Kuasa Hukum: Ada Benjolan di Kaki Kanan Ba’asyir, Perlu Kontrol Ulang

Kuasa Hukum: Ada Benjolan di Kaki Kanan Ba’asyir, Perlu Kontrol Ulang

Abu Bakar Ba’asyir selesai menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat. Anggota tim kuasa hukum Ba’asyir, Guntur Fattahillah, menyebut dokter menemukan benjolan kecil di kaki kanan Ba’asyir. “Secara umum yang disampaikan dokter tidak memburuk, tetapi ada benjolan kecil sebelah kanan (kaki sebelah kanan) dan dokter menjadwalkan tanggal 8 Maret 2018 kembali lagi untuk kontrol,” kata Guntur di RSCM, Jl Pangeran Diponegoro, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (1/3/2018). “Yang diinformasikan oleh dokter tadi, secara umum tidak ada pemburukan, tetapi ada hal yang baru. Ada seperti kista di kaki bagian sebelah kanan,” tambahnya. Guntur mengatakan Ba’asyir tidak perlu menjalani rawat inap di RSCM karena kondisinya tidak memburuk. Meski demikian, Guntur mengaku tak bisa memberikan detail keterangan terkait sakit Ba’asyir. Hal itu, menurutnya, bisa ditanyakan langsung kepada dokter yang menangani. “Dokter menjadwalkan tanggal 8 Maret 2018 kembali lagi untuk kontrol. Artinya, mohon kiranya instansi terkait, dalam hal ini misalnya Dirjen Lapas, BNPT, lebih mengindahkan apa yang disampaikan dokter, tidak berlama-lama, berlarut-larut, untuk terkait mengenai kesehatan Ustaz minggu depan ini,” ujar Guntur. Selain itu, Guntur menyebut hari ini adalah pemeriksaan kesehatan keempat Ba’asyir. Pemeriksaan kesehatan pertama dilakukan di RS Harapan Kita, kedua di RSCM, ketiga di RSCM dan dirawat selama 10 hari, dan yang keempat pemeriksaan kesehatan hari ini. Ba’asyir diizinkan meninggalkan Lapas Gunung Sindur. Izin diberikan Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kemenkumham, yang mengabulkan permohonan pihak Ba’asyir untuk berobat sementara waktu di luar lapas. Tim medis menyatakan Ba’asyir mengalami sakit chronic venous insufficiency bilateral atau disebut kelainan pembuluh darah vena berkelanjutan. Tim medis juga menyarankan Ba’asyir mendapat perawatan di luar lapas. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma’ruf Amin juga meminta agar Ustaz Ba’asyir mendapat perawatan di RSCM. Tak hanya itu, Ma’ruf juga berharap, jika bisa, Abu Bakar Ba’asyir diberi grasi alias pengurangan hukuman oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mengatakan permohonan grasi tersebut belum ada. “Sampai saat ini belum ada. Belum ada yang masuk kepada saya,” kata Jokowi kepada wartawan di Istana Negara hari ini seusai pelantikan Irjen Heru Winarko sebagai Kepala BNN.

Satu unit mobil Nissan X-Trail dirusak oleh sekelompok ojek online di underpass Senen, Jl Letjen Suprapto, Jakarta Pusat. Atas kejadian itu, pemobil melapor ke polisi. “Laporan pihak mobil, terjadi tindak pidana bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP,” terang Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Roma Hutajulu kepada detikcom, Kamis (1/3/2018). Pelapor diketahui bernama M Hidayat Sangaji. Sementara Roma tidak menjelaskan siapa Hidayat dan apa perannya di dalam mobil tersebut. Versi pelapor, bermula ketika pelapor mengendarai mobil Nissan X-Trail melintas di Jl Letjen Suprapto, Jakpus pada Rabu (28/1) malam. Di saat bersamaan ada sejumlah driver ojek online yang berkerumun. “Pelapor melewati (kerumunan ojek online) dan pelapor mengklakson ijin numpang lewat tetapi ada anggota Grab tidak terima dan memukul kendaraan pelapor,” tuturnya. Atas kejadian itu, pelapor mengalami luka di mata sebelah kiri bengkak dan kepala sebelah kanan robek. Sementara saksi Andrian Anton (sopir) mengalami luka tangan sebelah kiri dan kanan robek serta kepala sebelah kiri memar dan saksi Anton Leonard (penumpang) luka bibir sebelah kiri, kepala sebelah kanan. Sebelumnya diberitakan, mobil tersebut diamuk massa ojek online karena terlibat percekcokan. Mobil kemudian menyeruduk sejumlah motor, sehingga sejumlah driver ojek online mengamuk. [Gambas:Video 20detik]

Kuburan Ridwan Siregar dibongkar pihak keluargnya dengan disaksikan kepolisian dari Polsek Medan Sunggal. Pembongkaran diinisiasi oleh sang anak Dwi Pratiwi Siregar yang bermimpi ayahnya masih hidup. “Pembongkaran makam almarhum dilakukan setelah putrinya bermimpi kalau ayahnya ternyata masih hidup di kuburan,” kata Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Wira Pryatna, kepada detikcom di lokasi, Kamis (1/3/2018). Karena keluarga telah sepakat, lalu terlebih dahulu memberitahukan rencana pembongkaran makam keluarganya. Pihak kepolisian ikut mendampinginya ke lokasi makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jalan Pinang Baris, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara. Sebelum membongkar, pihak keluarga membuat surat pernyataan tidak keberatan dilakukan pembongkaran. Setelah digali sedalam satu meter, aroma busuk keluar dari dalam lubang makam. Akhirnya penggalian makam tidak dilanjutkan. “Setelah digali sedalam satu meter, makam tersebut mengeluarkan aroma tak sedap, hingga rencana pembongkaran tidak di lanjutkan.” Jelas Wira. Wira menambahkan almarhum Ridwan dimakamkan pihak keluarga sepakan lalu. “Almarhum meninggal dan dimakamkan sepekan lalu,” pungkas Wira.

Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, Prof Nurhasan Ismail menyebutkan DI Yogyakarta diberi ruang oleh regulasi untuk membatasi WNI nonpribumi dalam penguasaan tanah. Hal itu tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UU itu kemudian ditegaskan dalam Instruksi Wakil Gubernur (Wagub) DIY Nomor K.898/I/A/1975. “Dalam UUPA perbedaan hukum itu ada dasar hukumnya. Pasal 11 ayat 2 UUPA, boleh ada perbedaan aturan hukum, kalau memang diperlukan secara sosial ekonomi. UUPA membuka adanya kemungkinan itu, bukan tidak ada,” kata Nurhasan, saat berbincang dengan detikcom melalui telepon, Kamis (1/3/2018). Sementara dalam Instruksi Wagub DIY, dijelaskannya aturan itu sebenarnya bukan WNI nonpribumi atau keturunan China tak boleh menguasai hak atas tanah. “Mereka boleh memiliki, statusnya bukan hak milik, tapi statusnya HGB (hak guna bangunan). Intinya itu,” kata Nurhasan menegaskan. Dosen hukum agraria UGM itu menerangkan lahirnya larangan nonpribumi menguasai tanah itu. Yaitu dengan pertimbangan saat itu dalam rangka perlindungan terhadap kelompok masyarakat lemah yakni WNI pribumi. Sebelum terbitnya Instruksi Wagub DIY, kebijakannya lebih keras lagi, yakni tidak boleh ada pengalihan tanah milik orang pribumi kepada orang keturunan. Sekarang, boleh dialihkan dengan status HGB. Bahkan, pemilik HGB juga diberi keleluasaan yakni bisa memakai sertifikat HGB untuk jaminan utang atau dialihkan/dijual. “HGB bukan seperti sistem sewa, kalau sewa kan nggak boleh dijadikan jaminan, dialihkan. Kan sama saja gunanya, hanya statusnya yang beda. Nanti HGB bisa diperpanjang haknya, nanti bayar lagi kepada negara bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Karena pemberi HGB itu negara, bukan Keraton, ini berlaku umum nasional dan ada rumusan untuk menghitung BPHTB itu,” paparnya. Persoalan tanah di DIY yang belakangan ini diperbincangkan publik, hanyalah persoalan status haknya saja, bukan masalah tidak boleh memiliki tanah. Penerapan Instruksi Wagub DIY juga bukan sebuah perbuatan atau sikap diskriminasi. Menurutnya, orang akan beranggapan ada diskriminasi karena hanya dilihat dari prinsip persamaan yakni setiap orang berhak memiliki tanah hak milik. Tapi UUPA juga membuka adanya ketidaksamaan hukum. “Dalam konteks itu kalau ditujukan untuk melindungi kelompok masyarakat lemah, itu disebut positive discrimination, diskriminasi yang punya dampak positif karena untuk melindungi kelompok masyarakat yang lemah. Instruksi Wagub juga bukan mengatur tanah Kasultanan, tapi tanah umum yang dimiliki masyarakat. Perdais yang mengatur tentang tanah-tanah Kasultanan,” papar Nurhasan. Ditambahkannya, yang perlu diperhatikan dari isi Instruksi Wagub DIY itu hakikatnya adalah mencegah adanya kesenjangan dalam penguasaan tanah antarkelompok di dalam masyarakat. “Karena posisi ekonomi masyarakat dalam sejarah di DIY, kesenjangan relatif akan selalu ada yakni orang nonpribumi atau keturunan China posisi ekonominya lebih kuat dari pribumi. Itu yang dilindungi dalam Instruksi Wagub,” ujarnya. Nurhasan juga menegaskan status keistimewaan DIY juga menjadi basis adanya perbedaan dalam penerapan aturan penguasaan tanah. Aturan itu ditujukan adanya keadilan dari sosial ekonomi. “Jangan hanya melihat dari sisi tidak boleh punya hak milik, tapi dilihat lebih luas sama-sama diberikan kesempatan memiliki tanah, hanya berbeda di statusnya. Ini persoalan kearifan lokal saja, bisa berbeda beda di tiap daerah,” imbuhnya. Nurhasan berpendapat kalau ke depantidak ada lagi persoalan kesenjangan, seperti orang pribumi punya kemampuan ekonomi paling tidak secara relatif mendekati kesamaan dengan nonpribumi, maka ada ruang untuk mengubah isi Instruksi Wagub DIY tersebut. “Bahkan sekarang kalau mau diubah, silakan dikaji. Apakah kesenjangan kepemilikan tanah, sosial ekonomi, masih terjadi atau tidak,” pungkas Nurhasan. Sebagaimana diketahui, seorang pengacara, Handoko menggugat Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor K.898/I/A/1975 yang menyatakan Pemprov bisa melarang nonpribumi memiliki tanah di Yogyakarta. Gugatan itu ditolak PN Yogyakarta.

Presiden PKS Sohibul Iman buka-bukaan soal pemecatan Fahri Hamzah dari partainya. Dia membongkar ‘dosa-dosa’ Fahri sehingga dipecat dari seluruh keanggotaan partai. Sohibul mengungkap awal mula perseteruan PKS dengan Fahri adalah ketika dia hendak merotasinya dari posisi Wakil Ketua DPR. Dia meminta Fahri dalam kapasitasnya sebagai pimpinan tertinggi partai pada Oktober 2015. Foto: Sohibul Iman/PKS “(Saya katakan) ‘Fahri, setelah saya lihat, antum ini ternyata tidak cocok sebagai etalase tertinggi PKS.’ Etalase tertinggi PKS hari ini kan pimpinan DPR, karena menteri nggak punya kan. ‘Kayaknya antum ini cocoknya di alat kelengkapan yang lain.’ Sudah kita sediakan di BKSAP. Ini bulan Oktober tanggal 20,” ujar Sohibul kepada wartawan, Kamis (1/3/2018). Saat itu, menurut Sohibul, Fahri mengiyakan dan bersedia mematuhi keputusan partai. Hanya, Fahri meminta tidak langsung dicopot dari kursi pimpinan DPR karena masih memiliki tugas muhibah ke luar negeri yang telah dijadwalkan jauh hari sebelumnya. “Terus dia bilang, ‘Siap ustaz.’ Itu benar-benar kader PKS, asli itu. (Fahri mengatakan) ‘Siap Taz, sami’na wa atha’na , saya siap mundur dari pimpinan DPR terserah saya nanti ditempatkan di mana, yang penting saya tetap berada di PKS. Tapi saya sudah punya janji sebagai pimpinan DPR, mau muhibah ke sana-ke sini-kemari, tolong izinkan saya sampai pertengahan Desember.’ ‘Silakan,’ kata saya,” cerita Sohibul. Namun, masih kata Sohibul, ternyata Fahri tidak memenuhi janjinya. Saat Desember 2015, tidak seperti yang dijanjikannya, Fahri terus-menerus membuat alasan agar tidak dilengserkan dari posisi Wakil Ketua DPR. Secara aturan sesuai dengan UU MD3, fraksi memang berhak mengatur kader-kadernya di alat kelengkapan Dewan, termasuk di kursi pimpinan DPR. “Begitu masuk Desember mulai, nggak mau. Apa itu bukan bohong? Bohong itu namanya dan membangkang namanya itu. Coba di partai lain,” tutur Sohibul. Dia lalu memberi contoh soal partai lain yang memaksa kadernya masuk di Mahkamah Kehormatan Dewan, padahal si kader tidak berkenan. Pimpinan partai itu, kata Sohibul, mengancam akan memecat hingga akhirnya kader yang dimaksud bersedia diproyeksikan di MKD. “Ketika MKD lagi panas-panasnya. Itu organisasi, termasuk korporat kan juga gitu . Nah Fahri tu begitu, simpel konstruksinya. Kenapa dia kemudian tiba-tiba jadi tidak mau? Bahkan kemudian membuat cuat-cuit aneh-aneh. Itu semakin jauh dari tabiat kader PKS,” ucapnya. PKS pun akhirnya memecat Fahri dari seluruh keanggotaan partai pada April 2016. Hanya, Fahri menggugat PKS ke PN Jakarta Selatan dan mengadukan sejumlah petinggi partai tersebut, termasuk Sohibul Iman. Pada Desember 2016, PN Jaksel memenangkan gugatan Fahri dan menyatakan pemecatannya tidak sah. PKS kemudian mengajukan banding, yang kemudian kembali kalah dari Fahri. Seiring pasang-surut hubungan keduanya, Fahri tetap mengaku sebagai kader PKS. “Kan belum selesai (masalah hukum soal pemecatan Fahri), kita masih kasasi. Itu sebagai bagian proses, ya silakan aja ,” tutup Sohibul.

Artis Jennifer Dunn ketahuan petugas Rutan Polda Metro Jaya membawa handphone ke dalam kamar sel. Artis yang biasa disapa Jeddun itu mendapatkan sanksi. “Karena itu dilarang, kemudian dia oleh Dirtahti (Direktur Tahanan dan Titipan Barang Bukti) akhirnya dikasih sanksi 2 minggu tidak boleh dibesuk,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (1/3/2018). Hal ini diketahui setelah muncul foto wefie Jeddun bersama beberapa perempuan di dalam sel tahanan yang beredar di media sosial. Dalam foto itu, Jeddun dan para wanita itu kompak mengenakan piyama. Tidak jelas siapa wanita-wanita dalam foto bersama Jeddun itu, apakah temannya yang membesuk atau teman dalam satu sel tahanan. Tapi Argo memastikan Jeddun memiliki handphone di dalam sel tahanan. “Ya memang yang bersangkutan sempat membawa handphone kemudian selfie , foto dengan teman-temannya,” tuturnya. Menurut Argo, Jeddun mengaku membawa handphone ke dalam sel sebagai alat komunikasi. “Ya mungkin dipakai buat foto-foto saja di dalam sel,” imbuhnya. Masuknya handphone diduga diselundupkan pembesuk Jeddun. Argo memastikan pihaknya menjalankan SOP terkait hak-hak dan kewajiban seorang tahanan di dalam sel, salah satunya tidak boleh menggunakan handphone . “Sejak awal masuk kita periksa, tidak boleh bawa barang-barang yang dilarang, termasuk handphone ,” ujar Argo.

Artis tersangka kasus narkoba, Jennifer Dunn, bikin ulah di dalam sel Rutan Polda Metro Jaya. Dia ketahuan membawa telepon genggam ke dalam sel tahanan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan hal ini diketahui setelah posting- an foto Jeddun bersama beberapa wanita beredar di media sosial. Dalam foto tersebut, Jeddun dan teman-temannya mengenakan piyama di dalam sel tahanan. “( Handphone ) ditemukan padanya,” kata Argo kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (1/3/2018). Argo belum bisa memastikan sejak kapan Jeddun menguasai handphone di dalam sel. Dia tidak menepis kemungkinan handphone tersebut diselundupkan oleh pembesuk. “Segala kemungkinan bisa saja terjadi,” imbuhnya. Polisi langsung melakukan sidak di dalam kamar sel tahanan Jeddun. Hasil pemeriksaan, ditemukanlah handphone tersebut. “Setelah kita cek, kita operasi (dan) ditemukan itu,” imbuhnya. Jennifer Dunn menghuni sel Rutan Narkoba Polda Metro Jaya karena memesan sabu kepada temannya. Saat ini, Jeddun masih ditahan, sedangkan berkasnya masih diteliti pihak jaksa penuntut umum (JPU). “Berkasnya masih diteliti oleh penuntut umum, mudah-mudahan segera P21,” ujar Argo.

Lely Lismawati (39) ditemukan tewas dengan luka di bagian kepala di rumahnya, Perum Seroja RT 03 RW 05, Harapan Jaya, Kota Bekasi. Lely tewas akibat dianiaya Saadin Muksin (40), suaminya. “Pelaku suami korban,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota dalam keterangannya, Rabu (1/3/2018). Jasad Lely ditemukan sekitar pukul 09.30 WIB. Dedy menambahkan, saat ditemukan, kondisi jasad Lely mengalami luka akibat benda tumpul di kepala dan luka pada bibir. “Terdapat luka bekas pukulan benda tumpul di bagian kepala dan luka bibir atas sebelah kanan bekas pukulan,” kata Dedy. Lely Lismawati (39) ditemukan tewas dengan luka di bagian kepala di rumahnya, Perum Seroja RT 03 RW 05, Harapan Jaya, Kota Bekasi. (Istimewa) Menurut Dedy, saat penganiayaan, tidak ada saksi yang melihat. Kedua anak korban juga masih berada di sekolah. Namun, berdasarkan keterangan saksi, dari rumah korban terdengar keributan sekitar pukul 07.30 WIB. “Dari keterangan saksi bahwa sekitar pukul 07.30 WIB terdengar ribut dari dalam rumah korban, tapi dia nggak berani masuk,” ungkapnya. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan ditahan di Polres Metro Bekasi Kota. “Pelaku saat ini sudah diamankan di Polres Metro Bekasi Kota,” ujar dia.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mentolerir keberadaan PKL di trotoar kawasan Melawai, Jakarta Selatan. Menurutnya, karyawan di sekitar lokasi mendukung keberadaan para PKL di sana. “Saya tanya yang berjalan kaki. Saya bilang terganggu nggak? (Dijawab) ‘kami justru perlu ini’. Jadi karena itu bukan arteri jalan kaki,” kata Sandiaga di Hotel Luminor, Pecenongan, Jakarta Pusat, Kamis (1/3/2018). Meski demikian, Sandiaga mengaku akan tetap memberi ruang bagi pejalan kaki di trotoar yang telah diokupansi PKL tersebut. Dia ingin fungsi trotoar tetap harus mengutamakan pejalan kaki. “Karena trotoar itu memang harus menjadi fungsinya untuk pejalan kaki. Kita harus carikan jalan supaya ada sedikit ruang untuk pejalan kaki,” jelasnya. Politikus Gerindra ini juga mengatakan, PKL di Melawai akan segera didaftarkan untuk mengikuti pelatihan OK OCE. Dia akan segera menggelar pelatihan OK OCE bagi PKL tersebut. “Ya sekarang mulai 75 dari para pedagang kecil mandiri tersebut akan didaftarkan (OK OCE) di kecamatan Kebayoran Baru. Mereka hadir di situ karena dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, termasuk (karyawan) gedung-gedung tersebut,” terangnya. “Gedung PLN yang karyawannya kemarin secara volunteer datang ke saya, bilang bahwa kami butuh untuk makan pagi di sini, untuk makan siang,” pungkasnya.

Posisi Budi Waseso (Buwas) sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) resmi diisi Irjen Heru Winarko hari ini. Buwas, yang memasuki masa pensiun bulan ini, mengaku akan menjadi bapak rumah tangga. “Saya yang jelas jadi bapak rumah tangga karena saya harus mulai lindungi anak-cucu saya dari permasalahan narkoba. Yang pasti saya jadi bapak rumah tangga membantu ibu rumah tangga,” kata Buwas saat diwawancarai wartawan di Istana Negara, Kamis (1/3/2018). Buwas menyatakan siap-siap saja jika nantinya kembali dilirik untuk mengemban jabatan tertentu jika dibutuhkan negara. “Pada intinya, saya lahir dari abdi negara, maka tugas-tugas saya untuk negara dan bangsa ini. Kalau negara membutuhkan saya, saya siap bila diperlukan. Tapi kalau tidak diperlukan juga tidak apa-apa, saya buktikan saya jadi abdi negara yang baik,” ujar Buwas. “Saya buktikan saya abdi negara, abdi masyarakat, dan hari ini saya juga mengakhiri itu sebagai abdi negara selesai hari ini. Selesai pengabdian saya, hari ini per 1 Maret saya sudah tidak jadi anggota Polri aktif. Sukses semua, bantu Kepala BNN yang baru,” sambungnya.

Related Posts

Comments are closed.