Mendagri Tolak Komentari Pembatalan Pj Gubernur dari Jenderal Polri

Mendagri Tolak Komentari Pembatalan Pj Gubernur dari Jenderal Polri

Mendagri Tjahjo Kumolo menolak berkomentar atas pembatalan usul penjabat (Pj) gubernur dari jenderal Polri. Pembatalan Pj dari perwira tinggi Polri sebelumnya disampaikan Menko Polhukam Wiranto. “Tanya Pak Wiranto,” kata Tjahjo usai bertemu pimpinan KPK di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2018). Dia juga menolak menjawab saat ditanya siapa yang akan ditunjuk pihak Kemendagri menjadi Pj gubernur di kedua daerah itu. Dia meminta wartawan langsung bertanya ke Wiranto. “Saya nggak komentar, silakan tanya Pak Wiranto,” katanya. Wiranto sebelumnya membatalkan usulan pj gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat dari perwira tinggi Polri. Keputusan ini diambil setelah Wiranto berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. “Untuk Jabar dan Sumut setelah saya koordinasikan dengan Kapolri dan kita evaluasi hasilnya perlu perubahan. Dengan demikian, berita yang beredar di masyarakat tentang nama kedua Pati Polri sebagai PLK tidak lagi valid,” kata Wiranto.

Mendagri Tjahjo Kumolo menolak berkomentar atas pembatalan usul penjabat (Pj) gubernur dari jenderal Polri. Pembatalan Pj dari perwira tinggi Polri sebelumnya disampaikan Menko Polhukam Wiranto. “Tanya Pak Wiranto,” kata Tjahjo usai bertemu pimpinan KPK di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2018). Dia juga menolak menjawab saat ditanya siapa yang akan ditunjuk pihak Kemendagri menjadi Pj gubernur di kedua daerah itu. Dia meminta wartawan langsung bertanya ke Wiranto. “Saya nggak komentar, silakan tanya Pak Wiranto,” katanya. Wiranto sebelumnya membatalkan usulan pj gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat dari perwira tinggi Polri. Keputusan ini diambil setelah Wiranto berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. “Untuk Jabar dan Sumut setelah saya koordinasikan dengan Kapolri dan kita evaluasi hasilnya perlu perubahan. Dengan demikian, berita yang beredar di masyarakat tentang nama kedua Pati Polri sebagai PLK tidak lagi valid,” kata Wiranto.

Kompolnas menyambut baik keputusan dari Menko Polhukam Wiranto untuk tidak melanjutkan rencana pengisian penjabat (Pj) gubernur di Sumatera Utara (Sumut) dan Jawa Barat (Jabar) dari perwira tinggi Polri. Rencana itu dianggap menyebabkan timbulnya masalah di tubuh Polri. “Kami berterima kasih kepada Menko yang sudah membatalkan rencana penunjukkan Plt Polri, itu kan masalah besar untuk Polri. Bukan maunya Polri tapi maunya dari pihak lain. Tapi polisi jadi babak belur seolah-olah itu maunya Polri,” kata Sekretaris Kompolnas Bekto Suprapto di kantor Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2018). Bekto mengatakan Kompolnas mendukung keputusan dari Wiranto itu. “Ya dukung, harus dukung,” ujarnya. Menurutnya, keputusan soal penghentian rencana Pj gubernur yang berasal dari perwira polisi tidak perlu dikaji lagi. Hal ini dikarenakan pemerintah telah mendapatkan berbagai masukan dari masyarakat. “Bukan keputusan, belum ada keputusan baru usulan. Baru usulan dari Mendagri minta pada Kapolri, karena diminta jadi diberikan nama,” jelasnya. Namun, Bekto menegaskan Kompolnas tidak ikut dalam memberikan pertimbangan dengan alasan telah masuk ke wilayah politik. “Kompolnas tidak (ikut terlibat) karena itu urusan politik. Tidak ke situ tapi Kompolnas ikut babak belur saja kalau ditanya kalian seperti ini. Jadi susah bukan domain kerjaan kompolnas itu,” ujarnya. Sebelumnya diberitakan, Wiranto membatalkan usulan Pj gubernur Sumut dan Jabar dari perwira tinggi Polri. Keputusan ini diambil setelah Wiranto berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. “Untuk Jabar dan Sumut setelah saya koordinasikan dengan Kapolri dan kita evaluasi hasilnya perlu perubahan. Dengan demikian, berita yang beredar di masyarakat tentang nama kedua Pati Polri sebagai PLK tidak lagi valid,” kata Wiranto kepada detikcom, Jumat (23/2/2018). Keputusan ini diambil setelah pemerintah mendengar aspirasi penolakan jenderal Polri menjadi Pj gubernur. Pemerintah akan mengkaji kembali penempatan Pj gubernur. “Surat sudah dilayangkan dan belum dijawab sebenarnya apalagi di-SK-kan oleh suatu SK yang resmi, belum. Tapi kan sudah ada reaksi yang cukup panas dari berbagai pihak,” sambungnya.

Usulan penjabat (Pj) gubernur dari jajaran perwira tinggi aktif Polri menuai kontroversi. Penolakan juga disebut datang dari jajaran internal pemerintah hingga partai pendukung kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut Menhan Ryamizard menolak usul Pj gubernur dari jenderal Polri. Itu lantaran pati yang diusulkan masih merupakan perwira aktif. “Menhan Pak Ryamizard menolak kalau pati aktif tapi harus pensiun,” ujar Taufik kepada wartawan, Selasa (30/1/2018). Bukan hanya Menhan yang disebut menolak usulan dari Mendagri Tjahjo Kumolo itu. Taufik menyebut partai koalisi pendukung pemerintah juga tidak sepakat bila Pj gubernur dari jenderal Polri aktif, termasuk PDIP. “Pendukung partai pemerintah juga menolak. PDIP menolak, artinya koalisi juga menolak,” tutur Waketum PAN itu. Taufik meminta agar kebijakan pemerintah tidak menuai kontroversi di masyarakat. Apalagi menjelang pilkada serentak tahun ini dan berpotensi menimbulkan persepsi Polri tidak netral karena usul tersebut. “Jangan sampai ada polemik, persepsi di masyarakat yang itu kuat sekali. Bisa mengarah pada situasi keinginan diinginkan oleh pemerintah,” kata Taufik. “Ini mau pilkada lalu persepsinya ini kan pati aktif, jangan sampai institusi polisi dan TNI dikorbankan. Kasihan manakala niatnya itu memang ingin menjaga keamanan tapi persepsi publik ini harus diluruskan,” imbuh dia. Untuk itu, Taufik berharap Presiden Jokowi segera mengambil sikap mengenai hal ini. Pj gubernur memang merupakan kewenangan presiden. “Apalagi adanya internal pemerintah perbedaan pendapat, kita terlalu dini untuk mengomentari menolak dan menerima, tergantung finalisasi di presiden,” tutur Taufik. Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengusulkan Irjen M Iriawan menjadi Pj gubernur di Jawa Barat dan Irjen Martuani Sormin di Sumatera Utara. Terbaru, Tjahjo berencana menempatkan anggota TNI-Polri menjadi Pj gubernur di Papua. “Papua akan saya tempatkan yang sama. Ya bisa polisi, bisa unsur TNI. Gitu aja ,” kata Tjahjo di Hotel Ghardika, Jalan Iskandarsyah Muda, Jaksel, Senin (29/1). Sejumlah pihak tidak setuju dengan usul tersebut. PDIP bahkan minta agar usul itu dikaji ulang. Sedangkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga mengisyaratkan tidak setuju. “Saya sampaikan, saya punya konstitusi TNI bahwa netralitas adalah segala-galanya. Dan di rapim TNI dan Polri pun, saya dengan amanat saya, kami sampaikan netralitas itu harga mati,” tegas Hadi kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/1).

Sejumlah politisi meragukan pengusulan Irjen Martuani Sormin dan Irjen M Iriawan jadi Penjabat (Pj) Gubernur Sumut dan Jabar. Wakapolri Komjen Syafruddin meminta semua pihak tidak meragukan netralitas Polri di Pilkada. “Polri harus netral. Tidak usah diragukan. Nanti yang meragukan, itu yang tidak netral,” kata Syafruddin di STIK/PTIK, Jl Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (26/1/2018). Disinggung terkait gubernur adalah jabatan politik, sementara Polri dilarang berpolitik, Syafruddin menjelaskan itu urusan Mendagri Tjahjo Kumolo selaku orang yang mengusulkan. “Itu urusan Mendagri, bukan kita. Semua Plt itu adalah ditunjuk oleh Mendagri dan itu pejabat negara. Tidak ada swasta kalau Plt di Kementerian Dalam Negeri. Kementerian atau lembaga lain itu semua sama. Tidak ada perbedaan,” ujarnya. Sebelumnya, PAN mempertanyakan rencana penunjukan dua jenderal Polri aktif itu. PAN memandang rencana itu dapat mempengaruhi netralitas Polri selaku penegak hukum. “Ini bisa mempengaruhi netralitas Polri di Pilkada,” ujar Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno kepada wartawan, Jumat (26/1). Apalagi, di Jabar ada anggota Polri jadi peserta Pilgub. Anggota tersebut yaitu Irjen Anton Charliyan yang mendampingi Cagub TB Hasanuddin. “Karena di Jabar ada anggota Polri yang menjadi peserta pilgub,” tuturnya. Sementara, Partai Demokrat (PD) menilai usulan Mendagri Tjahjo Kumolo mengangkat pejabat aktif kepolisian menjadi Penjabat Gubernur Jabar dan Sumut patut dipertanyakan. PD meminta Presiden Jokowi menegur langsung Tjahjo. “Kami berharap semoga Presiden Jokowi mengingatkan Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai pembantunya untuk tidak memaksakan kehendaknya tersebut,” ujar Wasekjen PD Didi Irawadi Syamsuddin kepada wartawan, Jumat (26/1/2018). Kadiv Propam Irjen Martuani Sormin diusulkan memimpin sementara pemerintahan di Sumatera Utara pasca habisnya masa jabatan Tengku Erry Nuradi. Sementara Asop Kapolri Irjen M Iriawan juga diusulkan memimpin Jabar karena Ahmad Heryawan alias Aher juga akan habis masa jabatannya sebagai gubernur. Baik Tengku Erry maupun Aher, masa jabatannya akan berakhir pada Februari 2018 dan Juni mendatang. Penunjukan dua jenderal polisi untuk memimpin daerah ini menjadi kontroversi. Beberapa pihak mengkhawatirkan keduanya akan bersikap tidak netral.

JAKARTA – Terkait dengan usulan Mendagri untuk menunjuk perwira tinggi (pati) Polri untuk menjabat sebagai Pj gubernur terus mendapatkan penolakan. Kali ini penolakan tersebut datang dari Indonesia Police Watch (IPW).Menurut Ketua Presidium IPW Neta S Pane, penunjukan pati polri untuk Pj gubernur dapat membuat masyarakat menganggap hal tersebut sebagai bagian dari munculnya Dwifungsi Polri. “Penguasa harus bisa menjaga independensi dan profesionalisme Polri dan jangan berusaha menarik-narik Polri ke wilayah politik praktis. Apalagi hendak menciptakan Dwifungsi Polri,” ujarnya, Selasa (30/1/2018).

seperti di kutip dari https://breakingnews.co.id

Neta pun menilai, seorang Assisten Operasi Polri, yakni Irjen Pol Muhammad Iriawan yang juga ditugaskan untuk menjadi Pj gubernur di Jawa Barat akan mengemban tugas yang sangat berat. Alasannya Iriawan juga berperan untuk mengendalikan pengamanan pilkada di seluruh Indonesia. Dengan begitu, apakah Iriawan mampu mengatasi kekacauan pilkada di daerah lain sementara ia menjadi Pj gubernur? Hal serupa juga dialami oleh Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sprmin yang akan menjadi Plt Gubernur Sumatera Utara, tugasnya harus mengawasi netralitas semua jajaran kepolisian di lapangan. “Bagaimana keduanya bisa menjadi wasit yang baik, jika keduanya juga ditarik tarik sebagai pemain,” jelasnya.

loading… JAKARTA – Pemerintah membatalkan rencana penunjukan perwira tinggi (pati) Polri menjadi pejabat (pj) gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Keputusan ini dilakukan untuk merespons aspirasi masyarakat. Pembatalan rencana yang sempat mencuat dan menjadi perdebatan publik ini disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam) Wiranto setelah melakukan komunikasi dan evaluasi dengan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Hasil koordinasi itu disepakati adanya perubahan di mana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) perlu mendengarkan aspirasi masyarakat mengenai masalah tersebut. “Tujuannya yang penting supaya tidak ribut, supaya Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 berjalan tenang. Pembatalan itu merupakan respons pemerintah dan Presiden dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang positif kami tangkap, yang negatif kami saring lagi,” tegas Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta. Sebelumnya Mendagri Tjahjo Kumolo sempat mengusulkan Asisten Operasi (Asops) Polri Inspektur Jenderal Pol Mochamad Iriawan sebagai Pj gubernur Jabar dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin menjadi Pj gubernur Sumut. Usulan itu diprotes banyak kalangan karena dikhawatirkan akan memengaruhi netralitas pilkada di dua provinsi tersebut. Wiranto menegaskan dengan keputusan yang ada, nama dua jenderal polisi itu tidak lagi diusulkan menjadi Plt. Pemerintah akan mencari figur lain yang akan menempati kedua posisi tersebut. Namun hal itu belum dilakukan dalam waktu dekat karena pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 masih panjang, yaitu 27 Juni mendatang. “Berita yang beredar di masyarakat tentang nama kedua pati Polri tidak lagi valid,” tegas mantan panglima TNI itu. Namun karena belum dibuatkan surat keputusan (SK), usulan Mendagri itu tidak perlu dibatalkan secara administrasi. “Itu belum ada keputusan, belum ada SK sehingga langsung saja kita ganti. Bahwa ternyata informasi mengenai posisi Pj gubernur Jabar dan Sumut akan diisi personel Polri menim bulkan reaksi negatif di masyarakat,” katanya. Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Bekto Suprapto menyambut baik keputusan yang diambil Menko Polhukam untuk tidak melanjutkan rencana petinggi Polri menjadi pejabat gubernur Jabar dan Sumut. “Kami berterima kasih kepada Menko Polhukam yang sudah membatalkan rencana penunjukan pati Polri jadi penjabat gubernur. Itu kan masalah besar untuk Polri. Bukan maunya Polri, tapi maunya pihak lain. Tapi polisi jadi babak belur seolah-olah itu maunya Polri,” katanya seusai melakukan rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (23/2/2018). Bekto mengungkapkan, keputusan penghentian rencana Pj gubernur yang berasal dari pati Polri tidak perlu dikaji lagi. Hal ini dikarenakan pemerintah telah mendapatkan berbagai masukan dari masyarakat. “Bukan keputusan, belum ada keputusan, baru usulan. Baru usulan dari Mendagri minta kepada Kapolri. Karena diminta jadi diberikan nama,” jelasnya. Namun Kompolnas, kata Bekto, tidak ikut dalam memberikan pertimbangan apa pun mengenai hal ini, apalagi yang masuk ke wilayah politik. “Kompolnas tidak ikut terlibat karena itu urusan politik. Tidak ke situ tapi Kompolnas ikut babak belur saja kalau ditanya kalian seperti ini. Jadi susah bukan domain kerjaan Kompolnas itu,” katanya. Sementara itu Kemendagri memastikan akan mengikuti keputusan Menko Polhukam. Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Sumarsono mengatakan, terkait wacana pengangkatan pati Polri jadi Pj gubernur memang dimintakan pertimbangan Kemenko Polhukam. Usulan Pj kepada Presiden akan disesuaikan dengan masukan Kemenko Polhukam. “Kalau Kemenko Polhukam tidak setuju, ya tidak,” ungkapnya. Dia mengatakan sebenarnya untuk dua daerah tersebut masih lama membutuhkan Pj. Menurutnya akan diusulkan pejabat eselon I di lingkungan Kemendagri. Meski begitu dia tidak menutup kemungkinan untuk mengusulkan pejabat eselon I dari kementerian lain. “Sekarang masih menggunakan pejabat eselon I. Itu masih cukup. Kalau tidak nanti ada kementerian lain. Mungkin Kemenko Polhukam. Sekarang untuk mengisi pilkada masih cukup. Nama-mana ada di kantong Pak Menteri,” jelasnya. (amm)

Related Posts

Comments are closed.