Manuver Keluarga Cendana Pulihkan Citra daripada Pak Harto

Manuver Keluarga Cendana Pulihkan Citra daripada Pak Harto

Sejak Juni 2012, PDI Perjuangan menggulirkan wacana Juni sebagai “Bulan Sukarno”. Kini, muncul wacana Maret sebagai “Bulan Soeharto” yang digulirkan sejak tahun lalu. Sederet acara digelar, mulai dari seminar hingga kegiatan sosial di Yogjakarta, Solo, dan Jakarta. “Ini wujud kepedulian dan penghargaan kami kepada beliau yang pernah mendapat gelar Bapak Pembangunan melalui Tap MPR pada 1983. Sama sekali bukan untuk mengkultuskannya,” kata Sabrina, Humas Yayasan Damandiri (Dana Sejahtera Mandiri) kepada detikcom, Kamis (1/3/2018) Yayasan tersebut menjadi salah satu yang ikut menyokong rangkaian acara “Bulan Suharto”. Keluarga Cendana tentu menyokong penuh, tapi yang aktif terlibat cuma Siti Hediati Haryadi (Titiek Soeharto). Sabrina memastikan Tommy Soeharto meskipun ikut menyokong tapi tak terlibat secara aktif. Hal itu untuk menghindari kesan ada motif politik dari acara-acara yang digelar sebab Partai Berkaya baru saja tercatat sebagai peserta Pemilu 2019. Upaya pencanangan Maret sebagai Bulan Soeharto merujuk pada sederet peristiwa bersejarah. Sebut saja Serangan Umum 1 Maret 1949 yang menampilkan sosok Soeharto sebagai pemimpin serangan. Lalu ada 11 Maret 1966, peristiwa terbitnya Surat Perintah dari Presiden Sukarno kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penertiban pasca Gerakan 30 September 1965. Perintah itu ditindaklanjuti keesokan harinya dengan membubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Soeharto kemudian dilantik menjadi penjabat Presiden RI pada 12 Maret 1968, pada 27 Maret 1968 dilantik sebagai Presiden Kedua RI. Jauh sebelum memunculkan wacana Maret sebagai Bulan Soeharto, upaya memperbaiki citra Soeharto dilakukan dengan menerbitkan sejumlah buku. Pengusaha Probosutedjo yang merupakan adik Soeharto, misalnya, menulis “Dari Pak Harto untuk Indonesia” pada 2008. Buku setebal 215 halaman itu antara lain mengupas kisah sukses melakukan pembangunan ekonomi dan industri. Juga mengulas falsafah kepemimpinannya, sekaligus menepis berbagai tuduhan miring terkait HAM hingga isu KKN dan kekayaan keluarga. Probo juga menulis buku, “Memoar Romantika Probosutedjo: Saya dan Mas Harto” pada Mei 2010. Di luar buku yang ditulisnya, terbit pula “Pak Harto The Untold Story”, Juni 2011 dan “Incognito Pak Harto”, Juni 2013. Selain buku, Probosutedjo juga membangun museum Soeharto di Desa Kemusuk yang merupakan tempat kelahiran sang “Jenderal Besar”. Museum di Bantul, Jogjakarta itu diresmikan Probosutedjo pada 11 Maret 2013. Sementara Titiek berencana menjadikan rumah di Jalan Cendana juga sebagai museum Soeharto. Niat itu disampaikannya saat bersilaturahmi dengan sejumlah mantan menteri Soeharto pada Desember 2017. Di luar lingkaran keluarga cendana, ada Abdul Rohman, alumnus sebuah perguruan tinggi di Jember Jawa Timur yang berkhidmat memperbaiki citra Soeharto lewat sejumlah situs berita. Dia mengaku merogoh kocek sendiri untuk mengelola Soeharto.co sejak 2013, dan Cendananews.com. Untuk Soeharto.co isinya arsip sepak terjang Soeharto selama menjadi Presiden, sedangkan Cendananews merupakan situs berita umum yang memiliki rubrik khusus, Jejak Orba dan Kabar Cendana. Di pengujung Orde Baru, dia mengaku ikut melakukan berbagai aksi unjuk rasa menuntut Soeharto mundur tapi kemudian dia tobat. “Saya bilang ke Mbak Tutut, dulu saya ikut mendemo Pak Harto, sekarang sudah tobat,” kata Abdul Rahman menirukan percakapannya dengan Tutut.

Sejak Juni 2012, PDI Perjuangan menggulirkan wacana Juni sebagai “Bulan Sukarno”. Kini, muncul wacana Maret sebagai “Bulan Soeharto” yang digulirkan sejak tahun lalu. Sederet acara digelar, mulai dari seminar hingga kegiatan sosial di Yogjakarta, Solo, dan Jakarta. “Ini wujud kepedulian dan penghargaan kami kepada beliau yang pernah mendapat gelar Bapak Pembangunan melalui Tap MPR pada 1983. Sama sekali bukan untuk mengkultuskannya,” kata Sabrina, Humas Yayasan Damandiri (Dana Sejahtera Mandiri) kepada detikcom, Kamis (1/3/2018) Yayasan tersebut menjadi salah satu yang ikut menyokong rangkaian acara “Bulan Suharto”. Keluarga Cendana tentu menyokong penuh, tapi yang aktif terlibat cuma Siti Hediati Haryadi (Titiek Soeharto). Sabrina memastikan Tommy Soeharto meskipun ikut menyokong tapi tak terlibat secara aktif. Hal itu untuk menghindari kesan ada motif politik dari acara-acara yang digelar sebab Partai Berkaya baru saja tercatat sebagai peserta Pemilu 2019. Upaya pencanangan Maret sebagai Bulan Soeharto merujuk pada sederet peristiwa bersejarah. Sebut saja Serangan Umum 1 Maret 1949 yang menampilkan sosok Soeharto sebagai pemimpin serangan. Lalu ada 11 Maret 1966, peristiwa terbitnya Surat Perintah dari Presiden Sukarno kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penertiban pasca Gerakan 30 September 1965. Perintah itu ditindaklanjuti keesokan harinya dengan membubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Soeharto kemudian dilantik menjadi penjabat Presiden RI pada 12 Maret 1968, pada 27 Maret 1968 dilantik sebagai Presiden Kedua RI. Jauh sebelum memunculkan wacana Maret sebagai Bulan Soeharto, upaya memperbaiki citra Soeharto dilakukan dengan menerbitkan sejumlah buku. Pengusaha Probosutedjo yang merupakan adik Soeharto, misalnya, menulis “Dari Pak Harto untuk Indonesia” pada 2008. Buku setebal 215 halaman itu antara lain mengupas kisah sukses melakukan pembangunan ekonomi dan industri. Juga mengulas falsafah kepemimpinannya, sekaligus menepis berbagai tuduhan miring terkait HAM hingga isu KKN dan kekayaan keluarga. Probo juga menulis buku, “Memoar Romantika Probosutedjo: Saya dan Mas Harto” pada Mei 2010. Di luar buku yang ditulisnya, terbit pula “Pak Harto The Untold Story”, Juni 2011 dan “Incognito Pak Harto”, Juni 2013. Selain buku, Probosutedjo juga membangun museum Soeharto di Desa Kemusuk yang merupakan tempat kelahiran sang “Jenderal Besar”. Museum di Bantul, Jogjakarta itu diresmikan Probosutedjo pada 11 Maret 2013. Sementara Titiek berencana menjadikan rumah di Jalan Cendana juga sebagai museum Soeharto. Niat itu disampaikannya saat bersilaturahmi dengan sejumlah mantan menteri Soeharto pada Desember 2017. Di luar lingkaran keluarga cendana, ada Abdul Rohman, alumnus sebuah perguruan tinggi di Jember Jawa Timur yang berkhidmat memperbaiki citra Soeharto lewat sejumlah situs berita. Dia mengaku merogoh kocek sendiri untuk mengelola Soeharto.co sejak 2013, dan Cendananews.com. Untuk Soeharto.co isinya arsip sepak terjang Soeharto selama menjadi Presiden, sedangkan Cendananews merupakan situs berita umum yang memiliki rubrik khusus, Jejak Orba dan Kabar Cendana. Di pengujung Orde Baru, dia mengaku ikut melakukan berbagai aksi unjuk rasa menuntut Soeharto mundur tapi kemudian dia tobat. “Saya bilang ke Mbak Tutut, dulu saya ikut mendemo Pak Harto, sekarang sudah tobat,” kata Abdul Rahman menirukan percakapannya dengan Tutut.

Bareskrim Polri bersama FBI telah berhasil menangkap kapal Yacht seharga Rp 3,5 triliun milik terdakwa korupsi USD 1 miliar asal Malaysia, Jho Low. Kapal beserta awaknya tersebut diketahui sengaja bersembunyi di Bali. Wadir Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Daniel Silitonga mengatakan kapal tersebut diketahui sudah berada di Indonesia sejak November 2017 lalu. Keberadaan kapal tersebut di Bali sudah diketahui pihak kepolisian. “Keberadaan di Bali sudah tahu, sejak 20 November di KSOP di Benoa dan sebagaimana terekam dan sudah dipastikan data di kapal sama dan ini perlu kita pastikan apa yang dilaporkan sesuai,” ujar Daniel. Meski demikian Daniel belum dapat memastikan mengapa mereka memilih Bali sebagai tempat persembunyian. Kepolisian, disebut Daniel, sedang bekerja menyelidikinya. “Selama di Bali katanya tidak ada membawa penumpang atau kru, jadi kalau rusak mereka berhenti. Sedang kami dalami itu (tujuan kapal berlabuh ke Indonesia untuk bersembunyi),” sebut Daniel. Daniel mengatakan penyidik tengah mempelajari catatan perjalanan (log book) yang didapatkan dari atas kapal tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jejak perjalanan kapal pesiar mewah tersebut sebelum tiba di perairan Indonesia. [Gambas:Video 20detik] Daniel mengungkapkan, penangkapan kapal tersebut merupakan hasil laporan khusus dari FBI yang meminta bantuan kepada Bareskrim Polri. Untuk diketahui, ada 34 ABK dalam kapal tersebut, 29 telah diamankan. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri (Dirtipideksus) Brigjen Agung menduga 5 ABK yang tidak ditemukan itu sedang libur tugas. Namun, dia menyebut pemeriksaan terhadap 29 ABK lainnya akan lebih menajamkan dugaan tersebut. Seluruh ABK itu menurut Agung adalah warga negara asing. Dari informasi yang didapatkan, para ABK itu berasal dari Australia, Afrika Selatan, Selandia Baru, Thailand, Filipina, Kanada, Malaysia, India, Inggris, dan Nepal. Yacht itu diamankan Polri–atas permintaan FBI–di Bali pada Rabu (28/2). Kapal itu disebut telah menjadi buron sejak 2015 dan bersembunyi di Indonesia dari otoritas Amerika Serikat. Kapal Equanimity, berdasarkan Pengadilan AS, dimiliki oleh seorang miliuner asal Malaysia Jho Low. Low terjerat kasus korupsi transfer dana USD 1 miliar dari pihak berwenang Malaysia ke rekening pribadi.

Partai Gerindra menuding pemerintah menginginkan Pilpres 2019 diikuti calon tunggal. Golkar pun menyebut ketakutan Gerindra itu tak beralasan. “Sekarang tugas partai politik adalah bagaimana melaksanakan UU tersebut,” kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (2/3/2018). Partai Gerindra disarankan lebih baik fokus membangun koalisi dengan parpol lain jika ingin memajukan capres. Menurut Ace, saat ini peluang tersebut masih terbuka. “Yakinkan dong partai lain untuk memenuhi ambang batas seperti yang dipersyaratkan UU tersebut,” ujar anggota Komisi II DPR itu. “Saya kira masih sangat mungkin dan terbuka lebar untuk mencari koalisi dukungan dalam capres 2019 nanti,” imbuh Ace. Sebelumnya diberitakan, Gerindra mencurigai adanya keinginan partai pendukung pemerintah mewujudkan calon tunggal pada Pilpres 2019, yakni hanya Joko Widodo (Jokowi). Caranya melalui aturan ambang batas capres atau presidential threshold sebesar 20-25 persen di UU Pemilu. “Kami sebenarnya sudah mendeteksi, mengendus, sejak awal sejak pembentukan UU Pemilu itu dari partai pendukung pemerintah, bahkan draf dari pemerintah itu dimungkinkan untuk adanya calon tunggal. Itu kami tentang, seharusnya tidak boleh ada calon tunggal,” kata Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria, Kamis (1/3). “Pada akhirnya dimungkinkan adanya calon tunggal, pasalnya ada jadi melawan kotak kosong. Itu yang kami deteksi dan Fraksi Gerindra keberatan,” imbuhnya. Diketahui, hingga saat ini masih ada lima parpol yang belum secara resmi menyatakan dukungan di Pilpres 2019. Selain Gerindra, masih ada PAN, PKS, PKB, dan Partai Demokrat.

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait kasus penistaan agama yang menjeratnya. Alasannya mengajukan PK terkait putusan terhadap Buni Yani. “Contoh sangat kita ketahui Pak Ahok langsung ditahan walau sudah menyatakan banding. Sementara kalau kita menilik kasus yang lain tidak demikian,” kata pengacara yang juga adik Ahok, Fifi Lety Indra, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (26/2/2018). Pengacara Ahok lainnya, Josefina Agatha Syukur, menyatakan hal sama. Ada sejumlah alasan Ahok mengajukan PK, salah satunya kasus Buni Yani. “Kasus Buni Yani memang kami masukkan itu sebagai salah satu dasar kami, yang kami gunakan salah satunya alasan kekhilafan hakim, ada juga alasan mengenai putusan terkait putusan Buni Yani,” ujarnya. “Ada beberapa hal di dalamnya yang tidak sesuai atau kontradiktif dengan apa yang disampaikan majelis hakim di dalam pertimbangannya di dalam putusan,” sambung Josefina. Ahok, eks Gubernur DKI Jakarta, dihukum 2 tahun penjara dan kini menjalani masa tahanan di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Ahok dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama karena pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Ahok dinyatakan majelis hakim terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 156a KUHP, yakni secara sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama. Sedangkan Buni Yani dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Buni divonis hukuman pidana penjara satu tahun enam bulan. Hakim menilai Buni Yani terbukti melawan hukum dengan mengunggah video di akun Facebook-nya tanpa izin Diskominfomas Pemprov DKI Jakarta. Posting -an itu berupa potongan video pidato Ahok pada 27 September 2016, yang diunggah di akun YouTube Pemprov DKI Jakarta. Hakim juga menilai Buni Yani terbukti mengubah durasi video. Video asli berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik, sedangkan video yang diunggah Buni di akun Facebook-nya hanya 30 detik. [Gambas:Video 20detik] Hakim menyebut perbuatan Buni memenuhi keseluruhan unsur di dalam pasal tersebut. Dalam persidangan, terbukti Buni mengunggah video berdurasi 30 detik berisi potongan pidato Ahok dengan tambahan caption , sedangkan video asli dari pidato Ahok berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik. Meski begitu, hakim tidak memerintahkan penahanan Buni Yani. Sebuah putusan yang tidak disertai perintah penahanan ini diatur dalam Pasal 193 KUHAP.

Cagub Jateng Sudirman Said berbicara mengenai ongkos politik untuk berkampanye. Sudirman mengaku mengandalkan uang ‘saweran’ saat berkampanye. “Mengenai dana, Anda semua tahu saya bukan pengusaha, bukan politikus yang punya uang. Betul-betul saya mengandalkan saweran dari kawan-kawan. Ada support , itu yang saya jalani,” kata Sudirman saat bertandang ke redaksi detikcom , Jl Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018). Sudirman menyatakan mengandalkan struktur partai dan relawan untuk menggapai daerah yang tidak sempat ia kunjungi. Kehadiran PKB setelah tiga partai pengusung awal, yakni Gerindra-PKS-PAN, disebutnya betul-betul sangat membantu. “Kita buat struktur relawan nonpartai juga. Sekarang mulai kerja dan terbangun. Betul-betul saya mengandalkan saweran dari kawan-kawan, dan saya katakan kepada seluruh parpol, saya bukan yang punya uang. Rasanya sambutan masyarakat Jateng cukup baik. Adalah dari teman-teman yang mau support dan selama ini saya alami,” urai Sudirman. “Jumlahnya, kita kejar tayang saja. Ada sekian, kita jalan kencang. Kalau ada kurang sedikit, ya kurangi kecepatan. Tapi alhamdulillah selama ini cukup baik,” imbuhnya. Sudirman juga akan mengadopsi beberapa program kerja Gubernur DKI Anies Baswedan. Salah satunya rumah DP Rp 0 hingga wacana pembentukan ‘KPK’ di Jateng. “Bila diperlukan, tapi bisa juga dengan memperkuat di inspektorat provinsi. Dengan pencegahan, pendidikan, dan lainnya,” ucap dia. Apa akan membentuk tim percepatan atau tim sinkronisasi seperti yang dilakukan Anies-Sandi? “Tergantung kebutuhan, akan dilihat gimana nanti kebutuhannya,” kata Sudirman.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa bertemu dengan Presiden Jokowi hari ini. Ternyata, sebelumnya Khofifah sudah ‘diam-diam’ menghadap Presiden Jokowi. Dibilang ‘diam-diam’ karena Khofifah tak mau mengungkap secara gamblang soal pertemuan sebelum upacara 17 Agustus di Istana itu. “Sudahlah, Teman-teman. Bayangkan sepadat ini tugas Presiden masak saya harus mengomunikasikan sesuatu di luar tugas dan fungsi. Pasti saya akan memaksimalkan intensitas waktu yang beliau harus apa penuhi, jadi saya punya kesempatan waktu yang tidak lama melaporkan update, terutama nota keuangan,” kata Khofifah kepada wartawan di Istana Negara, Rabu (23/8/2017). Juru bicara Presiden, Johan Budi SP, membenarkan soal adanya pertemuan Khofifah dengan Presiden Jokowi sebelum 17 Agustus. Saat itu yang bertemu adalah Khofifah, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Presiden Jokowi. “Waktu itu pernah dipanggil kan, saya sudah cerita. Bu Mensos ketemu Presiden didampingi Pak Mensesneg. Salah satu yang dibahas waktu itu, lupa saya, sebelum 17 (Agustus),” kata Johan Budi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, setelah Khofifah meninggalkan Istana, Rabu (23/8). Johan Budi. (Jabbar Ramdhani/detikcom) Johan tak bisa memastikan apakah pertemuan itu membahas pengunduran diri Khofifah untuk keikutsertaannya dalam Pilgub Jawa Timur 2018. “Tapi kalau waktu itu kamu tanya apakah sudah ada surat pengunduran diri, sampai kemarin belum ada. Saya akan cek, kamu hari ini bilang,” katanya. “Ada atau nggak belum tahu saya. Jadi sampai kemarin belum ada,” tambahnya. Lalu, apa hasil pertemuan tersebut? Johan Budi mengaku juga tidak tahu. “Saya kira Bu Khofifah yang tahu dengan Pak Pratik. Saya sendiri tidak tahu,” katanya. Johan mengatakan pertemuan tersebut merupakan permintaan Khofifah. Dia membantah jika dikatakan pertemuan itu diikuti perwakilan partai. “Iya, (Khofifah) yang minta waktu dan waktu itu Pak Presiden didampingi Mensesneg. Sampai kemarin belum ada soal pengunduran diri, hari ini kalau kamu bilang ada pengajuan pengunduran diri ya harus dicek dulu,” katanya.

Kepolisian mengimbau masyarakat memperhatikan etika dalam menggunakan internet. Salah satunya tidak membuat akun anonim. “Saya keliling SMA di Jakarta, saya tanya apakah kamu punya akun abal-abal, mereka bilang punya. Ini tantangan buat kita semua. Saat ditanya buat apa, untuk memata-matai pacarnya. Nggak usah stalker-stalker , mudah-mudahan nggak ada di sini, ya. Sebenarnya cyber etiquette itu ada,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Fadil Imran dalam diskusi publik ‘Melawan Hoax’ di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2018). Ia menjelaskan etika di internet itu antara lain tidak membuat posting yang menyakiti hati orang lain. Teknologi juga tak boleh digunakan untuk mencuri data milik orang lain. “Misalnya penggunaan komputer tidak boleh menyakiti orang lain. Tidak boleh untuk mencuri atau akses data orang lain, tidak boleh mengintip file milik orang lain. Tidak boleh untuk hal-hal yang sembunyi-sembunyi dan lain-lain. Kita banyak nggak sadar posting- an kita melukai, bukan fisik, tapi perasaan, bahkan persatuan,” ucap Fadil. Saat ini, Fadil menyebut, Polri mengimbau agar politik identitas tidak digunakan dalam pilkada 2018. Hal itu agar proses pemilihan kepala daerah bisa berjalan dengan lancar. “Ada Satgas Nusantara, cara Polri mengeliminasi politik identitas dalam kontestasi pilkada 2018. Penggunaan politik identitas di pilkada 2018 supaya tidak dilakukan agar seluruh rangkaian pesta pemilihan gubernur, bupati, wali kota ini bisa dijalankan secara fair ,” ujarnya. Ia pun berharap ada aturan soal pembuatan meme yang bersifat provokatif. Menurutnya, kebebasan berpendapat tidak boleh disalahgunakan. “Meski ada perbuatan yang dapat dipidana, belum ada di UU ITE. Misalnya meme orang nobar , ada truk terbalik di Nigeria menewaskan banyak orang. Terus dibuat meme , ‘Inilah kekejaman rezim Myanmar terhadap etnis Rohingya. Ini kan provokasi,” ucapnya. “Kebebasan berpendapat jangan sampai kelewatan batas,” imbuhnya.

Related Posts

Comments are closed.