakyat menghendaki dan menuntut dibubarkannya PKI. Namun, pimpinan Negara waktu itu tidak mau mendengarkan dan tidak mau memenuhi tuntutan rakyat, sehingga timbullah apa yang disebut situasi politik antara rakyat dengan Presiden. Keadaan semakin meruncing, keadaan ekonomi dan keamanan makin tidak terkendalikan. Dengan dipelopori oleh Pemuda atau Mahasiswa, rakyat menyampaikan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) yaitu:

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Berdasarkan UUD 1945 pasal 3 sebelum diamandemen, MPR melakukan amandemen UUD 1945. Menurut pasal tersebut, MPR adalah badan yang berwewenang menetapkan UUD dan GBHN. Kewenangan inilah yang membuat MPR pada akhirnya memutuskan untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Selain mengamandemen UUD 1945, MPR juga mencabut Tap MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum dan UU No. 5/1985 juga tentang Referendum. Pencabutan Tap MPR dan UU dilakukan pada saat Sidang Umum MPR tahun 1999. Perihal amandemen UUD 1945 ini akan dibicarakan secara khusus dalam bagian berikut ini.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Secara filosofis, konstitusi suatu negara harus berubah dan diubah. Hal ini disebabkan oleh perubahan kehidupan manusia, baik dalam kehidupan internal yang meliputi pikiran, kemampuan diri dan kebutuhan hidupnya, maupun kehidupan eksternalnya yang berkaitan dengan orang lain, lingkungan hidupnya seperti lingkungan sosial, kultural dan natural. Juga, hal yang berkaitan dengan tata nilai dan tata struktur masyarakat sesuai dengan tuntutan perkembangan yang dihadapinya. Konstitusi adalah produk masyarakat yang senantiasa berubah. Maka, menolak perubahan konstitusi pada hakikatnya menolak kesemestian hidup yang harus dijalaninya.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Pada umumnya, ada tiga faktor yang mempengaruhi perubahan konstitusi suatu negara, yakni faktor ekonomi, politik dalam-luar negeri dan kepentingan politik kelompok mayoritas. Faktor pertama, yakni ekonomi, terkait dengan jantung kehidupan suatu negara. Kemapanan ekonomi menyokong kesejahteraan rakyatnya. Faktor kedua, kondisi politik dalam-luar negeri, salah satu faktor yang mengharuskan suatu negara mengubah kontitusinya. Pergaulan bangsa-bangsa sering mengakibatkan keterikatan dan/atau ketergantungan suatu negara terhadap negara lain. Ada kalanya juga bahwa kontitusi berisi ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan keinginan politik mayoritas (faktor ketiga). Apabila dalam perkembangan selanjutnya kelompok politik mayoritas di parlemen berubah, maka mereka yang menjadi kelompok mayoritas akan memasukkan beberapa ketentuan untuk mengakomodasikan kepentingan politik mereka.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Pascaamandemen UUD 1945 semakin jelas bahwa negara Indonesia didasarkan pada sendi kedaulatan rakyat dan merupakan sebuah negara hukum yang secara eksplisit dirumuskan dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang berbunyi, ”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (ayat 2) dan Negara Indonesia adalah negara hukum (ayat 3).” Realitas demikian juga ditemukan dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan yang dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia berdasarkan hukum (rechtsstaat). Prinsip kedaulatan rakyat tercermin dari hubungan kerja antar lembaga negara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, kekuasaan negara diorganisasikan melalui dua pilihan cara, yakni sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) atau pembagian kekuasaan (distribution of power).

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Hubungan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan dan kondisi masyarakat. Sejak tanggal 17 Agustus 1945 sampai 14 November 1945 Indonesia menganut sistem presidensiil di bawah Presiden Sukarno. Akibat perkembangan politik terkait dengan kedudukan Indonesia di mata dunia internasional, maka tanggal 16 Oktober 1945 KNIP diserahi fungsi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dengan demikian, terjadi pergeseran hubungan kekuasaan legislatif dan eksekutif yang konsekuensinya struktur ketatanegaraan Indonesia berubah dari sistem presidensiil ke parlementer mulai tanggal 14 November 1945. Sistem ini berlaku hingga keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sejak Dekrit Presiden tersebut, dengan kembalinya UUD 1945 sebagai dasar negara, Indonesia kembali menganut sistem presidensiil. Sistem ini dengan landasan UUD 1945 tetap dianut oleh bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin (1959-1966), Orde Baru (1966-1998) hingga tahun 1999 sebelum babak baru perubahan UUD 1945. Dalam perkembangan sejarah politik Indonesia telah terjadi dinamika dan perubahan hubungan kekuasaan legislatif dengan eksekutif sebelum dilakukan amandemen UUD 1945. Akan tetapi, tujuan Indonesia merdeka tetap belum tercapai. Hal ini melahirkan tuntutan reformasi masyarakat Indonesia yang mengakibatkan lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Ada beberapa sebab ’ketidakberhasilan’ UUD 1945 sehingga perlu diamandemen. Pertama, struktur UUD 1945 memberi kekuasaan yang besar terhadap pemegang kekuasaan eksekutif (presiden). Pada diri presiden terpusat kekuasaan menjalankan pemerintahan (chief excutive) yang dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi). Kedua, struktur UUD 1945 tidak cukup memuat sistem yang biasa disebut check and balances (kekuasaan untuk saling mengawasi dan mengendalikan) antara cabang-cabang pemerintahan. Ketiga, terdapat berbagai ketentuan yang tidak jelas yang membuka penafsiran yang berbeda-beda. Keempat, tidak ada kelaziman bahwa UUD memiliki penjelasan resmi. Dalam praktik ketatanegaraan baik secara hukum maupun kenyataan, Penjelasan UUD 1945 diperlakukan dan mempunyai kekuatan hukum seperti UUD (batang tubuh).

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

MPR melakukan amandemen UUD 1945 dengan berpedoman pada ketentuan pasal 37 UUD 1945. Naskah UUD 1945 yang menjadi obyek perubahan adalah UUD 1945 yang ditetapkan oleh Panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebelum melakukan amandemen UUD 1945, MPR dalam sidang Istimewa MPR tahun 1998, mencabut Ketetapan MPR Nomor IV MPR/1983 tentang Referendum yang mengharuskan terlebih dahulu penyelenggaraan referendum secara nasional dengan persyaratan yang demikian sulit.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945, fraksi-fraksi di MPR menyepakati beberapa keputusan yang dikenal dengan ”lima kesepakatan”. Pertama, tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 karena merupakan pernyataan kemerdekaan Indonesia, dasar negara dan tujuan berdirinya negara. Kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketiga, tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensiil yang bertujuan mempertegas dan memperkokoh sistem pemerintahan Indonesia. Keempat, Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal, misalnya pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman. Kelima, perubahan dilakukan dengan cara adendum. Artinya, semangat naskah asli UUD 1945 dan amandemen pertama, kedua, ketiga dan keempat adalah satu kesatuan dan tidak boleh dipisahkan.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Ada tiga tradisi berkaitan dengan amandemen UUD suatu negara. Pertama, kelompok negara yang mempunyai kebiasaan mengubah materi UUD dengan langsung memasukkan materi perubahan itu ke dalam naskah UUD. Negara-negara yang mengikuti pola ini adalah Republik Prancis, Jerman dan Belanda. Kedua, kelompok negara-negara yang mempunyai kebiasaan mengadakan penggantian naskah UUD. Hal ini pernah dialami oleh bangsa Indonesia dengan Konstitusi RIS pada tahun 1949 dan UUDS tahun 1950. Pada umumnya, tradisi seperti ini dilakukan oleh negara-negara yang sistem politiknya belum mapan. Ketiga, amandemen konstitusi melalui naskah yang terpisah dari teks aslinya. Tradisi perubahan UUD dengan amandemen dipelopori oleh Amerika Serikat. Sistem inilah yang diikuti oleh bangsa Indonesia lewat amandemen berturut-turut sampai empat kali.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Ada empat jenis amandemen yang dibuat oleh MPR terhadap UUD 1945. Pertama, rumusan, yang telah ada sebelumnya, diubah. Contohnya dapat dilihat pada pasal 2 ayat 1. Sebelum diamandemen, pasal ini menetapkan bahwa MPR terdiri dari anggota DPR, ditambah Utusan Daerah dan Golongan-golongan. Namun setelah diamandemen, Utusan Golongan tidak lagi masuk menjadi anggota MPR. Dengan demikian, sekarang ini yang menjadi anggota MPR hanyalah anggota DPR ditambah Utusan Daerah. Rumusan yang ada sebelumnya mengenai keanggotaan MPR berubah total. Akibat dari penghapusan Utusan Golongan ini, terjadilah perubahan struktur ketatanegaraan kita. Kedua, amandemen dibuat dengan membuat rumusan yang baru sama sekali. Contohnya adalah pasal 6A ayat 1. Bila sebelumnya MPR memilih presiden dan wakil presiden, maka sekarang presiden dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat. Dan itu berlaku mulai pemilu tahun 2004 yang lalu. Ketiga, amandemen dibuat dengan menghapus atau menghilangkan rumusan yang telah ada sebelumnya. Contohnya ada pada ketentuan dalam Bab IV UUD 1945 tentang DPA. Selanjutnya hal ini akan diatur dalam UU tentang Lembaga Kepresidenan. Dan yang keempat, amandemen dibuat dengan memindahkan rumusan pasal ke dalam rumusan ayat atau sebaliknya. Contohnya adalah pasal 34 UUD 1945. Sebelum amandemen, ayat pasal ini hanya satu. Setelah diamandemen, ayatnya menjadi empat.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Menurut pasal 92, tentang tata tertib MPR tahun 1999, ada empat tingkat pembicaraan dalam membahas dan mengambil keputusan terhadap materi sidang MPR. Setelah melalui empat tingkat pembicaraan itu, MPR telah mengambil putusan empat kali amandemen UUD 1945. Amandemen pertama ditetapkan oleh MPR RI tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen kedua ditetapkan oleh MPR RI tanggal 18 Agustus 2000. Amandemen ketiga ditetapkan MPR RI tanggal 19 November 2001. Akhirnya, pada Sidang Tahunan MPR RI 10 Agustus 2002, dikeluarkanlah amandemen IV.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Setelah empat kali amandemen, UUD 1945 akhirnya memiliki susunan sebagai berikut: yang pertama adalah naskah asli; yang kedua adalah amandemen I; yang ketiga adalah amandemen II; yang keempat adalah amandemen III; yang kelima adalah amandemen IV. Hasil amandemen keempat ini dicantumkan dalam Ketetapan MPR tanggal 10 Agustus 2002 meski sebenarnya disahkan oleh MPR pada tanggal 11 Agustus 2002 pukul 01.30 WIB. Naskah asli UUD 1945 dan hasil amandemen itu kemudian disatukan dalam satu naskah untuk memudahkan pemahaman secara sistematis, holistik dan komprehensif. Penyatuan ke dalam satu naskah itu adalah hasil kesepakatan Komisi A MPR yang disampaikan pada rapat paripurna Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Namun setelah diamandemen, bagian Penjelasan dihilangkan. Dengan demikian, sebelum diamandemen, UUD 1945 terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, dan 4 Pasal Aturan Peralihan ditambah 2 Ayat Aturan Tambahan. Setelah diamandemen, UUD 1945 terdiri dari 21 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan. Dalam amandemen UUD 1945, ada 33 materi yang merupakan tambahan. Selain itu, amandemen UUD 1945 juga menghasilkan dua lembaga dalam struktur ketatanegaraan RI: Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi ini sejajar dengan Mahkamah Agung. Komisi Yudisial sendiri adalah pengawas pelaksanaan hukum dan aparat penegak hukum, secara khusus para hakim.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Pada umumnya, bangunan negara ada tiga, yakni negara serikat (federal), negara konfederasi (serikat negara-negara) dan negara kesatuan (unitaris). Negara serikat (federasi) ialah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara bagian. Pemerintah pusat dengan pemerintah negara bagian mempunyai wewenang yang sama dalam membentuk undang-undang. Negara konfederasi yakni apabila negara terdiri dari gabungan beberapa negara yang sejak semula masing-masing berdaulat kemudian bergabung untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Penggabungan negara-negara tidak menghapuskan masing-masing kedaulatan negara-negara tersebut. Negara kesatuan ialah suatu negara yang kekuasaan pemerintahan atau yang berdaulat hanya dalam satu tangan, yaitu pemerintah pusat yang mengatur keseluruhan daerah. Negara kesatuan memiliki dua bentuk, yakni negara kesatuan dengan sistem sentralisasi (seluruh kebijakan ditentukan dari pusat) dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Pascaamandemen UUD 1945, bentuk negara Indonesia terdapat dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.” Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi berarti kekuasan dan kewenangan diberi kepada daerah-daerah untuk menentukan kebijakan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam UU no. 32 tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 “tentang Pemerintah Daerah” pasal 10 ayat (3) meliputi: Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter-fiskal nasional dan agama.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Sistem pemerintahan yang biasa dikenal ada tiga, yakni sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial dan sistem campuran. Dalam sistem parlementer kabinet dibentuk dan bertanggung jawab kepada parlemen, setiap anggota kabinet adalah anggota parlemen terpilih, kepala pemerintahan (Perdana Menteri) tidak dipilih langsung oleh rakyat tetapi oleh parlemen dan ada pemisahan yang tegas antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan presidensial fungsi kepala pemerintahan dan kepala negara ada pada satu tangan (tunggal), presiden yang dipilih langsung oleh rakyat tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat dan memangku jabatannya selama empat tahun (hanya dapat dipilih untuk dua kali masa jabatan – 8 tahun). Sistem pemerintahan campuran pada hakikatnya merupakan bentuk variasi dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Pada periode ini dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial dengan ciri-ciri parlementer. Dalam pasal 7 TAP MPR NO. III/MPR/1978 ditentukan bahwa apabila DPR menganggap Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara, UUD 1945 dan lain-lain peraturan, maka DPR dapat menyampaikan memorandum untuk mengingatkan presiden. Apabila presiden tidak mengindahkan memorandum DPR tersebut, maka DPR dapat meminta MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban presiden.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Contoh konkret dari sistem ini dalam perjalanan kehidupan politik Indonesia ditandai dengan jatuhnya Presiden Soekarno dan Abdurrahman Wahid. Kejatuhan Presiden Soekarno, misalnya, diwarnai kondisi politik pro dan kontra yang diagendakan dalam Sidang Istimewa MPRS dengan meminta pertanggungjawaban Soekarno. Sidang Istimewa tersebut menghasilkan empat ketetapan, salah satu ketetapan tersebut adalah TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tanggal 11 Maret 1967 yang mencabut kekuasaan pemerintah negara Presiden Soekarno.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Pada periode ini bangsa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil. Sistem pemerintahan presidensiil pascaamandemen UUD 1945 merupakan purifikasi sistem pemerintahan presidensiil yang dianut UUD 1945 praamandemen. Pada periode ini, posisi presiden lebih karena proses impeachment harus didahului oleh putusan peradilan (mahkamah konstitusi) tentang tindak pidana yang dilakukan oleh presiden dan/atau wapres sebagaimana ditentukan dalam pasal 7B UUD 1945 tentang prosedur pemberhentian presiden.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Pemikiran mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi telah muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum merdeka. Pada saat pembahasan rancangan UUD di Badan penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), anggota BPUPKI Prof. Muhammad Yamin telah mengemukakan pendapat bahwa MA perlu diberi kewenangan untuk membanding UU. Namun, ide ini ditolak oleh Prof. Soepomo dengan alasan UUD yang sedang disusun pada saat itu (yang kemudian menjadi UUD 1945) tidak menganut paham Trias Politika.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Walaupun pada awalnya, belum dipakai istilah Pancasila namun nilai-nilai tersebut telah terkandung di dalamnya. Dengan demikian jelaslah bahwa Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang telah lama dihidupi oleh masyarakat Indonesia. Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit telah banyak nilai-nilai kehidupan yang diterapkan oleh kerajaan kepada masyarakatnya yang dihidupi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Kedudukan pokok Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebagai dasar negara. Pernyataan demikian berdasarkan ketentuan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut : “…maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara menjadikan setiap tingkah laku dan setiap pengambilan keputusan para penyelenggara negara dan pelaksana pemerintahan harus selalu berpedoman pada Pancasila, dan tetap memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta memegang teguh cita-cita moral bangsa. Pancasila sebagai sumber nilai menunjukkan identitas bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Hal ini menandakan bahwa dengan Pancasila bangsa Indonesia menolak segala bentuk penindasan, penjajahan dari satu bangsa terhadap bangsa yang lain. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk kekerasan dari manusia satu terhadap manusia lainnya, dikarenakan Pancasila sebagai sumber nilai merupakan cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari bangsa Indonesia.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber acuan dalam menyusun etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia, maka Pancasila juga sebagai paradigma pembangunan, maksudnya sebagai kerangka pikir, sumber nilai, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu. Pancasila sebagai paradigma pembangunan mempunyai arti bahwa Pancasila sebagai sumber nilai, sebagai dasar, arah dan tujuan dari proses pembangunan. Untuk itu segala aspek dalam pembangunan nasional harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai sila-sila Pancasila dengan mewujudkan peningkatan harkat dan martabat manusia secara konsisten berdasarkan pada nilai-nilai hakikat kodrat manusia.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Pancasila sebagai dasar negara adalah nilai-nilai Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber semangat bagi para penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintahan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar tetap diliputi dan diarahkan pada asas kerohanian negara seiring dengan perkembangan jaman dan dinamika masyarakat.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, menurut sistem konstitusi kita mengandung makna yang penting sekali, yakni 1) sebagai Dasar Negara Republik Indonesia khusus sebagai dasar falsafahnya, 2) sebagai norma pokok atau kaidah fundamental hukum kita yang merupakan sumber utama tertib hukum Indonesia. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila di atas segala-galanya. Dengan demikian dalam penyusunan segala undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia ini selalu berdasar pada Pancasila. Sistem pemerintahan yang berlaku sesuai dengan Pancasila yakni sila ke-4. Jadi segala bentuk undang-undang yang berhubungan dengan pemerintahan selalu bercermin pada nilai-nilai Pancasila. Bentuk pemerintahan yang berbentuk demokrasi adalah suatu nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sistem ketatanegaraan dengan segala aparatnya adalah suatu bentuk ketatanegaraan yang berdasar pada Pancasila. Dalam perjalanannya, Pancasila telah menuntun pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat Indonesia yang luhur.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Dasar-dasar pokok kenegaraan bersumber pada norma-norma pokok kenegaraan yang merupakan fundamen negara, yang dirumuskan dalam konstitusi. Adapun isi konstitusi atau pokok-pokok kenegaraan yang diatur dalam konstitusi itu pada umumnya merupakan norma atau prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak mereka yang diperintah dan hubungan pemerintah dan yang diperintah. Segala pokok atau asas kenegaraan diatur dan ditetapkan dalam undang-undang dasar negara untuk diselenggarakan lebih lanjut secara konsekuen dalam ketatanegaraan.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Apabila kita masih tetap ingin berpegang kepada apa yang telah digariskan oleh para pendiri Negara Republik Indonesia dan para penyusun UUD 1945, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur Pancasila, maka kita tidak dapat melepaskan diri dari wawasan, bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar dari pada semua kehidupan rakyat Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam sistem hukum Indonesia terdapat cita hukum yang tidak lain adalah Pancasila, yang berfungsi konstitutif terhadap norma hukum dan ketatanegaraan bangsa Indonesia. Norma fundamental negara yang adalah Pancasila membentuk norma-norma hukum bawahannya secara bejenjang-jenjang. Norma hukum yang di bawah terbentuk berdasar dan bersumber pada norma hukum yang lebih tinggi. Norma hukum yang lebih tinggi dilengkapi oleh norma hukum yang di bawahnya. Keduanya saling melengkapi.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tidak statis, melainkan dinamis, dengan gerakan-gerakannya yang positif dan serasi. Namun tetap berpegang pada konsep dasar dari Pancasila tersebut. Tetapi ternyata gerakan-gerakan sila-sila tersebut tidak senantiasa bergerak dalam suatu lingkaran yang selaras dan seimbang. Karena pada peristiwa-peristiwa penting tertentu, seperti krisis-krisis yang menimpa ketatanegaraan, sebagai gejolak kehidupan bangsa tersebut tampak menonjol satu atau beberapa sila saja. Hal ini secara silih berganti bisa terjadi pada setiap sila dalam peristiwa –peristiwa lain, menurut sifat tantangan bahaya yang dihadapi bangsa dan negara. Tetapi bila mana masyarakatnya pulih kembali menjadi stabil, kembalilah sila-sila Pancasila atau ke dalam gerak yang lingkarannya yang serasi dan seimbang.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Pancasila, proklamasi 17 Agustus 1945, dan UUD 1945 yang merupakan cita-cita bangsa saling berkaitan dan kaitan itu mengarah pada pembentukan ketatanegaraan Republik Indonesia dan segala sistem pemerintahannya. Hal ini perlu dicermati sebagai perjuangan untuk meningkatkan kesatuan masyarakat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan bangsa merupakan perjuangan penegakan jiwa Pancasila yang telah berabad-abad lamanya dicita-citakan. Selanjutnya tujuan dan cita-cita proklamasi yang sudah kita lihat dalam UUD 1945 yang terbagi dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD hendaknya dimengerti dan dihayati. Karena di sanalah termaktub sumber tata tertib hukum Indonesia.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Pada pembukaan UUD 1945 telah dijelaskan alasan bangsa Indonesia untuk mendirikan suatu negara. Di dalamnya juga secara resmi dirumuskan kelima sila Pancasila sebagai falsafah negara Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan, diungkapkan secara terperinci dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang terdiri dari 37 pasal, 4 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Secara khusus, pada pembukaan UUD 1945 dalam alinea IV, disebutkan bahwa pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, dan kemudian dipertegas kembali pada pasal 1 yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan. Hal ini hendak menandaskan tuntutan jiwa Pancasila, yaitu terbentuknya negara kesatuan.

seperti di kutip dari https://benzmanroe.wordpress.com

Pada akhirnya penulis menyarankan supaya pewarisan dalam arti penerusan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, dari generasi ke generasi, harus dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab, demi mempertahankan eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Diusulkan supaya pemerintah tetap melanjutkan penataran P4 secara bertahap, sehingga segenap lapisan masyarakat Indonesia mendapatkannya. Hal ini dimaksudkan agar Pancasila tidak hanya di bibir saja atau diyakini saja tetapi supaya dapat pula dijiwai sampai kepada tulang sumsum anggota masyarakat. Sehingga semangat Pancasila tidak hanya tampak dalam segala tingkah laku manusia Indonesia, bahkan akan meresap hingga menjadi suatu tindakan reaktif yang bersifat otomatis dan mekanis dari budi nurani manusia Indonesia, setiap saat ia menghadapi tantangan atau permasalahan di dalam hidupnya.

Terpidana terorisme Abu Bakar Ba’asyir (ABB), disarankan untuk mengajukan grasi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, ada juga sebagian pihak yang menyarankan supaya Ba’asyir diberikan pengampunan atau amnesti. Langkah-langkah seperti grasi, amnesti, dan abolisi merupakan langkah hukum baik yang diajukan atau tidak. Untuk itu mari kita mengenal istilah-istilah grasi, amnesti, dan abolisi. 1. Grasi Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Sedangkan untuk rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, dilakukan pemulihan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dan dikembalikan kepada kedudukannya. Dengan kata lain, seseorang yang mendapatkan grasi dari presiden ialah orang yang bersalah namun memohon pengampunan kepada kepala negara. Tindak pidana atau kesahalahan orang itu tidak hilang tetapi pelaksanaan pidana seperti hukuman penjaranya saja yang diampuni. Grasi haruslah dimohonkan seseorang atau terpidana kepada presiden. 2. Amnesti Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Sedangkan dalam UU Darurat No 11/1954 tentang Amnesti dan Abolisi, menyebutkan bahwa akibat dari pemberian amnesti adalah semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang diberikan amnesti dihapuskan. Amnesti juga bisa diberikan presiden kepada seseorang tanpa harus pengajuan terlebih dahulu. 3. Abolisi Dalam UU Darurat No 11/1954 tentang Amnesti dan Abolisi, memberikan arti bahwa abolisi merupakan penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan. Dalam UU tersebut, dikatakan untuk pemberian abolisi, penuntutan terhadap orang-orang yang diberikan abolisi ditiadakan. Dalam pemberian Anesti dan abolisi, presiden juga harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 14 ayat [2] UUD 1945). Pemberian abolisi dan amnesti juga pernah diatur dalam UUD Sementara RI Tahun 1950. Amnesti dan abolisi hanya dapat diberikan dengan undang-undang ataupun atas kuasa undang-undang, oleh Presiden sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung.

Usulan pemberian grasi untuk Abu Bakar Ba’asyir dilontarkan Ketum MUI KH Ma’ruf Amin. Fraksi NasDem sepakat dengan usulan ersebut. “Kalau pertimbangannya kemanusiaan, saya kira oke-oke saja. Mungkin pertimbangan MUI itu karena melihat kondisi Ba’asyir sudah sepuh dan sakit-sakitan,” ujar Sekretaris F-NasDem Syarif Abdullah Alkadrie saat dihubungi, Rabu (28/2/2018). Menurutnya, faktor usia dan kondisi kesehatan bisa menjadi landasan Presiden Jokowi memberikan pengurangan hukuman terhadap Ba’asyir yang kini berusia 79 tahun. Meskipun, Syarif tak menampik apa yang telah dilakukan Ba’asyir adalah sebuah kejahatan. Ia divonis 15 tahun penjara atas kasus tindak pidana terorisme. “Tuhan saja kan memberikan ampunan, apalagi manusia. Mungkin beliau ada kekhilafan terhadap negara. Saya kira kalau memang pertimbangannya kemanusiaan saya bisa memahami,” sebutnya. Diberitakan sebelumnya, KH Ma’ruf Amin meminta agar Ustaz Ba’syir mendapat perawatan di RS Cipto Mangunkusumo (RSCM). Tak hanya itu, Ma’ruf juga berharap jika bisa Abu Bakar Ba’asyir juga diberi grasi alias pengurangan hukuman oleh Presiden Jokowi. “Beliau (Ba’syir) sakit diperlukan supaya diobati, kemudian juga diberikan semacam kalau bisa dikasih grasi. Ya itu terserah Presiden,” ujar Ma’ruf Amin saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.

Pengertian Grasi, Amnesti, Abolisi, Rehabilitasi dan Remisi  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Undang-undang Adapun penjelasan tentang pengertian, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan remis adalah sebagai berikut.  Grasi adalah wewenang dari kepala negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim berupa menghapus seluruhnya, sebagian atau mengubah sifat/bentuk hukuman itu. Menurut kamus besar bahasa indonesia, grasi sebagai ampunan yang diberikan kepala negara terhadap seseorang yang dijatuhi hukuman Menurut pasal 1 undang-undang no 22 tahun 2002, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden. Grasi bukan berupa upaya hukum, karena upaya hukum hanya terdapat sampai pada tingkat kasasi ke mahkamah agung. Grasi merupakan upaya non hukum yang didasarkan pada hak prerogatif presiden dan juga diputuskan berdasarkan pertimbangan subjektif dar…

Bela negara merupakan suatu rancangan yang disusun oleh satuan perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan keberadaan negara tersebut. Secara fisik, hal ini dapat berarti sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut, sedangkan secara non-fisik rancangan ini diartikan sebagai usaha untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut.

Kasus-kasus kriminalisasi yang menimpa alim ulama dan para aktivis pada umumnya yang bersangkutan justru sedang menggunakan hak kebebasan berpendapat dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses hukum pada sejumlah ulama dan aktivis ditengarai akibat dari “ketidakbebasannya” hukum dari pengaruh politik (baca: kekuasaan). Terjadinya kekeliruan dalam penerapan hukum yang disengaja, merupakan dalil pendapat ini. Jika seseorang disangkakan telah melakukan perbuatan pidana dan dengannya telah pula memenuhi persyaratan pertanggungjawaban pidana, namun ternyata diketahui secara pasti bahwa alat bukti yang digunakan tidak sah menurut hukum dan tidak memenuhi unsur delik – baik objektif maupun subjektif – apakah pantas seseorang tersebut diproses secara pidana?

seperti di kutip dari http://www.voa-islam.com

Presiden Jokowi memiliki peluang besar untuk menghentikan sekaligus meralat kriminalisasi terhadap alim ulama dan para aktivis, melalui beleid abolisi. Abolisi diartikan sebagai peniadaan tuntutan pidana. Abolisi bukan suatu pengampunan dari Presiden kepada para terpidana sebagaimana grasi. Abolisi adalah sebuah upaya Presiden untuk menghentikan proses pemeriksaan dan penuntutan terhadap seorang tersangka/terdakwa, atau dengan kata lain pencabutan tuduhan kriminal karena pemeriksaan dan penuntutan tersebut dapat mengganggu stabilitas nasional.

seperti di kutip dari http://www.voa-islam.com

Pada prakteknya, pemberian abolisi sering disandingkan dengan pemberian amnesti. Hal ini dapat dimaklumi mengingat ketentuan amnesti dan abolisi disatukan sebagaimana disebutkan dalam  Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Presidenmemberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.” Begitu dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang  Amnesti dan Abolisi.  Kata “dan” menunjukkan kesatuan integral antara amnesti dan abolisi.Pemberian abolisi juga sangat terkait dengan prinsip penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan sekaligus memajukannya. Ditinjau dari aspek hukum pidana formil,  KUHAP bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia dari kesewenang-wenangan negara, terutama yang terkait dengan hak hidup dan kebebasan, sebagai hak yang sangat fundamental bagi manusia sebagaimana ditentukan dalam konstitusi.

seperti di kutip dari http://www.voa-islam.com

Kita sepakat bahwa dalam penegakkan hukum (law enforcement), berarti menegakkan keadilan (justice enforcement) dan kebenaran, tentunya dilandasi dengan moral dan kejujuran. Di sini, konsep negara hukum diberi arti materiil, sehingga acuan utamanya bukan hanya hukum yang tertulis seperti yang dianut di dalam paham legisme melainkan hukum yang adil. Kepastian hukum di sini haruslah diletakkan di dalam kerangka penegakan keadilan (justice enforcement). Norma hukum materil yang semata-mata memberikan kepastian hukum itu haruslah disejalankan secara linear dengan hukum materil yang mengandung sifat keadilan. Hak untuk mendapatkan keadilan adalah hak setiap warga negara tanpa kecuali terutama warga negara yang sedang memperjuangkan keadilan ( yustitiabelen ) dan siapa pun tidak boleh menghalangi warga negara atau pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan.

seperti di kutip dari http://www.voa-islam.com

Kemudian, dalam rangka menciptakan kondusifnya stabilitas nasional dari segala ancaman, tantangan, hambagan dan gangguan (ATHG), maka sudah selayaknya dilakukan rekonsiliasi antara seluruh elemen masyarakat. Upaya rekonsiliasi haruslah dilakukan segera mungkin dengan kesadaran penuh mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.  Pilar berlakunya rekonsiliasi adalah mengembalikan keadaan pada posisi semula. Di sini kebijakan politik Presiden dalam pemberian amnesti maupun abolisi sangat strategis.  

Sekarang kita langsung to the point untuk bagian yang akan masuk dalam soal skd tkp cpns. Aspek emosional dan kedewasaan yang akan dimasukkan nanti meliputi: integritas diri, emangat untuk berprestasi, kreativitas dan inovasi, aspek orientasi pada pelayanan, kemampuan beradaptasi, pengendalian diri, kemampuan bekerja mandiri tuntas, sama dengan sebelumnya namun dalam kelompok, mampu bekerja secara berkelanjutan, daya kepemimpinan serta menggerakkan dan mengoordinis orang lain, peka terhadap orang lain. Nah kesebelas spek tersebut sering dimasukkan dalam soal cpns tipe ini.

seperti di kutip dari https://herniawan.com

Soal twk skd cpns 2017. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhituntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Merupakan bunyi UUD 1945 pasal: (A) 28E (1) (B) 28J (2) (C) 28F(1) (D) 28I(2) (E) 28.

seperti di kutip dari https://herniawan.com

Soal skd cpns 2017 nomor 2. Pembentukan Negara RIS sebagai hasil dari terjadinya Konferensi Meja Bundar menimbulkan beberapa penyimpangan dalam konstitusi lndonesia berikut ini, kecuali: 1) Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi liberal. 2) UUD 1945 sejak tanggal 27 Desember 1949 hanya berstatus sebagai UUD negara bagian Rl. 3) Negara Rl hanya berstatus sebagai salah satu negara bagian. 4) Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala pemerintahan sekaligus yang dibantu oleh menterimenteri. 5) Berlakunya sistem parlementer yaitu pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen.

seperti di kutip dari https://herniawan.com

Soal cpns 2017 nomor 3 lengkap. Macam-macam demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara antara lain: A). Demokrasi langsung, Demokrasi tak langsung, demokrasi perwakilan sistem referendum, dan demokrasi perwakilan sistem parlementer. B). Demokrasi perwakilan sistem referendum, demokrasi perwakilan sistem parlementer, demokrasi perwakilan sistem pemisahan kekuasaan, dan demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. C). Demokrasi langsung, Demokrasi tak langsung, demokrasi perwakilan sistem pemisahan kekuasaan, dan demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. D). Demokrasi perwakilan sistem referendum, demokrasi perwakilan sistem parlementer, demokrasi perwakilan sistem pemisahan kekuasaan, dan demokrasi liberal. E). Demokrasi Iiberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila.

seperti di kutip dari https://herniawan.com

Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencakup pelayanan pencegahan dan pengobatan termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis. Seperti misalnya untuk pelayanan pencegahan (promotif dan preventif ), peserta JKN akan mendapatkan pelayanan berikut ini, kecuali: (1) Hanya berlaku untuk pasien yang tidak menginap di rumah sakit. (2) lmunisasi dasar, meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri pertusis tetanus dan Hepatitis B (DPT-HB), Polio, dan Campak. (3) Keluarga Berencana, meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi. (4) Skrining kesehatan diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari resiko penyakit tertentu. (5) Penyuluhan kesehatan, meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor resiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.

seperti di kutip dari https://herniawan.com

Prasyarat keputusan politik dikatakan benar, antara lain: 1) Harus didasarkan pada alasan rasionalisme dan keadilan, bukan subyektivitas ideologis atau kepentingan. 2) Didedikasikan untukkepentingan khalayak umum, bukan perseorangan atau kelompok. 3) Berorientasi pada masa depan, bukan kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatif ). 4) Bersifat imparsial dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak (minoritas terkecil sekalipun) secara inklusif yang dapat menangkal diktedikte minoritas elit penguasa dan pengusaha serta klaim-klaim mayoritas.

seperti di kutip dari https://herniawan.com

Perubahan-perubahan pasal yang penting hasil amandemen pertama UUD 1945, antara lain: a). Pasal 5 ayat (1) berbunyi: Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Diubah menjadi : Presiden berhak mengajukan rancangan b). Pasal 7 berbunyi: Presiden dan wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Diubah menjadi: Presiden dan wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan c). Pasal 14 berbunyi: Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Diubah menjadi: (ayat 1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung; (ayat 2) Presiden member Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR d). Pasal 20 ayat 1 : Tiap-tiap Undang-udang menhendaki persetujuan DPR. Diubah menjadi: DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang. Pilihan jawaban C, Pasal 26 ayat (2) berbunyi : Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan Negara ditetapkan dengan Undang-undang. Diubah menjadi : Penduduk ialah warga Negara lndonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di lndonesia merupakan hasil amandemen UUD 1945 yang kedua.

seperti di kutip dari https://herniawan.com

Negara Rl hanya berstatus sebagai salah satu negara bagian, dengan wilayah kekuasaan daerah sebagaimana dalam persetujuan Renville dan sesuai dengan bunyi pasal 2 Konstitusi RlS. b. UUD 1945 sejak tanggal 27 Desember 1949 hanya berstatus sebagai UUD negara bagian Rl. C. Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi liberal. d. Berlakunya sistem parlementer yaitu pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). e. Pemerintahan dikepalai seorang Perdana Menteri, sedangkan Presiden sebagai Kepala Negara. Sebagai akibat sistem parlementer, kabinet tidak mampu melaksanakan programnya dengan baik dan dinilai negatif oleh DPR.

seperti di kutip dari https://herniawan.com

lndische Partij adalah partai politik pertama di Hindia Belanda, berdiri tanggal 25 Desember 1912. Didirikan oleh tiga serangkai, yaitu E. F. E. Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo, dan Ki Hadjar Dewantara yang merupakan organisasi orang-orang lndonesia dan Eropa di lndonesia. Hal ini disebabkan adanya diskriminasi khususnya antara keturunan Belanda totok dengan orang Belanda campuran (lndonesia). Cita-cita lndische Partij banyak disebarluaskan melalui surat kabar De Express. Di samping itu juga disusun program kerja sebagai berikut: (1) Menyerapkan cita-cita nasional Hindia (lndonesia). (2) Memberantas kesombongan & sosial dalam pergaulan baik di bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan. (3) Memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antara agama yang satu dengan yang lain. (4) Memperbesar pengaruh proHindia di lapangan pemerintahan. (5) Berusaha untuk mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Hindia. (6) Dalam hal pengajaran, kegunaannya harus ditujukan untuk kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat mereka yang ekonominya lemah.

seperti di kutip dari https://herniawan.com

Mungkin sebagian akan merasa bingung karena muncul kata download di depan kalimat soal skd cpns 2017 lengkap. Padahal dari awal tidak pernah ada frase tersebut. Eh secara tiba tibaa muncul di sini. Mungkin si abang yang punya blog ingin melakukan variasi kata kunci agar berpeluang muncul di halama www.google.co.id . Ya bisa jadi memang seperti itu tujuannya bro and sis. Soalnya banyak sekali yang mencari kata kunci serupa. Nah tujuanku kan untuk membantu orang lain. Tidak salah dong ane berusaha menyimpunnya di sini.

seperti di kutip dari https://herniawan.com

Soal pertama skd cpns 2017 lengkap bisa terbilang sangat sederhana serta mudah sekali untuk dijawab. Pengembangan pendidikan Pancasila yang didasarkan pada nilai-nilai yang diagungkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional merupakan pengertian landasan pendidikan Pancasila yaitu: A. Landasan Historis B. Moral C. Yuridis D. Kultural E. Filosofis. Dalam demokrasi Permusyawaratan, sebuah keputusan dapat dikatakan benar apabila memenuhi setidaknya empat prasyarat, kecuali: (A) Bersifat imparsial. (B) Beorientasi pada masa depan. (C) Rasional. (D) Tidak egois. (E) Adanya klaim dari masyarakat mayoritas.

seperti di kutip dari https://herniawan.com

Tugas dan wewenang MPR untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya’ secara bersamaan. Pernyataan tersebut merupakan fungsi MPR dalam hal: (A). Konstitusi (B) Perwakilan (C) Perwalian (D) Pengawasan (E) Sistem pemerintahan.

seperti di kutip dari https://herniawan.com

Berikut ini merupakan perubahan-perubahan pasal yang penting hasil amandemen pertama UUD 1945, kecuali: 1) Pasal 5 ayat (1) berbunyi: Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Diubah menjadi: Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang. 2) Pasal 20 ayat 1: Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan DPR. Diubah menjadi: DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang. 3) Pasal 26 ayat (2) berbunyi: Syaratsyarat yang mengenai kewarganegaraan Negara ditetapkan dengan Undang-undang. Diubah menjadi: Penduduk ialah warga Negara lndonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di lndonesia. 4) Pasal 7 berbunyi: Presiden dan wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Diubah menjadi: Presiden dan wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. 5) Pasal 14 berbunyi: Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Diubah menjadi: Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

seperti di kutip dari https://herniawan.com

Menteri Non Departemen merupakan menteri negara yang bertugas untuk membantu Presiden dalam menangani hal-hal yang sifatnya khusus, berikut ini kementrian yang termasuk kementrian non departemen adalah: (A) Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Menteri Keuangan (B) Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Pendayagunaan AParatur Negara, Menteri Luar Negeri (C) Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Lingkungan Hidup (D) Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Pendidikan Nasional (E) Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri.

seperti di kutip dari https://herniawan.com

Kandungan yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-3 adalah: A. Negara persatuan adalah negara yang melindungi bangsa lndonesia seluruhnya. B  Menunjukkan konsekuensi logis bahwa undang-undang dasar harus mengundang isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. C  Keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. D  Negara mengatasi segala Paham golongan, menghendaki Persatuan yang meliputisegenaP bangsa lndonesia. E  Sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar haruslah berdasar kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan/ perwakilan.

seperti di kutip dari https://herniawan.com

Download soal skd cpns nomor 16 lengkap akan ditemukan nantinya. Berikut ini yang merupakan pengertian paham negara Integralistik lndonesia menurut Dr. Soepomo adalah: A) Negara integralistik lndonesia adalah negara yang kepentingan individunya tidak memiliki arti karena bangsa merupakan hal yang utama. B) Negara integralistik lndonesia adalah negara yang kehidupan individu dan golongannya tidak begitu utama dibandingkan negara dan negara merupakan bentuk persatuan dari golongangolongan masyarakat. C) Negara integralistik lndonesia adalah negara yang berdasar pada kepribadian lndonesia dan meletakkan kepentingan golongan diatas kepentingan bersama. D) Negara integralistik lndonesia adalah negara yang berakar dari kebudayaan bangsa lndonesia dan bersatu dengan kepentingan rakyat. E) Negara integralistik lndonesia adalah negara yang menyatukan keanekaragaman dan menjadikan kepentingan pemerintah sebagai kepentingan yang utama.

seperti di kutip dari https://herniawan.com

Pengakuan kedaulatan Rl pada tanggal 27 Desember terjadi di dua tempat, yaitu di Belanda dan Jakarta. Penandatanganan naskah kedaulatan Rl atas Belanda di Jakarta dari pihak lndonesia diwakili oleh: (A) Dr Soepomo (B) Ir. Soekarno (C) Moh Hatta (D) Hamengku Buwono IX (E) Suyonon Hadinoto. DPD berdasarkan pasal 22D (4) dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini, kecuali: (A) Pelaksanaan undang-undang otonomi daerah. (B) Hubungan pusat dengan daerah. (C) Pengawasan kebijakan penegakan hukum. (D) Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. (E) Perimbangan keuangan pusat dan daerah.

seperti di kutip dari https://herniawan.com

Kepolisian Negara Republik lndonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum merupakan bunyi UUD 1945 pasal… ayat… (1). Isinya yang tepa: A. 31(1) B. 30(4) C. 29(2) D. 28(4) E. 30(2). Dilihat dari visinya dalam konteks perjuangan kemerdekaan lndonesia dalam jangka panjang, periode perjuangan tahun 1 928 dapat dinyatakan sebagai: 1.) ankgatan penobrak 2.) penegak 3.) pelurus 4.) pelaksan 5.) penegas.

seperti di kutip dari https://herniawan.com

Berikut ini yang bukan merupakan alasan perlunya amandemen UUD 1945 adalah: A) Alasan historis B) Keamanan sosial C) filosofis D) Yuridis E) alasan praktis dan yuridis. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 dalam UU No. 18 Th 1999 mengenai tarif Pajak tertinggi dari pajak balik nama kendaraan bermotor adalah sebesar …… persen. A). 5  B). 10  C). 15  D). 25  E). 35. Berikut ini yang bukan merupakan materi program Pedoman penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) adalah: (A) Pancasila (B) Wawasan nusantara (C) Keagamaan (D) GBHN (E) UUD 1945.

seperti di kutip dari https://herniawan.com

Tugas dan wewenang MPR untuk melantik Presiden dan/atauWakil Presiden, memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatanya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatanya secara bersamaan. Pernyataan tersebut merupakan fungsi MPR dalam hal pengawasan.

seperti di kutip dari https://herniawan.com

Prinsip atau asas pluralistik dan multikultural Bhinneka Tunggal lka mendukung nilai-nilai berikut ini , yaitu: inklusif, tidak bersifat eksklusif, terbuka, koeksistensi damai dan kebersamaan, kesetaraan, tidak merasa yang paling benar, toleransi, musyawarah disertai dengan penghargaan terhadap pihak lain yang berbeda. Pada masa orde baru, pemerintah mencanangkan program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang materinya terdiri dari: Pancasila, wawasan kebangsaan , GBHN, UUD 1945, dan materi lain yang berkaitan dengan kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme. Pengembangan pendidikan Pancasila yang didasarkan pada nilai-nilai yang diagungkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional merupakan pengertian landasan pendidikan Pancasila yaitu landasan kultural.

seperti di kutip dari https://herniawan.com

Lanjutan pembahasan soal skd cpns 2017 nomor 8 mudah dipahami secara lengkap. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi mengacu pada sila keempat Pancasila yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Sedangkan untuk pengembangan ekonominya mengacu pada Pembangunan ekonomi kerakyatan sehingga kemajuan ekonomi digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dasar negara tidak hanya menjadi dasar perhubungan antarwarga negara dan negara melainkan juga dasar bagi hubungan antarwarga negara merupakan salah satu fungsi dasar negara sebagai dasar pergaulan antar warga negara.

seperti di kutip dari https://herniawan.com

Alasan Perlunya Amandemen UUD 1945: 1) Alasan Historis, karena UUD 1945 dibuat dalam suasana serba terburu-buru, sehingga dapat diartikan tidak lengkap dan banyak kekurangan. 2) Alasan Filosofis, karena UUD 1945 dirumuskan oleh para pendiri bangsa (BPUPKI) dan digantikan oleh PPKI, memiliki latar belakang yang berbeda-beda yang dengan demikian memunculkan berbagai macam gagasan/ide yang berbeda-beda pula yang oleh karena itu menimbulkan mu nculnya pertentangan. 3) Alasan Yuridis, karena meskipun telah diakui secara hukum mengenai perubahan UUD 1945 tersebut kedalam Pasal 37 UUD 1945. 4) Alasan Praktis dan Politis, terjadinya perubahan UUD 1945 semata-mata dikarenakan kemauan politis dan pihak yang berwenang.

seperti di kutip dari https://herniawan.com

Lanjutan download pembahasan soal cpns 2017 nomor 13-24 yang lengkap dan mudah dipahami bisa diperoleh setelah paragraf terakhir artikel ini. Penyimpangan pada masa orde baru dalam bidang politik, antara lain: (a). Ditetapkannya calon resmi partai politik dan Golkar dari keluarga Presiden atau yang terlibat dengan bisnis keluarga Presiden, dan calon anggota DPR/MPR yang monoloyalitas terhadap Presiden. (b). Tidak berfungsinya kontrol dari lembaga kenegaraan politik dan sosial, karena didominasi kekuasaan Presiden/eksekutif yang tertutup sehingga memicu budaya KKN. (c). Golkar secara terbuka melakukan kegiatan politik sampai ke desa-desa, sedangkan partai politik selainnya hanya sampai kabupaten. (d). Ormas hanya diperbolehkan berafiliasi kepada Golkar. (e) Berlakunya demokrasi terpimpin konstitusional

seperti di kutip dari https://herniawan.com

Peserta JKN akan mendapatkan pelayanan berikut ini, yaitu: a). Penyuluhan kesehatan, meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor resiko penyakit dan perilaku hidup. bersih dan sehat b). lmunisasi dasar, meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri pertusis tetanus dan Hepatits B (DPTHB), Polio, dan Campak. c). Keluarga Berencana, meliputi konseling, kontrasepdi dasar, vasektomi dan tu bektomi. d). Skrining keiehatan diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi resiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari resiko penyakit tertentu. e). Jenis penyakit kanker, bedah jantung, hingga dialisis (gagal ginjal)

seperti di kutip dari https://herniawan.com

Peserta JKN akan mendapatkan pelayanan berikut ini, yaitu: a). Penyuluhan kesehatan, meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor resiko penyakit dan perilaku hidup. bersih dan sehat b). lmunisasi dasar, meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri pertusis tetanus dan Hepatits B (DPTHB), Polio, dan Campak. c). Keluarga Berencana, meliputi konseling, kontrasepdi dasar, vasektomi dan tu bektomi. d). Skrining keiehatan diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi resiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari resiko penyakit tertentu. e). Jenis penyakit kanker, bedah jantung, hingga dialisis (gagal ginjal).

seperti di kutip dari https://herniawan.com

Menteri Non Departemen merupakan menteri negara yang bertugas untuk membantu Presiden dalam menangani hal-hal yang sifatnya khusus, berikut ini kementrian yang termasuk kementrian non departemen antara lain: Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pendidikan dan Olahraga, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Menteri Riset dan Teknologi. Hasil Sidang ll PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 adalah: (p) Menetapkan wilayah lndonesia menjadi delapan provinsi dan menunjuk gubernurnya . (q) Menetapkan dua belas departemen dan menunjuk menterimenterinya. (r) Mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan . (s) Pembentukan komite nasional di setiap provinsi.

seperti di kutip dari https://herniawan.com

Repelita atau Rencana Pembangunan ffi Lima Tahun adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah orde baru di lndonesia. Berikut ini adalah pelaksanaan program Repelita di I ndonesia beserta tujuannya: (1) Repelital (1969 – 1974) bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian. (2) Repelita ll (1974 – 1979) bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali dan Madura, di antaranya melalui transmigrasi. (3) Repelita lll (1979 – 1984) menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor. (4) Repelita lV (1984 – 1989) bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri. (5). Repelita V (1989 – 1994) menekankan bidang transportasi, komunikasi dan pendidikan.

seperti di kutip dari https://herniawan.com

Peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak-anak balita dan meningkatkan pendidikan anak-anak usia sekolah hingga tamat Sekolah Dasar (SD/ Ml) dan Sekolah Lanjutan Tingkat pertama (SMP/ MTs) merupakan tujuan dari program PNPM Generasi Sehat dan Cerdas. Dalam angkatan penegas, lndonesia telah bersifat Nasional atau kebangsaan karena telah mempersatukan organisasi-organisasi di daerah-daerah untuk bersatu dan menjadi organisasi nasional dengan dipersatukan melalui semboyan Bhineka Tunggal lka yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Angkatan Sumpah Pemuda pada tahun 1928 disebut juga Angkata Penegas, karena menegaskan rasa persatuan.

seperti di kutip dari https://herniawan.com

Download soal cpns 2017 nomor 29 lengkap serta sangat mudah dipahami. lnti dari Pasal 18 UUD 1945 adalah sebagai berikut: a). ayat 1 membahas tentang NKRI dibagi ke dalam beberapa pemerintahan daerah b). ayat 2 membahas tentang asas otonomi dan tugas pembantuan c). ayat 3 membahas tentang anggota DPRD dipilih melalui pemilu d). ayat 4 membahas tentang kepala daerah dipilih secara demokratis e). ayat 5 membahas tentang otonomi seluas-luasnya dengan kecuali f). ayat 6 membahas tentang peraturan daerah g). ayat 7 membahas tentang penyelenggaraan pemerintah daerah lebih lanjut. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 dalam UU No. 18 Thn 1999 mengenai tarif pajak tertinggi dari pajak balik nama kendaraan bermotor adalah sebesar 10 persen.

seperti di kutip dari https://herniawan.com

Pengakuan kedaulatan RI pada tanggal 27 Desember 1945 terjadi di dua tempat, yaitu di Belanda dan Jakarta.  Upacara pengakuan kedaulatan (soevereiniteitsoverdracht) di dua tempat yang berbeda yaitu di di istana Op de Dam, Amsterdam, Belanda yang dilakukan oleh Ratu Belanda Juliana kepada Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat (RlS) yaitu Mohammaad Hatta dan di Jakarta yaitu di lstana Rijswijk (lstana Merdeka) dimana wakil Mahkota Agung Belanda Tony Lovink kepada Sri Sultan Hamengkubuwono lX. Bersama dengan itu, di Yogyakarta Presiden Sukarno menerima penyerahan kedaulatan Republik lndonesia ke dalam RIS oleh Pejabat Presiden Assaat. Pada tanggal 28 Desember 1 949 pusat pemerintahan RIS dipindahkan lagi ke Jakarta.

seperti di kutip dari https://herniawan.com

Pembahasan soal cpns 2017 nomor 31 mudah dipahami dengan cara download dari halaman ini. Sistem referendum berarti pelaksanaan pemerintahan didasarkan pada pengawasan secara langsung oleh rakyat, terutama terhadap kebijaksanaan yang telah, sedang, atau yang akan dilaksanakan oleh badan legislatif atau eksekutif. Bentuk referendum yang terdiri dari referendum obligatoir, referandum fakultatif, dan referandum konsultatif. Keuntungan dari sistem referendum yaitu peran serta rakyat untuk menanggulangi setiap masalah negara. Sedangkan, kelemahannya adalah tidak setiap masalah rakyat mampu menyelesaikannya karena untuk mengatasinya perlu pengetahuan yang cukup harus dimiliki oleh rakyat itu sendiri.

seperti di kutip dari https://herniawan.com

Pengertian paham negara lntegralistik lndonesia menurut Soepomo adalah negara yang berakar dari kebudayaan bangsa lndonesia dan bersatu dengan kepentingan rakyat. Bunyi pembukaan UUD 1945 alinea lll, yaitu: “Negara yang berkedaulatan rakyat, yaitu berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan/perwakiIan”. Arti/Kandungan : Hal ini menyatakan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar haruslah berdasar kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan/perwakilan. Pokok pikiran ketiga adalah penjelmaan sila keempat Pancasila.

Related Posts

Comments are closed.