Menag Minta Agama Tak Digunakan untuk Politik Praktis yang Pragmatis

Menag Minta Agama Tak Digunakan untuk Politik Praktis yang Pragmatis

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta agama tidak digunakan untuk politik praktis yang pragmatis. Lukman mengatakan akan terjadi benturan yang luar biasa jika agama digunakan untuk politik praktis. “Kita sama sekali bukan bangsa sekuler, kita bangsa yang religius. Tapi juga harus dimaknai, tidak bisa kemudian atas nama agama kita berpolitik praktis yang sangat pragmatis,” kata Lukman di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2018). [Gambas:Video 20detik] Lukman kemudian kembali menekankan agar agama tidak digunakan untuk memobilisasi kepentingan yang tujuannya hanya untuk politik praktis yang pragmatis. “Kalau ini terjadi di antara umat Islam yang aspirasi politiknya sangat beragam itu akan terjadi benturan yang luar biasa,” lanjut Lukman. Selain itu Lukman meminta agar ada kesepahaman di masyarakat soal istilah politisasi agama dan menggunakan agama dalam politik. Menurutnya, bisa terjadi perdebatan panjang tanpa adanya kesepahaman soal istilah politisasi agama. “Apa yang kita persepsikan, apa yang kita maknai, apa yang kita pahami dan apa yang kita sepakati dengan istilah politisasi agama. Belakangan mulai muncul, apalagi ini tahun politik, tidak kurang 171 pilkada serentak dan tahun 2019 ada pemilu legislatif dan pemilihan presiden,” ucap Lukman. Menurut Lukman, masyarakat perlu memaknai ketika muncul pernyataan ‘jangan politisasi agama’ atau pernyataan lainnya yang mengatakan ‘kita harus menggunakan agama dalam berpolitik’. Lukman menegaskan, masyarakat Indonesia yang merupakan umat beragama harus memiliki kesepahaman yang sama terkait maksud dari pernyataan tersebut. “Maka, ketika ada yang mengatakan jangan politisasi agama itu artinya apa. Atau ada yang mengatakan kita harus menggunakan agama dalam berpolitik, itu artinya apa. Menurut saya bangsa yang sedemikian besar di mana mayoritas Islam dan semua kita hakekatnya adalah umat beragama, perlu memiliki pemahaman yang sama tentang terma ini. Kalau tidak ini kita bisa berdebat yang tidak berkesudahan karena beda cara pandang,” ucapnya. Lukman menyadari agama dan politik tidak bisa dipisahkan karena sama-sama mengatur hidup banyak orang. Namun, Lukman berharap agama digunakan sebagai dasar dalam kehidupan berpolitik bukan dipakai untuk keperluan politik praktis. “Agama hadir untuk mengatur urusan banyak orang. Tentu tidak mungkin di tengah-tengah umat yang sangat agamis ini dalam berpolitiknya tidak menggunkan nilai agama, itu tidak mungkin. Agama pasti melandasi, mendasari. Tapi bagaimana agar jangan sampai masuk terjerumus politik praktis pragmatis yang memperalat agama,” pungkasnya.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta agama tidak digunakan untuk politik praktis yang pragmatis. Lukman mengatakan akan terjadi benturan yang luar biasa jika agama digunakan untuk politik praktis. “Kita sama sekali bukan bangsa sekuler, kita bangsa yang religius. Tapi juga harus dimaknai, tidak bisa kemudian atas nama agama kita berpolitik praktis yang sangat pragmatis,” kata Lukman di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2018). [Gambas:Video 20detik] Lukman kemudian kembali menekankan agar agama tidak digunakan untuk memobilisasi kepentingan yang tujuannya hanya untuk politik praktis yang pragmatis. “Kalau ini terjadi di antara umat Islam yang aspirasi politiknya sangat beragam itu akan terjadi benturan yang luar biasa,” lanjut Lukman. Selain itu Lukman meminta agar ada kesepahaman di masyarakat soal istilah politisasi agama dan menggunakan agama dalam politik. Menurutnya, bisa terjadi perdebatan panjang tanpa adanya kesepahaman soal istilah politisasi agama. “Apa yang kita persepsikan, apa yang kita maknai, apa yang kita pahami dan apa yang kita sepakati dengan istilah politisasi agama. Belakangan mulai muncul, apalagi ini tahun politik, tidak kurang 171 pilkada serentak dan tahun 2019 ada pemilu legislatif dan pemilihan presiden,” ucap Lukman. Menurut Lukman, masyarakat perlu memaknai ketika muncul pernyataan ‘jangan politisasi agama’ atau pernyataan lainnya yang mengatakan ‘kita harus menggunakan agama dalam berpolitik’. Lukman menegaskan, masyarakat Indonesia yang merupakan umat beragama harus memiliki kesepahaman yang sama terkait maksud dari pernyataan tersebut. “Maka, ketika ada yang mengatakan jangan politisasi agama itu artinya apa. Atau ada yang mengatakan kita harus menggunakan agama dalam berpolitik, itu artinya apa. Menurut saya bangsa yang sedemikian besar di mana mayoritas Islam dan semua kita hakekatnya adalah umat beragama, perlu memiliki pemahaman yang sama tentang terma ini. Kalau tidak ini kita bisa berdebat yang tidak berkesudahan karena beda cara pandang,” ucapnya. Lukman menyadari agama dan politik tidak bisa dipisahkan karena sama-sama mengatur hidup banyak orang. Namun, Lukman berharap agama digunakan sebagai dasar dalam kehidupan berpolitik bukan dipakai untuk keperluan politik praktis. “Agama hadir untuk mengatur urusan banyak orang. Tentu tidak mungkin di tengah-tengah umat yang sangat agamis ini dalam berpolitiknya tidak menggunkan nilai agama, itu tidak mungkin. Agama pasti melandasi, mendasari. Tapi bagaimana agar jangan sampai masuk terjerumus politik praktis pragmatis yang memperalat agama,” pungkasnya.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta umat Muslim Indonesia untuk tidak terlalu memperdebatkan cara implementasi dalam beragama. Menurut Lukman perbedaan dalam implementasi hanyalah metodologi dalam memahami ajaran agama. Hal ini disampaikan Lukman dalam sambutannya pada acara Kongres Ulama Muda Muhammadiyah di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2018). “Dua hal ini ahlul hadis dan ahlul ra’yi, menurut saya tidak perlu diperhadapkan. Ini adalah cara metodologi dalam memahami ajaran agama yang keduanya sama pentingnya dalam rangka melengkapi saling mengisi satu dengan yang lain bukan untuk diberhadapkan, bukan untuk dibenturkan,” ujar Lukman Menurut Lukman, beberapa waktu terakhir ada pihak yang sengaja membenturkan perbedaan implementasi agama. Umat Islam pun habis energinya untuk urusan perdebatan dalam implementasi agama. “Ada pihak tertentu yang membenturkan ini sehingga umat Islam habis energinya tersita untuk urusan begini saja. Ini urusan sejak ratusan tahun lalu dan tidak akan pernah bisa selesai karena bukan sesuatu yang harus diperhadapkan,” kata Lukman. Selain itu, Lukman juga menyebut Islam dan Indonesia bagaikan 2 sisi mata uang yang berbeda. Untuk itu agama negara tetap menjadi satu kesatuan yang tida dapat dipisahkan. Dalam konteks Indonesia, Muslim yang baik adalah warga negara yang baik. “Tentu berbeda Islam dan Indonesia. Tapi, dalam konteks Indonesia, menjadi muslim yang baik itu adalah sekaligus menjadi warga negara yang baik. Sebagaimana warga negara yang baik adalah yang taat pada agamanya apapun yang dipeluknya,” jelas Lukman. Lukman pun mencontohkan perbedaan implementasi penghormatan dan perlindungan perempuan di Indonesia dengan di Arab Saudi. “Di Timur Tengah, dulu, dalam rangka melindungi hak perempuan, perempuan nggak boleh nyetir sendiri. Padahal mobilnya pribadi. Karena situasi dan kondisi, tradisi budaya yang berkembang di sana dalam rangka melindungi harkat dan martabatnya,” ujar Lukman. “Beda dengan di Indonesia. Jangankan menyetir mobilnya sendiri. Di Indonesia perempuan bisa menjdi hakim, bahkan hakim agama. Sesuatu yang tidak terjadi di negara Islam sekalipun. Hakim perempuan dan keputusan hakim perempuan itu sama dengan hakim laki-laki. Itu dilakukan dalam rangka memuliakan perempuan,” imbuhnya. Ia berharap ajaran Islam di Indonesia yang moderat atau tidak menganut paham ekstrem dalam beragama. Lukman pun meminta agar masyarakat mencermati ajaran agama yang sangat konservatif maupun sangat liberal. “Mereka yang terlalu konservatif itu juga sama bahayanya menurut saya dengan yang terlalu liberal dalam memahami agama,” ujar Lukman.

Pendidikan Islam di Tengah Gesekan Pendidikan Sekuler Jum’at, 19 Januari 2018 – 08:30 WIB Foto: Ilustrasi/SINDOnews/Dok Faisal Ismail Guru Besar Pascasarjana FIAI UII Yogyakarta   PADA mulanya kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa tidak memisahkan antara gereja (church) dan negara (state). Pada masa itu antara gereja dan negara masih terintegrasi. Namun sejak Abad Pertengahan, di Barat mulai terjadi proses pemisahan antara agama dan negara. Dominasi gereja yang terlalu ketat terhadap urusan keduniawian dirasa kurang pas oleh masyarakat Barat. Oleh karena itu masyarakat Barat mulai melepaskan diri dari dominasi gereja. Sejak itulah sekularisme muncul yang dalam perkembangannya menjadi pandangan hidup masyarakat Barat. Sekularisme dipahami sebagai ideologi dan pandangan hidup yang memisahkan urusan duniawi dari urusan keagamaan. Sekularisme bersaudara kembar atau berpautan dengan westernisme (paham Barat). Barat adalah sekuler, sekuler adalah Barat. Pendidikan Barat berwatak sekuler. Murid-murid di sekolah tidak boleh berdoa di ruang kelas karena agama dipandang sebagai urusan pribadi yang tidak boleh masuk ke ruang publik. Sains dan teknologi terlepas dari nilai-nilai agama. Kemajuan di bidang teknologi kedokteran dan kebidanan digunakan untuk melakukan aborsi yang memang dilegalkan di Barat. Sperma laki-laki dapat diawetkan, disimpan di bank sperma, dan dapat dibeli oleh yang membutuhkan untuk mendapatkan keturunan. Dengan menggunakan kemajuan sains dan teknologi yang canggih, sperma dan ovum dari pasangan tertentu (bisa pula bukan dari pasangan yang bersangkutan) bisa dibuahi dan dititipkan kepada rahim wanita lain yang disewa (sewa rahim). Nilai praktis dan pragmatis sains dan teknologi lebih dikedepankan dan tidak lagi dipandang dari etika dan nilai-nilai agama.   Haruskah Melakukan Pembaratan? Adalah benar tesis yang menyatakan bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan suatu bangsa. Kemajuan Barat (Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat) membuktikan tesis ini. Tapi apakah untuk menjadi bangsa yang maju, suatu bangsa harus mencontoh dan menjadi Barat dalam arti menerapkan sistem pendidikan sekuler Barat? Menurut saya, untuk bisa menjadi bangsa yang maju, suatu bangsa tidak harus mencontoh Barat, tidak harus menjadi Barat (melaksanakan westernisasi/pembaratan), dan tidak harus menerapkan sistem pendidikan sekuler Barat. Buktinya di era keemasan peradaban Islam (7–13 M), bangsa Arab-muslim jauh mendahului bangsa-bangsa Barat dalam mencapai kemajuan di bidang sains, kebudayaan, dan peradaban. Bangsa-bangsa Barat pada abad 7–13 M masih amat terpuruk dan belum melek ilmu pengetahuan. Dari abad 7 M hingga 13 M sama sekali belum dikenal istilah westernisme-westernisasi dan sekularisme-sekularisasi. Seperti diutarakan di awal tulisan ini, istilah westernisme-westernisasi dan sekularisme-sekularisasi baru muncul pada Abad Pertengahan dan mencapai klimaksnya pada awal abad ke-20 M.  Poin yang hendak ditekankan di sini adalah pendidikan yang dibangun, dikelola, dan dikembangkan oleh bangsa-bangsa muslim-Arab pada abad-abad itu berbasis agama (Islam). Fakta sejarah ini secara terang-benderang menjelaskan bahwa tanpa menjadi Barat (tanpa melaksanakan westernisasi/pembaratan) dan tanpa melaksanakan sekularisme-sekularisasi, pendidikan yang dilaksanakan dengan kurikulum, sistem, dan program yang baik dapat menciptakan kemajuan kebudayaan dan peradaban suatu bangsa. Contoh konkretnya adalah Universitas Cordova di Spanyol pada masa Daulah Umayyah. Banyak mahasiswa baik muslim maupun kristiani berbondong-bondong belajar secara serius di Universitas Cordova untuk mempelajari, mendalami, dan menimba ilmu-ilmu keislaman dengan segala disiplin, jenis, dan cabangnya. Universitas Cordoba memiliki daya tarik tersendiri karena menawarkan program studi keilmuan yang memikat minat para mahasiswa Barat yang pada masa itu memang haus akan ilmu pengetahuan. Apalagi pada masa itu Universitas Cordova merupakan universitas kelas dunia yang sangat amat terkenal di Eropa, reputasi akademik dan program studinya sudah mengungguli Universitas Al-Azhar (Kairo) dan Nizamiyah (Baghdad). Tentang Universitas Cordova ini Philip K Hitti menyatakan: “ Under him (al-Hakam II) the University of Cordova rose to a place of preeminence among the educational institutions of the world. It preceded both al-Azhar and Nizamiyah of Baghdad and attracted students, Christians and Muslim, not only from Spain but also from other parts of Europe.” (Di bawah pemerintahan Al-Hakam II [961–976 M], Universitas Cordova meningkat menjadi suatu pusat yang terbaik di antara lembaga-lembaga pendidikan di dunia. Ia mengungguli baik Universitas Al-Azhar maupun Nizamiyah di Baghdad dan menarik para mahasiswa, baik kristiani maupun muslim, tidak saja dari Spanyol tetapi juga dari berbagai penjuru Eropa). Tidak hanya mempelajari ilmu pengetahuan, tetapi para sarjana Barat juga menjadikan Universitas Cordova sebagai model ideal pendidikan tinggi mereka dengan cara mengadopsi sistem pendidikan tinggi, tradisi akademik, dan budaya ilmiah yang berkembang di Universitas Cordova dan menggunakan buku-buku filsafat dan kedokteran muslim sebagai bahan bacaan standar di universitas-universitas Barat. Dengan cara demikian, Barat mulai bangkit dan secara bertahap mulai memasuki masa Renaisans. Masa Renaisans inilah yang menjadi mata rantai munculnya masa Aufklarung dan Enlightment di Barat sehingga Barat menjadi modern dan canggih seperti kita saksikan dewasa ini.   Pendidikan Indonesia dan Islam Poin penting yang hendak ditekankan dengan mencuplik fragmen sejarah di atas adalah suatu bangsa (tentunya termasuk bangsa Indonesia) tidak harus mencontoh Barat, tidak harus menjadi Barat, dan tidak harus menerapkan sistem pendidikan sekuler Barat untuk menjadi bangsa yang maju dan canggih. Tentu, kita tidak harus anti-Barat. Kita mengambil hal-hal positif dan baik dari Barat (juga dari Timur) untuk memperbaiki sistem pendidikan kita (termasuk program dan kurikulumnya) dan untuk memperkaya ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban kita. Hal-hal yang tidak cocok dengan agama dan pandangan hidup bangsa (Pancasila) sudah selayaknya tidak kita contoh dan tidak kita ambil. halaman ke-1 dari 2

Related Posts

Comments are closed.