Menag Lukman Sebut Aksi Bela Palestina Perjuangan Kemanusiaan

Menag Lukman Sebut Aksi Bela Palestina Perjuangan Kemanusiaan

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebut aksi bela Palestina sebagai perjuangan kemanusiaan. Menurut Lukman, perjuangan kemanusiaan melintasi semua umat beragama. “Perjuangan membela bangsa Palestina adalah perjuangan kemanusiaan. Tidak hanya semata perjuangan agama. Betul ada sisi keagamaan yang beririsan dengan perjuangan ini, tapi perjuangan kemanusiaan melintasi semua umat beragama,” kata Lukman di Kementerian Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2017). Lukman juga menyebut para pendiri bangsa Indonesia telah menekankan di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dengan menyebut kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Menurut Lukman, Palestina telah dijajah selama puluhan tahun, bahkan di era globalisasi yang seharusnya seluruh bangsa saling bersinergi satu sama lain. “Palestina adalah sebuah bangsa yang terjajah sejak puluhan tahun. Begitu lama, bahkan di era globalisasi terjadi yang semestinya antar kita sesama bangsa, sesama umat manusia lebih mengedepankan sinergitas, bukan berkompetisi, apalagi saling merendahkan, dan meniadakan satu sama lain,” ucapnya. Sementara itu, Minister Counsellor of the State of Palestine Taher Hamad mengapresiasi sikap Indonesia terkait pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Bahkan, ia memuji Menlu Retno Marsudi yang mengenakan selendang khas Palestina ‘keffiyeh’ di forum internasional. “Beliau juga dengan senang hati menggunakan kain kafiyeh yang merupakan kain khas Palestina,” ujar Taher. Taher juga sepakat dengan Lukman yang menyebut persoalan di Palestina bukan masalah agama. Menurut Taher, sejarah membuktikan Yerusalem justru menjadi tempat berkembangnya tiga agama besar dunia, Islam, Yahudi dan Kristen. Tapi sejak tahun 1967 telah terjadi pendudukan tanah Palestina oleh Israel mulai wilayah Tepi Barat, Gaza, hingga Yerusalem. Akibatnya terjadi krisis kemanusiaan di tanah Palestina. “Penduduk Palestina di Yerusalem maupun di Tepi Barat serta Gaza dikenai pajak tinggi, banyak pengangguran dan pendidikan yang tak layak di sana,” ungkap Taher.

Baca juga : p0zd3p440 mui serukan aksi rakyat bela palestina

REPUBLIKA.CO.ID, Aksi 1712 disebut sebagai momentum persatuan bangsa. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin, mengajak rakyat Indonesia menyatukan aksi membela Palestina dari keputusan sepihak Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Ahad (17/12) nanti. Menurut Kiai Ma’ruf, menunjukkan sikap pembelaan terhadap Palestina merupakan kewajiban rakyat Indonesia. “Bahkan, kami juga mengajak agama lain, kelompok lain untuk ikut bersama-sama supaya ini juga menunjukkan adanya kemanusiaan dan persatuan Indonesia untuk bela Palestina,” ujar Kiai Ma’ruf seusai rapat koodinasi Aksi Indonesia Bersatu Bela Palestina bersama ormas Islam di Kantor MUI Pusat, Kamis (14/12). Aksi itu akan dipusatkan di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia di Jakarta Pusat. Kiai Ma’ruf mengingatkan, Palestina juga pernah membantu Indonesia pada masa kemerdekaan. Sejarah mencatat, selepas proklamasi, seorang ulama Palestina bernama Amin al-Husaini menyambangi pimpinan-pimpinan negara Arab mendorong dukungan bagi kemerdekaan Indonesia. Pengakuan Mesir, negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, yakni hasil kampanye Amin al-Husaini. Bagi warga yang hendak hadir pada aksi itu, Kiai Ma’ruf mengimbau untuk tetap mengedepankan akhlakul karimah. Walaupun umat Islam Indonesia sangat tersakiti dengan keputusan Presiden AS Donald Trump, menurut Kiai Ma’ruf, mereka harus tetap berkapala dingin. “Tidak menimbulkan kekacauan provokasi dan juga jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak layak. Tetap menjaga sopan santun yang akhlakul karimah,” kata Rais Aam PB Nahdlatul Ulama (NU) tersebut. Kiai Ma’ruf juga mengajak seluruh rakyat Indonesia membuat petisi kepada Amerika Serikat terkait pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Petisi tersebut perlu dibuat untuk memperkuat dukungan Indonesia terhadap Palestina. Masyarakat juga perlu mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah lebih aktif. Berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya, MUI akan memimpin langsung aksi pada Ahad (17/12). Aksi ini menargetkan massa kurang lebih dua juta orang dari beberapa daerah yang dianjurkan menggunakan pakaian putih. Aksi tersebut akan dihadiri para tokoh agama dan tokoh lintas agama, serta akan diawali dengan kegiatan shalat subuh bersama. Kiai Ma’ruf menuturkan, ada estimasi aksi nanti akan diikuti secara masif. “Terutama basisnya nanti dari Banten, Jakarta, Jabar, tapi banyak juga luar daerah dari Solo biasanya datang,” kata Kiai Ma’ruf. Panitia Aksi 1712 telah melajukan rapat koordinasi dengan Mabes Polri pada Rabu (13/12) kemarin di ruang rapat Baintelkam Polri. Rapat koordinasi itu dipimpin Wakabaintelkam Polri Brigjen Lucky Hermawan dengan dihadiri panitia aksi. Di antaranya, KH Marsudi Syuhud sebagai wakil PBNU, Ustaz Zaitun Rasmin mewakili MUI, dan Amirsyah Tambunan mewakili PP Muhammadiyah. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga menyambut positif aksi tersebut. Demonstrasi, menurut Menag, merupakan tindakan yang positif dalam era demokrasi saat ini. “Ya saya pikir itu(demonstrasi) adalah sebuah ungkapan unjuk rasa menyampaikan aspirasi atas kebijakan yang tidak hanya mengecewakan, tapi merusak upaya kita bersama untuk mewujudkan perdamaian di Palestina, ujar Lukman Hakim, kemarin. Menag mengingatkan, sebuah perkumpulan dalam jumlah besar akan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Oleh karana itu, Lukman Hakim berpesan kepada penggagas dan pelaku aksi agar disiplin sehingga aksi tidak mudah disusupi dan tidak menimbulkan citra buruk terhadap umat Islam. Sedangkan Wasekjen Dewan Pertimbangan MUI, Ustaz Bachtiar Nasir mengatakan, Aksi 1712 menjadi momen bagi umat Islam untuk bersatu kembali. “Allah sayang pada umat Islam dan bangsa Indonesia. Dengan adanya isu Palestina ini, saya kira ini jadi momen penting untuk persatuan, setelah yang terkesan tercabik di Aksi 212,” ucapnya. Sekjen PBNU Helmy Faisal mengatakan, jika Aksi 1712 tidak dilaksanakan dengan cara-cara kekerasan, warga NU sudah semestinya ikut serta. “PBNU mempersilakan kepada warga NU untuk melakukan aksi, sepanjang dilaksanakan dengan cara yang baik dan menjaga agar tidak melakukan cara-cara kekerasan,” ujar Helmy, kemarin. Pimpinan Pondok Pesantren Daarut Tauhid, KH Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) juga mengajak tokoh agama lain untuk bergabung dalam Aksi Indonesia Bersatu Bela Palestina. “Jadi saya kira urusan ini tidak cukup umat Islam saja, lebih baik lagi kalau undang elemen-eleman lainnya, sehingga lebih menunjukkan sebuah bangsa,” ujar Aa Gym, kemarin. Ia mengatakan, akan mengerahkan ribuan santrinya sebagai petugas kebersihan.  (Pengolah: fitriyan zamzami)


Baca juga : ini akibatnya jika 5 kali gagal registrasi sim card

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menginstruksikan kepada operator seluler untuk mengeluarkan moratorium (penangguhan) atau disclaimer terkait registrasi SIM Card. Terhitung mulai 22 November 2017 pukul 24.00 WIB, seluruh operator seluler wajib melakukan moratorium atau disclaimer, apabila pelanggan gagal melakukan registrasi sebanyak lima kali. Kemudian pelanggan mendaftarkan diri melalui gerai operator atau ke Dukcapil jika diperlukan perbaikan data. Kominfo menyebutkan disclaimer (pernyataan kebenaran identitas) pada registrasi prabayar ini guna mengantisipasi penggunaan data dan identitas yang tidak benar, jika ada oknum pelanggan mendaftarkan nomor selulernya melalui SMS. “Dalam rangka menjaga penggunaan identitas secara tepat dan menghindari dari pihak-pihak melakukan pemanfaatan identitas secara tidak benar, maka per malam ini 22 November pukul 24.00 WIB dilakukan moratorium,” kata Plt Kabiro Humas Kementerian Kominfo Noor Iza. Kominfo mengungkapkan kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Mengenai registrasi SIM card lewat SMS paling banyak lima kali ini, merujuk pada pasal 8 pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Pasal 8 Dalam hal registrasi kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dan Pasal 7 huruf tidak dapat tervalidasi sampai dengan 5 (lima) kali, calon Pelanggan Prabayar hanya dapat melakukan Registrasi melalui gerai milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau gerai milik Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf a. Pasal 9 (1) Dalam hal validasi tidak dapat dilakukan sebagai akibat adanya gangguan di sisi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, proses validasi harus segera dilakukan setelah gangguan tersebut diatasi. (2) Dalam hal validasi tidak dapat dilakukan sebagai akibat adanya gangguan di sisi instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan: a. Proses Validasi dapat ditunda dengan ketentuan data calon Pelanggan Prabayar diverifikasi di gerai milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau gerai milik Mitra, dan dapat dilakukan aktivasi sementara untuk waktu 1 x 24 jam(satu kali dua puluh empat jam) b. Setelah batas waktu aktivasi sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib melakukan validasi berdasarkan data hasil verifikasi; dan c. Dalam hal validasi tidak berhasil dilakukan, calon Pelanggan Prabayar wajib melakukan Registrasi kembali sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7. (rns/rns)

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebut aksi bela Palestina sebagai perjuangan kemanusiaan. Menurut Lukman, perjuangan kemanusiaan melintasi semua umat beragama. “Perjuangan membela bangsa Palestina adalah perjuangan kemanusiaan. Tidak hanya semata perjuangan agama. Betul ada sisi keagamaan yang beririsan dengan perjuangan ini, tapi perjuangan kemanusiaan melintasi semua umat beragama,” kata Lukman di Kementerian Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2017). Lukman juga menyebut para pendiri bangsa Indonesia telah menekankan di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dengan menyebut kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Menurut Lukman, Palestina telah dijajah selama puluhan tahun, bahkan di era globalisasi yang seharusnya seluruh bangsa saling bersinergi satu sama lain. “Palestina adalah sebuah bangsa yang terjajah sejak puluhan tahun. Begitu lama, bahkan di era globalisasi terjadi yang semestinya antar kita sesama bangsa, sesama umat manusia lebih mengedepankan sinergitas, bukan berkompetisi, apalagi saling merendahkan, dan meniadakan satu sama lain,” ucapnya. Sementara itu, Minister Counsellor of the State of Palestine Taher Hamad mengapresiasi sikap Indonesia terkait pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Bahkan, ia memuji Menlu Retno Marsudi yang mengenakan selendang khas Palestina ‘keffiyeh’ di forum internasional. “Beliau juga dengan senang hati menggunakan kain kafiyeh yang merupakan kain khas Palestina,” ujar Taher. Taher juga sepakat dengan Lukman yang menyebut persoalan di Palestina bukan masalah agama. Menurut Taher, sejarah membuktikan Yerusalem justru menjadi tempat berkembangnya tiga agama besar dunia, Islam, Yahudi dan Kristen. Tapi sejak tahun 1967 telah terjadi pendudukan tanah Palestina oleh Israel mulai wilayah Tepi Barat, Gaza, hingga Yerusalem. Akibatnya terjadi krisis kemanusiaan di tanah Palestina. “Penduduk Palestina di Yerusalem maupun di Tepi Barat serta Gaza dikenai pajak tinggi, banyak pengangguran dan pendidikan yang tak layak di sana,” ungkap Taher.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mendukung penuh aksi bela Palestina yang akan digelar pada Minggu (17/12). Lukman mengatakan aksi bela Palestina sebagai bentuk penantangan bangsa Indonesia terhadap pelanggaran HAM. Hal ini disampaikan Lukman dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertema ‘Indonesia Bersama Palestina’ di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2017). Lukman menilai aksi tersebut positif karena akan menggelar doa bersama. “Selaku Menteri Agama saya mendukung sepenuhnya aksi itu. Saya pikir ada hal positif dari aksi itu akan melakukan doa bersama,” kata Lukman. Ia juga menyatakan keinginan untuk ikut hadir berdoa bersama pada aksi tersebut. Lukman memastikan sikap Indonesia sudah jelas, mendukung kemerdekaan Palestina. “Sejujurnya saya ingin sekali hadir Ahad lusa itu, karena saya ingin ikut bersama-sama seluruh umat beragama mendoakan, karena dalam agenda aksi itu akan mendoakan secara bersama agar bangsa Palestina terbebas dari penjajahan selama ini,” ujarnya. Ia juga menceritakan sejumlah alasan kenapa Indonesia mendukung Palestina. Pertama, menurut Lukman, bangsa Indonesia pernah merasakan penjajahan. Bangsa Indonesia paham perasaan bangsa Palestina yang terus memperjuangkan kemerdekaannya. “Kedua, masyarakat Indonesia sejak dulu telah menjadi masyarakat yang religius. Maka, sebagai bangsa yang religius pastilah menentang bentuk pelanggaran HAM,” jelas Lukman. Foto: Menag Lukman dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertema ‘Indonesia Bersama Palestina’ (Haris Fadhil-detikcom) Selain Lukman, Minister Counsellor of the State of Palestine Taher Hamad yang hadir mengucapkan terima kasih kepada Indonesia atas dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Ia juga menyebut di Yerusalem sejak zaman kekhalifahan semua agama hidup berdampingan dengan damai. Namun, sejak kehadiran Israel aktifitas keagamaan di Yerusalem tidak lagi bebas. Bahkan, menurut Taher, para orang tua tidak bisa dengan bebas mengajak anak-anaknya salat berjemaah ke masjid. “Penduduk Palestina dibatasi kebebasannya, dibebani pajak tinggi, tidak diizinkan salat di masjid Al Aqsa. Saya lihat di Indonesia orang tua bisa mengajak anaknya salat Jumat ke masjid, tapi di Yerusalem tidak bisa,” ujar Taher. Sementara itu, Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Indonesia Sunarko menegaskan isu kemerdekaan Palestina selalu ada dalam detak jantung dan nafas diplomasi politik luar negeri. Ia pun menyebut Indonesia terus mendorong agar dunia menaruh perhatian lebih terhadap Palestina lewat forum-forum internasional seperti KTT Luar Biasa OKI. “Dalam forum KTT LB OKI, Indonesia berupaya keras agar dunia melihat dan memberikan perhatian lebih kepada Palestina,” ucap Sunarko.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak umat Islam berkumpul di seberang Istana Merdeka dalam Aksi Bela Palestina. Aksi ini digelar untuk memprotes pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Yerusalem yang disebut sebagai ibu kota Israel. Ketua Komisi Dakwah MUI KH Cholil Nafis mengatakan klaim sepihak Trump tersebut melanggar peraturan internasional. Aksi Bela Palestina ini merupakan wujud sikap umat yang antipenjajahan. “(Alasan aksi) Donald Trump melanggar peraturan internasional. Kedua, agama Islam itu antipenjajahan, setiap orang dilahirkan merdeka,” kata Cholil saat dihubungi, Jumat (15/12/2017). “Dan ini jadi ilustrasi dalam pembukaan UUD kita, bahwa kemerdekaan adalah hak seluruh anak bangsa, termasuk juga kita ingin menyampaikan kemerdekaan adalah hak semua bangsa (termasuk Palestina),” sambungnya. Terkait jumlah massa yang akan datang, Cholil mengatakan tak ada target yang dipasang. Namun dia mempersilakan umat Islam datang karena memiliki tuntutan yang sama. Di sisi lain, Aksi Bela Palestina ini juga dapat dijadikan ruang silaturahmi umat Islam untuk berkumpul dan menyampaikan aspirasi soal kemerdekaan Palestina. Aksi ini melibatkan elemen dari NU, Muhammadiyah, Persis, dan lainnya. Cholil mengatakan umat nonmuslim juga dipersilakan datang ikut Aksi Bela Palestina. “Kita tidak pakai target, ya. Siapa pun, umat Islam yang mau datang silakan. Ini kan ada common sense , tuntutan yang sama, dan sisi lain kita silaturahim, orang Islam berkumpul untuk menyampaikan pendapatnya,” ucap Cholil. “Kalau 212 saja 7 juta bisa, kan kalau ini bisa saja 10 juta. Tapi ini kan bisa lebih, kalau hitung-hitungan akal. Silakan gerakkan hatinya untuk menuju Monas, menyampaikan aspirasi yang pertama, yang kedua silaturahim antarmasyarakat di Indonesia,” imbuhnya. Aksi ini akan digelar pada Minggu (17/12) nanti. Aksi dimulai dengan salat subuh berjemaah di Masjid Istiqlal dan masjid di sekitar Monas. Setelah itu, massa berkumpul di taman seberang Istana Merdeka untuk menyampaikan protes atas klaim Trump terhadap Yerusalem.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan maklumat terkait Aksi Bela Palestina. MUI menyerukan seluruh elemen bangsa untuk ikut aksi yang digelar pada Minggu (17/12/2017) nanti. Maklumat tersebut ditandatangani Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin dan Sekretaris Jenderal Anwar Abbas. Seruan ini dikeluarkan untuk menyuarakan kepedulian terhadap tertindasnya Palestina oleh Israel dan sekutunya. Berikut ini bunyi Maklumat MUI: MAKLUMAT MAJELIS ULAMA INDONESIA Bismillahirahmanirrahim Assalamu’alaikum wr. wb. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan ini menyerukan kepada seluruh elemen Bangsa untuk hadir pada Aksi Indonesia Bersatu untuk Palestina, yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2017 di Lapangan Monumen Nasional (Monas) pukul 06.00 s/d selesai, demi menyuarakan kepedulian kita atas tertindasnya Bangsa Palestina oleh Israel dan sekutunya. Mengingat pentingnya agenda tersebut, kami mohon kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua. Wassalam, DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA Ketua Umum, Prof. Dr. K.H. MA’RUF AMIN Sekretaris Jenderal, Dr. H. ANWAR ABBAS, M.M., M.Ag., Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi Dakwah MUI KH Cholil Nafis mengatakan klaim sepihak Trump tersebut melanggar peraturan internasional. Aksi Bela Palestina ini merupakan wujud sikap umat yang antipenjajahan. “(Alasan aksi) Donald Trump melanggar peraturan internasional. Kedua, agama Islam itu antipenjajahan, setiap orang dilahirkan merdeka,” kata Cholil saat dihubungi, Jumat (15/12). “Dan ini jadi ilustrasi dalam pembukaan UUD kita, bahwa kemerdekaan adalah hak seluruh anak bangsa, termasuk juga kita ingin menyampaikan kemerdekaan adalah hak semua bangsa (termasuk Palestina),” sambungnya.

Aksi Bela Palestina akan digelar pada Minggu (17/12/2017) nanti. Aksi akan dimulai dengan salat subuh berjemaah di Masjid Istiqlal dan dilanjutkan penyampaian aspirasi di seberang Istana Merdeka. “Kita kumpul di Istiqlal dan sekitar Istiqlal untuk salat subuh berjemaah di istiqlal, lalu zikir-zikir. Dan menyampaikan aspirasi soal pembebasan Palestina di Taman Pandang Istana yang di seberang Istana,” kata Ketua Komisi Dakwah MUI KH Cholil Nafis saat dihubungi, Jumat (15/12). Dia mengatakan rencananya aksi ini akan digelar hingga pukul 11.00 WIB. Cholil mengatakan, untuk pergerakan massa dari Istiqlal menuju Taman Pandang Istana, tak dilakukan dengan long march . “Nggak ( long march ), jalan masing-masing. Kita kan orang dengan sukarela datang. Ada orang yang datang dari berbagai daerah dengan bus,” ucap dia. Cholil mengatakan aksi ini dilakukan terkait klaim sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Menurutnya, klaim tersebut melanggar peraturan internasional. “Aksi ini agar Donald Trump mengurungkan kebijakannya karena ini berkenaan dengan kapatuhan terhadap hukum internasional,” tuturnya.

Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menanggapi, Indonesia bakal selalu bersama Palestina. “Bagaimanapun juga Indonesia berada di belakang rakyat Palestina untuk bisa mendapatkan kemerdekaannya,” kata Lukman di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/12/2017). Dia menyatakan Presiden Jokowi dan pemerintahan sebelum Jokowi selalu konsisten membicarakan masalah Palestina di forum-forum internasional. Sudah menjadi amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mendukung kemerdekaan segala bangsa. “Masalah Palestina itu tidak hanya semata-mata masalah umat Islam saja, tetapi ini hakikatnya sudah menjadi amanat pembukaan UUD kita,” kata Lukman. Kini Amerika Serikat (AS) disebutnya benar-benar mengingkari kesepakatan bersama, yakni resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Lukman mengulangi pernyataan Jokowi. “Agar Amerika bisa mempertimbangkan kembali kebijakan itu,” kata Lukman.

VIVA  – Massa kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta anggota ormas Islam mengikuti aksi Bela Palestina di depan Kedubes Amerika Serikat di Jakarta, Minggu, 10 Desember 2017. Aksi itu sebagai penolakan atas pengakuan sepihak Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel oleh Presiden AS, Donald Trump, beberapa waktu lalu. Hadir dalam aksi ini Presiden DPP PKS, Sohibul Iman, Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini, Ketua Umum Persatuan Umat Islam, Nazar Haris, dan Ketua Umum Mathlaul Anwar, Ahmad Sadeli Karim.

seperti di kutip dari http://www.viva.co.id

Dia pun mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi soal isu Yerusalem. Namun, hal ini perlu didukung langkah lebih konkrit untuk untuk menggalang kekuatan negara-negara belahan dunia. Salah satunya dengan melakukan lobi di forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan forum PBB untuk menolak resolusi klaim sepihak AS. “Itu jelas langgar resolusi PBB dan dan memperparah penjajahan Israel atas Palestina. Kita dorong Pemerintah untuk menggalang aksi penolakan dengan negara-negara lainnya di forum OKI dan PBB,” ujar Jazuli Bentuk Kezaliman Menurutnya, pengakuan Trump yang mendeklarasikan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel adalah bentuk kezaliman. Sikap AS dinilai merusak semangat perdamaian yang dibangun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sikap Trump mesti ditolak, karena Yerusalem merupakan kiblat perdamaian. “Kita tolak klaim tersebut karena Yerusalem adalah milik Palestina. Yerusalem, di dalamnya terdapat komplek Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam sehingga memiliki tempat tersendiri di hati 1,7 milyar umat muslim dunia,” tuturnya. Selain itu, penjajahan tentara Israel terhadap rakyat Palestina telah menjadi isu kemanusiaan internasional yang menyulut aksi solidaritas kemanusiaan dunia. Dengan adanya kebijakan Trump justru akan merusak perdamaian tersebut.   “Mayoritas pemimpin negara di dunia dan rakyatnya mengecam keputusan Donald Trump. Di berbagai belahan dunia berlangsung aksi bela Palestina,” jelas Jazuli. (ren)

Related Posts

Comments are closed.