Mendagri: Pemerintah Tidak Kriminalisasi Ulama

Mendagri: Pemerintah Tidak Kriminalisasi Ulama

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah pemerintah melakukan upaya kriminalisasi terhadap ulama. Menurut Tjahjo, pemerintah hanya melarang ormas yang anti terhadap Pancasila. “Supaya ada pemahaman yang sama. Pemerintah dituduh mengkriminalisasi ulama, pemerintah memusuhi umat Islam, itu tidak. Yang kita larang kalau ada organisasi agama yang mempunyai ideologi paham mengubah Pancasila,” kata Tjahjo saat memberi pembekalan Rapim TNI-Polri di Mabes TNI, Jalan Cilangkap, Jakarta, Selasa (23/1/2018). Tjahjo menyatakan saat ini ada 67 ormas yang terdaftar oleh Kemendagri dan Kemenkumham yang berada di provinsi, kota dan kabupaten. Oleh sebab itu, pemerintah akan mencermati seluruh ormas tersebut. “67 ormas yang terdaftar di Kemendagri dan Kemenkumham di provinsi, kota dan kabupaten total 359 ormas. Ini pengontrolnya sangat tergantung daripada peran baik Polri dan TNI serta pemerintah bisa mencermati ini,” ujar Tjahjo. Menurut Tjahjo, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengesahkan Perppu tentang ormas. Dalam Perppu itu mengatur Ormas yang berlawanan dengan pemerintah akan ditindak tegas. “MK memutuskan dan mengesahkan Perppu Ormas tadi prinsipnya kita harus melawan adanya indikasi ajaran PKI, atheisme, komunisme, marxisme dan leninisme serta ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila. Saya kira ini saja,” ujar Tjahjo. Tjahjo menegaskan, ormas agama yang ingin berdakwah di kampung hingga di rumah-rumah tidak masalah jika menyampaikan ajaran yang sesuai dengan agama. “Kalau ada ormas Islam mau berdakwah setiap hari asal sesuai silahkan, mau di rumah dan kampung silakan. Mau Kristen sesuai injil silakan yang Budha dan Hindu asal sesuai ajaran tidak apa-apa. Kalau ada niat mengubah Pancasila itu pemerintah harus tegas. Harus segera dibubarkan,” kata Tjahjo. Sebelum menutup pidatonya, Tjahjo menampilkan video salah satu ormas yang melawan pemerintah. Dalam video itu, mereka berpidato telah melawan ideologi Pancasila. “Saya ingin menyampaikan ormas yang anti Pancasila coba ditayangkan ini lho pidatonya dan konsepnya keliru yang melawan negara. Ini sudah terang-terangan. Ada rapat kecil terbuka jangan sampai seperti Gafatar kita diamkan itu tahap hijrah mau mengambil alih kekuasaan pemerintahan yang sah,” jelas dia.

Menko Polhukam Wiranto menyebut kasus yang menjerat sejumlah tokoh ormas Islam bukanlah bentuk kriminalisasi terhadap ulama. Wiranto memandang siapa pun yang tersangkut kriminal harus diproses. “Pemerintah tidak mengkriminalkan ulama. Yang kita permasalahkan bukan ulamanya tapi langkah-langkah kriminalnya itu, apakah itu ulama pedagang, politisi, kalau menyangkut masalah kriminal ya dikriminalkan,” kata Wiranto di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (9/6/2017). Wiranto menambahkan, masyarakat seharusnya tak menyamaratakan oknum dengan ulama. Dia berpendapat tokoh ormas Islam yang saat ini tersandung kriminal adalah oknum. “Yang kita kriminalkan itu adalah ulama yang kebetulan bermasalah dengan masalah kriminal, jadi oknum. Jangan digeneralisir,” lanjutnya. Dia juga tidak setuju dengan anggapan bahwa pemerintah dihadapkan dengan umat Islam yang menolak kriminalisasi ulama. Dia menilai yang dihadapi pemerintah adalah organisasi Islam yang bermasalah secara hukum. “Sama dengan pemerintah dikatakan berhadapan dengan umat Islam, tidak. Tapi berhadapan dengan organisasi yang merupakan organisasi yang berlandaskan Islam tetapi ada permasalahan hukum yang harus diselesaikan. Jangan mengeneralisir bahwa pemerintah itu melawan umat Islam, bukan. Tidak tepat istilah itu,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisioner Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas ) Poengky Indarti mengatakan, selama menjabat, ia hanya tiga kali menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran polisi atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pertama, aduan yang disampaikan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab melalui pengacaranya, Kapitra Ampera. Dia menganggap kasus yang menjerat Rizieq sebagai upaya kriminalisasi. ” Kriminalisasi ulama , tidak ada bukti, mendalilkan seperti itu dan minta perkara di- drop ,” ujar Poengky kepada Kompas.com saat ditemui di Jakarta, Selasa (29/8/2017). Baca:  Fadli Zon: Pada Waktunya, Rizieq Shihab Pasti Kembali Poengky menyebutkan, Kapitra beberapa kali mendatangi Kompolnas untuk mengadukan hal yang sama. Selain itu, Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Al Khaththath, melalui kuasa hukumnya, juga pernah mengadu ke Kompolnas. Sama seperti Rizieq, Khaththath juga merasa dirinya dikriminalisasi polisi dalam kasus dugaan makar. “Dia minta penangguhan penahanan dikabulkan,” kata Poengky. Khaththath juga meminta agar ada rekonsiliasi dalam proses hukumnya. Ia ingin menempuh jalan damai. Baca:  Kata Polisi, Rizieq Minta Kasusnya Dihentikan karena Berbau Politis Yang terakhir mengadukan polisi terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah Muhammad Hidayat. Ia meminta agar Khaththath yang saat itu masih ditahan, agar dibebaskan. “Dia pingin beribadah sehingga mau dihadirkan tokoh agama dia, guru dia (Khaththath),” kata Poengky. Namun, laporan tersebut tidak dilanjutkan Kompolnas karena menganggap apa yang dilakukan kepolisian sudah benar. Menurut Poengky, penegakan hukum yang dilakukan kepolisian sudah sesuai dengan koridornya. “Mereka (Polri) mencoba netral di tengah-tengah, tidak berpihak, dan membela kelompok minoritas yang diserang,” kata Poengky.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan kasus yang menjerat Zulkifli Muhammad Ali bukan kriminalisasi ulama. Zulkifli ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian dan diskriminasi SARA. “Prinsipnya sekali lagi, Polri tidak ingin melakukan kriminalisasi terhadap ulama,” ujar Tito di Mapolda Metro Jaya, Jumat (19/1/2018). Tito mencontohkan, jika seseorang dipidana padahal tidak melakukan tindak kejahatan barulah itu bisa disebut kriminalisasi. Namun, jika seseorang melakukan pelanggaran dan polisi memprosesnya itu adalah bentuk penegakan hukum. “Kenapa dilakukan itu? Karena adanya ceramah yang viral yang di dalamnya ada konten yang patut dipertanyakan. Contoh, katanya 200 juta KTP dibuat di Paris, 200 juta sudah dibuat di Tiongkok,” ucap dia.

JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyambangi Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam)‎. Kehadiran lembaga hak asasi manusia ini untuk menyampaikan laporan dari Presidium Alumni 212. ‎”Mereka menyampaikan persoalan yang dihadapi para ulama, aktivis, dan beberapa orang termasuk kebebasan berserikat oleh organisasi yang namanya HTI,” ujar Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (9/6/2017). Terkait persoalan yang dirasakan Presidium 212 seperti dugaan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis Islam, Pigai mengaku pihaknya telah melakukan penyelidikan untuk mendapatkan sejumlah fakta dan data. “Setelah itu dalam proses ini kami belum mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi sementara kami tahan karena Presidium 212 dan pengacaranya meminta supaya Komnas HAM memediasi dengan pemerintah,” katanya. Maka itu, untuk menindaklanjuti laporan Presidium 212 dan berdasarkan penyelidikan Komnas HAM, pihaknya berinisiatif untuk menemui pemerintah dengan meminta bertemu dengan menko polhukam, kapolri, jaksa agung, mendagri dan sejumlah lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. “Pertemuan ini hanya untuk menyampaikan bahwa negara atau pemerintah harus ambil langkah progresif ciptakan kedamaian antara pemerintah dengan komunitas muslim‎,” pungkasnya. (kri)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, membantah anggapan bahwa pemerintah berlaku tidak adil dalam melakukan verifikasi atas parpol lama dan parpol baru. Tjahjo menegaskan tetap ada 12 parpol yang tidak perlu menjalani verifikasi ulang sebagai peserta Pemilu Serentak 2019. Menurut Tjahjo, ketentuan bagi parpol peserta Pemilu diatur dalam pasal 173 ayat 1 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Aturan ini menyatakan bahwa parpol-parpol yang mengikuti Pemilu adalah parpol yang memiliki kualifikasi berdasarkan syarat yang digunakan sebagai tolak ukur kepercayaan rakyat.

seperti di kutip dari http://nasional.republika.co.id

“Secara prinsip semua parpol yang mengukuti Pemilu mutlak diverifikasi, baik terhadap partai lama maupun partai yang baru, tetapi bentuk verifikasinya yang berbeda. Perbedaan itu bukan sebagai bentuk perlakuan yang tidak adil terhadap partai peserta pemilu,” ujar Tjahjo saat pemaparan dalam sidang uji materi terhadap UU Pemilu di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (25/9). Dia melanjutkan, perbedaan tersebut bertujuan mempercepat proses, lebih efisien dan efektif dalam melakukan verifikasi parpol. Karena itu, bagi parpol yang pada 2014 lalu sudah lolos verifikasi Pemilu tetap akan didata oleh pemerintah. Setelah itu, akan ada penelitian administratif untuk mencocokkan kebenaran dan keabsahan peserta parpol tersebut. “Namun, verifikasi ulang tidak perlu dilakukan. Sebab ini akan menghabiskan anggaran dan waktu.  Alat ukur verifikasi sama dengan sebelumnya, maka inilah yang menjadi alasan utama tidak dilakukannya verifikasi terhadap partai yang telah mengikuti Pemilu,” paparnya. Lebih lanjut Tjahjo menuturkan ada 73 parpol yang saat ini berstatus memiliki badan hukum. Sebanyak 61 parpol di antaranya dinyatakan tidak lulus verifikasi untuk Pemilu 2014. “Saat ini, parpol-parpol itu ingin berpartisipasi dalam Pemilu Serentak 2019. Terhadap parpol yang tidak lolos verifikasi, wajib mendaftar dan diverifikasi kembali,” tegasnya. Di sisi lain, 12 parpol lainnya tidak perlu verifikasi kembali karena sudah dikategorikan Iolos dalam verifikasi sebelumnya. Adapun 12 parpol Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Related Posts

Comments are closed.